Negara: Arab Saudi

  • BPS Catat Malaysia Jadi Negara Tujuan Utama Orang Indonesia

    BPS Catat Malaysia Jadi Negara Tujuan Utama Orang Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri atau wisatawan nasional (wisnas) mencapai 7,51 juta perjalanan sepanjang 2023.

    Dari jumlah tersebut, wisnas paling banyak bepergian ke Malaysia atau sebesar 27,98 persen.

    “Terjadi perubahan dibandingkan 2022, yang paling banyak berkunjung ke Arab Saudi,” katanya dalam konferensi pers, (2/1).

    Pada 2023, Arab Saudi menempati posisi kedua negara tujuan utama wisnas dengan persentase 17,41 persen. Kemudian disusul Singapura (17 persen), Kamboja (5,24 persen), Timor Leste (4,98 persen), dan Thailand (4,71 persen).

    Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk Indonesia mencapai 11,67 juta kunjungan sepanjang 2023. Kunjungan wisman tertinggi terjadi pada Desember. Sementara kunjungan terendah terjadi di Februari.

    Namun, jumlah kunjungan wisman ini masih lebih rendah dibanding dengan total kunjungan sebelum pandemi covid-19 di mana pada 2019 total kunjungan wisman mencapai 16,11 juta kunjungan.

    “Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 maupun 2022, maka kinerja kunjungan wisman 202 sangat baik,” katanya.

    Berdasarkan asal negara, wisman terbanyak datang dari Malaysia sebesar 18,4 persen atau 211 ribu kunjungan, dan disusul dari Singapura sebesar 16,4 persen atau sebanyak 187 ribu kunjungan.

    Kemudian dari Australia sebesar 11,9 persen atau sebanyak 135,9 ribu kunjungan, dan dari Tiongkok 6 persen atau sebanyak 75,5 ribu kunjungan, serta dari Timor Leste sebesar 5 persen atau sebanyak 65,5 ribu kunjungan.

    (fby/sfr)

  • Arab Saudi Akan Buka Toko Minuman Alkohol Pertama di Riyadh

    Arab Saudi Akan Buka Toko Minuman Alkohol Pertama di Riyadh

    Jakarta

    Arab Saudi akan membuka sebuah toko di Riyadh yang menjual minuman beralkohol kepada warga asing non-Muslim toko pertama yang dibuka dalam 70 tahun terakhir.

    Pelanggannya akan dibatasi pada para staf diplomatik, yang selama ini mengimpor minuman keras dalam kemasan resmi tertutup dikenal sebagai kantong diplomatik.

    Pejabat Arab Saudi mengatakan tujuan pembukaan toko tersebut sebagai jalan keluar terhadap “perdagangan gelap alkohol”.

    Larangan menjual minuman alkohol resmi diberlakukan di Saudi sejak 1952 melalui sebuah undang-undang.

    Keputusan ini diambil setelah salah satu anak Raja Abdulaziz mabuk akibat mengonsumsi minuman keras, kemudian menembak mati seorang diplomat Inggris.

    AFPTuris asal Polandia mendengarkan pemandu saat mengunjungi museum King Abdulaziz di Masmak di kawasan tua ibu kota Saudi, Riyadh, 17 Oktober 2019.

    Toko baru yang menjual alkohol itu akan berlokasi di Kawasan Diplomatik Riyadh di sebelah barat pusat kota, ungkap dokumen yang dilihat oleh kantor berita AFP dan Reuters.

    Meski demikian akan ada sejumlah batasan. antara lain:

    Warga asing yang ingin mengonsumsi minuman beralkohol harus mendaftar terlebih dahulu dan mendapat izin dari pemerintah Saudi.Tidak seorang pun yang berusia di bawah 21 tahun akan diizinkan berada di dalam toko yang menjual alkohol dan “mengenakan pakaian yang pantas” saat berada di dalamnya.Calon pembeli tidak akan bisa mengirim minuman beralkohol itu melalui jasa pengantar.Ada pembatasan untuk mengonsumsi alkohol setiap bulan, ungkap pernyataan itu.

    AFPSejumlah perempuan Saudi berjalan di dalam mal ‘Faysalia’ di Kota Riyadh, 26 September 2011.

    Namun menurut dokumen yang dilihat oleh kantor berita AFP peraturan ini tidak akan terlalu ketat.

    Pelanggan akan dibatasi hingga 240 “poin” alkohol per bulan.

    Satu liter minuman beralkohol bernilai enam poin, satu liter anggur bernilai tiga poin, dan satu liter bir bernilai satu poin.

    Juga tidak disebutkan bahwa pelanggan toko minuman beralkohol itu akan diperluas ke orang asing “biasa” tanpa hak diplomatik di negara tersebut, yang secara resmi tidak memiliki akses terhadap alkohol.

    Baca juga:

    AFPFoto yang diambil pada 9 September 2022 memperlihatkan pemandangan di ruas jalan Taylia di Ibu Kota Saudi, Riyadh.

    Meskipun alkohol akan menjadi bagian dari kehidupan di Riyadh, para konsumennya sebaiknya bersikap hati-hati di mana mereka minum dan bagaimana mereka berperilaku setelahnya.

    Berdasarkan peraturan di Saudi saat ini, hukuman bagi pengonsumsi atau kepemilikan alkohol dapat mencakup denda, hukuman penjara, cambuk di depan umum, dan deportasi bagi orang asing yang tidak berwenang.

    Dokumen tersebut juga mengatakan pihak berwenang sedang merencanakan “kerangka peraturan baru” yang akan memungkinkan “jumlah tertentu” alkohol yang dapat dibawa oleh para diplomat guna “mengakhiri penyelundupan barang-barang tersebut yang tak terkendali”, tambahnya.

    AFPSeorang perempuan Saudi dan teman-temannya merayakan pertama kalinya berkendara di jalan utama Kota Khobar dalam perjalanan menuju Bahrain pada 24 Juni 2018.

    Selama bertahun-tahun staf diplomatik harus menggunakan “kantong diplomatik” mereka, yang tidak dapat disentuh oleh pihak berwenang di Arab Saudi. Kantong itu digunakan, antara lain, untuk membawa minuman beralkohol dalam jumlah terbatas.

    Bagaimanapun, keputusan Saudi untuk membuka toko minuman beralkohol merupakan langkah terbaru dari rangkaian inisiatif yang dikenal sebagai “Visi 2030”.

    Visi ini bertujuan meliberalisasi masyarakat Saudi di bawah putra mahkota dan penguasa de facto negara tersebut, Mohammed bin Salman.

    Baca juga:

    Negara-negara Teluk lainnya menerapkan aturan serupa.

    Namun, Uni Emirat Arab dan Qatar juga mengizinkan penjualan alkohol kepada non-Muslim yang berusia di atas 21 tahun di hotel, klub, dan bar.

    Tidak ada indikasi dari dokumen Saudi bahwa pemerintah di sana mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama.

    Meskipun alkohol dilarang dalam Islam, Arab Saudi tidak melarang kehadirannya hingga tahun 1952.

    Hal ini berubah setelah Mishari bin Abdulaziz Al-Saud, seorang pangeran, menembak mati Cyril Ousman, Wakil Konsul Inggris di Jeddah, pada tahun 1951 karena menolak menuangkan minuman lagi untuknya di sebuah acara.

    Setahun kemudian, Raja Abdulaziz memberlakukan larangan total terhadap alkohol. Mishari kemudian dihukum atas dakwaan melakukan pembunuhan.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apakah Houthi Akan Menyeret AS-Sekutunya ke dalam Perang?

    Apakah Houthi Akan Menyeret AS-Sekutunya ke dalam Perang?

    Jakarta

    Kemenangan tidak akan mudah bagi satuan tugas internasional yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda, yang berniat menghancurkan sasaran Houthi di Yaman.

    Sejauh ini, telah terjadi 30 serangan oleh kelompok Houthi yang didukung secara finansial oleh Iran terhadap kapal-kapal internasional dan komersial di laut merah sejak pertengahan November, dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.

    Para pejabat Kementerian Pertahanan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 23 Januari: “Kami siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut untuk menetralisir ancaman atau membalas serangan, [demi] memastikan stabilitas dan keamanan kawasan Laut Merah dan rute perdagangan internasional.”

    Rangkaian serangan Houthi mengganggu pelayaran global dan memperparah kekhawatiran bahwa dampak dari perang Israel-Hamas dapat mengguncangkan Timur Tengah.

    Kerajaan Arab Saudi turut diam terkait masalah di Laut Merah, dan negosiasi perjanjian damai antara Saudi-Houthi masih berlangsung. Apakah AS bisa menang melawan kelompok yang telah dilawan Arab Saudi namun tidak berhasil selama hampir satu dekade?

    Mengapa Inggris & AS menyerang Yaman?

    Sebelum Houthi mulai menyerang, beberapa upaya diplomatik dilakukan terhadap Houthi agar dapat meredakan situasi di Laut Merah, namun ditolak.

    “Sangat disesalkan bahwa kami sudah sampai pada titik ini,” kata Perwakilan Khusus AS untuk Yaman, Tim Lenderking.

    Namun pada kenyataannya, mereka menargetkan kapal apa pun yang masuk ke dalam jangkauan, membahayakan anggota awak dan kargo.

    William Wechsler dari lembaga think-tank Atlantic Council percaya bahwa AS dan Inggris tidak punya pilihan lain selain membalas dengan kekuatan: “Dalam perdagangan internasional, ada delapan titik krusial maritim, setengahnya berbasis di Timur Tengah, yang juga merupakan bagian paling penting dalam memenuhi pasokan energi dunia.

    “Houthi secara langsung mengancam salah satu dari ini [Selat Bab El Mandeb] dengan cara yang sangat tidak bisa,” kata Wechsler.

    “Siapa pun yang memahami peran yang dimainkan energi dalam keberlangsungan hidup kita, siapa pun yang peduli dengan pertumbuhan ekonomi di mana pun harus melihat pentingnya melindungi titik krusial ini.”

    Houthi memprotes serangan pimpinan AS terhadap sasaran Houthi dan untuk menunjukkan dukungan kepada warga Palestina di Jalur Gaza (Reuters)

    Seberapa tangguh pasukan Houthi?

    Kelompok ini menunjukkan bahwa mereka mampu menentang militer negara berdaulat: Arab Saudi.

    Houthi telah berkembang berkat dukungan Iran dari kumpulan pemberontak compang-camping menjadi kekuatan tempur terlatih dengan peralatan canggih, termasuk helikopter.

    “Ada dua bagian dari ketahanan. Ada kemauan dan ada kemampuan. Tidak ada yang berpikir bahwa mereka akan melanggar keinginan [Houthi]. Tetapi ada pemikiran bahwa kami dapat mematahkan kemampuan mereka,” kata Will Wechsler dari Atlantic Council.

    Namun, meskipun Houthi berhasil melawan kekuatan yang lebih besar, menghadapi AS dan sekutu internasional adalah pertempuran yang benar-benar berbeda.

    Gabungan kekuatan, strategi, dan pengalaman AS dan sekutunya jauh lebih besar daripada Arab Saudi.

    Pertanyaan di kalangan analis sekarang adalah seberapa jauh AS akan melangkah untuk menghentikan Houthi.

    Baca juga:

    “Kami memiliki begitu banyak kekuatan, kami perlu menggunakannya dengan bijaksana,” kata Steven A Cook, Peneliti Senior Eni Enrico Mattei untuk Studi Timur Tengah dan Afrika di Dewan Hubungan Luar Negeri dalam konferensi pers.

    “Kami tidak berbicara tentang … menyerang Yaman, dan mengubah rezim, dan hal-hal yang telah kami lakukan di masa lalu.”

    “Saya berbicara dengan sejumlah pejabat Arab baru-baru ini yang mengatakan, jika Anda hanya akan mencolek Houthi, mereka tidak akan berhenti.

    “Anda harus melakukan tindakan militer yang membuatnya sulit, atau bahkan tidak mungkin, bagi Houthi untuk mengganggu dan menyerang pengiriman di Teluk.”

    Mungkinkah AS dan sekutu ditarik ke dalam perang regional yang panjang?

    “Itu mungkin saja berkembang menjadi operasi yang lebih besar melawan pengaruh Iran. Dan itu adalah pertanyaan yang benar-benar belum dijawab oleh pemerintah secara terbuka. Saya yakin mereka membicarakannya,” kata Laksamana James G Foggo III, USN Purnawirawan dari Pusat Strategi Maritim.

    Mantan Komandan Angkatan Laut AS di Eropa dan Afrika tersebut mengingatkan tentang perang kapal tanker dari 1980 hingga 1988 di Teluk Arab.

    Kala itu, AS menyerang angkatan laut Iran, setelah Iran menyerang kapal tanker. Laksamana Foggo kemudian membandingkannya dengan serangan terhadap USS Cole.

    Kapal itu diledakkan di Yaman pada Oktober 2000 dan menewaskan tujuh belas pelaut AS.

    Sebuah truk membawa spanduk besar yang menunjukkan sosok pemimpin tertinggi Houthi, Abdul-Malik Al-Houthi (kanan) selama protes anti-AS dan anti-Israel, di pinggiran Sanaa, Yaman. (YAHYA ARHAB / EPA)

    Serangan itu dikaitkan dengan Al Qaeda, tetapi tidak ada serangan militer terhadap kelompok itu.

    “Apa yang terjadi setahun kemudian? 9/11 [serangan terhadap AS]” katanya, menggarisbawahi perasaannya bahwa aksi militer diperlukan.

    Steven A Cook setuju: “Kebebasan berlayar adalah kepentingan utama AS, sehingga terlalu berisiko jika kelompok seperti ini dibiarkan memiliki kekuatan atas wilayah itu.”

    Bagaimana Iran terlibat dalam aksi Houthi di Laut Merah?

    Iran memasok senjata dan secara finansial mendukung kelompok Houthi. Meski begitu, Houthi tidak secara langsung dikendalikan oleh Teheran.

    Ray Takeyh – Hasib J Sabbagh, Peneliti Senior untuk Studi Timur Tengah, di Dewan Hubungan Luar Negeri – mengatakan: “Mereka telah sampai… pada kebijakan anti-Amerika dan anti-Israel dengan sendirinya. Mereka tidak diarahkan ke sana oleh Iran. Jadi dengan begitu, mereka bukan ciptaan Iran.

    “Ini semacam asosiasi yang memiliki pemikiran sama … Ini benar-benar muncul sebagai upaya oportunistik untuk menimbulkan kerusakan pada Saudi.”

    Baca juga:

    Houthi memainkan peran bagi Iran karena mereka membantu Iran meningkatkan tekanan terhadap Israel, melalui AS.

    Iran berharap masyarakat internasional dan Amerika Serikat akan khawatir konflik meluas, sehingga mereka terpaksa mendorong tindakan penyelesaian terhadap Israel, menurut Takeyh.

    “Asumsi inti di sini adalah masyarakat internasional dan Amerika Serikat dapat memaksakan pembatasan pada Israel. Israel adalah negara berdaulat yang menghadapi situasi yang sangat rumit. Ini adalah negara yang trauma.”

    Para pengunjuk rasa membawa spanduk dengan foto pejuang Houthi yang tewas dan meramaikan jalanan. (EPA)

    Apakah ini ‘perang yang tidak dapat dimenangkan’?

    Strategi awal Presiden AS Joe Biden di Yaman bertujuan untuk melemahkan kelompok milisi Houthi, bukan berusaha menghentikan kelompok itu atau secara langsung menghadapi Iran, sponsor utama Houthi, menurut para ahli.

    Strategi gabungan dari serangan militer terbatas dan sanksi tampaknya bertujuan untuk menghukum Houthi, sambil berusaha memperkecil bahaya konflik Timur Tengah yang lebih luas.

    “Saya tidak berpikir misi ini dirancang untuk menghancurkan Houthi, atau untuk menempatkan pemerintah Yaman kembali berkuasa,” kata Brian Carter dari American Enterprise Institute.

    “Saya pikir [rencana] ini dirancang untuk menurunkan kemampuan angkatan laut dan militer Houthi agar tidak mampu mengganggu pengiriman laut dunia di Laut Merah.

    “Menurunkan [kemampuan] sistem militer bukanlah tugas yang sulit dilakukan. Ini adalah tujuan militer yang sangat mungkin tercapai.”

    USS Dwight Eisenhower telah melakukan operasi penerbangan sebagai tanggapan atas peningkatan aktivitas Houthi di Laut Merah (US Navy handout / EPA)

    Perwakilan Khusus AS untuk Yaman, Tim Lenderking, juga menggarisbawahi bahwa ini bukan “konfrontasi terbuka yang lebih luas”.

    “Ini hanya untuk menonaktifkan kemampuan yang dimiliki Houthi untuk menyerang kapal,” katanya.

    Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan telah menghancurkan lebih dari 25 fasilitas peluncuran dan meluncurkan lebih dari 20 rudal sejak Amerika Serikat mulai menyerang situs militer Houthi di Yaman pada 11 Januari.

    Mereka juga mengeklaim telah menyerang drone, radar pantai dan kemampuan pengawasan udara Houthi serta area penyimpanan senjata.

    Para pendukung Houthi memegang spanduk dengan foto pejuang Houthi yang tewas dalam pemboman pimpinan AS baru-baru ini terhadap sasaran Houthi (EPA-EFE/ REX / Shutterstock)

    Apakah konflik ini mendongkrak popularitas Houthi?

    Tim Lenderking mengatakan bahwa Houthi mungkin ingin diseret ke dalam perang ini.

    Ia mengatakan kepada BBC bahwa mereka melihat ini sebagai cara untuk menunjukkan kepada masyarakat [Yaman] bahwa mereka berdiri tidak hanya untuk rakyat Palestina, tetapi untuk melawan negara-negara Barat.

    Koresponden keamanan BBC Frank Gardner mengatakan Houthi sekarang populer di kalangan banyak orang di dunia Arab yang lebih luas, karena mereka mengatakan mereka mendukung Hamas sebagai bagian dari “Poros Perlawanan” yang didukung Iran melawan Israel.

    Di bawah Operasi Poseidon Archer yang baru diberi nama, serangan yang dipimpin AS telah menghantam sasaran baru, setelah sebelumnya melakukan sejumlah serangan pencegahan di lokasi peluncuran Houthi.

    Baca juga:

    Departemen Pertahanan AS mengatakan serangan mereka menghancurkan rudal tepat saat sedang dipersiapkan untuk diluncurkan militan Houthi.

    Intelijen Barat baru-baru ini memperkirakan bahwa setidaknya 30% dari stok rudal Houthi telah hancur atau berkurang.

    Namun, Houthi kemungkinan akan melanjutkan serangan mereka terhadap pengiriman yang mereka curigai terkait dengan Israel, AS atau Inggris.

    Serangan-serangan itu membuat Houthi populer di negara asal mereka, di mana banyak orang Yaman merasa jengkel di bawah pemerintahan brutal mereka, kata Gardner

    Pengikut Houthi berparade sambil memegang senjata untuk memprotes serangan pimpinan AS terhadap sasaran Houthi dan untuk menunjukkan dukungan kepada warga Palestina di Jalur Gaza dekat Sanaa, Yaman (Reuters)

    Hisham al-Omeisy, penasihat senior Yaman untuk Institut Perdamaian Eropa, mengunggah di X bahwa banyak orang mungkin tidak menyadari Houthi memiliki tujuan mereka sendiri, selain memberi dukungan kepada Gaza.

    Konfrontasi baru-baru ini juga memberi mereka kesempatan untuk mengabulkan klaim mereka selama puluhan tahun untuk memerangi AS.

    Ia mengatakan Houthi “tidak hanya memenangkan hati dan pikiran [warga], tetapi berhasil meluncurkan upaya rekrutmen besar-besaran untuk” pertempuran Penaklukan yang Dijanjikan dan Jihad Suci “.

    “Sangat keliru jika mereka dipandang murni melalui lensa militer dan tidak memperhitungkan dampak atau konsekuensi sosial-politik dan reaksi lokal di mana sentimen anti-AS dan Inggris sekarang menggunakan steroid.”

    Pengikut Houthi bersenjata senapan mesin siap siaga selama protes terhadap AS dan sekutu (Reuters)

    Will Wechsler dari Atlantic Council dan Brian Carter dari American Enterprise Institute diwawancarai untuk artikel ini pada tanggal 24 Januari.

    Tim Lenderking, Perwakilan Khusus AS untuk Yaman, berbicara kepada program BBC World Tonight pada 23 Januari.

    Steven A Cook, Laksamana James G Foggo III dan Ray Takeyh berada di konferensi pers virtual dari Dewan Hubungan Luar Negeri pada 18 Januari.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Reaksi AS Usai Putra Mahkota Saudi Ungkap Syarat Mau Bangun Gaza Lagi

    Reaksi AS Usai Putra Mahkota Saudi Ungkap Syarat Mau Bangun Gaza Lagi

    Washington DC

    Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) mengaku siap membangun Gaza, Palestina, lagi dengan syarat tertentu. Amerika Serikat (AS) yang selama ini mendukung Israel pun merespons syarat dari MbS itu.

    Dilansir NBC News, MbS juga menjabat Perdana Menteri (PM) Saudi menyatakan komitmen untuk membantu upaya pembangunan kembali Jalur Gaza yang hancur akibat perang antara Israel dan Hamas dengan syarat yang harus dipenuhi. Pejabat senior pemerintah AS yang enggan disebut namanya mengungkap komitmen MbS itu didapatkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken saat berkunjung ke Saudi beberapa waktu lalu.

    MbS, menurut para pejabat senior AS tersebut, menawarkan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari perjanjian untuk pembangunan kembali Jalur Gaza — hal ini menjadi langkah diplomatik yang sejak lama diupayakan oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Namun, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Israel agar hal itu bisa terwujud. Para pejabat senior AS itu menyebut MbS bersedia membantu pembangunan kembali Jalur Gaza dan menormalisasi hubungan dengan Israel jika pemimpin Israel setuju untuk memberikan jalan bagi Palestina untuk secara resmi menjadi sebuah negara.

    Lalu, bagaimana respons AS?

    Dilansir situs resmi US Department of State (Kemlu AS) dan Associated Press, Minggu (21/1/2024), pertemuan antara MbS dengan Blinken itu dilakukan di Al’Ula pada 8 Januari 2024. Blinken dan MbS disebut membahas sejumlah hal mulai dari masalah kemanusiaan di Gaza hingga serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

    Blinken mengklaim Arab Saudi, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Turki telah sepakat untuk memulai rencana rekonstruksi dan pemerintahan Gaza setelah perang Israel melawan Hamas berakhir. Diketahui, negara-negara tersebut sebelumnya menolak seruan AS untuk memulai perencanaan pascaperang dan bersikeras harus ada gencatan senjata dan pengurangan penderitaan warga sipil yang disebabkan oleh serangan militer Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Saksikan juga ‘Setelah Lama Tertahan, Akhirnya Bantuan Kemanusiaan Masuk ke Gaza’:

    “Ke mana pun saya pergi, saya menemukan para pemimpin yang bertekad untuk mencegah meluasnya konflik yang kita hadapi sekarang, melakukan segala kemungkinan untuk mencegah eskalasi guna mencegah perluasan konflik,” kata Blinken kepada wartawan usai bertemu MbS seperti dilaporkan AP.

    “Para pemimpin setuju untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan upaya kami untuk membantu stabilisasi dan pemulihan Gaza, untuk memetakan jalur politik ke depan bagi rakyat Palestina dan untuk bekerja menuju perdamaian, keamanan dan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut secara keseluruhan,” sambungnya.

    Blinken tidak memberikan detail apa kontribusi dari negara-negara Arab itu. Namun, dukungan finansial dari UEA dan Arab Saudi dipercaya menjadi hal yang sangat penting bagi keberhasilan rencana apapun terkait Gaza.

    Blinken kemudian menyebut MbS tertarik untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Dia mengatakan hal itu baru bisa terjadi saat jalan Palestina menjadi negara merdeka terbuka dan konflik di Gaza berhenti.

    “Tetapi hal ini mengharuskan konflik di Gaza diakhiri, dan hal ini juga jelas memerlukan adanya jalan praktis menuju negara Palestina,” ucap Blinken.

    “Ketertarikan ini ada, nyata, dan bisa menjadi transformatif,” sambungnya.

    Blinken pun menyatakan dia akan menyampaikan komitmen negara-negara Arab, termasuk MbS, kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta pemimpin Palestina Mahmoud Abbas. Setiap rencana pascaperang untuk Gaza diketahui membutuhkan dukungan dari Israel dan Palestina.

    Namun, Netanyahu diketahui memiliki sikap sendiri mengenai masa depan Gaza yang kemungkinan besar tidak akan diterima oleh negara lain. Netanyahu diketahui menentang konsep resolusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Reaksi AS Usai Putra Mahkota Saudi Ungkap Syarat Mau Bangun Gaza Lagi

    Putra Mahkota Saudi Mau Bangun Lagi Gaza dengan Syarat, Bagaimana Sikap AS?

    Washington DC

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MbS), menyampaikan kesediaannya membangun ulang Gaza, Palestina, yang hancur diserang Israel dengan syarat saat bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken. Adapun syarat dari MbS itu ialah Israel harus memberikan jalan agar Palestina secara resmi menjadi sebuah negara.

    MbS juga disebut bersedia melakukan normalisasi hubungan Saudi dengan Israel jika Palestina resmi menjadi sebuah negara. Lalu, bagaimana sikap AS yang selama ini mendukung Israel terhadap syarat dari MbS?

    Dilansir situs resmi US Department of State (Kemlu AS) dan Associated Press, Minggu (21/1/2024), Blinken melakukan perjalan ke Saudi dan bertemu dengan MBS di Al’Ula pada 8 Januari 2024. Blinken dan MbS disebut membahas sejumlah hal mulai dari masalah kemanusiaan di Gaza hingga serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

    “Menteri menggarisbawahi perlunya segera mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza dan mencegah penyebaran konflik lebih lanjut. Menlu dan Putra Mahkota membahas upaya yang sedang berlangsung untuk mengurangi ketegangan regional, termasuk pencegahan serangan Houthi terhadap pelayaran komersial di Laut Merah. Menteri Blinken menekankan pentingnya membangun kawasan yang lebih aman, sejahtera, dan terintegrasi, termasuk melalui pembentukan negara Palestina yang merdeka. Mereka juga membahas pentingnya kemitraan strategis antara Amerika Serikat dan Arab Saudi,” demikian keterangan dari situs resmi Kemlu AS.

    Blinken mengklaim Arab Saudi, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Turki telah sepakat untuk memulai rencana rekonstruksi dan pemerintahan Gaza setelah perang Israel melawan Hamas berakhir. Negara-negara tersebut sebelumnya menolak seruan AS untuk memulai perencanaan pascaperang dan bersikeras harus ada gencatan senjata dan pengurangan penderitaan warga sipil yang disebabkan oleh serangan militer Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober.

    “Ke mana pun saya pergi, saya menemukan para pemimpin yang bertekad untuk mencegah meluasnya konflik yang kita hadapi sekarang, melakukan segala kemungkinan untuk mencegah eskalasi guna mencegah perluasan konflik,” kata Blinken kepada wartawan usai bertemu MbS seperti dilaporkan AP.

    “Para pemimpin setuju untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan upaya kami untuk membantu stabilisasi dan pemulihan Gaza, untuk memetakan jalur politik ke depan bagi rakyat Palestina dan untuk bekerja menuju perdamaian, keamanan dan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut secara keseluruhan,” sambungnya.

    “Tetapi hal ini mengharuskan konflik di Gaza diakhiri, dan hal ini juga jelas memerlukan adanya jalan praktis menuju negara Palestina,” ucap Blinken.

    “Ketertarikan ini ada, nyata, dan bisa menjadi transformatif,” sambungnya.

    Blinken mengatakan dia akan menyampaikan komitmen negara-negara Arab tersebut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Kabinet perangnya serta pemimpin Palestina Mahmoud Abbas. Setiap rencana pascaperang untuk Gaza diketahui membutuhkan dukungan dari Israel dan Palestina.

    Namun, Netanyahu memiliki sikap sendiri mengenai masa depan Gaza yang kemungkinan besar tidak akan diterima oleh negara lain. Netanyahu diketahui menentang konsep resolusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • India Borong 150 Pesawat Boeing 737

    India Borong 150 Pesawat Boeing 737

    Jakarta, CNN Indonesia

    Maskapai India Akasa Air memesan 150 unit Boeing 737 tak lama usai insiden jendela pesawat Boeing 737 Max 9 milik Alaska Airlines lepas beberapa waktu lalu

    Langkah maskapai baru India itu dinilai cukup berani. Perusahaan mengumumkan pembelian pesat itu pada pameran udara Wings India pada Kamis (18/1) kemarin.

    Namun, Akasa Air hanya membeli pesawat 737 Max 10 dan Max 8-200 yang akan dikirim hingga 2032. Dengan kata lain, pesanan tak mencakup versi 737 Max 9 yang menjadi sorotan pasca insiden Alaska Airlines.

    “Kami merasa sangat yakin dengan jenis pesawat yang kami miliki… bahkan melihat komitmen Boeing terhadap cara mereka menangani masalah ini,” kata Kepala Bagian Hukum, Peraturan dan Hubungan Strategis Akasa Air Priya Mehra seperti dikutip dari Reuters.

    Mehra mengatakan maskapai tersebut tidak ingin melakukan diversifikasi armadanya. Saat ini maskapai ini mengoperasikan 22 pesawat dan akan menerima pengiriman total 204 pesawat hingga 2032 mendatang.

    Kendati, ia tak membocorkan lebih lanjut kesepakatan antara Boeing dengan Akasa Air.

    Saat ini India menjadi pasar penerbangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Permintaan penerbangan di negara itu jauh lebih tinggi dari ketersediaan pesawat.

    Menteri Penerbangan Sipil Jyotiraditya Scindia memperkirakan jumlah armada di negaranya akan meningkat dari 700 menjadi 2.000 unit pada dekade berikutnya.

    IndiGo, Air India, dan Akasa Air memiliki pesanan lebih dari 1.500 pesawat yang tertunda. Kesepakatan yang diumumkan tahun lalu itu diketahui bernilai miliaran dolar AS.

    Sejak mulai terbang pada 2022, Akasa Air telah mengumpulkan pangsa pasar sebesar 4 persen. Sementara saingannya, yakni IndiGo (INGL.NS) memiliki pangsa terbesar, yaitu 60 persen. Sedangkan, maskapai Tata Group memiliki gabungan 26 persen.

    Akasa Air sendiri berencana terbang ke Arab Saudi, Kuwait dan Qatar pada fase pertama ekspansi internasionalnya.

    Pesawat Alaska Airlines yang membawa 174 penumpang dan enam awak penerbangan melakukan pendaratan darurat di usai panel jendela pesawat pecah di udara, tak lama setelah lepas landas dari Portland, Negara Bagian Oregon, Amerika Serikat (AS).

    Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS pun melakukan investigasi atas insiden yang terjadi di pesawat Boeing 737-9 Max maskapai Alaska Airlines tersebut.

    Selain itu, Kantor Penerbangan Federal AS (FAA) pada Sabtu (6/1) memutuskan untuk melarang terbang (grounding) pesawat terkait dulu sementara waktu.

    Mengutip Reuters, Administrator FAA Mike Whitaker mengatakan badan tersebut memerlukan pemeriksaan segera terhadap pesawat-pesawat terkait sebelum mereka dapat kembali terbang.

    Imbasnya, perintah tersebut mempengaruhi setidaknya terhadap 171 pesawat sejenis di seluruh dunia. Petunjuk kelaikan udara darurat akan mewajibkan operator untuk memeriksa pesawat sebelum penerbangan selanjutnya yang tidak memenuhi siklus inspeksi.

    Whitaker mengatakan inspeksi yang diperlukan akan memakan waktu sekitar empat hingga delapan jam per pesawat.

    Sementara itu, perusahaan penerbangan Boeing menyatakan pihaknya mendukung tindakan inspeksi terhadap pesawat-pesawat jenis tersebut.

    (mrh/sfr)

  • Tak Ada Hubungan dengan Israel Tanpa Gencatan Senjata Gaza

    Tak Ada Hubungan dengan Israel Tanpa Gencatan Senjata Gaza

    Davos

    Arab Saudi menegaskan tidak akan bisa melanjutkan pembicaraan mengenai kesepakatan penting untuk mengakui Israel sampai adanya gencatan senjata di wilayah Jalur Gaza yang terus-menerus dilanda perang.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (19/1/2024), penegasan itu disampaikan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat (AS), Putri Reema binti Bandar, saat berbicara dalam panel di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada Kamis .

    “Saya pikir hal yang paling penting untuk disadari adalah (Kerajaan Saudi) belum menempatkan normalisasi sebagai inti kebijakannya. Kerajaan menempatkan perdamaian dan kemakmuran sebagai inti kebijakannya,” ujar Putri Reema dalam forum dunia tersebut.

    “(Kerajaan Saudi) Sudah cukup jelas. Selama masih terjadi kekerasan di lapangan dan pembunuhan terus terjadi, kita tidak akan bisa membicarakannya pada keesokan harinya,” tegasnya.

    Saudi tidak pernah mengakui Israel dan tidak bergabung dengan Perjanjian Abraham yang dimediasi AS tahun 2020 lalu, yang membuat sejumlah negara tetangga Riyadh di kawasan Timur Arab, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab dan Maroko, menjalin hubungan formal dengan Tel Aviv.

    Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mendorong keras Saudi untuk mengambil langkah yang sama.

    Dalam wawancara dengan media AS, Fox News, pada September tahun lalu, Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) mengatakan bahwa “setiap hari kita semakin dekat” untuk mencapai kesepakatan, merujuk pada hubungan Riyadh dan Tel Aviv.

    Saksikan juga ‘Setelah Lama Tertahan, Akhirnya Bantuan Kemanusiaan Masuk ke Gaza’:

    Momentum tersebut terhenti segera setelah Hamas melancarkan serangan besar-besaran terhadap wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 orang yang sebagian besar warga sipil.

    Tel Aviv lantas bersumpah untuk menghancurkan Hamas dan melancarkan pengeboman tanpa henti terhadap Jalur Gaza. Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 24.620 orang, sekitar 70 persennya adalah wanita dan anak-anak, tewas akibat rentetan serangan Israel.

    Arab Saudi Bisa Akui Israel Jika Masalah Palestina Diselesaikan

    Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Saudi Pangeran Faisal bin Farhan saat berbicara dalam forum yang sama di Davos mengatakan bahwa Riyadh bisa saja mengakui Israel jika ada kesepakatan komprehensif yang tercapai, dengan mencakup status kenegaraan resmi bagi Palestina.

    Pangeran Faisal menjawab “tentu saja” saat ditanya lebih lanjut apakah Saudi akan mengakui Israel sebagai bagian dari perjanjian politik yang lebih luas, Namun dia juga menekankan perlunya gencatan senjata dalam perang di Jalur Gaza.

    “Kami tidak melihat tanda-tanda nyata bahwa tujuan strategis yang diklaim oleh Israel…semakin dekat,” imbuhnya.

    Putri Reema, dalam pernyataannya pada Kamis (18/1) waktu setempat, mengatakan bahwa “orang-orang dengan kepala dingin pasti berhasil”.

    “Ada trauma dan rasa sakit di kedua sisi. Saya tidak bisa menghilangkan itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah gencatan senjata sekarang,” tegasnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Arab Saudi Hadapi Posisi Sulit dalam Konflik di Gaza

    Arab Saudi Hadapi Posisi Sulit dalam Konflik di Gaza

    Jakarta

    Kanselir Jerman Olaf Scholz tidak ingin lebih lama lagi menghalangi pengiriman jet tempur Eurofighter ke Arab Saudi. Tindakan ini diambil meski ada kekhawatiran dari beberapa anggota partainya dan dari mitra koalisi pemerintahannya.

    Kanselir sependapat dengan penilaian Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, bahwa Arab Saudi mengambil “sikap yang sangat konstruktif” terhadap Israel dalam konflik Timur Tengah saat ini, kata juru bicara pemerintah Steffen Hebestreit, Senin (08/01) di Berlin. Angkatan Udara Saudi juga telah menggunakan Eurofighters untuk memblokir roket yang ditembakkan pemberontak Houthi di Yaman ke arah Israel.

    Bagi Scholz dan Baerbock, argumen tentang “sikap konstruktif” Arab Saudi melebihi kekhawatiran sebagian anggota partai koalisi tentang peran Arab Saudi dalam perang Yaman dan pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi. Bukan mereka saja yang melakukan pendekatan ini.

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memberikan komentar positif atas peran Arab Saudi setelah kunjungannya ke Riyadh pada hari Senin. Ada pembicaraan tentang normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel, lapornya dari percakapannya dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MbS). Menurut laporan lembaga tersebut, Saudi memiliki “kepentingan yang jelas untuk melanjutkan hal ini,” kata Blinken.

    Tertundanya pemulihan hubungan Israel-Arab Saudi

    Ini berarti Blinken, Scholz, dan Baerbock memberikan penilaian yang jauh lebih positif dibandingkan beberapa pakar Timur Tengah. Sejumlah pakar justru melihat jarak antara Israel dan Saudi kian jauh setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan perang Gaza. Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Jerman dan beberapa negara lainnya.

    Menghentikan pemulihan hubungan ini jelas merupakan salah satu motif Hamas melakukan serangan skala besar. Pada awal Desember, beberapa peserta di Forum Doha (pertemuan para pakar Timur Tengah Arab dan internasional) mengatakan bahwa proses normalisasi Israel-Saudi tidak mungkin dilakukan.

    Arab Saudi memang telah menunda proses normalisasi hubungan, setidaknya untuk saat ini, mengingat perang yang menewaskan ribuan orang di Gaza. Namun, proses ini belum berakhir secara resmi. Pemulihan hubungan masih tertunda.

    Namun reaksi militer Israel terhadap serangan Hamas telah mengubah situasi. Seperti kebanyakan negara Arab dan Islam, Riyadh menilai tindakan militer Israel secara lebih kritis dibandingkan sebagian besar negara-negara Barat.

    Pada bulan November, di pertemuan puncak digital negara-negara BRICS, bin Salman menyerukan agar tidak ada lagi pengiriman senjata ke Israel. Beberapa pengamat bahkan berasumsi bahwa Arab Saudi akan semakin dekat dengan Iran karena pengaruh perang Gaza.

    Arab Saudi telah dengan jelas mengartikulasikan dirinya mengenai perang tersebut. Menteri Luar Negeri Saudi, Faisal bin Farhan al-Saud, mengambil alih kepemimpinan komite diplomatik yang diprakarsai oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam, dan menganjurkan gencatan senjata segera. Hal ini bertentangan dengan keinginan Israel.

    Patut dicatat bahwa pertemuan pertama bin Farhan mengenai masalah ini terjadi di Beijing dan Moskow, bukannya di Washington, menurut jurnal Foreign Policy. “Sebuah sinyal yang jelas bagi Washington bahwa Arab Saudi memiliki pilihan lain di dunia multipolar yang terus berkembang ini,” tulis jurnal tersebut. Dan: “Elit kepemimpinan Saudi ingin menghindari keterlibatan dalam wacana Israel.”

    Kepentingan Arab Saudi tetap sama

    Terlepas dari semua retorika kritis terhadap Israel, ada satu hal yang jelas, kata Philipp Dienstbier, kepala program regional Negara-Negara Teluk di Yayasan Konrad Adenauer (KAS) yang berbasis di Yordania. Menurutnya, kepentingan kebijakan luar negeri Arab Saudi bahkan setelah dimulainya perang Gaza tidak berubah secara mendasar.

    Dengan cara ini, Kerajaan Saudi akan dapat memenuhi keinginan AS untuk menjalin hubungan baik dengan Israel karena Saudi masih terus bergantung pada kemitraan keamanan dengan Washington.

    “Setelah kecewa atas kurangnya respons AS terhadap penembakan fasilitas produksi minyak Saudi pada 2019, Arab Saudi kini mengharapkan respons yang lebih solid dan dapat diandalkan dari kemitraan keamanan dengan AS,” kata Dienstbier, “Riyadh mencari dukungan AS untuk program nuklirnya, serta kerja sama senjata.”

    Negara ini juga mempunyai kepentingan khusus sehubungan dengan Israel, kata Dienstbier. Sebagai bagian dari modernisasi ekonomi, Kerajaan Arab Saudi mengupayakan pertukaran ekonomi yang erat dengan negara-negara besar di kawasan.

    “Dan tentu saja Israel berada di garis depan, terutama dalam hal teknologi tinggi. Kedua negara juga memiliki kepentingan yang sama dalam proyek perdagangan dan infrastruktur,” kata pakar asal Jerman tersebut.

    Tergantung pada stabilitas regional

    Terlepas dari semua itu, Arab Saudi mempunyai kepentingan yang sangat besar untuk menjaga stabilitas kawasan sebaik mungkin, meskipun terjadi perang di Gaza. Krisis dan perang di lingkungan sekitar telah menghalangi rencana modernisasi Arab Saudi sendiri.

    Namun, serangan yang dilakukan milisi Houthi terhadap pelayaran internasional di Laut Merah menunjukkan betapa rapuhnya keamanan dan stabilitas saat ini di seluruh kawasan. “Arab Saudi belum mengonfirmasi, tapi juga tidak menyangkal” bahwa mereka juga mencegat beberapa roket yang ditembakkan oleh Houthi ke arah Israel, ujar Dienstbier.

    Selama bertahun-tahun, Arab Saudi telah memimpin aliansi militer internasional melawan milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman. Gencatan senjata yang dinegosiasikan baru-baru ini sebagian besar masih berlaku, meskipun secara resmi telah berakhir.

    Arab Saudi akan terus melakukan upaya lebih besar untuk mengamankan wilayah perbatasannya. Oleh karena itu, instalasi militer yang digunakan kerajaan untuk mempertahankan diri dari serangan Yaman dalam beberapa tahun terakhir masih beroperasi. (ae/hp)

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Bilang Palestina Akan Tetap Kuasai Gaza

    Menhan Israel Bilang Palestina Akan Tetap Kuasai Gaza

    Jakarta

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada hari Kamis (04/01) mengatakan, Palestina akan sepenuhnya memegang kendali di Gaza, setelah perang Israel melawan Hamas berakhir.

    “Hamas tidak akan memerintah Gaza dan Israel tidak akan menjalankan urusan sipil atas Gaza,” kata Gallant, seperti dikutip oleh kantor berita Reuters dan media lainnya.

    “Penduduk Gaza adalah orang Palestina, oleh karena itu, badan-badan Palestina akan bertanggung jawab sepenuhnya, dengan syarat tidak ada tindakan permusuhan atau ancaman terhadap Negara Israel,” tegasnya.

    Gallant menambahkan bahwa Israel akan tetap memiliki hak untuk beroperasi secara militer di Gaza.

    Sementara Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kini sering menahan diri untuk tidak memberikan gambaran garis besar yang jelas mengenai Gaza pascaperang. Netanyahu sebelumnya mengatakan, Hamas tidak akan memerintah Gaza, begitu pula Fatah, yang saat ini menguasai Tepi Barat.

    Selain itu, negara-negara Arab dan Muslim juga enggan untuk mengambil kendali politik atas Gaza setelah terjadinya perang yang masih terus berlangsung.

    PBB ‘terganggu’ rencana Israel ungsikan warga Gaza

    Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Türk mengatakan, dirinya “sangat terganggu dengan pernyataan pejabat tinggi Israel,” terkait rencana pemindahan warga sipil dari Jalur Gaza ke negara ketiga.

    Türk menekankan; “hukum internasional melarang pemindahan paksa orang-orang yang dilindungi di dalam wilayah yang diduduki atau terdeportasi dari wilayah yang diduduki.”

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir pada hari Senin (01/01) menyerukan “solusi untuk mendukung emigrasi bagi warga Gaza.”

    Komentar Ben-Gvir yang memicu kontroversi itu, dilontarkan setelah sebelumnya Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, juga mendesak dikembalikannya para pemukim Yahudi ke Gaza pascaperang.

    Walau begitu, pemerintah Israel belum secara resmi mengajukan rencana untuk mengusir warga Gaza atau mengembalikan pemukim Yahudi kembali ke wilayah konflik, sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada bulan Oktober 2023.

    Blinken mulai upaya diplomasi baru di Timur Tengah

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken memulai kunjungan ke Timur Tengah pada hari Kamis (04/01), untuk mengintensifkan upaya diplomatik, di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa perang Israel-Hamas akan menjadi ancaman konflik regional yang lebih luas.

    Selain melakukan kunjungan ke Israel dan wilayah Tepi Barat yang diduduki, Blinken juga akan mengunjungi Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Turki, hingga Yunani dalam satu minggu ke depan, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Matthew Miller.

    “Tidak ada satu pihakpun, baik itu Israel, kawasan ini, maupun dunia, yang menghendaki konflik ini menyebar hingga ke luar Gaza,” kata Miller.

    Blinken telah melakukan beberapa kali perjalanan ke wilayah konflik tersebut, sejak serangan teror Hamas ke wilayah Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

    “Kami tidak memperkirakan setiap pembicaraan dalam perjalanan ini akan berlangsung mudah,” ujar Miller. Dia menambahkan, “jelas ada isu-isu sulit yang dihadapi kawasan ini dan pilihan-pilihan sulit yang menanti.”

    Miller juga mengatakan bahwa Blinken akan fokus pada perluasan bantuan kemanusiaan ke Gaza, mendesak Israel untuk meminimalisir korban warga sipil Palestina, pembebasan sandera yang masih ditahan oleh Hamas, dan pentingnya perencanaan bagi urusan sipil Gaza pascaperang.

    kp/ha/as (Reuters, AFP, dpa, AP)

    Lihat Video ‘Penampakan Dampak Serangan Israel di Pemukiman Warga di Rafah Gaza’

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menteri Israel Serukan Pemindahan Warga Gaza, Arab Saudi Bilang Gini

    Menteri Israel Serukan Pemindahan Warga Gaza, Arab Saudi Bilang Gini

    Jakarta

    Pemerintah Arab Saudi mengecam pernyataan yang dibuat oleh para menteri Israel yang menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke Gaza dan pemindahan warga Gaza. Saudi menekankan bahwa tindakan harus diambil terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.

    Kerajaan Arab Saudi menyatakan “kecaman dan penolakan tegas terhadap pernyataan ekstremis oleh dua menteri di pemerintahan pendudukan Israel, yang menyerukan pemindahan penduduk Gaza, pendudukan kembali Jalur Gaza dan pembangunan permukiman,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, seperti dilansir media Al Arabiya, Jumat (5/1/2024).

    Kerajaan Saudi meminta masyarakat internasional untuk bertindak dalam menghadapi “kegigihan” pemerintah Israel dalam melanggar hukum internasional melalui pernyataan dan tindakannya.

    Awal pekan ini, dua Menteri Israel, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir membuat pernyataan yang menganjurkan permukiman kembali warga Palestina di luar Gaza.

    Smotrich, seorang menteri sayap kanan Israel, mengatakan bahwa kehadiran warga sipil Israel di Jalur Gaza akan membantu Israel mengendalikan wilayah tersebut secara militer.

    Menteri Keuangan Israel juga mengatakan bahwa warga Palestina yang berada di wilayah kantong tersebut harus didorong untuk pindah ke negara lain.

    “Jika kita bertindak dengan cara yang benar secara strategis dan mendorong emigrasi, jika ada 100.000 atau 200.000 orang Arab di Gaza dan bukan dua juta, keseluruhan wacana setelah perang akan sangat berbeda,” katanya.

    Komentar Smotrich disusul dengan pernyataan serupa dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.

    Meskipun pemerintah Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum mengumumkan rencana apa pun mengenai masa depan sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah tersebut, Ben Gvir mengatakan “kita harus mempromosikan solusi untuk mendorong emigrasi penduduk Gaza.”

    Pemerintah AS juga mengecam pernyataan menteri-menteri Israel tersebut.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller mengecam para menteri tersebut dengan mengatakan bahwa “retorika ini menghasut dan tidak bertanggung jawab.”

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini