Negara: Bangladesh

  • 5 Update Aksi Trump dalam 24 Jam: Tambah Musuh Lagi-Sanksi Pejabat PBB

    5 Update Aksi Trump dalam 24 Jam: Tambah Musuh Lagi-Sanksi Pejabat PBB

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump masih terus mengambil sejumlah kebijakan yang kontroversial. Tak cuma dalam bidang ekonomi dan perdagangan, orang nomor satu AS itu juga mengambil manuver yang memicu polemik dari segi politik.

    Berikut sejumlah kebijakan Trump sebagaimana dikutip CNBC Indonesia dari berbagai sumber, Kamis (10/7/2025):

    1. Beri Sanksi Pejabat PBB

    Trump menjatuhkan sanksi kepada Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Francesca Albanese. Hal ini dilakukan atas dokumentasi Albanese mengenai pelanggaran Israel terhadap Palestina selama perang di Gaza.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan sanksi tersebut pada hari Rabu (9/7/2025). Ia menuduh Albanese melancarkan sejumlah aksi yang menyudutkan AS dan Israel dan mengutip dorongan figur asal Italia itu untuk penuntutan pejabat Israel di Mahkamah Internasional (ICC) sebagai dasar hukum untuk sanksi tersebut.

    “Albanese telah melancarkan kampanye perang politik dan ekonomi melawan AS dan Israel,” ucapnya dikutip Al Jazeera.

    “Bias tersebut telah terlihat jelas sepanjang kariernya, termasuk merekomendasikan agar ICC, tanpa dasar yang sah, mengeluarkan surat perintah penangkapan yang menargetkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.”

    Rubio juga menyoroti laporan terbaru Albanese yang mendokumentasikan peran perusahaan internasional, termasuk perusahaan AS, dalam serangan Israel di Gaza, yang ia gambarkan sebagai genosida.

    “Kami tidak akan menoleransi kampanye perang politik dan ekonomi ini, yang mengancam kepentingan dan kedaulatan nasional kami,” ujar diplomat tinggi AS tersebut.

    2. Jatuhkan Tarif 50% ke Brasil, Presiden Balas Dendam

    Trump menjatuhkan tarif 50% kepada ekonomi terbesar Amerika Selatan, Brasil, mulai 1 Agustus mendatang. Hal ini tercantum dalam sebuah surat yang dikirimkan Trump kepada Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Rabu (9/7/2025).

    Mengutip Reuters, Trump melampiaskan kemarahan atas apa yang disebutnya sebagai persidangan “Perburuan Penyihir” terhadap pendahulu Lula yang berhaluan kanan, Jair Bolsonaro. Ia juga memerintahkan penyelidikan praktik perdagangan tidak adil yang dapat menyebabkan tarif yang lebih tinggi lagi.

    Trump kemudian juga mengkritik “Perintah Sensor yang RAHASIA dan MELANGGAR HUKUM terhadap platform Media Sosial AS,” yang merujuk pada putusan Mahkamah Agung Brasil baru-baru ini yang dapat meminta pertanggungjawaban platform media sosial atas konten penggunanya.

    “Serangan licik Brasil terhadap Pemilu Bebas, dan Hak Kebebasan Berbicara fundamental warga Amerika,” tuturnya dalam surat tersebut.

    “Harap dipahami bahwa angka 50% jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk mencapai Kesetaraan yang harus kita miliki dengan Negara Anda. Dan ini diperlukan untuk memperbaiki ketidakadilan yang parah dari rezim saat ini.”

    Atas manuver ini, Lula kemudian mengunggah balasan di akun X-nya. Dalam unggahan tersebut, Lula mengatakan Brasil adalah negara berdaulat yang tidak akan menerima kendali siapa pun.

    Ia juga dengan tegas mengatakan bahwa dalam hal ini, setiap kenaikan tarif sepihak akan direspons berdasarkan Undang-Undang Timbal Balik Ekonomi Brasil. Ia mengancam pembalasan dilakukan tanpa kompromi.

    “Kedaulatan, rasa hormat, dan pembelaan tanpa kompromi terhadap kepentingan rakyat Brasil adalah nilai-nilai yang memandu hubungan kita dengan dunia,” ujar Lula.

    3. Jatuhkan Tarif ke Negara Lain, Ada Tetangga RI

    Selain Brasil, Trump juga mengunggah tujuh surat terkait tarif melalui Truth Social, seperti ke pemimpin Aljazair, Brunei, Filipina, Irak, Libya, Moldova dan Sri Lanka. Rentang tarif yang dijatuhkan berkisar antara 20% hingga 30%.

    Mengutip CNBC International, surat-surat dua halaman tersebut sebenarnya hampir identik yang ditandatangani Trump Senin. Selain Indonesia, surat sebelumnya dikirimkan ke Jepang, Korea Selatan (Korsel), Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, Myanmar, Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand.

    Surat-surat tersebut mencatat bahwa AS “mungkin” akan mempertimbangkan penyesuaian tarif baru. “Tergantung pada hubungan kami dengan negara Anda,” tulis Trump, Kamis (10/7/2025).

    Semua surat tersebut menyatakan bahwa tarif tersebut “jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk menghilangkan disparitas Defisit Perdagangan yang kami miliki dengan negara Anda”. Trump sendiri sering mengklaim bahwa defisit perdagangan menunjukkan “AS sedang dimanfaatkan” meskipun banyak pakar tidak sependapat.

    4. Tetapkan Tarif 50% pada Primadona RI

    Trump mengatakan akan mengenakan tarif 50% pada impor tembaga mulai 1 Agustus mendatang. Hal ini didasari penilaian potensi ancaman keamanan nasional mengingat pentingnya logam tersebut dalam rantai pasok industri strategis.

    “Saya mengumumkan TARIF 50% untuk Tembaga, berlaku efektif 1 Agustus 2025, setelah menerima PENILAIAN KEAMANAN NASIONAL yang kuat,” tulis Trump di akun media sosialnya, Truth Social, dikutip Kamis (9/7/2025).

    “Tembaga diperlukan untuk Semikonduktor, Pesawat Terbang, Kapal, Amunisi, Pusat Data, Baterai Litium-ion, Sistem Radar, Sistem Pertahanan Rudal, dan bahkan Senjata Hipersonik, yang banyak di antaranya sedang kami produksi. Tembaga adalah material kedua yang paling banyak digunakan oleh Departemen Pertahanan,” jelasnya lagi.

    Pengumuman ini membuat harga tembaga naik 2,62%. Hal tersebut memperpanjang kenaikannya dari sesi sebelumnya ketika melonjak 13,12% dan mencatat kenaikan satu hari terbaiknya sejak 1989.

    Harga tembaga berjangka acuan tiga bulan di London Metal Exchange turun 1,63% menjadi US$9.630,50 per ton pada pukul 09.20 waktu Singapura. Angka tersebut mencerminkan premi yang luar biasa lebar yang berkembang antara tembaga AS dan logam di tempat lain.

    Sementara itu, menurut lembaga Benchmark Mineral Intelligence yang berbasis di London, konsumen AS kemungkinan membayar sekitar US$15.000 per metrik ton untuk tembaga. Di data yang sama, seluruh dunia membayar sekitar US$10.000 pada bulan Agustus.

    Mengutip CNBC International, tembaga adalah logam ketiga yang paling banyak dikonsumsi secara global, setelah besi dan aluminium. Menurut data dari Survei Geologi AS, negeri itu mengimpor hampir setengah dari tembaga yang digunakannya, dengan sebagian besar berasal dari Chili, diikuti Kongo, Peru, China, dan Indonesia.

    5. Mau Bom Moskow dan Beijing

    Trump dilaporkan sempat memberikan ancaman bagi Rusia dan China. Ancaman ini muncul di sebuah rekaman yang direkam tahun lalu di depan pertemuan tertutup dengan para donor.

    Saat itu, Trump mengatakan berusaha menghalangi Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina dengan mengancam akan “mengebom habis-habisan Moskow” sebagai balasan.

    “Dengan Putin, saya berkata, ‘Jika Anda pergi ke Ukraina, saya akan mengebom habis-habisan Moskow’. Saya katakan, ‘saya tidak punya pilihan’,’” kata Trump dalam sebuah penggalangan dana untuk tahun 2024, menurut rekaman audio tersebut, dikutip dari CNN International dan CNBC International, Kamis (10/7/2025).

    “Lalu (Putin) berkata, seperti, ‘Saya tidak percaya Anda.’ Tapi dia hanya percaya 10%.”

    Trump kemudian mengklaim bahwa ia menyampaikan peringatan serupa kepada Presiden China, Xi Jinping tentang potensi invasi ke Taiwan. Ia mengatakan kepadanya bahwa AS akan mengebom Beijing sebagai balasannya.

    “Saya mengatakan hal yang sama kepada (Presiden China Xi Jinping). Saya bilang, Anda tahu, kalau Anda masuk ke Taiwan, saya akan mengebom Beijing habis-habisan,” tambah Trump. “Saya bilang, saya tak punya pilihan lain, saya harus mengebom Anda,” tegasnya.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tangkal Tarif Trump, Menko Airlangga Tawarkan Mineral Kritis RI untuk Negosiasi

    Tangkal Tarif Trump, Menko Airlangga Tawarkan Mineral Kritis RI untuk Negosiasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia akan berupaya bernegosiasi ulang dengan Amerika Serikat agar pemberlakukan tarif 32% dapat ditekan. Komunikasi yang dibangun dalam konsep kerja sama yang terbentuk memberikan manfaat yang nyata bagi kedua negara.

    Airlangga menyampaikan niat Indonesia itu kepada Howard Lutnick, U.S. Secretary of Commerce dan United States Trade Representative Jamieson Greer, Rabu (9/7/2025) waktu setempat. Selain perdagangan bermanfaat, Airlangga juga merundingkan agar Indonesia terhidar dari kebijakan hambatan non-tarif. Selain itu juga dibahas mengenai ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerja sama komersial dan investasi. Selain itu, Airlangga turut menuturkan bahwa kedua negara melihat potensi besar untuk memperluas kerja sama di sektor strategis seperti mineral kritis.  

    “AS menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk memperkuat kemitraan di bidang mineral kritis. Indonesia memiliki cadangan besar nikel, tembaga, dan kobalt, dan kita perlu mengoptimalkan potensi kerja sama pengolahan mineral kritis tersebut,”  ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (10/7/2025). 

    Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan Indonesia dan AS sepakat untuk mengintensifkan perundingan tarif dalam tiga minggu ke depan untuk memastikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak. 

    “Ke depan, kita akan terus berupaya menuntaskan negosiasi ini dengan prinsip saling menguntungkan,” ujar Airlangga. 

    Menko Airlangga juga menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan AS selama ini terjalin sangat baik dan perlu terus diperkuat. 

    Bahkan perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang pertanian dan energi telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan-perusahaan AS untuk pembelian produk unggulan AS dan meningkatkan investasi. 

    Adapun, pertemuan ini menjadi langkah penting dalam melakukan pembahasan lanjutan terkait kebijakan tarif pemerintahan Presiden Trump, pascaterbitnya Surat Presiden Trump kepada Presiden Prabowo Subianto tanggal 7 Juli 2025, yang menyampaikan besaran tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 32% dan masa pemberlakuan yang akan mulai pada tanggal 1 Agustus 2025.

    Merespon penyampaian besaran tarif melalui Surat Presiden Trump tersebut, Airlangga segera menuju Washington DC—usai menemani Prabowo di Brasil—untuk menemui dan melakukan pembahasan dengan Pemerintah AS. 

    Trump sebelumnya mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% melalui surat terbuka yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025). Trump juga mengunggah surat terbuka penetapan tarif ke berbagai negara.  

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Untuk Indonesia, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara kedua negara. Menurutnya, tarif 32% tersebut jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan defisit perdagangan AS dengan RI, sementara Indonesia menikmati surplus. 

  • Gerebek Scam Centre, Pakistan Tangkap 149 Tersangka Termasuk 71 WNA

    Gerebek Scam Centre, Pakistan Tangkap 149 Tersangka Termasuk 71 WNA

    Islamabad

    Kepolisian Pakistan melakukan penggerebekan terhadap sebuah scam centre yang terlibat dalam jaringan penipuan besar-besaran. Sedikitnya 149 orang ditangkap dalam penggerebekan itu, termasuk 71 warga negara asing (WNA).

    Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional, seperti dilansir AFP, Kamis (10/7/2025), mengatakan terdapat 48 warga negara China di antara para WNA yang ditangkap terkait scam centre tersebut.

    “Dalam penggerebekan tersebut, sebuah call center besar ditemukan, yang terlibat dalam skema Ponzi dan penipuan investasi,” kata Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional dalam pernyataannya.

    “Melalui jaringan penipuan ini, masyarakat ditipu dan sejumlah besar uang dikumpulkan secara ilegal,” sebut pernyataan tersebut.

    Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional mengatakan penggerebekan itu dilakukan berdasarkan informasi tentang jaringan penipuan tersebut, yang beroperasi di kota Faisalabad — sebuah pusat manufaktur di wilayah timur Pakistan.

    Disebutkan bahwa penggerebekan itu dilakukan terhadap kediaman Tasheen Awan, yang merupakan mantan kepala jaringan listrik kota tersebut.

    Semua orang yang ditangkap dalam penggerebekan kini berada dalam penahanan otoritas Pakistan.

    Disebutkan Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional bahwa para tersangka yang ditangkap itu terdiri atas 78 warga Pakistan dan 71 warga negara asing (WNA), yang mencakup 48 warga negara China, kemudian beberapa warga negara Nigeria, Filipina, Sri Lanka, Bangladesh, Zimbabwe, dan Myanmar.

    Sebanyak 18 orang dari total 149 orang yang ditangkap, menurut Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional, berjenis kelamin perempuan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemerintah Akui Tak Bisa Berharap Banyak dari AS, Genjot Diversifikasi Pasar Ekspor

    Pemerintah Akui Tak Bisa Berharap Banyak dari AS, Genjot Diversifikasi Pasar Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui tidak bisa terlalu berharap banyak terhadap hasil negosiasi tarif impor dengan AS di tengah kebijakan proteksionis yang tengah digencarkan Presiden Donald Trump.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, meski proposal dagang yang diajukan Indonesia selama proses negosiasi dianggap baik oleh AS, pemerintah menyadari hasil akhir negosiasi tidak sepenuhnya bisa dikendalikan.

    “Kita juga tentu tidak bisa berharap sepenuhnya untuk keberhasilan seperti apa yang kita mau, karena ini AS ini kan sekarang bukan dengan Indonesia saja tapi dengan juga berbagai negara,” jelas Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Dia menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sedang dalam perjalanan ke AS untuk lakukan negosiasi dagang lanjutan dengan pemerintah AS. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam tiga hari ke depan.

    Pemerintah, sambungnya, menyadari AS akan sangat sibuk dan perlu waktu yang lama untuk mempertimbangkan berbagai aspek. Dia mencontohkan Trump yang secara tidak terduga mengumumkan tarif baru sebesar 32% ke Indonesia pada 7 Juli 2025 waktu AS.

    Haryo mengungkapkan bahwa pengumuman tarif tersebut sebenarnya di luar dugaan pemerintah, mengingat tenggat waktu perundingan baru akan jatuh pada 9 Juli 2025.

    “Jadi tentu kita juga surprise [terkejut] ya dengan keputusan ini, karena keluar lebih cepat sebelum tanggal 9. Tapi kami melihat pemerintah AS saat ini tampaknya mempertimbangkan secara global, bukan lagi per negara,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, pemerintah tidak hanya akan fokus ke AS. Saat ini, Haryo mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat diversifikasi pasar ekspor, termasuk mempercepat penyelesaian perjanjian dagang bilateral seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan perjanjian dagang lainnya.

    “Karena untuk membuka pangsa pasar yang baru,” ungkapnya.

    Pengumuman Trump

    Adapun Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Untuk Indonesia, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara kedua negara.

    “Harap dipahami bahwa angka 32% jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan Defisit Perdagangan yang kita miliki dengan Negara Anda,” ujar Trump dalam surat tersebut.

    AS juga setuju untuk terus bekerja sama dengan Indonesia, meskipun memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan Indonesia. Trump mengundang RI untuk berpartisipasi dalam ekonomi Amerika Serikat, sebagai pasar utama dunia saat ini.

    Kendati demikian, setelah bertahun-tahun, hubungan dagang AS dengan Indonesia dinilai tak adil karena menyebabkan defisit mendalam.

    “Kami harus menjauh dari defisit perdagangan jangka panjang, dan sangat gigih, yang ditimbulkan oleh tarif Indonesia, dan Non Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan. Sayangnya, hubungan kami jauh dari Timbal Balik,” tuturnya.

  • Negosiasi Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Sudah Beri Tawaran ke AS

    Negosiasi Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Sudah Beri Tawaran ke AS

    Negosiasi Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Sudah Beri Tawaran ke AS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap, pemerintah telah memberikan penawaran kepada
    Amerika Serikat
    (
    AS
    ) dalam negosiasi tarim impor sebesar 32 persen.
    Namun, ia belum mengungkap apa tawaran yang diberikan pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    kepada AS.
    “Dari pemerintah Indonesia juga sudah memberikan tawaran, kan? Kalau kemudian itu memang dirasa per hari ini belum diterima oleh pemerintah Amerika, ya kita coba lagi lakukan negosiasi ulang,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
    Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo membantah adanya kebuntuan dalam proses negosiasi antara Indonesia dan AS.
    Ia menjelaskan, tarif impor sebesar 32 persen baru berlaku pada 1 Agustus mendatang, sehingga masih ada waktu bagi Indonesia untuk bernegosiasi.
    “Ya, bukan
    deadlock
    . Yang namanya bernegosiasi kan saling memberikan tawaran,” ujar Prasetyo.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta pemerintah mempersiapkan kondisi ekonomi Indonesia akibat
    tarif impor 32 persen
    dari AS.
    Pemerintah juga diminta mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil dalam menyikapi tarif impor yang diumumkan Presiden Donald Trump itu.
    “Ya tentu ini sikap pemerintah dalam negeri Amerika. Sekarang tinggal kita bagaimana mempersiapkannya, menyiapkan baik kondisi ekonomi Indonesia, terus juga langkah-langkah yang akan diambil,” ujar Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    Diketahui, tarif impor sebesar 32 persen untuk Indonesia akan diberlakukan AS mulai 1 Agustus mendatang.
    Politikus Partai Golkar itu pun mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi terkait tarif impor 32 persen yang dikenakan ke Indonesia.
    “Kita terus melakukan lobi, kita bisa membuka ruang untuk adanya negosiasi ulang,” ujar Dave.
    Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump mengumumkan hasil
    negosiasi tarif impor
    terhadap 14 negara. Indonesia termasuk dalam daftar dengan tarif sebesar 32 persen.
    Trump menyampaikan pengumuman itu lewat sejumlah unggahan di media sosial Truth Social, Senin (7/7/2025) waktu AS. CNBC melaporkan informasi tersebut pada Selasa (8/7/2025).
    Tarif baru akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Selain Indonesia, negara lain yang masuk daftar antara lain Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, dan Myanmar.
    Trump juga menyebut Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand. Barang dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia akan dikenai tarif 25 persen.
    Produk asal Afrika Selatan dan Bosnia dikenai tarif 30 persen. Indonesia masuk kategori dengan bea impor 32 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump: Tarif Baru Tetap Berlaku 1 Agustus, Tak Ada Perpanjangan!

    Trump: Tarif Baru Tetap Berlaku 1 Agustus, Tak Ada Perpanjangan!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Donald Trump menegaskan tidak akan melakukan perpanjangan waktu lagi untuk memberlakukan tarif impor untuk barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini dipastikan akan tetap berlaku per 1 Agustus 2025.

    Keputusan tersebut disampaikan Trump meskipun saat ini masih berlanjut proses negosiasi oleh sejumlah negara mitra dagang yang sudah ditetapkan pengenaan tarifnya, termasuk Indonesia. 

    Dikutip dari Bloomberg, Rabu (9/7/2025) Trump mengatakan dia tidak akan menawarkan penundaan tambahan pada tarif khusus negara, meskipun malam sebelumnya dia masih membuka peluang diskusi hingga tenggat waktu 1 Agustus. 

    “Tarif akan mulai dibayarkan pada 1 Agustus 2025. Tidak ada perubahan pada tanggal ini, dan tidak akan ada perubahan,” tulis Trump di platform Truth Social-nya pada Selasa (8/7/2025).

    Dia meramalkan pembaruan status perdagangan setidaknya tujuh negara yang akan dirilis Rabu pagi, waktu Washington, dengan lebih banyak lagi yang akan datang pada sore hari.

    Sebelumnya, Trump telah memberikan surat keputusan pengenaan tarif ke-14 negara. Adapun, Indonesia tetap diberlakukan tarif Trump sebesar 32% untuk seluruh produk yang masuk ke AS.

    Beberapa negara lainnya yaitu, Thailand dikenakan tarif 36% dan berlaku per Agustus mendatang, kemudian tarif untuk Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. 

    Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif Trump sebesar 25%. Kemudian, Kazakhstan dikenakan tarif 30%. Di luar Asia, Trump juga menetapkan Bosnia dengan pungutan 30% dan Serbia menghadapi tarif 35%.

    Hingga saat ini, hanya Inggris dan Vietnam yang berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan AS. Trump menurunkan tarif terhadap Vietnam dari yang semula 46% menjadi 20%.

    “Dengan kata lain, semua uang akan jatuh tempo dan dibayarkan mulai 1 Agustus 2025 – Tidak ada perpanjangan yang akan diberikan,” tegas Trump. 

    Tarif Produk Tembaga & Farmasi

    Di sisi lain, Trump juga mengumumkan akan mengenakan tarif 50% pada produk tembaga yang dikirim ke AS. Selain itu, perusahaan obat berpotensi menghadapi tarif 200% atas impor jika mereka tidak memindahkan produksi ke AS pada tahun depan.

    Trump juga mengatakan bahwa dia masih merencanakan tarif pada industri tertentu, termasuk obat-obatan, semikonduktor, dan logam.

    “Saya percaya tarif tembaga kita akan membuatnya menjadi 50%,” kata Trump ketika ditanya oleh seorang reporter berapa tarif pada produk-produk itu.

    Trump mengatakan dia berharap untuk menawarkan produsen farmasi beberapa waktu untuk membawa produksi mereka ke AS sebelum mengenakan tarif sebesar 200% pada produk mereka.

    “Kami akan memberi orang-orang sekitar satu tahun, satu setengah tahun, untuk masuk. Dan setelah itu mereka akan dikenakan tarif jika mereka harus membawa obat-obatan ke dalam negeri, obat-obatan dan hal-hal lainnya, ke dalam negeri. Mereka akan ditarifkan pada tarif yang sangat, sangat tinggi, seperti 200%. Kami akan memberi mereka jangka waktu tertentu untuk bertindak bersama,” tuturnya. 

  • Trump Getok Tarif 32%, Pemerintah Minta Cool-Jangan Panik

    Trump Getok Tarif 32%, Pemerintah Minta Cool-Jangan Panik

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif impor untuk Indonesia sebesar 32%. Trump telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menyebut tarif tersebut akan berlaku 1 Agustus 2025.

    Tarif tersebut tetap berlaku meski Indonesia telah mengupayakan negosiasi perdagangan, termasuk dari sektor energi dengan Negeri Paman Sam. Hal ini pun langsung direspons oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung.

    Indonesia sebelumnya menawarkan mengimpor minyak mentah (crude) dan LPG dari AS demi menyeimbangkan neraca dagang kedua negara. Saat dikonfirmasi apakah rencana tersebut batal seiring dengan tarif baru AS, Yuliot menyebut proses negosiasi masih berlangsung.

    “Ini kan Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) kan masih mengupayakan. Jadi kan kita sudah menawarkan untuk balance, itu dari sisi energi kan sekitar US$ 15 miliar. Jadi kita lihat saja itu bagaimana keputusan akhirnya,” katanya saat ditemui di Le Méridien, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

    “Jadi kita lihat kebijakan dari Presiden Trump kira-kira bagaimana. Untuk beberapa negara kan sudah ditetapkan, sudah disampaikan sama beliau sendiri, ya termasuk Indonesia. Jadi kita juga relatif harus cool juga menanggapi kondisi seperti ini,” tambah Yuliot.

    Pekan lalu, Yuliot menyebut pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran sebesar US$ 15,5 miliar atau sekitar Rp 249,5 triliun (kurs Rp 16.100) untuk belanja produk energi dari AS. Dana itu akan dipakai membeli LPG hingga minyak mentah.

    Saat dikonfirmasi apakah ada komoditas energi lain yang bakal dibeli, hal itu masih menunggu keputusan Airlangga. Diketahui Airlangga saat ini terbang ke Negeri Paman Sam usai Presiden AS Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan terkena tarif 32% pada 1 Agustus

    Namun, Yuliot menegaskan pemerintah tidak akan mengimpor produk Liquefied Petroleum Gas (LPG). Ketersediaan komoditas itu di dalam negeri dinilai sudah cukup, bahkan Indonesia mampu mengekspor ke luar negeri.

    Lalu untuk produk BBM, Yuliot menyebut perlu melihat kondisi yang ada, mengingat adanya tren peningkatan produksi BBM dalam negeri. Selain itu faktor teknis seperti jarak antara AS dan Indonesia juga perlu dipertimbangkan.

    “Minyak mentah dan LPG. Untuk BBM, ini kan kita juga melihat kondisi yang ada. Jadi untuk BBM itu kan ada peningkatan produksi dalam negeri. Ini ya berapa ini untuk produksi di kilang dalam negeri, ya kemudian berapa yang harus kita impor,” tuturnya.

    Meskipun ia tak menutup kemungkinan Indonesia tetap akan mengimpor BBM dari AS. Adapun volume impornya belum bisa diketahui.

    “Ya (ada kemungkinan impor BBM), tapi ini kita lihat kemungkinan supply dari situ dulu (dalam negeri). Tapi kalau untuk crude untuk LPG ya kita sudah berbicara dengan beberapa perusahaan,” tutupnya.

    Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mengedepankan upaya negosiasi dan dialog konstruktif guna menjaga keberlanjutan akses pasar internasional. Menurut Agus, pihaknya tetap mengutamakan kepentingan dan daya saing industri dalam negeri.

    “Pemerintah akan terus membuka ruang negosiasi dengan Amerika Serikat, untuk menemukan solusi yang seimbang dan berkeadilan,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (8/7/2025).

    Saat ini berbagai strategi solusi tengah disiapkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk liberalisasi tarif, penguatan regulasi teknis, peningkatan kepatuhan industri terhadap standar internasional, hingga optimalisasi kerja sama teknis bilateral dan multilateral.

    Ia menambahkan, mundurnya pemberlakuan tarif baru dari AS akan memberikan ruang untuk pemerintah mencapai kesepakatan baru dalam tarif resiprokal AS. Agus lalu menyampaikan optimistismenya terkait industri nasional yang tangguh dan adaptif.

    “Saat ini bukan saatnya panik, melainkan saatnya bekerja lebih smart dan teknokratis. Kita perkuat kapasitas industri dari hulu ke hilir, perbaiki data dan sistem pelacakan (traceability), serta pastikan seluruh aktor rantai pasok memahami arah kebijakan global yang terus berkembang,” jelasnya.

    Kendatipun, produk-produk manufaktur Indonesia masih akan lebih berdaya saing dibandingkan dengan negara-negara pesaing. Sebagai contoh untuk produk tekstil dan alas kaki Indonesia masih akan lebih bersaing dengan tekstil dan alas kaki asal Bangladesh yang akan dikenakan tarif resiprokal sebesar 35%.

    Selain itu, produk makanan olahan kita akan juga lebih bersaing dibanding Thailand yang akan dikenakan tarif sebesar 36% di AS. Di sisi lain, Indonesia akan terus meningkatkan kualitas dan daya saing dengan negara-negara BRICS, misalnya Afrika Selatan yang akan dikenakan tarif sebesar 30%.

    Tonton juga “Pemerintahan Trump Yakin Kebijakan Tarif Bikin Untung Rp 1.600 T” di sini:

    (ily/fdl)

  • Soal tarif AS tetap 32 persen, Menperin terus upayakan ruang negosiasi

    Soal tarif AS tetap 32 persen, Menperin terus upayakan ruang negosiasi

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (ANTARA/HO-Kemenperin)

    Soal tarif AS tetap 32 persen, Menperin terus upayakan ruang negosiasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 15:48 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mengedepankan upaya negosiasi dan dialog konstruktif guna menjaga keberlanjutan akses pasar internasional, sembari tetap mengutamakan kepentingan dan daya saing industri dalam negeri.

    Hal tersebut disampaikan Menperin merespons Amerika Serikat melalui Executive Order-nya telah mengumumkan besaran tarif resiprokal kepada negara-negara mitranya, termasuk Indonesia yang tetap dikenakan tarif sebesar 32 persen mulai 1 Agustus 2025.

    “Pemerintah terus membuka ruang negosiasi dengan Amerika Serikat, untuk menemukan solusi yang seimbang dan berkeadilan,” kata Agus Gumiwang di Jakarta, Selasa (8/7).

    Menperin menambahkan bahwa berbagai strategi solusi tengah disiapkan oleh Pemerintah, baik dalam bentuk liberalisasi tarif, penguatan regulasi teknis, peningkatan kepatuhan industri terhadap standar internasional, hingga optimalisasi kerja sama teknis bilateral dan multilateral.

    “Dengan mundurnya pemberlakuan tarif baru AS, akan memberikan ruang untuk pemerintah untuk mencapai kesepakatan baru dalam tarif resiprokal AS,” katanya.

    “Saat ini bukan saatnya panik, melainkan saatnya bekerja lebih smart dan teknokratis. Kita perkuat kapasitas industri dari hulu ke hilir, perbaiki data dan sistem pelacakan (traceability), serta pastikan seluruh aktor rantai pasok memahami arah kebijakan global yang terus berkembang,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, produk-produk manufaktur Indonesia masih akan lebih berdaya saing dibandingkan dengan negara-negara lain.

    Sebagai contoh untuk produk tekstil dan alas kaki Indonesia masih akan lebih bersaing dengan produk serupa asal Bangladesh yang akan dikenakan tarif resiprokal sebesar 35 persen.

    Selain itu, produk makanan olahan domestik akan juga lebih bersaing dibanding Thailand yang akan dikenakan tarif sebesar 36 persen di AS.

    Di sisi lain, Indonesia akan terus meningkatkan kualitas dan daya saing dengan negara-negara BRICS, misalnya Afrika Selatan yang akan dikenakan tarif sebesar 30 persen.

    Kemenperin juga mendorong agar pelaku industri tetap semangat dan tidak kehilangan fokus, karena Pemerintah akan terus mendampingi dan memfasilitasi kebutuhan industri agar dapat terus bersaing, bertransformasi, dan berinovasi dalam kerangka ekonomi berkelanjutan.

    “Kunci kita adalah sinergi dan ketangguhan. Kita tetap buka peluang dialog dengan mitra luar negeri, tapi kita juga perkuat rumah kita sendiri. Pemerintah bersama dunia usaha dan asosiasi akan terus berjalan beriringan menghadapi tantangan ini,” kata Menperin.

    Dikatakan dia, dengan pendekatan yang tenang, cermat, dan berbasis data, Pemerintah meyakini bahwa setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang bagi penguatan struktur industri nasional dan perluasan pengaruh produk domestik di pasar global.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Meski Kena Tarif 32% Trump, Kemenkeu Hitung Pertumbuhan Ekonomi Bisa Capai 5,2%-5,8%

    Meski Kena Tarif 32% Trump, Kemenkeu Hitung Pertumbuhan Ekonomi Bisa Capai 5,2%-5,8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan alias Kemenkeu memperhitungkan pertumbuhan ekonomi bisa tetap mencapai 5,2% hingga 5,8% pada tahun depan, meskipun Indonesia kena tarif Trump 32% mulai 1 Agustus 2025.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengklaim target pertumbuhan ekonomi di rentang 5,2%—5,8%, yang tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, sudah mempertimbangkan perkembangan ketidakpastian global termasuk tarif Trump.

    “Persiapan kita untuk menetapkan range [rentan] mulai dari pertumbuhannya 5,2% sampai 5,8% ini semuanya adalah hasil kombinasi dari risiko yang kita pantau secara global lalu termasuk kita melihat potensi yang kita miliki,” jelas Febrio di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

    Dia mengingatkan bahwa perdagangan global tidak statis. Artinya, jika Indonesia menghadapi kendala dengan satu negara maka pelaku usaha juga akan melakukan penyesuaian.

    Febrio menjelaskan langkah tersebut disebut trade diversion atau pengalihan perdagangan. Dengan demikian, jika satu negara memberikan hambatan maka pelaku usaha akan melihat peluang di negara-negara lain untuk menjadi tambahan tujuan ekspor.

    “Jadi, adjustment [penyesuaian] ini yang nantinya memang untuk resiliensi. Dari sektor-sektor tertentu, pemerintah pasti akan memberikan perhatian dan ini sedang kita siapkan,” ujarnya.

    Di samping itu, Febrio menyatakan tim negosiasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masih akan tetap berupaya menurunkan tarif Trump. Airlangga, sambungnya, sedang di Washington DC untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah AS.

    Dia menjelaskan jika tarif 32% bisa turun maka target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan bisa dimaksimalkan dalam rentang yang sudah ditetapkan.

    “Dengan negosiasi ini kita harapkan ada perbaikan lah, jadi ada beberapa contoh yang bisa kita lihat seperti Vietnam dan sebagainya. Kan juga ada beberapa hasil ya dari negosiasi tersebut,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, mantan peneliti LPEM FEB UI itu menekankan bahwa Indonesia juga punya peluang pertumbuhan yang sumbernya dari dalam negeri. Dia mencontohkan ketahanan tangan, ketahanan energi, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan termasuk investasi hingga hilirisasi.

    Pengumuman Trump soal Tarif Impor RI

    Adapun Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% melalui surat terbuka yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025). Trump juga mengunggah surat terbuka penetapan tarif ke berbagai negara. 

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Untuk Indonesia, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara kedua negara.

    “Harap dipahami bahwa angka 32% jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan Defisit Perdagangan yang kita miliki dengan Negara Anda,” ujar Trump dalam surat tersebut. 

    AS juga setuju untuk terus bekerja sama dengan Indonesia, meskipun memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan Indonesia. Trump mengundang RI untuk berpartisipasi dalam ekonomi Amerika Serikat, sebagai pasar utama dunia saat ini. 

    Kendati demikian, setelah bertahun-tahun, hubungan dagang AS dengan Indonesia dinilai tak adil karena menyebabkan defisit mendalam. 

    “Kami harus menjauh dari defisit perdagangan jangka panjang, dan sangat gigih, yang ditimbulkan oleh tarif Indonesia, dan Non Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan. Sayangnya, hubungan kami jauh dari Timbal Balik,” tuturnya. 

  • Rupiah Perkasa Buntut AS Kenakan Tarif Impor Tinggi ke 14 Negara Asia dan Afrika – Page 3

    Rupiah Perkasa Buntut AS Kenakan Tarif Impor Tinggi ke 14 Negara Asia dan Afrika – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada Selasa, 8 Juli 2025. Rupiah ditutup menguat 34 poin terhadap Dolar AS, setelah sebelumnya sempat melemah 40 poin di ilevel Rp 16.205 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.239.

    “Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 16.200 – Rp 16.250,” ungkap pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

    Rupiah menguat meski di tengah kekhawatiran pasar tentang meningkatnya kemungkinan perang dagang yang meluas, menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang surat perdagangan yang dikirim ke Korea Selatan dan Jepang, yang menetapkan bea atas barang dan produk.

    Ibrahim menyoroti, potensi perang dagang berlanjut setelah Trump mengumumkan tarif 25% untuk semua produk impor asal Korea Selatan dan Jepang yang dikirim mulai 1 Agustus mendatang.

    “Sentimen risiko memburuk saat pasar bersiap menghadapi batas waktu tanggal 9 Juli, ketika Amerika Serikat (AS) diperkirakan secara resmi memberi tahu mitra dagang tentang tarif baru yang berpotensi setinggi 70%, yang menargetkan lebih dari 100 negara,” papar Ibrahim. Trump juga merilis serangkaian surat yang menguraikan tarif perdagangan yang lebih tinggi pada beberapa negara Asia dan Afrika.

    Tarif tinggi ini termasuk 25% pada Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Kazakhstan, bea masuk 30% pada Afrika Selatan, bea masuk 32% pada Indonesia, pungutan 35% pada Bangladesh, dan pungutan 36% pada Thailand. Adapun data ekonomi AS yang kuat memicu taruhan bahwa Federal Reserve tidak akan memangkas suku bunga dalam beberapa bulan mendatang.

    “Ancaman tarif Trump juga memacu beberapa permintaan untuk greenback, di tengah kekhawatiran bahwa pungutan tersebut akan bersifat inflasi bagi ekonomi AS,” tambah Ibrahim.