Xcloud.id

Negara: Argentina

  • Strategi Pemangkasan Anggaran Argentina: Seberapa Efektif?

    Strategi Pemangkasan Anggaran Argentina: Seberapa Efektif?

    Jakarta: Argentina baru-baru ini menjadi pusat perhatian dunia karena langkah-langkah ekstrem yang diterapkan oleh Presiden Javier Milei untuk menekan anggaran negara. 
     
    Kebijakan penghematan ini sukses membawa Argentina mencatat surplus fiskal pertama dalam lebih dari satu dekade. 
     
    Namun, seberapa efektif strategi pemangkasan anggaran ini dalam memperbaiki kondisi ekonomi Argentina? Mari kita bahas lebih lanjut.
     

    Pemangkasan anggaran, jurus ampuh Milei
    Mengutip Buenos Aires Times, sejak menjabat, Milei mengambil langkah drastis untuk mengurangi defisit fiskal yang telah lama membebani perekonomian Argentina. 

    Beberapa kebijakan utama yang diterapkannya meliputi:

    Penghentian hampir semua proyek infrastruktur publik.
    Pemotongan transfer dana ke provinsi-provinsi.
    Pengurangan anggaran pensiun dan gaji pegawai negeri.
    Penghapusan subsidi energi dan transportasi.
    Pemecatan lebih dari 30.000 pegawai pemerintah.

    Kebijakan ini memang keras, tetapi berhasil menciptakan surplus fiskal yang setara dengan 1,8% dari produk domestik bruto (PDB) Argentina. 
     
    Bahkan setelah memperhitungkan pembayaran bunga utang, Argentina masih mencatat surplus sebesar 0,3 persen pada tahun 2024, sesuatu yang terakhir kali terjadi saat negara ini mengalami booming komoditas.
     

    Dampak ekonomi: stabilitas vs resesi?
    Strategi penghematan ini memberikan hasil yang cukup mencolok:
     
    Inflasi turun drastis: Dari hampir 300 persen per tahun menjadi 118 persen pada Desember 2024.  
    Kepercayaan pasar meningkat: Investor mulai melihat Argentina sebagai negara yang lebih stabil secara fiskal.
    Pertumbuhan ekonomi yang diantisipasi: IMF memproyeksikan Argentina akan tumbuh sebesar 5 persen pada tahun 2025.
     
    Pemangkasan anggaran Argentina di bawah kepemimpinan Javier Milei telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengatasi defisit fiskal dan menurunkan inflasi. 
     
    Apakah kebijakan ini akan membawa ekonomi Argentina semakin membaik? Waktu yang akan menjawabnya. Yang jelas, strategi pemangkasan anggaran ini telah membawa Argentina ke arah yang lebih stabil, meski dengan pengorbanan besar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Hasil Drawing Semifinal Copa Del Rey 2025, Real Madrid dan Barcelona Berpeluang Bertemu di Final

    Hasil Drawing Semifinal Copa Del Rey 2025, Real Madrid dan Barcelona Berpeluang Bertemu di Final

    TRIBUNJATENG.COM – Skenario El Clasico di partai final Copa del Rey bisa saja terjadi setelah hasil drawing semifinal keluar pada Rabu (12/2/2025) malam.

    Hasil itu menempatkan Real Madrid akan berjumpa Real Sociedad sedangkan Barcelona akan bertemu Atletico Madrid.

    Jika sama-sama mampu melewati semifinal, Real Madrid dan Barcelona akan berjumpa di partai pamungkas.

    Namun, hal itu bisa saja buyar karena baik Atletico dan Real Sociedad adalah tim underdog yang bisa saja merepotkan kedua tim.

    Bahkan bisa saja El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona tak akan terjadi di turnamen.

    Pasalnya bukan perkara mudah bagi kedua tim ini lolos ke final.

    Atletico Madrid dan Real Sociedad jelas bukan lawan yang mudah untuk dihadapi.

    Dari sisi Atletico Madrid, mereka sedang punya motivasi besar musim ini.

    Persiapan tim asuhan Diego Simeone menyambut musim 2024/2025 didukung aktivitas di bursa transfer yang luar biasa.

    Atletico Madrid bisa mendatangkan pemain-pemain penting yang dibutuhkan di setiap lini.

    Contoh terbaik barangkali datang dari Julian Alvarez.

    Mereka sukses menggoyahkan pendirian Julian Alvarez yang mapan bersama The Citizens.

    Meski mengeluarkan uang cukup besar, keputusan Atletico Madrid mendatangkan pemain asal Argentina itu berbuah manis.

    Ia menjadi salah satu tumpuan utama Atletico Madrid untuk mencetak gol.

    Ada juga Robin Le Normand yang juga memperkuat lini belakang Atletico Madrid.

    Tim lainnya, Real Sociedad juga tak bisa diremehkan.

    Mereka menjadi tim yang cukup konsisten berada di 10 besar klasemen Liga Spanyol.

    Sociedad juga memiliki beberapa pemain yang kerap diincar tim-tim besar Eropa.

    Nama-nama seperti Xabi Alonso hingga Alexander Isak pernah menjadi andalan tim ini saat berkompetisi.

    Hal itu menunjukkan kualitas yang dimiliki Real Sociedad sebagai sebuah tim.

    Jadwal Semifinal

    Pertandingan semifinal Copa Del Rey akan digelar dua leg.

    Jadwal semifinal Copa Del Rey leg pertama akan dilaksanakan pada 27 Februari mendatang.

    Barcelona dan Real Sociedad akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu.

    Sementara Real Madrid dan Atletico Madrid bertindak sebagai tim tuan rumah pada leg kedua.

    Untuk leg kedua, pertandingan akan digelar pada 2 April.

    Jadwal Semifinal Copa Del Rey

    Leg 1, 27 Februari 2025

    Pukul 00:00 WIB – Barcelona vs Atletico Madrid

    Pukul 00:00 WIB – Real Sociedad vs Real Madrid

    Leg 2, 2 April 2025

    Pukul 23:00 WIB – Atletico Madrid vs Barcelona

    Pukul 23:00 WIB – Real Madrid vs Real Sociedad

     

  • Argentina Berhasil Turunkan Inflasi dari 166% ke 117,8%, Apa Rahasianya?

    Argentina Berhasil Turunkan Inflasi dari 166% ke 117,8%, Apa Rahasianya?

    Jakarta: Argentina baru saja mencatat penurunan inflasi yang cukup drastis. Hal itu menjadi perhatian dunia.
     
    Setelah sempat menyentuh angka 166 persen pada November 2024, inflasi turun menjadi 117,8 persen pada Desember 2024. 
     
    Meski masih tergolong tinggi, angka ini menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan.
    Apa yang membuat inflasi turun?
    Melansir El País, di bawah kepemimpinan Presiden Javier Milei, pemerintah Argentina menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih ketat untuk mengendalikan inflasi. 

    Salah satu kebijakan utamanya adalah “emisi nol”, yaitu menghentikan pencetakan uang berlebih yang sebelumnya memperburuk inflasi. Selain itu, pemerintah juga menjaga stabilitas nilai tukar peso agar tidak terlalu berfluktuasi.
     
    Kebijakan tersebut memang berhasil meredam inflasi. Namun, ada konsekuensinya yaitu harga barang dan jasa dalam dolar meningkat tajam. Misalnya, secangkir kopi di Buenos Aires kini dihargai sekitar USD3,5, jauh lebih mahal dibandingkan dengan Bogotá atau São Paulo yang hanya sekitar USD1,5. 
     
    Kondisi ini membuat banyak warga Argentina lebih memilih berbelanja atau berlibur ke luar negeri untuk menghemat biaya.
     

    Selain itu, menurut laporan Friedrich Naumann Foundation for Freedom (Freiheit), salah satu langkah utamanya meredam inflasi Milei juga memangkas jumlah kementerian dengan menghapus atau menggabungkan beberapa kementerian dan badan pemerintah.
     
    Total kementerian yang tersisa hanya sembilan yakni Kementerian Luar Negeri, Ekonomi, Keamanan, Pertahanan, Sumber Daya Manusia, Keadilan, Infrastruktur, Kesehatan, dan Dalam Negeri. Sebelumnya, Argentina memiliki 18 kementerian.
     
    Berdasarkan data dari TASS, pengurangan ini juga mencakup penyederhanaan jumlah sekretariat dari 106 menjadi 54, yang menghasilkan pengurangan 50 persen pada posisi kepemimpinan pegawai negeri dan pengurangan 34 persen pada jumlah total jabatan politik.
    Bagaimana reaksi pasar?
    Pasar keuangan merespons penurunan inflasi dengan sikap hati-hati. Namun, investor masih menunggu kepastian terkait kesepakatan baru dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa dan melonggarkan kontrol mata uang.
     

    Prediksi inflasi ke depan
    Melansir Trading Economics, tingkat inflasi Argentina diperkirakan akan mencapai 75 persen pada akhir kuartal ini. Dalam jangka panjang, inflasi diproyeksikan turun lebih jauh hingga mencapai sekitar 30 persen pada tahun 2026. 
     
    Jika proyeksi ini benar, Argentina mungkin bisa keluar dari krisis inflasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
     
    Turunnya inflasi di Argentina menjadi bukti bahwa kebijakan ekonomi yang ketat bisa memberikan dampak positif. 
     
    Namun, tantangan masih ada, terutama dengan kenaikan harga barang dalam dolar yang membebani masyarakat. Pemerintah harus terus mengawal kebijakan ini agar tidak hanya berhasil menurunkan inflasi, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi jangka panjang.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Menurut Studi, Ini Bencana Terjadi Jika Matahari Terbit dari Barat

    Menurut Studi, Ini Bencana Terjadi Jika Matahari Terbit dari Barat

    Jakarta –

    Selama ribuan tahun, Matahari selalu terbit dari timur dan terbenam di barat. Namun, apa yang akan terjadi jika matahari muncul dari arah sebaliknya?

    Dalam ilmu sains fenomena ini bisa menyebabkan perubahan besar pada berbagai aspek, mulai dari pola angin hingga kehidupan di darat dan di lautan. Berikut penjelasannya.

    Apa yang Terjadi Jika Matahari Terbit dari Barat?

    Menurut sebuah studi yang pernah digelar oleh Max Planck Institute of Meteorology di Hamburg, Jerman, iklim bumi akan jauh berbeda jika planet berotasi ke arah berlawanan dari biasanya. Mengutip laman Weather, dalam simulasi komputer yang dilakukan, penulis utama bernama Flora Ziemen dan timnya membalikkan beberapa proses fisik yang dihasilkan rotasi bumi yang sebenarnya.

    Mereka menghentikan semua pergerakan air dan udara dan membalikan arah gaya Coriolis. Pembalikkan itu tersebut menyebabkan sistem bertekanan rendah di bagian bumi utara berputar searah jarum jam.

    Jalur harian matahari juga terbalik dalam model komputer yang digunakan. Hal tersebut menyebabkan matahari terbit dari arah barat dan terbenam di timur.

    Model itu mengungkap, Bumi yang berputar mundur mempunyai fitur yang sangat berbeda. Studi ini kemudian dipresentasikan di General Assembly of the European Geosciences Union (EGU) di Wina pada tahun 2018. Berikut kemungkinan bencana yang terjadi jika matahari terbit dari barat:

    1. Cuaca Berubah Total

    Berdasarkan simulasi yang dilakukan, aliran udara akan mengalir dari timur ke barat. Kondisi tersebut membuat iklim di Pantai Timur Amerika Serikat dan Pantai Barat sama dengan Pantai Barat saat ini. Kondisinya lebih beriklim berkat aliran udara yang terus menerus ke Laut Atlantik.

    Kondisi ini juga menyebabkan musim dingin yang parah di Eropa Barat. Sebab, angin membawa udara yang sangat dingin dari Rusia ke negara tersebut.

    2. Iklim yang Kacau

    Bumi yang berputar mundur juga akan menyebabkan kekacauan iklim. Kondisi ini mungkin yang menjadi alasan mengapa fenomena itu disebut salah satu tanda kiamat.

    “Jika Anda berada di Eropa barat misalnya, kehidupan terasa jauh lebih baik di Bumi dengan pola rotasi saat ini. Karena dengan arah rotasi berlawanan, wilayah ini akan terasa sangat dingin,” kata Ziemen.

    3. Gurun Sahara Menghilang

    Simulasi dalam penelitian juga menunjukan hilangnya Gurun Sahara. Sebab, wilayah Timur Tengah menerima banyak curah hujan.

    Sebaliknya, AS bagian tenggara, sebagian besar Brasil dan Argentina menjadi gurun.
    Dalam kondisi normal, wilayah tersebut biasanya menerima curah hujan tinggi. Berdasarkan simulasi, luas gurun menyusut hingga 4,2 juta mil persegi lebih kecil dibandingkan luas gurun saat ini.

    4. Munculnya Cyanobacteria

    Saat bumi berotasi ke arah sebaliknya, muncul gelombang cyanobacteria di bagian utara Samudra Hindia. Kombinasi dan sirkulasi yang berlawanan serta peningkatan produksi biologis di wilayah itu menyebabkan kadar oksigen yang rendah di lapisan yang lebih dalam. Sehingga, mikroorganisme perlu menggunakan nitrat sebagai gantinya.

    Cyanobacteria tidak memerlukan nitrat dan air yang dihasilkan mengandung kadar nitrat yang rendah. Sehingga, ada kemungkinan bahwa cyanobacteria menjadi produsen biologis dominan di lautan yang luas, di mana wilayah dengan air miskin nutrisi yang mencapai permukaan.

    “Meskipun mekarnya cyanobacteria sering terjadi di Bumi, perkembangan mereka tetap dalam skala yang relatif kecil,” Ziemen mencatat.

    (elk/row)

  • Skor IPK Naik, MAKI Dorong Pemerintah Perkuat Pencegahan Anggaran Bocor

    Skor IPK Naik, MAKI Dorong Pemerintah Perkuat Pencegahan Anggaran Bocor

    Jakarta –

    Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyambut positif naiknya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di tahun ini. MAKI menilai capaian itu membawa angin segar terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang baru berjalan tiga bulan lebih.

    “Wajah pemerintahan menunjukkan kesungguhan untuk memberantas korupsi baik dari penegakan hukum maupun pencegahan dan itu memberikan harapan meskipun baru tiga bulan, tapi nampaknya mendapatkan tanggapan yang positif,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, saat dihubungi, Selasa (11/2/2025).

    Skor IPK Indonesia di tahun ini berada di angka 37. Angka itu merupakan penilaian dari kinerja pemberantasan korupsi yang terjadi di periode tahun 2024. Skor tersebut juga naik tiga poin dari periode sebelumnya yang hanya menghasilkan perolehan 34.

    Boyamin mengatakan ada sejumlah isu yang tetap mesti dibenahi pemerintah Prabowo di tengah naiknya skor IPK. Salah satu isu yang vital untuk diperkuat ialah sektor pencegahan korupsi.

    Menurut Boyamin, langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran merupakan hal tepat dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Pengetatan anggaran itu, kata Boyamin, bisa menutup penggunaan anggaran negara untuk hal yang tidak fundamental.

    “Pengetatan anggaran yang berdampak banyak karena korupsi itu awalnya dari pemborosan, naik suap, nanti ngatur proyek, nanti bobol uang seperti kasus-kasus pajak bea cukai banyak bocornya. Nampaknya pemerintah salah satu yang diambil pengetatan anggaran jadi banyak pemotongan sehingga ini memberikan harapan pemerintahnya lebih baik sehingga indeks persepsi korupsi kita naik,” ujar Boyamin.

    “Yang paling utama ini harus diurus ke depan sisi pencegahannya selain penegakan hukum. Level kita itu harus mencegah bocor (anggaran) menjadi tiris dan rembes. Jadi bukan hanya mencegah bocor saja,” sambungnya.

    Selain penguatan sektor pencegahan kebocoran anggaran, Boyamin juga mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dia menilai UU Perampasan Aset bisa menjadi senjata ampuh dalam memberikan penindakan hukuman yang tegas bagi koruptor.

    “Segera disahkan yang utama adalah UU Perampasan Aset. Dengan dirampas asetnya orang takut korupsi, kalau dipenjara belum takut nanti hukuman ringan, bebas bersyarat, remisi diskon cepat keluar dan uangnya masih utuh,” ujar Boyamin.

    Skor IPK Indonesia 2024 Naik

    Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia berada di angka 37 pada 2024. Skor CPI Indonesia itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-99.

    Dilihat dari kanal YouTube Transparency International, Selasa (11/2/2025), Indonesia berada di peringkat ke-99 bersama Lesotho, Morocco, Ethiopia, dan Argentina. Negara-negara tersebut mendapat skor IPK 37. Posisi Indonesia naik dibanding tahun 2023.

    “Hari ini CPI Indonesia sepanjang tahun 2024 ada dengan skor 37 dan rankingnya 99, artinya apa artinya terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari tahun 2023 ke 2024 dari 34 ke 37,” kata Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko.

    IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.

    Ada sejumlah hal yang dinilai dalam IPK ini, dari kemudahan berbisnis, politik, hingga hukum. Secara keseluruhan, Denmark menjadi negara dengan skor CPI tertinggi. Negara itu memiliki skor CPI 90.

    (ygs/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Eks Penyidik KPK: Jangan Berpuas Indeks Persepsi Korupsi RI Naik 3 Poin

    Eks Penyidik KPK: Jangan Berpuas Indeks Persepsi Korupsi RI Naik 3 Poin

    Jakarta –

    Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun ini berada di angka 37 pada tahun 2024 atau naik tiga poin dari periode sebelumnya. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, berharap para pemangku kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak berpuas diri.

    “Kenaikan tiga poin IPK luar biasa, tapi jangan berpuas diri. Ini tantangan bagi pemerintahan baru,” kata Yudi saat dihubungi, Selasa (11/2/2025).

    Skor IPK Indonesia berada di angka 34 pada tahun awal tahun 2024. Skor itu berdasarkan penilaian kerja pemberantasan korupsi di Indonesia periode tahun 2023.

    Yudi mengatakan kenaikan angka IPK tiga poin di pemerintahan baru Prabowo-Gibran harus direspons secara bijak. Dia menilai ada lima hal yang masih harus diperbaiki dalam urusan pemberantasan korupsi di Indonesia.

    “Pertama, pencegahan korupsi di segala bidang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan mencegah adanya kebocoran,” kata Yudi.

    Perbaikan kedua berkaitan dengan sistem digitalisasi. Yudi menilai sistem digitalisasi akan mempermudah pelayanan publik sekaligus mengikis ruang terjadi praktik korupsi.

    Sementara perbaikan di sektor ketiga berkaitan dengan praktik demokrasi di Indonesia. Dia mengatakan perlu ada perbaikan dalam kehidupan berdemokrasi agar selalu berpihak kepada rakyat.

    “Keempat, penindakan pelaku korupsi dan pengungkapan kasus-kasus korupsi besar dengan memaksimalkan pemulihan aset-aset yang dikorupsi. Kelima, pembuatan regulasi hukum yang menjamin kepastian hukum yang independent,” tutur Yudi.

    Lebih lanjut Yudi mengatakan kenaikan tiga poin skor IPK Indonesia juga harus menjadi momentum untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya dengan tetap memperkuat KPK sebagai garda terdepan lembaga pemberantas korupsi di Tanah Air.

    “Kenaikan indeks persepsi korupsi ini harus dibaca sebagai optimisme terhadap pemerintahan baru sebagai keberlanjutan, namun jangan melupakan hal yang sangat penting ketika berbicara korupsi yaitu KPK yang independen dan pengesahan RUU Perampasan Aset,” jelas Yudi.

    Selain itu Yudi mengatakan dengan Polri yang sudah mempunyai kortas tipikor dan Kejaksaan Agung yang konsisten menangani kasus-kasus korupsi besar, harapan skor IPK Indonesia terus naik tiap tahunnya bisa terwujud.

    Skor IPK Indonesia Naik

    Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia berada di angka 37 pada 2024. Skor CPI Indonesia itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-99.

    Dilihat dari kanal YouTube Transparency International, Selasa (11/2), Indonesia berada di peringkat ke-99 bersama Lesotho, Morocco, Ethiopia, dan Argentina. Negara-negara tersebut mendapat skor IPK 37. Posisi Indonesia naik dibanding tahun 2023.

    “Hari ini CPI Indonesia sepanjang tahun 2024 ada dengan skor 37 dan rankingnya 99, artinya apa artinya terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari tahun 2023 ke 2024 dari 34 ke 37,” kata Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko.

    IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.

    Ada sejumlah hal yang dinilai dalam IPK ini, dari kemudahan berbisnis, politik, hingga hukum. Secara keseluruhan, Denmark menjadi negara dengan skor CPI tertinggi. Negara itu memiliki skor CPI 90.

    (ygs/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Skor Indeks Persepsi Korupsi 2024 Naik Jadi 37, KPK Janji Terus Tingkatkan

    Skor Indeks Persepsi Korupsi 2024 Naik Jadi 37, KPK Janji Terus Tingkatkan

    Jakarta –

    KPK mengucap syukur atas skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia menyentuh 37 pada 2024. Skor ini naik 3 poin dari tahun sebelumnya yakni 34.

    “Saya kira kita patut syukuri dan berharap ke depannya ini bisa menjadi momentum yang baik, agar semua indikator dalam Indeks Persepsi Korupsi ini bisa ditingkatkan lagi,” ujar Jubir KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

    Tessa menjelaskan pihak KPK tak menutup mata bahwa banyak pendapat yang menyebut pencapaian skor IPK 37 tidaklah signifikan. Dia mengatakan hasil ini juga tidak membuat KPK menjadi berbangga diri.

    “Terhadap skor CPI yang meningkat tentu ada beberapa asumsi yang kurang signifikan untuk kita berbangga diri,” kata Tessa.

    Dia menjelaskan seluruh pemimpin KPK pun memiliki komitmen untuk menjaga skor IPK ini. Terlebih, kata dia, pimpinan KPK juga akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder dalam menjalankan program-program Presiden Prabowo Subianto yang mempengaruhi IPK.

    “Bahwa Pimpinan KPK saat ini juga berkomitmen, bersama-sama dengan semua stakeholder dalam hal ini, Kementerian dan Lembaga untuk bisa bersama-sama menjaga program-program Bapak Prabowo Subianto yang mana pada akhirnya kita harapkan bisa meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi ini lebih besar lagi ke depannya,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia berada di angka 37 pada 2024. Skor CPI Indonesia itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-99.

    Dilihat dari kanal YouTube Transparency International, Selasa (11/2), Indonesia berada di peringkat ke-99 bersama Lesotho, Morocco, Ethiopia, dan Argentina. Negara-negara tersebut mendapat skor IPK 37. Posisi Indonesia naik dibanding tahun 2023.

    “Hari ini CPI Indonesia sepanjang tahun 2024 ada dengan skor 37 dan rankingnya 99, artinya apa artinya terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari tahun 2023 ke 2024 dari 34 ke 37,” kata Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko.

    Wawan menilai peningkatan skor itu tidak signifikan. Dia menyebut Indonesia hanya naik 1 poin dari 2015 yang pernah menyentuh angka 36.

    “Peningkatan skor menurut catatan kami secara metodologi atau statistik sebenarnya peningkatan skor dalam skala hanya naik 1 poin, 2 poin, per 100 per tahun ini tidak signifikan, bayangkan hanya naik 0,01-0, 05,” kata Wawan.

    “Jadi artinya ya tidak signifikan, bahkan misal kalau kita mengukur, semenjak tahun 2015-2024 hari ini kita naik hanya 1 poin, dulu 2015 diawali dengan angka 36, dan sekarang 37, 10 artinya kita hanya naik 1 poin,” imbuhnya.

    IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.

    Ada sejumlah hal yang dinilai dalam IPK ini, dari kemudahan berbisnis, politik, hingga hukum.

    Secara keseluruhan, Denmark menjadi negara dengan skor CPI tertinggi. Negara itu memiliki skor CPI 90.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Eropa Jawab Ajakan Perang Terbaru dari AS, Blak-blakan Respons Begini

    Eropa Jawab Ajakan Perang Terbaru dari AS, Blak-blakan Respons Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Uni Eropa merespons genderang perang dagang baru dari Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump resmi memberlakukan tarif 25% pada impor baja dan aluminium mulai 12 Maret 2025. Langkah ini mendapat kecaman keras dari para pemimpin Eropa.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengecam kebijakan Trump dan berjanji akan mengambil tindakan balasan yang sepadan.

    “Saya sangat menyesalkan keputusan AS untuk memberlakukan tarif pada ekspor baja dan aluminium Eropa,” ujarnya dalam pernyataan resmi, dilansir AFP, Selasa (11/2/2025).

    “Tarif yang tidak berdasar terhadap Uni Eropa tidak akan dibiarkan begitu saja-kami akan merespons dengan tindakan yang tegas dan proporsional. UE akan bertindak untuk melindungi kepentingan ekonominya. Kami akan melindungi pekerja, bisnis, dan konsumen kami,” tambahnya.

    Senada dengan von der Leyen, Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Uni Eropa akan bersatu dan bertindak sebagai pasar terbesar di dunia dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS ini.

    Komisaris Perdagangan UE Maros Sefcovic juga mengkritik langkah Trump, dengan menyebutnya sebagai “skenario kalah-kalah” yang justru akan merugikan perekonomian AS sendiri.

    “Dengan menerapkan tarif, AS sebenarnya sedang memajaki warganya sendiri, menaikkan biaya bagi bisnisnya, dan memicu inflasi,” tegas Sefcovic dalam pertemuan parlemen di Strasbourg, Prancis.

    Adapun Trump menandatangani dua perintah eksekutif terkait kebijakan tarif ini, yakni tarif aluminium sebesar 25% akan dikenakan pada impor dari Argentina, Australia, Kanada, Meksiko, Uni Eropa, dan Inggris.

    Berikutnya tarif baja dengan persentase yang sama akan dikenakan pada impor dari negara-negara yang terkena tarif aluminium, ditambah dengan Brasil, Jepang, dan Korea Selatan.

    Selain itu, Trump juga mengisyaratkan bahwa tarif tambahan dapat diberlakukan terhadap mobil, obat-obatan, dan cip komputer di masa mendatang.

    Kebijakan tarif ini mengingatkan pada keputusan serupa yang diambil Trump saat menjabat sebagai presiden pada 2018, di mana AS memberlakukan tarif terhadap baja dan aluminium dari UE. Saat itu, UE merespons dengan menaikkan bea masuk untuk berbagai produk asal AS, sehingga memicu perang dagang antara kedua pihak.

    Kebijakan tarif Trump menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk Kamar Dagang Amerika Serikat untuk Uni Eropa (AmCham EU), yang memperingatkan bahwa tarif ini akan memberikan dampak negatif yang luas.

    “Keputusan ini akan memiliki dampak yang sangat luas dan mayoritasnya bersifat negatif terhadap lapangan kerja, kesejahteraan, dan keamanan di kedua sisi Atlantik,” kata pernyataan resmi AmCham EU pada Selasa.

    Dengan kebijakan baru ini, ketegangan perdagangan antara AS dan UE berpotensi meningkat, membawa dampak pada berbagai industri mulai dari baja dan aluminium hingga otomotif dan farmasi.

     

    (luc/luc)

  • Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2024 Dapat 37 Poin, Kalah dari Malaysia – Halaman all

    Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2024 Dapat 37 Poin, Kalah dari Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil survei indeks persepsi korupsi (IPK) negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

    Survei tahunan tersebut dimaksudkan untuk mengukur risiko korupsi sektor publik di sebuah negara.

    Untuk Indonesia, skor IPK RI di tahun 2024 berada pada skor 37. Indonesia menempati urutan 99 dari 180 negara.

    Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko, menyebut skor IPK Indonesia naik 3 poin, dari 2023 yang berada pada skor 34.

    “Ini CPI (corruption perception indeks) Indonesia sepanjang 2024 ada dengan skor 37 ranking 99. Artinya apa? Artinya terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari 34 ke 37,” kata Wawan dikutip dari tayangan di YouTube Transparency International Indonesia, Selasa (11/2/2025).

    Wawan mengatakan, terdapat negara di dunia yang memiliki skor IPK yang sama dengan Indonesia.

    “Kita bersama dengan Argentina, kebetulan Argentina ini bagian dari BRICS, bagian dari G20 yang kita sebutkan tadi bahwa masyarakat ekonomi global pun ada angkanya di bawah rata-rata dan ini jadi catatan,” tutur Wawan.

    “Selain itu, ada Ethiopia, Maroko, dan Lesotho. Sehingga skor 30 ini menjadi catatan yang sangat penting,” lanjutnya.

    Wawan bilang mayoritas IPK di negara-negara ASEAN mengalami penurunan. 

    Kata dia, Singapura mengalami kenaikan, dari skor 83 ke 84. Sementara Malaysia stagnan pada skor 50.

    Selain itu, Timor Leste dari skor 43 ke 44, naik satu poin. Vietnam turun satu poin, dari dari skor 41 ke 40. 

    “Indonesia, kita naik dari 34 ke 37. Thailand turun satu poin dari 35 ke 34,” kata Wawan.

    Sementara, Laos mengalami kenaikan 5 poin yang cukup drastis, dari skor 28 ke 33.

    Filipina turun dari skor 34 ke 33. Kamboja turun dari skor 22 ke 21. Terakhir, Myanmar turun dari skor 20 ke 16.

    Lebih lanjut, Wawan tak memungkiri beberapa negara di ASEAN mengalami penghambatan dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

    “Hal ini ditandai dengan tadi yang naik ada beberapa Indonesia dan Singapura, tetapi Malaysia stagnan, rata-rata kenaikannya juga, Timor Leste dan Vietnam mendekati rata-rata global dan Asia Facific,” ujarnya.

     

  • Indeks Persepsi Korupsi RI 2024 Naik Tipis ke 37, Masih di Bawah Vietnam

    Indeks Persepsi Korupsi RI 2024 Naik Tipis ke 37, Masih di Bawah Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA — Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia sepanjang 2024 naik ke 37 atau dari tahun sebelumnya yakni 34 pada 2023. 

    Hal tersebut berdasarkan temuan Transparency International Indonesia (TII) yang dirilis setiap tahunnya secara global di 180 negara. 

    “Hari ini CPI Indonesia sepanjang 2024 ada dengan skor 37 dan rangkingnya 99. Artinya apa? Terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024,” ujar Deputi Sekjen TII Wawan Heru Suyatmiko pada Peluncuran CPI 2024, disiarkan melalui YouTube TII, Selasa (11/2/2025). 

    Sebagaimana diketahui, skor CPI Indonesia sebelumnya mengalami tren menurun sejak pencapaian tertingginya di angka 40 pada 2019 lalu. 

    Skor IPK atau CPI dalam sekitar lima tahun terakhir sejak 2019 itu yakni 37 pada 2020, 38 pada 2021, 34 pada 2022 dan 34 pada 2023. 

    Adapun pada 2024, peringkat Indonesia di 180 negara juga naik yakni ke peringkat ke-99 dari sebelumnya ke-115 pada 2023 lalu.

    Terdapat beberapa negara yang memiliki skor yang sama dengan Indonesia. Salah satunya adalah Argentina yang sama-sama merupakan anggota BRICS dan G20. Negara-negara lain meliputi Maroko, Ethiopia serta Lesotho. 

    Di Asean, dari segi skor CPI, Indonesia masih menduduki peringkat ke-5 di bawah Singapura (83), Malaysia (50), Timor Leste (43) dan Vietnam (41). Namun, skor Indonesia terpantau naik dari tahun sebelumnya jika dibandingkan sejumlah negara Asean lain. 

    Untuk diketahui, Transparency International (TI) setiap tahunnya merilis skor CPI di 180 negara. Skor itu berdasarkan 13 sumber data stabil dan kredibel dadi 12 lembaga survei. Di Indonesia, skor CPI ditarik dari 9 sumber data.

    Yaitu Bertelsmann Foundation Transformation Index 2024, Economic Intelligence Unit Country Ratings 2024, S&P Global Insights Risk Ratings 2023, IMD World Competitiveness Yearbook 2024, PERC Asia Risk Guide 2024, PRS International Country Risk Guide 2024, Varieties of Democracy Project, World Economic Forum EOS 2024 dan World Justice Project Rule of Law Index 2024.