Negara: Australia

Malaysia Tunda Pencarian Terakhir Pesawat MH370 yang Hilang Sejak 2014

Kuala Lumpur –

Pencarian terakhir untuk penerbangan Malaysia Airlines MH370 telah ditangguhkan. Pencarian ditangguhkan hingga akhir tahun nanti.

“Mereka telah menghentikan operasi untuk sementara waktu, mereka akan melanjutkan pencarian pada akhir tahun ini,” kata Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke, dalam rekaman suara seperti dilansir AFP, Kamis (3/4/2025).

“Saat ini, bukan musimnya,” sambung Loke dalam rekaman yang dibuat selama acara di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Rabu (2/4).

Boeing 777 yang membawa 239 orang itu menghilang dari radar pada 8 Maret 2014 saat dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Pencarian MH370 telah menjadi yang terbesar dalam sejarah penerbangan, namun pesawat itu belum ditemukan.

Komentar Loke muncul sekitar sebulan usai pihak berwenang mengatakan pencarian MH370 telah dilanjutkan lagi. Pencarian awal yang dipimpin Australia mencakup 120.000 kilometer persegi di Samudra Hindia selama 3 tahun, tetapi hampir tidak menemukan jejak pesawat selain beberapa serpihan.

Perusahaan eksplorasi maritim Ocean Infinity, yang berpusat di Inggris dan Amerika Serikat, juga telah memimpin pencarian yang gagal pada tahun 2018. Mereka setuju untuk meluncurkan pencarian baru tahun ini.

“Apakah akan ditemukan atau tidak akan tergantung pada pencarian, tidak ada yang bisa mengantisipasi,” kata Loke.

Hilangnya pesawat tersebut telah lama menjadi subjek berbagai teori, mulai dari yang masuk akal hingga yang aneh, termasuk bahwa pilot kawakan Zaharie Ahmad Shah telah bertindak sendiri. Laporan akhir mengenai tragedi tersebut yang dirilis pada 2018 menunjukkan adanya kegagalan oleh kontrol lalu lintas udara dan mengatakan arah pesawat diubah secara manual.

Dalam laporan setebal 495 halaman, para penyelidik menyatakan masih belum mengetahui mengapa pesawat tersebut menghilang dan menolak untuk mengesampingkan kemungkinan bahwa orang selain pilot telah mengalihkan pesawat. Dua pertiga penumpang adalah warga negara China, sementara yang lainnya berasal dari Malaysia, Indonesia, Australia, dan tempat lain.

Kerabat penumpang yang hilang dalam penerbangan tersebut terus menuntut jawaban dari pihak berwenang Malaysia. Anggota keluarga penumpang asal China berkumpul di Beijing di luar kantor pemerintah dan kedutaan besar Malaysia bulan lalu pada peringatan 11 tahun hilangnya pesawat tersebut.

“Kembalikan orang-orang yang kami cintai!” teriak mereka.

Lihat juga Video saat ‘Malaysia Akan Lanjutkan Pencarian Pesawat MH370’:

(haf/imk)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

03/04/2025 14:56
Alasan Donald Trump Masukkan Indonesia ke Daftar 58 Negara Penghambat Perdagangan AS

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengguncang dunia perdagangan global dengan kebijakan tarif perdagangannya. Dalam langkah terbaru yang diumumkan, dia menargetkan berbagai negara yang dianggap menghambat perdagangan AS.

Indonesia, bersama 57 negara lainnya, masuk dalam daftar yang disusun oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

Kebijakan Tarif Trump dan Dampaknya

Donald Trump telah lama mengkampanyekan kebijakan “tarif timbal balik”, yang bertujuan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS dengan negara-negara mitra dagangnya. Dia menuduh berbagai negara menerapkan tarif dan kebijakan perdagangan yang tidak adil terhadap produk AS.

Oleh karena itu, dia berencana menerapkan bea masuk terhadap negara-negara tersebut.
Meskipun detail spesifik dari kebijakan ini masih samar, Gedung Putih menegaskan bahwa ini adalah langkah besar dalam “hari pembebasan” ekonomi AS.

Donald Trump mengklaim kebijakan ini akan mengatur ulang hubungan dagang Amerika dengan dunia. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa tarif yang diterapkan secara luas bisa memicu perang dagang global.

Dalam sebuah wawancara dengan Fox Business pada 18 Maret 2025, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyebut adanya “Dirty 15” atau 15% negara yang menyumbang sebagian besar volume perdagangan AS namun memberlakukan hambatan tarif dan non-tarif terhadap barang-barang Amerika.

Meskipun tidak merinci negara-negara tersebut, data dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan bahwa defisit perdagangan AS terbesar pada tahun 2024 terjadi dengan China, Uni Eropa, Meksiko, Vietnam, dan negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Alasan Indonesia Masuk Daftar Penghambat Perdagangan AS

Menurut laporan tahunan Perwakilan Dagang AS, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang menghambat perdagangan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang dianggap membebani produk AS. Beberapa faktor utama yang membuat Indonesia masuk dalam daftar ini meliputi:

Kebijakan Keamanan Pangan
Regulasi terkait standar keamanan pangan di Indonesia dinilai terlalu ketat dan menghambat produk pertanian dari AS untuk masuk ke pasar Indonesia. Syarat Energi Terbarukan
Kebijakan Indonesia dalam mengutamakan energi terbarukan dianggap sebagai hambatan bagi perusahaan energi Amerika yang ingin berinvestasi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Indonesia, bersama dengan negara lain seperti Meksiko dan Argentina, menerapkan PPN yang dinilai memberatkan produk impor dari AS. Regulasi Impor
Sistem lisensi impor Indonesia dianggap terlalu birokratis dan menghambat arus perdagangan barang dari AS. Bea Cukai dan Akses Pasar Farmasi
Produk farmasi AS mengalami kesulitan dalam mengakses pasar Indonesia akibat kebijakan bea cukai yang kompleks dan ketatnya aturan impor obat-obatan. Regulasi Produk Halal
Persyaratan sertifikasi halal di Indonesia juga menjadi sorotan karena dianggap menambah kompleksitas bagi eksportir AS, terutama dalam industri makanan dan farmasi.

“Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS,” ucap Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer.

“Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja keras di pasar global,” tuturnya menambahkan.

Daftar Lengkap 58 Negara Penghambat Perdagangan AS

Berikut adalah daftar lengkap 58 negara yang masuk dalam daftar negara penghambat perdagangan AS:

Algeria Angola Argentina Australia Bangladesh Bolivia Brazil Brunei Darussalam Kamboja Kanada Chile China Kolombia Kosta Rika Pantai Gading Republik Dominika Ekuador Mesir El Salvador Ethiopia Ghana Guatemala Honduras Hong Kong India Indonesia Israel Jepang Yordania Kenya Korea Selatan Laos Malaysia Meksiko Selandia Baru Nikaragua Nigeria Norwegia Pakistan Panama Paraguay Peru Filipina Rusia Singapura Afrika Selatan Swiss Taiwan Thailand Tunisia Turki Ukraina Inggris Uruguay Vietnam Liga Arab Uni Eropa Gulf Cooperation Council (GCC)

Hingga saat ini, pemerintahan Presiden Prabowo belum memberikan tanggapan resmi terkait masuknya Indonesia dalam daftar negara penghambat perdagangan AS. Namun, beberapa analis ekonomi menilai bahwa kebijakan tarif yang akan diterapkan AS bisa berdampak pada ekspor Indonesia, terutama dalam sektor manufaktur, pertanian, dan farmasi.

Jika Donald Trump melanjutkan kebijakan tarifnya tanpa pengecualian, perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergantung pada pasar AS harus mencari strategi baru, termasuk diversifikasi pasar ekspor ke negara lain seperti China dan Uni Eropa.

Di sisi lain, kebijakan proteksionisme AS ini juga bisa memicu Indonesia untuk memperkuat kerja sama dagang regional, misalnya melalui perjanjian dengan ASEAN atau negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/04/2025 14:07
Trump Juga Kenakan Pajak ke Pulau Kosong, Penghuninya Cuma Penguin!

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memastikan setiap sudut terpencil di dunia dikenakan tarif global, termasuk pulau kosong Heard dan McDonald di wilayah Australia.

Donald Trump mengeluarkan kebijakan kontroversial terhadap tarif dagangnya. Kali ini, ia menerapkan pajak timbal balik terhadap sejumlah mitra dagang AS, termasuk sebuah wilayah terpencil milik Australia yang sama sekali tidak berpenghuni, yaitu Kepulauan Heard dan McDonald.

Keputusan ini memicu gelombang reaksi di media sosial, termasuk dari akun X @TheMaineWonk yang menyoroti kebijakan aneh tersebut.

“Pemerintahan Trump telah mengenakan tarif sebesar 10% pada Kepulauan Heard dan McDonald, yang berpenduduk 0 orang dan hanya dihuni oleh penguin,” tulis akun @TheMaineWonk, dikutip Kamis (3/4/2025).

Unggahan ini pun disambut komentar bernada sindiran, seperti dari akun @javasurfva yang bertanya, “Berapa tarif yang dikenakan penguin kepada kita?”.

Kepulauan Heard dan McDonald terkena tarif impor AS. – (X/@TheMaineWonk)

Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menampilkan grafik tarif yang mencantumkan nama Kepulauan Heard dan McDonald sebagai salah satu wilayah yang dikenakan pajak 10%.

Pulau vulkanik kosong yang terletak sekitar 1.700 km dari Antartika dan 4.100 km dari Perth ini merupakan kawasan konservasi yang dihuni oleh anjing laut, penguin, dan berbagai jenis burung, tanpa ada aktivitas perdagangan dengan AS.

Kebijakan ini dianggap aneh dan tidak masuk akal oleh banyak pihak, mengingat tidak ada keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh dari menerapkan tarif pada pulau tak berpenghuni.

UNESCO sendiri mengakui kepulauan ini sebagai situs warisan dunia dengan ekosistem yang masih alami dan bebas dari campur tangan manusia.

Di luar kebijakan terhadap pulau tak berpenghuni ini, Trump juga menerapkan tarif tinggi terhadap beberapa negara mitra dagang utama. Menurut laporan The Indian Express, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%, lebih tinggi dibandingkan India yang mendapat tarif 26%.

Sementara itu, Vietnam dikenai tarif sebesar 46%, dan Thailand sebesar 36%. Kebijakan tarif ini merupakan bagian dari strategi ekonomi Trump yang menetapkan pajak dasar 10% pada semua impor ke AS, dengan tarif tambahan untuk negara-negara tertentu.

Penerapan kebijakan ini diperkirakan akan menimbulkan dampak besar pada perekonomian global, terutama bagi negara-negara yang terkena tarif tinggi, termasuk pulau kosong Heard dan McDonald.

03/04/2025 13:59
Langkah China hingga Korea Selatan Hadapi Tarif Dagang Donald Trump – Page 3

Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menuturkan, Ottawa akan melawan tarif “dengan tujuan dan dengan kekuatan” saat pemerintah bersiap untuk serangkaian tindakan balasan yang akan diumumkan pada Kamis pekan ini.

Presiden Korea Selatan Han Duck soo memerintahkan tindakan dukungan darurat untuk industri dan bisnis yang akan terkena dampak termasuk industri otomotif, memerintahkan para pejabat untuk aktif bernegosiasi dengan AS. Hal ini untu meminimalkan dampak pungutan tambahan.

Secara terpisah, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebutkan tarif Trump sebagai “keputusan yang buruk” dan mengatakan tindakan itu bukanlah “tindakan seorang teman”. Meski ia mengesampingkan kemungkinan menanggapi dengan pungutan balasan terhadap AS.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan Jepang mengatakan akan membentuk gugus tugas untuk mempelajari dampak tarif baru, yang menurut Trump akan berjumlah 24% untuk Jepang, sambil membiarkan semua opsi di atas meja dalam menanggapi bea masuk yang besar tersebut.

“Kita perlu memutuskan apa yang terbaik bagi Jepang, dan paling efektif, dengan cara yang hati-hati tetapi berani dan cepat,” kata Menteri Perdagangan Yoji Muto dalam sebuah konferensi pers.

Tarif 25% yang diumumkan sebelumnya untuk mobil impor mulai berlaku pada hari Kamis, dengan industri otomotif Jepang diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling terpukul karena ketergantungannya pada permintaan dari AS.

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan pemerintah akan memimpin dalam merancang langkah-langkah jangka pendek untuk menangani dampak pada produsen dan eksportir dari tarif baru 36%, sambil berencana untuk bernegosiasi dengan AS.

Uni Eropa mengatakan sedang mempersiapkan tindakan balasan lebih lanjut jika negosiasi dengan AS gagal, kata Presiden Ursula von der Leyen dalam siaran langsung.

03/04/2025 13:33
Tarif Impor 32 Persen, Indonesia Diminta Diversifikasi Pasar Ekspor

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia diminta untuk segera melakukan diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat (AS). Langkah ini diperlukan sebagai respons terhadap kebijakan tarif impor 32 persen yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.

Menurut Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini, Indonesia harus menjajaki peluang dagang baru dengan negara-negara lain untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar.

“Strategi mitigasi yang harus dilakukan Indonesia adalah segera mendiversifikasi pasar ekspor. Jangan hanya mengandalkan AS, tetapi cari peluang di negara lain dan perkuat kerja sama regional,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Kamis (3/4/2025).

Didik menambahkan, Indonesia memiliki potensi untuk menjalin kerja sama perdagangan dengan lebih banyak negara, mengingat hubungan dagang yang terus berkembang. Pada tiga hingga empat dekade lalu, pasar ekspor Indonesia hanya berfokus pada AS, Eropa, dan Jepang.

“Sekarang, pasarnya sudah lebih luas, mencakup ASEAN, China, India, Timur Tengah, dan Afrika Utara,” ungkapnya terkait penetapan tarif impor 32 persen untuk Indonesia dari AS.

Sebelumnya, pada Rabu (2/4/2025) waktu AS atau Kamis (3/4/2025) WIB, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara, termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menyebut langkah ini sebagai “Hari Pembebasan,” dengan alasan bahwa AS telah dieksploitasi oleh negara-negara lain dalam perdagangan internasional.

Dalam keterangan persnya Gedung Putih menyebutkan, tarif impor dasar sebesar 10 persen pada semua negara mulai berlaku pada Sabtu (5/4/2025) pukul 00.01 waktu AS. Tarif tersebut diberlakukan kepada semua negara di dunia yang ingin memperdagangkan produknya di AS.

Sementara itu, tarif timbal balik khusus yang lebih tinggi secara individual diberlakukan kepada negara-negara yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan Amerika Serikat, mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025). Tarif timbal balik ini merupakan respons atau balasan AS atas kebijakan tarif impor negara terhadap produk dari AS.

Itu artinya, jika perusahaan-perusahaan Indonesia ingin mengimpor produk dari AS harus membayar tarif timbal balik sebesar 32 persen.

Berikut daftar negara yang dikenakan tarif impor baru sebagai timbal balik atas produk dari AS:
• Thailand: 36 persen
• China: 34 persen
• Taiwan dan Indonesia: 32 persen
• Swiss: 31 persen
• Afrika Selatan: 30 persen
• Pakistan: 29 persen
• Tunisia: 28 persen
• Kazakhstan: 27 persen
• India: 26 persen
• Korea Selatan: 25 persen
• Jepang, Malaysia, dan Brunei Darussalam: 24 persen
• Pantai Gading: 21 persen
• Uni Eropa dan Yordania: 20 persen
• Nikaragua: 18 persen Israel
• Filipina: 17 persen
• Inggris, Brasil, Singapura, Chili, Australia, Turkiye, Kolombia, Peru, Kosta Rika, Republik Dominika, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Argentina, Ekuador, Guatemala, Honduras, Mesir, Arab Saudi, El Salvador, Trinidad dan Tobago, serta Moroko: 10 persen.

Negara-negara yang tidak masuk dalam daftar tarif impor timbal balik akan dikenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk yang masuk ke AS.

03/04/2025 13:15
Berikut Daftar 160 Negara dan Wilayah yang Kena Tarif Baru Trump, termasuk Indonesia – Halaman all

Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain

Tayang: Kamis, 3 April 2025 12:41 WIB

YouTube The White House

TARIF BARU AS – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS.

Trump memberlakukan ‘Tarif Timbal Balik’ terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Presiden mengatakan AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk “mengurangi pajak dan membayar utang nasional kami.”

“Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami,” ujar Trump saat mengumumkan langkah-langkah baru tersebut.

Trump kemudian mengangkat bagan besar berjudul ‘Tarif Timbal Balik’. Kolom pertama adalah daftar negara. Kemudian, kolom kedua merupakan besaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari AS. Kemudian, kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenai AS terhadap negara itu.

Berikut daftar 160 negara dan wilayah yang dikenakan tarif oleh AS:

1. China: 34 persen
2. Uni Eropa:20%
3. Vietnam: 46%
4. Taiwan: 32%
5. Jepang: 24%
6. India: 26%
7. Korea Selatan: 25%
8. Thailand: 36%
9. Swiss: 31%
10. Indonesia: 32%
11. Malaysia: 24%
12. Komboja: 49%
13. Inggris: 10%
14. Afrika Selatan: 30%
15. Brasil: 10%
16. Bangladesh: 37%
17. Singapura: 10%
18. Israel: 17%
19. Filipina: 17%
20. Chile: 10%
21. Australia: 10%
22. Pakistan: 29%
23. Turki: 10%
24. Sri Langka: 44%
25. Kolombia: 10%
26. Peru: 10%
27. Nikaragua: 18%
28. Norwegia: 15%
29. Kosta Rika: 10%
30. Jordan: 20%
31. Republik Dominika: 10%
32. Uni Emirat Arab: 10%
33. Selandia Baru: 10%
34. Argentina: 10%
35. Ekuador: 10%
36. Guatemala: 10%
37. Honduras: 10%
38. Madagaskar: 47%
39. Myanmar: 44%
40. Tunisia: 28%
41. Kazakhstan: 27%
42. Serbia: 37%
43. Mesir: 10%
44. Arab Saudi: 10%
45. El Savador: 10%
46. Pantai Gading: 21%
47. Laos: 48%
48. Botswana: 37%
49. Trinidad dan Tabago: 10%
50. Maroko: 10%
51. Algeria: 30%
52. Oman: 10%
53. Uruguay: 10%
54. Bahamas: 10%
55. Lesotho: 50%
56. Ukraina: 10%
57.Bahrain: 10%
58. Qatar: 10%
59. Mauritius: 40%
60. Fiji: 32%
61. Islandia: 10%
62. Kenya: 10%
63. Liechtenstein: 37%
64. Guyana: 38%
65. Haiti: 10%
66. Bosnia-Herzegovina: 35%
67. Nigeria: 14%
68. Namibia: 21%
69. Brunei: 24%
70. Bolivia: 10%
71. Panama: 10%
72. Venezuela: 15%
73. Makedonia Utara: 33%
74. Ethiopia: 10%
75. Ghana: 10%
76. Moldova: 31%
77. Angola: 32%
78. Republik Demokratik Kongo: 11%
79. Jamaika: 10%
80. Mozambik: 16%
81. Paraguay: 10%
82. Zambia: 17%
83. Lebanon: 10%
84. Tanzania: 10%
85. Irak: 39%
86. Georgia: 10%
87. Senegal: 10%
88. Azerbaijan: 10%
89. Kamerun: 11%
90. Uganda: 10%
91. Albania: 10%
92. Armenia: 10%
93. Nepal: 10%
94. Sint Maarten: 10%
95. Kepulauan Falkland: 41%
96. Gabon: 10%
97. Kuwait: 10%
98. Togo: 10%
99. Suriname: 10%
100. Belize: 10%
101. Papua Nugini: 10%
102. Malawi: 19%
103. Liberia: 10%
104. British Virgin Islands: 10%
105. Afganistan: 10%
106. Zimbabwe: 18%
107. Benin: 10%
108. Barbados: 10%
109. Monako: 0%
110. Suriah: 41%
111. Uzbekistan: 10%
112. Republik Kongo: 10%
113. Jibuti: 10%
114. Polinesia Prancis: 10%
115. Kepulauan Cayman: 10%
116. Kosovo: 10%
117. Curaçao: 10%
118. Vanuatu: 22%
119. Rwanda: 10%
120. Sierra Leone: 10%
121. Mongolia: 10%
122. San Marino: 10%
123. Antigua dan Barbuda: 10%
124. Bermuda: 10%
125. Eswatini: 10%
126. Kepulauan Marshall: 10%
127. Saint Pierre dan Miquelon: 50%
128. Saint Kitts dan Nevis: 10%
129. Turkmenistan: 10%
130. Grenada: 10%
131. Sudan: 10%
132. Kepulauan Turks dan Caicos: 10%
133. Aruba: 10%
134. Montenegro: 10%
135. Saint Helena: 10%
136. Kirgistan: 10%
137. Yaman: 10%
138. Saint Vincent and Grenadines: 10%
139. Niger: 10%
140. Saint Lucia: 10%
141. Nauru: 30%
142. Guinea Khatulistiwa: 13%
143. Iran: 10%
144. Libya: 31%
145. Samoa: 10%
146. Guinea: 10%
147. Timor Leste: 10%
148. Monstserrat: 10%
149. Chad: 13%
150. Mali: 10%
151. Sao Tome dan Príncipe: 10%
152. Pulau Norfolk: 29%
153. Gibraltar: 10%
154. Tuvalu: 10%
155. Teritori Inggris di Samudra Hindia: 10%
156. Tokelau: 10%
157. Guinea-Bissau: 10%
158. Svalbard dan Jan Mayen: 10%
159. Pulau Heard dan Kepulauan McDonald: 10%
160. Réunion: 37%

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

03/04/2025 12:41
Jepang Prediksi Mega Gempa M 9, 298 Ribu Orang Bisa Tewas

Jakarta –

Usai gempa besar di Myanmar yang juga mengguncang Thailand, Jepang merilis prediksi gempa yang lebih mengerikan. Itu terjadi di negara mereka sendiri.

Gempa di Myanmar dilaporkan sudah menewaskan 2.000 orang. Dalam waktu yang sama, Kantor Kabinet Jepang merilis laporan permodelan mega gempa yang bisa terjadi di Negeri Matahari Terbit.

Proyeksi gempa super ini sungguh mengerikan, seperti dilansir dari News.com Australia, Kamis (3/4/2025). Permodelan itu memakai kekuatan Magnitudo 9. Data simulasi menunjukkan 298.000 orang akan tewas dengan kerugian ekonominya mencapai 270,3 triliun yen (Rp 30.699,15 triliun).

Gempa ini juga diprediksi menimbulkan tsunami, gedung hancur dan kebakaran. 1,23 Juta orang diproyeksikan mesti dievakuasi.

Permodelan ini adalah versi update dari tahun 2014. Potensi gempanya ada di Terusan Nankai di selatan Jepang. Diketahui, ada palung bawah laut sepanjang 800 km dari Shizuoka di barat Tokyo sampai ke ujung selatan Pulau Kyushu.

Di situ ada lempeng tektonik samudra dari Laut Filipina yang akan mengalami subduksi atau perlahan menyelip ke bawah lempeng benua di bawah Jepang. Lempeng ini tersangkut saat bergerak dan menyimpan energi super besar yang jika akhirnya terlepas akan mengakibatkan gempa bumi berskala masif.

Kelompok kerja manajemen bencana dari Kantor Kabinet Jepang mengumumkan permodelan mega gempa ini menimbulkan tsunami yang bisa menewaskan 215 ribu orang, menghancurkan 73 ribu bangunan dan 9.000 bangunan lain kebakaran.

Harap diingat, ini adalah prediksi dan permodelan, bukan ramalan kejadian di masa depan. Namun, Jepang merasa penting untuk membuat proyeksi ini sebagai strategi tanggap bencana di masa depan.

Inilah yang disebut sedia payung sebelum hujan. Potensi bencana bisa dipelajari dan dipersiapkan antisipasinya, sebelum semuanya terlambat.

(fay/rns)

03/04/2025 12:11
Tarif Impor Trump Ancam Perdagangan Global, Ini Reaksi Berbagai Pemimpin Negara

PIKIRAN RAKYAT – Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mengumumkan akan mengenakan tarif dasar sebesar 10 persen pada seluruh impor yang masuk ke AS serta tarif yang lebih tinggi pada beberapa mitra dagang terbesar negara itu. Langkah ini memicu reaksi perlawanan dari para pemimpin dan pemerintah di seluruh dunia.

Gedung Putih menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Trump tidak memberlakukan tarif global baru sebesar 10 persen untuk barang-barang dari mitra dagang utama, Kanada dan Meksiko.

Tarif sebelumnya hingga 25 persen untuk banyak barang dari kedua negara tersebut tetap berlaku karena masalah kontrol perbatasan dan perdagangan fentanyl. Berikut ini adalah beberapa tanggapan dari para pejabat tinggi dan pemerintah di beberapa negara.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez

Spanyol akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi perusahaan dan pekerjanya serta tetap berkomitmen pada tatanan dunia yang terbuka.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni

Italia berkomitmen untuk melakukan segala upaya demi mencapai kesepakatan dengan AS dengan harapan dapat menghindari perang dagang yang tidak diragukan lagi akan merugikan Barat dan menguntungkan pesaing global lainnya.

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba

Sebagai negara investor utama di AS, Jepang mempertanyakan logika dalam menerapkan tarif yang sama untuk semua negara. Jepang memprioritaskan kepentingan nasional dalam mengambil keputusan. Mereka akan mengevaluasi semua opsi yang ada untuk merumuskan respons paling efektif.

Kementerian Luar Negeri Brasil

Pemerintah Brasil menyatakan penyesalannya atas keputusan pemerintah AS untuk mengenakan tarif tambahan hingga 10 persen pada semua ekspor Brasil ke negara tersebut.

Untuk melindungi kepentingan nasional yang sah, pemerintah Brasil sedang mengkaji segala tindakan yang mungkin dilakukan untuk memastikan adanya timbal balik dalam perdagangan bilateral, termasuk dengan melibatkan organisasi perdagangan dunia.

Swedia tidak ingin melihat hambatan perdagangan meningkat. Swedia menolak perang dagang. Tujuan Swedia adalah memulihkan jalur perdagangan dan kerja sama dengan AS demi kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese

Tarif yang ditetapkan oleh pemerintahan Trump tidak masuk akal dan bertentangan dengan fondasi kemitraan kedua negara. Menurut Albanese, ini bukan tindakan seorang teman. Keputusan ini akan memperburuk ketidakpastian ekonomi global dan meningkatkan biaya yang harus ditanggung rumah tangga di AS.

Presiden Swiss Karin Keller-Sutter

Langkah selanjutnya akan segera ditentukan oleh Dewan Federal. Kepentingan ekonomi jangka panjang negara menjadi pertimbangan utama. Penghormatan terhadap hukum internasional dan perdagangan bebas akan terus menjadi nilai inti.

Demikian tanggapan dari para pejabat tinggi dan pemerintah di beberapa negara terkait kebijakan Trump.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/04/2025 11:45
Negara Asean Terdampak Tarif Baru Trump: Indonesia 32%, Vietnam 46%, Malaysia 24%

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia menjadi salah satu negara yang terimbas kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Kebijakan tersebut menetapkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

Dikutip dari Bloomberg, Kamis (3/4/2025), pungutan baru ini bersifat tambahan terhadap tarif yang telah berlaku sebelumnya, termasuk pajak 20% terhadap barang-barang China yang terkait dengan fentanil. Selain itu, pengecualian untuk barang-barang jangka pendek juga telah dicabut.

Kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal ini juga dikenakan pada negara-negara Asia Tenggara lain. Indonesia tercatat menjadi negara dengan tarif tertinggi keenam diantara sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara.

Tarif yang dikenakan ke Indonesia adalah sebesar 32%, lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia sebesar 24% dan Filipina yang mendapat bea pungutan 17%. Adapun, tarif yang didapat Indonesia lebih rendah dibandingkan Thailand yang dikenakan 36%

Sementara itu, Kamboja menjadi negara dengan tarif timbal balik tertinggi di kawasan Asean dengan 49% disusul oleh Laos yang dikenakan pungutan 48%.

Selanjutnya, Vietnam juga dikenakan tarif timbal balik di atas 40%, yakni sebesar 46%. Negara Asia Tenggara lain yang senasib dengan Kamboja, Laos, dan Vietnam adalah Myanmar yang terkena tarif 44%.

Berikut adalah daftar tarif timbal balik AS untuk negara-negara Asean yang diumumkan Presiden AS Donald Trump:

Kamboja: 49%

Laos: 48%

Vietnam: 46%

Myanmar: 44%

Thailand: 36%

Indonesia: 32%

Brunei Darussalam: 24%

Malaysia: 24%

Filipina: 17%

Singapura: 10%

Bursa Asia Melemah

Sementara itu, Bursa saham Asia memerah setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor terhadap mitra dagang AS di seluruh dunia.

Berdasarkan data Bloomberg pada awal perdagangan Kamis (3/4/2025), indeks Nikkei 225 Jepang anjlok 3,23%, Shanghai Composite China turun 0,56%, Hang Seng Index Hong Kong merosot 2,08%, Kospi Index Korea Selatan melemah 1,55%, dan All Ordinary Index Australia turun 1,28%.

Di kawasan Asia Tenggara, indeks FTSE Bursa Malaysia KLCI turun tipis 0,36%, Strait Times Index STI -0,55%, dan PSEi Filipina turun 0,87%.

Berbanding terbalik, indeks saham Vietnam Ho Chi Minh Stock Index naik tipis 0,04% dan Stock Exchange of Thailand Index menguat 0,4%.

Berdasarkan data Bloomberg, indeks saham Singapura sempat jatuh 1,3% sebelum memangkas penurunan pada perdagangan hari ini. Sementara itu, indeks saham Malaysia sempat turun 0,7%.

03/04/2025 10:18
Tarif Trump Sasar Semua Tempat, Bahkan Pulau yang Cuma Dihuni Penguin

Washington –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan kebijakan baru yang mengenakan tarif impor barang berbagai negara. Tarif Trump itu bahkan menyasar pulau terpencil yang tidak berpenghuni.

Dilansir AFP, Kamis (3/4/2025), sudut-sudut paling terpencil di dunia juga tidak dapat bersembunyi dari serangan tarif global Trump yang diumumkan Rabu (2/4) waktu setempat. Salah satu yang terkena tarif itu ialah Kepulauan Heard dan McDonald yang tak berpenghuni manusia.

Wilayah Australia di Samudra Hindia sub-Antartika itu dikenai tarif 10 persen atas semua ekspornya ke AS. Padahal, kepulauan es itu tidak memiliki penduduk sama sekali, selain banyak anjing laut, penguin, dan berbagai jenis burung.

Rangkaian titik laut di seluruh dunia, termasuk Kepulauan Cocos (Keeling) Australia dan Komoro di lepas pantai Afrika, juga dikenai tarif baru sebesar 10 persen.

Pencantuman lain yang menarik perhatian dalam daftar tarif adalah Myanmar yang baru saja dihantam gempa magnitudo (M) 7,7 yang menewaskan hampir 3.000 orang. Kini, ekspornya Myanmar ke AS akan menghadapi pungutan baru sebesar 44 persen.

Kepulauan Falkland milik Inggris yang berpenduduk 3.200 orang dan sekitar satu juta penguin juga mendapat hukuman khusus. Wilayah Atlantik Selatan yang sebagian besar terkenal karena perang tahun 1982 yang diperjuangkan Inggris untuk mengusir invasi Argentina dihantam tarif sebesar 41 persen atas ekspor dari wilayah itu ke AS.

Sementara, Argentina sebagai calon penguasa Kepulauan Falkland hanya menghadapi tarif baru sebesar 10 persen. Menurut Kamar Dagang Kepulauan Falkland, wilayah tersebut berada di peringkat 173 di dunia dalam hal ekspor global dengan hanya USD 306 juta produk yang diekspor pada tahun 2019, termasuk USD 255 juta dalam ekspor moluska dan USD 30 juta ikan beku.

“Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami,” kata Trump saat mengumumkan langkah-langkah baru tersebut seperti dilansir BBC.

Dia mengatakan uang yang dihasilkan dari tarif baru itu akan digunakan untuk mengurangi pajak warga AS dan membayar utang AS. Trump juga menunjukkan bagan berjudul ‘Tarif Timbal Balik’ yang memiliki tiga kolom.

Kolom pertama adalah daftar negara, kolom kedua merupakan besaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari AS dan kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenai AS terhadap negara tersebut.

(haf/imk)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

03/04/2025 10:03