Negara: Armenia

  • Tok! Trump Sukses Buat Israel-Hamas Damai di Gaza, Ini “Rahasianya”

    Tok! Trump Sukses Buat Israel-Hamas Damai di Gaza, Ini “Rahasianya”

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kini menjadi kunci yang mendamaikan Israel dan kelompok Palestina, Hamas, di Gaza. Sebelumnya kedua belah pihak yang bertikai dilaporkan menyetujui tahap 1 perdamaian Gaza, sebagaimana diumumkan Trump di laman media sosialnya, Truth Social, dan diamini sejumlah media Arab, Rabu malam waktu setempat.

    Kesepakatan didapat setelah pertemuan ketiga negosiasi di Kairo Mesir. Hamas dan Israel berdialog tidak langsung dengan sejumlah mediator, yakni Mesir, Qatar, Turki dan AS.

    Lalu apa rahasia Trump sehingga ini terjadi? Berikut rangkumannya dikutip CNBC Indonesia, Kamis (9/10/2025).

    Trump Mengincar Nobel Perdamaian

    Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Trump mengincar hadiah Nobel Perdamaian. Pengumuman juga diberikan Trump sehari sebelum pengumuman Hadiah Nobel Perdamaian 2025.

    Trump sering mengatakan bahwa ia telah berperan sebagai juru damai dalam tujuh perang, termasuk konflik empat hari antara India dan Pakistan serta Azerbaijan dan Armenia. Trump pun tak pernah ragu untuk mengkritik panitia Nobel yang tak kunjung menyebut namanya, mengatakan mungkin Komite Nobel akan menemukan cara untuk tidak memberinya hadiah tersebut.

    “Entahlah… Marco (Menlu AS Marco Rubio) akan memberi tahu Anda bahwa kami telah menyelesaikan tujuh perang. Kami hampir menyelesaikan yang kedelapan,” katanya.

    “Saya rasa kami akan menyelesaikan situasi Rusia… Saya rasa belum ada orang dalam sejarah yang telah menyelesaikan sebanyak itu. Tapi mungkin mereka akan menemukan alasan untuk tidak memberikannya kepada saya,” tambahnya.

    Trump Berhasil Menekan Netanyahu

    Trump disebut telah menekan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Ini terlihat ketika ia menjamu Netanyahu di Gedung Putih pada 29 September untuk mengungkap rencana perdamaian 20 poinnya.

    Ia secara terbuka memberikan kesan sepenuhnya mendukung sang PM. Trump pun mengatakan bahwa jika Hamas tidak menerima rencana tersebut, maka Israel akan mendapatkan “dukungan penuhnya untuk menyelesaikan pekerjaan” dan menghancurkan kelompok Palestina tersebut.

    Tapi sejumlah pengamat, mengutip AFP, menilainya Trump sebenarnya memberi warning ke Netanyahu. Ada beberapa alasan pendapat itu.

    Pertama, rencana yang ia ajukan kepada Netanyahu dan para pejabat Israel telah disusun setelah konsultasi ekstensif dengan para pemimpin Arab dan Muslim di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) minggu sebelumnya. Ketika Netanyahu dihadapkan dengan rencana tersebut, ia menemukan ada beberapa poin penting di dalamnya, di mana ia bersumpah untuk akan menerimanya, seperti mengizinkan berdirinya negara Palestina.

    Namun, alih-alih mempermasalahkan detailnya, Trump mendorong Israel, untuk segera menyelesaikan kesepakatan. Trump mengatakan kepada outlet berita Axios bahwa ia telah berkata kepada Netanyahu: “Bibi, ini kesempatanmu untuk menang”.

    “Dia baik-baik saja dengan itu. Dia harus baik-baik saja dengan itu. Dia tidak punya pilihan. Dengan saya, kamu harus baik-baik saja,” ujar Trump.

    Trump Kini Memang Lebih Dekat ke Arab

    Trump juga secara pribadi geram dengan serangan Israel terhadap anggota Hamas di Qatar, sekutu AS lainnya, ketika negosiasi berada pada tahap sensitif. Ia memanfaatkan persatuan Arab untuk melawan serangan tersebut agar mereka semua menyetujui rencana tersebut.

    Ia kemudian “menyergap” Netanyahu, memaksanya menelepon pemimpin Qatar dari Ruang Oval untuk meminta maaf. Trump bahkan duduk memegang telepon untuk Netanyahu sementara pemimpin Israel itu membacakan secarik kertas, sebuah foto yang dirilis oleh Gedung Putih menunjukkan.

    Politico melaporkan bahwa seorang pejabat senior Qatar juga berada di ruangan tersebut untuk memastikan Netanyahu tetap sesuai rencana. Trump kemudian menandatangani perintah luar biasa yang memberikan jaminan keamanan AS kepada Qatar.

    Pergeseran ini juga mencerminkan hubungan dekat yang telah dibina Trump dengan negara-negara Arab selama ini. Bukan hanya sekarang, tapi jauh sebelum itu, di masa pertama kepemimpinannya tahun 2017-2021.

    Dalam masa jabatan pertamanya, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Maroko menandatangani Perjanjian Abraham (Abraham Accords) yang mengakui Israel. Abraham Accords adalah perjanjian yang diinisiasi Trump.

    Di masa kedua memimpin, perjalanan luar negeri besar pertama Trump adalah ke negara-negara Teluk yaitu Qatar, Mesir, dan Abu Dhabi, tanpa singgah di Israel. Bahkan ia mendapat pesawat mewah dari Qatar.

    Trump Memanfaatkan Hamas

    Trump meningkatkan tekanan ke Hamas dengan memberi kelompok itu batas waktu hingga 5 Oktober. Hamas didesak untuk membuat kesepakatan atau damai atau menghadapi “neraka” baru di sana.

    Hamas lalu merespons dengan janji Trump itu. Trump dengan cepat memanfaatkannya sebagai kemenangan.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Kesal Jika Tak Raih Nobel Perdamaian: Jadi Penghinaan Bagi AS

    Trump Kesal Jika Tak Raih Nobel Perdamaian: Jadi Penghinaan Bagi AS

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan akan menjadi penghinaan bagi Amerika Serikat jika ia tidak menerima Nobel Perdamaian. Trump mengklaim perannya sendiri dalam menyelesaikan berbagai perang.

    Dilansir AFP, Rabu (1/10/2025), Trump telah lama menginginkan hadiah yang akan diumumkan pada 10 Oktober nanti, menyampaikan dukungan terbarunya sehari setelah ia mengumumkan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Apakah Anda akan mendapatkan Hadiah Nobel? Tentu saja tidak. Mereka akan memberikannya kepada orang yang tidak melakukan apa pun,” kata Trump dalam pidatonya di hadapan ratusan perwira tinggi militer AS.

    “Itu akan menjadi penghinaan besar bagi negara kita, saya katakan itu. Saya tidak menginginkannya, saya ingin negara ini mendapatkannya,” tambahnya.

    “Negara ini harus mendapatkannya, karena belum pernah ada yang seperti itu.

    Trump, kandidat Partai Republik, telah lama kesal dengan fakta bahwa eks Presiden AS Barack Obama, kandidat Partai Demokrat, memenangkan hadiah tersebut pada tahun 2009. Dalam pidatonya pada Selasa (30/9), Trump mengulangi klaimnya baru-baru ini bahwa telah menyelesaikan tujuh perang sejak kembali menjabat pada bulan Januari.

    Trump mengatakan bahwa jika rencana perdamaian Gaza yang ia luncurkan bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih berhasil, “kita akan memiliki delapan, delapan dalam delapan bulan. Itu cukup bagus”. Hamas belum menanggapi rencana tersebut.

    Namun, peluang Trump memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini dianggap mendekati nol di Oslo. “Itu sama sekali tidak terpikirkan,” ujar Oeivind Stenersen, seorang sejarawan yang telah melakukan penelitian dan ikut menulis buku tentang Hadiah Nobel Perdamaian.

    Komite Nobel Norwegia juga menegaskan bahwa mereka tidak dapat dipengaruhi oleh kampanye Trump untuk hadiah tersebut.

    “Tentu saja, kami memperhatikan adanya banyak perhatian media terhadap kandidat tertentu,” ujar sekretaris komite, Kristian Berg Harpviken. “Namun, hal itu sama sekali tidak berdampak pada diskusi yang sedang berlangsung di komite.”

    Pemerintahan Trump baru-baru ini mencantumkan tujuh perang yang katanya telah diakhirinya, yaitu antara Kamboja dan Thailand; Kosovo dan Serbia; Republik Demokratik Kongo dan Rwanda; Pakistan dan India; Israel dan Iran; Mesir dan Etiopia; serta Armenia dan Azerbaijan.

    Namun, meskipun Trump dengan cepat mengklaim beberapa hal, misalnya dengan mengumumkan gencatan senjata antara Delhi dan Islamabad yang bersenjata nuklir pada bulan Mei, banyak klaim tersebut bersifat parsial atau tidak akurat.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

  • Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Guru Besar UI: Menggelegar!
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 September 2025

    Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Guru Besar UI: Menggelegar! Nasional 25 September 2025

    Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Guru Besar UI: Menggelegar!
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Guru Besar Hukum Internasional Univeristas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menyanjung pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Selasa (23/9/2025).
    Menurutnya, pidato Prabowo lebih baik ketimbang pandangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berpidato sebelumnya.
    “Wah menggelegar, menggelegar pokoknya, mantap. Apalagi disandingkan dengan Presiden Trump, wah abis itu Trump,” ujar Hikmahanto dalam
    Obrolan Newsroom Kompas.com
    , Rabu (24/9/2025).
    Ia menilai, Prabowo telah menunjukkan bentuk diplomasi internasional yang sangat baik dalam pidatonya di Sidang Umum PBB.
    Padahal awalnya ia khawatir, mengingat Trump berpidato dalam forum tersebut mencapai sekitar 45 menit, di luar batas waktu selama 15 menit.
    “Jadi kalau negara besar tuh suka-suka, sementara kita ini negara berkembang, kita patuh kepada aturan, patuh kepada hukum, hukum internasional. Nah itu yang disampaikan Pak Presiden Prabowo,” ujar Hikmahanto.
    Di samping itu, ia melihat dua sisi yang berbeda antara pidato Prabowo dengan Trump di Markas Besar PBB, New York, AS.
    Pertama terkait peran PBB, di mana Trump justru mempertanyakan kehadiran lembaga tersebut dalam menyelesaikan perang.
    Trump menyebut, AS justru menjadi pihak yang berhasil mendamaikan perang Israel-Iran, Kamboja-Thailand, dan Armenia-Azerbaijan.
    Sedangkan Prabowo dalam forum tersebut menegaskan kedudukan dan peran vital PBB dalam menjamin perdamaian dan keamanan.
    Kedua terkait perubahan iklim, di mana Trump menyebut bahwa isu tersebut merupakan penipuan terbesar sepanjang masa atau “greatest con job ever perpetrated on the world”.
    Sedangkan Prabowo yang berpidato setelah Trump menegaskan, perubahan iklim merupakan hal yang nyata karena Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak.
    Terakhir, terkait konflik Israel dan Palestina. Dalam Sidang Umum ke-80 PBB, Trump justru mengecam negara-negara yang mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
    Berbeda dengan Prabowo yang tegas menyatakan dukungannya terhadap Palestina lewat two state solution atau solusi dua negara.
    “Ini bukan cuma omon-omon, ini benar-benar kita mau memperlihatkan ini loh Indonesia. Nah yang bagus itu karena disejajarkan setelah Trump kemudian Prabowo, pada waktu saya lihat Trump berpidato banyak orang yang waduh gelisah, tapi mencoba tetap tenang, marah sama Trump,” ujar Hikmahanto.
    “Tiba-tiba Pak Prabowo dengan pidatonya langsung ditepuktangani, mantap saya bilang, keren,” sambungnya bangga.
    Diketahui, Prabowo kembali mengisi kekosongan Indonesia setelah absen selama 10 tahun di Sidang Umum PBB, pada Selasa (23/9/2025).
    Sidang Umum ke-80 PBB menjadi momen kembalinya Presiden Republik Indonesia yang hadir langsung di Markas PBB, New York, AS.
    Prabowo menjadi kepala negara ketiga yang diberi kesempatan berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB tersebut, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden AS Donald Trump.
    Setelah Trump menyampaikan pidatonya, giliran Prabowo yang menyampaikan pandangannya dalam Sidang Umum PBB.
    Seakan membantah pidato Trump, Prabowo menyatakan dukungannya terhadap PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki peran penting.
    Tanpa kehadiran PBB, ia menilai bahwa seluruh negara tidak pernah merasakan keamanan dan perdamaian.
    “Kita membutuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia akan terus mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun kita masih berjuang, tetapi kita tahu dunia membutuhkan persatuan bangsa-bangsa yang kuat,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
    Tangkapan layar kanal YouTube Setpres Presiden Prabowo Subianto ketika berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, New York, AS pada Selasa (23/9/2025).
    Prabowo juga menegaskan sikap Indonesia yang mendukung penuh two state solution dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.
    Hanya lewat two state solution atau solusi dua negara, perdamaian dan kemerdekaan untuk Palestina dapat terwujud. Prabowo yakin tidak akan ada kebencian dan kecurigaan lagi jika solusi dua negara ini diterapkan.
    “Saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina. Kita harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan serta keamanan Israel,” ujar Prabowo.
    Tepuk tangan meriah kembali bergema saat Prabowo mengakhiri pidatonya. Bahkan, ada sejumlah delegasi melakukan berdiri untuk mengapresiasi atau standing ovation kepada Prabowo.
    Pidato Prabowo di PBB ditutup dengan ajakan untuk melanjutkan perjalanan kemanusiaan yang telah dirintis para pendiri bangsa.
    “Mari kita bekerja menuju tujuan mulia ini. Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang dimulai oleh para pendahulu kita, sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan. Terima kasih,” tutup Prabowo.
    Sebagai informasi, Sidang Umum PBB pada 23 September 2025, dibuka dengan laporan dari Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Lalu, Presiden Sidang Umum ke-80 PBB, Annalena Baerbock membuka forum tersebut.
    Tema dari sesi general debate yang bakal diisi dengan pidato dari 16 Kepala Negara itu adalah ”
    Better together: 80 years and more for peace, development and human rights
    ”.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Berikut daftar negara yang sudah mengakui Palestina:

    Pengakuan Terhadap Palestina Mulai 2024-2025

     

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Prancis 22 September 2025

    Luksemburg 22 September 2025

    Malta 22 September 2025

    Monako 22 September 2025

    Belgia 22 September 2025

    Andorra 22 September 2025

    Inggris 21 September 2025

    Australia 21 September 2025

    Kanada 21 September 2025

    Portugal 21 September 2025

    Meksiko 20 Maret 2025

     

    2010-2019

     

    Ekuador 27 Desember 2010

    Bolivia 17 Desember 2010

    Argentina 6 Desember 2010

    Islandia 15 Desember 2011

    Brasil 3 Desember 2011

    Grenada 25 September 2011

    Antigua dan Barbuda 22 September 2011

    Dominika 19 September 2011

    Belize 9 September 2011

    St. Vincent dan Grenadines 29 Agustus 2011

    Honduras 26 Agustus 2011

    El Salvador 25 Agustus 2011

    Suriah 18 Juli 2011

    Sudan Selatan 14 Juli 2011

    Liberia 1 Juli 2011

    Lesotho 3 Mei 2011

    Uruguay 16 Maret 2011

    Paraguay 29 Januari 2011

    Suriname 26 Januari 2011

    Peru 24 Januari 2011

    Guyana 13 Januari 2011

    Chili 7 Januari 2011

    Thailand 18 Januari 2012

    Haiti 27 September 2013

    Guatemala 9 April 2013

    Swedia 30 Oktober 2014

    St. Lucia 14 September 2015

    Tahta Suci 26 Juni 2015

    Kolombia 3 Agustus 2018

    St. Kitts dan Nevis 29 Juli 2019

     

    1991-2009

     

    Eswatini 1 Juli 1991

    Bosnia dan Herzegovina 27 Mei 1992

    Georgia 25 April 1992

    Turkmenistan 17 April 1992

    Azerbaijan 15 April 1992

    Kazakstan 6 April 1992

    Uzbekistan 25 September 1994

    Tajikistan 2 April 1994

    Kirgistan 1 November 1995

    Afrika Selatan 15 Februari 1995

    Papua Nugini 13 Januari 1995

    Malawi 23 Oktober 1998

    Timor Leste 1 Maret 2004

    Montenegro 24 Juli 2006

    Pantai Gading 1 Desember 2008

    Lebanon 30 November 2008

    Kosta Rika 5 Februari 2008

    Republik Dominika 15 Juli 2009

    Venezuela 27 April 2009

     

     1988-1989

     

    Bhutan 25 Desember 1988

    Republik Afrika Tengah 23 Desember 1988

    Burundi 22 Desember 1988

    Botswana 19 Desember 1988

    Nepal 19 Desember 1988

    Republik Demokratik Kongo 18 Desember 1988

    Polandia 14 Desember 1988

    Oman 13 Desember 1988

    Gabon 12 Desember 1988

    Sao Tome dan Principe 10 Desember 1988

    Mozambik 8 Desember 1988

    Angola 6 Desember 1988

    Republik Kongo 5 Desember 1988

    Sierra Leone 3 Desember 1988

    Uganda Desember 3, 1988

    Laos 2 Desember 1988

    Chad 1 Desember 1988

    Ghana 29 November 1988

    Togo 29 November 1988

    Zimbabwe 29 November 1988

    Maladewa 28 November 1988

    Bulgaria 25 November 1988

    Tanjung Verde 24 November 1988

    Korea Utara 24 November 1988

    Niger 24 November 1988

    Rumania 24 November 1988

    Tanzania 24 November 1988

    Hongaria 23 November 1988

    Mongolia 22 November 1988

    Senegal 22 November 1988

    Burkina Faso 21 November 1988

    Kamboja 21 November 1988

    Komoro 21 November 1988

    Guinea 21 November 1988

    Guinea-Bissau 21 November 1988

    Mali 21 November 1988

    Tiongkok 20 November 1988

    Belarus 19 November 1988

    Namibia 19 November 1988

    Rusia 19 November 1988

    Ukraina 19 November 1988

    Vietnam 19 November 1988

    Siprus 18 November 1988

    Republik Ceko 18 November 1988

    Mesir 18 November 1988

    Gambia 18 November 1988

    India 18 November 19881

    Nigeria 18 November 1988

    Seychelles Slowakia 18 November 1988

    Sri Lanka 18 November 1988

    Albania 17 November 1988

    Brunei Darussalam 17 November 1988

    Djibouti 17 November 1988

    Mauritius 17 November 1988

    Sudan 17 November 1988

    Afganistan 16 November 1988

    Bangladesh 16 November 1988

    Kuba 16 November 1988

    Yordania 16 November 1988

    Madagaskar 16 November 1988

    Nikaragua 16 November 1988

    Pakistan 16 November 1988

    Qatar 16 November, 1988

    Arab Saudi 16 November 1988

    Serbia 16 November 1988

    Uni Emirat Arab 16 November 1988

    Zambia 16 November 1988

    Aljazair 15 November 1988

    Bahrain 15 November 1988

    Indonesia 15 November 1988

    Irak 15 November 1988

    Kuwait 15 November 1988

    Libya Malaysia 15 November 1988

    Mauritania 15 November 1988

    Maroko 15 November 1988

    Somalia 15 November 1988

    Tunisia 15 November 1988

    Turki 15 November 1988

    Yaman 15 November 1988

    Iran 4 Februari 1988

    Filipina 1 September 1989

    Vanuatu 21 Agustus 1989

    Benin 1 Mei 1989

    Guinea Khatulistiwa 1 Mei 1989

    Kenya 1 Mei 1989

    Etiopia 4 Februari 1989

    Rwanda 2 Januari 1989

  • Portugal akan Deklarasikan Pengakuan Negara Palestina

    Portugal akan Deklarasikan Pengakuan Negara Palestina

    JAKARTA – Pemerintah Portugal akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada Minggu (21/9). Portugas menyusul sejumlah negara yang akan mengumumkan pengakuan terhadap negara Palestina pada sidang umum PBB.

    “Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Portugal akan mengakui Negara Palestina, sebagaimana telah disampaikan Menteri Paulo Rangel awal pekan ini. Deklarasi Resmi Pengakuan Negara Palestina akan berlangsung pada Minggu, 21 September, sebelum Konferensi Tingkat Tinggi pekan depan,” demikian disampaikan kementerian tersebut dilansir ANTARA dari Sputnik, Sabtu, 20 September.

    Sebelumnya, pada 25 Juli, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.

    Selanjutnya, pada 28–30 Juli, konferensi internasional tingkat tinggi tentang Palestina digelar di New York dengan Prancis dan Arab Saudi sebagai ketua bersama.

    Usai konferensi tersebut, Kementerian Luar Negeri Prancis menerbitkan pernyataan bersama para menteri luar negeri dari 15 negara Barat yang menyerukan pengakuan negara Palestina.

    Hingga kini, Negara Palestina telah diakui oleh 147 negara, termasuk Rusia. Pada 2024, Amerika Serikat memveto keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam tahun yang sama, sepuluh negara telah mengakui Palestina, antara lain Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia.

    Rusia menegaskan bahwa penyelesaian konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara yang disetujui PBB. Skema ini mencakup pembentukan negara Palestina dalam perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

  • Hancurkan Armenia 5-0, Ronaldo dan Felix Cetak Brace di Laga Emosional Portugal 

    Hancurkan Armenia 5-0, Ronaldo dan Felix Cetak Brace di Laga Emosional Portugal 

    JAKARTA – Duo bintang Al Nassr, kapten Cristiano Ronaldo dan Joao Felix, mencetak brace di laga emosional Portugal saat menghancurkan tuan rumah Armenia 5-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Vazgen Sargsyan Republican, Sabtu, 6 September 2025 malam WIB. 

    Laga pertama di Grup F menjadi sangat emosional karena diawali dengan penghormatan kepada Diogo Jota, striker Portugal, yang meninggal dalam kecelakaan mobil bersama saudaranya, Andre Silva. Kedua tim mengheningkan cipta selama satu menit sebelum memulai laga. 

    Portugal sendiri tak menemui hambatan berarti saat melakoni laga tandang tersebut. Tim asuhan Roberto Martinez sepenuhnya mendominasi pertandingan. Mereka juga hanya butuh 10 menit pertama untuk membobol gawang Armenia. 

    Felix Awali Pesta Gol

    Felix yang belum lama ini menyusul seniornya, Ronaldo, untuk bergabung di klub elite Arab Saudi Al Nassr, membuka pesta gol Portugal setelah menyelesaikan umpan silang Joao Cancelo. 

    Unggul 1-0 menjadikan Portugal kian agresif menekan lawan. Upaya mereka tak sia-sia. Kali ini, Ronaldo yang menambah gol lewat tendangan dari jarak dekat di menit 21. Menariknya, gol ke-139 Ronaldo di pertandingan internasional tercipta sesuai nomor punggung Jota.

    Di laga itu, nomor milik Jota kemudian dikenakan sahabatnya, Ruben Neves. Hanya, Neves yang pernah bermain bersama Jota di Wolverhampton Wanderers tak diturunkan Martinez. Dia duduk di bench sepanjang pertandingan karena sulit menggantikan Vitinha yang menghidupkan lini tengah tim. 

    Portugal pun kian tak terbendung. Serangan mereka memaksa tim lawan lebih banyak bertahan. Namun usaha Armenia menjaga agar gawang tidak kebobolan lagi tetap gagal. 

    Cancelo berhasil memantapkan keunggulan Portugal menjadi 3-0 di menit 32. Dirinya menyelesaikan assist dari Felix dan kemudian merayakan gol dengan meniru gaya Jota yang duduk sambil memainkan stik seolah bermain game.

    “Laga yang sangat emosional. Perayaan gol Cancelo merupakan momen indah bagi kami,” ucap Joao Neves. Skor tiga gol untuk Portugal bertahan hingga babak pertama usai. 

    Memasuki babak kedua, Portugal tetap bermain menyerang dan menunjukkan dominasinya. Mereka tak butuh waktu lama untuk menambah gol. 

    Hanya satu menit setelah laga dimulai, Ronaldo melepaskan tendangan voli spektakuler yang tak bisa dicegah kiper Henri Avagyan. Dirinya hanya mematung saat tendangan roket eks bintang Manchester United ini menghunjam gawangnya untuk mencetak brace.

    Ronaldo pun memperpanjang torehan gol menjadi 140 yang kian mengukuhkannya sebagai top skor sepanjang masa Portugal. 

    Setelah unggul 4-0, Portugal menurunkan tempo permainan. Meski demikian, juara UEFA Nations League ini tetap mendominasi. Hanya serangan mereka tak bisa menambah gol sampai akhirnya Felix mencetak gol keduanya di menit 62. 

    Skor berubah 5-0 untuk keunggulan Portugal dan bertahan hingga laga usai. Kemenangan itu membawa Portugal menduduki puncak klasemen. 

    “Penampilan yang nyaris sempurna,” kata gelandang Vitinha menanggapi penampilan tim.

  • Xi Jinping Unjuk Kekuatan di Parade Militer Bersama Putin-Kim

    Xi Jinping Unjuk Kekuatan di Parade Militer Bersama Putin-Kim

    Jakarta

    Dalam parade militer besar-besaran di Beijing pada hari Rabu (06/09, diapit oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dari Rusia dan Kim Jong Un dari Korea Utara. Presiden Cina Xi Jinping memperingatkan dunia bahwa dunia sedang menghadapi pilihan antara “perdamaian atau perang”.

    Acara yang memperingati 80 tahun kekalahan Jepang pada akhir Perang Dunia II ini sebagian besar dijauhi oleh para pemimpin Barat, karena perang Ukraina dan ambisi nuklir Kim yang hadir sebagai tamu kehormatan.

    Dirancang untuk memproyeksikan kekuatan militer dan pengaruh diplomatik Cina, parade ini juga hadir di saat perang tarif Presiden AS Donald Trump dan kebijakan fluktuatif yang membebani hubungan baik dengan sekutu maupun saingan. “Saat ini, umat manusia dihadapkan pada pilihan damai atau perang, dialog atau konfrontasi, sama-sama menguntungkan atau sama-sama menguntungkan,” ujar Xi kepada lebih dari 50.000 penonton di Lapangan Tiananmen, seraya menambahkan bahwa Cina “berdiri teguh di sisi sejarah yang benar”.

    Menumpang sebuah limusin beratap terbuka, Xi kemudian memeriksa pasukan dan peralatan militer mutakhir seperti rudal hipersonik, drone bawah air, dan ‘robot serigala’ yang dipersenjatai.

    Helikopter yang membawa spanduk besar dan jet tempur terbang dalam formasi selama pertunjukan selama 70 menit yang berpuncak pada pelepasan 80.000 burung ‘perdamaian’.

    Mengenakan setelan tunik dengan gaya yang dikenakan oleh mantan pemimpin Mao Zedong, Xi sebelumnya menyapa lebih dari 25 pemimpin di karpet merah, termasuk Prabowo Subianto dari Indonesia yang tampil mengejutkan meskipun aksi protes meluas di dalam negeri.

    Duduk di antara Putin dan Kim, Xi berulang kali terlibat dalam percakapan dengan kedua pemimpin tersebut sementara ribuan pasukan berlalu lalang di hadapan mereka. Ini menandai pertama kalinya ketiganya tampil bersama di depan umum.

    Dalam sebuah unggahan yang ditujukan kepada Xi di Truth Social saat parade dimulai, Trump menyoroti peran AS dalam membantu Cina mempertahankan kemerdekaannya dari Jepang selama Perang Dunia Kedua.

    “Sampaikan salam hangat saya kepada Vladimir Putin, dan Kim Jong Un, karena kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat,” tambah Trump.

    Kremlin menjawab Putin tidak berkonspirasi melawan Amerika Serikat dan mengisyaratkan bahwa Trump sedang bersikap ironis dalam pernyataannya.

    Visi global Cina

    Xi telah menggambarkan Perang Dunia Kedua sebagai titik balik utama dalam “peremajaan besar bangsa Cina”, di mana ia berhasil mengatasi penghinaan akibat invasi Jepang dan menjadi kekuatan global yang kuat.

    Awal pekan ini, Xi mengungkap visinya tentang tatanan dunia baru di sebuah pertemuan puncak keamanan regional, menyerukan persatuan melawan “hegemonisme dan politik kekuasaan”, sebuah sindiran terselubung terhadap saingannya di seberang Samudra Pasifik.

    “Xi merasa yakin bahwa keadaan telah berbalik. Cina yang kembali memegang kendali sekarang,” kata Wen-Ti Sung, peneliti di Global China Hub Dewan Atlantik, yang bermarkas di Taiwan.

    “Yang dibicarakan tentang sumber utama ketidakpastian dalam sistem internasional adalah unilateralisme ala Trump, bukan diplomasi serigala Cina.”

    Dalam resepsi mewah setelah parade di Balai Agung Rakyat, Xi menyampaikan kepada para tamunya bahwa umat manusia tidak boleh kembali kepada “hukum rimba”.

    Di luar kemegahan dan propaganda, para analis mengamati apakah Xi, Putin, dan Kim akan mengisyaratkan hubungan pertahanan yang lebih erat setelah pakta yang ditandatangani oleh Rusia dan Korea Utara pada Juni 2024, dan aliansi serupa antara Beijing dan Pyongyang, sebuah hasil yang dapat mengubah kalkulasi militer di kawasan Asia-Pasifik.

    Putin telah mencapai kesepakatan energi yang lebih erat dengan Beijing selama kunjungannya ke Cina, sementara pertemuan tersebut telah memberi Kim yang tertutup kesempatan untuk mendapatkan dukungan implisit bagi senjata nuklirnya yang dilarang.

    Sudah 66 tahun sejak seorang pemimpin Korea Utara terakhir kali menghadiri parade militer Cina. Kim juga berjabat tangan dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik sebelum parade dimulai.

    Pyongyang telah menolak tawaran Seoul baru-baru ini untuk menstabilkan hubungan yang memburuk antara kedua Korea, yang secara teknis berperang sejak Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, namun bukan perjanjian damai.

    Musuh AS

    Bergabung dengan Putin dan Kim termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian, yang semuanya dianggap sebagai musuh AS. Sekutu dekat Rusia, Presiden Belarus Alexander Lukashenko, berjalan di samping Kim setelah berfoto bersama dengan para pemimpin lainnya.

    Pemimpin-pemimpin Asia selain Presiden Prabowo Subianto, yang hadir di antaranya Raja Kamboja Norodom Sihamoni, Presiden Vietnam Luong Cuong, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

    Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa dan Presiden Republik Kongo Denis Sassou Nguesso juga masuk dalam daftar tamu. Presiden Kuba Miguel Daz-Canel adalah satu-satunya pemimpin dari Amerika Latin yang hadir.

    Tamu lainnya adalah Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan. Daftar tamu tersebut sangat tumpang tindih dengan pertemuan puncak tahunan Organisasi Kerja Sama Shanghai beberapa hari sebelumnya, tetapi ada beberapa wakil penting yang meninggalkan acara sebelum parade, termasuk perwakilan dari India dan Turki.

    Perdana Menteri India Narendra Modi mengunggah kata-kata hangat tentang pertemuan dengan Xi dan Putin di platform media sosial X. Ia mengunggah foto dirinya dan Putin yang sedang bepergian bersamanya, mengatakan bahwa “percakapan dengannya selalu memberikan wawasan,” dan menulis bahwa ia memiliki “pertemuan yang bermanfaat” dengan Xi.

    Sebagian besar pemimpin Eropa tidak hadir. Selain Putin dan Lukashenko, hanya sedikit pemimpin Eropa yang menghadiri parade tersebut. Serbia mengirimkan Presiden Aleksandar Vucic yang pro-Rusia dan Slowakia mengirimkan Perdana Menteri Robert Fico.

    *Editor: Rizki Nugraha

    Tonton juga Video Putin Disambut Hangat Xi Jinping dalam Pertemuan di China

    (ita/ita)

  • Didorong Xi Jinping, KTT SCO Sepakat Bentuk Bank Pembangunan Baru

    Didorong Xi Jinping, KTT SCO Sepakat Bentuk Bank Pembangunan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden China Xi Jinping berhasil mengamankan kesepakatan dari negara mitra untuk membentuk bank pembangunan baru, mewujudkan ambisi lama Beijing sekaligus mempertegas pengaruhnya yang kian meluas.

    Mengutip Bloomberg pada Selasa (2/9/2025), Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan bahwa para anggota Shanghai Cooperation Organisation (SCO) sepakat mendirikan lembaga tersebut di akhir pertemuan puncak dua hari di Tianjin, yang mempertemukan sekutu internasional terdekat Xi.

    “Gagasan pembentukan bank pembangunan SCO yang digagas China lebih dari 10 tahun lalu akhirnya terwujud,” ujar Wang dalam konferensi pers bersama Sekretaris Jenderal SCO Nurlan Yermekbayev.

    Menurut Wang, kehadiran bank pembangunan itu akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan sosial-ekonomi di negara-negara anggota SCO.

    Meski belum mengungkap detail lebih lanjut, kesepakatan ini menandai kemenangan diplomatik bagi Beijing yang sudah mendorong pendirian bank tersebut sejak 2010. Sebelumnya, Moskow menolak gagasan itu dan justru mengusulkan agar China bergabung dengan bank pembangunan yang dikendalikan Rusia, menurut Carnegie Moscow Center.

    Pengumuman Wang datang setelah Xi Jinping pada hari yang sama menyerukan agar pendirian bank segera direalisasikan. Wang juga menekankan bahwa prakarsa Xi tentang Global Governance Initiative menjadi salah satu hasil penting KTT, sekaligus mengkritik monopoli tata kelola global oleh segelintir negara tanpa menyebut nama.

    Pernyataan Wang sejalan dengan pidato Xi yang menyerukan agar blok menentang praktik intimidasi, sindiran yang diarahkan kepada Amerika Serikat. Xi juga berjanji meningkatkan investasi dan pinjaman ke negara mitra, memperkuat dukungan finansial bagi SCO sekaligus mempertegas pengaruh Beijing.

    “Semua anggota memiliki kedudukan yang sama. Namun, kita tidak bisa mengabaikan betapa pentingnya peran China,” ujar Yermekbayev, mantan Menteri Pertahanan Kazakhstan.

    Dalam deklarasi bersama, negara anggota menyatakan penolakan terhadap langkah koersif sepihak dan berkomitmen memfasilitasi perdagangan intra-blok. Mereka juga mengecam serangan militer Israel dan AS terhadap Iran pada Juni lalu yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap norma internasional dan kedaulatan Iran.

    Di sela-sela KTT, Pakistan dan Armenia mengumumkan pembukaan hubungan diplomatik formal dengan menandatangani komunike bersama. Langkah ini memperlihatkan bagaimana SCO kian menjadi arena penyelesaian sengketa.

    KTT SCO kali ini disebut sebagai yang terbesar sejak berdirinya pada 2001, menghadirkan Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

    Kunjungan Modi ke China untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun juga diwarnai pertemuan bilateral dengan Xi. Keduanya berjanji memperbaiki hubungan di tengah tekanan tarif tinggi dari Washington terhadap Beijing dan New Delhi.

  • Wakili Prabowo, Menlu Sugiono Sampaikan Sikap Indonesia di KTT SCO China

    Wakili Prabowo, Menlu Sugiono Sampaikan Sikap Indonesia di KTT SCO China

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) “Plus” di Tianjin, China. Sugiono menyampaikan sikap Indonesia, termasuk soal gerakan non-blok.

    “Kehadiran kami di KTT SCO Plus ini merupakan bukti betapa pentingnya Indonesia bagi organisasi ini, untuk menegaskan kembali komitmen kami terhadap multilateralisme, gerakan non-blok, dan kesediaan kami untuk bekerja sama di SCO, untuk berdiri dan berjuang mengumpulkan suara negara-negara berkembang dan memperkuat kerja sama multilateral,” kata Menlu Sugiono dilansir Antara, Selasa (2/9/2025).

    Pada sesi pleno yang dipimpin Presiden China Xi Jinping tersebut, hadir kepala negara dan pemerintahan dari 10 negara anggota tetap SCO yaitu China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan, Iran dan Belarus. Hadir juga satu kepala negara pemantau yaitu Monglia dan delapan kepala negara dan pemerintahan mitra dialog yaitu Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Myanmar dan Maladewa.

    Namun, dalam KTT SCO kali ini, China juga mengundang empat negara di luar anggota tetap, pengamat maupun mitra dialog yaitu Indonesia, Laos, Malaysia dan Vietnam Artinya, total 23 perwakilan negara menyampaikan pernyataan dalam KTT SCO Plus Tianjin.

    “Dan yang lebih penting, untuk menunjukkan komitmen Indonesia sebagai sahabat, mitra dan pihak yang bekerja sama dengan Anda semua sebagai keluarga besar,” kata Sugiono

    “Pada 1965, banyak negara terinspirasi untuk melepaskan diri dari penjajahan, untuk bersatu demi kemerdekaan, keadilan dan kerja sama. Kini, banyak dari kita berjuang untuk menemukan titik temu yang tepat guna memastikan bahwa pembangunan dalam PBB dapat diakses oleh semua orang,” imbuhnya.

    Sugiono mengatakan, Indonesia yakin kerja sama hanya dapat terus berkembang dalam lingkungan yang tepat, yaitu dunia yang di dalamnya terdapat tatanan global dan hukum internasional.

    “Pemerintahan global sebagaimana diusulkan oleh ketua, juga sejalan dengan agenda pembangunan Indonesia, terutama dalam hal menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang merupakan tujuan utama pembangunan,” tambah Menlu Sugiono.

    “Hal tersebut sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Hal ini menjadi semakin penting terutama dalam menangani situasi seperti yang terjadi di Gaza karena itu kesejahteraan sosial, penghormatan terhadap hukum internasional dan kemanusiaan tidak boleh dikesampingkan,” jelasnya.

    Menlu Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto yang batal menghadiri KTT SCO Plus maupun parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang karena harus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.

    Dalam KTT SCO Plus tersebut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan sikapnya. China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organisation (SCO) periode 2024-2025.

    Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan konektivitas.

    SCO Tianjin juga menghasilkan “Tianjin Declaration” yang menguraikan prioritas strategis dan kerangka kerja sama SCO dalam dekade mendatang (2026-2035), dengan menekankan multilateralisme, keamanan, integrasi ekonomi, dan reformasi tata kelola global.

    (wnv/wnv)

  • Menlu Sugiono Serahkan Surat dan Permintaan Maaf Prabowo Subianto ke Pemerintah China

    Menlu Sugiono Serahkan Surat dan Permintaan Maaf Prabowo Subianto ke Pemerintah China

    JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menyerahkan surat dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah China yang diwakili Menlu Wang Yi.

    “Saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena Presiden Prabowo Subianto tidak bisa menghadiri KTT SCO dan saya juga ingin menyerahkan surat dari Presiden,” kata Menlu Sugiono kepada Menlu Wang Yi di Tianjin Guest House, kota Tianjin, China pada Minggu (31/8) malam.

    Pertemuan itu berlangsung setelah Menlu Sugiono menghadiri jamuan makan malam yang diadakan Presiden Xi Jinping untuk para kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin organisasi internasional maupun menteri luar negeri menjelang pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO).

    Menlu Wang Yi kemudian menerima surat tersebut kemudian keduanya melakukan pertemuan tertutup. Ikut mendampingi Menlu Sugiono dalam pertemuan itu adalah Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun.

    Kehadiran Menlu Sugiono menggantikan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya terjadwal menghadiri forum itu, tapi pada Sabtu (30/8) malam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo menunda kunjungan ke China karena ingin terus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.

    Prasetyo mengungkapkan bahwa keputusan Presiden ini diambil dengan penuh kehati-hatian, serta tetap menjunjung tinggi hubungan baik dengan pemerintah China.

    Sebelumnya Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (22/8) mengumumkan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT SCO di China bersama dengan 22 pemimpin negara lainnya termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan pemimpin lainnya.

    Selain itu, Presiden Prabowo rencananya juga akan menghadiri parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025, tapi rencana tersebut juga kemungkinan dibatalkan.

    China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organization (SCO) periode 2024-2025.

    SCO beranggotakan China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan sebagai negara awal. Setelah itu, India serta Pakistan bergabung pada 2017, Iran pada 2023 dan Belarus pada 2024 sehingga total ada 10 negara anggota.

    Selain memiliki 10 anggota tetap, SCO juga memiliki dua negara pemantau, yaitu Mongolia dan Afghanistan. Masih ada juga 14 mitra dialog yaitu Sri Lanka, Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Myanmar, Maladewa, dan Uni Emirat Arab.

    Namun dalam KTT SCO 2025 di Tianjin, China juga mengundang pemimpin negara dan pemerintahan yang bukan anggota tetap, pemantau maupun mitra dialog yaitu dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

    Recananya, Presiden Xi akan memimpin pertemuan “SCO Plus” yang akan dihadiri seluruh kepala negara dan pemerintahan, termasuk dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

    Tema SCO tahun ini adalah “Tahun Pembangunan Berkelanjutan SCO”. Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan konektivitas.