Xcloud.id

Negara: Bangladesh

  • 14 Desember Diperingati sebagai Hari Apa? Ini Deretan Peringatan Uniknya!

    14 Desember Diperingati sebagai Hari Apa? Ini Deretan Peringatan Uniknya!

    Hari Martir Intelektual di Bangladesh yang diperingati setiap 14 Desember berakar dari tragedi kelam tahun 1971, menjelang berakhirnya Perang Pembebasan Bangladesh. 

    Dikutip merdeka, peristiwa ini tidak terlepas dari sejarah pemisahan India dan Pakistan pada 1947, yang kemudian memicu ketegangan berkepanjangan antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur (Bangladesh saat ini), terutama akibat diskriminasi bahasa, budaya, dan ketimpangan ekonomi terhadap masyarakat Bengali.

    Konflik mencapai puncaknya pada 1971 ketika Partai Liga Awami dari Pakistan Timur memenangkan pemilu, namun kekuasaan ditolak oleh elit Pakistan Barat. Kekerasan pun pecah dan berujung pada perang kemerdekaan. 

    Menjelang kekalahan, pada 14 Desember 1971, tentara Pakistan Barat menculik, menyiksa, dan membunuh lebih dari seribu intelektual Bengali, termasuk guru, dokter, jurnalis, ilmuwan, dan profesional lainnya dalam upaya melumpuhkan masa depan bangsa yang sedang lahir.

    Dua hari setelah tragedi tersebut, pasukan Pakistan menyerah dan Bangladesh resmi berdiri sebagai negara merdeka.

    Untuk mengenang pengorbanan para cendekiawan itu, Bangladesh menetapkan 14 Desember sebagai Hari Martir Intelektual.

    Peringatan ini bertujuan menegaskan bahwa perjuangan bangsa tidak hanya dilakukan melalui senjata, tetapi juga melalui pemikiran kritis dan kontribusi intelektual yang mendorong perubahan sosial, serta menjadi pengingat agar masyarakat Bangladesh, terutama generasi muda, tidak melupakan sejarah dan terus melanjutkan semangat perjuangan para pendiri bangsa.

  • James Riady Bicara soal Tantangan Ekonomi & Geopolitik 2026

    James Riady Bicara soal Tantangan Ekonomi & Geopolitik 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang akhir 2025, kondisi ekonomi dan geopolitik global masih tidak menentu. Tantangan tersebut diprediksi masih berlangsung pada 2026.

    Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Luar Negeri James Riady menyampaikan kondisi global pada akhir tahun ini menampilkan wajah yang sulit dan tidak menentu. Secara geopolitik, dunia memasuki era yang paling tidak terduga dalam beberapa dekade.

    “Ada tiga indikasinya, yakni kompetisi negara besar semakin tajam, aliansi global yang bergeser, dan konflik yang sebelumnya regional kini berpotensi meluas,” paparnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

    Hal itu disampaikannya dalam acara Kadin Friday Breakfast, Pertemuan Penutup Tahun di Hotel Aryadutta, Jakarta, Jumat (12/12/2025). Hadir pada kesempatan itu, para pimpinan dan anggota Kadin pusat dan daerah.

    James Riady melanjutkan, lembaga-lembaga dunia — IMF, World Bank, ECB, OECD — menggambarkan ekonomi global sebagai melambat, terfragmentasi, dan sedang mengalami transformasi besar.

    Ada empat indikasi, yakni perdagangan dunia yang melemah, rantai pasok yang direstrukturisasi demi keamanan, utang publik di banyak negara berada pada titik tertinggi, dan perlombaan teknologi bergerak lebih cepat daripada kemampuan regulasi yang terseok-seok mengikutinya.

    Secara finansial, kerentanan baru muncul. Banyak aset berada di posisi rentan karena valuasinya telah naik terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sensitif terhadap kenaikan suku bunga, perlambatan ekonomi, atau koreksi pasar global.

    Sistem perbankan di beberapa negara belum pulih sepenuhnya karena masih membawa tekanan dari kredit bermasalah, kerugian portofolio akibat suku bunga tinggi, dan lemahnya kepercayaan pasar, sehingga guncangan kecil pun dapat memperbesar risiko instabilitas keuangan.

    Selain itu, era suku bunga “lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama” menjadi tekanan nyata bagi dunia usaha menjelang 2026. Kendati demikian, ada angin segar dari pemangkasan suku bunga Federal Reserve baru-baru ini.

    Secara sosial, Chairman Lippo Group Group itu menjelaskan soal potensi polarisasi yang meningkat. Tahun 2026 akan menjadi tahun pemilu di negara-negara kunci, mulai dari pemilu sela di Amerika Serikat, pemilu umum di Brasil, pemilu nasional di Bangladesh, hingga pemilu penting di beberapa negara Eropa. Semuanya dapat membawa dampak besar bagi pasar dan stabilitas global.

    Jika disatukan semuanya, 2026 berisiko menjadi tahun di mana banyak hal dapat berjalan salah arah. Pertama, perlambatan ekonomi global yang lebih tajam. Kedua, proteksionisme dan pembatasan ekspor yang meningkat. Ketiga, ketidakstabilan energi. keempat, konflik berkepanjangan dengan dampak ekonomi besar. Kelima, disrupsi teknologi yang melampaui kemampuan adaptasi.

    “Inilah realitas dunia yang sedang kita hadapi,” papar James.

    EKONOMI INDONESIA

    Namun, kata James, betapa unik dan kuatnya posisi Indonesia dibanding banyak negara lain. Kondisi inilalah yang sering dilupakan banyak orang. Pertama, transisi politik Indonesia berjalan stabil. Dunia luar melihat politik di Indonesia menunjukkan kesinambungan, kejelasan, dan prediktabilitas, sesuatu yang semakin langka hari ini.

    Kedua, fundamental makro ekonomi tetap solid. Inflasi terkendali, disiplin fiskal terjaga, konsumsi domestik kuat, komposisi demografi yang didominasi usia produktif, dan nilai tukar relatif tangguh dibanding banyak emerging market lainnya.

    Ketiga, Indonesia sedang menjalani dekade infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. Indonesia membangun pelabuhan, jalan, kawasan industri, energi, logistik, ibu kota baru. Semuanya meningkatkan daya saing negara secara nyata.

    Keempat, fokus Presiden pada ketahanan pangan, hilirisasi, kesehatan, pertahanan, dan pembangunan jembatan-seribu-jembatan memberikan arah nasional yang jelas.

    Kelima, Indonesia memiliki kombinasi langka, yakni stabilitas politik, kekuatan demografi, sumber daya alam, percepatan digital, dan basis manufaktur yang terus tumbuh. Dalam dunia yang terfragmentasi, Indonesia justru semakin menarik.

    “Kita harus realistis, namun tetap optimistis memasuki tahun 2026. Kita harus jujur, 2026 tidak akan menjadi tahun yang mudah bagi ekonomi global. Akan ada badai dan sebagian sudah terlihat, sebagian masih muncul di balik horizon. Namun, Indonesia tidak memasuki tahun itu dengan tangan kosong. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan modal yang cukup,” jelas James.

    Program pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto sudah mulai menunjukkan dampak positif. Kadin sebagai mitra pemerintah mendukung penuh program pemerintah. Ini semua memberi alasan kuat untuk optimis.

    Meskipun dunia penuh ketidakpastian, Indonesia memiliki pengusaha yang tetap membangun, perusahaan yang terus berinvestasi, inovator yang terus mencipta, dan para pemimpin yang tidak mudah patah oleh berita-berita buruk.

    “Jika 2025 adalah tahun penyesuaian dan transisi, maka 2026 bisa menjadi tahun antisipasi dan tahun keberanian,” pungkas James.

    Dia mengimbau para pelaku bisnis untuk menyambut ketidakpastian dengan persiapan. Semua pihak perlu menggemakan narasi ketangguhan Indonesia, bukan narasi kemunduran.

  • Tentara Myanmar Mengebom RS di Rakhine, 31 Orang Tewas

    Tentara Myanmar Mengebom RS di Rakhine, 31 Orang Tewas

    Kami kembali menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Dunia Hari Ini edisi Jumat, 12 Desember 2025, diawali dengan berita dari Myanmar.

    Serangan Militer Myanmar ke Rumah sakit

    Menurut kesaksian dua pekerja bantuan kepada kantor berita AFP, sebuah jet tempur militer Myanmar mengebom rumah sakit umum Mrauk-U di negara bagian Rakhine barat, yang berbatasan dengan Bangladesh.

    Seorang saksi dan kelompok pemberontak di daerah itu juga melaporkan serangan tersebut kepada Reuters.

    Seorang juru bicara Tentara Arakan (AA), yang sedang memerangi junta yang berkuasa di daerah itu, mengatakan rumah sakit tersebut “hancur total” dan menewaskan setidaknya 31 orang.

    “Jumlah korban yang tinggi terjadi karena rumah sakit terkena serangan langsung,” kata Khine Thu Kha.

    Seorang juru bicara junta militer Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

    Pemilik klub malam yang terbakar di Goa ditahan

    Dua bersaudara telah ditahan di Thailand setelah kebakaran klub malam di Goa yang menewaskan 25 orang.

    Menteri Utama Goa menyebut keduanya adalah pemilik klub malam Birch by Romeo Lane di Arpora.

    “Kami telah menahan mereka hari ini di Thailand. Kami akan membawa mereka ke Goa dalam waktu singkat,” kata Menteri Utama Goa Pramod Sawant kepada wartawan di ibu kota negara bagian Panaji.

    Tapi di pengadilan, pengacara mereka mengatakan Saurabh dan Gaurav Luthra sedang dalam perjalanan bisnis di Thailand, dan mengatakan mereka bukan pemilik klub malam tersebut, melainkan hanya pemegang izing.

    Tersangka pembunuh Charlie Kirk menghadiri sidang

    Pengacara Tyler Robinson, pria yang dituduh membunuh aktivis konservatif Amerika Serikat, Charlie Kirk, berupaya membatasi akses media untuk memastikan persidangan yang adil.

    Robinson tampil perdana secara langsung di pengadilan, hari Kamis kemarin.

    Pria berusia 22 tahun itu, mengenakan kemeja dan dasi, duduk di sebelah pengacaranya di ruang sidang, sekitar enam kilometer dari tempat Kirk, 31 tahun, ditembak mati pada 10 September lalu.

    Robinson dituduh menembakkan satu peluru yang menewaskan Kirk selama acara Turning Point USA di kampus Utah Valley University di Orem, sekitar 65 kilometer dari Salt Lake City, saat Kirk berdebat dengan mahasiswa.

    Sejak Robinson pertama muncul di pengadilan melalui tautan video pada 27 Oktober, hakim mengambil keputusan untuk melindungi asas praduga tak bersalah dengan mengizinkannya hadir di pengadilan dengan pakaian biasa tetapi harus diikat secara fisik.

    Masakan Italia ditetapkan sebagai Warisan Dunia

    UNESCO, lembaga kebudayaan PBB, memasukkan masakan Italia sebagai bagian dari warisan budaya dunia.

    Makanan Italia sudah dicintai di seluruh dunia karena rasanya yang lezat, tetapi UNESCO kini menambahkan ritual seputar persiapan dan konsumsi makanan Italia ke dalam daftar praktik dan ekspresi tradisional dunia.

    Ini adalah penghargaan yang dirayakan bersamaan dengan daftar Situs Warisan Dunia UNESCO yang lebih terkenal, di mana Italia terwakili dengan baik dengan lokasi-lokasi seperti Koloseum dan kota kuno Pompeii.

    Penghargaan tersebut tidak menyebutkan hidangan, resep, atau spesialisasi regional tertentu, tetapi menyoroti pentingnya budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Italia pada ritual memasak dan makan.

    Beberapa tradisi tersebut termasuk makan siang keluarga di hari Minggu, tradisi nenek mengajari cucu cara melipat adonan tortellini dengan benar, bahkan kegiatan berkumpul untuk berbagi makanan.

  • Enam WNA Bangladesh Divonis Satu Bulan Penjara karena Pelanggaran Keimigrasian di Surabaya

    Enam WNA Bangladesh Divonis Satu Bulan Penjara karena Pelanggaran Keimigrasian di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Majelis hakim yang diketuai Mochamad Arif Satiyo Widodo menjatuhkan hukuman satu bulan penjara kepada enam WNA Bangladesh dalam sidang pidana singkat di Surabaya.

    Para terdakwa tersebut adalah Mohammad Yusuf, Sajedur Rahman, MD Murad, MD Naeem, MD Wahidnur, dan MD Sakim Hossen. Mereka dinyatakan bersalah melanggar keimigrasian karena berada di Indonesia tanpa dokumen perjalanan maupun izin tinggal, sebagaimana diatur dalam pasal 116 jo pasal 71 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

    Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Galih Riana Putra Intara membacakan dakwaan, kemudian langsung masuk ke tahap pemeriksaan saksi dan terdakwa sesuai tata urutan sidang pidana singkat.

    Setelah pemeriksaan, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan. JPU Galih meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman dua bulan penjara karena para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana pasal yang didakwakan.

    Namun, majelis hakim memutuskan hukuman lebih ringan, yakni satu bulan penjara. Baik para terdakwa maupun JPU Galih langsung menerima putusan tersebut. “Terima putusan,” kata JPU Galih.

    Setelah sidang, JPU Galih menjelaskan bahwa tuntutan dua bulan sudah disesuaikan dengan ancaman maksimal pasal 116 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang hanya tiga bulan kurungan.

    “Kami ajukan tuntutan 2 bulan karena ancaman hukuman maksimalnya hanya 3 bulan kurungan, sesuai pasal 116 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” tegasnya.

    Dalam dakwaan dipaparkan, perkara ini berawal dari laporan Satpol PP Kecamatan Sawahan mengenai keberadaan enam WNA Bangladesh yang menginap di Masjid At Thoiriyah tanpa dokumen identitas maupun bekal yang memadai.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, saksi Achmad Waqot bersama tim dari Kantor Kesbangpol Kota Surabaya melakukan pengamanan dan membawa para WNA tersebut ke UPTD Lingkungan Pondok Sosial Surabaya.

    Tim Kesbangpol kemudian berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saksi Caesar Ardian Oktawa bersama tim intelijen imigrasi meminta para WNA menunjukkan paspor, visa, atau izin tinggal, namun tidak satu pun yang dapat menunjukkan dokumen perjalanan asli.

    Dalam pemeriksaan terungkap bahwa mereka tidak memiliki dokumen resmi, mengaku meninggalkan dokumennya di Malaysia, dan masuk ke Indonesia melalui jalur laut serta darat secara ilegal.

    Selain itu, selama berada di Indonesia, mereka tidak bisa memberikan keterangan identitas sebagaimana diwajibkan, tidak melaporkan kewarganegaraan atau perubahan lain kepada kantor imigrasi, serta tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan saat diminta pejabat imigrasi. Temuan tersebut menguatkan dakwaan bahwa Yusuf dan lima rekannya melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku. [uci/ian]

  • Uni Eropa Perkuat Sanksi dan Deportasi Demi Batasi Migrasi

    Uni Eropa Perkuat Sanksi dan Deportasi Demi Batasi Migrasi

    Brussels –

    Jika merujuk kepada strategi keamanan terbaru Amerika Serikat (AS), yang mengkritik kebijakan migrasi Eropa mengarah pada “penghapusan peradaban,” hal yang mungkin terpikirkan adalah Uni Eropa (UE) sedang membuka lebar pintu perbatasan.

    Faktanya, keberadaan imigran ilegal terus menurun. Terlebih, Uni Eropa baru saja memperbarui kebijakan migrasi menjadi yang paling ketat sepanjang sejarah. Tujuannya, antara lain, untuk memudahkan negara-negara anggota menahan dan mendeportasi para pencari suaka yang ditolak.

    Menteri Imigrasi Denmark Rasmus Stoklund mengatakan bahwa langkah tersebut adalah reformasi baru untuk memperbaiki sistem yang “disfungsional” dan memulihkan “kontrol” negara.

    Namun, langkah ini menuai protes dari organisasi hak asasi manusia (HAM). Amnesty Internasional menuduh bahwa keputusan tersebut serupa dengan, “penangkapan masal, penahanan, dan deportasi yang mengerikan, serta tidak manusiawi di Amerika Serikat.”

    Rencana kirim imigran ke pusat detensi luar negeri

    Pada Senin (08/12), para menteri dalam negeri Uni Eropa mendukung serangkaian reformasi yang mencakup pengesahan hukum atas gagasan yang disebut “pusat pemulangan.” Hal itu bisa berarti pusat penahanan di luar Uni Eropa, tempat para migran dikirim untuk memproses permohonan suaka atau bahkan sebagai bagian dari tiket sekali jalan keluar dari Eropa.

    Namun, revisi aturan ini masih harus dinegosiasikan dengan Parlemen Eropa. Aturan tersebut memungkinkan negara anggota Uni Eropa membuat kesepakatan dengan negara di luar blok dan mengirim migran ke sana, meskipun mereka tidak memiliki keterkaitan dengan negara tersebut.

    Denmark mulai mempertimbangkan cara untuk mengirim migran ke Rwanda pada 2021, tapi negara anggota Uni Eropa pertama yang mencoba menerapkannya secara nyata adalah Italia.

    Pemerintahan sayap kanan di Roma telah mendirikan pusat penanganan migran di negara tetangga non-Uni Eropa, Albania, tahun 2024, tetapi pusat penanganan tersebut menghadapi tantangan hukum dan akhirnya ditangguhkan.

    Namun, pengamat kebijakan migrasi Helena Hahn mengatakan bahwa “masih belum jelas” bagaimana bentuk pusat pemulangan di luar model Italia dan terutama, negara-negara non-UE mana yang bersedia menampung migran yang ditujukan ke Eropa.

    Pengabaian tanggung jawab?

    Lembaga HAM dan Think Tank seperti Human Rights Watch dan Oxfam, mengecam Uni Eropa karena dianggap “mengabaikan tanggung jawab” karena mencoba mendelegasikan proses suaka.

    “Uni Eropa berusaha semakin mendorong tanggung jawabnya kepada negara-negara yang sudah menampung mayoritas pengungsi dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas,” kata koalisi masyarakat sipil, pada tahun 2024.

    Pernyataan mereka menegaskan bahwa janji Uni Eropa untuk menegakkan hak-hak migran hanyalah “omong kosong.”

    Menteri Imigrasi Denmark Rasmus Stoklund menolak tuduhan tersebut. “Jika kami mengirim seseorang ke pusat pemulangan, kami akan bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi mereka,” ujarnya kepada wartawan setelah pertemuan di Brussels.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Percepat deportasi dengan mendeklarasikan negara ‘aman’

    Negara anggota Uni Eropa juga mendukung proposal rancangan untuk mempercepat deportasi, yang menetapkan hukuman lebih berat bagi para migran yang mengabaikan perintah pengusiran. Dukungan terhadap aturan-aturan ini adalah tindak lanjut dari kesepakatan Uni Eropa dalam rencana untuk mengurangi kerjasama dengan negara-negara yang gagal diajak kerjasama dalam mendukung kebijakan deportasi.

    Para menteri dari negara-negara Uni Eropa juga memberi lampu hijau untuk daftar negara-negara yang dianggap “aman”. Kelompok tersebut adalah negara yang bisa mempercepat pengambilan keputusan untuk menolak izin tinggal bagi mereka yang kecil kemungkinannya untuk mendapat suaka.

    Contohnya, hanya 4% pencari suaka asal Bangladesh yang diterima di Uni Eropa tahun 2024. Bangladesh adalah negara teratas dalam daftar negara yang dianggap “aman” oleh Belgia. Negara-negara lain yang masuk daftar tersebut adalah India, Kolombia, Mesir, Maroko, dan Tunisia.

    Para menteri Uni Eropa sepakat bahwa negara-negara yang menjadi kandidat untuk tergabung di persekutuan seperti Montenegro, Moldova, atau Serbia perlu diberi status aman kecuali saat berada dalam situasi konflik atau pembatasan terhadap hak asasi manusia.

    Tampung para migran atau bayar denda

    Menurut Helena Hahn, Uni Eropa telah menyepakati satu rencana yang sedikit bertentangan dengan tren menuju pembatasan yang lebih ketat.

    Hal yang mereka sebut sebagai “pengumpulan solidaritas” akan membuat negara-negara anggota Uni Eropa di Eropa Utara dan Timur berada dalam posisi menerima lebih banyak migran dari negara-negara Selatan atau turut menyumbang dana untuk mendukung negara-negara seperti Cyprus, Spanyol, Italia, atau Yunani.

    Bagi Hahn, hal tersebut adalah “mekanisme untuk mengorganisir dan mengoordinasikan pembagian tanggung jawab terhadap para pencari suaka di antara negara-negara anggota.” Hal tersebut, menurutnya, dianggap sebagai “langkah besar.”

    “Pertanyaan-pertanyaan seputar relokasi, kuota, dan distribusi pencari suaka di seluruh Eropa dengan cara yang adil sudah selalu menjadi pembicaraan politis yang paling sensitif, yang menghambat implementasi sistem pencarian suaka di Eropa,” ucap Hahn.

    Penentuan soal negara-negara mana yang akan membayar, masih dibicarakan. Akan tetapi, Hungaria, salah satu anggota negara Uni Eropa telah menolak kewajiban denda. Hal ini bisa memunculkan sengketa hukum antara Brussels dan Budapest.

    Rasa khawatir masyarakat dan dinamika kelompok sayap kanan

    Semakin banyak warga Uni Eropa menganggap keberadaan para imigran sebagai masalah besar. Sebuah survei di awal tahun 2025 menunjukkan isu imigran menempati peringkat kedua setelah perang Rusia di Ukraina dalam daftar tantangan terbesar yang dihadapi Uni Eropa. Itu semua berada di atas kekhawatiran warga atas biaya hidup, perubahan iklim, keamanan, dan pertahanan.

    Partai-partai sayap kanan yang menekankan pesan anti-imigran semakin populer di banyak negara Uni Eropa, sementara kekuatan politik sentris berusaha merebut kembali dukungan suara.

    “Kami melihat agenda imigrasi yang sangat restriktif,” kata Helena Hahn kepada DW. Dia juga mencatat semakin banyak negara berupaya merumuskan “solusi inovatif” untuk mencegah, menahan, dan mendeportasi imigran.

    “Namun, sejauh ini hasilnya sangat sedikit,” paparnya. “Jadi, menurut saya, hal itu juga menunjukkan kelayakan politik dari beberapa gagasan yang tampaknya menyiratkan bahwa akan sangat mudah untuk memindahkan orang dari tempat A ke tempat B, tanpa memperhatikan pertimbangan politik, diplomatik, atau praktis apa pun.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Aurelia Rumengan

    Editor: Muhammad Hanafi

    Tonton juga video “Trump soal Uni Eropa Denda X: Itu Bukan Hal yang Benar!”

    (nvc/nvc)

  • UMKM Binaan BCA Bidik Potensi Ekspor Rp 110,9 Miliar

    UMKM Binaan BCA Bidik Potensi Ekspor Rp 110,9 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berhasil membuka peluang jejaring bisnis ke 33 negara tujuan, dengan nilai potensi ekspor menyentuh Rp 110,9 miliar.

    BCA telah mengajak 19 UMKM binaan Bakti BCA (UMKM Bakti BCA) berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 pada Oktober lalu. Dari lima hari pelaksanaan TEI 2025 (15-19 Oktober), telah terjadi 185 business matching yang melibatkan sejumlah UMKM binaan BCA.

    Kemudian juga berhasil membuka peluang potensi ekspor sebesar Rp 110,9 miliar, diantaranya dengan negara India, Malaysia, Australia, Bangladesh, dan Singapura.

    Adapun Singapura merupakan negara-negara dengan minat tertinggi terhadap produk Indonesia dari UMKM binaan Bakti BCA. Dari sisi komoditas, kopi, coklat, dan rempah-rempah menjadi produk yang paling diminati.

    Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih, mengutarakan rasa syukur dan bangga terhadap potensi besar yang dimiliki UMKM Indonesia. John mengatakan.

    “Kami percaya bahwa UMKM di tanah air berpotensi besar untuk bersaing di pasar global. Melalui program BCA UMKM Go Export danpartisipasi di ajang tahunan berskala besar seperti Trade Expo Indonesia 2025,” kata John Kosasih dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Ia bersyukur dapat mendampingi para pelaku usaha Tanah Air dalam menjajaki peluang ekspor yang nyata. BCA percaya bahwa kolaborasi dan pendampingan yang tepat adalah kunci untuk membuka pintu dunia bagi UMKM Indonesia.

    Berhasil Peroleh Kesepakatan Perdagangan

    Selain itu, kata John, sejumlah UMKM binaan BCA juga berhasil memperoleh kesepakatan perdagangan (Memorandum of Understanding/MoU) dengan sejumlah negara, dan mencatatkan total nilai ekspor hingga lebih dari Rp 12,4 miliar.

    Para UMKM yang sukses mengantongi perjanjian ekspor tersebut mengusung produk edamame, bawang, gula kelapa, kopi, hingga rempah-rempah.

    “Adapun tujuan ekspornya yaitu Jerman, Belanda, Rusia, Hong Kong, dan Malaysia,” ujarnya.

  • Bea Cukai Buka Opsi Baju Ilegal Disalurkan ke Korban Banjir Sumatera

    Bea Cukai Buka Opsi Baju Ilegal Disalurkan ke Korban Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka opsi pemanfaatan pakaian impor ilegal hasil penindakan untuk disalurkan kepada para korban bencana di Sumatera.

    “Ada (opsi untuk korban bencana). Coba nanti kita tergantung pemerintah mau arahkan ke mana,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, di kantor pusat DJBC Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Penindakan tersebut berasal dari temuan tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, pada Rabu (10/12/2025). Dua kontainer berisi garmen ilegal dan satu kontainer memuat mesin rokok yang diangkut kapal KM Indah Costa dari Pelabuhan Kijang.

    Selain itu, pada Rabu (3/12/2025), petugas juga mengamankan dua truk bermuatan ballpress di ruas Tol Palembang-Lampung. Kendaraan itu mengangkut pakaian baru berbentuk ballpress berlabel made in Tiongkok dan made in Bangladesh.

    Nirwala menjelaskan bahwa sesuai ketentuan, barang hasil penindakan akan menjadi barang milik negara (BMN). Terdapat tiga opsi penanganan barang tersebut, yakni dimusnahkan, dihibahkan untuk tujuan tertentu, atau dilelang.

    “Tinggal nanti pemerintah memutuskan (opsi) yang mana. Nanti dari teman-teman dari Dirjen Kekayaan Negara yang akan memutuskan mau ditujukan ke mana,” imbuh dia.

    Ia menambahkan, apabila pakaian impor ilegal dalam bentuk ballpress itu dianggap merusak industri, semestinya barang dimusnahkan. Namun, barang tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, termasuk bantuan bencana.

    “Jadi kalau barang melanggar, tentunya akan menjadi barang milik negara. Itu bisa dimusnahkan atau untuk tujuan lain. Siapa tahu saudara-saudara kita, ya kan bisa dimanfaatkan dan digunakan. Sementara yang di Aceh kan membutuhkan,” tandasnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama, menuturkan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu mencacah barang impor ilegal tersebut, termasuk untuk menghitung potensi kerugian negara. Ia menambahkan bahwa barang bukti akan dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap.

    “Apakah itu nanti di-recycle ataupun dimusnahkan di tempat pembakaran ataupun di pabrik. Kita biasa menggunakan pabrik-pabrik semen untuk menggunakan pabrik semen sebagai tempat pemusnahan,” pungkas Djaka

  • Junta Myanmar Gempur Rumah Sakit di Rakhine, 31 Orang Tewas

    Junta Myanmar Gempur Rumah Sakit di Rakhine, 31 Orang Tewas

    Naypyitaw –

    Serangan udara junta militer Myanmar menghantam sebuah rumah sakit di wilayah Rakhine. Nahas, lebih dari 30 orang tewas akibat serangan mematikan tersebut.

    Serangan itu terjadi saat junta Myanmar semakin gencar melancarkan serangan menjelang pemilu yang dimulai bulan ini.

    Laporan pemantau konflik menyebut junta meningkatkan serangan udara dari tahun ke tahun sejak dimulainya perang sipil Myanmar, setelah militer merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021 yang mengakhiri pemerintahan sipil demokratis di negara tersebut.

    Junta Myanmar telah menetapkan pemilu dimulai 28 Desember mendatang, dengan menggembar-gemborkan pemungutan suara sebagai jalan keluar dari pertempuran. Namun, kelompok pemberontak bertekad untuk menghalangi pemungutan suara di wilayah yang mereka kuasai.

    Junta militer Myanmar, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025), melancarkan serangan udara terbaru dengan mengebom rumah sakit umum Mrauk-U di negara bagian Rakhine sebelah barat, yang berbatasan dengan Bangladesh, pada Rabu (10/12) malam.

    “Situasinya sangat mengerikan,” kata seorang pekerja bantuan di lokasi serangan, Wai Hun Aung.

    “Untuk saat ini, kami dapat memastikan ada 31 korban tewas dan kami memperkirakan akan ada lebih banyak korban tewas,” sebutnya.

    “Selain itu, ada 68 orang mengalami luka-luka dan jumlah akan terus bertambah,” imbuh Wai dalam keterangannya.

    Setidaknya 20 jenazah yang terbungkus kain tergeletak di atas tanah di luar rumah sakit setempat semalam.

    Sejauh ini, belum ada tanggapan langsung dari junta Myanmar atas laporan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Pemerintah Buka Opsi Sumbangkan Baju Thrifting Ilegal ke Korban Bencana

    Pemerintah Buka Opsi Sumbangkan Baju Thrifting Ilegal ke Korban Bencana

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membuka opsi untuk memberikan barang sitaan produk garmen (pakaian) bermuatan ballpress kepada korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

    “Ada opsi (barang sitaan untuk korban bencana). Coba nanti kita tergantung pemerintah mau arahkan ke mana. Setelah menjadi milik negara, itu terserah pemerintah (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara),” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto di kantornya, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2025).

    Sebagai informasi, barang sitaan Bea Cukai dapat dimusnahkan atau menjadi barang milik negara (BMN) untuk kemudian dilelang hingga menjadi hibah untuk kepentingan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan.

    Nirwala menyebut pihaknya akan mempertimbangkan apakah barang sitaan berupa produk garmen itu bakal disalurkan untuk korban terdampak bencana atau tidak.

    “Siapa tahu saudara-saudara kita ya kan, bisa dimanfaatkan dan digunakan (seperti) di Aceh kan membutuhkan. Enggak (dijual), justru karena ditangkap supaya salah satunya tidak merusak pasar dalam negeri,” ucap Nirwala.

    Sebagai informasi, pada Rabu (3/12) Bea Cukai mengamankan dua truk yang membawa ballpress diduga pakaian ilegal dari Jambi menuju Jakarta. Dua truk masing-masing dengan nomor polisi BM 8746 AU dan BM 8476 AU sedang berhenti di rest area KM 116 Tol Palembang-Lampung.

    Penindakan terhadap dua truk bermuatan garmen berawal dari informasi masyarakat yang diterima Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti bersama personel BAIS TNI dan berkoordinasi dengan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar).

    Dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan, kedua truk mengangkut berbagai pakaian jadi baru yang dikemas dalam bentuk ballpress merek dengan label negara asal seperti ‘made in Tiongkok’ dan ‘made in Bangladesh’.

    “Perdagangan ilegal seperti ini merugikan negara dan berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat di sektor usaha garmen. Penindakan adalah kunci untuk memutus pergerakannya,” ucap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.

    Dalam keterangan yang diberikan, kedua sopir yang mengangkut barang ilegal tersebut mengaku hanya menjalankan perintah untuk membawa truk dari Suban, Jambi, menuju Jakarta. Selain itu, berdasarkan keterangan pada surat jalan yang dibawa oleh sopir tersebut ditemukan bahwa barang berasal dari Medan.

    “Atas penindakan ini, Bea Cukai memastikan proses penelitian dan penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Penindakan bukan hanya menyasar pengangkut, tetapi juga pemilik barang dan pihak yang terlibat dalam rantai distribusi,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, 2 kontainer berisi produk garmen ilegal juga diamankan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada Rabu (10/12). Kontainer tersebut diangkut oleh KM Indah Costa dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau yang diduga kuat ex-impor ilegal karena tidak sesuai dengan pemberitahuan yang tertulis “barang campuran dan sajadah”.

    Lihat juga Video: Menteri UMKM Cari Jalan Tengah untuk Produk Lokal-Pedagang Thrifting

    (aid/fdl)

  • Bea Cukai Sita 3 Kontainer dan 2 Truk Bermuatan Garmen Ilegal dan Mesin Rokok

    Bea Cukai Sita 3 Kontainer dan 2 Truk Bermuatan Garmen Ilegal dan Mesin Rokok

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menggagalkan upaya penyelundupan produk garmen ilegal dan mesin rokok dalam dua operasi penindakan terpisah pada awal Desember 2025.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyampaikan pihaknya mengamankan total lima unit angkutan yang terdiri atas tiga kontainer dari jalur laut dan dua truk dari jalur darat. Penindakan ini dilakukan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta dan ruas Tol Palembang-Lampung.

    “Ini adalah hasil tangkapan awal Desember, mulai minggu lalu sampai tadi malam [10/12/2025]. Kami mengamankan kiriman dari Tanjung Pinang berisi balpress [pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk karung] dan mesin rokok, serta tangkapan darat di Lampung,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (11/12/2025).

    Lebih rinci, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan penindakan di Pelabuhan Sunda Kelapa dilakukan pada Rabu (10/12/2025) terhadap KM Indah Kosta yang bertolak dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau.

    Berdasarkan pemeriksaan manifes, kapal tersebut mengangkut 44 kontainer, dengan 13 di antaranya bermuatan barang. Petugas menemukan ketidaksesuaian pada pemberitahuan pabean di tiga kontainer yang dicurigai.

    “Dalam manifes tertulis barang campuran dan sajadah. Namun, setelah pemeriksaan fisik di Gudang Penerima wilayah Muara Karang, dua kontainer berisi pakaian jadi ilegal dan satu kontainer berisi mesin,” kata Nirwala pada kesempatan yang sama.

    Sementara itu, untuk penindakan jalur darat, Bea Cukai mencegat dua truk bermuatan garmen di Rest Area KM 116 Tol Palembang-Lampung pada Rabu (3/12/2025).

    Nirwala memaparkan, penindakan bermula dari informasi intelijen mengenai pergerakan truk dari Jambi menuju Jakarta.

    Tim gabungan Bea Cukai dan BAIS TNI kemudian mengamankan dua truk. Muatan truk tersebut berisi pakaian jadi kondisi baru yang dikemas dalam bentuk balpres dengan label Made in China dan Made in Bangladesh.

    “Kedua sopir pengangkut barang mengaku hanya menjalankan perintah untuk membawa truk dari Suban, Jambi menuju Jakarta. Keduanya menerima truk dalam keadaan kondisi sudah terisi penuh dengan muatan dan dilengkapi surat jalan,” ujarnya.

    Nirwala menjelaskan modus seperti itu sudah berulang kali ditemukan, yang kerap memanfaatkan jalur lintas Sumatra. Saat ini, sambungnya, seluruh barang bukti dan kendaraan telah diamankan di Kantor Pusat DJBC untuk penyidikan lebih lanjut.

    Dia pun mengakhiri pernyataannya dengan tegaskan bahwa penyelidikan tidak akan berhenti pada pengangkut, melainkan akan menelusuri pemilik barang hingga rantai distribusinya guna mencegah kerugian negara dan persaingan usaha tidak sehat.