Xcloud.id

Negara: Bangladesh

  • 3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional

    3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional

    Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto kembali melantik pejabat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
    Pelantikan pejabat baru ini untuk mengisi jabatan yang masih kosong, sekaligus mengawal program kerja pemerintah dengan membentuk Komite.
    Adapun para pejabat yang dilantik meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, dua Wakil Menteri, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI di negara-negara sahabat.
    Mereka dilantik dalam dua sesi, dengan empat sumpah jabatan yang berbeda.
    Secara rinci, berikut ini pejabat dan dubes yang dilantik Prabowo, kemarin:
    Pertama, Kepala Negara melantik Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua masa jabatan tahun 2025-2030.
    Pelantikan ini dapat terlaksana setelah keduanya dinyatakan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Papua terpilih, usai Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Februari 2025.
    Pelantikan kepala daerah di Papua ini cenderung lebih lambat dibandingkan kepala daerah lain. Pada Februari awal tahun ini, Prabowo telah lebih dulu melantik ratusan kepala daerah di halaman tengah Istana Negara dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
    Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
    Tak hanya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Prabowo juga melantik dua Wakil Menteri (Wamen) baru.
    Mereka adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus yang merupakan dokter spesialis paru.
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Prabowo memiliki alasan untuk menambah Wakil Menteri.
    Penambahan Wakil Menteri Dalam Negeri, salah satunya, ditujukan untuk memastikan agar pembinaan dan pembangunan di setiap daerah berjalan baik. Hal ini mengingat besarnya Indonesia yang terdiri dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
    “Memastikan pembangunan di setiap daerah baik provinsi-provinsi kabupaten kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri,” ucap dia.
    Sementara penambahan Wamenkes diperlukan mengingat tugas Kemenkes begitu berat. Penambahan juga ditujukan untuk menanggulangi berbagai masalah, tidak terkecuali di Badan Gizi Nasional (BGN).
    “(Alasannya) sama, karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan,” jelas Prasetyo.
    Kemudian, Presiden Prabowo melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
    Ada 10 orang yang dilantik dalam komite tersebut, beberapa di antaranya pernah berkiprah di pemerintahan pusat.
    Komite ini dipimpin oleh Velix Vernando Wanggai yang pernah menjadi staf khusus bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan deputi di Sekretariat Wakil Presiden era Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.
    Berikut ini daftar 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dilantik Prabowo:
    1. Velix Vernando Wanggai (ketua)
    2. John Wempi Wetipo
    3. Ignatius Yogo Triyono
    4. Paulus Waterpauw
    5. Ribka Haluk
    6. Ali Hamdan Bogra
    7. Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
    8. Yani
    9. John Gluba Gebze
    10. Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale
    Selanjutnya, Prabowo juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN.
    Dony Oskaria ditunjuk menjadi Kepala BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala Badan.
    Diketahui, BP BUMN merupakan nomenklatur baru dari Kementerian BUMN. Perubahan nomenklatur ini sudah disahkan melalui revisi UU BUMN di rapat paripurna DPR RI pada 2 Oktober 2025 lalu.
    Usai pelantikan, Prasetyo juga mengungkapkan nasib Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, menyusul tidak disebutnya nama tersebut saat pelantikan.
    Menurut Prasetyo,Tiko sudah berhenti tugas. Ia pun menolak anggapan bahwa Tiko dicopot.
    “Ya bukan dicopot, sudah berhenti tugas,” jelas Prasetyo.
    Di kesempatan yang sama, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini juga melantik 6 orang anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
    Berbeda dengan pejabat lain, Prabowo hanya menyaksikan pengucapan sumpah jabatan yang dibaca oleh 6 orang tersebut di hadapannya.
    Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.
    Berikut ini 6 anggota Dewan Komisioner LPS masa jabatan 2025-2030 yang dilantik:
    Ketua merangkap anggota
    : Anggito Abimanyu
    Wakil Ketua merangkap anggota
    : Farid Azhar Nasution
    Anggota
    Presiden Prabowo juga melantik 10 orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat. Mereka merupakan bagian dari 24 orang duta besar yang sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
    Tak hanya itu, Prabowo juga melantik Irene sebagai Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China. Irene diketahui sempat maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan dari Partai Gerindra.
    Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia; dan Keppres Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta besar Republik Indonesia.
    Berikut ini daftar 10 Duta Besar LBBP yang dilantik di Istana Kepresidenan, kemarin:
    1. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia
    2. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura
    3. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir
    4. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)
    5. Berlian Helmy, Dubes untuk Azerbaijan
    6. Andy Rachmianto, Dubes RI untuk Belgia (Brussel) merangkap Luksemburg, dan Uni Eropa
    7. Listyowati, Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal
    8. Adam Mulawarman Tugio, Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)
    9. Laurentius Amrih Jinangkung, Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)
    10. Lukman Hakim Siregar, Dubes RI untuk Suriah berkedudukan di Damaskus
    Wakil Duta Besar
    1. Irene – Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo lantik 10 Duta Besar RI untuk Malaysia hingga Belgia

    Prabowo lantik 10 Duta Besar RI untuk Malaysia hingga Belgia

    Prabowo juga melantik satu wakil duta besar pada perwakilan Republik Indonesia di Beijing, China

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melantik 10 tokoh sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBPP) RI untuk negara-negara sahabat, termasuk dubes RI untuk Malaysia hingga Belgia, dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Prabowo juga melantik satu wakil duta besar pada perwakilan Republik Indonesia di Beijing, China

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Kepres RI Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta Besar RI.

    Upacara pelantikan duta besar dan wakil duta besar tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

    Setelah pembacaan Keputusan Presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik itu usai, Presiden Prabowo kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Berikut nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI dan Wakil Duta Besar yang dilantik oleh Presiden Prabowo.

    1. Lukman Hakim Siregar sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Arab Suriah

    2. Hotmangaradja Panjaitan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Singapura

    3. Laurentius Amrih Jinangkung sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Belanda

    4. Adam Mulawarman Tugio sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Sosialis Vietnam

    5. Andy Rachmianto sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan, Luxemburg, Uni Eropa

    6. Kuncoro Giri Waseso sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Arab Mesir

    7. Berlian Helmy sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI Republik Azerbaijan

    8. Raden Dato Mohammad Iman Hascsrya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia

    9. Listyowati sebagai sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Rakyat Bangladesh merangkap Republik Demokratik Federal Nepal

    10. Syahda Guruh Langkah Samudera sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Qatar.

    11. Irene sebagai Wakil Duta Besar pada perwakilan Republik Indonesia di Beijing, China.

    Sejumlah pejabat negara yang hadir antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Lantik 10 Duta Besar dan 1 Wadubes, Ini Daftar Lengkapnya

    Prabowo Lantik 10 Duta Besar dan 1 Wadubes, Ini Daftar Lengkapnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk sejumlah negara sahabat.

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI.

    Selain itu, Presiden juga menandatangani Keppres Nomor 113 P Tahun 2025 yang mengatur penugasan Wakil Duta Besar RI di Beijing, Republik Rakyat China (RRC). Prabowo menugaskan Irine sebagai tokoh yang mengisi posisi tersebut. 

    Sebelumnya, sejumlah tokoh sudah mulai berdatangan ke Komplek Istana Kepresidenan sejak pukul 12.30 WIB. Salah satunya Anggito Abimanyu yang dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Adapun 10 duta besar yang dilantik adalah:

    1. Berlian Helmy sebagai Dubes RI untuk Azerbaijan (Baku)

    2. Kuncoro Giri Waseso sebagai Dubes RI untuk Mesir (Kairo)

    3. Syahda Guruh Langkah Samudera sebagai Dubes RI untuk Qatar (Doha) 

    4. Lukman Hakim Siregar sebagai Dubes RI untuk Suriah (Damaskus)

    5. Laurentius Amrih Jinangkung sebagai Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)

    6. Adam Mulawarman Tugio sebagai Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)

    7. Hotmangaradja Pandjaitan sebagai Dubes RI untuk Singapura

    8. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo sebagai Dubes RI untuk Malaysia (Kuala Lumpur)

    9. Listyowati sebagai Dubes RI untuk Bangladesh, merangkap Nepal (Dhaka)

    10. Andy Rachmianto sebagai Duta Besar (Dubes) RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa (Brussel)

  • Tanggal 3 Oktober Ada Peringatan Apa? Simak Momen Pentingnya! – Page 3

    Tanggal 3 Oktober Ada Peringatan Apa? Simak Momen Pentingnya! – Page 3

    Setiap tanggal 3 Oktober juga diperingati sebagai Hari Anti Alkohol Sedunia, yang bertujuan mendorong masyarakat untuk mengurangi atau berhenti mengonsumsi alkohol.

    Melansir dari laman National Day Calendar, asal usul hari ini bermula antara tahun 1890 dan 1900. Pada masa inilah Gerakan Temperansi Buddha dimulai. Hari ini dirayakan secara luas di Sri Lanka, serta beberapa negara lain di seluruh dunia.

    Gerakan-gerakan anti-alkohol sangat populer di negara-negara berbahasa Inggris. Gerakan-gerakan ini juga umum di kalangan orang Skandinavia. Sebagian besar gerakan ini dipimpin oleh para pemimpin agama pada masa itu.

    Beberapa organisasi anti-alkohol ini berhasil membujuk pemerintah di seluruh dunia untuk melarang penjualan alkohol. Namun, hal ini menimbulkan masalah lain karena orang-orang memproduksi alkohol secara ilegal.

    Pada akhirnya, larangan alkohol gagal di banyak negara. Namun, ada beberapa negara yang masih melarang alkohol. Negara-negara ini antara lain Yaman, Uni Emirat Arab, Pakistan, Somalia, Libya, Bangladesh, dan beberapa negara bagian di India.

     

  • Otorita IKN Siapkan Lahan 62,9 Ha buat Bangun Kawasan Kedutaan Besar

    Otorita IKN Siapkan Lahan 62,9 Ha buat Bangun Kawasan Kedutaan Besar

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia, Md Tarikul Islam, di Kantor Otorita IKN pada Rabu (01/10/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kemajuan pembangunan IKN.

    Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kemajuan pembangunan IKN sekaligus melihat kesiapan pemindahan ibu kota pemerintahan, termasuk kantor perwakilan diplomatik, pada tahun 2028.

    Dalam kesempatan tersebut, Mia memaparkan rencana pembangunan kawasan diplomatik di IKN. Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare (ha) yang akan dikembangkan menjadi diplomatic compound atau kompleks diplomatik.

    “Kami telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare yang akan dikembangkan menjadi diplomatic compound. Kawasan ini diperuntukan bagi kedutaan besar berbagai negara sahabat,” kata Mia, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

    Kawasan akan dilengkapi dengan hunian, fasilitas untuk perdagangan dan jasa, sekolah, dan ruang terbuka hijau. Otoritas IKN telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dan menyampaikan kesiapan prasarana untuk mendukung diplomatic compound tersebut.

    Kedutaan Bangladesh Siap Pindah ke IKN

    Sementara itu, Duta Besar Bangladesh menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan IKN, termasuk rencana pemindahan kantor kedutaan besar dari berbagai negara ke Nusantara.

    “Kami siap untuk pindah ke Nusantara, apalagi kami mendengar fasilitas yang disiapkan sangat baik,” ujar Tarikul.

    Selain itu, ia juga menekankan potensi besar Bangladesh di sektor pertanian, khususnya produk agro-processing. “Bangladesh memiliki kekuatan di industri pertanian. Kami berharap dapat menjalin kolaborasi dengan Indonesia, khususnya dalam pembangunan IKN,” tambahnya.

    Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kerja sama bilateral, khususnya di bidang pertanian, dalam mendukung visi besar IKN sebagai forest city sekaligus kota yang mampu mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

    Kunjungan kehormatan ini sekaligus menegaskan posisi IKN sebagai pusat diplomasi baru Indonesia di masa depan, yang tidak hanya menjadi simbol transformasi pemerintahan, tetapi juga jembatan kerja sama internasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

    (shc/kil)

  • Otorita IKN Siapkan Lahan 62,9 Ha buat Bangun Kawasan Kedutaan Besar

    Otorita IKN Siapkan Lahan 62,9 Ha buat Bangun Kawasan Kedutaan Besar

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia, Md Tarikul Islam, di Kantor Otorita IKN pada Rabu (01/10/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kemajuan pembangunan IKN.

    Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kemajuan pembangunan IKN sekaligus melihat kesiapan pemindahan ibu kota pemerintahan, termasuk kantor perwakilan diplomatik, pada tahun 2028.

    Dalam kesempatan tersebut, Mia memaparkan rencana pembangunan kawasan diplomatik di IKN. Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare (ha) yang akan dikembangkan menjadi diplomatic compound atau kompleks diplomatik.

    “Kami telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare yang akan dikembangkan menjadi diplomatic compound. Kawasan ini diperuntukan bagi kedutaan besar berbagai negara sahabat,” kata Mia, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

    Kawasan akan dilengkapi dengan hunian, fasilitas untuk perdagangan dan jasa, sekolah, dan ruang terbuka hijau. Otoritas IKN telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dan menyampaikan kesiapan prasarana untuk mendukung diplomatic compound tersebut.

    Kedutaan Bangladesh Siap Pindah ke IKN

    Sementara itu, Duta Besar Bangladesh menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan IKN, termasuk rencana pemindahan kantor kedutaan besar dari berbagai negara ke Nusantara.

    “Kami siap untuk pindah ke Nusantara, apalagi kami mendengar fasilitas yang disiapkan sangat baik,” ujar Tarikul.

    Selain itu, ia juga menekankan potensi besar Bangladesh di sektor pertanian, khususnya produk agro-processing. “Bangladesh memiliki kekuatan di industri pertanian. Kami berharap dapat menjalin kolaborasi dengan Indonesia, khususnya dalam pembangunan IKN,” tambahnya.

    Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kerja sama bilateral, khususnya di bidang pertanian, dalam mendukung visi besar IKN sebagai forest city sekaligus kota yang mampu mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

    Kunjungan kehormatan ini sekaligus menegaskan posisi IKN sebagai pusat diplomasi baru Indonesia di masa depan, yang tidak hanya menjadi simbol transformasi pemerintahan, tetapi juga jembatan kerja sama internasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

    (shc/kil)

  • Buruh Desak UMP 2026 Naik 10%, BKPM Ingatkan Risiko Daya Saing

    Buruh Desak UMP 2026 Naik 10%, BKPM Ingatkan Risiko Daya Saing

    Jakarta –

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merespons permintaan buruh yang menuntut upah minimum tahun 2026 naik sebesar 10%. BKPM menyerahkan perhitungan itu kepada lembaga tripartit, namun berharap kenaikan upah tetap mempertimbangkan dampak ke iklim investasi.

    Menurut Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan, pengambilan keputusan harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai kenaikan upah minimum membuat iklim investasi di Tanah Air menjadi tidak kompetitf.

    “Pada akhirnya pertimbangan kita adalah inflasi dan peningkatan GDP kalau dia memang bisa memberikan kemungkinan lebih mensejahterakan, kita lakukan. Tetapi yang harus dipertimbangkan hati-hati adalah jangan sampai peningkatannya itu memunculkan kemungkinan Indonesia menjadi tidak kompetitif,” ujar Nurul saat ditemui di kantornya di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Selain mempertimbangkan kesejahteraan buruh, Nurul menyebut hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Investasi sendiri menjadi salah satu instrumen untuk membuka lapangan pekerjaan.

    “Karena bagi pemerintah yang dipertimbangkan adalah bukan sekedar meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi memikirkan saudara-saudara kita yang belum punya pekerjaan sehingga menavigasi ini pemerintah harus hati-hati. Jangan buruh yang sudah ada disejahterakan tetapi yang miskin makin banyak karena mereka nggak punya pekerjaan,” bebernya.

    Nurul menjelaskan, dampak kenaikan upah terhadap iklim investasi sebenarnya tergantung pada sektor apa yang dimaksud. Misalnya industri padat karya seperti tekstil, kenaikan upah minimum akan terasa dampaknya.

    “Kita harus memetakan dulu kompetitor dalam konteks menarik investasi itu adanya di sektor apa bersaing dengan siapa. Jadi kalau kita bicara misalnya UMR yang berkaitan dengan misalnya industri tekstil dan apparel. Tentunya kalau kita bicara dari sisi pada akhirnya cost productionnya itu kita pasti nggak bisa bersaing dengan Bangladesh,” ujar Nurul.

    Untuk industri tersebut, Bangladesh memiliki upah minimum yang lebih rendah dari Indonesia. Meski demikian, negara di Asia Selatan itu memiliki pangsa pasar yang lebih kecil dibandingkan Indonesia dan teknologi yang belum tentu sebagus Indonesia.

    “Nah dalam konteks itu kita harus meletakkan persaingannya adalah dengan menganalisa kalau Bangladesh punya kemampuan untuk produksi dengan biaya yang lebih murah karena faktor tenaga kerjanya murah, tapi teknologinya belum tentu yang paling bagus. Marketnya juga kecil,” tutupnya.

    Lihat juga Video: Kemenaker Siapkan Platform Online untuk Pendaftaran Magang Bergaji UMP

    (ily/rrd)

  • 11 KRL Asal China Sudah Beroperasi, Layani Rute Lintas Bogor dan Cikarang

    11 KRL Asal China Sudah Beroperasi, Layani Rute Lintas Bogor dan Cikarang

    Jakarta –

    Sebanyak 11 rangkaian atau gerbong kereta atau trainset Kereta Rel Listrik (KRL) impor dari China saat ini telah beroperasi. Rangkaian kereta tersebut saat ini sudah melayani rute KRL lintas Bogor dan Cikarang.

    Informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal. Saat ini, trainset CLI-125 asal China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) telah tiba semua di Indonesia dan telah dioperasikan.

    “Sudah dioperasikan semua untuk penumpang dari 11 trainset yang sudah kami jalankan semua. Sementara itu masih di koridor Bogor atau lintas Bogor dan Cikarang dulu. Tapi kami juga coba usahakan untuk bisa beroperasi di lintas lain,” kata Rizal di Stasiun Sudirman Baru (BNI CIty), Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025).

    Meski saat ini 11 trainset itu baru melayani rute KRL lintas Bogor dan Cikarang, menurut Rizal, ke depannya ada kemungkinan KAI Commuter akan mengganti rutenya supaya pelanggan di lintas KRL lain dapat merasakan pengalaman menggunakan KRL baru.

    Sementara itu, kereta-kereta keluaran PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA belum mulai dioperasikan. Rizal mengatakan, dari total 16 trainset saat ini baru ada sebanyak 4 trainset yang diterima KAI Commuter.

    Menurut Rizal, saat ini keempat trainset keluaran INKA itu masih dalam tahap uji coba. Namun ia tak merincikan kapan trainset-trainset buatan lokal ini dapat mulai dipergunakan mengangkut penumpang.

    “Yang sudah di sini baru 4 (trainset) yang sedang proses uji coba,” ujarnya.

    Rizal berharap, di tahun depan ke-16 trainset ini sudah rampung dan dikirimkan ke Jakarta. Dengan demikian, proses uji coba juga bisa segera dilakukan sehingga kereta tersebut bisa dioperasikan.

    Sebagai informasi, KCI sendiri terus mendatangkan secara bertahap sarana kereta rel listrik (KRL) baru dari INKA dan CRRC. Total ada sebanyak 96 gerbong KRL baru akan segera tiba dan siap untuk dioperasikan.

    INKA sendiri juga akan mendapat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) di Tahun Anggaran 2025. Total PMN yang digelontorkan untuk INKA, PT Kereta Api Indonesia (KAI), INKA, dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mencapai Rp 4,77 triliun.

    PMN tersebut diberikan dalam rangka untuk menjalankan penugasan dari pemerintah di sektor transportasi. Di mana besaran PMN untuk KAI sebanyak Rp 1,8 triliun untuk pengadaan sarana KRL untuk baik dan lintas Jabodetabek.

    “Dan tentu kalau kita bisa lihat, kembali untuk penggunaannya dari KAI sendiri untuk pengadaan sarana KRL untuk baik dan lintas Jabodetabek,” kata Erick Thohir saat masih menjabat sebagai Menteri BUMN, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (15/9/2025).

    Kemudian, Erick menyebutkan PMN untuk INKA sebesar Rp 473 miliar, dimana PMN tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik, termasuk mendukung produksi trainset KRL Jabodetabek.

    “Baik dari dalam negeri, khususnya untuk gerbong kereta. Lalu dari Australia juga banyak permintaan untuk pengangkutan batubara dan dari Bangladesh pun kemarin sudah,” ujarnya.

    Lihat juga Video: Kondisi Penumpang KRL di Stasiun Palmerah Imbas Demo Ricuh DPR

    (kil/kil)

  • Pakai masker, udara Jakarta tidak sehat bagi kelompok sensitif

    Pakai masker, udara Jakarta tidak sehat bagi kelompok sensitif

    Jakarta (ANTARA) – Menurut situs pemantau kualitas udara IQAir, kualitas udara di DKI Jakarta pada Kamis pagi menduduki peringkat kesebelas terburuk di dunia.

    Berdasarkan pantauan pada pukul 06.25 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta, yaitu 113, dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2.5 atau masuk dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.

    Peringkat pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Selasa, yakni Lahore, Pakistan, dengan indeks kualitas udara 198. Kemudian, Dhaka, Bangladesh, dengan indeks kualitas udara 165 di posisi kedua dan Delhi, India, dengan indeks kualitas udara 152 pada peringkat ketiga.

    Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta berencana meniru kota-kota besar di dunia, seperti Paris dan Bangkok dalam menangani polusi udara.

    “Belajar dari kota lain, Bangkok memiliki 1.000 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU), Paris memiliki 400 SPKU. Jakarta saat ini memiliki 111 SPKU dari sebelumnya hanya 5 unit. Ke depan, kita akan menambah jumlahnya agar bisa melakukan intervensi yang lebih cepat dan akurat,” kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto pada 18 Maret 2025..

    Menurut dia, keterbukaan data merupakan langkah penting dalam memperbaiki kualitas udara secara sistematis.

    Oleh karena itu, penyampaian data polusi udara harus lebih terbuka agar intervensi bisa lebih efektif. Dia pun menilai intervensi yang dibutuhkan bukan hanya bersifat sesaat, tetapi berkelanjutan dan luar biasa dalam menangani pencemaran udara.

    DLH DKI Jakarta menargetkan penambahan 1.000 sensor kualitas udara berbiaya rendah (low-cost sensors) sehingga pemantauan kualitas udara lebih luas dan akurat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Produk Konstruksi Indonesia Tembus Pasar Vietnam dan Bangladesh – Page 3

    Produk Konstruksi Indonesia Tembus Pasar Vietnam dan Bangladesh – Page 3

    Sebelumnya, industri baja nasional kembali menegaskan komitmennya untuk bangkit menghadapi maraknya impor yang kian menekan produksi dalam negeri. Hal ini ditegaskan dalam Forum Komunikasi Ketahanan Industri Baja Nasional.

    Forum tersebut dihadiri oleh berbagai asosiasi baja dari hulu hingga hilir. Mereka sepakat bahwa tanpa perlindungan nyata dari pemerintah, industri baja nasional terancam semakin terpuruk.

    Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA), Harry Warganegara, menyebut baja sebagai pilar pembangunan nasional. Industri ini menghasilkan produk vital seperti baja konstruksi, baja profil, hingga cold-rolled dan hot-rolled steel.

    Menurut Harry, tanpa kebijakan yang berpihak, multiplier effect industri baja akan hilang. “Ini bukan hanya soal keberlangsungan perusahaan baja, tapi juga lapangan kerja, kontribusi pajak, dan devisa negara,” ujarnya.

    Ketua Umum Indonesia Zinc-Aluminium Steel Industries (IZASI), Stephanus Koeswandi, menambahkan, impor baja dalam beberapa tahun terakhir semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI), konsumsi baja nasional tahun 2024 mencapai 18,58 juta ton.

    Dari jumlah tersebut, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 15,82 juta ton. Sementara impor baja justru membengkak hingga 8,72 juta ton, jauh melampaui ekspor yang hanya 5,96 juta ton.