Negara: Bangladesh

  • Eks PM Bangladesh Dihukum Mati | Kapolsek Meninggal Usai Mobil Patroli Hantam Pohon

    Eks PM Bangladesh Dihukum Mati | Kapolsek Meninggal Usai Mobil Patroli Hantam Pohon

    Y

    OlehYoga NugrahaDiperbaharui 18 Nov 2025, 17:00 WIB

    Diterbitkan 18 Nov 2025, 16:13 WIB

    Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dijatuhi hukuman mati setelah sebuah tribunal khusus diadakan di Dhaka atas kejahatannya terhadap kemanusiaan terkait penumpasan brutal gerakan mahasiswa pada 2024 lalu.

    Selanjutnya, sebuah kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil patroli Polres Situbondo terjadi pada Senin sore di Jalan PB Sudirman, Situbondo, Jawa Timur. Mobil dinas yang dikemudikan Kapolsek Arjasa, AKP Kusmiani, tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pohon di pinggir jalan.

    Simak selengkapnya di News Flash Liputan6.com.

  • Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Berikut daftar negara yang sudah mengakui Palestina:

    Pengakuan Terhadap Palestina Mulai 2024-2025

     

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Prancis 22 September 2025

    Luksemburg 22 September 2025

    Malta 22 September 2025

    Monako 22 September 2025

    Belgia 22 September 2025

    Andorra 22 September 2025

    Inggris 21 September 2025

    Australia 21 September 2025

    Kanada 21 September 2025

    Portugal 21 September 2025

    Meksiko 20 Maret 2025

     

    2010-2019

     

    Ekuador 27 Desember 2010

    Bolivia 17 Desember 2010

    Argentina 6 Desember 2010

    Islandia 15 Desember 2011

    Brasil 3 Desember 2011

    Grenada 25 September 2011

    Antigua dan Barbuda 22 September 2011

    Dominika 19 September 2011

    Belize 9 September 2011

    St. Vincent dan Grenadines 29 Agustus 2011

    Honduras 26 Agustus 2011

    El Salvador 25 Agustus 2011

    Suriah 18 Juli 2011

    Sudan Selatan 14 Juli 2011

    Liberia 1 Juli 2011

    Lesotho 3 Mei 2011

    Uruguay 16 Maret 2011

    Paraguay 29 Januari 2011

    Suriname 26 Januari 2011

    Peru 24 Januari 2011

    Guyana 13 Januari 2011

    Chili 7 Januari 2011

    Thailand 18 Januari 2012

    Haiti 27 September 2013

    Guatemala 9 April 2013

    Swedia 30 Oktober 2014

    St. Lucia 14 September 2015

    Tahta Suci 26 Juni 2015

    Kolombia 3 Agustus 2018

    St. Kitts dan Nevis 29 Juli 2019

     

    1991-2009

     

    Eswatini 1 Juli 1991

    Bosnia dan Herzegovina 27 Mei 1992

    Georgia 25 April 1992

    Turkmenistan 17 April 1992

    Azerbaijan 15 April 1992

    Kazakstan 6 April 1992

    Uzbekistan 25 September 1994

    Tajikistan 2 April 1994

    Kirgistan 1 November 1995

    Afrika Selatan 15 Februari 1995

    Papua Nugini 13 Januari 1995

    Malawi 23 Oktober 1998

    Timor Leste 1 Maret 2004

    Montenegro 24 Juli 2006

    Pantai Gading 1 Desember 2008

    Lebanon 30 November 2008

    Kosta Rika 5 Februari 2008

    Republik Dominika 15 Juli 2009

    Venezuela 27 April 2009

     

     1988-1989

     

    Bhutan 25 Desember 1988

    Republik Afrika Tengah 23 Desember 1988

    Burundi 22 Desember 1988

    Botswana 19 Desember 1988

    Nepal 19 Desember 1988

    Republik Demokratik Kongo 18 Desember 1988

    Polandia 14 Desember 1988

    Oman 13 Desember 1988

    Gabon 12 Desember 1988

    Sao Tome dan Principe 10 Desember 1988

    Mozambik 8 Desember 1988

    Angola 6 Desember 1988

    Republik Kongo 5 Desember 1988

    Sierra Leone 3 Desember 1988

    Uganda Desember 3, 1988

    Laos 2 Desember 1988

    Chad 1 Desember 1988

    Ghana 29 November 1988

    Togo 29 November 1988

    Zimbabwe 29 November 1988

    Maladewa 28 November 1988

    Bulgaria 25 November 1988

    Tanjung Verde 24 November 1988

    Korea Utara 24 November 1988

    Niger 24 November 1988

    Rumania 24 November 1988

    Tanzania 24 November 1988

    Hongaria 23 November 1988

    Mongolia 22 November 1988

    Senegal 22 November 1988

    Burkina Faso 21 November 1988

    Kamboja 21 November 1988

    Komoro 21 November 1988

    Guinea 21 November 1988

    Guinea-Bissau 21 November 1988

    Mali 21 November 1988

    Tiongkok 20 November 1988

    Belarus 19 November 1988

    Namibia 19 November 1988

    Rusia 19 November 1988

    Ukraina 19 November 1988

    Vietnam 19 November 1988

    Siprus 18 November 1988

    Republik Ceko 18 November 1988

    Mesir 18 November 1988

    Gambia 18 November 1988

    India 18 November 19881

    Nigeria 18 November 1988

    Seychelles Slowakia 18 November 1988

    Sri Lanka 18 November 1988

    Albania 17 November 1988

    Brunei Darussalam 17 November 1988

    Djibouti 17 November 1988

    Mauritius 17 November 1988

    Sudan 17 November 1988

    Afganistan 16 November 1988

    Bangladesh 16 November 1988

    Kuba 16 November 1988

    Yordania 16 November 1988

    Madagaskar 16 November 1988

    Nikaragua 16 November 1988

    Pakistan 16 November 1988

    Qatar 16 November, 1988

    Arab Saudi 16 November 1988

    Serbia 16 November 1988

    Uni Emirat Arab 16 November 1988

    Zambia 16 November 1988

    Aljazair 15 November 1988

    Bahrain 15 November 1988

    Indonesia 15 November 1988

    Irak 15 November 1988

    Kuwait 15 November 1988

    Libya Malaysia 15 November 1988

    Mauritania 15 November 1988

    Maroko 15 November 1988

    Somalia 15 November 1988

    Tunisia 15 November 1988

    Turki 15 November 1988

    Yaman 15 November 1988

    Iran 4 Februari 1988

    Filipina 1 September 1989

    Vanuatu 21 Agustus 1989

    Benin 1 Mei 1989

    Guinea Khatulistiwa 1 Mei 1989

    Kenya 1 Mei 1989

    Etiopia 4 Februari 1989

    Rwanda 2 Januari 1989

  • Pria Ini Kena Penyakit Langka, Tangan dan Kakinya Bak Kulit Kayu

    Pria Ini Kena Penyakit Langka, Tangan dan Kakinya Bak Kulit Kayu

    Jakarta

    Seorang pria dijuluki ‘manusia pohon’ karena mengidap kondisi langka yang mengerikan. Kondisi itu membuat tangan dan kakinya berubah menyerupai kulit kayu.

    Dalam kebanyakan kasus, satu-satunya pengobatan yang dijuluki ‘tree man syndrome’ atau sindrom manusia pohon adalah amputasi.

    Dikutip dari Daily Star, kondisi ini dikenal sebagai epidermodysplasia verruciformis. Penyakit ini menyebabkan pertumbuhan kulit yang tidak tersembuhkan dan hanya mempengaruhi beberapa orang di seluruh dunia.

    Pertumbuhan penyakit ini dipicu oleh adanya kecacatan pada sistem kekebalan tubuh yang meningkatkan risiko seseorang tertular human papillomavirus (HPV). Ahli bedah plastik di Michigan, Amerika Serikat, Dr Anthony Youn mengatakan bahwa sindrom ini sangat menyakitkan.

    “Ini adalah kondisi yang sangat langka, biasanya diwariskan oleh kedua orang tua. Orang dengan kondisi ini memiliki kelemahan dalam menghadapi HPV, virus yang sama yang menyebabkan kutil kelamin,” ujar Dr Youn dalam sebuah video di YouTube.

    “Biasanya muncul pada orang usia 20-an,” tambahnya.

    Orang tersebut juga mengalami gangguan kekebalan tubuh, sehingga mereka lebih mungkin tertular penyakit lain. Pertumbuhan ini juga bisa menjadi kanker jika tidak diobati.

    Mahmoud Taluli (44) di Gaza adalah salah satu orang yang mengidap kondisi ini. Pasien tersebut tidak dapat menggunakan tangannya selama lebih dari satu dekade, mengidap ribuan lesi yang menyakitkan di sekujur tubuhnya.

    Pada tahun 2019, Taluli menjalani serangkaian operasi untuk mengangkat lesi yang menyerupai kulit kayu. Dokter di Pusat Medis Universitas Hadassah di Yerusalem mencangkok kulit dari bagian lain tubuhnya untuk menutupi luka setelah lesi pohon diangkat.

    Sejauh ini, operasi tersebut terbukti berhasil, dan Taluli bersikeras bahwa operasi tersebut telah mengubah hidupnya. Artinya, ia bisa bebas beraktivitas dan bermain dengan anak-anaknya.

    “Selain rasa sakitnya, penyakit ini sangat berbahaya dan dapat mudah berkembang menjadi kanker. Taluli akhirnya tidak dapat menggerakkan tangannya,” terang dokter bedah yang menangani Taluli.

    “Ia menjadi pendiam dan takut akan situasi apapun yang dapat membuatnya menunjukkan tangannya kepada orang lain. Ia selalu menutupi tangannya dan hidup terasa sangat sulit baginya,” lanjutnya.

    Namun, tidak semua orang seberuntung Taluli, Sejak 2016 Abul Bajandar (28) telah menjalani 25 operasi untuk menghilangkan benjolan di tangan dan kakinya yang disebabkan oleh kondisi tersebut.

    Ia dijuluki sebagai ‘manusia pohon’ Bangladesh dan terpaksa memohon ke dokternya untuk meredakan rasa sakit yang tidak tertahankan itu. Akhirnya, dokter mengamputasi tangannya yang tertutup benjolan seperti kulit kayu tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (sao/naf)

  • Pakailah masker, kualitas udara DKI pada Sabtu tidak sehat

    Pakailah masker, kualitas udara DKI pada Sabtu tidak sehat

    Jakarta (ANTARA) – Kualitas udara di DKI Jakarta berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada Sabtu pagi masuk peringkat keenam terburuk di dunia.

    Berdasarkan pantauan pada pukul 06.20 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di angka 153 dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2.5 atau masuk kategori tidak sehat.

    Adapun kota dengan kualitas udara terburuk di dunia adalah Baghdad (Irak) dengan indeks kualitas udara di angka 239. Kemudian di urutan kedua diikuti Kinshasa (Kongo) di angka 177 dan di urutan ketiga ada Dhaka (Bangladesh) di angka 165.

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan meniru kota-kota besar dunia seperti Paris dan Bangkok dalam menangani polusi udara.

    “Belajar dari kota lain, Bangkok memiliki 1.000 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU), Paris memiliki 400 SPKU. Jakarta saat ini memiliki 111 SPKU dari sebelumnya hanya 5 unit,” kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Selasa (18/3).

    DLH DKI Jakarta kan menambah jumlahnya agar bisa melakukan intervensi yang lebih cepat dan akurat.

    Ia menambahkan, keterbukaan data menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas udara secara sistematis.

    Penyampaian data polusi udara harus lebih terbuka agar intervensi bisa lebih efektif. Dia menilai yang dibutuhkan bukan hanya intervensi sesaat, tetapi langkah-langkah berkelanjutan dan luar biasa dalam menangani pencemaran udara.

    DLH DKI Jakarta menargetkan penambahan 1.000 sensor kualitas udara berbiaya rendah (low-cost sensors) agar pemantauan lebih luas dan akurat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivis 98: Aktifkan jaring peduli sosial cegah “political blitzer”

    Aktivis 98: Aktifkan jaring peduli sosial cegah “political blitzer”

    Jakarta (ANTARA) – Pemrakarsa 98 Resolution Network Haris Rusly Moti menyatakan bahwa jaring peduli sosial perlu dibangun untuk mencegah fenomena gerakan kilat politik atau political blitzer yang dinilai rawan memicu keresahan sosial.

    Haris mengatakan fenomena political blitzer mirip dengan gelombang protes Arab Spring yang menyebar cepat di Asia, termasuk Filipina, Malaysia, Bangladesh, Timor Leste hingga Nepal. Ia menyebut pola tersebut tidak memiliki kepemimpinan organisasi yang jelas tetapi bertujuan menumbuhkan ketidakpercayaan dan pembangkangan sosial.

    “Target dari gerakan political blitzer dapat dipastikan untuk melahirkan situasi distrust, disorder, dan disobidience,” kata Haris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Menurut Haris, kerentanan ekonomi masyarakat menjadi sasaran utama gerakan tersebut dengan memanfaatkan media sosial dan sumber terbuka.

    Ia menyorot opini pakar yang menilai kericuhan yang terjadi di berbagai belahan dunia itu dipicu oleh pihak-pihak yang menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mempengaruhi data di media sosial.

    “Menurut para pakar kewaspadaan global, gerakan political blitzer dipicu menggunakan AI generatif untuk melakukan sabotase algoritma dan meracuni data media sosial,” ujarnya.

    Karena itu, ia menilai perlu percepatan program perlindungan sosial, termasuk paket stimulus ekonomi pemerintah, untuk melindungi kelompok rentan.

    Ia meminta pihak pemerintah, swasta, serta masyarakat untuk bekerja sama untuk melindungi kaum rentan menjadi sasaran eksploitasi gerakan kilat itu dengan mengaktifkan jaring peduli sosial.

    “BUMN, swasta, dan warga juga diharapkan bergotong royong mengaktivasi jaring peduli sosial agar kelompok rentan secara ekonomi tidak menjadi sasaran eksploitasi gerakan kilat,” kata Haris.

    Ia menilai kebijakan Presiden Prabowo juga telah tepat menjawab persoalan mendasar rakyat, namun perlu mitigasi jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan kelancaran program strategis pemerintah.

    Haris menyebut pandangan Presiden tentang praktik “serakahnomic” yang menjarah sumber daya negara sesuai dengan tuntutan gerakan sosial era reformasi.

    Sebelumnya, istilah “serakahnomics” pertama kali disampaikan Presiden Prabowo saat menutup sebuah kongres di Solo, Jawa Tengah pada pertengahan Juli 2025. Dalam pidatonya, ia menyebut “serakahnomics” sebagai aliran baru yang menggambarkan kelompok serakah yang hanya mengejar keuntungan ekonomi pribadi.

    “Arah dan kebijakan Presiden Prabowo sudah sangat mendasar menjawab persoalan rakyat dan bangsa,” kata dia.

    Karena itu, menurut dia, pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama menjaga agar program strategis pemerintah berjalan tanpa gangguan gerakan kilat politik.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penasaran Siapa Sushila Karki? Inilah Profil Lengkap dan Perjalanan Kariernya

    Penasaran Siapa Sushila Karki? Inilah Profil Lengkap dan Perjalanan Kariernya

    YOGYAKARTA – Menjadi sorotan dunia karena tercatat sebagai perempuan pertama yang memimpin pemerintahan Nepal, siapa Sushila Karki?

    Kepemimpinan Sushila Karki muncul di tengah gejolak politik pasca unjuk rasa yang mengguncang Nepal. Dengan pengalaman dan wibawanya, ia dipercaya mengawal transisi pemerintahan dan menjadi babak baru bagi perempuan di politik Nepal.

    Siapa Sushila Karki?

    DIlansir dari laman NDTV, berikut ini beberapa fakta menarik terkait Sushila Karki yang mengguncang dunia politik di Nepal:

    Dari Ketua Mahkamah Agung ke Perdana Menteri

    Sushila Karki, 73 tahun, sejatinya bukanlah  berasal dari latar belakang politik. Ia lebih dikenal sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua Mahkamah Agung Nepal (2016–2017). Saat itu, ia terkenal dengan kebijakan zero tolerance terhadap korupsi, yang membuatnya dikagumi dan ditentang.

    Reputasinya sebagai yuris yang tegas mengantarkannya ke panggung politik, tepat ketika Nepal diguncang aksi protes besar-besaran menentang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Banyak pengunjuk rasa mendesak agar ia ditunjuk sebagai perdana menteri interim.

    Penunjukan Karki bahkan selaluh dibandingkan dengan pemenang Nobel, Muhammad Yunus, yang tahun lalu diminta memimpin pemerintahan transisi Bangladesh setelah gelombang protes mahasiswa menjatuhkan Sheikh Hasina.

    Masa Kecil dan Pendidikan

    Lahir tahun 1952 sebagai anak sulung dari tujuh bersaudara di keluarga petani di Nepal bagian timur, Sushila Karki tumbuh dalam lingkungan sederhana. Keluarganya memiliki hubungan dekat dengan Bishweshwar Prasad Koirala, perdana menteri demokratis pertama Nepal tahun 1959.

    Karki meraih gelar sarjana di Mahendra Morang Campus pada 1972, lalu melanjutkan studi magister ilmu politik di Banaras Hindu University (BHU), India, tahun 1975. Tiga tahun kemudian, ia memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Tribhuvan, Kathmandu.

    Karki juga sempat menjadi asisten dosen di Mahendra Multiple Campus, Dharan, pada 1985, sambil berpraktik hukum di Biratnagar sejak 1979.

    Baca juga artikel yang membahas Mengenal Pangeran Hisahito, Generasi Penentu Masa Depan Kekaisaran Jepang

    Karier Yudisial dan Kontroversi

    Perjalanan karier yudisialnya dimulai pada 2009 saat diangkat sebagai hakim sementara di Mahkamah Agung Nepal. Setahun kemudian ia dikukuhkan menjadi hakim tetap, hingga akhirnya mencapai posisi tertinggi sebagai Ketua Mahkamah Agung pada bulan Juli 2016.

    Namun, pada April 2017, sejumlah anggota parlemen dari partai berkuasa saat itu mengajukan mosi pemakzulan terhadap Karki. Ia dituduh memihak dalam putusan yang memberhentikan kepala lembaga anti-korupsi. Mosi tersebut membuatnya langsung diskors.

    Akan tetapi, upaya itu justru berbalik arah. Aksi protes publik meledak membela independensi peradilan. Mahkamah Agung turun tangan menghentikan proses, mosi dicabut hanya dalam beberapa minggu, dan Karki kembali ke jabatannya sebelum akhirnya pensiun pada Juni 2017.

    Selama masa jabatannya, Karki dikenal memimpin sejumlah kasus penting, termasuk menjatuhkan vonis korupsi pada Menteri Informasi dan Komunikasi, Jaya Prakash Prasad Gupta.

    Kisah Sushila Karki menandai babak baru dalam sejarah Nepal. Dari hakim agung hingga perdana menteri interim, ia menjadi simbol keberanian perempuan dalam politik. Kepemimpinannya di masa krisis memberi inspirasi bagi generasi muda untuk memperjuangkan demokrasi.

    Selain pembahasan mengenai siapa sushila karki, ikuti artikel-artikel menarik lainnya di  VOI, untuk mendapatkan kabar terupdate jangan lupa follow dan pantau terus semua akun sosial media kami! 

  • Kemlu Pastikan Seluruh WNI di Nepal Aman, Segera Dipulangkan ke RI

    Kemlu Pastikan Seluruh WNI di Nepal Aman, Segera Dipulangkan ke RI

    Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Nepal dalam kondisi aman pascademo yang berakhir kerusuhan hebat di negara tersebut.

    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha menegaskan bahwa seluruh WNI yang menetap di sana dikabarkan dalam kondisi selamat.

    Dirinya juga menyebut bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dhaka yang berkedudukan di Bangladesh, telah melakukan komunikasi dan antisipasi terhadap 57 WNI yang menetap di Nepal.

    “KBRI Dhaka yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal tadi siang sudah dilakukan Zoom Meeting, dan kita mengantisipasi. Jadi, total ada sekitar 57 WNI yang menetap di sana dan kemudian ada sekitar 43 WNI yang menjadi anggota delegasi dalam berbagai macam pertemuan di sana. Berdasarkan komunikasi terakhir, tidak ada WNI yang menjadi korban,” ucap Judha seusai pertemuan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (10/9/2025).

    Judha juga menegaskan bahwa saat ini pihak Kementerian Luar Negeri dan KBRI Dhaka secara terus-menerus menjalin komunikasi dengan para WNI yang sedang berada di Nepal. Tak hanya itu, langkah-langkah kontingensi juga turut dipersiapkan.

    Judha juga menyampaikan, berdasarkan informasi terkini yang diterima pihaknya, saat ini situasi di Nepal sudah mulai berangsur-angsur kondusif, dan Bandar Udara Internasional Tribhuvan, Kathmandu, yang sebelumnya ditutup pada Selasa (9/9/2025) kemarin, telah beroperasi.

    “Kita terus menyiapkan langkah-langkah kontingensi. Informasi yang baru saja kami terima bahwa situasi [Nepal] relatif membaik, bandar udara sudah mulai buka. Kita doakan semoga kondisi makin membaik,” bebernya.

    Setelah menerima kabar bahwa bandar udara internasional di Nepal telah dibuka, Judha menjelaskan, pihaknya saat ini sedang berencana untuk memulangkan segenap WNI secara bertahap menuju tanah air.

    “Tentu ketika bandara sudah dibuka kita secara bertahap memulangkan mereka kembali [ke Indonesia],” pungkasnya singkat.

  • Kronologi Demo Chaos Nepal: Bendera One Piece, Rumah PM-Menkeu Dibakar

    Kronologi Demo Chaos Nepal: Bendera One Piece, Rumah PM-Menkeu Dibakar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Demonstrasi berujung kerusuhan besar terjadi di Nepal. Protes telah menyeruak di seluruh negeri sejak Kamis pekan lalu dan makin menggila hingga sekarang.

    Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kronologinya?

    Kronologi

    Mengutip AFP, Rabu (10/9/2025), demonstrasi Nepal bermula dari blokir yang dilakukan pemerintah ke dua lusin platform media sosial. Platform tersebut dianggap gagal memenuhi tenggat waktu pendaftaran di negara tersebut.

    Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi telah menginstruksikan otoritas telekomunikasi untuk menonaktifkan akses ke 26 platform tidak terdaftar yang beroperasi di negara tersebut. Ini terrmasuk Facebook, YouTube, X, dan LinkedIn milik Meta.

    “Platform media sosial yang tidak terdaftar akan dinonaktifkan mulai hari ini dan seterusnya,” kata juru bicara kementerian, Gajendra Kumar Thakur.

    “Platform-platform tersebut akan segera dibuka kembali setelah mereka mengajukan pendaftaran,” tambahnya.

    Pemblokiran merupakan keputusan kabinet setelah adanya perintah Mahkamah Agung pada September tahun lalu. Pada tahun 2023, negara tersebut mengeluarkan arahan yang mewajibkan platform media sosial untuk mendaftar dan membangun kehadiran lokal.

    “Meskipun telah ada beberapa pemberitahuan dan upaya, platform-platform besar belum mengajukan pendaftaran,” kata petugas informasi kementerian, Rabindra Prasad Poudel.

    “Jika sebuah platform media sosial digunakan di Nepal, platform tersebut harus diatur terhadap aktivitas ilegal atau konten yang tidak diinginkan,” tambahnya.

    Diketahui hanya lima platform, termasuk TikTok dan Viber, yang telah terdaftar secara resmi dan dua lainnya sedang dalam proses. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan X memiliki jutaan pengguna di Nepal dengan akun untuk hiburan, berita, dan bisnis.

    “Ini secara langsung melanggar hak-hak dasar publik,” kata Presiden Digital Rights Nepal, Bholanath Dhungana, mengatakan bahwa penutupan mendadak ini menunjukkan pendekatan “mengendalikan” pemerintah.

    “Meregulasi media sosial memang tidak salah, tetapi pertama-tama kita perlu memiliki infrastruktur hukum untuk menegakkannya. Penutupan mendadak seperti ini merupakan bentuk pengendalian,” tegasnya.

    Nepal telah membatasi akses ke platform daring populer di masa lalu. Akses ke aplikasi perpesanan Telegram diblokir pada bulan Juli, dengan alasan meningkatnya penipuan daring dan pencucian uang.

    Pada bulan Agustus tahun lalu, pemerintah mencabut larangan sembilan bulan terhadap TikTok. Ini setelah aplikasi itu setuju untuk mematuhi peraturan Nepal.

    Demo Pecah Bawa Bendera One Piece

    Hal ini kemudian membuat demo pecah menjadi kerusuhan. Para demonstran memulai protes mereka dengan menyanyikan lagu kebangsaan sebelum meneriakkan penolakan terhadap pemblokiran media sosial dan korupsi.

    Mahasiswa Ikshama Tumrok, 20 tahun, mengatakan ia memprotes “sikap otoriter” pemerintah. Meniru Indonesia, dari beberapa laporan foto, pendemo membawa bendera one piece dalam aksi.

    Foto: Demo di Nepal. (X/Ayrtxn__)
    Demo di Nepal. (X/Ayrtxn__)

    “Kami ingin melihat perubahan. Orang lain telah mengalami ini, tetapi ini harus diakhiri oleh generasi kami,” katanya.

    Ada beberapa kasus korupsi yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir, melibatkan menteri, mantan menteri, dan pejabat tinggi lainnya. Sejak larangan tersebut, video yang membandingkan perjuangan rakyat Nepal biasa dengan anak-anak politisi yang memamerkan barang-barang mewah dan liburan mahal telah menjadi viral di TikTok.

    “Ada gerakan-gerakan di luar negeri yang menentang korupsi, dan mereka khawatir hal itu juga akan terjadi di sini,” kata pengunjuk rasa Bhumika Bharati.

    Foto: Ricuh demonstran dalam protes di luar Gedung Parlemen di Kathmandu, Nepal, Senin (8/9/2025). (AFP/PRABIN RANABHAT)

    Senin, dilaporkan bagaimana aksi keras polisi membubarkan demonstran membuat 19 orang tewas. Polisi menggunakan peluru karet, gas air mata, meriam air, dan pentungan ketika para demonstran menerobos kawat berduri dan mencoba menyerbu area terlarang di dekat gedung parlemen.

    “Tujuh belas orang tewas,” ujar Shekhar Khanal, juru bicara kepolisian Lembah Kathmandu, kepada AFP.

    Dua orang lainnya tewas di Distrik Sunsari di Nepal timur, lapor media lokal. Khanal mengatakan sekitar 400 orang terluka, termasuk lebih dari 100 polisi.

    Beberapa saksi mengatakan mereka melakukan protes damai namun dibalas aparat dengan kekerasan. Dilaporkan bagaimana sirene meraung-raung di seluruh kota saat para korban luka dibawa ke rumah sakit.

    “Saya berada di sana untuk protes damai, tetapi pemerintah menggunakan kekerasan,” kata Iman Magar, 20 tahun, pendemo yang terkena tembakan di lengan kanannya.

    “Itu bukan peluru karet, melainkan peluru logam, dan peluru itu melukai sebagian tangan saya. Dokter mengatakan saya perlu menjalani operasi,” ujarnya.

    “Saya belum pernah melihat situasi yang begitu meresahkan di rumah sakit,” kata Ranjana Nepal, petugas informasi di Rumah Sakit Sipil, yang menerima banyak korban luka.

    Pada Senin malam, Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekhak mengundurkan diri dalam rapat kabinet mendadak. PBB menuntut penyelidikan yang cepat dan transparan atas kekerasan tersebut.

    Selasa, Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli juga mengundurkan diri. Ia memberi surat resmi ke Presiden Nepal.

    “Saya telah mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri efektif mulai hari ini… untuk mengambil langkah lebih lanjut menuju solusi politik dan penyelesaian masalah,” ujar politisi Partai Komunis itu.

    Ketidakpuasan semakin meningkat dengan ketidakstabilan politik, korupsi, dan lambatnya pembangunan ekonomi di negara Himalaya berpenduduk 30 juta jiwa ini. Menurut statistik pemerintah, penduduk berusia 15-40 tahun mencakup hampir 43% dari populasi sementara tingkat pengangguran berkisar sekitar 10% dan PDB per kapita menurut Bank Dunia hanya US$1.447 (sekitar Rp 23 juta)

    Negara ini menjadi republik federal pada tahun 2008 setelah perang saudara selama satu dekade dan kesepakatan damai yang membawa kaum Maois ke dalam pemerintahan, serta penghapusan monarki.

    Sejak saat itu, pergantian perdana menteri yang menua dan budaya tawar-menawar telah memicu persepsi publik bahwa pemerintah tidak peka ke kondisi masyarakat.

    Foto: Para demonstran merayakan setelah memasuki kompleks Parlemen selama protes terhadap pembunuhan 19 orang pada hari Senin setelah protes antikorupsi yang dipicu oleh larangan media sosial, yang kemudian dicabut, selama jam malam di Kathmandu, Nepal, 9 September 2025. (REUTERS/Adnan Abidi)

    Parlemen & Rumah PM Dibakar-Menkeu Diarak

    Di sisi lain kemarin,sejumlah video menunjukkan bagaimana demonstran Nepal membakar parlemen pada hari Selasa saat PM Oli mengundurkan diri. Para demonstran membanjiri jalan-jalan ibu kota Kathmandu di mana beberapa bersuka cita dan merayakan, yang lain membakar gedung-gedung pemerintah dan mengacungkan senapan otomatis.

    Pembakaran juga terjadi di rumah eks PM Oli. Bukan hanya itu, Menteri Keuangannya, Bishnu Prasad Paudel, juga dikejar di jalanan di Ibu Kota Kathmandu.

    Video menunjukkan Paudel, 65 tahun, berlari di jalanan Kathmandu dengan puluhan orang di belakangnya. Seorang pengunjuk rasa muda dari arah berlawanan melompat dan menendang sang menteri hingga jatuh, yang membuatnya kehilangan keseimbangan dan menabrak tembok merah.

    Video tersebut menunjukkan, menteri Nepal itu tidak membuang waktu dan langsung bangkit, lalu kembali berlari. Video terputus pada titik ini.

    “Para pengunjuk rasa, para pemimpin yang mereka percayai, dan tentara harus bersatu untuk membuka jalan bagi pemerintahan sementara,” ujar pengacara konstitusi Dipendra Jha.

    Analis Crisis Group, Ashish Pradhan, sependapat dengan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa “pengaturan transisi sekarang perlu segera disusun dan melibatkan tokoh-tokoh yang masih memiliki kredibilitas di mata rakyat Nepal, terutama kaum muda negara ini”.

    Foto: Menteri Keuangan Nepal, Bishnu Prasad Paudel, bersama istrinya, diarak massa dari rumahnya pada Selasa (9/9/2025), di tengah demo yang berujung kerusuhan. (X/@ashoswai)

    Balendra Shah, insinyur sekaligus rapper berusia 35 tahun yang terpilih sebagai wali kota Kathmandu pada tahun 2022, dan yang dipandang sebagai tokoh populer dalam transisi mendatang, menggunakan Facebook untuk menyerukan agar masyarakat “menahan diri”.

    “Kami telah menegaskan: ini murni gerakan Gen Z,” tulis Shah setelah pengunduran diri Oli, merujuk pada anak muda yang sebagian besar berusia 20-an.

    Diketahui, protes-protes keras yang dipicu oleh ketidakpuasan atas ketimpangan dan fasilitas mewah bagi anggota parlemen telah mengguncang Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Setahun yang lalu, pemberontakan rakyat yang dipimpin mahasiswa atas kuota pekerjaan menggulingkan pemimpin lama di Bangladesh.

    Foto: Asap mengepul setelah demonstran membakar gerbang utama Parlemen, selama protes terhadap pembunuhan 19 orang pada hari Senin setelah protes antikorupsi yang dipicu oleh larangan media sosial, yang kemudian dicabut, selama jam malam di Kathmandu, Nepal, 9 September 2025. (REUTERS/Adnan Abidi)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menelaah implikasi fiskal di era baru tata kelola haji

    Menelaah implikasi fiskal di era baru tata kelola haji

    Jakarta (ANTARA) – Setiap tahun, lebih dari 200 ribu warga negara Indonesia berangkat menunaikan ibadah haji. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jamaah haji terbesar di dunia.

    Namun, di balik kisah spiritual jutaan umat yang menunggu puluhan tahun untuk berangkat ke Tanah Suci, terselip sebuah cerita besar tentang pengelolaan keuangan negara.

    Data Kementerian Agama (2024) menunjukkan, total setoran dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mencapai lebih dari Rp160 triliun. Dana ini berasal dari setoran awal jamaah yang mendaftar haji sejak bertahun-tahun lalu, ditambah nilai manfaat hasil investasi.

    Riset BPKH menyebutkan bahwa sekitar Rp7 triliun – Rp8 triliun nilai manfaat dana haji digunakan setiap tahun untuk menutup biaya subsidi perjalanan jamaah, sehingga biaya yang ditanggung langsung jamaah tidak melonjak terlalu tinggi.

    Namun, berbagai studi mengingatkan adanya dilema fiskal. Laporan Bank Dunia (2022) tentang Managing Hajj Funds in Muslim Countries menekankan bahwa negara-negara pengirim jamaah besar seperti Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh menghadapi persoalan serupa: menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya haji bagi masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara.

    Sebuah kajian LIPI (2020) bahkan lebih tajam: subsidi haji yang terlalu besar berisiko menimbulkan distorsi fiskal karena dana umat dialihkan untuk menutup pembiayaan yang seharusnya lebih banyak ditanggung peserta haji itu sendiri. Selain itu, potensi risiko investasi dana haji apabila dikelola tidak hati-hati dapat berdampak negatif dan menjadi ancaman bagi APBN.

    Di sinilah pentingnya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. UU ini bukan sekadar memperbaiki aspek pelayanan, tetapi juga menghadirkan era baru pengelolaan haji yang erat kaitannya dengan pengelolaan fiskal negara.

    Salah satu poin strategis dari revisi UU tersebut adalah terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah dalam sejarah perjalanan pelayanan jamaah Indonesia. Hal ini bukan sekadar penambahan lembaga negara, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin hak-hak umat Islam dalam menunaikan ibadah dan tentunya untuk itu membutuhkan dukungan pengelolaan fiskal yang memadai, transparan dan akuntabel

    Urgensi perubahan konstitusional

    Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia masih berpegang pada regulasi lama, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Namun, aturan tersebut lambat laun dipandang tidak lagi mampu menjawab tantangan dan realitas baru yang berkembang.

    Antusiasme masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat setiap tahunnya, hingga menghasilkan daftar tunggu yang bisa mencapai puluhan tahun di sejumlah daerah. Kondisi ini menimbulkan tekanan besar, baik dalam aspek pelayanan maupun tata kelola kuota.

    Di sisi lain, dana haji yang terkumpul dari setoran awal calon jamaah jumlahnya menumpuk hingga triliunan rupiah. Alih-alih menjadi instrumen strategis, dana besar tersebut belum dikelola secara optimal untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan kemanfaatan jangka panjang.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pajak Kendaraan Indonesia Salah Satu Tertinggi di Dunia, Masyarakat Dapat Apa?

    Pajak Kendaraan Indonesia Salah Satu Tertinggi di Dunia, Masyarakat Dapat Apa?

    Jakarta

    Gaikindo menyebut pungutan pajak yang diambil pemerintah dari sektor otomotif mahal. Malah dicap sebagai salah satu yang paling tinggi di dunia.

    Tingginya pajak kendaraan di Indonesia memengaruhi inudtsri otomotif itu sendiri. Apalagi di tengah penurunan angka penjualan mobil sejak akhir 2024.

    Kalau bicara komparasi persentase pajak dengan harga mobil baru, pajak di Indonesia sebenarnya lebih kecil dibanding Bangladesh, Nepal, atau Turki. Tapi dibanding beberapa negara tetangga di ASEAN, pemilik kendaraan di RI tetap harus bayar lebih banyak. Duh!

    Tonton obrolan tim redaksi detikOto tentang tingginya pajak di Indonesia, perbandingan dengan negara tetangga, serta pengaruhnya pada industri, dan fasilitas untuk publik.

    (din/din)