Menag: 6 WNI Meninggal Korban Kecelakaan di Arab Saudi Dalam Proses Pemakaman
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Agama (Menag)
Nasaruddin Umar
mengatakan, sebanyak 6 Warga Negara Indonesia (WNI) korban tewas kecelakaan bus di
Arab Saudi
kini dalam proses pemakaman.
Adapun 6 orang tersebut merupakan bagian dari 20 korban yang dilaporkan. Sebanyak 13 di antaranya mengalami luka-luka.
“6 orang (meninggal), jumlah terluka 13 orang, jumlah tidak terluka 1 orang. Kondisi saat ini (6 orang) wafat dalam proses pemakaman di sana, dirawat di dua rumah sakit,” kata Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/3/2025).
Menag mengungkapkan, dugaan awal terjadinya kecelakaan karena sopir mengantuk.
Akan tetapi, menurut Nasaruddin, hal ini masih menjadi dugaan awal saja.
“Iya kecelakaan, mungkin ngantuk kali ya itu kali ya,” beber dia.
Adapun untuk tahap selanjutnya, pihaknya akan mengevaluasi regulasi dalam perjalanan ibadah umrah dan haji.
Salah satu evaluasinya terkait regulasi sopir bus di Mekkah dan Madinah.
Ia menekankan tidak boleh ada lagi sopir tunggal yang menyetir bus jemaah umrah dan haji.
“Enggak boleh sopir tunggal, ngantuk segala macam. Jalanannya licin luas begitu, walau ada pembatasan kilometernya, tapi namanya ngantuk ya,” ungkap Nasaruddin.
Sebelumnya diberitakan, KJRI Jeddah, Arab Saudi mengonfirmasi daftar enam warga negara Indonesia (WNI) korban meninggal dunia dan korban luka kecelakaan bus saat umrah di Arab Saudi.
Data tersebut diperoleh dari jemaah umrah yang berada dalam bus yang mengangkut jemaah umrah asal Indonesia mengalami kecelakaan di Wadi Qudeid, Arab Saudi, pada Kamis (20/3/2025) pukul 13.30 waktu setempat atau 17.30 WIB.
Selain WNI, kecelakaan ini juga merenggut nyawa tiga warga asing, yakni seorang kernet bus yang berasal dari Pakistan serta dua warga Bangladesh yang merupakan penumpang mobil yang bertabrakan dengan bus tersebut.
Berikut identitas enam korban meninggal kecelakaan bus travel jemaah umrah asal Indonesia yang terjadi di Wadi Qudeid, Arab Saudi:
1. Sumarsih Djarudin (44 tahun)
2. Audrya Malika Adam (16 tahun)
3. Eny Soedarwati (49 tahun)
4. Dian Novita (38 tahun)
5. Areline Nawallya Adam (22 tahun)
6. Dawam Mahmud (48 tahun)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Negara: Bangladesh
-
/data/photo/2025/03/21/67dd73db5bbae.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 Menag: 6 WNI Meninggal Korban Kecelakaan di Arab Saudi Dalam Proses Pemakaman Nasional
-
/data/photo/2025/03/21/67dd65df2054f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menag Ungkap Dugaan Awal Penyebab Kecelakaan Bus Umrah WNI di Arab Saudi
Menag Ungkap Dugaan Awal Penyebab Kecelakaan Bus Umrah WNI di Arab Saudi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Agama (
Menag
)
Nasaruddin Umar
menduga kecelakaan bus yang mengangkut jemaah
umrah
asal Indonesia di Arab Saudi, terjadi karena sopir mengantuk.
Akan tetapi, menurut Nasaruddin, hal ini masih menjadi dugaan awal saja.
“Iya kecelakaan, mungkin ngantuk kali ya itu kali ya,” kata Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Dari data yang diperolehnya, sebanyak 20 korban menjadi korban, termasuk enam orang di antaranya meninggal dunia.
Kemudian, ada 13 orang mengalami luka-luka dan satu orang tidak luka.
“6 orang (meninggal), jumlah terluka 13 orang, jumlah tidak terluka 1 orang,” ujarnya.
Akan tetapi, Nasaruddin mengaku, belum mengetahui penyebab utama kecelakaan maut itu.
Lebih lanjut, Menag mengatakan, sejumlah korban luka masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
“Kondisi saat ini wafat dalam proses pemakaman di sana, dirawat di dua rumah sakit,” kata Nasaruddin.
Selanjutnya, dia juga menyoroti terkait asuransi korban. Nasaruddin mengatakan, ketentuan soal asuransi juga sudah diatur dalam undang-undang.
“Kan ada asuransinya kan. Kalau di peraturan umrah itu ada. Kalau umrah, kan sekarang kan lebih mandiri dan kita tetap membina. Kalau kecelakaan seperti ini tetap kita koordinasikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Yusron Ambari menyebut bahwa penyebab pasti kecelakaan bus tersebut masih didalami.
Diberitakan sebelumnya, KJRI Jeddah Arab Saudi mengonfirmasi daftar enam warga negara Indonesia (WNI) korban meninggal dunia dan korban luka kecelakaan bus saat umrah di Arab Saudi.
Data tersebut diperoleh dari
jemaah umrah
yang berada dalam bus yang mengangkut jemaah umrah asal Indonesia mengalami kecelakaan di Wadi Qudeid, Arab Saudi, pada Kamis (20/3/2025) pukul 13.30 waktu setempat atau 17.30 WIB.
Selain WNI, kecelakaan ini juga merenggut nyawa tiga warga asing, yakni seorang kernet bus yang berasal dari Pakistan serta dua warga Bangladesh yang merupakan penumpang mobil yang bertabrakan dengan bus tersebut.
Berikut identitas enam korban meninggal kecelakaan bus travel jemaah umrah asal Indonesia yang terjadi di Wadi Qudeid, Arab Saudi:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Daftar Lengkap Nama 6 WNI Korban Meninggal Kecelakaan Bus Jemaah Umrah di Jeddah – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JEDDAH – Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddh merilis daftar lengkap Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kecelakaan bus di Jeddah, Arab Saudi.
Dilansir Tribunnews.com, sebelumnya, kecelakaan maut menimpa bus pengangkut jemaah umrah dari Indonesia di Jeddaah, Kamis (20/3/2025) mengakibatkan 6 Warga Negara Indonesa (WNI) ini meninggal, 14 luka-luka.
Konsul Jenderal RI (Konjen) RI di Jeddah, Yusron B Ambary mengumumkan secara resmi nama korban kecelakan yang terjadi di Wadi Qudeid jalur dari arah Madinah menuju Makkah.
Yusron B Ambary dalam jumpa pers melalui zoom meeting Juma (21/3/2025) pada 13.30 WAS atau 17.30 WIB menegaskan jika
“6 orang meninggal dunia karena kecelakaan kemarin (Kamis 20 Maret 2025). 3 orang alami luka berat,” terang Judha.
Daftar nama korban kecelakaan bus jemaah umrah di Jeddah
Berikut daftar nama korban kecelakaan maut bus jemaah umrah di Jeddah
KECELAKAAN MAUT JEMAAH UMRAH – Kecelakaan maut menimpa bus pengangkut jemaah umrah dari Indonesia.Bus berisi 20 WNI ini mengalami kecelakan di Jeddaah, Kamis (20/3/2025). (tangkap layar facebook Kanda Syamsul Aroby)
Korban meninggal dunia
1. Sumarsih Djarudin 44 th
2. Audrya Malika Adam 16 th
3. Eny Soedarwati 49 th
4. Dian Novita 38 th
5. Areline Nawallya Adam 22 th
6. Dawam Mahmud 48 thKorban luka dan dirawat
1. Fabian R Respati 14 th (RS King abdul Aziz Mahjar) luka bakar serius
2. Ahsantudhonni Ghozali 55 th (RS Khulais), retak tulang
3. Muhammad alawi 22 th (RS Obhur Jeddah) retak tulangIdentifikasi korban
BUS JEMAAH UMRAH KECELAKAAN – Kecelakaan maut menimpa bus pengangkut jemaah umrah dari Indonesia di Jeddaah, Kamis (20/3/2025). 6 WNI meninggal, 14 luka-luka. Bus sempat terbalik lalu terbakar. (HO/KJRI JEDDAH)
Yusron menjelasan jika saat ini KJRI Jeddah menjalin kerjasama dengan otoritas Arab Sauudi untuk melakukan identifikasi dan pemakaman jenazah korban.
Juga memepercepat pengurusan dokumen milik jemaah yang ikut hangus terbakar.
“Paspor jemaah yang ikut terbakar sat kecelakaan bus ini akan kami bantu percepat pengurusannya untuk dokumen kepulangan ke Indonesia,” kata Yusron.
Kronologis kecelakaan bus maut jemaah umrah
Yusron juga menjelaskan kronologis kecelakaan bus pengangkut jemaah umrah Indonesi di Jeddah.
Diketahui, kecelakaan dikabarkan terjadi pada pukul 13.30 Waktu Arab Saudi atau 17.30 WIB.
Menurut Yusron kecelakaan terjadi awalnya saat ada mobil jeep yang tiba-tiba menyelip.
Bus yang dikemudikan warga negara ini kemudian menabrak mobil jeep tersebut dan hilang keseimbangan lalu terguling.
Tak lama kemudian bus terbakar.
“Bus menabrak jeep yang menyalip tiba-tiba, terguling dan terbakar,” jelas Yusron.
Penelusuran Konjen Jeddah, peristiwa ini juga menyebabkan kernet bus warga negara Pakistan dan pemilik jeep warga Bangladesh juga turut menjadi korban meninggal dunia.
Tentang kecelakaan ini sudah ramai di media sosial.
Dari postingan real akun facebook Kanda Syamsul Aroby terlihat saat bus terbakar.
Asap hitam terlihat membumbung tinggi di bawah teriknya cuaca di jalur Makkah Madinah, tau sekitar 150 km dari Kota Jeddah.
-

Sederet Jurus Pemerintah Selamatkan Industri Tekstil hingga Furnitur
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berupaya memperbaiki sektor padat karya, khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan menggelontorkan sejumlah insentif.
Pasalnya, TPT berkontribusi besar terhadap ekonomi, baik dari sisi kinerja ekspor yang mencapai lebih dari US$2 miliar per tahun maupun serapan tenaga kerja yang buruhnya mencapai 4 juta orang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyadari bahwa industri TPT membutuhkan perbaikan terutama terkait perizinan untuk menyambut investor.
“Tadi arahan Pak Presiden [Prabowo Subianto] untuk terkait dengan ketersediaan bahan baku, terkait dengan illegal import, terkait dengan supply chain, itu untuk dipermudah dan disederhanakan,” kata Airlangga di Istana Negara, Rabu (19/3/2025) malam.
Menurut Airlangga, Indonesia memiliki produk-produk tekstil hingga sepatu yang bernilai tambah tinggi atau naik kelas. Dia pun menilai Indonesia telah menjadi salah satu hub yang diandalkan.
Selain perizinan yang dipermudah, pemerintah juga melakukan harmonisasi aturan tarif yang diberlakukan dengan melihat kondisi keseluruhan supply chain atau rantai pasok industri.
Hal ini salah satunya lewat penerapan tindakan antidumping terhadap barang-barang impor dengan harga murah yang menghantam daya saing industri lokal.
“Ditambah lagi tentu barang-barang ini adalah barang-barang yang kompetitif. Nah, kompetitif terhadap pesaing kita, baik di Thailand, di Vietnam, maupun yang terakhir, yang menikmati besar itu Bangladesh,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Airlangga menuturkan, pemerintah melakukan deregulasi dan debirokratisasi hingga mempermudah izin pengembangan industri, termasuk izin lingkungan atau amdal.
Kebijakan tersebut akan didukung pemerintah dengan membentuk satuan tugas atau satgas percepatan perizinan.
“Yang kedua, tadi arahan Pak Presiden juga untuk program padat karya ini dibuatkan PSN program. Jadi proyek strategis nasional berupa program untuk sektor padat karya sehingga investasi bisa cepat masuk,” terangnya.
Ketiga, pemerintah juga menyadari pentingnya menjaga peluang pasar ekspor. Dia menyoroti pasar tekstil terbesar yaitu Uni Eropa dengan pangsa 30% dari permintaan global, Amerika sebesar 15%, serta negara lainnya 6%.
“Sehingga menjadi penting tadi IEU-CEPA segera bisa diselesaikan. Karena dengan IEU-CEPA bisa diselesaikan, berdasarkan pengalaman Vietnam misalnya ekspornya naik 50%,” terangnya.
Lebih lanjut, untuk industri kecil dan menengah (IKM) pemerintah juga memberikan paket revitalisasi permesinan yang regulasinya segera terbit dalam waktu dekat.
Pemerintah akan menyediakan Rp20 triliun untuk subsidi investasi. Menurut dia, jika tidak ada perbaikan mesin, maka daya saing dari penggunaan energi dam produksi tidak efisien.
“Pemerintah sudah siapkan kredit investasi untuk sektor padat karya. Tekstil, produk tekstil, sepatu, makanan dan minuman, furnitur, kulit. Itu bisa menggunakan skema untuk 8 tahun dan bunganya disubsidi sebesar 5% oleh pemerintah. Jadi berapapun kredit investasi perbankan pemerintah potong 5%,” tuturnya.
Di samping itu, pemerintah berharap sektor padat karya dapat teratasi dengan baik lewat sejumlah kebijakan tersebut sehingga lapangan pekerjaan terus tercipta.
“Dan kita menargetkan, ini sesudah IEU-CEPA, ini diharapkan industri ini akan kembali bergeliat,” pungkasnya.
-

Industri Tekstil Masih Diminati Investor, Pemerintah Siap Permudah Perizinan
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana melakukan deregulasi perizinan investasi di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) guna meningkatkan daya saing industri serta menarik lebih banyak investor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sektor padat karya ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.
“Sektor padat karya yang terutama tekstil, produk tekstil, kemudian juga apparel itu kontribusi terhadap ekonomi Indonesia besar karena ekspor lebih dari US$2 miliar, tenaga kerjanya hampir 4 juta orang,” ujar Airlangga di Kantor Presiden, Rabu (19/3/2025)
Menurutnya, di tengah potensi itu, masih terdapat hambatan dalam perizinan yang perlu disederhanakan untuk menarik investor ke sektor tekstil.
Apalagi, kata Airlangga, Indonesia sudah naik kelas dalam memproduksi barang bernilai tambah tinggi seperti sepatu dan tekstil.
“Nah, ini memerlukan perbaikan terutama terkait dengan perizinan karena masih ada investor yang ingin masuk di sektor tekstil dan produk tekstil ini. Indonesia sebetulnya sudah naik kelas ke produk-produk yang nilainya lebih tinggi atau high value added,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto pun, kata Airlangga, memberikan arahan agar berbagai hambatan di sektor ini segera diselesaikan, terutama dalam hal ketersediaan bahan baku, impor ilegal, serta rantai pasok (supply chain).
Tak hanya itu, Airlangga melanjutkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta agar pemerintah segera melakukan harmonisasi tarif yang sudah dilakukan.
Selain itu, pemerintah juga akan menindak praktik dumping yang merugikan industri dalam negeri dengan menerapkan kebijakan anti-dumping. Langkah ini bertujuan agar produk tekstil nasional tetap kompetitif di pasar global.
“Nah, kompetitif terhadap pesaing kita, baik di Thailand, di Vietnam, maupun yang terakhir, yang menikmati besar itu Bangladesh sehingga kita harus melakukan terus deregulasi dan debirokratisasi maupun permudahan izin untuk pengembangan termasuk terkait dengan amdal,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, dia menyebut, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat implementasi kebijakan deregulasi dan memastikan efektivitas langkah-langkah yang telah dirancang.
Dengan langkah-langkah ini diharapkan industri tekstil Indonesia semakin berkembang dan dapat bersaing lebih baik di tingkat global.
“Sehingga tentu ini akan ditangani dan pemerintah tentu akan membentuk semacam satgas di mana ini akan dilakukan percepatan,” pungkas Airlangga.
-
/data/photo/2025/03/19/67dabed161cb5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Perintahkan Izin Sektor Padat Karya Dipermudah
Prabowo Perintahkan Izin Sektor Padat Karya Dipermudah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
memerintahkan agar mempermudah perizinan di
sektor padat karya
.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto
menyebutkan, perintah itu disampaikan menyusul masih banyak
investor
yang berminat membenamkan investasi di sektor tersebut.
Terlebih, sektor itu menyumbang pertumbuhan ekonomi dari sisi ekspor dengan nilai 2 miliar dollar AS dan menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja.
“Ada sektor padat karya yang terutama tekstil, produk tekstil, kemudian juga apparel, itu kontribusi terhadap ekonomi Indonesia besar karena ekspor lebih dari 2 miliar dollar, tenaga kerjanya hampir 4 juta orang,” kata Airlangga, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
“Nah, ini memerlukan perbaikan terutama terkait dengan perizinan karena masih ada investor yang ingin masuk di sektor tekstil dan produk tekstil ini,” imbuhnya.
Airlangga menuturkan, Prabowo juga meminta agar penyediaan bahan baku untuk sektor tersebut dipermudah.
Sebab, saat ini, Indonesia sudah menjadi salah satu hub padat karya yang diandalkan.
Airlangga menyebut, Indonesia sejatinya sudah naik kelas di sektor padat karya.
Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan dan dijual sudah merupakan barang jadi bernilai tinggi (
high value added
).
“Oleh karena itu, tadi arahan Pak Presiden terkait dengan ketersediaan bahan baku, terkait dengan
illegal import
, terkait dengan
supply chain
, itu untuk dipermudah dan disederhanakan,” ucap dia.
Penyederhanaan ini, lanjut dia, meliputi pengecekan rantai pasok (
supply chain
) dan harmonisasi tarif yang berlaku.
Kemudian, mengeluarkan tindakan untuk melindungi pasar dari praktik dumping, yakni praktik menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri.
“Nah, ini beberapa langkah yang kita akan lakukan. Dan ditambah lagi tentu barang-barang ini adalah barang-barang yang kompetitif. Nah, kompetitif terhadap pesaing kita, baik di Thailand, di Vietnam, maupun yang terakhir, yang menikmati besar itu Bangladesh,” ujar Airlangga.
Airlangga mengungkapkan, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mempercepat penyederhanaan tersebut melalui deregulasi dan debirokratisasi.
Di sisi lain, pemerintah akan membuat program strategis nasional (PSN) untuk padat karya.
“Tadi arahan Pak Presiden juga untuk program padat karya ini dibuatkan PSN program. Jadi, proyek strategis nasional berupa program untuk sektor padat karya sehingga investasi bisa cepat masuk,” ujar Airlangga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Indonesia Dapat Pesan Khusus, Petaka di Depan Mata
Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena perubahan iklim dapat memicu petaka yang mengancam wilayah Asia, termasuk Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun memberi peringatan khusus terhadap sejumlah negara Asia, tidak terkecuali Indonesia.
Badan Meteorologi Dunia (WMO) sebagai bagian dari lembaga PBB merilis laporan yang bertajuk State of the Climate in Asia 2023. Laporan ini berisi analisis bencana yang terjadi pada 2023 dan polanya pada masa depan.
Menurut laporan ini, terdapat laju percepatan indikator perubahan iklim utama seperti suhu permukaan, pencairan gletser, dan kenaikan permukaan air laut. Asia disebut menjadi wilayah yang paling banyak dilanda masalah alam di dunia akibat cuaca dan iklim. Asia juga disebut mengalami pemanasan suhu udara lebih cepat dari rata-rata global dengan tren peningkatan hampir dua kali lipat sejak periode 1961-1990.
“Kesimpulan dari laporan ini sangat menyadarkan kita,” kata Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo dalam keterangan yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Minggu (13/3/2025).
WMO mengungkapkan, banyak negara di benua Asia yang mengalami tahun terpanas yang pernah tercatat pada 2023. Hal ini bersamaan dengan kondisi ekstrem, mulai dari kekeringan dan gelombang panas hingga banjir dan badai.
Perubahan iklim dan tingkat keparahan atas peristiwa alam tersebut telah berdampak besar pada masyarakat dan ekonomi. Kehidupan manusia dan lingkungan tempat makhluk hidup tinggal pun terganggu oleh berbagai bencana alam akibat perubahan iklim.
Sebagaimana diketahui, Emergency Events Database melaporkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 79 bencana yang terkait dengan bahaya hidrometeorologi yang terjadi di Asia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 80% di antaranya terkait dengan peristiwa banjir dan badai, dengan lebih dari 2.000 korban jiwa dan sembilan juta orang terkena dampak langsung.
Panas ekstrem juga menjadikan peristiwa berbahaya lainnya yang terjadi di Asia. Meski risiko kesehatan yang ditimbulkan semakin meningkat, penduduk Asia masih beruntung karena tidak adanya laporan kematian.
“Sekali lagi, di tahun 2023, negara-negara yang rentan terkena dampak yang tidak proporsional. Sebagai contoh, topan tropis Mocha, topan terkuat di Teluk Benggala dalam satu dekade terakhir, menghantam Bangladesh dan Myanmar,” jelas Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana sekaligus mitra dalam penyusunan laporan ini.
Dia juga menilai bahwa peringatan dini dan kesiapsiagaan yang lebih baik telah menyelamatkan ribuan nyawa di Asia.
Dalam laporan yang sama, terungkap pula bagaimana kenaikan permukaan laut yang terjadi selama periode Januari 1993 hingga Mei 2023. State of the Climate in Asia 2023 turut membeberkan data indikasi kenaikan air laut yang terjadi di wilayah Indonesia.
Dalam hal ini, banyak area yang mengindikasikan bahwa Global Mean Sea Level (GMSL) berada di atas rata-rata global yakni 3,4 atau ± 0,33 mm per tahun. Indonesia sendiri berada di wilayah berwarna kuning yang mengindikasikan peringatan.
Sebelumnya, kajian dari USAID pada 2016 pernah menyebut bahwa kenaikan air laut akan menenggelamkan 2.000 pulau kecil pada tahun 2050. Jika hal ini benar-benar terjadi, terdapat 42 juta penduduk yang terancam kehilangan tempat tinggalnya.
Laporan ini pun layak jadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus berupaya menjaga lingkungan sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim yang mengancam kehidupan manusia.
(mkh/mkh)
-

Bantuan Dipangkas, Rohingya di Bangladesh Ketar-ketir Lonjakan Kejahatan
Jakarta –
Shafika adalah salah satu dari lebih dari 700.000 orang Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh dari Myanmar pada tahun 2017, ketika militer Myanmar melancarkan “operasi pembersihan” di Negara Bagian Rakhine di bagian barat negara itu.
Kelompok etnis tersebut menghadapi diskriminasi dan status tanpa kewarganegaraan karena tidak mendapat status sebagai warga negara dan hak-hak lainnya di Myanmar.
Nasib Shafika berakhir di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak di distrik Cox’s Bazar di selatan Bangladesh, tempat lebih dari satu juta orang Rohingya hidup di kamp tersebut..
Pengungsi berusia 38 tahun itu, bersama dengan enam anggota keluarganya, tinggal di sebuah gubuk di Kutupalong, salah satu kamp pengungsi tertua di negara itu.
Pasca kudeta militer pada tahun 2021, Myanmar dilanda konflik bersenjata yang dipandang sebagai perang saudara. Kondisi ini telah mendorong lebih banyak orang Rohingya untuk mencari perlindungan di Bangladesh.
Para pengungsi bergantung pada jatah bantuan makanan yang disuplai Program Pangan Dunia PBB (WFP) untuk bertahan hidup. Namun, WFP baru-baru ini mengumumkan, mulai 1 April mendatang akan ada pemotongan jatah bantuan makanan yang dipasok ke Cox’s Bazar.
Badan PBB itu menyebut kekurangan dana sebagai alasan di balik keputusan tersebut, tetapi tidak menjelaskan secara rinci kenapa bisa terjadi masalah kekurangan uang: “Tanpa pendanaan baru yang mendesak, jatah bulanan harus dikurangi setengahnya menjadi $6 (Rp98.000) per orang, turun dari $12,50 (Rp205.000) per orang,” tegas WFP dalam sebuah pernyataan minggu lalu.
Pengungsi: Bagaimana kami bisa makan?
Shafika mengatakan pengumuman WFP “rasanya seperti serangan jantung” bagi orang-orang yang tinggal di kamp.
“Bagaimana kami bisa bertahan hidup jika mereka mengurangi jatah, dan apa yang akan kami makan? Kami tidak diizinkan bekerja di luar,” keluhnya kepada DW. “Kami ditangkap, diculik, atau bahkan dibunuh jika kami pergi bekerja. Kami kelaparan,” tambahnya.
Shafika khawatir keamanan dan ketertiban di kamp-kamp pengungsian akan semakin memburuk, jika keputusan itu tidak dibatalkan. “Pencurian dan perampokan bisa meningkat jika jatah bantuan makanan dikurangi. Anak-anak kami akan diculik untuk minta tebusan. Dari mana kami akan mendapatkan uang untuk membebaskan mereka?” keluhnya lebih lanjut.
Mohammad Esha, pengungsi Rohingya lainnya, menyuarakan pandangan serupa. Ia juga khawatir akan meningkatnya kejahatan jika pemotongan jatah makanan diberlakukan. “Kami ingin bekerja untuk bertahan hidup. Namun, LSM di sini tidak memberi kami pekerjaan. Toko-toko kami dihancurkan jika kami mencoba berbisnis. Kami tidak memiliki sumber pendapatan lain, yang membuat kami hanya bergantung pada jatah bantuan makanan,” kata Esha kepada DW.
Apa penyebab kurangnya dana?
Meskipun WFP tidak menjelaskan alasan di balik kekurangan dana tersebut, Komisaris Bantuan dan Pemulangan Pengungsi Bangladesh (RRRC), Mohammed Mizanur Rahman meyakini, keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan segera sebagian besar bantuan luar negeri, dan membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS – USAID, bisa jadi memainkan peran utama.
Tak lama setelah kembali berkuasa di Gedung Putih, Trump menandatangani perintah eksekutif yang membekukan bantuan asing AS selama peninjauan 90 hari, sebuah langkah yang secara signifikan menghambat sektor bantuan kemanusiaan global.
“Sejauh yang saya ketahui, 80% dana WFP berasal dari Amerika Serikat. Jika AS menarik keputusan pembekuan dana 90 hari yang diberlakukan pada 20 Januari, maka saya rasa peringatan yang dikeluarkan oleh WFP tidak akan dilaksanakan,” papar Rahman, yang bertanggung jawab untuk mengelola pengungsi Rohingya.
Sementara itu,Uni Eropa telah mengumumkan akan meningkatkan bantuan keuangan bagi para pengungsi Rohingya di Bangladesh. “Pengungsi Rohingya di Bangladesh merupakan populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Kami berterima kasih kepada Bangladesh atas solidaritasnya dalam menampung mereka. UE telah meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung pengungsi Rohingya di Bangladesh, di wilayah yang lebih luas dan untuk krisis Myanmar,” demikian bunyi cuitan komisaris UE untuk kesiapsiagaan dan manajemen krisis Hadja Lahbib, dalam kunjungannya ke Bangladesh awal bulan ini.
Risiko kelaparan dan kekurangan gizi meningkat
Namun, Rahman menunjukkan, Uni Eropa hanya menambah bantuannya beberapa juta dolar AS, yang menurutnya tidak cukup. Pejabat tersebut memperingatkan, pemotongan jatah bantuan makanan kemungkinan akan berdampak buruk pada populasi yang rentan:
“Makanan yang diperoleh para pengungsi saat ini tidak cukup. Mereka memperoleh sekitar $0,13 (Rp2.100) per porsi makanan. Jumlah itu akan berkurang setengahnya jika WFP menerapkan pemotongan jatah bantuan baru,” jelas Rahman, seraya menambahkan: “Tidak mungkin untuk makan apa pun dengan $0,07(Rp1.100). Itu akan berdampak besar pada kesehatan dan gizi mereka. Mereka sudah menjadi salah satu komunitas yang paling rentan dalam hal kekurangan gizi.”
Rahman mendesak masyarakat internasional untuk terus mendukung para pengungsi Rohingya. Direktur Fortify Rights, John Quinley, mendesak pemerintahan Trump untuk segera mengubah arah kebijakannya, dan mengizinkan USAID kembali beroperasi. “Pemotongan dana bantuan AS akan menciptakan ketidakamanan regional. Warga Rohingya mungkin akan terdorong untuk mencoba melarikan diri ke Thailand dan Malaysia, dan kita dapat melihat peningkatan penggunaan jaringan perdagangan manusia yang mengambil keuntungan dari para pengungsi yang rentan,” pungkasnya kepada DW.
Artikel diadaptasi dari DW Bahasa Inggris
Lihat juga Video: Imigrasi Aceh Usul Pulau Khusus untuk Menampung Pengungsi Rohingya
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-

Megaproyek Arab Saudi Gagal, Sudah Banyak Makan Korban
Jakarta, CNBC Indonesia – Mimpi keluarga kerajaan Arab Saudi untuk membangun kota raksasa futuristik di tengah gurun terancam gagal total.
Kota yang dinamai ‘Neom’ tersebut merupakan megaproyek yang meliputi resor eksklusif di pesisir pantai, resor ski kedua di pegunungan, hingga sepasang gedung pencakar langit setinggi 1.600 kaki dengan panjang hingga 106 mil yang disebut ‘The Line’.
Sayangya, pembangunan megaproyek itu mengalami masalah keuangan besar. menurut laporan Wall Street Journal, perkiraan belanja modal untuk membangun Neom hingga rampung pada tahun 2080 mendatang telah membengkak hingga US$8,8 triliun atau setara Rp144.364 triliun.
Angka itu membengkak lebih dari 25 kali lipat anggaran tahunan kerajaan, dikutip dari Futurism, Selasa (11/3/2025).
Lebih buruk lagi, laporan audit yang ditinjau oleh Wall Street Journal menemukan bahwa para pejabat mencoba memalsukan angka-angka untuk menyembunyikan bukti biaya proyek yang membengkak.
Temuan ini menunjukkan petaka baru yang muncul akibat megaproyek Neom yang merupakan ide Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.
Menurut Wall Street Journal, para pejabat juga berusaha melindungi sang Pangeran Mahkota dari kenyataan pahit. Misalnya, memberikan harapan palsu terkait pengembalian pendapatan dari resor ski Neom.
Para pejabat menaikkan harga yang diproyeksikan untuk menginap di lokasi yang belum selesai dibangun tersebut. Satu kamar di hotel butik standar yang sebelumnya dipatok US$489 (Rp8 jutaan) kini membengkak menjadi US$1.866 (Rp30 jutaan).
Sementara itu, satu kamar di lokasi glamping mewah juga melonjak tajam dari US$216 (Rp3,5 jutaan) menjadi US$794 (Rp13 jutaan) per malam.
Rekomendasi untuk mengurangi tinggi gedung pencakar langit dari 1.600 kaki menjadi 1.000 kaki untuk menghemat anggaran sudah ditolak mentah-mentah oleh Pangeran Salman.
“Kami akan mulai membangun secara vertikal mulai akhir tahun ini,” kata kepala pengembang The Line, Denis Hickey, dalam World Economic Forum, dikutip dari Futurism berdasarkan laporan Wall Street Journal.
Singkatnya, proyek Neom milik kerajaan itu tampaknya telah berubah menjadi kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Bahkan kepemimpinannya pun berada di atas landasan yang goyah. Mantan CEO Neom, Nadhmi al-Nasr, mengundurkan diri pada November 2024, beberapa minggu setelah sebuah film dokumenter menuduh bahwa puluhan ribu pekerja asing telah meninggal selama pembangunan kota itu.
Saat ini, resor golf Sindalah yang merupakan bagian dari Neom masih belum kelar. Padahal, pejabat Arab Saudi telah menggelar pesta peluncuran super mewah dengan biaya US$45 juta (Rp738 miliar) pada Oktober 2024 lalu. Acara itu dihadiri para selebritas kawakan, termasuk Will Smith dan Tom Brady.
Sementara itu, firma konsultasi McKinsey yang direkrut untuk merancang anggaran Neom mendapat keuntungan berlimpah. Wall Street Journal melaporkan perusahaan itu telah mengumpulkan uang US$130 juta (Rp2,1 triliun) setahun dari Neom.
Juru bicara McKinsey membantah firmanya terlibat dalam manipulasi laporan keuangan Neom.
Banyak Orang Tewas Gara-gara Megaproyek Arab
Kontroversi di balik pembuatan sejumlah proyek raksasa oleh Arab Saudi terus bermunculan. Sebuah laporan mengatakan setidaknya 21.000 orang tewas saat bekerja di beberapa proyek Visi 2030 tersebut
Mengutip Newsweek, laporan film dokumenter ITV menemukan pekerja migran asal India, Bangladesh, dan Nepal berulang kali tewas dalam kecelakaan kerja atau akibat kondisi yang buruk di lokasi konstruksi di seluruh Saudi. ITV menyebut ada 21.000 pekerja asing tewas, dan 100.000 lainnya hilang sejak 2017.
Para pekerja menggambarkan perlakuan yang mereka terima sebagai ‘budak yang terperangkap’ dan ‘pengemis’ dengan beberapa pelanggaran peraturan keselamatan kerja dilaporkan. Mereka juga kesulitan untuk pergi lantaran adanya ketetapan denda yang perlu dipenuhi.
Dalam salah satu kasus terburuk, seorang pekerja Nepal yang diidentifikasi sebagai Raju Bishwakarma menelepon teman dan keluarganya untuk meminta bantuan, sambil berkata, “Tolong selamatkan saya,” sebelum ditemukan tewas di kamarnya. Diketahui, ia tewas setelah diberi tahu bahwa ia dapat pergi jika membayar denda yang setara dengan gaji lima bulan.
“Ada kematian lebih dari 650 migran Nepal di Arab Saudi yang masih belum dapat dijelaskan,” timpal keterangan dari Dewan Ketenagakerjaan Luar Negeri Nepal.
(fab/fab)
