Negara: Bangladesh

  • Komisi Driver Online Disetop, Gantinya Setoran Harian

    Komisi Driver Online Disetop, Gantinya Setoran Harian

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sempat berbisnis di Indonesia, raksasa transportasi online Uber akhirnya angkat kaki dari Tanah Air pada 2018 silam. Uber lantas menjual bisnisnya di Asia Tenggara ke Grab.

    Sejak saat itu, Uber lebih fokus mendominasi industri transportasi online di berbagai belahan dunia lain, termasuk India.

    Dengan kompetisi yang makin sengit, Uber lantas melakukan penyesuaian model bisnisnya. Mulai dari menggarap taksi otomatis (robotaxi), hingga terbaru menyetop potongan biaya komisi driver online.

    Perubahan model bisnis ini spesifik untuk moda transportasi roda tiga atau kerap disebut bajaj di Indonesia. Laporan Tech Crunch, dikutip Kamis (20/2/2025), menyebut perubahan tersebut merupakan respons Uber terhadap peningkatan kompetisi dengan pemain lokal seperti Rapido dan Namma Yatri.

    Ke depan, Uber tak akan memungut biaya komisi aplikasi ke driver online. Gantinya, Uber akan meminta setoran harian dari driver online untuk menggunakan platformnya dan terkoneksi ke penumpang.

    Diharapkan, perubahan ini dapat meningkatkan daya saing sehingga Uber bisa meraup lebih banyak pendapatan di India.

    Uber pertama kali merilis moda transportasi bajaj di India pada 2015 lalu. Sempat disetop, layanan itu akhirnya diluncurkan kembali pada 2018.

    Bukan cuma India, sebelumnya Uber juga memutuskan menyetop penarikan komisi untuk bajaj di Bangladesh dan beberapa negara Asia. Uber memperkenalkan model setoran berbasis langganan (subscription) untuk sepeda dan bajaj otomatis di Bangladesh dan beberapa negara lain.

    Pemberitahuan di India disampaikan ke driver online via email. Sebagai informasi, layanan bajaj berkontribusi terhadap 25% total perjalanan Uber di India.

    Biasanya, potongan komisi yang diberlakukan Uber berkisar 25-40% untuk tiap perjalanan. Sementara itu, pesaingnya Rapido dan Namma Yatri tidak mengambil komisi, tetapi menggunakan skema langganan.

    Adapun setoran harian driver yang diberlakukan Uber untuk layanan bajaj di India berkisar antara 20-40 rupee (Rp 3.700-Rp 7.500), tergantung kota domisili driver.

    (fab/fab)

  • Geger Bentrokan di Universitas Bangladesh, 150 Mahasiswa Terluka

    Geger Bentrokan di Universitas Bangladesh, 150 Mahasiswa Terluka

    Dhaka

    Bentrokan pecah di sebuah universitas di Bangladesh hingga membuat lebih dari 150 mahasiswa mengalami luka-luka. Bentrokan ini menandai perselisihan serius antara kelompok-kelompok yang berperan penting dalam mengobarkan revolusi nasional tahun lalu.

    Bentrokan tersebut, seperti dilansir AFP, Rabu (19/2/2025), terjadi di kompleks Universitas Teknik dan Teknologi Khulna yang ada di sebelah barat daya Bangladesh pada Selasa (18/2) sore waktu setempat.

    Dilaporkan bahwa bentrokan pecah setelah sayap pemuda Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) berusaha merekrut para mahasiswa di universitas tersebut.

    Tindakan BNP itu memicu konfrontasi dengan para anggota kelompok Mahasiswa Melawan Diskriminasi, yang pada Agustus tahun lalu ikut memimpin unjuk rasa untuk menggulingkan mantan Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina dari jabatannya.

    Bentrokan antara kedua kelompok pun tak terhindarkan. Seorang pejabat Kepolisian Khulna, Kabir Hossain, mengatakan bahwa sedikitnya 50 orang dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis setelah bentrokan terjadi.

    “Situasi kini terkendali, dan satuan polisi tambahan telah dikerahkan,” sebut Hossain dalam pernyataan kepada AFP.

    Penuturan seorang mahasiswa jurusan komunikasi pada universitas tersebut, Jahidur Rahman, kepada AFP menyebut mereka yang dirawat di rumah sakit mengalami luka-luka akibat lemparan batu bata dan “senjata tajam”. Rahman mengatakan ada sekitar 100 orang yang mengalami luka ringan.

    Rekaman video bentrokan itu yang beredar luas di Facebook menunjukkan kedua kelompok yang terlibat konfrontasi menggunakan sabit dan parang. Terlihat juga momen saat mahasiswa yang luka-luka dibawa ke rumah sakit untuk dirawat.

    Kedua kelompok yang terlibat bentrok saling menyalahkan sebagai yang memulai kekerasan. Ketua sayap pemuda BNP, Nasir Uddin Nasir, menuduh anggota partai politik Islam, Jamaat, mengacaukan situasi untuk memicu konfrontasi.

    Nasir menyebut para aktivis Partai Jamaat “menciptakan bentrokan yang tidak beralasan ini”.

    Namun salah satu mahasiswa setempat, Obayed Ullah, mengatakan kepada AFP bahwa “tidak ada kehadiran” anggota Partai Jamaat di kampusnya. Dia justru menuding sayap pemuda BNP menentang keputusan pihak kampus untuk tetap bebas dari kegiatan partai politik

    Insiden di Khulna ini memicu kemarahan di kalangan mahasiswa di berbagai wilayah lainnya di Bangladesh, dengan unjuk rasa digelar di Universitas Dhaka pada Selasa (18/2) malam untuk mengecam sayap pemuda BNP.

    Lihat juga Video ‘Bentrokan Pendukung Presiden Korsel Yoon Suk Yeol dengan Polisi’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Waspada, Daftar Negara Ini Bakal Ditabrak Asteroid Menurut NASA

    Waspada, Daftar Negara Ini Bakal Ditabrak Asteroid Menurut NASA

    Jakarta, CNBC Indonesia – NASA mengonfirmasi kemungkinan asteroid akan menabrak Bumi dalam kurun waktu 7 tahun dari sekarang, tepatnya pada 2032. Potensi asteroid bernama 2024 YR4 itu menghantam Bumi adalah 1 banding 43 atau 2,3%.

    Saat ini, asteroid 2024 YR4 terus bergerak mendekat Bumi dalam jarak 828.800 kilometer, menurut pantauan pada Desember 2024. Ilmuwan memprediksi asteroid itu akan makin dekat pada Desember 2032 mendatang.

    2024 YR4 memiliki panjang antara 40-100 meter dan disebut-sebut sebagai ‘penghancur kota’ karena potensinya menyebabkan kerusakan signifikan di Bumi.

    Bersamaan dengan pengumuman tersebut, NASA juga mengungkap beberapa negara yang kemungkinan besar akan dihantam oleh asteroid saat menabrak Bumi 7 tahun lagi.

    Adapun negara-negara yang diprediksi terdampak berada di area antara Amerika Selatan bagian utara hingga Samudra Pasifik ke Asia Selatan, Laut Arab, dan Afrika.

    Artinya, negara yang perlu bersiap menghadapi ‘petaka’ adalah India, Pakistan, Bangladesh, Etiopia, Sudan, Nigeria, Venezuela, Kolombia, dan Ekuader, menurut laporan Wired, dikutip dari YahooNews, Selasa (18/2/2025).

    NASA mengatakan observasi lebih lanjut mengenai orbit asteroid akan meningkatkan pemahaman terkait potensi dampak yang terjadi di Bumi. Kabar baiknya, ada kemungkinan 2024 YR4 akan dimusnahkan dari daftar ancaman dan tidak benar-benar menabrak Bumi.

    “Namun, ada juga kemungkinan bahwa ancaman ini akan terus berlanjut,” kata NASA.

    Jika benar menabrak Bumi pada 2023, asteroid akan menghantam planet dengan kecepatan tinggi. Diprediksi sekitar 17 kilometer per detik.

    NASA mengatakan para ilmuwan terus mengawasi pergerakan 2024 YR4. NASA juga meyakinkan bahwa dampak kerusakan bisa dilokalisasi, sehingga tidak menyebabkan kepunahan semacam periode dinosaurus.

    (fab/fab)

  • Citi Genjot Pembiayaan Keuangan Sosial di Asia – Page 3

    Citi Genjot Pembiayaan Keuangan Sosial di Asia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perbankan asal Amerika Serikat, Citi mengungkapkan bahwa pihaknya berencana menambah pembiayaan keuangan sosial di Asia hingga lebih dari 10%, di 2025.

    Naiknya pembiayaan sosial Citi di Asia akan disalurkan di berbagai jenis termasuk social trade loans, sekuritisasi, kemitraan dalam bentuk pembiayaan bersama dengan lembaga pembangunan, pinjaman berjangka dan fasilitas modal kerja bergulir, serta IPO.

    “Portfolio kami mencakup berbagai pasar, produk, dan sektor. Kami juga melihat permintaan yang semakin meningkat dari investor yang ingin berinvestasi di sektor keuangan sosial, dan sektor ini semakin berkembang menjadi kelas aset yang signifikan,” ungkap Global Head of Social Finance Citi, Jorge Rubio Nava dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (18/2/2025).

    “Kami yakin bahwa kami dapat meningkatkan capaian ini pada tahun 2025 untuk mendukung klien kami dalam perjalanan menuju pertumbuhan berkelanjutan bagi perekonomian lokal,” imbuh Jorge.

    Sebelumnya, pada 2024 lalu Citi memimpin transaksi keuangan sosial di Asia lebih dari USD 2 miliar atau sekitar Rp32,7 triliun.

    Pembiayaan tersebut mencakup berbagai sektor seperti keuangan mikro, ketahanan pangan, sistem pertanian yang berkelanjutan, layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan konektivitas digital, serta perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang terlayani.

    Juga di tahun 2024, Citi memimpin 76 transaksi di seluruh Asia dengan dana sebesar USD 2,4 miliar atau sekitar Rp39,2 triliun yang berhasil dimobilisasi.

    Lebih dari 50% dari total transaksi bank dan lebih dari 40% dari total pembiayaan, menjadikan Asia sebagai wilayah terbesar secara global bagi Citi untuk pembiayaan keuangan sosial, ungkap bank tersebut.

    Transaksi ini mencakup 9 negara yaitu Indonesia, China, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Bangladesh.

     

  • Spesialis Penangkap Hiu Banting Setir jadi Penyelundup WNA ke Australia, Berapa Bayarannya?

    Spesialis Penangkap Hiu Banting Setir jadi Penyelundup WNA ke Australia, Berapa Bayarannya?

    Sebelum menyelundupkan 15 WNA asal Bangladesh ke Australia pada November 2024 lalu, Panji mengaku dihubungi oleh Yenci melalui Andre seorang WNA asal China yang selama ini tinggal di Timor Leste.

    Saat itu, ia ditawari mengantar para WNA Bangladesh dengan ongkos Rp30 juta. Namun uang itu belum dibayarkan oleh Andre.

    Panji pun ke Denpasar Bali mencari Andre guna menyelesaikan pembayaran. Namun saat tiba di Denpasar, Panji mendapat kabar kalau Andre telah ke Saumlaki, Maluku Barat Daya.

    Panji pun menumpang di rumah temannya hingga keberadaannya di Denpasar diketahui tim TPPO Dit Reskrimum Polda NTT dan ia pun ditangkap.

    Panji mengaku pernah dihukum pemerintah Australia atas perbuatan yang sama. Ia masuk ke jaringan penyelundup WNA asal Bangladesh dan Cina.

    Panji merupakan orang yang selalu digunakan oleh gembong penyelundup untuk membawa kapal merekrut dan menerobos perairan Australia.

    Ia akhirnya ditangkap Polda NTT setelah sekian lama masuk daftar pencarian orang (DPO) Polda NTT.

    Selain menangkap Panji, penyidik juga menyita kapal yang dipakai untuk memuat warga negara Bangladesh ke Australia pada Desember 2024 lalu.

    Panji juga mengantongi KTP dengan alamat Lingkungan Papela, RT 05/RW 01, Desa Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, NTT.

  • RI Masih Impor Beras dari Thailand-Vietnam di 2025, Ini Datanya

    RI Masih Impor Beras dari Thailand-Vietnam di 2025, Ini Datanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih impor beras dengan nilai mencapai US$43,2 juta atau setara Rp700,66 miliar (asumsi kurs Rp16.220 per dolar AS) pada Januari 2025.

    Namun, nilai impornya lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2024 yang pernah mencapai US$278,03 juta, atau turun 84,46% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Adapun, BPS mengungkap volume impor beras mencapai 79.361 ton pada Januari 2025. Kendati demikian, volumenya turun 82,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 442.112 ton.

    Berdasarkan data BPS, impor beras pada Januari 2025 yang diterima Indonesia mayoritas berasal dari negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar.

    Untuk Thailand, misalnya, impor beras yang diterima Indonesia sebanyak 13.984 ton beras dengan nilai US$8,06 juta pada Januari 2025. Jika dibandingkan dengan periode yang sama 2024, volumenya mencapai 235.840 ton dengan nilai US$151,88 juta.

    Selain dari Thailand, Indonesia juga mengimpor 15.050 ton beras Vietnam atau nilainya mencapai US$8,27 juta pada Januari 2025. Sementara itu, pada Januari 2024, volume impor beras dari negara ini adalah 32.342 ton atau senilai US$21,04 juta.

    Ada pula impor beras dari Myanmar sebanyak 6.680 ton atau bernilai US$3,64 juta pada Januari 2025. Sedangkan pada periode yang sama di tahun lalu nilai impornya mencapai US$23,96 juta atau 41.640 ton beras.

    Di samping itu, pemerintah juga mengimpor sebanyak 16.876 ton beras dari Pakistan atau senilai US$8,98 juta pada Januari 2025. Pada Januari 2024, Indonesia menerima 129.781 ton beras asal Pakistan dengan nilai US$79,33 juta.

    Namun yang menarik, Indonesia tidak menerima keran impor beras dari India pada Januari 2024. Sedangkan di awal tahun ini, pemerintah membuka keran impor sebanyak 26.763 ton beras dari India dengan nilai US$14,07 juta.

    Janji Tidak Impor

    Dalam catatan Bisnis, Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pemerintah tidak akan mengimpor beras konsumsi pada 2025. Namun, impor beras untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe (horeka) tetap berjalan dengan volume yang sedikit.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta. 

    Zulhas menuturkan bahwa pemerintah telah memutuskan bahwa Indonesia tidak akan impor beras konsumsi pada tahun depan.

    “Apakah tidak ada [impor beras] yang lainnya? Ada itu beras yang dimakan Pak Wamen biasanya kalau ke restoran Jepang itu masih dikit-dikit impornya masih ada. Pembicara-pembicara biasanya kalau suka beras basmati, kita tidak bisa bikin itu, ada [impor] tapi sedikit,” ungkap Zulhas.

    Untuk itu, Eks Menteri Perdagangan 2022–2024 itu menjelaskan bahwa pemerintah tetap mengimpor beras untuk keperluan horeka, meski tidak akan membuka keran impor beras untuk konsumsi.

    “Jadi beras-beras restoran biasanya Itu masih ada sedikit [impor]. Tapi untuk konsumsi, kita tidak akan, konsumsi secara umum tidak ada impor lagi,” terangnya.

    Pasalnya, Zulhas menerangkan bahwa jika pemerintah menolak beras dari luar negeri, maka Indonesia akan mendapatkan sanksi. “Karena kalau restoran Jepang mau masukkan beras dari Jepang tidak boleh, kita bisa disanksi, Jadi itu masih kita perkenankan,” jelasnya.

    Sama halnya dengan beras jenis lainnya, seperti beras briyani dan basmati dengan jumlah impor yang mini.

    “Jadi kalau nanti restoran-restoran, briyani dan sebagainya perlu beras basmati, kalau kita tidak kasih Itu nanti Pakistan, India, Bangladesh bisa marah sama kita, tapi volumenya kecil,” tuturnya.

    Namun, dia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras konsumsi. “Tapi beras yang biasa kita impor, yang tahun lalu hampir 3 juta lebih, tahun ini kita tidak akan impor lagi,” tandasnya.

  • Sosok Hendy Setiono Pemilik Kebab Baba Rafi Dikabarkan Terlibat Pencucian Uang

    Sosok Hendy Setiono Pemilik Kebab Baba Rafi Dikabarkan Terlibat Pencucian Uang

    Sosok Hendy Setiono Pemilik Kebab Baba Rafi Dikabarkan Terlibat Pencucian Uang 

     

    TRIBUNJATENG.COM- Hendy Setiono, pendiri dan pemilik Kebab Baba Rafi, dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Maret 2022 terkait dugaan penipuan investasi tambak udang vaname. Sebanyak 25 investor mengklaim mengalami kerugian total sekitar Rp 9,1 miliar akibat investasi tersebut. 

    Para korban dijanjikan pengembalian modal dan keuntungan dalam waktu 4 bulan, namun realisasinya tidak sesuai dengan perjanjian.

    Selain itu, laporan tersebut juga mencakup tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Hendy Setiono.

    Hendy Setiono dikenal sebagai pengusaha sukses yang mendirikan Baba Rafi Enterprise, yang menaungi berbagai merek seperti Kebab Turki Baba Rafi, Container Kebab by Baba Rafi, Foresthree Coffee, dan lainnya.

    Sebagai pendiri Kebab Turki Baba Rafi, bisnis kebab yang dimulai dari sebuah gerobak kaki lima kini berkembang pesat dengan lebih dari 1.300 outlet di Indonesia dan 68 gerai di berbagai negara.

    Lahir pada 1984, Hendy mulai merintis Kebab Turki Baba Rafi pada usia 19 tahun, saat dirinya masih duduk di bangku kuliah di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.

    Pada tahun pertama, ia berhasil membuka 6 cabang dengan tangannya sendiri, dan dengan terus berinovasi, ia menciptakan kebab dengan rasa yang lebih familiar di lidah orang Indonesia.

    Keberhasilan Hendy semakin jelas terlihat saat pada 2005 ia mendirikan PT Baba Rafi Indonesia dan mulai membuka waralaba Kebab Turki Baba Rafi.

    Ekspansi bisnisnya terus berlanjut, mulai dari kota-kota besar di Indonesia hingga luar negeri, dengan tujuan untuk melebarkan sayap ke pasar internasional.

    Hingga kini, Kebab Turki Baba Rafi memiliki lebih dari 1.300 outlet di Indonesia dan 68 outlet di 10 negara, termasuk Malaysia, India, Filipina, Sri Lanka, China, Singapura, Belanda, Brunei Darussalam, dan Bangladesh.
    Kesuksesan yang diraihnya tak lepas dari kerja keras dan kegigihan Hendy dalam mengembangkan bisnis.

    Okin Minta Kejelasan

    Masalah ini kembali muncul setelah diunggah oleh Niko Al Hakim alias Okin mantan suami Rachel Vennya yang juga menjadi korban.

    Dalam kasus ini, Okin sebagai investor merasa dirugikan oleh bos Kebab Baba Rafi, Hendy Setiono yang dianggapnya tidak transparan terkait keuangan.

    Muak dengan kasus ini, Okin akhirnya membongkar aksi penipuan investasi bodong yang telah merugikannya sejak beberapa tahun lalu.

    Okin, mantan suami selebgram Rachel Vennya, tengah diperbincangkan setelah mengaku menjadi korban investasi bodong.
    Ia mengungkapkan bahwa dirinya ditipu oleh rekan bisnisnya yang menyebabkan kerugian finansial yang besar.

    Berdasarkan informasi yang beredar, pelaku penipuan yang merugikan Okin diduga adalah Bos Kebab Baba Rafi, Hendy Setiono.

    Dikutip dari akun Instagram @okintph milik Okin, ia mengungkapkan peristiwa ini melalui sebuah video yang diunggah pada Minggu (16/2/2025).

    Dalam video tersebut, Okin menjelaskan bagaimana ia terlibat dalam bisnis pada akhir 2019.

    Saat itu, ia menjalin kerja sama dengan Hendy Setiono dan seorang rekan bisnis lainnya.

    Ketiganya memiliki saham yang sama besar di perusahaan yang mereka bangun.

    Namun, meskipun bisnis mereka sempat berkembang, Okin mulai merasa kesulitan ketika hendak memeriksa laporan keuangan.

    Pada akhir 2021, Okin mulai meminta rekening koran untuk melakukan audit eksternal.

    Dia mengaku ingin perusahaan tempat ia berinvestasi tetap dalam kondisi yang sehat.

    Sayangnya, permintaan tersebut tidak digubris oleh Hendy, bahkan laporan keuangan yang diterimanya selama dua tahun hanya berupa excel yang tidak akurat.

    Sebagai reaksi atas ketidaktransparanan ini, Okin melayangkan somasi kepada Hendy pada akhir 2023.

    Somasi tersebut berisi permintaan untuk mendapatkan rekening koran yang jelas dan valid.

    Namun, Hendy tidak memberikan respon yang memadai dan malah menghilang. 

    Pada akhir 2024, Okin akhirnya melaporkan Hendy ke pihak kepolisian dengan tuduhan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), setelah diketahui bahwa aliran dana dari perusahaan Okin mengarah ke rekening pribadi Hendy.

    Setelah laporan tersebut, Hendy diduga mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi dengan menawarkan sejumlah uang kepada Okin, yang dianggap sebagai uang damai.

    Namun, Okin menolak tawaran tersebut dan tetap melanjutkan proses hukum.

    Tidak lama setelah itu, Hendy malah menggugat Okin secara perdata dengan alasan bahwa Okin tidak memiliki saham dalam bisnis tersebut.

    Okin merasa kebingungan karena selama dua tahun pertama, ia mendapatkan gaji dan deviden dari bisnis yang seharusnya menjadi miliknya.

    Okin mengungkapkan keheranannya dengan mengatakan, “Aneh banget? Kalau nggak punya saham, kenapa selama dua tahun awal digaji dan kasih deviden?”

    Ia juga menambahkan bahwa gugatan lainnya menyatakan bahwa ia dianggap tidak bekerja dengan baik karena jarang melakukan postingan di media sosial.

    Hingga saat ini, pihak Hendy Setiono belum memberikan tanggapan langsung terkait kasus ini.

    Namun, unggahan Okin di media sosial telah dibanjiri dengan komentar dan hujatan dari netizen yang mendukung Okin dan mengecam tindakan yang diduga dilakukan oleh Hendy.

    Publik semakin tertarik dengan kelanjutan kasus ini, yang mencerminkan betapa pentingnya transparansi dan integritas dalam menjalankan sebuah bisnis.

    Hingga kini, kasus penipuan yang menjerat Hendy Setiono tersebut masih menjadi sorotan publik.
    (*)

  • PBB Sebut RI dalam Bahaya Besar, Malapetaka Ini Menanti

    PBB Sebut RI dalam Bahaya Besar, Malapetaka Ini Menanti

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perubahan iklim Indonesia menjadi hal menakutkan. Hal ini bahkan menjadi salah satu isu lingkungan yang hangat diperbincangkan.

    Belum lama ini, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberikan peringatan terbaru kepada Indonesia dan sejumlah negara Asia. Mereka menyoroti bahwa laju percepatan indikator perubahan iklim utama seperti suhu permukaan, pencairan gletser, dan kenaikan permukaan air laut.

    Hal ini terungkap dari laporan lembaga PBB, Badan Meteorologi Dunia (WMO), yang bertajuk State of the Climate in Asia 2023. Laporan itu menganalisa bencana yang terjadi 2023 lalu.

    Menurut PBB, Asia disebut masih menjadi wilayah yang paling banyak dilanda masalah alam di dunia akibat cuaca dan iklim. Benua ini mengalami pemanasan lebih cepat dari rata-rata global dengan tren meningkat hampir dua kali lipat sejak periode 1961-1990.

    “Kesimpulan dari laporan ini sangat menyadarkan kita,” kata Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo dalam keterangan yang diterima CNBC Indonesia.

    WMO mencatat, banyak negara di Asia mengalami tahun terpanas yang pernah tercatat pada tahun 2023, bersamaan dengan kondisi ekstrem, mulai dari kekeringan dan gelombang panas hingga banjir dan badai.

    Perubahan frekuensi iklim dan tingkat keparahan peristiwa tersebut, berdampak besar pada masyarakat, ekonomi, dan yang terpenting, kehidupan manusia dan lingkungan tempat makhluk hidup tinggal.

    Pada tahun 2023, total 79 bencana yang terkait dengan bahaya hidrometeorologi dilaporkan di Asia, sebagaimana dilaporkan pula oleh Emergency Events Database. Dari jumlah tersebut, lebih dari 80% terkait dengan peristiwa banjir dan badai, dengan lebih dari 2.000 korban jiwa dan sembilan juta orang terkena dampak langsung.

    Panas ekstrem juga menjadi laporan lain. Meskipun risiko kesehatan yang ditimbulkan semakin meningkat, penduduk Asia masih beruntung karena tidak ada kematian yang dilaporkan.

    “Sekali lagi, di tahun 2023, negara-negara yang rentan terkena dampak yang tidak proporsional. Sebagai contoh, topan tropis Mocha, topan terkuat di Teluk Benggala dalam satu dekade terakhir, menghantam Bangladesh dan Myanmar,” jelas Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana yang menjadi mitra dalam penyusunan laporan ini.

    “Peringatan dini dan kesiapsiagaan yang lebih baik telah menyelamatkan ribuan nyawa,” ujarnya.

    Sementara itu, dalam laporan yang sama juga dimuat bagaimana kenaikan permukaan laut dari Januari 1993 hingga Mei 2023. State of the Climate in Asia 2023 juga memberikan data indikasi kenaikan air laut yang meliputi wilayah Indonesia.

    Tercatat, banyak area mengindikasikan Global Mean Sea Level (GMSL) di atas rata-rata global yakni 3,4 atau ± 0,33 mm per tahun. Indonesia sendiri berada di wilayah berwarna kuning yang mengindikasikan peringatan.

    Sebelumnya, kajian proyeksi USAID di 2016 menyebutkan kenaikan air laut akan menenggelamkan 2.000 pulau kecil pada tahun 2050. Ini berarti terdapat 42 juta penduduk berisiko kehilangan tempat tinggalnya.

    (luc/luc)

  • Argentina Keluarkan Perintah Penangkapan Pemimpin Junta Myanmar soal Rohingya

    Argentina Keluarkan Perintah Penangkapan Pemimpin Junta Myanmar soal Rohingya

    Jakarta

    Pengadilan Argentina telah mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada kepala junta militer Myanmar dan mantan pejabat lainnya termasuk pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Perintah penangkapan itu terkait tudingan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menargetkan kelompok minoritas Rohingya.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (15/2/2025), putusan pengadilan dikeluarkan sebagai tanggapan atas pengaduan yang diajukan di Argentina oleh kelompok advokasi Rohingya. Gugatan tersebut diajukan berdasarkan prinsip “yurisdiksi universal” yang mana suatu negara dapat mengadili kejahatan tanpa mempedulikan tempat terjadinya kejahatan tersebut, jika kejahatan tersebut dianggap cukup serius, seperti genosida atau kejahatan perang.

    Surat perintah dikeluarkan untuk pejabat militer dan sipil termasuk pemimpin junta saat ini Min Aung Hlaing, mantan presiden Htin Kyaw, dan mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dalam kapasitasnya sebagai “penasihat negara” dari tahun 2016 hingga 2021, saat ia digulingkan dalam kudeta.

    Hlaing juga sedang diselidiki oleh Pengadilan Kriminal Internasional. Suku Rohingya, yang sebagian besar beragama Islam, berasal dari Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, di mana, menurut Amnesty International, mereka telah menjadi sasaran rezim yang mirip dengan apartheid.

    Mulai tahun 2017, banyak dari mereka terpaksa melarikan diri dari penganiayaan dan kekerasan ke Malaysia yang lebih kaya dan mayoritas penduduknya Muslim, atau ke kamp-kamp pengungsi di Bangladesh, tempat sekitar satu juta dari mereka tinggal.

    Myanmar dilanda kekacauan sejak kudeta tahun 2021 yang memicu bentrokan baru dengan pemberontak etnis dan mengakibatkan terbentuknya puluhan “Pasukan Pertahanan Rakyat” yang kini memerangi junta.

    Dalam putusannya yang dikeluarkan pada hari Kamis, Hakim Maria Servini mengatakan tuduhan yang tercantum dalam pengaduan tersebut “merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia yang diakui dalam berbagai instrumen hukum pidana internasional, yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia.”

    “Kejahatan tersebut termasuk “kejahatan yang diketahui secara internasional seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan oleh otoritas politik dan militer yang berkuasa di negara tersebut,” tambahnya.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Arab Saudi Perketat Kebijakan Visa, Izin Masa Tinggal Berlaku Selama 30 Hari – Halaman all

    Arab Saudi Perketat Kebijakan Visa, Izin Masa Tinggal Berlaku Selama 30 Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mulai 1 Februari 2025, Arab Saudi menerapkan perubahan signifikan pada kebijakan visa bagi pelancong dari 14 negara.

    Visa multiple-entry yang sebelumnya berlaku selama setahun kini digantikan dengan visa single-entry yang hanya berlaku selama 30 hari, dengan masa tinggal maksimal 30 hari.

    Negara-negara yang terkena dampak aturan ini adalah Aljazair, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Irak, Yordania, Maroko, Nigeria, Pakistan, Sudan, Tunisia, dan Yaman.

    Perubahan kebijakan ini diambil untuk mengatasi penyalahgunaan visa multiple-entry, Times of India dan Economic Times melaporkan.

    Beberapa pelancong memasuki Arab Saudi dengan visa jangka panjang lalu mereka tinggal secara ilegal untuk bekerja atau melaksanakan ibadah haji tanpa izin yang sah.

    Hal ini menyebabkan kepadatan di tempat-tempat ziarah, yang menjadi masalah serius selama pelaksanaan ibadah haji.

    Pada 2024, lebih dari 1.200 jemaah haji meninggal dunia akibat panas ekstrem dan kepadatan yang berlebihan.

    Pemerintah meyakini jemaah haji yang tidak terdaftar turut berkontribusi pada tragedi tersebut.

    Oleh karena itu, perubahan kebijakan visa bertujuan untuk mengurangi risiko ini dan memastikan hanya jemaah haji yang sah yang dapat melaksanakan ibadah haji.

    Ketentuan Baru Visa

    Dengan kebijakan baru, hanya visa single-entry yang akan dikeluarkan bagi pelancong dari 14 negara tersebut.

    Visa ini berlaku selama 30 hari, dengan masa tinggal maksimum juga 30 hari.

    Visa untuk ibadah haji, umrah, diplomatik, dan tinggal tetap tidak terpengaruh oleh perubahan ini.

    Pemerintah Arab Saudi menyatakan bahwa kebijakan visa yang lebih ketat ini bersifat sementara, namun belum ada jadwal untuk peninjauan ulang keputusan tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Saudi juga mengingatkan para pelancong dari negara-negara yang terkena dampak untuk mengajukan visa single-entry jauh-jauh hari dan mematuhi aturan terbaru guna menghindari denda atau gangguan perjalanan.

    Terkait dengan kebijakan ini, pada musim haji 2024, 24 jemaah Indonesia yang memegang visa non-haji diamankan oleh aparat keamanan Saudi karena kedapatan tidak dapat menunjukkan dokumen resmi haji saat hendak melakukan Miqat di Bir Ali, Madinah.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)