Negara: Arab Saudi

Menag Buka Peluang Ibadah Haji Lebih Pendek: Kami Diskusikan ke Arab Saudi

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar membuka peluang untuk memperpendek atau menyingkat pelaksanaan ibadah haji untuk para Jemaah.

Menurutnya, pemerintah akan segera membuka diskusi kepada pemerintahan di Arab Saudi untuk mengkaji inisiasi tersebut.

Hal itu disampaikannya usai menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan ibadah haji dengan Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

“Kemudian di samping itu juga kita berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan apakah jemaah haji nanti dimungkinkan bisa lebih pendek daripada sebelum-sebelumnya,” kata Nasarudin.

Alasannya, kata Nasaruddin, masih cukup ada waktu kosong untuk para jemaah sebelum melaksanakan ibadah pada puncak haji.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa hal tersebut akan didiskusikan terlebih dahulu dengan pemerintah Arab Saudi.

“Karena kan satu hari itu kan kosong sama dengan berapa ya. Tapi ini menyangkut masalah Saudi Arabia juga, tidak bisa kita memutuskan sepihak. Hal-hal yang berkaitan dengan Saudi Arabia, itu kekewenangannya Arab Saudi,” pungkas Nasaruddin.

27/12/2024 15:55
Kementerian Agama Umumkan Biaya Haji 2025 Akan Turun Sesuai Permintaan Presiden Prabowo Subianto – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) RI memastikan biaya ibadah haji 2025 akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan haji tahun ini.

Wakil Menteri Agama, Muhammad Syafii mengatakan Prabowo juga meminta agar nantinya pelaksanaan haji dapat lebih baik, efisien, dan tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Hasil revisi akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas dalam Panitia Kerja”, ujar Syafii usai menghadiri rapat dengan Menteri Sekretaris Negara dan arahan khusus dari Pak Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (27/12/2024).

Romo Syafii, sapaan akrab Muhammad Syafii, menambahkan Panja Haji rencana akan dibentuk pada 30 Desember 2024 pada Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI.

Setelah itu, pemerintah dan DPR RI akan memutuskan berapa besar penurunan biaya haji tahun 2025.

“Yang pasti (biaya haji 2025) lebih murah. Meskipun DPR saat ini sedang reses, tapi mereka akan bersidang di masa reses untuk kepentingan bangsa dan negara. Baru setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa biaya haji,” jelas Romo Syafii.

Dijelaskan dia, penurunan biaya haji 2025 akan diupayakan dari komponen penerbangan, akomodasi (pemondokan/hotel), konsumsi, transportasi, sebagai komponen utama biaya haji.

Biaya penerbangan, misalnya, merupakan komponen tertinggi, persentasenya rata-rata 35-40 persen dari biaya haji adalah untuk penerbangan.

Ia menjelaskan biaya-biaya lain juga akan dilakukan rasionalisasi, sehingga diperoleh angka biaya haji yang ideal.

“Outputnya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jemaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik”, tegasnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa Kementerian Agama juga akan meminta persetujuan DPR RI perihal penggunaan Uang Muka BPIH untuk mendukung kelancaran persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Khususnya, kata dia, keperluan kontrak di Armuzna yang harus segera diselesaikan.

“Kontrak di Armuzna sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi harus segera untuk dituntaskan, karena jika tidak, kita akan kalah cepat dengan negara lain. Tentunya hal itu tidak kami inginkan. Jemaah harus mendapat lokasi dan fasilitas di Armuzna, seperti tenda dan lainnya yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu, kami bersama dengan DPR RI akan membahas solusi mengenai hal tersebut,” jelasnya.

Sebagai informasi, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah pada tahun 2025.

Kementerian Agama RI juga telah mengumumkan jadwal dan tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H atau 2025 M.

Berikut jadwal penyelenggaraan haji tahun 1446 H:

1. 12 Zulhijjah 1445 H (18 Juni 2024)

Penyerahan dokumen persiapan awal dan kuota haji
Aktivasi garansi elektronik
Aktivasi portofolio keuangan elektronik di Ehaj

2. 1 Rabi’ul Awal 1446 H (4 September 2024)

Mulai pertemuan persiapan
Mulai rapat perusahaan penyedia layanan (paket, akomodasi, konsumsi)
Pemilihan maskapai penerbangan

3. 20 Rabi’ul Tsani 1446H (23 Oktober 2024)

Finalisasi hasil serangkaian rapat persiapan
Mulai tahap kontrak dengan perusahaan penyedia layanan
Mulai penentuan lokasi penempatan di Masayair

4. 13 Rajab 1446H (13 Januari 2025)

Muktamar dan pameran haji
Penandatanganan MoU persiapan haji
Penandatanganan kesepakatan pemberangkatan (Tafwij)

5. 15 Sya’ban 1446H (14 Februari 2025)

Akhir tahapan penandatanganan kontrak layanan

6. 20 Sya’ban 1446H (19 Februari 2025)

7. 20 Syawal 1446H (18 April 2025)

8. 1 Zulkaidah 1446H (29 April 2025)

Awal kedatangan jemaah haji

27/12/2024 15:54
Prabowo Kaji Buat Perkampungan Jemaah Haji dan Umrah Indonesia di Arab Saudi

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji untuk membentuk perkampungan jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi.

Menteri Agama Republik Indonesia Nasarudin Umar menyampaikan alasan orang nomor satu di Indonesia itu memiliki inisiatif tersebut guna menampung para jemaah haji dan umrah.

Hal itu disampaikan Nasarudin usai menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

“Presiden juga tetap mewacanakan untuk membuat perkampungan Indonesia yang bukan hanya dipakai nanti untuk jemaah haji, tapi juga untuk dipakai di jemaah-jemaah umrah yang lain,” katanya kepada wartawan.

Nasaruddin menegaskan bahwa melalui kehadiran perkampungan Indonesia di Arab Saudi, maka harapannya pemerintah dapat lebih menghemat biaya dan lebih efisien terkait biaya haji 2025.

Kendati demikian, Imam Besar Masjid Istiqlal itu melanjutkan bahwa perkampungan itu bukan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Hal itu, katanya akan dibicarakan pasca musim haji.

“Belum, itu nanti kita bicarakan setelah musim haji ini. Tapi tahun ini kita masih regular, masih seperti biasa ya,” ucapnya.

Nasarudin menekankan, pembentukan kampung tersebut bagian dari alternatif untuk lebih menghemat biaya haji dan juga membuat ibadah haji dan umrah lebih efisien.

“Tapi sambil jalan kita juga akan memikirkan beberapa macam alternatif yang bisa kita lakukan. Dan itu makanya kita mulai berpikir sekarang ini apa-apa yang bisa kita lakukan lebih efisien, lebih efektif untuk kepentingan Indonesia di masa depan,” tandas Nasaruddin.

27/12/2024 15:21
Menakjubkan, Foto Menara Awan Menjulang di Kawasan Arab

Jakarta –

Foto menakjubkan yang diambil seorang astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) dan dirilis oleh NASA, memperlihatkan awan kumulus kongestus yang menjulang tinggi seperti menara, dengan latar belakang Semenanjung Arab.

Gambar yang diambil saat ISS mengorbit di atas Asia Selatan ini merupakan contoh indah proses pembentukan awan. Di latar foto, terlihat negara Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, dan Bahrain yang tampak sangat detail.

Lokasi penting, seperti Doha dan Ras Laffan di Qatar, serta Al Hufūf dan Al Hasa Oasis yang subur di Arab Saudi, terlihat jelas di sepanjang garis pantai. Tekstur perkotaan dan nuansa alaminya menciptakan kontras mencolok dengan pembentukan awan alami.

Awan kumulus kongestus itu menjulang secara dramatis di foto, menghasilkan bayangan gelap di atas lanskap di bawahnya. Awan itu memang muncul dalam berbagai macam bentuk dan ukuran. “Dilihat dari atas, cumulus congestus yang disinari Matahari lebih menyilaukan daripada jenis cumulus lain,” tulis International Cloud Atlas yang dikutip detikINET dari Newsweek.

Awan ini terbentuk saat udara hangat dan lembap naik dengan cepat dalam kondisi atmosfer yang tidak stabil. Kehadiran awan cumulus yang lebih kecil di dekat dasarnya menunjukkan tahap awal potensi perkembangan cumulonimbus, yang dapat membawa curah hujan lebat atau badai petir.

Formasi ini, yang sejajar dengan garis pantai, menunjukkan bahwa angin darat memainkan peran penting dalam pembentukannya. Saat udara yang dipanaskan di atas permukaan tanah mengalir ke daratan, udara tersebut naik dan mengembun, memulai proses pembentukan awan.

Menambah daya tarik visual, kilauan cahaya Matahari muncul di atas perairan Teluk Persia di sudut kanan bawah gambar. Fenomena optik ini terjadi saat sinar Matahari terpantul langsung kembali ke pengamat, memperlihatkan pola berkilauan dan tekstur permukaan Teluk.

Cakrawala di bagian atas gambar memisahkan atmosfer Bumi dari kegelapan luar angkasa yang luas, sebuah pengingat posisi ISS, yang pada titik ini berada sekitar 362 kilometer di atas. Foto tersebut diambil pada 19 September 2024 dan ditampilkan NASA Earth Observatory dl 21 Desember. Ia dijepret anggota Ekspedisi 71 di ISS.

(fyk/rns)

27/12/2024 14:45
Prabowo Ingin Ada Kampung Indonesia di Arab Saudi untuk Jemaah Haji dan Umrah – Page 3

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto ingin membangun kampung haji di Kota Makkah, Arab Saudi. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i mengungkapkan, keinginan Prabowo itu untuk memudahkan jemaah haji asal Indonesia selama beribadah di Tanah Suci.

“Kampung haji ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memberikan pelayanan yang prima kepada jamaah haji asal Indonesia,” kata Wamenag saat kegiatan soft launching aplikasi terbaru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Apps di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (2/11/2024).

Wamenag mengatakan, keinginan Presiden Prabowo tersebut berangkat dari kerisauannya melihat keberadaan jemaah haji asal Tanah Air yang kerap tidak mendapatkan layanan yang maksimal.

Padahal, jamaah haji telah menabung atau mengumpulkan uang selama bertahun-tahun dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun, mereka tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya.

“Oleh karena itu, Presiden berencana membangun kampung haji Indonesia dengan segala fasilitas yang bisa memudahkan jamaah,” kata dia, seperti dikutip dari Antara.

27/12/2024 14:38
Menag Sebut Pemerintah Bakal Dorong Penurunan Ongkos Haji Tahun Depan

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nazaruddin Umar memastikan bahwa pemerintah bakal mendorong untuk penurunan harga ongkos atau biaya haji pada 2025.

Dia menjelaskan bahwa dalam menentukan ongkos haji tersebut bakal dipengaruhi beberapa faktor, seperti inflasi hingga nilai tukar dolar.

Oleh sebab itu, pemerintah bakal berupaya untuk menetapkan ongkos haji yang dapat dijangkau oleh setiap kalangan masyarakat.

“Yang jelas bahwa spirit-nya kita ingin lebih murah dijangkau masyarakat melalui efisiensi, melalui pembersihan seluruh hal-hal yg menyimpang,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (27/12/2024).

Senada, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo H.R. Muhammad Syafii turut memastikan ongkos haji 2025 akan turun. “Hampir kita pastikan ya Pak Menteri [Agama], ongkos haji tahun ini turun,” ujar Romo.

Kendati demikian, Romo mengaku belum mengetahui secara pasti besaran penurunan ongkos haji. Mengingat, instansinya akan mendisukisikan lebih lanjut dengan DPR pada 30 Desember 2024.

“Tanggal 30 [Desember ] ini rapat pembentukan panja, baru setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa ongkos haji,” pungkas Romo.

Sebagai informasi, ongkos haji untuk tahun 1445 H/2024 M sebesar Rp93.410.286. Dengan besaran biaya ini, jamaah akan menanggung Rp56.046.172.

Adapun penggunaan Nilai Manfaat keuangan haji yang dibayarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencapai 40% dari total biaya haji. Rata-rata per jemaah, Nilai Manfaat yang digunakan adalah sebesar Rp37.364.111.

Komponen dari Nilai Manfaat ini meliputi biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

Fasilitas yang akan diterima calon haji dengan setorannya ini meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, sebagian akomodasi di Madinah, biaya hidup (living cost), dan biaya visa.

27/12/2024 14:31
Menag Bicara Kemungkinan Masa Tinggal Jemaah Haji di Tanah Suci Diperpendek

loading…

Menag Nasaruddin Umar memberikan keterangan kepada media usai menghadiri rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan pada hari ini Jumat (27/12/2024). FOTO/RAKA DWI NOVIANTO

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan, pemerintah sedang mengkaji opsi mempersingkat masa tinggal jemaah haji di Tanah Suci. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk kemungkinan pelaksanaan opsi tersebut.

“Kita berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan apakah jemaah haji nanti dimungkinkan bisa lebih pendek daripada sebelum-sebelumnya,” kata Nasaruddin Umar usai menghadiri rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan pada hari ini Jumat (27/12/2024).

Menurut Menag, ada beberapa waktu kosong saat pelaksanaan ibadah haji. Meski begitu, Nasaruddin akan tetap berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi terlebih dahulu.

“Karena kan satu hari itu kan kosong sama dengan berapa ya. Tapi ini menyangkut masalah Saudi Arabia juga, tidak bisa kita memutuskan sepihak. Hal-hal yang berkaitan dengan Saudi Arabia, itu kekewenangannya Saudi Arabia. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan dalam negeri, itu kekewenangan kita,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menag Nasarudin didampingi Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menemui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jumat (27/12/2024). Dalam pertemuan tersebut dirapatkan mengenai penyelenggaraan haji tahun 2024. Dilaporkan juga bahwa Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) juga sedang mempersiapkan penyelenggara haji tahun 2025.

“Dan kami melaporkan bahwa BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Kementerian Agama sedang mempersiapkan segala sesuatunya,” kata Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Nasaruddin menjelaskan persiapan tersebut menyangkut seleksi calon jamaah haji. Hingga saat ini, katanya, proses seleksi sudah 80%. “Antara lain kita sudah melakukan seleksi calon jemaah haji ya, karena siapa yang istita’ah, siapa yang enggak istita’ah, siapa yang sakit, siapa yang meninggal. Dan itu sudah 80%. Dan dalam waktu mungkin awal Januari ini sudah nanti, sudah selesai siapa nanti akan jadi calon jemaah haji secara resmi,” katanya.

Nasaruddin menyebut pihaknya juga melakukan seleksi terhadap petugas haji. Dirinya ingin petugas haji yang terpilih bekerja secara profesional dan mampu membimbing jamaah haji. “Kemudian juga sudah dilakukan tes siapa nanti akan menjadi petugas haji, tentu yang betul-betul profesional. Profesional artinya dia memiliki kemampuan untuk membimbing, tapi juga kemampuan fisiknya, bukan pengurus yang mau diurus gitu kan,” kata Nasaruddin.

“Dan kita tidak ingin seperti tahun-tahun yang lalu ada catatan-catatan yang dikeluhkan bahwa pembimbing haji itu malah justru dibantu oleh jemaahnya. Ini enggak. Kita akan sebaliknya. Pokoknya pembimbing, pendamping itu betul-betul harus berbakti untuk menyelamatkan calon jemaah hajinya dari berbagai macam masalah,” sambungnya.

Selain itu, kata Nasaruddin, turut dibahas juga mengenai bagaimana menciptakan kenyamanan dan ketenangan bagi jamaah haji saat beribadah. “Kemudian juga kita membicarakan banyak hal, kira-kira apa yang bisa membikin jemaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah,” katanya.

(abd)

27/12/2024 14:02
Gadis di Cianjur Dijual ke Warga Arab, 1 Pria Diringkus setelah Korban Tewas Diduga Overdosis – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Seorang pria berinisial DS diringkus jajaran Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat atas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kasus TPPO ini terbongkar setelah korban berinsial DR meninggal dunia diduga overdosis setelah dijual ke warga negara asing (WNA) asal Arab Saudi.

AKP Tono Listianto, Kasat Reskrim Polres Cianjur menuturkan bahwa mulanya pihak kepolisian mendapatkan laporan dari orang tua korban.

Orang tua korban tersebut melapor bahwa anaknya telah menjadi korban TPPO.

“Berdasarkan laporan orang tua korban, anaknya menjadi korban perdagangan orang,”

“Korban diduga dijajakan oleh pelaku berinisial DS kepada warga negara asing dengan modus menawarkan jasa pekerja seks komersial,” ucapnya pada wartawan, Kamis (26/12/2024).

Kasus TPPO ini bermula pada Jumat (13/12/2024) lalu saat pelaku DS menjemput gadis berinisial DR menggunakan mobil.

DR lalu dibawa ke sebuah villa di kawasan Bogor, Jawa Barat untuk dijajakan sebagai PSK.

“Ketika di Villa, korban kemudian dijajakan kepada WNA Timur Tengah sebagai PSK, dengan tarif sebesar Rp700 ribu hingga Rp1 juta per satu kali kencan,”

“Akhirnya korban harus melayani WNA asal Arab Saudi selama dua hari,” kata AKP Tono, dikutip dari TribunJabar.id.

Selama dua hari tersebut, korban dilaporkan mengalami overdosis pada Minggu (15/12/2024).

Korban lantas dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawanya tak tertolong.

Pelaku, ujar AKP Tono, sempat menghubungi keluarga korban untuk mengabari kondisi DR.

“Pelaku sempat menghubungi keluarga korban untuk memberi tahu kondisinya. Namun saat tiba di rumah sakit, keluarga korban malah mengetahui kondisi anaknya sudah tidak bernyawa,” lanjutnya.

Setelah diselidiki dan sejumlah bukti dikumpulkan, DS akhirnya ditangkap di Cianjur.

Tak hanya DS saja, pihak kepolisian juga menetapkan ARP sebagai pelaku TPPO yang kini masuk ke daftar pencarian orang (DPO).

“Selain pelaku kami telah menetapkan pelaku lainya yaitu ARP sebagai DPO,”

“ARP diketahui berperan sebagai mucikari, sekaligus koordinator jaringan TPPO serta menerima keuntungan dari hasil TPPO,” ucapnya.

Kepada polisi, DS telah melakukan perbuatannya ini selama dua bulan.

“Dalam kasus ini Satreskrim Polres Cianjur terus berkoordinasi dengan Polres Bogor, karena korban meninggal berada di Bogor. Sedangkan TPPO nya terjadi di wilayah hukum Polres Bogor,” ucapnya.

Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 2 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

“Seusai dengan pasal yang disanggahkan, pelaku adalah terancam dikenakan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda antara Rp120 juta hingga Rp600 juta,” ucapnya.

Belasan Perempuan di Cianjur Dijual ke Turis Asing

AKP Tono juga menuturkan bahwa sindikat TPPO ini memiliki modus menawarkan jasa layanan seksual secara langsung dari pintu ke pintu kepada turis asing yang sedang menginap di villa.

Mereka memberikan tarif dari Rp700 hingga Rp1 juta untuk sekali kencan.

“Sindikat ini menawarkan para korbannya kepada tamu dengan tarif berkisar antara Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta untuk sekali kencan,” ungkap Tono dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

DS, lanjut AKP Tono, merupakan seorang sopir.

Sementara DPO berinisial ARP bertugas sebagai mucikari sekaligus koordinator sindikat.

Total sudah ada 15 orang perempuan asal Cianjur yang dijual ke WNA asal Timur Tengah selama dua bulan mereka beroperasi.

“Adapun peran DS sendiri bertugas mengantar jemput para korban,”

“Tersangka dan pelaku lain dalam sindikat ini kemudian akan memperoleh keuntungan dari hasil transaksi yang melibatkan korban tersebut,” ucapnya.

Sindikat TPPO ini mencari konsumen yang ingin menggunakan jasa layanan seksual.

Setelah mendapatkan konsumen, ARP menghubungi DS untuk menjemput korban ke tempat yang disepakati.

“Setelah ada kesepakatan, DS menerima uang muka (DP) sebesar Rp200 ribu, dan sisanya akan dibayarkan setelah kencan selesai,”

“Selanjutnya, para korban akan menghubungi tersangka untuk penjemputan, dan uang yang didapatkan akan dibagikan kepada para pekerja seks komersial,”

“Uang dari hasil potongan korban kemudian disetorkan kepada ARP selaku muncikari, untuk selanjutnya dibagi dua dengan tersangka,” ujarnya.

Tono pun mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada modus seperti ini dan tidak mudah terjebak dengan iming-iming yang menggiurkan.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Gadis Asal Cianjur Tewas Diduga Overdosis Setelah Dijajakan Sebagai PSK kepada WNA Arab Saudi

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, Fauzi Noviandi)(Kompas.com, Taufiq Taufiqurrahman)

27/12/2024 10:48
Cerita Calon PMI Asal Sumbawa Korban Penipuan, Tak Tahu Jalani Rekrutmen Ilegal Megapolitan 27 Desember 2024

Cerita Calon PMI Asal Sumbawa Korban Penipuan, Tak Tahu Jalani Rekrutmen Ilegal
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
– Salamah (42), calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) tak menyangka dirinya menjalani perekrutan ilegal untuk dipekerjakan sebagai PMI di luar negeri.
Dia baru menyadari ada yang tidak beres dalam proses perekrutan setelah tiba di tempat penampungan calon PMI di Kota Bogor, tempat dirinya bersama calon tenaga kerja lain dikumpulkan oleh “agen”.
“Saya sampai sini baru tahu kalau ini diurus secara ilegal. Negara tujuan kami katanya Abu Dhabi, Uni Emirat Arab,” ujar Salamah di
shelter
PMI Tangerang, Jurumudi, Benda, Kota Tangerang, Jumat (27/12/2024).
Salamah mengatakan, dirinya sempat bekerja secara resmi di Arab Saudi sekitar 20 tahun lalu. Pengalaman yang Salamah miliki membuat dia percaya bahwa proses kali ini serupa dengan yang dulu ia jalani.
Perempuan paruh baya itu tak menaruh rasa curiga karena semua biaya, termasuk pembuatan paspor, ditanggung oleh agen.
“Prosesnya lebih mudah sekarang, saya tidak mengeluarkan sepeser pun. Mereka menjanjikan gaji 1.200 dirham,” kata Salamah.
Lebih lanjut, Salamah bercerita, perjalanannya menuju Bogor dimulai dari Sumbawa menggunakan travel menuju bandara. Ia lalu naik pesawat menuju Jakarta.
Dari Jakarta, Salamah dijemput seseorang yang tidak ia kenal dan diantar ke sebuah apartemen di Kota Bogor. Di apartemen itulah, dia tinggal bersama delapan calon PMI lain selama seminggu.
“Harusnya lima orang dari kami terbang hari Selasa (24/12/2024), tapi sampai sekarang belum ada kepastian. Kami hanya dibekali makan minum, tanpa uang sama sekali,” jelas dia.
Cerita serupa juga disampaikan Tati (43), calon PMI asal Karawang yang tertipu proses perekrutan ilegal. Tati pernah bekerja di Yordania selama empat tahun.
Dia menaruh rasa curiga sebab proses perekrutan kali ini berbeda dengan yang sebelumnya dia jalani.
“Kalau dulu, semua syarat lengkap, ada izin suami, KK, KTP, dan pelatihan satu bulan di PT. Tapi sekarang, saya hanya diminta dokumen tanpa tahu kelanjutannya,” kata Tati.
Tati pun bingung ketika tiba-tiba dibawa ke apartemen, bukan ke kantor perusahaan tenaga kerja.
Namun, Tati hanya bisa mengikuti arahan agen, hingga polisi datang dan mengungkap status ilegal proses rekrutmen calon PMI tersebut.
“Saya tanya kapan terbang, katanya nanti malam, tapi enggak jelas jamnya. Paginya sarapan, eh tiba-tiba jam dua polisi datang,” kata dia.
Salamah dan Tati sama-sama menyebut alasan ekonomi menjadi pendorong keduanya untuk mencari pekerjaan di luar negeri.
“Saya mau kerja, bukan karena iming-iming agen. Saya enggak tahu kalau ini ilegal,” ucap Salamah.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI) menggagalkan upaya pengiriman delapan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Uni Emirat Arab (UEA) ilegal.
Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi mengenai penampungan CPMI di sebuah apartemen di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (23/12/2024) pukul 20.30 WIB.
Setelah menerima informasi tersebut, PPMI melakukan pemantauan Selasa (24/12/2024) dan menemukan indikasi adanya makelar atau calo.
“Kami mengamankan terduga calo berinisial MZL alias ZL alias A dan melakukan wawancara singkat,” ujarnya.
Dari hasil wawancara, diketahui terdapat delapan CPMI perempuan yang berasal dari Lampung, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat dengan rentang usia 37 hingga 50 tahun.
Para CPMI tersebut dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji sebesar Rp 9 juta per bulan.
“Modusnya nonprosedural. Mereka dijanjikan bisa berangkat kerja dan akan diberi uang Rp 9 juta, tapi kenyataannya hanya diberi Rp 2 juta,” jelas dia.
Pengembangan kasus ini mengarah pada seorang wanita berinisial MK, yang diduga mengelola dokumen dan penampungan para CPMI. MK diamankan di Ranca Bungur, Bogor, pada Selasa (24/12/2024) malam.
“Tim Reaksi Cepat KPPMI bergabung dengan Resmob Polres Bogor Kota melakukan pengejaran terhadap calo berinisial MK, dan sekitar pukul 21.15 WIB, MK berhasil diamankan guna proses hukum di Kepolisian,” tambah Abdul Kadir.
Dari penangkapan ini, barang bukti yang ditemukan meliputi KTP, paspor, dan dokumen pendukung lainnya yang diduga akan digunakan untuk keberangkatan CPMI melalui Bandara Juanda, Surabaya.
Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar.
Selain itu, pelaku juga dikenakan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2024 10:05
PMI Ilegal Paling Banyak Disiksa di Arab Saudi dan Malaysia

PMI Ilegal Paling Banyak Disiksa di Arab Saudi dan Malaysia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia
(PPMI) Abdul Kadir Karding mengatakan, kasus kekerasan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi
PMI
ilegal paling banyak terjadi di Arab Saudi.
Lalu, di posisi kedua, ada Malaysia. Karding menegaskan pemerintah Indonesia akan berdialog dengan pemerintah masing-masing negara supaya WNI yang ada di sana lebih dilindungi.
“Kasus paling banyak itu memang di Arab Saudi, tapi Arab Saudi kan kita moratorium ya,” ujar Karding di Shelter PMI, Tangerang, Kamis (26/12/2024).
“Yang kedua Malaysia, itu kasus paling banyak. Tetap kita akan perbaiki sistemnya, kita akan berdialog dengan pemerintah setempat, supaya perlindungan warga negara kita yang di sana juga semakin baik,” sambungnya.
Lalu, terkait kasus keberangkatan PMI secara ilegal yang terus berulang, Karding menyebut prosedur resmi harus terus dikampanyekan secara masif.
Di antaranya seperti melalui Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPMI, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Selain itu, Karding juga mendorong pelayanan kepada para calon PMI dilakukan secara baik, sehingga mereka tidak mencari jalur ilegal.
“Kita sekarang sedang bekerja sama dengan seluruh pemerintah desa, pemerintah pemda, dan juga gubernur untuk mensosialisasikan itu,” tutur Karding.
Sementara itu, Karding membeberkan, 90-95 persen
PMI ilegal
mendapat perlakuan tidak adil ketika berada di luar negeri.
Dia menegaskan, PMI harus berangkat secara legal supaya keselamatan mereka di luar negeri terjamin.
“Kalau menurut data yang kami lihat, rata-rata yang kena masalah itu yang tidak prosedural, 90-95 persen itu yang kena eksploitasi, kena macem-macem itu, perlakuan tidak adil, human trafficking, itu rata-rata unprocedural,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2024 06:41