Kampung Lampion Malang, Berpacu dengan Waktu Menyambut Imlek
Tim Redaksi
MALANG, KOMPAS.com
– Kampung
Lampion
di Jalan Juanda Jodipan
Kota Malang
, tampak sibuk jelang perayaan
Tahun Baru Imlek
yang jatuh pada 28 Januari 2025 nanti. Sebab, pesanan membeludak dan harus segera selesai secepatnya.
Salah satu perajin, Abdul Latif yang juga saudara dari pemilik usaha
lampion
Akhmad Syamsudin mengatakan, pesanan tahun ini cukup banyak.
Salah satunya datang dari sebuah mal di Jakarta. Sebanyak 2.000 lampion harus selesai dalam waktu satu bulan.
“Untuk pengerjaan, siapa yang lebih cepat memesan akan kami dahulukan, apalagi kalau jumlahnya besar. Dalam sehari, kami bisa menghasilkan sekitar 100 lampion,” ujar Latif kepada
Kompas.com,
Selasa (21/1/2025).
Lampion-lampion ini dibuat menggunakan bahan kain parasit yang disablon sesuai logo pesanan.
Kerangka lampion menggunakan rotan yang didatangkan dari Banyuwangi. Sedangkan bahan lain seperti kawat besar, kain dan lem diperoleh dari Malang.
Setiap lampion berdiameter 40 cm membutuhkan sekitar satu meter kain untuk pembuatannya.
Selain ukuran standar, para perajin juga melayani pesanan lampion kecil dengan diameter 10 cm hingga 20 cm. Bahkan, mereka pernah menyelesaikan pesanan sebanyak 100.000 lampion kecil.
Di kampung ini, terdapat empat tempat usaha lampion yang semuanya dikelola sesama keluarga.
Biasanya, ada sekitar 10-11 orang yang terlibat dalam proses pengerjaan. Namun, saat pesanan besar datang, jumlah tenaga kerja bisa bertambah hingga 20 orang.
“Semua pekerja berasal dari kampung ini. Kalau ada orderan besar, anak-anak muda di sini ikut membantu,” kata Latif.
Untuk Imlek 2025 ini harga lampion yang diproduksi bervariasi, mulai dari Rp 15 ribu hingga Rp 1 juta per buah, tergantung ukuran dan desainnya.
Sebelum pandemi Covid-19, pesanan lampion dari luar negeri, seperti Italia, Jerman, dan Arab Saudi cukup sering diterima.
Namun, pandemi selama tiga tahun lalu menyebabkan penurunan pesanan hingga 60 persen, dengan fokus produksi hanya untuk pasar dalam negeri.
Tahun ini, permintaan lampion mulai meningkat kembali. Sayangnya, pesanan dari pelanggan di Italia terpaksa tidak dilayani karena terlambat memesan.
Apalagi untuk menyelesaikan pesanan tepat waktu, para perajin bekerja mulai pagi hingga dini hari.
“Biasanya, pesanan luar negeri butuh waktu dua bulan, termasuk pembuatan sampel. Tapi yang dari Jakarta memesan lebih awal, jadi kami dahulukan. Dalam sebulan, kami mampu menyelesaikan 2.000 lampion,” tutur pria berusia 48 tahun ini.
Usaha lampion ini berawal dari pengalaman Akhmad Syamsudin yang bekerja di Bali pada 1997 silam.
Setelah pemilik usaha tempatnya bekerja meninggal, para pegawai kembali ke daerah asal dan membuka usaha sendiri.
Sejak tahun 2000 ia membuka usaha ini yang terus berkembang hingga Kampung Lampion Jodipan menjadi ikon kerajinan lampion di Malang.
Kini, kampung ini menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan lampion, baik domestik maupun internasional, terutama saat momen-momen istimewa seperti Tahun Baru Imlek 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Negara: Arab Saudi
-
/data/photo/2025/01/21/678faefb9194f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kampung Lampion Malang, Berpacu dengan Waktu Menyambut Imlek Surabaya 22 Januari 2025
-

Emmanuel Macron Serukan Penarikan Penuh Israel dari Lebanon, Saat Dia Berkunjung ke Beirut – Halaman all
Emmanuel Macron Serukan Penarikan Penuh Israel dari Lebanon Saat Kunjungan ke Beirut
TRIBUNNEWS.COM- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi ibu kota Lebanon, Beirut, pada 17 Januari dan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat mengenai perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran selama lebih dari setahun antara Israel dan Hizbullah, serta upaya rekonstruksi untuk membangun kembali infrastruktur yang dihancurkan oleh Tel Aviv.
Itu adalah kunjungan pertama Macron ke negara itu dalam lebih dari empat tahun.
Presiden Prancis mengatakan Paris akan segera menjadi tuan rumah konferensi internasional tentang rekonstruksi infrastruktur yang hancur akibat perang Israel.
“Hasilnya sudah ada… tetapi harus dipercepat dan bertahan lama. Perlu ada penarikan penuh pasukan Israel, dan tentara Lebanon harus memegang monopoli penuh atas senjata apa pun,” kata Macron dalam konferensi pers bersama setelah pertemuan dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun.
Presiden Prancis menambahkan bahwa Paris akan menjadi tuan rumah konferensi “untuk rekonstruksi Lebanon” dalam beberapa minggu mendatang.
“Masyarakat internasional harus bersiap untuk memberikan dukungan besar-besaran terhadap pembangunan kembali infrastruktur,” lanjutnya.
Aoun sebelumnya menekankan selama pertemuan tertutup dengan Macron “urgensi menstabilkan gencatan senjata di Lebanon selatan dan menghentikan pelanggaran berulang Israel,” serta pemulangan tahanan Lebanon yang ditangkap Israel, rekonstruksi, dan mencapai perdamaian jangka panjang, menurut kantor berita LBCI Lebanon .
Presiden Lebanon mengatakan Israel harus menarik pasukannya dalam periode gencatan senjata 60 hari yang ditentukan, yang seharusnya berakhir pada 26 Januari.
Surat kabar Lebanon Al-Akhbar melaporkan akhir pekan lalu bahwa Washington telah memberikan jaminan kepada Beirut bahwa Israel akan menarik pasukannya sebelum akhir periode 60 hari, meskipun laporan Israel sebelumnya mengatakan Tel Aviv berencana untuk memperluas kehadirannya.
Berdasarkan ketentuan kesepakatan tersebut, pasukan Lebanon telah dikerahkan ke selatan untuk menghancurkan infrastruktur dan keberadaan militer Hizbullah. Pasukan Israel masih berada di Lebanon selatan dan terus melakukan penghancuran massal terhadap rumah dan bangunan.
Tel Aviv telah melanggar perjanjian tersebut, yang didasarkan pada Resolusi PBB 1701, lebih dari 1.000 kali sejak mulai berlaku pada 27 November. Pejabat Israel menuduh Hizbullah tidak menarik diri dari wilayah selatan Sungai Litani.
Seluruh desa dan kota telah musnah di selatan. Sebagian besar wilayah timur Bekaa dan pinggiran selatan Beirut juga telah porak poranda.
Perdana Menteri terpilih Lebanon Nawaf Salam berjanji pada tanggal 14 Januari bahwa rekonstruksi “bukan hanya sekedar janji, tapi sebuah komitmen.”
Menurut Al-Akhbar , Arab Saudi dan Kuwait telah menawarkan dukungan finansial untuk rekonstruksi di Lebanon dengan syarat mereka memiliki “pengawasan langsung” terhadap pengeluaran.
SUMBER: THE CRADLE
-

Kemenag: Waspada Hoaks Lowongan Kerja Petugas Haji di Media Sosial
Jakarta (beritajatim.com)- Dalam dua tahun terakhir, informasi palsu atau hoaks mengenai lowongan kerja (loker) dan seleksi petugas haji marak beredar di media sosial. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama (Kemenag), Ahmad Fauzin, mengimbau masyarakat untuk berhati-hati, tidak mudah percaya, dan selalu memverifikasi informasi melalui situs web resmi atau media sosial Kemenag.
Berbagai bentuk hoaks terkait lowongan kerja dan seleksi petugas haji telah ditemukan. Salah satu contohnya adalah unggahan di akun Facebook “Info Terkini 2025”. Akun tersebut memposting meme yang mencantumkan logo Kemenag, BUMN, dan Garuda Indonesia, dengan pesan sebagai berikut:
“Pemerintah buka pendaftaran rekruitmen haji 2025. Di dalam satu provinsi, pemerintah akan memilih 100 orang untuk diberangkatkan ibadah haji. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Daftar sekarang juga.” tulis akun tersebut.
Ahmad Fauzin dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. “Waspada, cek infonya di web dan medsos Kemenag,” ujar Fauzin melansir situs resmi Kementerian Agama.
Fauzin menjelaskan bahwa proses seleksi petugas haji untuk tahun 1446 H/2025 M, baik di tingkat daerah maupun pusat, telah berlangsung dari November hingga Desember 2024. Saat ini, para peserta sedang menunggu pengumuman hasil seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat.
“Seluruh rangkaian proses seleksi sudah berjalan. Di tingkat pusat, tinggal menunggu pengumuman hasilnya,” jelas Fauzin. Menurutnya, pengumuman hasil seleksi ini direncanakan akan diumumkan pada Januari 2025.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap hoaks yang berkaitan dengan lowongan kerja atau seleksi petugas haji, terutama yang mencantumkan tautan mencurigakan. Hal tersebut berpotensi menjadi modus pencurian atau penyalahgunaan data pribadi.
“Seleksi petugas haji 2025 sudah selesai. Tinggal pengumuman hasilnya. Waspada dengan hoaks dan modus pencurian data,” tandas Fauzin. [aje]
-

Kebijakan Pengurangan Petugas Haji 2025 Jadi Sorotan, Mengapa?
Jakarta (beritajatim.com)- Komisi Nasional Haji memperingatkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 M/1446 H akan menghadapi tantangan signifikan.
Tantangan utama yang dihadapi adalah kebijakan drastis dari pemerintah Arab Saudi yang mengurangi jumlah petugas haji dari sekitar 4.200 orang menjadi hanya 2.100 petugas. Kebijakan ini akan berdampak pada rasio pendampingan, yakni 1 petugas untuk setiap 100 jamaah dari total 221.000 jamaah.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Sirajd, menilai jumlah petugas yang tersedia sangat tidak memadai untuk mendampingi seluruh jamaah. “Ketika jumlah petugas belum dikurangi saja sudah dirasa kurang, apalagi setelah dikurangi separuhnya. Ini akan menjadi tantangan besar,” ujar Mustolih melansir situs resmi Kementerian Agama.
[irp posts=”1305528″ ]
Pengurangan petugas ini dilakukan dengan alasan penguatan rasio petugas melalui optimalisasi layanan digital. Namun, dengan perhitungan tersebut, setiap kelompok terbang (kloter) yang berisi 300 hingga 400 jamaah hanya akan didampingi oleh tiga petugas, jauh dari rasio sebelumnya, yakni 1 petugas untuk 50 jamaah.
Mustolih mengungkapkan, kondisi ini dapat mempengaruhi layanan dan kelancaran ibadah haji. Potensi permasalahan akan meningkat terutama di kawasan Armuzna saat puncak haji, di mana kekurangan petugas bisa menyebabkan jamaah tersesat atau terpisah dari rombongan.
Selain itu, layanan tidak akan terdistribusi dengan baik, terutama bagi jamaah lanjut usia yang kurang memahami medan dan teknologi digital.
Mustolih menambahkan, penurunan jumlah petugas bisa menimbulkan dampak negatif pada kelancaran layanan haji. “Tidak semua jamaah memiliki kemampuan menggunakan layanan digital atau memahami kondisi di tanah suci. Ini akan menjadi tantangan besar, terutama pasca-Armuzna ketika stamina petugas mulai menurun,” jelasnya.
Untuk itu, Mustolih menyerukan agar pemerintah Indonesia terus berupaya agar kebijakan ini dapat ditinjau ulang oleh Arab Saudi. Jika kebijakan tetap berlaku, petugas yang direkrut harus memiliki kondisi fisik yang prima, memahami medan, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang manasik haji.
“Seluruh elemen petugas, mulai dari pusat hingga sektor khusus, harus bekerja keras dan bersinergi untuk memastikan kelancaran ibadah haji tahun ini,” pungkas Mustolih. [aje]
-

Kemenag: Waspada Hoaks Loker Petugas Haji 2025
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk waspada ihwal informasi lowongan kerja petugas haji yang di media sosial.
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Ahmad Fauzin mengatakan ada banyak bentuk informasi palsu atau hoaks terkait lowongan petugas haji, salah satu hoaks tersebut ada di Laman Facebook bernama nama akun Info Terkini 2025 yang membuat postingan berlogo Kemenag, BUMN dan Garuda.
Adapun, unggahan berita palsu tersebut berisi pembukaan pendaftaran rekruitmen haji 2025. Di dalam satu provinsi pemerintah akan memilih 100 orang untuk diberangkatkan ibadah haji. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Daftar sekarang juga.
“Itu jelas hoaks. Waspada, cek infonya di website dan media sosial Kemenag,” tutur Akhmad Fauzin di Jakarta, Minggu (19/1/2025).
Dia menjelaskan proses seleksi petugas haji 1446 H/2025 M, baik daerah maupun pusat, sudah dilakukan pada November-Desember 2024.
Menurutnya, saat ini seluruh peserta petugas haji menunggu pengumuman seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat.
“Jadi seluruh rangkaian proses seleksi sudah berjalan. Di tingkat pusat, tinggal pengumuman hasil seleksinya,” katanya.
Dia mengimbau masyarakat untuk waspada informasi hoaks seputar loker atau seleksi petugas haji. Terlebih jika ditawarkan untuk mengakses salah satu tautan (link) di dalamnya karena bisa juga menjadi modus pencurian atau penyalahgunaan data.
“Seleksi petugas haji 2025 sudah selesai. Tinggal pengumuman hasilnya. Waspada dengan hoaks dan modus pencurian data,” ujarnya.
-

Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi Kunci Pangkas Durasi Jemaah di Tanah Suci
loading…
BPKH menilai, pengembangan Kampung Haji di Arab Saudi bisa menjadi kunci pengurangan durasi haji. Foto/istimewa
JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) menilai, pengembangan Kampung Haji di Arab Saudi bisa menjadi kunci pengurangan durasi haji. Hal itu sesuai dengan rekomendasi Panja Haji DPR 2025 mengenai pengurangan durasi tinggal jemaah Indonesia agar lebih singkat dari 40 hari yang dirasa terlalu lama dan mahal.
Dalam rapat konsultasi yang berlangsung di Muamalat Tower, Jakarta, Pimpinan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas mendengarkan masukan dan diskusi bersama Kemenko Ekonomi, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kemenag, Kemenkeu, Kemenhub. Beberapa BUMN dan Otorita Provinsi di Arab Saudi mengenai berbagai tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Termasuk solusi menurunkan masa durasi tinggal agar lebih efisien, rasional dengan layanan yang meningkat sesuai amanah UU No. 34/2014.
Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, serta Analisis Portofolio BPKH Indra Gunawan, mengatakan, faktor utama yang membuat durasi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci begitu lama hingga 40 hari, adalah panjangnya waktu tunggu keberangkatan dan kepulangan karena terbatasnya infrastruktur di Bandara Jeddah dan Madinah, dari kewenangan pihak General Authority of Civil Aviation (GACA) KSA.
“Selain itu, tantangan lain juga muncul akibat aksesibilitas lebih dari 17.000 pulau dan 75.000 desa di Indonesia, serta 719 bahasa yang berbeda serta tingginya jumlah jemaah yang tidak memiliki akses keuangan memadai,” kata Indra di Jakarta, Minggu (19/1/2025)
Belum lagi jika dilihat dari usianya, mayoritas jemaah haji Indonesia saat ini Lansia di atas 60 tahun, dengan sebagian besar memiliki risiko tinggi (risti) kesehatan.
“Untuk mengatasi masalah ini, tercetus ide mengembangkan lahan dan bandara alternatif, apalagi jika ternyata ada miqat (lokasi berganti kain dan niat berihram yang dekat). Mobilisasi kedatangan dan kepulangan menjadi lebih mudah-murah, aman-nyaman, saatnya bahu membahu bersama bagi terobosan ini,” ujar anggota Dewan Pengawas BPK Heru Muara Sidik.
Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub M. Mauludin mengatakan, saat ini bandara dimaksud hanya memiliki dua runway dengan kapasitas terbatas, yang hanya mampu menampung ratusan penumpang per jam untuk kelaikudaraan bandara dan terminal haji ini perlu investasi lanjutan.



:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4675739/original/022403800_1701834279-b5362484-ad52-4154-9c5d-35e06a33f6d8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)