Negara: Arab Saudi

  • AS-Saudi Akan Sepakati Pakta Keamanan, Bagian dari Normalisasi Israel

    AS-Saudi Akan Sepakati Pakta Keamanan, Bagian dari Normalisasi Israel

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya “sangat dekat” dalam mencapai kesepakatan bilateral dengan Arab Saudi, mengenai jaminan keamanan dari Washington dan bantuan nuklir sipil. Kesepakatan itu diperlukan karena menjadi bagian dari upaya normalisasi Saudi dengan Israel, yang didorong AS.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (3/5/2024), kesepakatan itu diatur dalam rancangan kerja yang menguraikan prinsip dan proposal yang bertujuan memulihkan upaya AS membentuk kembali kawasan yang bergejolak, yang terhenti oleh serangan Hamas terhadap Israel dan pecahnya perang di Jalur Gaza.

    Tampaknya ini menjadi strategi jangka panjang yang menghadapi banyak kendala, salah satunya adalah ketidakpastian mengenai bagaimana perang Gaza akan berakhir.

    Para perunding AS dan Saudi, untuk saat ini, memprioritaskan perjanjian keamanan bilateral yang kemudian akan menjadi bagian dari paket perjanjian lebih luas yang diajukan kepada Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, yang nantinya harus memutuskan apakah akan mencapai konsesi untuk mengamankan hubungan bersejarah dengan Riyadh.

    “Menteri Luar Negeri telah bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi pekan ini ketika dia berada di Riyadh… dan kami hampir mencapai kesepakatan mengenai bagian bilateral dari perjanjian normalisasi,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller pada Kamis (2/5) waktu setempat, merujuk pada kunjungan Menlu AS Antony Blinken ke Riyadh baru-baru ini.

    Lebih lanjut, Miller memperkirakan bahwa rinciannya bisa diselesaikan “dalam waktu yang sangat singkat”.

    Namun seperti disinggung oleh Miller, Saudi bersikukuh bahwa setiap perjanjian potensial harus mencakup jalur, yang tidak bisa diubah dan tidak bisa dibatalkan, menuju ke pembentukan negara Palestina.

    Sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih besar, ada perjanjian bilateral antara Washington dan Riyadh, yang sedang diupayakan mencakup pakta pertahanan, kerja sama di bidang kecerdasan buatan, serta program nuklir sipil Saudi.

    “Ada beberapa detail yang harus terus kami kerjakan, namun kami pikir kami bisa mencapai kesepakatan mengenai detail tersebut dalam waktu yang sangat singkat,” ucap Miller saat berbicara kepada wartawan setempat.

    Dia menambahkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada bagian terpisah, seperti proposal soal jalur menuju negara Palestina dan jaminan keamanan bagi Israel. Diketahui bahwa Israel yang dipimpin oleh Netanyahu telah berulang kali menolak pembentukan negara Palestina.

    Lebih lanjut, Miller mengatakan bahwa kesepakatan yang lebih luas hanya akan tercapai jika semua perjanjian sejalan. Dia juga merujuk pada sikap tegas Saudi soal negara Palestina dan bahwa tidak akan ada kesepakatan normalisasi dengan Israel selama perang masih berkecamuk di Jalur Gaza.

    “Mengajukan proposal, itu satu hal, proposal yang bisa membawa kita kepada Israel (untuk normalisasi),” ucapnya.

    “Arab Saudi telah memperjelas bahwa sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi dengan Israel, mereka memiliki dua persyaratan: 1) Ketenangan di Gaza, dan 2) Jalan menuju negara Palestina yang merdeka,” ungkap Miller dalam pernyataannya.

    Dalam pernyataannya, Miller menilai bahwa kesepakatan normalisasi akan menjadi yang tepat untuk dilakukan bagi rakyat Palestina dan untuk tujuan jangka panjang Israel dalam menjalin hubungan normal dengan negara-negara tetangganya.

    “Hal ini akan mengisolasi Iran, dan secara signifikan, hal ini akan mengatasi beberapa tantangan nyata yang akan dihadapi Israel di Gaza ketika Anda melihat akhir konflik ini dengan memikirkan bagaimana membangun kembali Gaza, dengan memikirkan bagaimana memberikan keamanan kepada Gaza,” jelasnya.

    “Jadi pada akhirnya, pemerintah Israel harus membuat pilihan mengenai apa yang terbaik bagi rakyatnya,” imbuh Miller.

    “Tetapi bagi Amerika Serikat, kami akan berupaya menyelesaikan proposal yang sedang kami kerjakan dengan mitra-mitra Arab kami, dan kami akan mengedepankan sudut pandang tersebut, dan Israel bisa mengambil keputusan,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ampuhkah Sanksi Barat terhadap Rusia dan Iran?

    Ampuhkah Sanksi Barat terhadap Rusia dan Iran?

    Teheran

    Bisa dipastikan, Amerika Serikat mengetahui betapa sebagian besar minyak Iran mengalir menuju China di tengah sanksi Barat. Menurut Javier Bias, kolumnis di media AS Bloomberg, tidak ada yang ilegal dalam pertukaran tersebut.

    “Jika Anda mempercayai pemerintah China, maka mereka tidak mengimpor minyak dari Iran. Nol. Tidak satu barrel pun. Mereka sebaliknya mengimpor banyak sekali minyak mentah dari Malaysia, dengan jumlah dua kali lipat lebih besar ketimbang kapasitas produksi nasional Malaysia,” kata dia, mengutip data bea cukai China.

    Dengan melabeli ulang minyak Iran, Malaysia menjadi penyuplai minyak mentah terbesar keempat bagi China tahun lalu, di belakang Arab Saudi, Rusia dan Irak.

    Teheran menggunakan Uni Emirat Arab sebagai sentra bisnis untuk menggelapkan minyaknya di pasar dunia. Bursa komoditas dan pasar uang Dubai selama ini adalah gerbang terbesar bagi Iran untuk mengimpor produk-produk terlarang, selain minyak dan gas.

    Untuk itu, Teheran memodifikasi rantai suplainya agar bisa mengakali embargo Amerika Serikat atau Uni Eropa melalui bursa Dubai.

    Rubel Rusia di Asia Tengah

    Bagi Rusia, adalah negara-negara di Asia Tengah yang jadi perantara bisnis demi menjamin pasokan bahan baku sejak diembargo Barat menyusul perang di Ukraina.

    Kazakhstan, misalnya, saat ini terikat perjanjian perdagangan bebas dengan Moskow. Dengan perbatasan sepanjang lebih dari 7.500 kilometer antara kedua negara, pengawasan lalu lintas barang menjadi mustahil.

    Sebabnya di tengah hujan embargo, Rusia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6 persen tahun lalu, dengan laju yang “kurang lebih sama” pada 2024, kata Menteri Keuangan Anton Siluanov.

    Dana Moneter Internasional, IMF, mencatat kenaikan belanja perang di Rusia menggerakkan pertumbuhan sebesar 3,2 persen. Lembaga dunia itu juga menyimpulkan betapa kas negara turut ditopang pemasukan besar dari ekspor minyak dan gas.

    Berlimpah sanksi, marak transaksi

    Rusia saat ini dikenakan lebih dari 5.000 jenis sanksi, lebih banyak daripada batasan perdagangan yang dijatuhkan terhadap Iran, Venezuela, Myanmar dan Kuba sekaligus. Target embargo adalah politisi dan pejabat tinggi di pemerintahan, ditambah kaum oligarki, perusahaan besar, lembaga keuangan dan industri militer.

    Sanksi Barat membatasi akses bank-bank Rusia ke pasar keuangan internasional, termasuk dari sistem perbankan virtual SWIFT yang mewadahi sebagian besar pengiriman uang di seluruh dunia.

    Bank Sentral Rusia juga dilarang mengakses cadangan devisanya yang disimpan di negara-negara kelompok G7, yakni AS, Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, Italia dan Kanada.

    Perkaranya, sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB yang mengikat secara hukum bagi semua negara di dunia. Terlebih, sejumlah negara terbesar seperti India, Brasil dan China belum bergabung dengan rezim embargo terhadap Rusia.

    Pengawasan embargo

    Menurut laporan harian AS The Wall Street Journal, pemerintah di Washington sudah berencana menjatuhkan sanksi terhadap beberapa bank China karena membantu Rusia dan Iran menghindari sanksi Barat.

    Presiden Joe Biden bahkan sempat ingin mengeluarkan Beijing dari sistem keuangan global untuk menghentikan aliran dana bagi mesin perang Rusia, lapor surat kabar tersebut yang mengutip sumber anonim.

    Di UE, tugas memastikan penegakkan sanksi dibebankan kepada David O’Sullivan, komisaris Eropa asal Irlandia yang baru ditunjuk pada Januari lalu.

    “Termasuk tugasnya adalah mengunjungi negara tetangga Rusia, misalnya, untuk meyakinkan pemerintah nasional agar mau menegakkan sanksi dengan lebih ketat,” kata Christian von Soest, pakar sanksi di Institut Studi Global dan Area, GIGA, Jerman.

    “Masalahnya telah dikenali bahwa ada banyak cara bagi Rusia dan Iran untuk mengelak sanksi,” imbuhnya, merujuk pada minimnya imbas ekonomi di kedua negara.

    Pengetatan sanksi oleh AS mulai berimbas di negara-negara perantara dagang, seperti Turki. Di sana, ancaman sanksi AS bagi lembaga keuangan yang berbisnis dengan Rusia ikut menyurutkan pendanaan ekspor, yang tahun lalu mencatatkan lonjakan drastis.

    rzn/hp

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hamas Ditawari Gencatan Senjata 40 Hari Demi Pembebasan Sandera-Tahanan

    Hamas Ditawari Gencatan Senjata 40 Hari Demi Pembebasan Sandera-Tahanan

    Gaza City

    Perundingan terbaru untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza digelar di Kairo, Mesir. Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris David Cameron mengungkapkan Hamas ditawari gencatan senjata 40 hari dan pembebasan ribuan tahanan Palestina, sebagai imbalan atas pembebasan para sandera tersisa.

    Delegasi Hamas dilaporkan telah meninggalkan Kairo dan kembali ke Qatar, yang menjadi markas biro politik mereka, untuk membahas tawaran gencatan senjata terbaru dan mengambil keputusan. Hamas menyatakan akan memberikan respons atas tawaran itu sesegera mungkin.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), Cameron mengungkapkan isi proposal gencatan senjata terbaru antara Hamas dan Israel itu saat berbicara dalam panel terakhir pertemuan khusus Forum Ekonomi (WEF) yang digelar di Riyadh, Arab Saudi.

    Disebutkan Cameron bahwa Hamas telah ditawari “gencatan senjata berkelanjutan selama 40 hari, pembebasan ribuan tahanan Palestina, sebagai imbalan atas pembebasan para sandera”. Cameron menyebut tawaran itu sebagai “tawaran yang murah hati”.

    Cameron mengharapkan Hamas menerima tawaran yang diberikan kepada mereka.

    Namun demikian, Cameron dalam pernyataannya pada forum WEF juga menyampaikan keraguan bahwa solusi politik akan segera tercapai jika kepemimpinan Hamas dan mereka yang ada di balik serangan 7 Oktober tidak segera meninggalkan Jalur Gaza.

    “Orang-orang yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober harus meninggalkan Gaza dan infrastruktur teroris harus dibongkar,” cetus Cameron, sembari menyerukan agar semua sandera harus dibebaskan.

    Setelah serangan Hamas pada Oktober tahun lalu, lebih dari 250 orang diculik dan disandera di Jalur Gaza. Dengan puluhan sandera di antaranya dibebaskan dalam kesepakatan gencatan senjata singkat pada November lalu, diperkirakan saat ini masih ada lebih dari 100 sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Menatap ke depan, Cameron menambahkan bahwa setelah pertempuran di Jalur Gaza dihentikan, menjadi penting untuk memberlakukan gencatan senjata permanen dan mengakhiri perang melalui proses politik.

    Dia menilai bahwa berinvestasi pada Otoritas Palestina, dan memastikan berdirinya negara Palestina yang aman berdampingan dengan Israel yang juga aman, sangatlah penting.

    “Anda tidak akan pernah bisa mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, kecuali Anda mengatasi pertanyaan soal masa depan rakyat Palestina,” sebut Cameron. “Hamas tidak mendukung solusi dua negara, mereka mendukung solusi tanpa adanya Israel,” imbuhnya.

    Dua unsur penting dalam hubungan Israel dan Palestina yang stabil, menurut Cameron, adalah “sebuah negara bagi rakyat Palestina yang memberikan mereka martabat kenegaraan dan menjamin keamanan Israel”.

    “Saya pikir itu sangat penting, karena jika tidak, masalah hanya akan terulang kembali dengan cara yang berbeda,” ucapnya.

    Delegasi Hamas Tinggalkan Perundingan di Mesir, Janjikan Respons Segera

    Seorang sumber Hamas, yang memahami proses perundingan yang berlangsung, menuturkan kepada AFP bahwa delegasi Hamas telah meninggalkan Mesir usai terlibat perundingan gencatan senjata, dan kembali ke Qatar.

    “Untuk membahas gagasan dan proposal (gencatan senjata) tersebut… dan kami ingin meresponsnya secepat mungkin,” ucap sumber Hamas tersebut.

    Menurut beberapa sumber Mesir, yang dikutip media Al-Qahera News yang terkait badan intelijen Kairo, delegasi Hamas akan “kembali dengan tanggapan tertulis terhadap proposal gencatan senjata”.

    Selama berbulan-bulan, tiga negara yang menjadi mediator dalam perundingan gencatan senjata — Mesir, Qatar dan Amerika Serikat (AS) — berupaya menengahi kesepakatan terbaru antara Israel dan Hamas.

    Gencatan senjata sebelumnya hanya berlangsung selama satu minggu di Jalur Gaza pada November tahun lalu. Sekitar 80 sandera Israel dibebaskan oleh Hamas, ditukar dengan 240 tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara-penjara Israel.

    Diplomasi yang digencarkan dalam beberapa hari terakhir tampaknya memberikan dorongan baru untuk terwujudnya gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken, dalam pernyataan terpisah, mengharapkan Hamas akan menerima tawaran gencatan senjata terbaru. Dia menyebut tawaran terbaru itu “luar biasa, luar biasa murah hari dari pihak Israel”.

    Blinken menyerukan Hamas untuk “memutuskan dengan cepat”. “Saya berharap mereka akan mengambil keputusan yang tepat,” ucap Blinken saat berbicara dalam forum WEF di Riyadh.

    Sementara Menlu Mesir Sameh Shoukry, yang juga menghadiri forum WEF, menyebut “proposal itu telah mempertimbangkan posisi kedua belah pihak”. “Kami penuh harapan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Panas! Houthi Serang 4 Kapal di Laut Merah-Samudra Hindia

    Panas! Houthi Serang 4 Kapal di Laut Merah-Samudra Hindia

    Sanaa

    Kelompok pemberontak Houthi yang bermarkas di Yaman menargetkan sebuah kapal kontainer berbendera Portugal dalam serangan drone di Samudra Hindia. Tiga kapal lainnya, termasuk dua kapal militer Amerika Serikat (AS), juga menjadi target serangan Houthi di perairan Laut Merah.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), laporan data LSEG menyebut bahwa sebuah kapal kontainer bernama MSC Orion, yang berbendera Portugal, sedang berlayar di antara pelabuhan Sines di Portugal dengan pelabuhan Salalah di Oman ketika dihantam serangan drone Houthi.

    Kapal kontainer MSC Orion, menurut data LSEG, terdaftar dimiliki oleh Zodiac Maritime, yang sebagian dimiliki oleh seorang pengusaha Israel bernama Eyal Ofer. Belum ada tanggapan dari Zodiac Maritime terkait serangan tersebut.

    Tidak diketahui lebih lanjut apakah serangan drone Houthi terhadap MSC Orion itu memicu kerusakan atau menyebabkan korban jiwa.

    Juru bicara Houthi, dalam pernyataan yang disiarkan televisi afiliasi kelompok itu pada Selasa (30/4) waktu setempat, mengumumkan bahwa pasukannya menargetkan sebuah kapal komersial bernama Cyclades dan dua kapal penghancur milik militer AS di Laut Merah.

    Perusahaan keamanan maritim Inggris, Ambrey, mengatakan bahwa sebuah kapal kontainer berbendera Malta pada Senin (29/4) waktu setempat melaporkan mereka menjadi target serangan tiga rudal saat berlayar dari Djibouti menuju ke Jeddah, Arab Saudi.

    Houthi menyebut kapal Cyclades berada di rute pelayaran tersebut ketika pasukannya menyerangnya.

    Ambrey, dalam laporannya, menilai kapal tersebut menjadi target serangan karena operatornya diketahui sedang melakukan perdagangan dengan Israel.

    Kelompok Houthi semakin meningkatkan serangan dengan melibatkan drone dan rudal di Laut Merah, Selat Bab al-Mandab, dan Teluk Aden sejak November tahun lalu.

    Mereka menegaskan rentetan serangannya sebagai bentuk solidaritas untuk warga Palestina di Jalur Gaza yang terus digempur Israel dalam perang melawan Hamas.

    Serangan-serangan Houthi itu memaksa kapal-kapal yang membawa muatan kargo untuk mengubah rute ke jalur pelayaran yang lebih lama dan lebih mahal melewati Afrika Selatan, dan memicu kekhawatiran bahwa perang Hamas-Israel bisa meluas dan semakin memicu destabilisasi kawasan Timur Tengah.

    Pada Maret lalu, pemimpin Houthi mengumumkan bahwa kelompoknya memperluas wilayah serangannya untuk mencegah kapal-kapal, yang memiliki keterkaitan dengan Israel, berlayar melintasi Samudra Hindia menuju ke Tanjung Harapan.

    AS bersama sekutunya, Inggris, melancarkan serangan terhadap target-target Houthi sebagai pembalasan atas serangan kelompok itu terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan sekitarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sejumlah Negara Eropa Akan Akui Palestina Akhir Mei

    Sejumlah Negara Eropa Akan Akui Palestina Akhir Mei

    Riyadh

    Sejumlah negara Eropa diperkirakan akan memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada akhir bulan Mei mendatang. Rencana negara-negara Eropa untuk mengakui negara Palestina itu telah memicu reaksi keras dari Israel.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), hal tersebut diungkapkan oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, saat berbicara kepada wartawan di sela-sela menghadiri pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia (WEC) yang digelar di Riyadh, Arab Saudi.

    Borrell tidak menyebut lebih lanjut soal negara mana saja yang akan mengakui negara Palestina secara resmi.

    Namun pada Maret lalu, sejumlah negara Eropa seperti Spanyol, Irlandia, Malta dan Slovenia mengumumkan bahwa mereka akan melakukan upaya bersama untuk mewujudkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina.

    Dalam pernyataan pada 22 Maret lalu, Spanyol mengungkapkan bahwa atas nama perdamaian Timur Tengah, pihaknya sepakat dengan Irlandia, Malta dan Slovenia untuk mengambil langkah pertama menuju pengakuan terhadap negara yang dideklarasikan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    Jalur Gaza yang sejak lama dikuasai kelompok Hamas, yang menolak perdamaian dengan Israel dan menyerang negara Yahudi itu pada 7 Oktober tahun lalu, sedang dilanda perang yang juga memicu peningkatan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Wilayah Tepi Barat juga diketahui menjadi lokasi permukiman Yahudi yang luas.

    Rencana negara-negara Eropa mengakui negara Palestina itu memicu kecaman Israel. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Israel memberikan reaksi keras dengan mengecam rencana empat negara Eropa itu dalam mengupayakan pengakuan bagi negara Palestina. Tel Aviv menyebut rencana itu sama saja memberikan “hadiah bagi terorisme” yang akan mengurangi peluang dalam perundingan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

    “Pengakuan atas negara Palestina setelah pembantaian 7 Oktober mengirimkan pesan kepada Hamas dan organisasi teroris Palestina lainnya bahwa serangan teror mematikan terhadap warga Israel akan dibalas dengan gesture politik terhadap Palestina,” sebut Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, dalam pernyataannya pada Maret lalu.

    “Penyelesaian konflik hanya bisa dilakukan melalui perundingan langsung antara para pihak. Keterlibatan apa pun dalam pengakuan negara Palestina hanya akan menjauhkan pencapaian resolusi dan meningkatkan ketidakstabilan regional,” ucapnya pada saat itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putra Mahkota Arab Saudi Bertemu Presiden Palestina, Bahas Apa?

    Putra Mahkota Arab Saudi Bertemu Presiden Palestina, Bahas Apa?

    Riyadh

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, atau yang biasa disebut MBS telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Apa yang dibahas keduanya?

    Seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), kantor berita Saudi Press Agency (SPA) melaporkan pada Senin (29/4) waktu setempat, bahwa MBS menegaskan kepada Abbas soal dukungan teguh Riyadh kepada rakyat Palestina sampai mereka mendapatkan hak-hak mereka.

    MBS, menurut SPA, juga menegaskan bahwa Saudi terus berupaya tanpa kenal lelah untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza, yang tengah dilanda perang antara Israel dan Hamas sejak Oktober tahun lalu.

    Pertemuan dengan MBS itu dilakukan setelah Abbas menghadiri pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang digelar di Riyadh. Dalam forum itu, Abbas berterima kasih kepada kepemimpinan Saudi karena menyediakan platform untuk membahas perang yang berkecamuk selama berbulan-bulan di Jalur Gaza.

    Saat berpidato dalam forum WEC, Abbas menyebut Israel memanfaatkan serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu untuk menyerang warga Palestina di Jalur Gaza.

    “Israel memanfaatkan serangan itu (serangan Hamas pada 7 Oktober-red) untuk membalas secara tidak proporsional dengan dalih bahwa itu adalah balas dendam terhadap Hamas,” tuding Abbas dalam pernyataannya.

    Abbas juga menyerukan negara-negara kekuatan global, khususnya Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu Tel Aviv, untuk mendesak Israel “menahan serangannya” saat invasi darat ke Rafah diperkirakan akan segera terjadi.

    “Kami menyerukan kepada Amerika Serikat untuk meminta Israel menghentikan operasi Rafah karena Amerika adalah satu-satunya negara yang mampu mencegah Israel melakukan kejahatan tersebut,” cetusnya.

    Abbas memperingatkan bahwa invasi darat oleh Israel terhadap Rafah akan memicu “bencana terbesar dalam sejarah rakyat Palestina”. Rafah merupakan wilayah paling selatan di Jalur Gaza, yang kini menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang mengungsi akibat perang.

    Selain bertemu Abbas, menurut laporan SPA pada Senin (29/4) waktu setempat, MBS juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken dan Menlu Inggris David Cameron yang berkunjung ke Saudi.

    Menurut Departemen Luar Negeri AS, Blinken berada di Riyadh untuk menghadiri pembicaraan soal gencatan senjata Gaza, termasuk “melalui jalur menuju negara Palestina yang merdeka dengan jaminan keamanan bagi Israel”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menlu AS Temui Pangeran MBS, Bahas Keamanan hingga Pasca-Perang di Gaza

    Menlu AS Temui Pangeran MBS, Bahas Keamanan hingga Pasca-Perang di Gaza

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken bertemu dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Riyadh. Keduanya membahas terkait serangan Israel ke Gaza, Palestina.

    Dilansir Reuters, Selasa (30/4/2024) Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Blinken membahas tentang perlunya mempertahankan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, gencatan senjata, pembebasan sandera dan mencegah kemungkinan penyebaran konflik lebih lanjut.

    Blinken berada di Arab Saudi sebagai bagian dari perjalanan ke Timur Tengah yang bertujuan untuk berdiskusi dengan mitra-mitra Arab di Gaza pascaperang dan untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengambil langkah-langkah yang diminta Presiden AS Joe Biden bulan ini untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.

    Sebelumnya, Blinken juga bertemu Pangeran Faisal bin Farhan, menteri luar negeri Arab Saudi, dan para menteri luar negeri dari lima negara Arab lainnya. Setelah itu, Blinken akan melakukan perjalanan ke Yordania dan Israel pada Selasa (30/4).

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kata Saudi soal Dunia Bikin Kecewa Gaza

    Kata Saudi soal Dunia Bikin Kecewa Gaza

    Jakarta

    Arab Saudi memberikan pernyataan bahwa masyarakat dunia telah membuat kecewa Gaza. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan.

    Dilansir The New Arab dan AFP, Pangeran Faisal menyampaikan hal ini saat berbicara dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Riyadh, Senin (29/4/2024). Adapun isu perang Hamas dan Israel di Jalur Gaza turut menjadi pembahasan.

    “Situasi di Gaza jelas merupakan bencana dalam segala hal — bersifat kemanusiaan, tapi juga merupakan kegagalan total dari sistem politik yang ada untuk mengatasi krisis tersebut,” ujar Pangeran Faisal.

    Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 34.000 orang tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza. Serangan bertubi-tubi ini dalam rangka membalas serangan Hamas pada Oktober tahun lalu.

    Serangan Hamas terhadap Israel tahun lalu dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang, kebanyakan warga sipil, dan membuat lebih dari 250 orang lainnya disandera di Jalur Gaza. Hamas menyebut serangannya itu menjadi pembalasan atas pendudukan dan agresi Israel selama puluhan tahun terhadap Palestina.

    Israel Gempur Rafah

    Serangan udara Israel menghantam tiga rumah warga di kota Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Sedikitnya 13 orang tewas dan banyak orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempuran terbaru militer Tel Aviv tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (29/9), media afiliasi Hamas melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel di Rafah mencapai sedikitnya 15 orang.

    Di Gaza City, yang ada di bagian utara Jalur Gaza, serangan pesawat tempur Israel menghantam dua rumah warga setempat hingga menewaskan dan melukai beberapa orang.

    Serangan udara terhadap Rafah, yang menjadi tempat berlindung bagi satu juta warga Palestina yang menghindari pengeboman Israel selama berbulan-bulan, terjadi beberapa jam sebelum Mesir dijadwalkan menjadi tuan rumah bagi pemimpin Hamas untuk membahas prospek gencatan senjata dengan Israel.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..

    AS Bangun Dermaga Bantuan di Pantai Gaza

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa dermaga buatannya yang bertujuan khusus untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza akan mulai beroperasi dalam beberapa minggu ke depan.

    Namun Washington menegaskan bahwa dermaga untuk penyaluran bantuan via lautan itu tidak akan bisa menggantikan penyaluran bantuan via jalur darat dengan truk-truk, yang dianggap sebagai cara terbaik untuk mendistribusikan makanan kepada warga Palestina yang dilanda perang di Jalur Gaza.

    Demikian seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (29/4/2024).

    Perang yang berkecamuk selama enam bulan terakhir antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza telah memicu krisis kemanusiaan. Tel Aviv juga semakin didesak untuk mengizinkan lebih banyak pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza saat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bencana kelaparan segera terjadi.

    Pekan lalu, Pentagon mengatakan bahwa militer AS telah mulai membangun dermaga khusus di lepas pantai Gaza, yang dimaksudkan untuk mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan via jalur laut.

    Halaman 2 dari 2

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 1.800 Jamaah Ikuti Manasik Haji di Pendopo Pemkab Malang

    1.800 Jamaah Ikuti Manasik Haji di Pendopo Pemkab Malang

    Malang (beritajatim.com)– Sebanyak 1.800 calon jamaah haji (CJH) asal Kabupaten Malang melaksanakan manasik haji massal di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Minggu (28/4/2024).

    “Mereka terdiri dari tamu undangan, serta calon jamaah haji yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Total 1.800 orang,” ujar Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang, ABD Salam.

    Pelaksanaan manasik haji ini akan berlangsung selama delapan kali pertemuan. Dua di tingkat Kabupaten Malang, dan enam pertemuan sisanya di tingkat kecamatan.

    Tujuan dilaksanakannya manasik haji, kata Salam, pertama untuk menjalin dan meningkatkan hubungan seilaurahmi sesama CJH dan pembimbing.

    Kedua, memberikan hak bekal kepada seluruh CJH tentang manasik haji baik teori maupun praktek. Kemudian yang ketiga menambah dan meningkatkan pemahaman manasik haji dan pengelolaan tempat bersejarah di Arab Saudi.

    “Serta menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji sehingga diharapkan menjadi haji yang mabrur,” tegas Salam.

    Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi yang menghadiri langsung manasik haji massal ini berpesan, agar CJH mengikuti petunjuk dan arahan dari Kemenag yang tertuang dalam manasik.

    “Agar perjalanan hajinya berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang ada dan menaati peraturan di Saudi Arabia,” pesan Sanusi.

    Tak kalah pentingnya Sanusi juga mengingatkan, agar perbanyak membaca salawat dan istighfar. Karena itu adalah bentuk amalan yang diajarkan dalam Alquran.

    “Ketika kita mau mengamalkan itu, Allah jamin tidak akan dapat kesulitan,” ucapnya.

    Sebab, orang berangkat haji pasti akan bertemu dengan beragam ujian berat. Mulai dari kesehatan hingga tentang kelengkapan administrasi.

    “Dulu kan sejarah haji ini berangkat dari kisah nabi Ibrahim dan Ismail, yang mana nabi Ibrahim diuji kesabarannya untuk menyembelih putranya (Ismail). Nabi Ibrahim sabar hingga pada akhirnya diganti kambing. Nah kesabaran ini harus dijaga walaupun nanti ada cobaan. Sudah pasti setiap jamaah coba’anya berbeda-beda,” Sanusi mengakhiri. [yog/aje]

  • Kekerasan dan Perdamaian di Negara-negara Muslim

    Kekerasan dan Perdamaian di Negara-negara Muslim

    Surabaya (beritajatim.com) – Kelompok Islamis melakukan tiga per lima dari 204 pengeboman teroris di dunia antara 1994-2008. Pada 2009, terdapat 6 perang dan 30 konflik kecil, sebagian melibatkan Muslim. Faktor lainnya adalah penjajahan Barat dan hubungan Islam dengan kekerasan.

    Penjajahan dan Pendudukan Barat

    Kolonialisme Barat disalahkan atas kekerasan di masyarakat Muslim. Kolonialisme Prancis di Aljazair mendorong penggunaan kekerasan dalam perjuangan kemerdekaan.

    Intervensi Barat di Timur Tengah termasuk penyebaran ideologi Salafi oleh Arab Saudi. Salafisme menolak pembaruan dan penafsiran mistis dalam Islam. Salafi juga menentang Sufi dan mengklaim dirinya mengikuti teladan Islam dari awal.

    Inggris berperan penting dalam mempromosikan penafsiran Islam yang puritan di Makkah dan Madinah setelah mengusir Kesultanan Osmani dari Arab. Pengaruh kolonial Barat memperburuk ketegangan etnis dan agama, seperti konflik Arab-Israel. Mayoritas negara Muslim pasca kolonial rentan terhadap perang saudara dan terorisme.

    Perang Islam

    Beberapa sarjana berpendapat bahwa Islam memiliki ciri mendasar yang berkaitan dengan kekerasan. Namun, kekerasan bukanlah masalah eksklusif pada Islam karena berbagai kelompok etno-religius juga melakukan kekejaman sepanjang sejarah. Agama juga bisa digunakan untuk membenarkan kekerasan, meskipun tidak semua agama mendukung kekerasan.

    Terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa Islam bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri, tetapi bom bunuh diri bukanlah asal-usul atau karakteristik Islami. Tafsiran Qur’an oleh ulama juga perlu dianalisis dalam konteks kekerasan.

    Peran Ulama

    Perdebatan Islam tentang perdamaian dan kekerasan melibatkan dua penafsiran yang berbeda. Pengaruh politik dan pengalaman masa lalu mempengaruhi pendukung kekerasan. Ulama kontemporer cenderung menjaga tradisi daripada mengembangkan perspektif baru.

    Dalam pandangan zaman pertengahan, orang Muslim dapat dihukum jika tidak beribadah. Pemahaman konservatif modern telah menyebar dalam masyarakat Muslim saat ini. Banyak Muslim menentang hukuman mati untuk murtad meskipun mereka sendiri menghadapi risiko.

    Ulama memiliki otoritas dalam penafsiran agama, menghasilkan kurangnya kreativitas pada ulama muda. Konservatisme adalah alasan utama mengapa umat Islam tidak siap menanggapi klaim jihadis Al-Qaeda dan ISIS. Gagasan radikal yang dipengaruhi oleh pandangan pribadi terkait dengan pengalaman Quthb. Ulama bisa memainkan peran dalam memperkuat argumen terhadap pemikiran Jihadi-Salafi.

    Negara Otoriter

    Negara-negara demokratis cenderung tidak berperang satu sama lain karena norma dan lembaga demokrasi memperkuat sikap saling pengertian. Di Asia Timur, proses demokratisasi telah terjadi, sedangkan di Timur Tengah masih didominasi oleh negara otoriter yang menyebabkan terorisme dan konflik sipil.

    Ulama Sunni dan Syiah serta rezim sekuler dan Islamis yang otoriter juga berperan dalam eskalasi sektarianisme dan konflik di Timur Tengah. Faktor lain seperti warisan kolonial dan faktor sosioekonomi juga mempengaruhi konflik tersebut.

    Kesimpulannya ialah Muslim berpartisipasi dalam kekerasan selama tiga dasawarsa terakhir. Kekerasan tidak dapat dijelaskan dengan hanya merujuk pada ciri-ciri esensial Islam. Kekerasan dipengaruhi oleh kolonialisme Barat dan adanya kesenjangan antara teologi dan praktik manusia.

    Ada juga penafsiran tertentu tentang Islam, seperti Jihadi-Salafisme, yang dikaitkan dengan terorisme. Kesulitan melawan propaganda dan ambisi ulama untuk memonopoli tafsir Islam juga mempengaruhi. Masalah otoritarianisme juga menjadi faktor penting dalam kekerasan di masyarakat Muslim. [beq]

    Judul Buku: Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan
    Bab: Masa Kini (Kekerasan dan Perdamaian)
    Penulis: Ahmet T. Kuru
    Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)
    Tahun Terbit: Januari 2022, cetakan keempat.