Negara: Bangladesh

Airlangga Lakukan Rapat Koordinasi dengan Lebih Dari 100 Asosiasi Soal Tarif Trump

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melakukan rapat koordinasi dengan lebih dari 100 asosiasi usaha terkait penerapan tarif perdagangan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dikatakan Airlangga, pengenaan tarif ini akan berdampak sangat besar terhadap beberapa sektor usa yakni alas kaki dan apparel yang menjadi andalan ekspor Indonesia.

“Namun kompetitor kita di sektor ini apakah itu China, Bangladesh, Vietnam dan Kamboja bea masuknya di atas kita,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 7 April.

Airlangga juga menyebut saat ini Kedutaan Besar Indonesia juha telah melakukan pembicaraan dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United State Trade Representative (USTR). Menurutnya, saat ini USTR masih menunggu proposal lengkap dari Indonesia terkait kebijakan tarif tersebut.

“Betul hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden, Bapak Presiden Prabowo. Sudah minggu lalu saat dihubungkan dengan Donald Trump,” sambung dia.

Airlangga juga menegask pemerintah serta negara-negara Asia Tenggara Tidak akan mengambil langkah balasan atau retaliasi atas pengenaan tarif resiprokal dari AS. “ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi,” tandas Airlangga.

08/04/2025 06:55
Chatib Basri Ungkap Efek Buruk Tarif Trump: Ekspor RI Terganggu-PHK

Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri imbas dari kebijakan tarif baru impor ke Amerika Serikat (AS) yang diputuskan Presiden Donald Trump.

Anggota DEN Chatib Basri mengatakan, efek yang bisa dirasakan di Indonesia jika penerapan tarif 32% produk Indonesia ke AS adalah perlambatan ekonomi yang bisa berujung pada PHK pekerja dalam negeri. Dengan begitu, Chatib mengungkapkan pemerintah harus mengantisipasi adanya PHK di Tanah Air.

“Kalau ekspor Indonesia terkena, maka akan ada risiko untuk dua hal. Satu adalah perlambatan dari pertumbuhan ekonomi. Kalau perlambatan ekonomi terjadi, maka risiko yang bisa muncul adalah PHK. Itu adalah hal-hal yang perlu diantisipasi,” tegasnya dilansir CNN Indonesia, Senin (7/4/2025).

Tidak hanya itu, Chatib mengatakan berbagai sektor di dalam negeri yang akan terdampak dari kebijakan baru tersebut. Dia mengatakan banyak sektor dalam negeri yang akan terpengaruh dari pengenaan tarif baru impor AS, terutama pada produk Indonesia yang diekspor ke AS.

“Itu seperti misalnya TPT, tekstil dan produk tekstil. Kemudian alas kaki. Kemudian juga udang, saya kira ya. Jadi itu adalah sektor-sektor yang akan terkena. Ini kita bisa lihat di sini misalnya mesin perlengkapan elektronik, kemudian lemak minyak hewan nabati. Itu akan terkena,” jelasnya.

Tidak hanya Indonesia, eks Menteri Keuangan itu menilai seluruh negara juga akan terpengaruh dari pengenaan tarif baru AS.

“Kita harus ingat bahwa rasio dari ekspor Indonesia terhadap GDP, itu hanya sekitar 25%. Jadi Indonesia itu share dari ekspor terhadap GDP-nya masih lebih kecil dibandingkan dengan Singapura yang 180% atau misalnya Vietnam,” tambahnya.

Bahkan, Chatib mengatakan bahwa kebijakan tarif baru Trump bisa mengakibatkan resesi global yang ujungnya juga akan berdampak pada Indonesia yang dinilai terbatas dibandingkan negara terintegrasi lainnya yang kuat secara perekonomian global.

“Begitu juga cara untuk meminimalisasi dampak dari perekonomian global adalah tidak terintegrasi dengan global. Tentu ini ekstrem, tidak ada negara yang seperti itu. Tetapi semakin kecil integrasi kita dengan ekonomi global, maka dampaknya itu akan relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara yang sangat terintegrasi seperti Singapura, Vietnam, Thailand atau Malaysia,” kata Chatib.

Potensi PHK
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan setidaknya ada berbagai industri yang beroperasi dalam negeri terdampak imbas kebijakan baru Trump dan rawan terjadi pemutusan hubungan kerja seperti industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman orientasi ekspor ke AS, minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan.

“Saya ulangi, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman orientasi ekspor Amerika, kemudian industri sawit, industri karet, dan pertambangan yang dikirim ke Amerika,” jelasnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).

Belum lagi, Said mengungkapkan ada kemungkinan banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia akan ‘hengkang’ dan mencari negara lain yang lebih rendah tarifnya ke AS.

“Misal tekstil dia akan cari negara yang tarifnya lebih rendah dari Indonesia atau nggak dikenakan tarif. Yang nggak kena misal apa Bangladesh atau India, Asia Selatan, Sri Lanka. (Industri) tekstil, garmen, sepatu pindah ke sana otomatis investor Indonesia menurun atau sekalian PHK,” ucapnya.

Bahkan, Said menyebutkan sebanyak 50 ribu pekerja di dalam negeri berpotensi menghadapi pemutusan hak kerja (PHK) hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Hal itu dinilai lantaran banyak industri yang akan terdampak dari kebijakan tersebut.

“Dalam kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Setelah mendengarkan fakta buruh, badai PHK gelombang kedua bisa tembus angka 50 ribu (orang) dalam 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Jadi sampai 3 bulan kedepan runtuh itu 50 ribu orang akan ter-PHK,” ungkapnya.

PHK gelombang pertama saja, terang Said, sudah memakan ‘korban’ PHK hingga 60 ribu pekerja dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan sejak Januari hingga awal Maret 2025 lalu. Bahkan, para pekerja yang terkena PHK tersebut dinilai banyak yang justru tidak mendapatkan hak pesangon dari perusahaan.

“Litbang KSPI sudah catat 60 ribu buruh PHK di 50 perusahaan di Indonesia dalam kurun Januari – Februari atau awal Maret 2025 dan sayangnya seperti yang dikhawatirkan terbukti 60 ribu buruh yang tercatat di KSPI tidak dapat THR termasuk Sritex yang kami buka posko depan Sritex sampai hari ini nggak dapat THR,” bebernya.

Dengan perhitungan tingginya potensi angka PHK yang akan terjadi di Indonesia, Said meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi terjadinya potensi badai PHK gelombang kedua di Indonesia terutama imbas dari kebijakan baru tarif dari AS.

Dia menilai, hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal itu belum bisa mengurangi kemungkinan jumlah pekerja yang akan di-PHK.

“Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum jelas bagaimana antisipasi itu,” tambahnya.

Said menyarankan, sebaiknya pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK yang dinilai akan bisa setidaknya mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK ke depannya.

“Saya sudah ketemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco tujuannya lebaran. Saya sarankan bentuk satgas PHK, (anggotanya) jangan hanya Menaker, nggak kuat Menaker (PHK) gelombang 1 saja kelabakan. Kami dari serikat buruh, dia (Dasco) respons positif. Semoga satgas PHK ini bisa setidak-tidaknya (mengurangi PHK jadi) 30 ribu (orang). Kalau PHK di mana-mana, kami turun ke jalan jelas,” tandasnya.

(miq/miq)

07/04/2025 21:30
Menko Airlangga Undang 100 Asosiasi Bahas Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia dikenakan 32 persen tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak 2 April 2025. Pengenaan tarif ini sedikit banyak akan berdampak pada Indonesia.

Sebagai respon dari pengenaan tarif tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang 100 asosiasi untuk menentukan langkah terbaik yang bisa diambil dari kebijakan tarif Trump.

“Kami melakukan rapat koordinasi dengan lebih dari 100 asosiasi dan kami mendapatkan masukan terkait dari kebijakan tarif yang dikenakan oleh Amerika oleh Presiden Trump,” tutur Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

Menurut Airlangga, pengenaan tarif impor Indonesia masih terbilang kecil dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam 46 persen, Thailand 36 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen hingga Myanmar 44 persen.

Dari pengenaan tarif baru tersebut, ada beberapa sektor utama yang diperkirakan akan terdampak, mulai dari makanan hingga pakaian.

“Penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena yaitu Food and Apparel, karena itu menjadi andalan ekspor Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, dari data Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, produk sepatu buatan Indonesia juga mendominasi ekspor ke Negeri Paman Sam.

Meski begitu, kompetitor utama ekspor sepatu ke AS juga mendapatkan tarif lebih tinggi dari Indonesia, seperti China 34 persen dan Bangladesh 37 persen.

“Kami dengar kompetitor kita di sektor ini, China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, bea masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan dan shifting product, itu juga kita perhatikan,” terang Airlangga.

Dengan Amerika sebagai negara tujuan ekspor yang besar bagi Indonesia, langkah komunikasi menyoal tarif Trump sudah mulai dilakukan oleh Kedutaan Besar Indonesia dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

“Dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo,” kata Airlangga.

07/04/2025 16:44
Ini Daftar Negara yang Kena Tarif Impor AS Lebih Besar dari Indonesia – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada sejumlah negara Asia Tenggara yang terkena tarif impor ke Amerika Serikat lebih tinggi dari Indonesia. Dia turut melihat peluang dari kondisi itu.

Diketahui, produk asal Indonesia dikenakan tarif 32 persen. Adapun, kisaran tarif bea masuk baru ke Amerika Serikat (AS) bagi negara Asia Tenggara berkisar 10-49 persen.

“Nah sebetulnya pengenaan terhadap negara-negara ASEAN juga relatif lebih tinggi dari kita yaitu Vietnam, Kamboja, kemudian juga Thailand. Yang lebih rendah dari kita adalah Malaysia, kemudian Filipina, dan Singapura,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

Rinciannya, Kamboja dikenakan tarif 49 persen, Laos terkena 48 persen, Vietnam terkena 46 persen, Myanmar terkena 44 persen, dan Thailand terkena 36 persen.

Sedangkan, negara dengan tarif lebih rendah dari Indonesia diantaranya, Brunei Darussalam dan Malaysia dengan 24 persen, Filipina 17 persen, dan Singapura 10 persen.

Menko Airlangga menyoroti sektor makanan dan pakaian hingga alas kaki menjadi yang paling terdampak.

“Penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena yaitu food and apparel karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Tadi suara dari Apindo maupun (asosiasi) persepatuan juga kami dengar,” katanya.

Intip Peluang

Dia menjelaskan, meski ada risiko tekanan, ternyata masih ada peluang yang terbuka. Mengingat lagi, negara saingan Indonesia di sektor tersebut dikenakan tarif lebih besar dari Indonesia.

“Namun kompetitor kita di sektor ini apakah itu China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja itu bea masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan, shifting produk itu juga kita perhatikan,” ucap dia.

“Kemudian juga bagi Indonesia itu another kesempatan juga karena marketnya itu besar di Amerika,” tambah Menko Airlangga.

07/04/2025 15:30
Menko Perekonomian: RI Gak Bakal Balas Trump, Tapi Negosiasi

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan beberapa pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang bakal terdampak dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, diantaranya Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wamenperin Faisol Riza, Wamen Keuangan Anggito Abimanyu, termasuk dengan kalangan pengusaha.

“Barusan kami berkoordinasi dengan lebih dari 100 asosiasi dan gimana dapat masukan terkait kebijakan tarif AS oleh presiden Trump,” kata Airlangga di Kemenko Perekonomian, Senin (7/4/2025).

“Mulai kemarin AS menerapkan 10% dan tanggal 9 hanya 3 hari dari sekarang tambahan resiprokal Indonesia kena 32%. Pengenaan tarif ASEAN lain ada yang lebih tinggi dari kita misalnya Vietnam Kamboja Thailand, ada yang lebih rendah seperti Malaysia, Filipina, Singapura lebih rendah Penerapan tarif ini ada beberapa sektor kena shoes and Apparel yang kena,” lanjutnya.

Sehingga Ia menyebut suara dari Pengusaha di APINDO dan Asosiasi terkait juga didengar untuk meminta saran kebijakan yang bakal diterapkan.

“Kompetitor kita Bangladesh, China di atas kita, jadi bagi Indonesia kesempatan karena market besar. Dan Kedubes Indonesia di AS udah koordinasi dengan USTR dan USTR menunggu proposal konkrit Indonesia,” sebut Airlangga.

Adapun sehari sebelum bertemu perdana menteri Anwar Ibrahim, Airlangga sudah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Arahan Prabowo ialah setelah hari ini memberi masukan ke AS untuk bisa memberi respon dan harapan.

“AS mengenakan ke seluruh negara pada waktu sama, maka seluruh negara ingin ketemu AS maka Indonesia ingin mendorong beberapa kesepakatan, dan dengan beberapa menteri Asean kita sudah komunikasi, baik dengan malaysia Singapura dan lain,” sebut Airlangga.

“Mendag akan ketemu tanggal 10 bersama Menteri ASEAN dan akan mengutamakan negosiasi sehingga nggak mengambil retaliasi tapi Indonesia, Malaysia, dan negara ASEAN lebih memilih negosiasi,” lanjutnya.

(ayh/ayh)

07/04/2025 14:15
KSPI Ungkap 50 Ribu Buruh Terancam PHK Imbas Kebijakan Tarif Donald Trump

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mewanti-wanti adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipicu kebijakan tarif baru impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Adapun dalam daftar yang diterbitkan pemerintah Amerika Serikat, produk ekspor Indonesia dikenakan tarif imbal balik sebesar 32 persen, ditambah tarif global sebesar 10 persen.

Said Iqbal bilang, kebijakan ini sangat mempengaruhi beberapa sektor industri, seperti tekstil, sepatu, hingga elektronik.

Bahkan, beberapa serikat pekerja disebutnya telah diajak berunding oleh pihak manajemen mengenai rencana PHK.

“Namun belum ada kejelasan soal jumlah buruh yang akan terkena dampak, waktu pelaksanaannya, maupun pemenuhan hak-hak mereka. Perundingan masih dalam tahap awal,” ucapnya dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (6/4/2025).

Berdasarkan temuan KSPI, sebelum lebaran sejumlah perusahaan sudah berada dalam kondisi goyah dan sedang mencari format untuk menghindari PHK.

Kebijakan baru yang diterbitkan pemerintah Amerika Serikat ini pun diprediksi bakal semakin memperparah kondisi perusahaan-perusahaan tersebut.

Said Iqbal pun menyayangkan lambatnya langkah konkret dari pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif Amerika Serikat ini.

“Ironis, karena tidak ada kepastian atau strategi nasional yang disiapkan untuk mencegah pengurangan produksi, penutupan perusahaan, atau PHK massal,” ujarnya.

KSPI pun memprediksi, kebijakan baru yang diterbitkan Presiden Amerika Serikat ini bakal berdampak pada 50 ribu buruh di Indonesia.

Gelombang PHK ini pun diprediksi bakal terjadi tiga bulan setelah diberlakukannya tarif baru tersebut pada 9 April 2025 mendatang.

“Kenaikan tarif sebesar 32 persen membuat barang produksi Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS. Konsekuensinya, permintaan menurun, produksi dikurangi, dan perusahaan terpaksa melakukan efisiensi, termasuk PHK,” tuturnya.

“Bahkan, dalam beberapa kasus perusahaan memilih tutup operasionalnya,” sambungnya.

Kondisi ini juga diperparah dengan fakta bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tekstil, garmen, sepatu, elektronik, dan makanan-minuman umumnya dimiliki investor asing.

Jika situasi ekonomi di Indonesia tidak menguntungkan, investor asing ini disebut Said Iqbal dapat dengan mudah memindahkan investasinya ke negara lain yang memiliki tarif lebih rendah di Amerika Serikat.

Ia pun mencontohkan, sektor tekstil yang kemungkinan akan pindah ke Bangladesh, India, atau bahkan Sri Lanka yang tidak terkena kebijakan tarif dari Amerika Serikat.

Di sisi lain, ada juga industri yang tidak bisa begitu saja pindah, seperti Freeport atau industri kelapa sawit.

“Namun bukan berarti mereka tidak akan melakukan PHK, justru PHK menjadi langkah paling mudah untuk menekan biaya operasional,” ucapnya.

Oleh karena itu, KSPI menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK.

Menurutnya, Satgas PHK perlu dibentuk untuk mengantisipasi terjadinya PHK, memastikan hak-hak buruh dipenuhi, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, termasuk mendorong re-negosiasi dengan Amerika Serikat.

“Usulan pembentukan Satgas PHK ini telah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI dan mendapat respon positif,” ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah harus segera melakukan re-negosiasi perdagangan dengan AS.

Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah mengganti bahan baku dengan produk dari AS, seperti kapas, karena ini bisa membuka peluang pengurangan tarif.

Selama ini, Indonesia banyak menggunakan kapas dari China dan Brasil, padahal jika menggunakan bahan baku dari Amerika, tarif bisa lebih ringan.

Dalam kunjungan bersama Kapolri ke perusahaan sepatu di Brebes, terlihat bahwa investor dari Taiwan dan Hongkong dalam sektor sepatu mengalami tekanan akibat kebijakan tarif ini.

Sementara Vietnam, yang terkena tarif hingga 46 persen, mulai menurunkan kapasitas produksinya dan mengalihkan pesanan ke Indonesia.

Pemerintah harus melihat peluang ini dan memberi perlindungan kepada industri sepatu yang ada di dalam negeri dengan memberikan kemudahan regulasi agar kapasitas produksi bisa ditingkatkan.

KSPI dan Partai Buruh juga memperingatkan agar Indonesia tidak menjadi sasaran empuk perpindahan pasar dari negara-negara lain ke Indonesia.

Sebagai contoh, ketika China kehilangan pasar ekspornya ke Amerika, maka mereka bisa membanjiri Indonesia dengan produk murah. Jika hal ini dibiarkan, maka pasar domestik akan dikuasai barang impor murah, industri dalam negeri tertekan, dan PHK semakin tak terhindarkan.

Karena itu, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2023 harus segera dicabut dalam waktu dekat.

Jika tidak, impor akan makin tak terkendali, produk dijual murah, dan pasar dalam negeri terancam. Pada akhirnya, hal ini hanya akan memperburuk gelombang PHK yang sudah ada.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

06/04/2025 23:58
Produsen Sepatu Desak Penyelesaian IEU-CEPA untuk Redam Efek Tarif Trump

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) untuk meminimalisir dampak kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, kesepakatan tersebut dapat membuat Indonesia memiliki akses pasar alternatif dan mengurangi tarif bea masuk produk alas kaki ke 27 negara Eropa.

“Negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh yang telah memiliki perjanjian serupa,” ujar Eddy dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (5/4/2025).

Tak hanya itu, pihaknya juga melihat peluang negosiasi masih terbuka terhadap pemerintah AS. Menurut Eddy, pemerintah harus segera mengirimkan delegasi level tingkat tinggi yang berkompeten dan kredibel ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS.

“Solusi sebagai akselerasi masalah ini adalah penyelesaian IEU-CEPA yang sudah terhambat 9 tahun,” tegasnya.

Dalam catatan Aprisindo, AS merupakan negara tujuan ekspor alas kaki terbesar Indonesia, bahkan selama tahun 2020 – 2022 kinerja ekspor selalu meningkat setiap tahunnya.

Pada 2023, terjadi penurunan ekspor ke AS sebesar 26%. Namun, kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 24%.

Secara terperinci, pada 2020, nilai ekspor alas kaki ke AS mencapai US$1,3 miliar. Setahun setelahnya naik ke US$2,1 miliar, kemudian naik menjadi US$2,6 miliar pada 2022.

Sempat terjadi penurunan pada 2023 ke angka US$1,9 miliar hingga 2024 nilai ekspor naik menjadi US$2,3 miliar.

Adapun, pelaku usaha tengah mengkaji secara komprehensif dampak terkait ketentuan tarif baru bea masuk ke AS tersebut dan bekerja sama dengan pemerintah untuk langka-langkah strategis yang diambil dalam rangka mitigasi dampaknya.

“Tentu ini akan memiliki dampak yang cukup berat bagi pelaku industri persepatuan, kemampuan anggota Aprisindo waktu berjalan dengan penerapan tarif baru ini perlu waktu untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan dari kebijkan ini,” tuturnya.

Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan perintah eksekutif tentang tarif timbal balik yang mengenakan bea masuk tambahan berkisar antara 10% yang akan berlaku mulai 5 April 2025, sedangkan tarif tambahan spesifik per negara akan berlaku mulai 9 April 2025.

Adapun, tambahan tarif untuk Indonesia, sesuai dengan Lampiran I dari Eksekutif tersebut, adalah sebesar 32% dengan total menjadi 42%.

05/04/2025 18:47
Awas! Sektor Industri RI Ini Rawan PHK Efek Ngeri Tarif Horor Trump

Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yakni tarif impor barang yang masuk ke negara tersebut. Hal itu dinilai akan ‘menelan pil pahit’ di berbagai sektor, tidak terkecuali pada sektor industri di Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan setidaknya ada berbagai industri yang beroperasi dalam negeri terdampak imbas kebijakan baru Trump dan rawan terjadi pemutusan hubungan kerja seperti industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman orientasi ekspor ke AS, minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan.

“Saya ulangi, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman orientasi ekspor Amerika, kemudian industri sawit, industri karet, dan pertambangan yang dikirim ke Amerika,” jelasnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).

Belum lagi, Said mengungkapkan ada kemungkinan banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia akan ‘hengkang’ dan mencari negara lain yang lebih rendah tarifnya ke AS.

“Misal tekstil dia akan cari negara yang tarifnya lebih rendah dari Indonesia atau nggak dikenakan tarif. Yang nggak kena misal apa Bangladesh atau India, Asia Selatan, Sri Lanka. (Industri) tekstil, garmen, sepatu pindah ke sana otomatis investor Indonesia menurun atau sekalian PHK,” ucapnya.

Bahkan, Said menyebutkan sebanyak 50 ribu pekerja di dalam negeri berpotensi menghadapi pemutusan hak kerja (PHK) hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Hal itu dinilai lantaran banyak industri yang akan terdampak dari kebijakan tersebut.

“Dalam kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Setelah mendengarkan fakta buruh, badai PHK gelombang kedua bisa tembus angka 50 ribu (orang) dalam 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Jadi sampai 3 bulan kedepan runtuh itu 50 ribu orang akan ter-PHK,” ungkapnya.

PHK gelombang pertama saja, terang Said, sudah memakan ‘korban’ PHK hingga 60 ribu pekerja dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan sejak Januari hingga awal Maret 2025 lalu. Bahkan, para pekerja yang terkena PHK tersebut dinilai banyak yang justru tidak mendapatkan hak pesangon dari perusahaan.

Foto: Donlad Trump & RI /Aristya Rahadian
Donlad Trump & RI

“Litbang KSPI sudah catat 60 ribu buruh PHK di 50 perusahaan di Indonesia dalam kurun Januari – Februari atau awal Maret 2025 dan sayangnya seperti yang dikhawatirkan terbukti 60 ribu buruh yang tercatat di KSPI tidak dapat THR termasuk Sritex yang kami buka posko depan Sritex sampai hari ini nggak dapat THR,” bebernya.

Dengan perhitungan tingginya potensi angka PHK yang akan terjadi di Indonesia, Said meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi terjadinya potensi badai PHK gelombang kedua di Indonesia terutama imbas dari kebijakan baru tarif dari AS.

Dia menilai, hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal itu belum bisa mengurangi kemungkinan jumlah pekerja yang akan di-PHK.

“Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum jelas bagaimana antisipasi itu,” tambahnya.

Said menyarankan, sebaiknya pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK yang dinilai akan bisa setidaknya mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK kedepannya.

“Saya sudah ketemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco tujuannya lebaran. Saya sarankan bentuk satgas PHK, (anggotanya) jangan hanya Menaker, nggak kuat Menaker (PHK) gelombang 1 saja kelabakan. Kami dari serikat buruh dia (Dasco) respon positif semoga satgas PHK ini bisa setidak-tidaknya (mengurangi PHK jadi) 30 ribu (orang). Kalau PHK dimana-mana, kami turun ke jalan jelas,” tandasnya.

(wur)

05/04/2025 15:00
Bos Buruh Warning Efek Ngeri Trump, Ramal Jumlah PHK di RI Bisa Segini

Jakarta, CNBC Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperhitungkan potensi terjadinya badai pemutusan hak kerja (PHK) yang akan berdampak pada 50 ribu pekerja di Indonesia dalam kurun waktu 3 bulan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan hal tersebut terutama lantaran adanya tarif baru yang akan diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap barang yang masuk ke negara tersebut, tidak terkecuali dari Indonesia.

“Dalam kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Setelah mendengarkan fakta buruh, badai PHK gelombang kedua bisa tembus angka 50 ribu (orang) dalam 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Jadi sampai 3 bulan kedepan runtuh itu 50 ribu orang akan ter-PHK,” ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).

Dengan perhitungan tingginya potensi angka PHK yang akan terjadi di Indonesia, Said meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi terjadinya potensi badai PHK gelombang kedua di Indonesia terutama imbas dari kebijakan baru tarif dari AS.

Dia menilai, hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal itu belum bisa mengurangi kemungkinan jumlah pekerja yang akan di-PHK.

“Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum jelas bagaimana antisipasi itu,” tambahnya.

Foto: Donlad Trump & RI /Aristya Rahadian
Donlad Trump & RI

Said menyarankan, sebaiknya pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK yang dinilai akan bisa setidaknya mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK kedepannya.

“Saya sudah ketemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco tujuannya lebaran. Saya sarankan bentuk satgas PHK, (anggotanya) jangan hanya Menaker, nggak kuat Menaker (PHK) gelombang 1 saja kelabakan. Kami dari serikat buruh dia (Dasco) respon positif semoga satgas PHK ini bisa setidak-tidaknya (mengurangi PHK jadi) 30 ribu (orang). Kalau PHK dimana-mana, kami turun ke jalan jelas,” imbuhnya.

Adapun, Said menyebutkan terdapat berbagai industri yang beroperasi di dalam negeri berpotensi melakukan PHK yakni industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman orientasi ekspor ke AS, minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan dalam negeri juga akan terdampak.

“Saya ulangi, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman orientasi ekspor Amerika, kemudian industri sawit, industri karet, dan pertambangan yang dikirim ke Amerika,” tandasnya.

Belum lagi, Said mengungkapkan ada kemungkinan banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia akan ‘hengkang’ dan mencari negara lain yang lebih rendah tarifnya ke AS.

“Misal tekstil dia akan cari negara yang tarifnya lebih rendah dari Indonesia atau nggak dikenakan tarif. Yang nggak kena misal apa Bangladesh atau India, Asia Selatan, Sri Lanka. (Industri) tekstil, garmen, sepatu pindah ke sana otomatis investor Indonesia menurun atau sekalian PHK,” ucapnya.

PHK gelombang pertama saja, terang Said, sudah memakan ‘korban’ PHK hingga 60 ribu pekerja dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan sejak Januari hingga awal Maret 2025 lalu. Bahkan, para pekerja yang terkena PHK tersebut dinilai banyak yang justru tidak mendapatkan hak pesangon dari perusahaan.

“Litbang KSPI sudah catat 60 ribu buruh PHK di 50 perusahaan di Indonesia dalam kurun Januari – Februari atau awal Maret 2025 dan sayangnya seperti yang dikhawatirkan terbukti 60 ribu buruh yang tercatat di KSPI tidak dapat THR termasuk Sritex yang kami buka posko depan Sritex sampai hari ini nggak dapat THR,” bebernya.

(wur)

05/04/2025 14:45
Pemimpin Junta Myanmar Kunker Langka ke Luar Negeri Saat Krisis Akibat Gempa

Bangkok –

Pemimpin junta militer Myanmar mengunjungi di Thailand untuk menghadiri pertemuan puncak organisasi regional. Ini merupakan perjalanan internasional yang langka saat negaranya sedang berupaya pulih dari gempa bumi dahsyat yang menewaskan lebih dari 3.000 orang.

Dilansir Associated Press, Sabtu (5/4/2025), Jenderal Senior Min Aung Hlaing telah dijauhi oleh sebagian besar negara Barat karena menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang dipilih secara demokratis serta melakukan penindasan brutal.

Min tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan ASEAN sejak tentara merebut kekuasaan di Myanmar pada Februari 2021 dan mulai menekan oposisi dengan kekerasan. Min menjadi salah satu dari beberapa pemimpin regional yang mengunjungi Bangkok untuk menghadiri pertemuan puncak 3 hari negara-negara di wilayah Teluk Benggala sejak Kamis (3/4).

Ini adalah kunjungan pertama Min Aung Hlaing ke negara selain pendukung dan penyokong utama pemerintahannya seperti China, Rusia, dan Belarusia sejak dia menghadiri pertemuan regional di Indonesia pada tahun 2021. Dia disambut saat tiba di bandara oleh Menteri Tenaga Kerja Thailand Phiphat Ratchakitprakarn dan kemudian menghadiri jamuan makan malam resmi untuk para pemimpin Prakarsa Teluk Benggala untuk Kerja Sama Teknis dan Ekonomi Multi Sektoral atau BIMSTEC yang beranggotakan tujuh negara, yakni Thailand, Myanmar, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, dan Sri Lanka.

Pertemuan itu terjadi saat petugas dan rakyat Myanmar masih berjuang mencari korban di reruntuhan yang disebabkan gempa bumi bermagnitudo (M) 7,7 yang terjadi Jumat (28/3). Gempa itu telah merobohkan ribuan bangunan, merobohkan jembatan, dan membuat jalan tertekuk.

Jumlah korban tewas meningkat menjadi 3.085 orang dengan lebih dari 4.700 orang terluka dan lebih dari 300 orang hilang. Kondisi akibat gempa telah memperburuk krisis kemanusiaan akibat perang saudara Myanmar.

Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan anggota BIMSTEC membahas manajemen bencana selama pertemuan tingkat menteri. Thailand menunda pertemuan dari tahun lalu setelah Perdana Menteri saat itu Srettha Thavisin tiba-tiba dicopot dari jabatannya oleh pengadilan.

Kunjungan Jenderal Min itu pun menuai kecaman serta kritik dari lawan-lawannya. Pemerintah Persatuan Nasional bayangan atau NUG yang dibentuk oleh anggota parlemen terpilih yang digulingkan militer telah mengutuk keras penyertaan Min Aung Hlaing di pertemuan puncak tersebut. Min dianggap tidak memiliki legitimasi untuk mewakili Myanmar.

NUG mendesak BIMSTEC untuk segera mencabut partisipasi junta militer dalam pertemuan puncak dan pertemuan terkait. Kelompok aktivis Justice for Myanmar mengatakan undangan bagi Min Aung Hlaing untuk menghadiri pertemuan tersebut melegitimasi dan menguatkan junta militer yang telah ditentang oleh rakyat Myanmar.

Kementerian Luar Negeri Thailand membantah undangan tersebut telah mencoreng reputasi Thailand.

“Saya pikir yang sebaliknya akan terjadi jika kita tidak mematuhi apa yang tertulis dalam piagam dan yang tercantum dalam piagam tersebut menyatakan bahwa Thailand memiliki tanggung jawab untuk mengundang para pemimpin dari semua pemimpin BIMSTEC,” kata juru bicara Kemlu Thailand Nikorndej Balankura.

Di antara para pemimpin lain yang menghadiri pertemuan puncak tersebut adalah Muhammad Yunus, penasihat utama pemerintah Bangladesh, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

(haf/imk)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

05/04/2025 13:29