Negara: Armenia

  • Jurus RI Tangkal Efek Tarif Trump, Kebut Sederet Perjanjian Dagang

    Jurus RI Tangkal Efek Tarif Trump, Kebut Sederet Perjanjian Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melakukan sejumlah langkah strategis guna meredam efek kebijakan tarif Trump yang berlaku mulai 7 Agustus 2025. Salah satu langkah yang dilakukan ialah dengan mempercepat penyelesaian sejumlah perjanjian dagang.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan percepatan penyelesaian perundingan perjanjian dagang dengan sejumlah negara mitra dilakukan guna memperluas pasar ekspor.

    Budi mengatakan bahwa Indonesia ke depannya tidak hanya akan fokus menyasar pasar tradisional seperti Amerika Serikat, China, India hingga Jepang, tetapi juga menyasar pasar non-tradisional seperti Afrika hingga Amerika Latin.

    Menurutnya, perluasan pasar ekspor penting dilakukan mengingat saat ini Amerika Serikat juga telah menerapkan kebijakan tarif impor sebesar 19% untuk produk-produk Indonesia yang masuk ke AS.

    Apalagi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun ini menargetkan pertumbuhan ekspor nasional mencapai 7,10% dengan nilai ekspor mencapai US$294,45 miliar.

    Adapun, nilai ekspor Indonesia mencapai US$23,44 miliar pada Juni 2025 atau naik 11,29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$21,06 miliar.

    Secara kumulatif, total nilai ekspor Indonesia mencapai US$135,41 miliar pada semester I/2025. Nilainya naik 7,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$125,73 miliar.

    Jika diperinci, nilai ekspor migas sebesar US$7,03 miliar atau turun 11,04% dari sebelumnya US$7,9 miliar. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas naik sebesar 8,96% dari US$117,83 miliar menjadi US$128,39 miliar.

    Perjanjian Dagang

    Demi tetap menjaga kinerja ekspor Indonesia, Mendag Budi mengatakan pada tahun ini setidaknya ada lima perjanjian dagang yang ditargetkan rampung.

    Kelima perjanjian dagang yang dimaksud yakni, Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA).

    Kemudian, Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA), Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU-FTA), dan Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA).

    “Jadi tahun ini banyak perjanjian dagang yang bisa kita selesaikan. Kita akan tandatangani, dengan harapan, pasar kita, ekspor kita semakin besar. Semakin meningkat ke negara-negara di dunia,” kata Budi di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

    Terkait dengan IP-CEPA, Budi mengatakan perjanjian dagang tersebut bakal ditandatangani pada 11 Agustus 2025. Bahkan, Budi juga menyebut Presiden Peru Dina Boluarte akan menyambangi Indonesia pada 11 Agustus 2025.

    “Dengan Peru [melalui IP—CEPA] tanggal 11 [Agustus 2025] akan kita tandatangani. Jadi kita cepat ini. Jadi teman-teman sebenarnya masih di Peru. Sudah selesai [perjanjian IP—CEPA], karena Presiden Peru juga mau ke sini, tanggal 11, jadi kebetulan perjanjiannya sudah selesai,” ujarnya.

    Selain mempercepat penyelesaian perjanjian dagang dengan Peru, Mendag mengatakan perjanjian Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) juga bakal rampung pada 2025.

    Truk kontainer melintas di antara tumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

    Budi mengatakan kinerja ekspor Indonesia akan melambung dengan adanya perjanjian IEU—CEPA. Pasalnya, sebelum perjanjian IEU—CEPA ini berlaku, surplus perdagangan dari Uni Eropa mencapai US$3,79 miliar pada semester I/2025.

    Apalagi, kata Budi, Uni Eropa merupakan pasar yang besar, mengingat jumlah penduduknya yang mencapai lebih dari 400 juta jiwa.

    “EU itu kawasan kedua surplus kita terbesar semester I [2025]. Itu saja belum-belum pelaksanaan perjanjian perdagangan ya. Artinya kalau belum ada CEPA saja sudah surplus, mudah-mudahan nanti setelah ada CEPA menjadi semakin besar,” ujarnya.

    Pemerintah juga tengah mempercepat perjanjian Indonesia—Kanada CEPA. Rencananya, perjanjian ini bakal ditandatangani pada akhir 2025. Begitu pula dengan perjanjian Indonesia—Uni Ekonomi Eurasia (I—EAEU) yang ditargetkan rampung di tahun ini.

    Sementara itu, terkait dengan perjanjian dagang dengan Tunisia, Mendag mengungkap bahwa proses perundingan IT-PTA sebenarnya sudah selesai dilakukan. Perjanjian dagang ini tinggal menunggu penandatanganan kedua negara, untuk kemudian dapat segera diimplementasikan.

    Kemudian dengan Eurasia, Budi mengatakan bahwa telah disepakati poin-poin yang bakal dituangkan dalam IEAEU-FTA. Saat ini, kata dia, Eurasia tengah melakukan konsultasi dengan negara-negara anggotanya seperti Rusia, Turki, Jerman, Inggris, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Kazakstan, dan Kirgistan.

    Mendag menjelaskan, EAEU merupakan mitra dagang penting Indonesia, bukan hanya sebagai pasar ekspor nontradisional tetapi juga sebagai Hub perdagangan internasional di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah.

    Dengan perjanjian ini, akses pasar yang lebih baik ke negara-negara anggota EAEU memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan volume perdagangan dan diversifikasi pasar ekspor.

    Peluang Indonesia

    Rencana pemerintah untuk mempercepat penyelesaian perundingan empat perjanjian dagang mendapat sambutan positif dari dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, perjanjian dagang menjadi peluang bagi eksportir Indonesia untuk semakin memperluas pasar ekspor, utamanya di tengah kebijakan perang tarif Presiden AS Donald Trump.

    “Memang harapan kami bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Jadi mungkin ini menjadi prioritas untuk perjanjian,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani.

    Shinta menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengoptimalkan sejumlah perjanjian yang diharapkan rampung tahun ini. Dia mengatakan, Apindo telah membentuk kelompok-kelompok kerja untuk mengutilisasi perjanjian dagang ini.

    Dalam hal ini, Apindo melakukan akselerasi perdagangan dan investasi sesuai dengan sektor-sektor yang ada serta membangun komunikasi dengan pelaku usaha di negara terkait.

    Misalnya, Shinta mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah membangun komunikasi dengan pelaku usaha di Uni Eropa. Meski perjanjian dagang dengan Uni Eropa masih dalam tahap negosiasi, Shinta menyebut bahwa Indonesia sudah dapat melihat peluang apa saja yang bisa dilakukan dengan pelaku usaha di negara tersebut, termasuk juga investasi yang dapat masuk ke Indonesia.

    “Ini kita juga sudah harus mempersiapkan tim kerjanya. Kalau [perjanjian dagang] ini sampai selesai, ini sudah bisa tinggal langsung jalan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan sederet perjanjian dagang yang tengah dipercepat akan meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia, termasuk dengan adanya IEU—CEPA. 

    “Jadi ini sambil menyelam, minum air. Sambil menyiapkan tarif Trump, menyiapkan juga EU. Yang kebetulan Uni Eropa itu size-nya sama,” kata Anin saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/8/2025). 

    Menurutnya, perdagangan Indonesia—Eropa bisa meningkat secara bertahap menjadi US$100 miliar selama 5–10 tahun ke depan. Pasalnya, Anin melihat Eropa merupakan pasar yang juga hampir mirip dengan Negara Paman Sam.

    “Kebetulan apa yang dibutuhkan mereka [Uni Eropa] itu mirip-mirip sama Amerika ya, seperti alas kaki, tekstil, garmen, elektronik,” ujarnya.

    Belum lagi, kata Anin, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) yang merupakan komoditas unggulan Indonesia diperkirakan memiliki karpet merah di pasar Eropa. Alhasil, kinerja ekspor CPO Indonesia ke Eropa akan meningkat.

    “[CPO] yang tadinya sulit masuk menjadi bisa masuk. Jadi artinya pertumbuhannya pasti pesat,” tuturnya.

    Selain itu, Anin menambahkan perjanjian dagang ini akan membuat Indonesia lebih mudah mendapatkan bahan mentah, mulai dari gandum, kapas, hingga kedelai. 

    “Tapi yang kita ekspor adalah barang jadi, seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik. Jadi saya rasa sebenarnya semua itu tergantung dari konsumen, tapi yang pasti akan membuat bahan baku jadi lebih murah,” terangnya.

    Dihubungi terpisah, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan langkah yang diambil pemerintah dalam merampungkan sederet perjanjian dagang merupakan strategi yang tepat di tengah tarif Trump. 

    “Ini merupakan strategi tepat. Kita mengambil peluang dari perasaan senasib sepenanggungan negara-negara di dunia, akibat kebijakan perdagangan Trump yang dirasa tidak fair,” kata Wijayanto kepada Bisnis.

    Menurutnya, percepatan perjanjian dagang ini bisa menjadi alternatif dalam menghadapi tarif Trump. Namun, Wijayanto menilai, besaran tarif yang dikenai AS kepada Indonesia lebih rendah dan setara dibandingkan negara di kawasan Asean, seperti Vietnam, India, China, Thailand, dan Malaysia. 

    “Membuka pasar selain AS merupakan langkah jitu, mengingat kebijakan AS tidak bisa diprediksi dan dapat berubah sewaktu-waktu,” ujarnya.

    Namun, lanjut dia, perjanjian dagang hanya akan mendatangkan manfaat jika negara lain membeli produk Indonesia, sehingga peningkatan daya saing dan diversifikasi produk merupakan langkah yang perlu kita tempuh.

    “Jika tidak, perjanjian dagang justru hanya akan membuat pasar kita makin dibanjiri oleh produk dari luar,” pungkasnya.

  • Presiden Peru Kunjungi Indonesia 11 Agustus 2025, Teken Perjanjian Dagang – Page 3

    Presiden Peru Kunjungi Indonesia 11 Agustus 2025, Teken Perjanjian Dagang – Page 3

    Adapun Indonesia dan Eurasia telah menyepakati skema perdagangan bebas, melalui skema Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Usai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuntaskannya bersama Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia, Andrey Slepnev.

    Hal itu dilakukan di sela-sela kegiatan the 28 th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025). Kesepakatan tersebut telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, seusai pertemuan bilateral yang dilaksanakan di Istana Konstantinovsky, St Petersburg, Rusia, pada 19 Juni 2025.

    “Saya juga menyambut sangat gembira telah disepakati antara Indonesia dan Rusia dalam peranan kita dalam Eurasian Economic Union (EAEU),” kata Prabowo beberapa waktu lalu. 

    Hal tersebut menandai babak baru dalam kerja sama ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota EAEU, yakni Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia. Sejak diluncurkan pada Desember 2022, telah dilakukan sebanyak lima kali putaran perundingan dan berbagai pertemuan intersesi. Tim Perunding Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan.

     

  • Pemerintah ungkap alasan kebut penyelesaian sejumlah perjanjian dagang

    Pemerintah ungkap alasan kebut penyelesaian sejumlah perjanjian dagang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah ungkap alasan kebut penyelesaian sejumlah perjanjian dagang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan alasan pemerintah mengejar penyelesaian sejumlah perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan beberapa negara.

    Menurutnya, langkah tersebut utamanya dilakukan untuk menekan tarif impor terhadap produk asal Indonesia sekaligus memperluas akses pasar ekspor nasional.

    Berbicara dalam forum Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa, ia mencontohkan finalisasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

    Perjanjian semacam ini, lanjutnya, akan sangat menentukan daya saing produk ekspor Indonesia, terutama di sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki.

    “Pada saat merk-merk apparel terkenal di kita, sebutlah oleh Nike, Adidas, dan sebagainya, yang dibikin di kita (Indonesia), ekspor ke Uni Eropa, kena tambahan (tarif) yang masuknya sendiri 10-20 persen. Begitu di produksi di negara lain yang punya FTA (Free Trade Agreement), Vietnam contohnya katakan, (tarifnya) 0 persen,” jelasnya.

    Menurut Susi, tarif bea masuk yang tinggi bakal membebani biaya produksi sehingga berpotensi mengurangi daya saing produk asal Indonesia di pasar internasional.

    “Di dalam struktur biaya, (tarif) 20 persen itu luar biasa,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah sendiri telah merampungkan maupun memfinalisasi sejumlah perjanjian dagang strategis dalam beberapa waktu terakhir.

    Di antaranya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) yang selesai pada 19 Juni 2025. Kawasan EAEU meliputi Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgistan.

    Selain itu, Indonesia telah menyelesaikan negosiasi IEU CEPA yang ditargetkan mulai berlaku pada 2026, serta menyepakati tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) meski saat ini masih dalam tahap penyempurnaan teknis.

    Di samping itu, Indonesia juga resmi menjadi anggota kelompok ekonomi BRICS sejak 7 Januari 2025, serta tengah menjalani proses aksesi untuk bergabung dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif (CP-TPP).

    “Kita akan kejar semuanya ini, karena dampaknya luar biasa,” ungkap Susi.

    Dirinya berharap, dengan mengamankan berbagai perjanjian perdagangan tersebut, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam rantai pasok global dan memperluas akses produk nasional di pasar internasional secara berkelanjutan.

    “BRICS ada akses market di sana, dalam artian ada market yang lebih besar di sana. Sedangkan OECD, kita akan mengejar berbagai penerapan standar-standar yang sangat diakui oleh dunia, sehingga kita akan bisa meningkatkan kredibilitas kita,” jelas Susi. 

    Sumber : Antara

  • Hal Random Tapi Menarik yang Dibagikan Orang di Internet

    Hal Random Tapi Menarik yang Dibagikan Orang di Internet

    Pada 1976, Shavarsh Karapetyan, seorang perenang Olimpiade Armenia, menyelamatkan 20 orang yang terjebak di dalam bus yang tenggelam 24 meter di lepas pantai. Ia membutuhkan beberapa jam untuk menyelamatkan mereka semua, dan ia menderita cedera yang membuatnya dirawat di rumah sakit selama 45 hari, dan hal itu mengakhiri karier Olimpiade-nya. Foto: via BoredPanda

  • Maskapai Nasional Ini Lumpuh, Puluhan Penerbangan Dibatalkan

    Maskapai Nasional Ini Lumpuh, Puluhan Penerbangan Dibatalkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Maskapai nasional Rusia, Aeroflot, membatalkan lebih dari 40 penerbangan pada Senin (28/7/2025) waktu setempat setelah mengalami kegagalan sistem informasi (TI) yang diduga kuat akibat serangan siber. Kelompok peretas yang menamakan diri Silent Crow mengklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut.

    Dalam pernyataan resminya, Aeroflot menyebut bahwa kegagalan sistem ini mengganggu operasional penerbangan secara signifikan. Namun maskapai tidak memberikan penjelasan rinci mengenai penyebab gangguan atau estimasi waktu pemulihan.

    “Para spesialis saat ini sedang berupaya meminimalkan dampak pada jadwal penerbangan dan memulihkan operasi layanan normal,” ujar Aeroflot dalam keterangannya, seperti dikutip Reuters.

    Kelompok Silent Crow, dalam pernyataan yang belum dapat diverifikasi, menyatakan bahwa mereka melancarkan serangan siber tersebut bersama kelompok Cyberpartisans BY dari Belarus. Aksi ini diklaim sebagai bentuk protes terhadap invasi Rusia ke Ukraina.

    “Jayalah Ukraina! Hidup Belarus!” tulis kelompok tersebut dalam unggahannya.

    Mereka juga mengklaim telah menembus sistem Aeroflot selama setahun terakhir, menghancurkan 7.000 server, serta mengambil alih komputer milik manajemen senior maskapai. Namun, tidak ada bukti yang disertakan dalam pernyataan tersebut. Selain itu, Silent Crow mengancam akan membocorkan data pribadi seluruh warga Rusia yang pernah menggunakan layanan Aeroflot.

    Dampak dari insiden ini langsung terasa di Bandara Internasional Sheremetyevo, Moskow, dengan antrean panjang dan kekacauan saat para penumpang diminta mengambil bagasi dan meninggalkan terminal. Laporan media lokal Baza menyebut situasi di bandara sangat kacau.

    Penerbangan yang dibatalkan mencakup rute domestik serta internasional ke Minsk, Belarus dan Yerevan, Armenia. Aeroflot telah mengimbau penumpang untuk memantau pembaruan informasi melalui saluran resmi maskapai.

    Sejak pecahnya perang Ukraina pada Februari 2022, gangguan penerbangan di Rusia bukan hal asing, namun biasanya disebabkan oleh penutupan bandara akibat ancaman drone, bukan serangan siber.

    Meski terdampak sanksi internasional dan pembatasan rute penerbangan, Aeroflot masih berada di peringkat 20 besar maskapai dunia berdasarkan jumlah penumpang. Pada 2024, Aeroflot Group mencatatkan lalu lintas penumpang mencapai 55,3 juta orang, menurut data di situs resminya.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prancis Akui Palestina, Pemimpin Eropa Kasih Komentar Tak Terduga

    Prancis Akui Palestina, Pemimpin Eropa Kasih Komentar Tak Terduga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan bahwa jika Palestina diakui sebelum didirikan maka akan menjadi kontraproduktif. Hal itu menyusul wacana Palestina yang akan menjadi negara berdaulat.

    “Saya sangat mendukung Negara Palestina tetapi saya tidak mendukung pengakuannya sebelum pendiriannya,” kata Meloni kepada harian Italia La Repubblica, dilansir Reuters, Sabtu (26/7/2025).

    “Jika sesuatu yang tidak ada dikenali di atas kertas, masalahnya bisa tampak terpecahkan padahal tidak ada,” tambah Meloni.

    Adapun, Prancis berencana untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September, menarik kecaman dari Israel dan Amerika Serikat. Apalagi hal itu di tengah perang di Gaza antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas.

    Pada hari Jumat (25/7/2025), Menteri Luar Negeri Italia mengatakan pengakuan negara Palestina harus terjadi bersamaan dengan pengakuan Israel oleh entitas Palestina yang baru.

    Di samping itu, seorang juru bicara pemerintah Jerman juga mengatakan bahwa Berlin tidak berencana untuk mengakui negara Palestina dalam jangka pendek dan mengatakan prioritasnya sekarang adalah membuat “kemajuan yang sudah lama tertunda” menuju solusi dua negara.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.

    Pengumuman ini disampaikan Macron pada Kamis (24/7/2025), di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel atas krisis kemanusiaan di Gaza.

    “Prioritas mendesak hari ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil,” tulis Macron dalam unggahannya di media sosial, dilansir AFP.

    Jika kemudian terealisasi maka Prancis menjadi negara kelompok kaya G-7 yang mengakui Palestina.

    Negara lain belum merencanakan hal yang sama, mulai dari Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

    Langkah Prancis ini juga semakin menambah negara Eropa yang mengakui Palestina. Sebelumnya beberapa negara Eropa secara resmi telah mengakui Negara Palestina, mencerminkan meningkatnya dukungan internasional. Di antaranya adalah Armenia, Slovenia, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol.

    Saat ini, Palestina diakui sebagai negara berdaulat oleh 147 dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mewakili sekitar 75 persen komunitas internasional. Palestina juga diakui oleh Takhta Suci (Vatikan), otoritas tertinggi Gereja Katolik dan pemegang status pengamat di PBB.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pasar Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia Diteken Desember

    Pasar Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia Diteken Desember

    JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan dokumen perjanjian pasar bebas (FTA) antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) akan diteken oleh dua negara saat Konferensi Tingkat Tinggi EAEU pada Desember 2025.

    Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, Airlangga melanjutkan, telah merampungkan perundingan perjanjian pasar bebas, sebagaimana diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    “Perjanjian (FTA) dengan (Uni Ekonomi) Eurasia sudah selesai, conclusion, sudah selesai materi (perundingan disepakati oleh dua belah pihak.),” kata Menko Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di lobi hotel tempat Presiden Prabowo menginap di St. Petersburg, Rusia, dikutip Antara, Sabtu, 21 Juni.

    Airlangga kembali menekankan seluruh materi yang dirundingkan telah disepakati, sehingga tahapan selanjutnya ialah penandatanganan dokumen perjanjian pasar bebas, yang nantinya membuka hambatan pasar antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia.

    “Kemarin sudah dilaporkan, sudah disampaikan oleh Presiden Putin dan Presiden Bapak Prabowo mengenai EAEU,” kata Airlangga.

    Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sesi pernyataan pers bersama di Istana Konstantinovskiy, St. Petersburg, Kamis (19/6), mengumumkan rampungnya perundingan perjanjian pasar bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia. Presiden Prabowo melawat ke St. Petersburg, Rusia, pada 18 Juni sampai dengan 20 Juni untuk kunjungan resmi dan memenuhi undangan Presiden Putin untuk hadir sebagai pembicara utama di Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat.

    Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia memulai negosiasi perjanjian pasar bebas sejak bulan Desember 2022. Dalam rentang waktu hingga Juni 2025, ada lima putaran perundingan, dan sejumlah pertemuan intersesi. Uni Ekonomi Eurasia terdiri atas Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan.

    Tim perunding dari Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.

    Perjanjian pasar bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, kopra, kopi, karet alam, dan mentega kakao.

    Di sisi lain, Indonesia juga mengharapkan peningkatan impor dari EAEU untuk sejumlah komoditas strategis, antara lain gandum, fosfat, batu bara, dan bahan baku pupuk kimia serta besi setengah jadi.

    Dengan jumlah populasi total mencapai lebih dari 460 juta jiwa antara Indonesia dan EAEU, perjanjian pasar bebas itu dipercaya dapat memperluas akses pasar, memperlancar logistik, serta meningkatkan arus investasi dua arah antara Indonesia dan EAEU.

    Nilai perdagangan antara Indonesia dan EAEU pada periode Januari sampai dengan Maret 2025 mencapai 1,57 miliar dolar AS, meningkat tajam sebesar 84,63 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Di luar perdagangan, Indonesia juga membuka peluang investasi dari negara-negara EAEU di sektor-sektor prioritas seperti industri pengolahan, transportasi, logistik, pertambangan, dan pertanian.

    Realisasi investasi dari kawasan EAEU ke Indonesia juga menunjukkan tren positif, yaitu mencapai 273,7 juta dolar AS pada 2024.

  • FTA RI-Eurasian Rampung, Indonesia Siap Ekspor CPO hingga Kopi

    FTA RI-Eurasian Rampung, Indonesia Siap Ekspor CPO hingga Kopi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan secara resmi penyelesaian Perundingan Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement atau I–EAEU FTA. 

    Penyelesaian secara substantif yang dilakukan dalam sela-sela kegiatan the 28 th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025) tersebut, menandai babak baru dalam kerja sama ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota EAEU, yakni Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia.  

    Melalui perjanjian dagang tersebut, membuka pasar baru bagi komoditas ekspor unggulan Indonesia maupun pasar impor dari lima negara tersebut ke Indonesia.  

    “Perjanjian ini membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah [CPO] dan turunannya, kopra, kopi, karet alam, dan mentega kakao,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (21/6/2025). 

    Di sisi lain, Indonesia juga mengharapkan peningkatan impor dari EAEU untuk sejumlah komoditas strategis, antara lain gandum, fosfat, batu bara, dan bahan baku pupuk kimia serta besi setengah jadi. 

    Untuk diketahui, sejak diluncurkan pada bulan Desember 2022, telah dilakukan sebanyak lima kali putaran perundingan dan berbagai pertemuan intersesi. 

    Kedua pihak telah mencapai kesepakatan substantif pada seluruh area negosiasi. Proses ratifikasi dan finalisasi teknis akan segera dilakukan guna mempercepat pemberlakuan perjanjian.

    “Saya berharap kedua pihak dapat segera menindaklanjuti dengan menyelesaikan semua tahapan proses yang diperlukan sehingga perjanjian ini dapat ditandatangani pada tahun ini,” jelas Airlangga.

    Dirinya menuturkan bahwa perjanjian ini dipercaya akan memperluas akses pasar—sejalan dengan langkah diversifikasi pasar ekspor—mengingat jumlah populasi total mencapai lebih dari 460 juta jiwa antara Indonesia dan EAEU. 

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia Andrey Slepnev mengucapkan terima kasih atas pencapaian hari ini yang sangat baik bagi kedua pihak untuk mendorong peningkatan hubungan perdagangan yang modern dan people-to-people contact. 

    “Komisi Ekonomi Eurasia siap untuk menandatangani perjanjian tahun ini dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik guna menyelesaikan persyaratan teknis yang diperlukan,” ungkap Slepnev. 

  • Lawatan Prabowo ke Rusia Tegaskan Sikap Non-Blok dan Peran Mediasi Indonesia

    Lawatan Prabowo ke Rusia Tegaskan Sikap Non-Blok dan Peran Mediasi Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengapresiasi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, melihatnya sebagai penegas posisi non-blok dan kedaulatan politik Indonesia.

    “Saya merasa senang dan bangga, karena selain fokus pada kedaulatan pangan, kita juga menunjukkan dengan jelas posisi non-blok dan kedaulatan kita dalam berpolitik,” ujar Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, dari lobi Hotel Taleon, St. Petersburg, Rusia, dikutip PikiranRakyat.com dari Antara, Jumat, 20 Juni 2025.

    Zulhas lalu menjelaskan, meskipun menerima dua undangan bersamaan, Presiden Prabowo memilih untuk memenuhi undangan dari Rusia.

    “Fakta bahwa Bapak Presiden kita memiliki dua pilihan undangan, namun beliau memilih datang ke Rusia, itu sangat membanggakan dan menegaskan bahwa kita benar-benar non-blok,” kata Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo juga diundang sebagai tamu kehormatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 ke-51 di Alberta, Kanada, pada 16-17 Juni, namun tidak menghadirinya. G7 adalah forum internasional yang beranggotakan tujuh negara ekonomi terbesar dunia: Italia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa.

    Tambahnya, Menko Perdagangan itu lalu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Rusia atas sambutan hangat dan penuh kehormatan kepada Presiden Prabowo beserta rombongan.

    “Jelas terlihat bahwa Presiden Putin dan seluruh jajarannya sangat antusias dan gembira menyambut kedatangan kita dengan penuh kehormatan. Mereka senang Bapak Presiden datang ke sini,” tuturnya.

    Presiden Prabowo melakukan lawatan ke St. Petersburg, Rusia, pada 18-20 Juni untuk dua agenda utama: kunjungan resmi ke Istana Konstantinovsky dan pertemuan bilateral dengan Presiden Putin pada Kamis siang waktu setempat, serta memenuhi undangan St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 pada Jumat, 20 Juni 2025.

    Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR, Andina Thresia Narang, menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dan pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin membuka ruang bagi Indonesia untuk berperan dalam mediasi perdamaian global.

    “Saya memandang kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia sebagai langkah yang tepat dan strategis, tidak hanya untuk mempererat hubungan diplomatik dan ekonomi antara kedua negara, tetapi juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam mediasi perdamaian global,” kata Andina dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Ia juga menyambut positif lawatan Presiden Prabowo ke Rusia, yang dinilainya dapat membantu meredakan eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang sedang berlangsung.

    Ia meyakini bahwa Presiden Prabowo melihat Rusia mampu menjadi penengah konflik antara Iran dan Israel, sebagai upaya untuk menurunkan eskalasi dan mencegah risiko terjadinya perang dunia ketiga atau ancaman perang nuklir yang lebih luas.

    Selain itu, Andina berharap kunjungan Presiden Prabowo dapat mempercepat penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), yang meliputi negara-negara seperti Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgistan.

    Menurutnya, FTA ini berpotensi membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan akses pasar bagi produk-produk unggulan di Tanah Air, seperti pertanian, kelapa sawit, dan produk manufaktur bernilai tambah tinggi.

    Meskipun demikian, ia menekankan bahwa setiap kerja sama yang terjalin harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.

    “Kami di DPR RI, melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, akan memastikan bahwa setiap langkah diplomasi ekonomi dan politik memberikan dampak positif dan nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegasnya.***

  • RI Incar Ekspor CPO hingga Kopi ke Rusia Pasca Perjanjian I–EAEU FTA Disepakati

    RI Incar Ekspor CPO hingga Kopi ke Rusia Pasca Perjanjian I–EAEU FTA Disepakati

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia Andrey Slepnev resmi menandatangani perjanjian perdagangan bebas secara substantif antara Indonesia-Eurasia.

    Kesepakatan itu bertajuk Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I–EAEU FTA). Perundingan I-EAEU FTA rampung di sela-sela kegiatan the 28th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025).

    Berdasarkan keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, Jumat (20/6/2025), I-EAEU FTA menandai babak baru dalam kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara anggota EAEU yaitu Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia.

    Sejak diluncurkan pada Desember 2022, telah dilakukan sebanyak lima kali putaran perundingan dan berbagai pertemuan intersesi. Tim Perunding Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan.

    Kedua pihak telah mencapai kesepakatan substantif pada seluruh area negosiasi. Nantinya, perjanjian berlaku usai dilakukan proses ratifikasi dan finalisasi teknis.

    Kemenko Perekonomian meyakini bahwa perjanjian itu membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, kopra, kopi, karet alam, dan mentega kakao.

    Di sisi lain, Indonesia juga mengharapkan peningkatan impor dari EAEU untuk sejumlah komoditas strategis, antara lain gandum, fosfat, batu bara, dan bahan baku pupuk kimia serta besi setengah jadi.