Xcloud.id

Negara: Arab Saudi

  • Kemlu: 408 PMI Dideportasi dari Arab Saudi Karena Melanggar Izin Tinggal – Page 3

    Kemlu: 408 PMI Dideportasi dari Arab Saudi Karena Melanggar Izin Tinggal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebutkan total ada 408 Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi karena melanggar dokumen keimigrasian atau overstay di negara tersebut.

    “Jadi mereka ini adalah pekerja migran kita yang melakukan pelanggaran keimigrasiaan. Mayoritas adalah overstay,” ucap Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha di Tangerang, Selasa (14/1/2025). 

    Ia mengatakan, dari ratusan pekerja migran asal Indonesia yang telah diupayakan pemulangan itu, terindentifikasi setelah petugas keimigrasian negara Arab Saudi melakukan operasi penertiban warga negara asing. Dan mereka yang terjaring, diberikan tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku di negara tersebut.

    “Jadi dapat kami sampaikan bahwa proses fasilitasi pemulangan PMI ini sudah dilakukan sejak Sabtu, 11 Januari 2024 kemarin sebanyak 211 orang dan hari ini 197 orang,” katanya.

    Judha menerangkan, dari ratusan warga negara Indonesia yang mayoritas bekerja sebagai asisten rumah tangga di negara yang masih berstatus moratorium itu, secara tidak langsung telah masuk daftar blacklist.

    “Dan kesadaran masyarakat untuk berangkat ke luar negeri dengan cara yang benar itu juga menjadi kunci pelindungan. Jadi pelindungan itu bukan hanya dilakukan oleh negara. Masing-masing individu juga bertanggung jawab untuk melindungi dirinya sendiri melalui jalan yang benar, prosedur yang benar,” paparnya.

    Dia menyebutkan, seiring banyaknya permasalahan terkait keimigrasian, menjadikan peningkatan terhadap catatan kasus nonprosedural di negara luar yang dialami warga Indonesia.

    “Datanya memang selalu naik turun, namun kami perkirakan bahwa memang banyak warga negara kita yang berstatus tidak memiliki dokumen. Karena sebagaimana kita ketahui sejak tahun 2015 kita sudah menerapkan moratorium dan kemudian banyak pekerja migran kita yang berangkat ke sana tidak sesuai prosedur,” kata dia.

     

    Beredar di media sosial postingan video Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding membagikan uang Rp. 3 miliar pada 15 Pekerja Migran Indonesia (PMI). Postingan itu beredar sejak pekan lalu.

  • Kementerian PPMI Jemput 197 PMI Dideportasi dari Arab Saudi – Page 3

    Kementerian PPMI Jemput 197 PMI Dideportasi dari Arab Saudi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menjemput 179 Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural setelah dideportasi oleh pihak Pemerintah Arab Saudi karena melanggar dokumen keimigrasian.

    Dari ratusan PMI yang mayoritasnya kaum perempuan ini, dipulangkan ke tanah air melalui penerbangan Jeddah-Jakarta dengan ketibaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten pada Selasa dini hari.

    “Hari ini ada 197 PMI. Yang sebelumnya pada malam kemarin, sekitar 200 PMI sudah di pulangkan,” kata Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding, di Tangerang, Selasa (14/1/2025).

    Karding mengatakan upaya penjemputan yang dilakukan pemerintah terhadap 197 PMI ini merupakan bentuk komitmen dari kehadiran negara kepada seluruh warganya.

    “Namun kami menyampaikan kepada mereka bahwa bekerja itu adalah hak tetapi juga untuk mendapatkan pekerjaan dan itu terutama di luar negeri lewat lah dengan prosedur yang benar, karena kalau tidak maka akibatnya bisa lebih parah dari yang sekadar deportasi,” katanya.

    Dia mengungkapkan, kasus pendeportasian atau pemulangan secara paksa terhadap pekerja migran Indonesia yang dilakukan pemerintah Arab Saudi, hingga saat ini telah mencapai kurang lebih 500 orang.

    Langkah tegas tersebut dilakukan Arab Saudi, akibat banyaknya warga negara Indonesia (WNI) melanggar dokumen keimigrasian untuk bekerja meski masih berstatus moratorium penempatan di negeri Timur Tengah tersebut.

    “Jadi totalnya sekitar hampir 500 orang. Untuk asal daerah PMI ini mayoritas dari Jawa Barat, NTB paling banyak, dan beberapa daerah lain,” ujarnya.

    Menurut Karding, setelah kembalinya ke tanah air, para pekerja migran nonprosedural ini nantinya akan langsung dipulangkan ke daerah asal masing-masing setelah melalui proses pendataan dan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya.

    “Kita akan berusaha memulangkan mereka secepatnya, tapi juga memastikan mereka sampai di rumah dengan aman, tidak lagi kena masalah di jalan atau dikerjain oleh oknum atau calo. Maka kita jaga betul. Ini ada anak yang dititipkan, itu juga kita harus jaga betul, karena orang tuanya tidak ikut, tapi dititip sama temannya. Nah ini juga harus kita jaga,” ujarnya pula.

    Beredar di media sosial postingan video Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding membagikan uang Rp. 3 miliar pada 15 Pekerja Migran Indonesia (PMI). Postingan itu beredar sejak pekan lalu.

  • Indonesia Gabung BRICS, Menko Airlangga Bilang Itu Hanya Kolaborasi Biasa – Halaman all

    Indonesia Gabung BRICS, Menko Airlangga Bilang Itu Hanya Kolaborasi Biasa – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS sebagai kolaborasi biasa.

    Indonesia bergabung dengan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab di BRICS.

    Airlangga mengatakan bergabungnya Indonesia ke BRICS hanya kolaborasi biasa karena sebelumnya RI sudah pernah menjalin kerja sama dengan berbagai negara anggota lainnya.

    Contohnya seperti Indonesia yang merupakan bagian dari Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), di mana India merupakan bagian dari ini juga.

    Lalu, Indonesia juga bagian dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bersama negara Asia Tenggara lainnya. China ada di dalam ini karena mereka merupakan salah satu negara pendiri. 

    Indonesia juga sedang membahas perjanjian dagang Free Trade Agreement dengan Uni Ekonomi Eurasia, yang mana Rusia merupakan bagian dari uni kerja sama ekonomi ini.

    “Jadi tidak ada hal yang baru bagi kerja sama anggota BRICS dengan Indonesia, hanya kolaborasi biasa yang kami bangun dengan negara-negara di bagian selatan dunia,” kata Airlangga dalam acara Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Selain itu, kata Airlangga, Presiden Prabowo Subianto juga memastikan dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS tak berarti RI beraliansi.

    Prabowo memastikan hal tersebut ketika bertemu Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba.

    “Bergabung BRICS menjadi pembicaraan masyarakat internasional dan bapak presiden menjelaskan kepada PM Jepang bahwa Indonesia sendiri adalah negara yang tidak beraliansi,” ujar Airlangga.

    Sengaja informasi, Indonesia kini telah bergabung sebagai anggota penuh BRICS.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri RI menyebut, bergabungnya Indonesia dalam BRICS mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

    Mengutip Britannica, istilah BRICS awalnya merujuk pada sekelompok negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat.

    Jika pertumbuhan ini dipertahankan pada tingkat yang sama, negara-negara tersebut, diyakini akan menjadi pelaku ekonomi dominan di abad ke-21.

    Dibentuk pada tahun 2009, BRICS diambil dari nama-nama anggota awalnya, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (South Africa).

    Sejak itu, nama tersebut, diadopsi sebagai nama organisasi antarpemerintah formal yang bertujuan untuk menciptakan integrasi dan koordinasi ekonomi serta geopolitik yang lebih kuat di antara negara-negara anggotanya.

    Untuk bergabung dengan BRICS, anggota baru harus disetujui secara bulat oleh semua anggota yang sudah ada.

    Pada pertemuan puncak BRICS 2023 di Afrika Selatan, BRICS mengundang Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, dan Argentina sebagai negara anggota baru.

    Semua negara tersebut, setuju untuk bergabung kecuali Argentina.

    Nama informal BRICS+ terkadang digunakan untuk menggambarkan perluasan organisasi ini.

    Indonesia sebenarnya telah dipandang sebagai kandidat anggota penuh BRICS sejak tahun 2011, mengutip eastasiaforum.org.

    Akan tetapi setelah menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan pada Kamis (24/8/2023), Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden, menyebut Indonesia masih mempertimbangkan keikutsertaannya.

    “Kita ingin mengkaji dan menghitung terlebih dahulu,” kata Jokowi, mengutip artikel Tribunnews pada 28 Agustus 2023.

    “Kita tidak ingin tergesa-gesa,” tambahnya.

  • Pemerintah Pulangkan 197 PMI yang Dideportasi dari Arab Saudi

    Pemerintah Pulangkan 197 PMI yang Dideportasi dari Arab Saudi

    Jakarta –

    Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memulangkan ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Arab Saudi. Mereka semua disambut oleh Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dan Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha.

    Sebanyak 197 PMI tiba di bandara Soekarno Hatta Senin (13/1/2025) malam. Pada kesempatan itu Abdul Kadir menghimbau agar PMI yang hendak kembali ke Arab Saudi mengikuti sesuai prosedur. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah hal hal yang dapat membahayakan PMI.

    “Akibatnya bisa lebih parah dari yang sekedar deportasi. Banyak kejadian, banyak kejadian yang menimpa saudara-saudara kita itu karena perlakuan tidak adil, ancaman hukuman, bahkan mungkin human trafficking,” ujar Abdul Kadir saat menemui wartawan Selasa (14/1).

    Ini adalah pemulangan kedua, sebelumnya KP2MI bersama dengan Kemlu memulangkan 221 PMI Sabtu (11/1). Mayoritas PMI tersebut dideportasi karena overstay.

    “Proses fasilitasi pemulangan PMI ini sudah dilakukan Sabtu kemarin 211 dan hari ini 197. Jadi mereka ini adalah pekerja migran kita yang melakukan pelanggaran ke imigrasi. Mayoritas adalah overstay dan juga tidak berdokumen,” ujar Judha.

    Judha Nugraha mengatakan para PMI tersebut dapat terdata karena terjaring razia dan ada juga yang menyerahkan diri. Sebelum dipulangkan ke Indonesia, para PMI itu terlebih dahulu menjalani hukuman di detensi imigrasi Syumaisi, Arab Saudi.

    (lir/lir)

  • Pekerja Migran Indonesia Korban TPPO Asal Banten Meninggal di Penjara Mesir  

    Pekerja Migran Indonesia Korban TPPO Asal Banten Meninggal di Penjara Mesir  

    LEBAK – Seorang pekerja migran asal Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, bernama Inah (45), meninggal dunia saat menjalani hukuman penjara di Mesir. Inah diketahui menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) setelah bekerja di Kairo melalui jalur non-prosedural.  

    Ketua Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (KRPMI) Kabupaten Lebak, Nining Widianingsih, mengkonfirmasi kabar tersebut. “Korban adalah tenaga kerja migran yang termasuk dalam kategori TPPO. Ia divonis tiga tahun penjara oleh pengadilan di Mesir dan meninggal dunia akibat sakit saat menjalani hukuman,” ujar Nining saat dihubungi di Rangkasbitung, Lebak, dilansir dari ANTARA.  

    Inah tidak terdaftar secara resmi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak. Kasus ini menambah daftar panjang TPPO di daerah tersebut. Sepanjang 2024, Pemerintah Kabupaten Lebak mencatat sedikitnya 10 kasus TPPO yang melibatkan warga setempat.  

    Korban-korban ini diberangkatkan ke berbagai negara seperti Irak, Suriah, Mesir, Arab Saudi, dan Malaysia melalui jalur ilegal. Meski sebagian besar korban berhasil dipulangkan setelah keluarga mereka melapor ke Dinas Tenaga Kerja, masih ada tantangan besar dalam memonitor keberadaan warga yang menjadi pekerja migran tanpa prosedur resmi.  

    “Kami langsung berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri setelah menerima laporan dari keluarga korban TPPO untuk menangani kasus ini,” tambah Nining.  

    Menurut Nining, korban TPPO di Kabupaten Lebak umumnya berasal dari wilayah kantong tenaga kerja migran seperti Kecamatan Maja dan Sajira. Ia menekankan pentingnya pendataan warga di tingkat RT/RW agar keberadaan mereka dapat dipantau dengan lebih baik.  

    “Sering kali warga yang berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur non-prosedural tidak melaporkan keberangkatan mereka ke RT/RW. Hal ini menyulitkan pemerintah dalam memantau dan melindungi mereka,” katanya.  

    Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak juga terus berupaya mengurangi angka TPPO melalui sosialisasi kepada masyarakat. Kepala Bidang Penempatan Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Deni Triasih, menyebutkan bahwa mayoritas korban TPPO berangkat menggunakan jasa perusahaan tanpa izin resmi atau melalui perantara calo.  

    “Banyak korban yang tergiur tawaran kerja di luar negeri tanpa memahami risikonya. Kami mengingatkan masyarakat untuk menggunakan jalur resmi agar pemerintah dapat memberikan perlindungan dan pengawasan,” jelas Deni.  

    Pemerintah daerah berharap dengan meningkatkan pengawasan, sosialisasi, dan kerja sama lintas instansi, kasus TPPO seperti yang dialami Inah dapat dicegah di masa depan.  

  • Menteri P2MI Temui Menlu Bahas Perlindungan Pekerja Migran hingga Atnaker

    Menteri P2MI Temui Menlu Bahas Perlindungan Pekerja Migran hingga Atnaker

    Jakarta –

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menemui Menteri Luar Negeri Sugiono. Keduanya menggelar rakor membahas penguatan pelindungan bagi para pekerja migran hingga soal perwakilan dari Kementerian P2MI yang duduk sebagai Atnaker (Atase Ketenagakerjaan).

    Pertemuan Karding dan Sugiono ini dilaksanakan di Kementerian Luar Negeri, Jl Taman Pejambon, Jakarta, Senin (13/1/2025). Menteri Karding datang ditemani Wakil Menteri Christina Aryani dan beberapa jajaran kementerian.

    Ada beberapa isu terkait pelindungan pekerja migran yang dibahas Menteri Karding dan Menlu Sugiono. Terlebih lagi masalah pekerja migran menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto.

    Menlu Sugiono menjelaskan, kementeriannya memang menjadi lintas koordinasi pemerintah untuk urusan luar negeri, terutama soal pekerja migran. Kemlu dan Kementerian P2MI akan segera menyelaraskan data kedatangan dan keberadaan pekerja migran.

    Dengan penyamaan data SISKOP2MI dengan Portal Peduli WNI, Menteri Karding semakin optimistis penguatan pelindungan pekerja migran ke depan semakin baik.

    “Kemlu juga mendukung proposal yang diajukan oleh Kementerian P2MI terkait dengan penugasan perwakilan KP2MI sebagai Atnaker di negara-negara penempatan pekerja migran,” kata Karding dalam keterangan yang diterima.

    “Saya bersyukur, Kementerian kami dan Kemlu semakin satu frekuensi untuk mengurusi masalah pekerja migran. Ke depannya, akan dibicarakan lebih detail lagi untuk bisa semakin menjamin pelindungan bagi para pekerja migran,” ucap Menteri Karding.

    Sampai saat ini Kementerian P2MI baru memiliki perwakilan stafnya di Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei Taiwan. KP2MI berharap bisa menempatkan pejabat dan staf teknisnya sebagai Atase Pelindungan PMI di Kantor Perwakilan RI yang menjadi negara tujuan penempatan utama PMI seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Jerman, Australia dan Amerika Serikat.

    (maa/dhn)

  • Umrah Perdana Mahalini: Khusyuk Sai Saat Hamil 7 Bulan

    Umrah Perdana Mahalini: Khusyuk Sai Saat Hamil 7 Bulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pasangan selebritas Rizky Febian dan Mahalini Raharja saat ini sedang berada di Tanah Suci, Makkah, Arab Saudi melaksanakan ibadah umrah. Menariknya, sang istri, Mahalini kini tengah hamil 7 bulan, hal tersebut menjadi kenangan tak terlupakan bagi keduanya.

    Melalui unggahan media sosial (medsos) pribadinya, anak sulung  komedian Sule itu membagikan momen-momen manis selama umrah. Unggahan Rizky Febian bersama Mahalini saat umrah berhasil mencuri perhatian publik.

    “Alhamdulillah, pertama kalinya bawa istri untuk ibadah umrah,” tulis Rizky Febian dalam keterangan di akun Instagramnya, yang dikutip pada Senin (13/1/2024).

    Tak heran, ini merupakan momen kali pertamanya pasangan  ini menjalani ibadah umrah bersama. Selain itu, Mahalini juga baru pertama kali pergi ke Makkah setelah dirinya memutuskan untuk masuk Islam.

    Sebagai seorang mualaf, Mahalini terlihat khusyuk melaksanakan rangkaian ibadah umrah. Wajah ibu hamil (bumil) tersebut tampak berseri, ditambah dengan balutan hijab syari yang menutupi tubuhnya.

    Meskipun sedang berbadan dua, Mahalini tampak bersemangat melaksanakan sai, yaitu rukun umrah yang mengharuskan jamaah berjalan kaki bolak-balik antara Bukit Shafa dan Bukit Marwah.

    Perut besar membawa calon anak pertamanya bersama Rizky Febian, Mahalini tidak gentar dan tetap fokus menjalankan ibadah. 

    Mahalini ini pun mendapatkan pujian dari netizen yang menganggapnya sebagai teladan seorang muslimah. Tak sedikit yang mendoakan wanita berdarah Bali itu agar tetap istikamah dalam beribadah.

    “Masyaallah, paket komplet. Insyaallah doanya mustajab, lagi hamil pula, berkah,” kata @cla****.

    “Masyaallah, senang banget lihatnya. Semoga istikamah,” ujar  @put****.

    Tidak hanya berdua, Mahalini dan Rizky Febian juga pergi umrah bersama pasangan selebritas lainnya. Mereka adalah Vidi Aldiano, Sheila Dara, Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar, Yura Yunita, dan Donne Maula.

  • Ketua BKSAP tekankan penguatan parlemen dasari “good governance”

    Ketua BKSAP tekankan penguatan parlemen dasari “good governance”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menekankan pentingnya penguatan parlemen yang menjadi dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

    Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertema “Good Governance dan Good Parliamentary Practice” yang diselenggarakan oleh Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA), di Baghdad, Irak, Minggu (12/1).

    “Parlemen sejatinya merupakan lembaga yang mendasari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebab dalam konteks negara demokrasi, suatu kebijakan nasional dapat dikatakan benar-benar merepresentasikan kepentingan publik apabila dalam perumusannya terdapat peran serta parlemen,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia lantas melanjutkan, “Khususnya melalui pelaksanaan tugasnya dalam merumuskan legislasi, melakukan pengawasan, menentukan anggaran serta menerima aduan masyarakat. Oleh karena itu, peran parlemen haruslah diperkuat.”

    Dia menilai penguatan peran parlemen salah satunya dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, seperti institusi parlemen internasional semacam Inter-Parliamentary Union (IPU).

    Hal tersebut, lanjut dia, dimaksudkan untuk memperoleh wawasan terkait tolak ukur good governance yang berlaku di negara-negara lain.

    Di sisi lain, dia menekankan untuk mengimbangi good governance maka good parliamentary practice juga perlu dijalankan. Misalnya, dengan meningkatkan keterbukaan dan akses informasi kepada publik yang ingin mengetahui lebih jauh terkait proses pelaksanaan tugas-tugas parlemen.

    “Keterlibatan parlemen telah menjadi bagian yang integral dan juga sebagai sebuah elemen kunci dalam filosofi pemerintahan terbuka, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai semangat demokrasi,” tuturnya.

    Diketahui tema diskusi “Good Governance dan Good Parliamentary Practice” menjadi dua dari delapan tema rancangan resolusi yang dibahas dan didiskusikan pada Sidang Komisi Politik APA di Baghdad, Irak.

    Dalam sidang yang berlangsung di kota bersejarah tersebut, perwakilan-perwakilan dari parlemen negara-negara anggota APA seperti Turki, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Rusia dan Pakistan hadir untuk mendiskusikan persoalan-persoalan regional yang dianggap penting.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • 10 Perusahaan Terbesar di Dunia 2024 Versi Fortune 500

    10 Perusahaan Terbesar di Dunia 2024 Versi Fortune 500

    Pada tahun 2024, Fortune kembali merilis Daftar Perusahaan Terbesar di dunia berdasarkan pendapatan. Sejumlah perusahaan berhasil mencatatkan jumlah pendapatan signifikan di industri yang ditekuninya.

    Sebagian besar raksasa perusahaan tersebut berasal dari Amerika Serikat dengan jangkauan pasar luas. Selain Amerika Serikat, perusahaan terkemuka lainnya juga berasal dari Asia dengan operasi global yang luas. 

    Penasaran siapa saja perusahaan terbesar di dunia versi Fortune 500? Simak daftar perusahaan yang menarik untuk diketahui di bawah ini.

    1. Walmart

    Walmart merupakan perusahaan retail multinasional ternama dengan jaringan terluas di dunia. Didirikan oleh Sam Walton, Walmart mulai beroperasi di tahun 1962.

    Saat ini, perusahaan asal Amerika Serikat ini berhasil menduduki posisi teratas dalam bisnis retail. Walmart telah mengoperasikan jaringan retail di sejumlah negara yang mencakup toko kelontong, department store, dan hypermart. 

    Dengan jaringan yang luas, Walmart mampu meraih jumlah pendapatan yang signifikan. Dilansir Fortune 500, raksasa perusahaan ini berhasil membukukan pendapatan sekitar 648,12 miliar dolar AS.

    2. Amazon

    Siapa yang tidak kenal dengan Amazon. Platform belanja online asal Amerika Serikat ini termasuk perusahaan multinasional terbesar berdasarkan jumlah pendapatannya.

    Diketahui Amazon sukses mencatatkan pendapatan sebesar 574,78 miliar dolar AS dan menjadikannya sebagai perusahaan terbesar di dunia 2024.

    Untuk bisa berada di posisi ini, Amazon ternyata awalnya hanya sebuah platform untuk menjual buku. Kala itu, Jeff Bezos hanya menjalankan bisnisnya di garasi rumahnya.

    Kini, Amazon bertransformasi menjadi raksasa e-commerce yang menawarkan berbagai produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, produk digital, dan lain sebagainya.

    3. State Grid Corporation of China

    Bergeser ke Benua Asia, terdapat State Grid yang berhasil menempati posisi teratas dalam daftar perusahaan ini. State Grid merupakan penyedia layanan listrik milik negara asal China.

    Perusahaan ini menjadi andalan masyarakat China untuk mengakses kebutuhan listrik. Tidak heran, skala bisnisnya besar karena harus memasok sebagian besar listrik di sana.

    Dalam melakukan kegiatan usahanya, State Grid juga bergerak dalam industri energi terbarukan. Bahkan, perusahaan asal China ini menjadi pemain utama dalam inovasi energi terbarukan.

    Dari segi pendapatan perusahaannya, State Grid mampu mencapai angka 545,94 miliar dolar AS.

    4. Saudi Aramco

    Perusahaan terbesar di dunia 2024 berikutnya adalah Saudi Aramco. Tercatat perusahaan asal Arab Saudi ini berhasil meraih pendapatan sekitar 494, 89 miliar dolar AS.

    Dalam industri migas dunia, Saudi Aramco berada di posisi teratas. Hal tersebut dibuktikan dengan pendapatan yang dimilikinya. Saudi Aramco diperkirakan memiliki total pendapatan sebesar 494,89 miliar dolar AS.

    5. Sinopec Group

    Di peringkat kelima, terdapat Sinopec Group yang bergerak di sektor migas dan petrokimia terbesar. Perusahaan konglomerat asal China ini diketahui memiliki pendapatan sebesar 429,7 miliar dolar AS.

    Sinopec Group menaungi perusahaan China Petroleum and Chemical Corporation, perusahaan energi terbesar dan berpusat di Beijing. Perusahaan ini juga merupakan joint owner dari sejumlah usaha petrokimia di berbagai wilayah mulai dari Laut Utara hingga Afrika dan Brasil.

    Termasuk pemain utama dalam industri energi, Sinopec Group aktif beroperasi dalam proses hulu ke hilir, mulai dari eksplorasi hingga penjualan produk hingga sampai ke tangan konsumen.

    6. China National Petroleum Corporation

    Berbicara tentang pendapatan, perusahaan terbesar di dunia 2024 satu ini juga tidak kalah dengan perusahaan lainnya. China National Petroleum Corporation (CNPC) diperkirakan memiliki jumlah pendapatan sebesar 421,71 miliar dolar AS.

    Masih berasal dari Asia, China National Petroleum adalah perusahaan minyak multinasional terbesar. Sebagai penyedia jasa ladang minyak, perusahaan menawarkan berbagai produk bahan bakar dan gas alam.

    Selain beroperasi di dalam negeri, CNPC juga melebarkan sayapnya di pasar global meliputi Amerika Utara hingga Eropa Timur.

    7. Apple

    Perusahaan teknologi multinasional satu ini berhasil mengamankan posisi ketujuh dengan pendapatan sekitar 383,28 miliar dolar AS. 

    Apple memang dikenal sebagai perusahaan teknologi yang memproduksi perangkat elektronik ternama. Mulai dari iPhone, Mac, Apple Watch, dan Airpods. 

    Selain produk canggih yang ditawarkan, Apple juga menawar layanan streaming musik dan radio, Apple Music kepada penggunanya.

    Produknya juga sangat diminati konsumen sehingga memiliki jaringan pasar luas. Tidak heran, gerai iBox banyak ditemui di sejumlah negara, termasuk Indonesia.  

    8. UnitedHealth Group

    Berdasarkan pendapatannya, peringkat kedelapan berhasil ditempati oleh UnitedHealth Group. Diketahui UnitedHealth Group mencatatkan pendapatan sebesar 371,62 miliar dolar AS. 

    Bergerak di industri kesehatan, perusahaan ini menyediakan layanan kesehatan terpadu bagi pengusaha, usaha kecil, dan individu. Hal tersebut mencakup manajemen pelayanan kesehatan, perangkat perawatan, dan manajemen farmasi.

    9. Berkshire Hathaway

    Dalam daftar perusahaan terbesar di dunia 2024 versi Fortune 500, Berkshire Hathaway berhasil menempati peringkat 10 besar, tepatnya posisi kesembilan.

    Perusahaan konglomerat multi-industri ini dipimpin oleh investor Warren Buffett. Berdiri pada tahun 1965, Berkshire Hathaway bergerak di bidang asuransi, utilitas, dan angkutan kereta api.

    Lewat industri yang ditekuninya, perusahaan asal Amerika Serikat ini memiliki portofolio bisnis yang komprehensif. Tidak heran, pendapatan yang dimilikinya bisa mencapai angka 364,48 miliar dolar AS.

    10. CVS Health

    CVS Health menjadi penutup dalam daftar perusahaan ini. Bergerak di industri farmasi, CVS Health memiliki jaringan apotek terbesar di Amerika Serikat.

    Selain gerai toko obat, CVS Health juga menyediakan aplikasi kesehatan yang bisa diakses dengan mudah. Mulai dari Aetna Health, CVS Caremark, CVS Pharmacy, hingga CVS Specialty.

    Dengan jaringan yang luas, CVS Health berhasil memiliki jumlah pendapatan sebesar 357,77 miliar dolar AS,

    Demikian beberapa perusahaan terbesar di dunia 2024 versi Fortune Global 500 dengan pendapatan tertinggi. Semoga bermanfaat!

  • Sah! Pemerintah akan Berangkatkan 221 Ribu Jemaah Haji 2025

    Sah! Pemerintah akan Berangkatkan 221 Ribu Jemaah Haji 2025

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menyetujui total jemaah Indonesia yang bakal berangkat haji ke Tanah Suci pada 2025 sebanyak 221 ribu orang. Kesepakatan tersebut telah dilakukan kedua pemerintah lewat kesepakatan perhajian (MoU) untuk musim haji 1446/2025 M dan sudah ditandatangani bersama.

    Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan oleh Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar serta Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah, di Jeddah, Arab Saudi.

    “Alhamdulillah hari ini (12/1) baru saja kami menandatangani kesepakatan haji dengan pihak Arab Saudi. Ada beberapa hal yang kita sepakati, salah satunya jumlah jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan pada masa operasional haji 1446 H/2025 M sebanyak 221 ribu orang,” ungkap Nasaruddin dalam keterangannya, dikutip Senin (13/1).

    Keberangkatan dan kepulangan jemaah terbagi di dua bandara

    Jemaah haji yang dilayani Garuda Indonesia. (dok. Garuda Indonesia)

    Nasaruddin menjelaskan, keberangkatan dan kepulangan 221 ribu jemaah haji Indonesia akan terbagi pada dua bandara di Arab Saudi. Sebanyak 110.500 jemaah bakal datang via Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah, Arab Saudi dan pulang melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi.

    Lanjut Nasaruddin, setengahnya lagi, akan datang melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi dan pulang lewat Bandara Amir Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah. Dia berharap dengan telah ditandatanganinya MoU ini, maka persiapan penyelenggaraan haji bisa secepatnya difinalisasi.

    “Saya minta kepada seluruh pihak yang telibat dalam persiapan agar mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk menyukseskan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M ini,” kata Nasaruddin.

    Untuk diketahui, turut hadir dalam proses penandatanganan MoU haji 1446 M/2025 M ini, yakni Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marwan Dasopang,  Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf,  Wakil BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Jeddah Yusron B. Ambary, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) RI Hilman Latief, Direktur Pelayanan Haji Luar  Negeri Muchlis M Hanafi, serta Konsul Haji pada Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah Nasrullah Jasam.

    Selain menandatangani MoU, kunjungan Nasaruddin ke Arab Saudi juga dalam rangka menghadiri muktamar dan pameran haji di Jeddah. Dia pun akan bertemu dengan sejumlah pihak di Arab Saudi untuk memastikan kesiapan pelayanan jemaah.

    “Fokus kita adalah bagaimana jemaah haji Indonesia bisa mendapat layanan terbaik. Ini akan kita persiapkan sejak awal,” pungkas Nasaruddin.