Xcloud.id

Negara: Bangladesh

  • Pengusaha Sepatu RI akan Terkena Dampak Berat dari Tarif Resiprokal 32 Persen AS – Halaman all

    Pengusaha Sepatu RI akan Terkena Dampak Berat dari Tarif Resiprokal 32 Persen AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) mengaku akan merasakan dampak yang berat dari kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia.

    Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif timbal balik, yaitu bea masuk tambahan sebesar 10 persen yang akan berlaku mulai 5 April 2025.

    Kemudian, ada tarif tambahan spesifik per negara akan berlaku mulai 9 April 2025. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen. Bila ditotal, produk RI yang masuk AS akan terkena tarif 42 persen.

    Ketua Umum APRISINDO Eddy Widjanarko mengaku pihaknya akan membutuhkan penyesuaian usai tarif ini diberlakukan.

    “Tentu ini akan memiliki dampak yang cukup berat bagi pelaku industri persepatuan. Anggota APRISINDO perlu waktu untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan dari kebijkan ini,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Sektor persepatuan RI merupakan industri padat karya yang menyerap kurang lebih 1,8 juta tenaga kerja.

    Menurut data yang Eddy punya, AS menjadi negara tujuan ekspor alas kaki terbesar Indonesia. Selama 2020 – 2022, kinerja ekspor selalu meningkat setiap tahunnya.

    Nilai ekspor pada 2020 tercatat sebesar 1,38 miliar dolar AS, 2021 sebesar 2,11 miliar dolar AS, dan 2022 sebesar 2,61 miliar dolar AS.

    Pada 2023, terjadi penurunan ekspor ke US sebesar 26 persen ke angka 1,92 miliar dolar AS, tetapi kembali meningkat pada 2024 sebesar 24 persen yang nilainya mencapai 2,39 miliar dolar AS.

    Eddy memastikan APRISINDO siap bekerja sama secara pro-aktif dengan pemerintah untuk langka-langkah strategis yang diambil dalam rangka mitigasi dampak dari tarif ini.

    Ia berharap Pemerintah RI mengirimkan delegasi level tingkat tinggi yang berkompeten dan kredibel ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

    Ada satu solusi yang Eddy tawarkan untuk menjadi penyelesaian masalah ini.

    Ia menyebut Pemerintah RI perlu mempercepat penyelesaian perundingan dagang Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

    Perundingan I-EU CEPA yang telah berjalan selama sembilan tahun itu diharapkan bisa segera rampung agar RI bisa mendapat pasar alternatif.

    Lalu, perjanjian dagang tersebut juga bisa mengurangi tarif bea masuk produk alas kaki Indonesia ke pasar 27 negara Eropa.

    Negara pesaing lainnya, yang juga terkena tarif impor tinggi baru dari AS seperti Vietnam dan Bangladesh, telah memiliki perjanjian CEPA dengan Uni Eropa. 

  • Prabowo Terima Ucapan Idul Fitri dari Erdogan Sampai Macron – Page 3

    Prabowo Terima Ucapan Idul Fitri dari Erdogan Sampai Macron – Page 3

    mat Islam di beberapa negara merayakan Idul Fiitri 1446 Hijriah pada dua tanggal berbeda, yaitu pada Minggu (30/3) dan Senin (31/3). Muslim di negara-negara seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Lebanon, dan Bahrain memperingati Idul Fitri pada Minggu.

    Sementara itu, Muslim di Oman, Mesir, Suriah, Jordania, Aljazair, Tunisia, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, India, dan Bangladesh merayakan Idul Fiitri pada Senin.

    Di Indonesia, Kementerian Agama menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin (31/3).

    “Tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 Masehi,” kata Menteri Agama Nazaruddin Umar dalam Konferensi Pers Sidang Isbat 1 Syawal 1446 Hijriah di Kantor Kemenag, Jakarta, Sabtu (29/3).

     

  • Pasar AS Tertutup, Pengusaha Sepatu Desak Pemerintah Lakukan Ini

    Pasar AS Tertutup, Pengusaha Sepatu Desak Pemerintah Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Industri alas kaki nasional tengah menghadapi ancaman serius menyusul kebijakan tarif baru dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Melalui Perintah Eksekutif terbaru, AS akan menerapkan tarif bea masuk tambahan sebesar 10%, yang akan berlaku mulai 5 April 2025. Khusus untuk Indonesia, tarif tambahan mencapai 32%, sehingga total bea masuk produk alas kaki Indonesia ke AS menjadi 42%, efektif 9 April 2025.

    Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap ekspor sepatu nasional.

    “AS adalah pasar ekspor alas kaki terbesar bagi Indonesia. Tarif baru ini jelas akan memberikan tekanan besar terhadap daya saing produk kita,” kata Eddy dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Eddy menjelaskan, ekspor alas kaki Indonesia ke AS sempat menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Pada 2020, nilai ekspor tercatat sebesar US$ 1,38 miliar, naik menjadi US$ 2,61 miliar pada 2022. Meski sempat turun 26% pada tahun 2023, ekspor kembali meningkat sebesar 24% pada 2024 dengan nilai mencapai US$ 2,39 miliar.

    Namun, tambahan tarif hingga 42% dinilai akan menjadi pukulan berat bagi industri padat karya ini.

    “Kemampuan anggota Aprisindo perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan ini. Beban biaya jelas akan meningkat dan bisa berdampak pada pemangkasan produksi bahkan tenaga kerja,” ujarnya.

    Sebagai solusi, Aprisindo mendorong pemerintah untuk mempercepat penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah tertunda selama 9 tahun. Perjanjian ini diyakini bisa membuka pasar alternatif dan menurunkan tarif masuk produk alas kaki Indonesia ke pasar 27 negara Uni Eropa.

    “Negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh sudah punya perjanjian dagang serupa dengan Uni Eropa,” tegasnya.

    Menurut Aprisindo, IEU-CEPA bukan hanya menjadi strategi jangka panjang, tetapi juga solusi konkret untuk menekan ketergantungan terhadap pasar AS dan menyelamatkan industri dalam negeri.

    Di sisi lain, Eddy menilai peluang negosiasi langsung dengan pemerintahan Donald Trump masih terbuka. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan delegasi tingkat tinggi yang memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk berdialog langsung dengan pihak AS.

    “Pemerintah harus kirim utusan ke Washington DC sesegera mungkin. Masih ada ruang negosiasi, dan ini harus dimanfaatkan untuk melindungi industri alas kaki kita,” tukas dia.

    Meski menghargai hubungan dagang yang terjalin melalui Kemitraan Strategis Global Komprehensif antara Indonesia dan AS, Aprisindo menegaskan bahwa kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas.

    (hsy/hsy)

  • Ngeri! PM Singapura Sebut Efek Tarif Trump Bisa Picu Krisis Global

    Ngeri! PM Singapura Sebut Efek Tarif Trump Bisa Picu Krisis Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong memperingatkan bahwa kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS) dyang ditetapkan Presiden Donald Trump menandai berakhirnya era globalisasi berbasis aturan dan dapat menjadi awal dari krisis ekonomi global baru.

    Dalam pidatonya yang disampaikan melalui Youtube pribadinya seperti dikutip dari CNA, Wong menekankan bahwa dunia sedang memasuki fase yang jauh lebih proteksionis, arbitrer, dan berbahaya bagi negara kecil dengan ekonomi terbuka seperti Singapura yang sangat rentan terdampak. 

    Menurutnya, kebijakan tarif timbal balik atau tarif resiprokal AS, yang diumumkan dalam pernyataan bertajuk “Liberation Day” oleh Trump, menandai perubahan besar dalam lanskap perdagangan internasional. Dalam kerangka kebijakan ini, Singapura dikenai tarif sebesar 10%.

    Dia menilai bahwa meskipun tarif ini tidak setinggi yang dikenakan kepada negara lain seperti Indonesia yang mencapai 32%, PM Wong menekankan bahwa konsekuensi jangka panjang jauh lebih luas dan mengkhawatirkan.

    “Era globalisasi berbasis peraturan dan perdagangan bebas sudah berakhir. AS tidak lagi sekadar melakukan reformasi terhadap sistem multilateral seperti WTO, tetapi justru meninggalkannya sepenuhnya,” ujarnya dalam tayangan video itu, Jumat (4/4/2025)

    Menurutnya, langkah AS yang memilih untuk melakukan pembalasan tarif terhadap negara demi negara merupakan penolakan langsung terhadap kerangka WTO yang selama ini menjadi dasar stabilitas perdagangan global.

    Wong menegaskan bahwa meskipun dampak langsung terhadap Singapura mungkin masih terbatas, kerusakan sistemik terhadap tatanan ekonomi global bisa sangat besar.

    Dia menilai bahwa jika negara-negara lain mengikuti langkah AS dan meninggalkan sistem multilateral demi kepentingan bilateral semata, negara kecil seperti Singapura berisiko terpinggirkan, dimarginalisasi, dan ditinggalkan dari pusat perdagangan internasional. 

    “Kami tidak akan memimpin tindakan balasan seperti tarif retaliasi. Namun, negara-negara lain mungkin tidak akan bersikap sama. Risiko perang dagang global yang menyeluruh kini semakin nyata,” katanya. 

    Dia juga mengingatkan bahwa tarif yang tinggi dan ketidakpastian kebijakan antarnegara akan melemahkan perdagangan internasional dan investasi global, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia.

    Menurutnya, karena ekonomi Singapura sangat bergantung pada perdagangan luar negeri, negara tersebut diperkirakan akan menerima pukulan lebih berat dibandingkan negara lain. 

    Dalam refleksi historis yang mengkhawatirkan, PM Wong membandingkan situasi saat ini dengan era 1930-an, ketika proteksionisme global berkembang dan akhirnya memicu Perang Dunia Kedua.

    “Tak ada yang bisa memastikan bagaimana situasi ini akan berkembang dalam beberapa bulan atau tahun ke depan. Namun kita harus bersikap jelas dan waspada terhadap bahaya yang sedang tumbuh di dunia,” ucapnya. 

    Wong juga menyampaikan bahwa lembaga-lembaga global semakin melemah, sedangkan norma internasional terus tergerus. Dalam kondisi ini, lebih banyak negara akan bertindak berdasarkan kepentingan diri semata, menggunakan kekuatan dan tekanan untuk mencapai tujuan mereka. Menurutnya, kondisi tersebut adalah realitas dunia saat ini.

    Respons Pemerintah Singapura

    Sebagai respons, pemerintah Singapura berkomitmen untuk memperkuat ketahanan nasional, membangun kemampuan internal, serta memperluas jaringan kerja sama dengan negara-negara berpikiran sama.

    “Kami lebih siap dibandingkan banyak negara lain, tetapi kita harus tetap berhati-hati. Akan ada lebih banyak kejutan yang datang,” tegasnya.

    PM Wong menutup pidatonya dengan seruan persatuan dan kewaspadaan. Dia menekankan bahwa keamanan dan stabilitas global tidak akan kembali dalam waktu dekatdan peraturan yang selama ini melindungi negara-negara kecil bisa saja lenyap.

    “Kami harus bersiap secara mental. Karena jalan ke depan akan semakin sulit. Tapi jika kita tetap waspada dan bersatu, Singapura akan mampu bertahan dalam dunia yang sedang terluka ini,” pungkas Wong.

    Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump resmi mengumumkan pengenaan bea masuk yang diatur dalam tarif timbal balik (Resiprokal).

    Pengumuman kebijakan penetapan tarif timbal balik itu dilakukan Presiden Donald Trump di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat. 

    Dalam agenda tersebut, Trump memajang sebuah poster yang berisi daftar tarif resiprokal yang diterapkan AS kepada negara-negara mitra dagang.

    China dikenakan tarif baru sebesar 34%, sedangkan Uni Eropa 20%. Pengenaan tarif resiprokal itu sebagai tanggapan atas bea masuk yang dikenakan pada barang-barang AS.

    Adapun, Kamboja menjadi negara yang mendapat tarif tertinggi, yakni 49%. Posisi kedua diduduki Vietnam dengan 46%. Sri Lanka mendapat tarif resiprokal 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, dan Taiwan 32%.

    Sementara itu, Indonesia menerima tarif resiprokal sebesar 32%, sedangkan Singapura cuma dikenai tarif 10%.

  • Presiden terima ucapan Idul Fitri dari PM Anwar sampai Erdogan

    Presiden terima ucapan Idul Fitri dari PM Anwar sampai Erdogan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerima ucapan Idul Fitri dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah kepada kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam siaran resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Jumat, menyebut ucapan selamat Idul Fitri itu diterima dan diucapkan oleh Presiden kepada pemimpin-pemimpin negara sahabat melalui sambungan telepon.

    “Lewat sambungan telepon, Presiden Prabowo menerima dan memberikan ucapan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah dengan beberapa pemimpin dan kepala negara sahabat,” kata Seskab Teddy.

    Dia menyebutkan lima pemimpin negara yang berbincang-bincang dengan Presiden Prabowo itu, yaitu Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVII Sultan Ibrahim, Raja Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, dan Presiden Perancis Emmanuel Macron.

    Umat Islam di beberapa negara merayakan Idul Fiitri 1446 Hijriah pada dua tanggal berbeda, yaitu pada Minggu (30/3) dan Senin (31/3). Muslim di negara-negara seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Lebanon, dan Bahrain memperingati Idul Fitri pada Minggu.

    Sementara itu, Muslim di Oman, Mesir, Suriah, Jordania, Aljazair, Tunisia, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, India, dan Bangladesh merayakan Idul Fiitri pada Senin.

    Di Indonesia, Kementerian Agama menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin (31/3).

    “Tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 Masehi,” kata Menteri Agama Nazaruddin Umar dalam Konferensi Pers Sidang Isbat 1 Syawal 1446 Hijriah di Kantor Kemenag, Jakarta, Sabtu (29/3).

    Presiden Prabowo memperingati Idul Fiitri di Jakarta dengan ibadah shalat Id di Masjid Istiqlal bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri serta wakil menteri Kabinet Merah Putih.

    Selepas shalat Id, Presiden menggelar open house (gelar griya) di Istana Negara, dan mengundang tokoh-tokoh, pejabat negara, mantan presiden dan mantan wakil presiden, serta masyarakat umum untuk bersilaturahmi serta halalbihalal.

    Gelar griya itu berlangsung sehari mulai Senin pagi sampai siang hari. Warga yang datang ke Istana Negara mencapai kurang lebih dari 5.000 orang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia Hadapi Tarif Trump, Begini 4 Tuntutan Pengusaha Tekstil

    Indonesia Hadapi Tarif Trump, Begini 4 Tuntutan Pengusaha Tekstil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) yang digulirkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai mengundang kekhawatiran industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia. Dua asosiasi besar di sektor ini, yakni Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah demi melindungi industri dalam negeri dari dampak kebijakan tersebut.

    Menurut pernyataan resmi kedua asosiasi, kebijakan tarif dari AS ini akan mengubah peta perdagangan TPT dunia secara signifikan. Negara-negara produsen seperti China, India, Vietnam, Bangladesh, Myanmar, dan Kamboja diperkirakan akan mencari pasar baru, dan Indonesia berisiko besar menjadi target banjir produk impor murah.

    Oleh karenanya, API dan APSyFI meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk impor. Selain itu, mereka juga meminta agar kebijakan Persetujuan Teknis dalam pengaturan impor tetap diberlakukan, termasuk kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Ekspor ke AS tidak ada kaitannya dengan aturan impor dan TKDN yang saat ini berlaku. Jadi jangan sampai ada pengenduran aturan dalam negeri hanya karena tekanan dari luar,” tegas mereka dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Mereka juga menyoroti pentingnya pemerintah merespons perang tarif dengan kebijakan tarif serupa, bukan dengan bergeser ke isu non-tarif seperti Non-Tariff Measures (NTM) atau Non-Tariff Barriers (NTB). Di sisi lain, menjaga keberlangsungan industri padat karya juga menjadi sorotan.

    “Mempertahankan industri tekstil padat karya ini penting untuk penyerapan tenaga kerja dan menjaga daya beli masyarakat,” tulisnya.

    Gunakan Kapas AS, Bukan Produk Jadinya

    Sementara itu, API dan APSyFI menilai peluang tetap terbuka bagi Indonesia untuk mengekspor ke AS dengan tarif rendah, asal memenuhi syarat menggunakan setidaknya 20% bahan baku dari AS. Karena AS tidak memproduksi benang atau kain, API dan APSyFI menyarankan agar industri tekstil dalam negeri menggunakan kapas asal AS, yang bisa dipadukan dengan serat polyester dan rayon produksi lokal.

    “Ini akan memperkuat industri TPT dari hulu ke hilir dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk jadi impor,” jelas mereka.

    Kendati demikian, data menunjukkan, dalam kondisi normal, industri TPT Indonesia membeli kapas dari AS senilai US$ 600 juta. Namun ironisnya, Indonesia justru mengimpor benang, kain, dan pakaian jadi dari China hingga mencapai US$ 6,5 miliar per tahun.

    “Impor dari China ini telah membunuh industri tekstil dalam negeri. Akibatnya, tingkat pemanfaatan mesin produksi kita hanya 45%,” ungkap mereka.

    Untuk industri pemintalan saja, dari total kapasitas 12 juta mata pintal, hanya 4 juta yang digunakan saat ini. Karena itu, mereka mendorong adanya negosiasi dagang yang lebih adil dengan AS.

    “Kami berharap pemerintah mendorong kerja sama dagang agar kita bisa mengimpor lebih banyak kapas dari AS sebagai trade-off, bukan justru membanjiri pasar dengan produk jadi yang mematikan industri lokal,” tambahnya.

    Tertibkan SKA, Hentikan Transshipment

    Tuntutan terakhir dari API dan APSyFI menyasar pada tata kelola ekspor-impor yang dinilai masih lemah, khususnya terkait penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO). Selama tiga tahun terakhir, diduga terjadi praktik transshipment, yakni produk asal China diekspor ke AS dengan SKA Indonesia.

    “Contohnya, lonjakan ekspor benang tekstur filament polyester dari Indonesia ke AS yang tidak wajar. Ini dilakukan oleh trader, bukan produsen. Tapi imbasnya, semua produsen Indonesia kena Bea Masuk Anti Dumping dari AS,” tegas mereka.

    Untuk itu, mereka meminta pemerintah menertibkan penerbitan SKA agar hanya berlaku untuk barang-barang yang benar-benar diproduksi di Indonesia.

    “SKA tidak boleh dipakai untuk melegalkan transshipment. Ini merugikan industri kita sendiri,” pungkasnya.

    (hsy/hsy)

  • Tarif AS Bikin Pasar RI Berpotensi Banjir Tekstil Impor, Pemerintah Jangan Salah Ambil Kebijakan – Halaman all

    Tarif AS Bikin Pasar RI Berpotensi Banjir Tekstil Impor, Pemerintah Jangan Salah Ambil Kebijakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah diminta tidak salah mengambil langkah ketika menyikapi kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia sebesar 32 persen.

    Kebijakan yang diumumkan Presiden AS Donald Trump ini akan berlaku pada 9 April 2025 dan berpotensi membawa dampak signifikan bagi industri tekstil di Indonesia.

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengingatkan bahwa kebijakan ini berisiko menghancurkan industri tekstil domestik jika tidak ditangani secara bijaksana.

    Redma menjelaskan bahwa sekitar 35 hingga 40 persen hasil produksi tekstil Indonesia diekspor ke AS dengan dominasi pada ekspor pakaian jadi.

    “Pakaian jadinya 60 sampai 70 persen yang kita ekspor ke sana,” kata Redma dalam konferensi pers daring, Jumat (4/4/2025).

    Indonesia sendiri merupakan salah satu eksportir utama pakaian jadi ke AS, menduduki peringkat kelima setelah China, India, Vietnam, dan Bangladesh.

    Dengan posisi yang cukup baik ini, Redma menilai bahwa kebijakan tarif AS bisa menimbulkan perubahan besar bagi industri tekstil Indonesia.

    Redma mengingatkan agar pemerintah tidak salah dalam mengambil sikap terhadap kebijakan ini.

    “Jangan sampai kita salah menyikapi, nanti malah industri tekstilnya yang mendapatkan tekanan. Ekspor kita turun, dalam negerinya juga hancur. Nah ini dua poin yang menurut kami sangat penting disikapi oleh pemerintah,” ujarnya.

    Redma menyebut jangan sampai pemerintah menyikapinya dengan melakukan relaksasi atau bahkan menghapus kebijakan impor.

    Jika ini dilakukan, bukan hanya AS yang bisa memanfaatkan, tetapi negara lain juga akan melihat kesempatan untuk membanjiri pasar Indonesia dengan produk tekstil mereka.

    Perlu diingat, negara-negara seperti China, Vietnam, Bangladesh, dan India juga terkena kebijakan tarif AS dan tentu akan mencari pasar baru untuk produk tekstil mereka.

    Indonesia, dengan pasar besar dan konsumsi yang tinggi, dianggap sebagai tujuan potensial untuk produk-produk mereka.

    “Kalau kita menyikapinya dengan mengurangi atau merelaksasi impor, tentu akan menjadi kesalahan besar karena nanti ekspornya kita enggak dapat, impornya malah tambah banjir,” kata Redma.

    Lebih lanjut, dia memperingatkan bahwa jika kebijakan impor dilonggarkan, industri tekstil dalam negeri akan semakin tertekan, yang bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

    Redma juga menegaskan pentingnya bagi pemerintah untuk tidak melonggarkan peraturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

  • Tarif Impor Trump Bikin Kaos Vietnam dan Bangladesh Serbu Pasar Indonesia – Page 3

    Tarif Impor Trump Bikin Kaos Vietnam dan Bangladesh Serbu Pasar Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kebijakan tarif impor baru yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, diyakini bakal membuat sejumlah negara mencari pasar alternatif untuk memasarkan produk hasil industrinya, melalui praktik dumping.

    Situasi ini jadi lampu kuning tersendiri bagi Indonesia, yang pasar dalam negerinya sudah dibanjiri oleh produk-produk asal China. Terlebih dari total 57 negara yang terkena tarif impor Trump, 20 di antaranya berasal dari Asia, semisal Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, termasuk Indonesia.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, lantas memberikan perhatian khusus kepada pasar domestik di Indonesia saat ini, yang digempur habis-habisan oleh impor dari China. Termasuk untuk produk pakaian dan aksesorinya, yang telah melemahkan sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

    Andry khawatir, Indonesia bakal jadi tempat pembuangan barang-barang ekspor negara lain yang tidak bisa masuk pasar AS.

    “Ketika tarif tambahan ini tidak hanya diberikan kepada Indonesia, tetapi juga kepada negara-negara lain yang dalam hal ini mengekspor produk tekstil, bisa jadi mereka akan melakukan praktik dumping,” ujar dia kepada Liputan6.com, Jumat (4/4/2025).

    Produk Tekstil dan Alas Kaki

    Tak terkecuali untuk produk tekstil dan alas kaki, dimana beberapa negara yang terkena keistimewaan tarif dari Trump akan membuang produknya ke pasar yang lebih besar. Andry menilai Indonesia jadi pasar yang paling potensial, lantaran secara geografis berdekatan dengan banyak negara yang terdampak tarif Trump.

    “Jadi Indonesia akan besar-besaran diserang tidak hanya oleh China, tetapi nanti akan ada negara-negara lain. Termasuk negara seperti Vietnam, Bangladesh, Kamboja. Yang pada akhirnya akan membuang produk-produk tekstilnya ke Indonesia,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, Indonesia terkena tambahan tarif bea impor hingga sebesar 32 persen dari Amerika Serikat. Sementara Vietnam, Kamboja dan Bangladesh mendapat angka yang jauh lebih besar daripada Indonesia.

    Bangladesh terkena tarif impor hingga 37 persen. Sedangkan Vietnam mencapai 46 persen, dan Kamboja jadi salah satu negara dengan tarif tertinggi mencapai 49 persen.

     

  • Terapkan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan, BRI Raih 2 Penghargaan Internasional dari The Asset Triple A

    Terapkan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan, BRI Raih 2 Penghargaan Internasional dari The Asset Triple A

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali mencatatkan prestasi gemilang di kancah internasional dengan meraih penghargaan bergengsi dalam The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2025 yang digelar di Hong Kong, Rabu (19/03). Penghargaan ini menegaskan komitmen BRI dalam mendorong keuangan berkelanjutan serta memperkuat peran Indonesia dalam agenda keberlanjutan di sektor keuangan regional.

    Dalam ajang tersebut, BRI dianugerahi Best Issuer for Sustainable Finance, sebuah penghargaan yang diberikan kepada institusi yang dinilai paling aktif dan berkomitmen dalam menerbitkan instrumen keuangan berkelanjutan. Pengakuan ini makin memperkuat posisi BRI sebagai salah satu pemain utama dalam keuangan berkelanjutan di Indonesia dan kawasan.

    Selain itu, BRI juga meraih penghargaan Best Social Loan atas keberhasilannya mendapatkan pinjaman sosial dari konsorsium bank internasional dengan total US$800 juta yang merupakan bagian dari upaya penghimpunan dana sebesar US$1 miliar. Dana dari pinjaman sosial ini akan dialokasikan untuk mendukung berbagai proyek yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. 

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata komitmen BRI dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis Perusahaan.

    “Praktik keuangan berkelanjutan bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan yang harus diwujudkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BRI untuk terus berinovasi dalam menciptakan solusi pembiayaan yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Agustya Hendy.

    Capaian penghargaan ini sejalan dengan komitmen BRI yang secara konsisten menghadirkan produk dan layanan perbankan berkelanjutan, termasuk Green Bond, Sustainability-Linked Loans, serta berbagai instrumen pendanaan dan pembiayaan berkelanjutan lainnya.

    Hingga tahun 2024, BRI telah mencatat penerbitan Green Bond sebesar Rp13,5 Triliun yang disalurkan pada proyek-proyek hijau maupun sosial. Tidak hanya itu, BRI juga menerbitlan Social Loan senilai US$800 juta, yang disalurkan pada proyek-proyek sosial.

    Dari sisi pembiayaan, hingga tahun 2024, BRI telah menyalurkan pembiayaan kepada kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL)/Green Loan sebesar Rp86,6 triliun. Sementara itu, penyaluran Social Loan mencapai Rp698,7 triliun, yang difokuskan untuk mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

    The Asset adalah lembaga riset serta penerbit berita bisnis dan industri keuangan di Asia yang berdiri sejak 1999 dan berbasis di Hong Kong. Sementara itu, The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2025, menjadi penghargaan yang diberikan kepada institusi keuangan dan perusahaan yang menunjukkan keunggulan dalam kinerja serta komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan.  

    Penghargaan ini mencakup berbagai negara dan wilayah, termasuk Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam. Selain itu, terdapat kategori Best Deals Only yang mencakup negara-negara seperti Kamboja, Laos, Mongolia, Myanmar, dan Sri Lanka.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif Trump Guncang Negara Asia, RI-Vietnam Masuk 10 Besar

    Tarif Trump Guncang Negara Asia, RI-Vietnam Masuk 10 Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia masuk ke dalam daftar 10 besar negara di Asia yang paling terimbas kebijakan tarif timbal balik (resiprokal) yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Asal tahu saja, Trump mengumumkan bakal menambah bea masuk produk ekspor Indonesia dengan tarif timbal balik sebesar 32% pada hari ini, Kamis (3/4/2025).

    Melansir dari Bloomberg, Kamis (3/4/2025), pungutan baru ini bersifat tambahan terhadap tarif yang telah berlaku sebelumnya, termasuk pajak 20% terhadap barang-barang China yang terkait dengan fentanil. Selain itu, pengecualian untuk barang-barang jangka pendek juga telah dicabut.

    Bila ditelisik, Trump mengerek pengenaan tarif timbal balik pada sejumlah negara yang dinilai selama ini telah meraup keuntungan dari hubungan perdagangan dengan AS. Di mana, Indonesia sendiri memang mencatatkan surplus dagang dengan Amerika. 

    Pada akhir Februari 2025 saja, Indonesia mencatat surplus dagang dengan AS tembus US$3,14 miliar. Bahkan, surplus tersebut jauh lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu, yang kala itu senilai US$2,65 miliar. 

    Tidak hanya itu, Trump juga sempat memberi sinyal bahwa penetapan tarif timbal balik disandarkan dengan pengenaan tarif impor yang ditetapkan sejumlah negara kepada Amerika. 

    Saat menyampaikan pidatonya, Trump menggenggam tabel yang menunjukkan bahwa Indonesia membebankan tarif impor sebesar 64% untuk komoditas barang dari Amerika.

    Alhasil, Indonesia masuk ke dalam daftar 10 besar negara yang menanggung tarif Trump paling jumbo di Asia. Pengenaan tarif baru AS untuk Indonesia bahkan tak jauh berbeda dengan China yang merupakan lawan dagang paling kompetitif untuk AS sebesar 34%.

    Berikut daftar tarif baru AS terhadap mitra dagangnya di Asia:

    Kamboja: 49%
    Laos: 48%
    Vietnam 46%
    Myanmar: 44%
    Sri Lanka: 44%
    Bangladesh: 37%
    Thailand: 36%
    China: 34%
    Indonesia: 32%
    Taiwan: 32%
    Pakistan: 29%
    India: 26%
    Korea Selatan: 25%
    Brunei Darussalam: 24%
    Jepang: 24%
    Malaysia: 24%
    Filipina: 17%
    Singapura: 10%