Negara: Bahrain

  • Menlu Sugiono Serahkan Surat dan Permintaan Maaf Prabowo Subianto ke Pemerintah China

    Menlu Sugiono Serahkan Surat dan Permintaan Maaf Prabowo Subianto ke Pemerintah China

    JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menyerahkan surat dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah China yang diwakili Menlu Wang Yi.

    “Saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena Presiden Prabowo Subianto tidak bisa menghadiri KTT SCO dan saya juga ingin menyerahkan surat dari Presiden,” kata Menlu Sugiono kepada Menlu Wang Yi di Tianjin Guest House, kota Tianjin, China pada Minggu (31/8) malam.

    Pertemuan itu berlangsung setelah Menlu Sugiono menghadiri jamuan makan malam yang diadakan Presiden Xi Jinping untuk para kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin organisasi internasional maupun menteri luar negeri menjelang pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO).

    Menlu Wang Yi kemudian menerima surat tersebut kemudian keduanya melakukan pertemuan tertutup. Ikut mendampingi Menlu Sugiono dalam pertemuan itu adalah Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun.

    Kehadiran Menlu Sugiono menggantikan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya terjadwal menghadiri forum itu, tapi pada Sabtu (30/8) malam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo menunda kunjungan ke China karena ingin terus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.

    Prasetyo mengungkapkan bahwa keputusan Presiden ini diambil dengan penuh kehati-hatian, serta tetap menjunjung tinggi hubungan baik dengan pemerintah China.

    Sebelumnya Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (22/8) mengumumkan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT SCO di China bersama dengan 22 pemimpin negara lainnya termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan pemimpin lainnya.

    Selain itu, Presiden Prabowo rencananya juga akan menghadiri parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025, tapi rencana tersebut juga kemungkinan dibatalkan.

    China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organization (SCO) periode 2024-2025.

    SCO beranggotakan China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan sebagai negara awal. Setelah itu, India serta Pakistan bergabung pada 2017, Iran pada 2023 dan Belarus pada 2024 sehingga total ada 10 negara anggota.

    Selain memiliki 10 anggota tetap, SCO juga memiliki dua negara pemantau, yaitu Mongolia dan Afghanistan. Masih ada juga 14 mitra dialog yaitu Sri Lanka, Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Myanmar, Maladewa, dan Uni Emirat Arab.

    Namun dalam KTT SCO 2025 di Tianjin, China juga mengundang pemimpin negara dan pemerintahan yang bukan anggota tetap, pemantau maupun mitra dialog yaitu dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

    Recananya, Presiden Xi akan memimpin pertemuan “SCO Plus” yang akan dihadiri seluruh kepala negara dan pemerintahan, termasuk dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

    Tema SCO tahun ini adalah “Tahun Pembangunan Berkelanjutan SCO”. Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan konektivitas.

  • Israel Akan Caplok Tepi Barat Jika Prancis Cs Akui Negara Palestina

    Israel Akan Caplok Tepi Barat Jika Prancis Cs Akui Negara Palestina

    Tepi Barat

    Pemerintah Israel sedang mengkaji aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat. Langkah itu disebut sebagai kemungkinan respons pemerintah Israel atas pengakuan resmi yang diberikan Prancis dan beberapa negara Barat lainnya terhadap negara Palestina.

    Pertimbangan otoritas Tel Aviv untuk pencaplokan Tepi Barat itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh tiga pejabat Israel, yang enggan disebut namanya. Disebutkan juga bahwa gagasan tersebut dibahas lebih lanjut oleh otoritas Israel pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    Israel yang menghadapi kritikan internasional yang semakin meningkat atas perang Gaza, marah dengan janji-janji Prancis, Inggris, Kanada dan Australia untuk secara resmi mengakui negara Palestina dalam pertemuan puncak Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September ini.

    Perluasan kedaulatan Israel ke Tepi Barat — aneksasi de-facto atas wilayah yang direbut dalam perang Timur Tengah tahun 1967 silam — disebut masuk dalam agenda rapat kabinet keamanan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, pada Minggu (31/8) malam, yang fokus membahas perang Gaza.

    Tidak diketahui secara jelas di mana tepatnya langkah semacam itu akan diterapkan dan kapan, apakah hanya di area permukiman Israel atau beberapa di antaranya, atau di wilayah-wilayah tertentu di Tepi Barat seperti Lembah Yordan, dan apakah akan ada langkah konkret, yang kemungkinan memerlukan proses legislatif yang panjang, menyusul pembahasan tersebut.

    Setiap langkah menuju aneksasi di Tepi Barat kemungkinan akan menuai kecaman luas dari Palestina, yang menginginkan wilayah tersebut untuk negara mereka di masa depan. Kecaman juga mungkin datang dari negara-negara Arab dan Barat.

    Belum diketahui secara jelas di mana posisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam masalah ini.

    Juru bicara Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, tidak merespons permintaan komentar mengenai apakah sang menteri membahas langkah tersebut dengan Menlu AS Marco Rubio selama kunjungannya ke Washington DC pekan lalu.

    Tonton juga video “PM dan Sejumlah Menteri Houthi Yaman Tewas Akibat Serangan Israel” di sini:

    Kantor Netanyahu juga tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai apakah sang PM Israel mendukung aneksasi Tepi Barat, dan jika iya, di mana area yang akan dianeksasi.

    Janji Netanyahu sebelumnya untuk mencaplok area permukiman Yahudi dan Lembah Yordan dibatalkan pada tahun 2020 demi normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, melalui Perjanjian Abraham yang dimediasi Trump pada masa jabatan pertamanya.

    Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas belum menanggapi laporan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kapolri jalankan amanat Presiden jaga kerukunan dengan kunjungi ponpes

    Kapolri jalankan amanat Presiden jaga kerukunan dengan kunjungi ponpes

    “Oleh karena itu, kami selalu berkeliling sebagaimana juga apa yang menjadi amanat dan perintah Bapak Presiden untuk kita selalu menjaga kerukunan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjalankan amanat Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga kerukunan dengan mengunjungi dua pondok pesantren (ponpes) di Jawa Timur (Jatim).

    Dilansir dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Kapolri mengunjungi menyambangi Ponpes Langitan di Tuban, Jawa Timur dan Ponpes Majma’al Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyyah, Ploso Jombang, Jawa Timur.

    Jenderal polisi bintang empat itu mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dari Polri memperkuat serta berperan aktif dalam merawat nilai persaudaraan dan persatuan serta kesatuan bangsa.

    “Oleh karena itu, kami selalu berkeliling sebagaimana juga apa yang menjadi amanat dan perintah Bapak Presiden untuk kita selalu menjaga kerukunan,” katanya.

    Selain itu, sambung dia, kegiatan ini merupakan ajang untuk terus menjalin silaturahmi dan semakin menguatkan sinergisitas antara, Polri, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh unsur elemen lainnya.

    “Yang pertama tentunya ini bagian dari kegiatan kami untuk terus membangun silaturahmi, membangun sinergitas, membangun hubungan antara umara dan seluruh ulama,” ucapnya.

    Lebih lanjut, dalam kunjungan tersebut, Kapolri juga menyinggung soal membangun Indonesia agar menjadi lebih baik lagi serta bagaimana menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mewujudkan seluruh program pemerintah.

    “Baik dalam hal ketahanan pangan, dalam hal swasembada, dalam hal mempersiapkan SDM-SDM kita dan mengelola sumber daya alam yang kita miliki agar kita bisa masuk di tahun generasi emas nanti sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semua, cita-cita bangsa kita,” ucapnya.

    Tidak hanya itu, Kapolri juga meminta masukan dari ulama di kedua ponpes tersebut untuk bisa mewujudkan Polri yang diharapkan oleh masyarakat.

    “Kami juga mohon wejangan, mohon masukan, sehingga kami juga bisa bekerja dengan baik, bekerja lebih baik, dan melakukan pengertian yang lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat,” tuturnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IMI Gandeng Formula BRICS, Siap Gelar Kejuaraan Balap Mobil Hidrogen

    IMI Gandeng Formula BRICS, Siap Gelar Kejuaraan Balap Mobil Hidrogen

    Jakarta

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo menandatangani MoU antara IMI dan Formula BRICS Group untuk mengembangkan Formula BRICS International Motoracing Tournament di Indonesia. Kesepakatan ini menjadi langkah awal bagi Indonesia mengambil peran penting dalam pengembangan teknologi FCEV dan menjadi penyelenggara Kejuaraan Dunia Balap Mobil Hidrogen BRICS Formula-1.

    “Kejuaraan Dunia Balap Mobil Hidrogen BRICS Formula-1 akan menggunakan mobil balap berbasis FCEV yang mengubah hidrogen menjadi listrik untuk menggerakkan motor dan menghasilkan emisi nol. Teknologi ini kini menjadi perhatian dunia seiring komitmen global menekan emisi karbon dan mempercepat transisi energi bersih,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (19/8/25).

    Bamsoet menjelaskan International Sports Community ‘Formula BRICS Group’ berencana untuk membuka Kantor Pusat di Indonesia. Kehadiran kantor tersebut akan menjadi pusat koordinasi pengembangan sumber daya manusia, mulai dari pembalap, mekanik, insinyur, hingga tenaga manajerial. Dukungan ini akan memperkuat kapasitas Indonesia dalam menyelenggarakan kejuaraan balap hidrogen berkelas dunia.

    “Penyelenggaraan BRICS Formula-1 Hydrogen Racing akan membawa dampak besar bagi Indonesia. Baik dari sisi sportainment maupun penguatan riset dan inovasi teknologi otomotif ramah lingkungan. Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah kejuaraan balap mobil hidrogen dunia, tetapi juga mendorong riset, inovasi, dan transfer teknologi energi bersih untuk masa depan Indonesia,” jelas Bamsoet.

    Ia juga memaparkan data International Energy Agency (IEA) pada tahun 2024 yang mencatat kapasitas produksi hidrogen hijau dunia mencapai 20 juta ton per tahun. Meningkat pesat dibandingkan lima tahun sebelumnya yang hanya sekitar 2 juta ton per tahun.

    Sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman telah menyiapkan peta jalan penggunaan hidrogen dalam sektor transportasi. Indonesia dengan sumber energi terbarukan yang melimpah, berpotensi besar masuk dalam jaringan global tersebut.

    “Dengan menjadi penyelenggara BRICS Formula-1 Hydrogen Racing, posisi Indonesia dalam peta olahraga otomotif dunia akan semakin diperhitungkan. Lebih dari itu, kehadiran ajang ini akan memperkuat komitmen Indonesia dalam mendukung teknologi berkelanjutan dan pembangunan ekonomi hijau,” pungkas Bamsoet.

    Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri perwakilan International Sports Community ‘Formula BRICS Group’, Ruslan Israpil; Wakil Ketua Umum IMI Pusat, Rifat Sungkar; M. Riyanto, Irfan Bahrain, Junaedi Elvis serta Komunikasi dan Media IMI Pusat, Dwi Nugroho Marsudianto.

    (prf/ega)

  • 148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

    Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

    Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

    1.Meksiko: 20 Maret 2025

    2.Armenia: 21 Juni 2024

    3.Slovenia: 4 Juni 2024

    4.Irlandia: 22 Mei 2024

    5.Norwegia: 22 Mei 2024

    6.Spanyol: 22 Mei 2024

    7.Bahama: 8 Mei 2024

    8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

    9.Jamaika: 24 April 2024

    10.Barbados: 20 April 2024

    11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

    12.Kolombia: 3 Agustus 2018

    13.Saint Lucia: 14 September 2015

    14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

    15.Swedia: 30 Oktober 2014

    16.Haiti: 27 September 2013

    17.Guatemala: 9 April 2013

    18.Thailand: 18 Januari 2012

    19.Islandia: 15 Desember 2011

    20.Brasil: 3 Desember 2011

    21.Grenada: 25 September 2011

    22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

    23.Dominika: 19 September 2011

    24.Belize: 9 September 2011

    25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

    26.Honduras: 26 Agustus 2011

    27.El Salvador: 25 Agustus 2011

    28.Suriah: 18 Juli 2011

    29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

    30.Liberia: 1 Juli 2011

    31.Lesotho: 3 Mei 2011

    32.Uruguay: 16 Maret 2011

    33.Paraguay: 29 Januari 2011

    34.Suriname: 26 Januari 2011

    35.Peru: 24 Januari 2011

    36.Guyana: 13 Januari 2011

    37.Chile: 7 Januari 2011

    38.Ekuador: 27 Desember 2010

    39.Bolivia: 17 Desember 2010

    40.Argentina: 6 Desember 2010

    41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

    42.Venezuela: 27 April 2009

    43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

    45.Lebanon: 30 November 2008

    46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

    47.Montenegro: 24 Juli 2006

    48.Timor Leste: 1 Maret 2004

    49.Malawi: 23 Oktober 1998

    50.Kirgistan: 1 November 1995

    51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

    52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

    53.Uzbekistan: 25 September 1994

    54.Tajikistan: 2 April 1994

    55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

    56.Georgia: 25 April 1992

    57.Turkmenistan: 17 April 1992

    58.Azerbaijan: 15 April 1992

    59.Kazakstan: 6 April 1992

    60.Eswatini: 1 Juli 1991

    61.Filipina: 1 September 1989

    62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

    63.Benin: 1 Mei 1989

    64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

    65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

    66.Rwanda: 2 Januari 1989

    67.Bhutan: 25 Desember 1988

    68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

    69.Burundi: 22 Desember 1988

    70.Botswana: 19 Desember 1988

    71.Nepal: 19 Desember 1988

    72.Kongo: 18 Desember 1988

    73.Polandia: 14 Desember 1988

    74.Oman: 13 Desember 1988

    75.Gabon: 12 Desember 1988

    76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

    77.Mozambik: 8 Desember 1988

    78.Angola: 6 Desember 1988

    79.Kongo: 5 Desember 1988

    80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

    81.Uganda: 3 Desember 1988

    82.Laos: 2 Desember 1988

    83.Chad: 1 Desember 1988

    84.Ghana: 29 November 1988

    85.Togo: 29 November 1988

    86.Zimbabwe: 29 November 1988

    87.Maladewa: 28 November 1988

    88.Bulgaria: 25 November 1988

    89.Tanjung Verde: 24 November 1988

    90.Korea Utara: 24 November 1988

    91.Niger: 24 November 1988

    92.Rumania: 24 November 1988

    93.Tanzania: 24 November 1988

    94.Hongaria: 23 November 1988

    95.Mongolia: 22 November 1988

    96.Senegal: 22 November 1988

    97.Burkina Faso: 21 November 1988

    98.Kamboja: 21 November 1988

    99.Komoro: 21 November 1988

    100.Guinea: 21 November 1988

    101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

    102.Mali: 21 November 1988

    103.China: 20 November 1988

    104.Belarus: 19 November 1988

    105.Namibia: 19 November 1988

    106.Rusia: 19 November 1988

    107.Ukraina: 19 November 1988

    108.Vietnam: 19 November 1988

    109.Siprus: 18 November 1988

    110.Republik Ceko: 18 November 1988

    111.Mesir: 18 November 1988

    112.Gambia: 18 November 1988

    113.India: 18 November 1988

    114.Nigeria: 18 November 1988

    115.Seychelles: 18 November 1988

    116.Slowakia: 18 November 1988

    117.Sri Lanka: 18 November 1988

    118.Albania: 17 November 1988

    119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

    120.Djibouti: 17 November 1988

    121.Mauritius: 17 November 1988

    122.Sudan: 17 November 1988

    123.Afghanistan: 16 November 1988

    124.Bangladesh: 16 November 1988

    125.Kuba: 16 November 1988

    126.Yordania: 16 November 1988

    127.Madagaskar: 16 November 1988

    128.Nikaragua: 16 November 1988

    129.Pakistan: 16 November 1988

    130.Qatar: 16 November 1988

    131. Arab Saudi: 16 November 1988

    132.Serbia: 16 November 1988

    133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

    134.Zambia: 16 November 1988

    135.Aljazair: 15 November 1988

    136.Bahrain: 15 November 1988

    137.Indonesia: 15 November 1988

    138.Irak: 15 November 1988

    139.Kuwait: 15 November 1988

    140.Libya: 15 November 1988

    141.Malaysia: 15 November 1988

    142.Mauritania: 15 November 1988

    143.Maroko: 15 November 1988

    144.Somalia: 15 November 1988

    145.Tunisia: 15 November 1988

    146.Turki: 15 November 1988

    147.Yaman: 15 November 1988

    148.Iran: 4 Februari 1988

    Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

    Australia

    Kanada

    Prancis

    Malta

    Portugal

    Inggris

    Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

    Amerika Serikat

    Panama

    Jerman

    Italia

    Austria

    Denmark

    Lithuania

    Moldova

    Kroasia

    Latvia

    Yunani

    Eritrea

    Kamerun

    Myanmar

    Korea Selatan

    Jepang

    Israel

    Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cabor Berkuda Ditargetkan untuk Lolos Olimpiade

    Cabor Berkuda Ditargetkan untuk Lolos Olimpiade

    JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, mendorong cabang olahraga (cabor) berkuda untuk terus berprestasi dan bisa tampil di ajang sebesar Olimpiade.

    Hal itu disampaikan Dito ketika menghadiri kejuaraan berkuda memperebutkan Piala Presiden bertajuk The President Cup Aragon Merdeka Master 2025 di Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu, 10 Agustus 2025.

    “Saya rasa memang kita harus bisa membawa berkuda ini hingga ke Olimpiade. Makanya, kita usahakan menaikkan industrinya dulu untuk saat ini,” kata Dito dalam keterangan resmi yang diterima.

    Pada saat ini Indonesia punya status sebagai penguasa olahraga berkuda di level Asia Tenggara. Hanya saja di level yang jauh lebih besar, Indonesia belum bisa berbicara banyak sehingga harus terus didorong.

    Dito menegaskan bahwa pihaknya bersama Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) akan membuat peta jalan (roadmap) agar keinginan untuk bisa ke Olimpiade segera terwujud.

    “Tentunya dengan kolaborasi dan kerja sama bareng berbagai pihak Pemerintah dan swasta,” ujar dia.

    Ini pertama kalinya kejuaraan berkuda Piala Presiden dihelat. Meski demikian, antusiasmenya sangat tinggi, yakni ada 1.751 entry serta 390 ekor kuda.

    Kejuaraan ini sekaligus menjadi persiapan Indonesia untuk mengikuti berbagai pesta olahraga multicabang. Dua di antaranya adalah SEA Games 2025 di Thailand serta Asian Youth Games di Manama, Bahrain, pada 22-31 Oktober 2025.

    “Jadi, memang olahraga berkuda ini sudah selalu dipertandingkan di multicabang. Kami ingin selalu berpartisipasi dan memainkan peran penting di olahraga ini,” kata Dito.

    Piala Presiden Republik Indonesia akan berlangsung dalam dua nomor pertandingan, yakni jumping 120 cm (dua ronde) dan dressage elementary open (dua ronde).

    Aragon Merdeka Master 2025 digelar dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia. Ini terbuka bagi atlet dari berbagai kategori umur, mulai dari U-14 hingga U-21, serta kategori terbuka (open).

    Seluruh pertandingan dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi internasional yang ditetapkan Federation Equestre Internationale (FEI), termasuk penerapan kode etik kesejahteeraan kuda.

  • Profesor Ini Kritik Keras Negara Muslim Soal Nasib Gaza & Afghanistan

    Profesor Ini Kritik Keras Negara Muslim Soal Nasib Gaza & Afghanistan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang profesor mengkritik habis-habisan para negara muslim terkait krisis di Gaza dan Afghanistan. OKI yang merupakan kumpulan dari 57 negara mayoritas muslim juga dinilai banyak retorika namun sangat kurang dalam tindakan.

    Ini diungkapkan Profesor Emeritus Studi Timur Tengah dan Asia Tengah Universitas Nasional Australia, Amin Saikal dalam tulisannya yang dimuat di The Conversation tanggal 31 Juli 2025.

    “Dalam penanganan dua krisis terbesar saat ini di dunia Muslim, kehancuran Gaza dan kekuasaan kejam Taliban di Afghanistan, negara-negara Arab dan Muslim sangat tidak efektif,” jelas Saikal, dikutip Sabtu (2/8/2025).

    “Badan utama mereka, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), kuat dalam retorika namun kurang bertindak serius dan nyata,” dia menambahkan.

    Saikal yang juga Wakil Rektor Rekan Strategis Universitas Victoria mengatakan OKI sebenarnya diharapkan bisa bertindak sebagai badan perwakilan dan konsultatif. Selain itu juga membuat keputusan dan rekomendasi soal isu utama di dunia Muslim.

    Namun yang terjadi sebaliknya. OKI dianggap tak berbuat banyak saat serangan Israel kepada Gaza dan melawan pemerintahan Taliban di Afghanistan.

    Salah satu contoh ketidakberdayaan OKI pada serangan Gaza adalah tidak dapat membujuk negara tetangga Israel, khususnya Mesir dan Yordania agar dapat membuka perbatasan untuk masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Selain itu juga tidak bisa memaksa berbagai negara, yakni Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko untuk menangguhkan hubungan dengan Israel. Dengan begitu Israel bisa menyetujui solusi dua negara.

    Seruan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan pelapor khusus PBB untuk Palestina Franseca Albanese untuk menangguhkan Israel dari PBB juga tidak diadopsi oleh OKI.

    “Tidak bisa mendesak anggota Arabnya yang kaya minyak, khususnya Arab Saudi dan UEA untuk memanfaatkan sumber daya untuk mendorong Presiden AS Donald Trump menyetop pasokan senjata ke Israel dan menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri perang,” kata Saikal.

    Sementara untuk masalah Afghanistan, OKI juga dinilai tak berbuat banyak. Termasuk gagal menekan pada Taliban yang ultra-ektremis.

    Salah satunya terkait larangan Taliban untuk anak perempuan mendapatkan pendidikan. Pada Desember 2022, Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha pernah menyerukan penyatuan ulama Islam dan otoritas agama untuk melawan keputusan tersebut.

    Sayang seruan itu tak pernah jadi kenyataan dan dalam waktu sebulan keputusan OKI berubah drastis. Karena kelompok itu meminta komunitas internasional tidak ikut campur dalam urusan Afghanistan.

    Hingga kini tak ada negara Muslim yang mengakui pemerintahan Taliban. Namun mereka, dan juga OKI tak mengambil tindakan apapun untuk kelompok tersebut.

    “Sebagian besar anggota OKI terlibat dengan Taliban untuk tingkat politik, ekonomi, keuangan dan perdagangan,” tegasnya.

    Dalam tulisan tersebut, Saikal mengatakan beberapa alasan OKI tak efektif dalam dua krisis itu. Salah satunya negara-negara anggota belum menjadi pembangun jembatan untuk mengembangkan strategi terkait tujuan dan tindakan saat mengatasi perbedaan geopolitik dan sektarian.

    OKI juga dinilai hanya sebagai ajang diskusi. Mengingat saat ini terjadi persaingan antar negara anggota, juga dengan wilayah lain di AS dan China.

    “Sudah saatnya melihat fungsi OKI dan menentukan caranya lebih efektif dalam menyatukan umat,” tutur Saikal.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gokil! RI Impor Air Mineral Mahal Sampai Es-Salju, Ini Negara Asalnya

    Gokil! RI Impor Air Mineral Mahal Sampai Es-Salju, Ini Negara Asalnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Impor air mineral dan es ke Indonesia tercatat mengalami peningkatan tajam selama Januari hingga Mei 2025. Pengirimannya berasal dari sejumlah negara, mulai dari Perancis hingga Jepang.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat, nilai impor air mineral (HS 22011010) mencapai US$1,74 juta. Jumlah itu naik 148,48% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara volume impor juga mengalami kenaikan, yakni mencapai 125,85% atau menjadi 1.707 ton.

    Sejumlah negara yang menjadi pemasok terbesar adalah Perancis (826 ton), Fiji (340 ton), Italia (320 ton), dan Jepang (41 ton). Arab Saudi yang dikenal sebagai negara gurun juga masuk jadi salah satu eksportir dengan besaran 24,4 ton dan naik 268% per tahunnya.

    Impor produk es dan salju (HS 22019010) juga mengalami peningkatan. Kenaikannya mencapai 709% dari sisi volume dan nilai 532%, yakni impor sebanyak 367 ton es dengan nilai US$263.300. Bahrain jadi negara pengekspor terbesar, mencapai 213 ton. Adapula Arab Saudi (105 ton) dan Uni Emirat Arab (24,7 ton).

    Fenomena ini terjadi salah satunya karena segmen pasar dan kualitas produk yang masuk ke Indonesia. Alinea melaporkan air mineral impor umumnya kategori premium, misalnya dari Pegunungan Alpen di Perancis dan Italia atau air vulkanik dari Fiji.

    Air mineral itu jadi pilihan di restoran bintang lima, hotel internasional dan layanan katering penerbangan atau diplomatik.

    Sementara Arab Saudi memiliki produk unggulan seperti Zamzam Water. Sejumlah air mineral lain juga berasal dari pengeboran dalam dan pengolahan khusus di Taif dan Mekah.

    Untuk es dari Bahrain dan UEA digunakan untuk industri makanan dan minuman kelas atas. Khususnya pada ekspor ulang produk olahan laut, penyimpanan spesifik kedutaan dan acara internasional.

    Naiknya impor ini juga dampak dari peningkatan hubungan dagang bilateral. Salah satunya Indonesia dan Arab Saudi menandatangani kesepakatan senilai US$27 miliar dalam bidang sektor logistik, pangan hingga hospitality pada Juli 2025 lalu.

    Jalur logistik langsung dari Jeddah dan Manama ke pelabuhan besar di Indonesia yang telah terbuka juga membuat distribusi barang non primer seperti air dan es lebih cepat. Biaya logistik kian efisien, membuat restoran atau hotel premium bisa mendatangkan produk luar negeri dengan harga terjangkau.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Daftar 25++ Negara yang Merayakan Kemerdekaan di Bulan Agustus

    Daftar 25++ Negara yang Merayakan Kemerdekaan di Bulan Agustus

    Republik Indonesia akan merayakan 80 tahun kemerdekaannya pada 17 Agustus 2025. Tak hanya Indonesia, ternyata ada sejumlah negara di dunia yang turut merayakan Hari Kemerdekaan mereka di bulan Agustus.

    Menurut data The World Facbook (2021 Archive) yang dilansir Badan Intelijen Pusat (CIA), ada 20 lebih negara di dunia yang merdeka pada bulan Agustus. Berikut ini informasi daftar negara dan hari kemerdekaannya .

    Afghanistan

    – Tanggal: 19 Agustus 1919
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Inggris.

    Bahrain

    – Tanggal: 15 Agustus 1971
    – Keterangan: Tanggal kemerdekaan dari Inggris. Namun, Hari Nasional resmi diperingati setiap 16 Desember, bertepatan dengan hari lepas dari status protektorat Inggris.

    Belarus

    – Tanggal: 25 Agustus 1991
    – Keterangan: Tanggal deklarasi kemerdekaan dari Uni Soviet. Hari Nasional resmi diperingati pada 3 Juli, hari pembebasan Minsk dari pasukan Jerman.

    Benin

    – Tanggal: 1 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Bolivia

    – Tanggal: 6 Agustus 1825
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Spanyol.

    Chad

    – Tanggal: 11 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Republik Kongo

    – Tanggal: 15 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Cook Islands

    – Tanggal: Senin pertama bulan Agustus 1965
    – Keterangan: Hari Konstitusi sebagai bentuk penetapan pemerintahan sendiri dalam asosiasi dengan Selandia Baru.

    Pantai Gading (Côte d’Ivoire)

    – Tanggal: 7 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Ekuador

    – Tanggal: 10 Agustus 1809
    – Keterangan: Memperingati kemerdekaan kota Quito dari pemerintahan Spanyol.

    Estonia

    – Tanggal: 20 Agustus 1991
    – Keterangan: Hari deklarasi pemulihan kemerdekaan dari Uni Soviet. (Kemerdekaan pertama- Tanggal: 24 Februari 1918)

    Gabon

    – Tanggal: 17 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Hungaria

    – Tanggal: 20 Agustus 1083
    – Keterangan: Hari Nasional untuk memperingati kanonisasi Raja István (Santo Stephen), pendiri negara Hongaria.

    Indonesia

    – Tanggal: 17 Agustus 1945
    – Keterangan: Hari Proklamasi Kemerdekaan dari penjajahan.

    Jamaika

    – Tanggal: 6 Agustus 1962
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Inggris.

    Korea Selatan

    – Tanggal: 15 Agustus 1945
    – Keterangan: Hari Pembebasan dari penjajahan Jepang.

    Kirgizstan

    – Tanggal: 31 Agustus 1991
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Uni Soviet.

    Liechtenstein

    – Tanggal: 15 Agustus 1940
    – Keterangan: Hari Nasional. Awalnya memperingati hari raya keagamaan (Maria Diangkat ke Surga) dan ulang tahun pangeran, kemudian dijadikan Hari Nasional resmi.

    Malaysia

    – Tanggal: 31 Agustus 1957
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan (Merdeka) dari Inggris, khusus untuk Federasi Malaya. Malaysia Day diperingati terpisah pada 16 September.

    Moldova

    – Tanggal: 27 Agustus 1991
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Uni Soviet.

    Saint Barthélemy

    – Tanggal: 24 Agustus 1572
    – Keterangan: Hari perayaan lokal bernama St. Barthelemy Day.

    Singapura

    – Tanggal: 9 Agustus 1965
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Federasi Malaysia.

    Swiss

    – Tanggal: 1 Agustus 1291
    – Keterangan: Hari Nasional Swiss, memperingati pembentukan Konfederasi.

    Trinidad dan Tobago

    – Tanggal: 31 Agustus 1962
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Inggris.

    Ukraina

    – Tanggal: 24 Agustus 1991
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Uni Soviet. (22 Januari 1918 juga diperingati sebagai Hari Persatuan Ukraina)

    Uruguay

    – Tanggal: 25 Agustus 1825
    – Keterangan: Hari deklarasi kemerdekaan dari Brasil.

  • Senin pagi, kualitas udara DKI tidak sehat bagi kelompok sensitif

    Senin pagi, kualitas udara DKI tidak sehat bagi kelompok sensitif

    Jakarta (ANTARA) – Kualitas udara di DKI Jakarta, berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada Senin pagi masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.

    Tampak pada pukul 06.40 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 102 untuk partikel halus (particulate matter/PM) 2,5.

    Adapun kota dengan kualitas udara terburuk di dunia adalah Kinshasa, Kongo dengan indeks kualitas udara di angka 239. Kemudian di urutan kedua diikuti Lahore, Pakistan dengan indeks kualitas udara di angka 176 dan di urutan ketiga Al-Manamah, Bahrain dengan indeks kualitas udara di angka 170.

    Jakarta, Indonesia sendiri berada di rangking ke-12, lalu diikuti Medan, Indonesia pada rangking ke-13 dengan indeks kualitas udara pada angka 99.

    Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan meniru kota-kota besar dunia seperti Paris dan Bangkok dalam menangani polusi udara.

    “Belajar dari kota lain, Bangkok memiliki 1.000 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU), Paris memiliki 400 SPKU. Jakarta saat ini memiliki 111 SPKU dari sebelumnya hanya 5 unit. Ke depan kita akan menambah jumlahnya agar bisa melakukan intervensi yang lebih cepat dan akurat,” kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Selasa (18/3).

    Ia menambahkan keterbukaan data menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas udara secara sistematis.

    Asep mengatakan penyampaian data polusi udara harus lebih terbuka agar intervensi bisa lebih efektif. Dia menilai yang dibutuhkan bukan hanya intervensi sesaat, tetapi langkah-langkah berkelanjutan dan luar biasa dalam menangani pencemaran udara.

    DLH DKI Jakarta menargetkan penambahan 1.000 sensor kualitas udara berbiaya rendah (low-cost sensors) agar pemantauan lebih luas dan akurat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.