Xcloud.id

Negara: Arab Saudi

  • Surat Kabar Israel Tanggapi Rencana Trump untuk Pindahkan Warga Palestina ke Mesir atau Yordania – Halaman all

    Surat Kabar Israel Tanggapi Rencana Trump untuk Pindahkan Warga Palestina ke Mesir atau Yordania – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Sejumlah tokoh terkemuka di Israel, termasuk jurnalis dan komentator ternama, menanggapi usulan Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan Gaza dan memindahkan secara paksa warga Palestina ke Yordania dan Mesir.

    Sebelumnya, pada Sabtu (25/1/2025), kurang dari seminggu setelah gencatan senjata di Gaza, Trump menyebut Jalur Gaza sebagai “lokasi pembongkaran”.

    Dia mengatakan bahwa lebih baik jika semuanya dibersihkan.

    “Saya ingin Mesir menerima orang,” kata Trump, mengutip Middle East Eye.

    “Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kita membersihkan semuanya dan berkata: ‘Anda tahu, ini sudah berakhir’.”

    Trump menyatakan terima kasihnya kepada Yordania yang telah berhasil menerima pengungsi Palestina.

    Ia mengatakan kepada raja, “Saya ingin Anda menerima lebih banyak orang, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza sekarang, dan itu kacau balau. Benar-benar kacau.”

    Trump menambahkan bahwa pemindahan itu bisa bersifat sementara atau bisa bersifat jangka panjang.

    Rencana ini mendapat kecaman langsung dari Palestina, serta Yordania dan Mesir.

    EDITORIAL HAARETZ – Tangkapan layar laman media Haaretz yang diambil pada 29 Januari 2025, berisi pandangan editorial mengenai rencana Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza. Pernyataan Trump ditolak dan dikecam secara luas. (Tangkap layar website Haaretz)

    Negara-negara tersebut menolak gagasan Trump karena khawatir Israel tidak akan pernah mengizinkan warga Palestina kembali ke Gaza jika mereka dipaksa untuk pergi.

    Surat kabar resmi Israel, Haaretz, mengeluarkan serangan pedas terhadap usulan kebijakan Trump pada hari Senin (27/1/2025).

    Dewan redaksi Haaretz menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah rumah bagi lebih dari dua juta warga Palestina.

    “Pada tingkat ini Trump kemungkinan akan mengusulkan agar warga Gaza diluncurkan ‘secara sukarela’ ke luar angkasa dan menetap di Mars, sesuai dengan semangat janjinya dalam pidato pelantikannya,” tulis dewan redaksi.

    “Mengapa tidak bendera Palestina juga? Mungkin saja mitranya Elon Musk sudah mengerjakannya.”

    Chaim Levinson, seorang kolumnis di Haaretz, menulis: 

    “Saya minta maaf, tetapi saya harus mengecewakan Anda. Setelah memeriksa dengan sejumlah pejabat, baik di Israel maupun di negara-negara terkait—termasuk para diplomat yang terlibat dalam negosiasi—tampaknya ini hanya visi seorang taipan properti, tanpa rencana konkret yang nyata.”

    “Orang-orang yang tinggal di Jalur Gaza dianggap sebagai penderita kusta di antara teman-teman mereka dari negara-negara Islam lainnya.”

    “Semua orang membicarakan tentang penderitaan mereka, dari emir Qatar hingga presiden Mesir, yang bersedia mengirimi mereka uang – tetapi menerima orang? Ada batasnya, dan mereka akan dengan tegas mematuhinya.”

    Sementara itu, Zvi Bar’el, kolumnis di Haaretz, mengatakan tidak masuk akal jika Yordania akan menerima lebih banyak warga Palestina, terutama setelah pidato Raja Abdullah pada bulan September lalu di Majelis Umum PBB.

    Raja Abdullah mengatakan Kerajaan Hashemite tidak akan pernah menjadi tanah air alternatif bagi warga Palestina.

    “Selama puluhan tahun, Yordania mencurigai dan memperhatikan wacana Israel tentang pembentukan tanah air alternatif bagi Palestina, dan terus-menerus meminta pernyataan yang jelas dari para pemimpin Israel bahwa mereka tidak berniat menghancurkan identitas demografis kerajaan tersebut,” kata Bar’el.

    “Ketika, selama perang di Gaza, usulan agar ratusan ribu warga Gaza dideportasi ke Mesir dan negara-negara lain kembali diajukan, Yordania dan Mesir menerima jaminan Israel bahwa tidak ada niat untuk memulai pemindahan warga Palestina dari Gaza,” tambahnya.

    Middle East Eye melaporkan sebelumnya bahwa rencana apa pun untuk “membersihkan Gaza” akan menjadi pelanggaran hukum internasional. 

    Ardi Imseis, profesor hukum internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan bahwa keinginan Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan semata.

    “Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, dilarang, apa pun motifnya,” katanya kepada MEE.

    Pernyataan Trump Memicu Kebingungan

    Yordania sudah menjadi rumah bagi lebih dari dua juta pengungsi Palestina, dan Mesir, yang berbatasan dengan Gaza, telah memperingatkan tentang implikasi keamanan dari pemindahan sejumlah besar warga Palestina ke Semenanjung Sinai di Mesir.

    Saat ini, ada 5,8 juta pengungsi Palestina terdaftar yang tinggal di puluhan kamp di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yordania, Suriah, dan Lebanon.

    Sekitar 80 persen penduduk Gaza adalah pengungsi atau keturunan pengungsi yang mengungsi sejak Nakba tahun 1948, ketika Israel merebut 78 persen wilayah Palestina yang bersejarah.

    Di AS, bahkan beberapa anggota Partai Republik yang setia kepada Trump kesulitan memahami pernyataannya.

    “Saya benar-benar tidak tahu,” ujar Senator Lindsey Graham kepada CNN ketika ditanya apa yang dimaksud presiden dengan pernyataan “pembersihan” tersebut.

    “Gagasan bahwa semua warga Palestina akan pergi dan pergi ke tempat lain, menurut saya itu tidak terlalu praktis,” kata Graham.

    Ia menambahkan bahwa Trump harus terus berbicara dengan para pemimpin regional, termasuk Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan pejabat Emirat.

    Pemerintah Jerman juga menolak gagasan pemindahan massal warga Palestina.

    Pada hari Senin, juru bicara kementerian luar negeri Jerman mengatakan kepada wartawan di Berlin bahwa negaranya memiliki pandangan yang sama dengan Uni Eropa, mitra Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Penduduk Palestina tidak boleh diusir dari Gaza dan Gaza tidak boleh diduduki secara permanen atau dijajah kembali oleh Israel, ujar juru bicara tersebut.

    Kanselir Jerman Olaf Scholz pun menyatakan hal yang serupa.

    Ia mengatakan bahwa pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza “tidak dapat diterima”.

    “Mengingat pernyataan publik baru-baru ini, saya katakan dengan sangat jelas bahwa rencana relokasi apa pun, gagasan bahwa warga Gaza akan diusir ke Mesir atau Yordania, tidak dapat diterima,” kata Scholz dalam sebuah acara balai kota di Berlin, Selasa (28/1/2025), mengutip The New Arab.

    Warga Palestina Menolak untuk Dipindahkan

    Sebelumnya pada hari Senin, puluhan ribu warga Palestina membanjiri ke Gaza utara, daerah kantong yang paling parah hancur.

    Massa menyatakan bahwa mereka tidak akan diusir dari tanah mereka.

    Sami Saleh, yang telah mengungsi beberapa kali, mengatakan kepada MEE bahwa meskipun menghadapi periode pengungsian yang sangat sulit selama setahun terakhir, ia gembira bisa kembali ke rumah.

    “Saya tidak akan menyembunyikan perasaan ini, dan saya tidak melebih-lebihkan ketika saya mengatakan ini: Saya ingin terbang ke utara… perasaan ini sudah ada sejak awal.”

    “Terlepas dari semua rasa sakit dan kesulitan, saya harus kembali ke utara apa pun yang terjadi, bahkan jika saya harus berjalan ke sana tanpa alas kaki,” katanya.

    Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku sejak 19 Januari 2025.

    Pemerintahan Trump menjanjikan “dukungan yang tak tergoyahkan” untuk Israel tetapi belum menguraikan strategi Timur Tengah yang lebih luas.

    Pada Sabtu, Trump mengonfirmasi bahwa dia telah memerintahkan Pentagon untuk menyetujui pengiriman bom seberat 2.000 pon (907 kg) ke Israel.

    Pengiriman ini sebelumnya ditangguhkan di bawah pemerintahan Joe Biden.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • VIDEO Kisah Nasaruddin Umar Ditunjuk Prabowo Jadi Menag: Mengira Hanya Diundang untuk Membaca Doa – Halaman all

    VIDEO Kisah Nasaruddin Umar Ditunjuk Prabowo Jadi Menag: Mengira Hanya Diundang untuk Membaca Doa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, berbagi cerita mengenai bagaimana dirinya ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Agama.

    Sebagai sosok yang telah lama mengabdi dalam mengelola Masjid Istiqlal, Nasaruddin mengaku tidak pernah membayangkan dirinya akan memimpin Kementerian Agama.

    Hal ini disampaikan Nasaruddin Umar dalam wawancara eksklusif pada program Ngobrol Bareng Cak Febby (Ngocak Febby), di Studio Tribunnews, Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    Momen penunjukan Nasaruddin oleh Prabowo sebenarnya terjadi setelah ia baru saja pulang dari Mesir.

    Beberapa jam setelah tiba di Indonesia, Nasaruddin menerima telepon dari Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya, yang memintanya untuk datang ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Saat itu, ia mengetahui lewat pemberitaan bahwa beberapa posisi menteri telah diumumkan, termasuk Menteri Agama. 

    Saat itu, Nasaruddin mengira dirinya hanya akan diminta untuk memimpin doa, mengingat kedekatannya dengan Prabowo yang sudah terjalin sejak lama.

    “Bayangan saya itu, biasa kalau diundang Menteri itu baca doa ya kan,” kenang Nasaruddin. 

    Menteri Agama RI Nasaruddin Umar (kiri) melakukan sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra (kanan) di Sutdio Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025). Dalam wawancara tersebut, Nasaruddin Umar banyak membahas penyelenggaraan ibadah haji. TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN)

    Sebelumnya, ia pernah berkantor di rumah Prabowo pada tahun 1990-1993. Saat itu Prabowo menjadi Ketua Dewan Pembina Penerima Beasiswa Supersemar dan Nasaruddin menjadi salah satu ketua.

    Sesampainya di rumah Prabowo, Nasaruddin merasa kaget, banyak awak media yang sudah menunggu. 

    Meskipun datang belakangan, Nasaruddin langsung dipersilakan menemui Prabowo.

    Di ruang pertemuan itu, Prabowo langsung meminta Nasaruddin untuk bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Agama. 

    “Saya dipanggil duluan, ‘Pak Nasar, saya mohon, saya minta dibantu nanti di dalam kabinet saya.’”

    “Ya saya pikir di Kementerian mana kan? Kementerian Agama kan sudah ada kan?” ujar Nasaruddin. 

    Namun, Prabowo menegaskan bahwa ia ingin Nasaruddin memimpin Kementerian Agama.

    Meskipun sempat merasa ragu, Nasaruddin akhirnya menerima permintaan tersebut. 

    Nasaruddin mengaku sempat menolak permintaan itu, namun Prabowo menilai sosoknya paling tepat untuk mengepalai Kementerian Agama.

    Prabowo menilai Nasaruddin adalah sosok yang diterima oleh semua kalangan umat beragama di Indonesia.

    “Jadi kami berharap banyak Pak Nasar, bisa memimpin Kementerian Agama ke depan. Dan ada kata-kata yang keluar, kami ingin menyejukkan bangsa Indonesia. Pak Nasar kan, cirinya itu menyejukkan,” tutur Nasaruddin menurunkan perkataan Prabowo.

    Biaya Haji 2025 Turun: Efisiensi dan Hemat Anggaran

    Nasaruddin mengungkapkan kabar gembira bagi calon jemaah haji Indonesia. Tahun 2025, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) mengalami penurunan yang cukup signifikan.

    Biaya haji untuk jemaah reguler pada tahun 2025 ini dipatok sebesar Rp55,43 juta, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp56,04 juta. 

    Penurunan ini, kata Nasaruddin, tetap berlaku meski kurs dolar yang ditetapkan lebih besar, yakni sekitar Rp16.200. Pada tahun lalu kurs dolar yang dijadikan standar Rp15.000.

    Selain itu, nilai manfaat dari dana haji yang dikelola oleh juga turun menjadi 38 persen. Sementara tahun lalu sebesar 40 persen.

    Selain itu, pajak-pajak di Arab Saudi juga meningkat akibat kebijakan baru, serta adanya kenaikan harga di dalam negeri.

    Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, Kementerian Agama telah berupaya maksimal untuk menekan biaya haji tanpa mengorbankan kualitas layanan.

    “Kami melakukan penyisiran sampai ke tingkat yang lebih mikro. Kami lakukan penghematan-penghematan dan efisiensi di mana yang tidak perlu itu kami coret,” tambah Nasaruddin.

    Upaya efisiensi ini, lanjut Nasaruddin, tidak akan memengaruhi kualitas pelayanan kepada jemaah haji.

     “Tanpa mengancam pelayanan yang lebih baik. Tanpa mengurangi pelayanannya. Tanpa mengurangi kualitas,” tegasnya, memastikan bahwa jemaah haji tetap akan menerima pelayanan yang optimal meskipun ada penurunan biaya.

    Selain Bipih, hasil rapat antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama juga menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79. Ini lebih murah dibandingkan BPIH tahun 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

    Dari total BPIH tersebut, Bipih yang dibayar oleh jemaah haji adalah sekitar 62 persen, yaitu Rp55.431.750,78. Sementara sisanya, sebesar 38 persen atau sekitar Rp33.978.508,01, akan dialokasikan dari nilai manfaat.

    Dengan penurunan ini, Nasaruddin berharap semakin banyak jemaah yang bisa menunaikan ibadah haji tahun depan, dengan biaya yang lebih terjangkau dan tetap mendapatkan kualitas pelayanan yang prima.

    “Jangan Ada Pihak Cawe Cawe yang Bukan Urusannya”

    Nasaruddin Umar memberikan peringatan keras kepada jajaran Kementerian Agama untuk menjauhi segala bentuk penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    Nasaruddin menegaskan pentingnya integritas dalam pelayanan haji, khususnya agar tidak ada pihak yang mencampuri urusan yang bukan menjadi tanggung jawab mereka.

    “Saya minta kepada Dirjen PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah) untuk memastikan jangan ada pihak yang cawe cawe yang bukan urusannya lah,” ujarnya.

    Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal itu menegaskan ibadah haji merupakan kesempatan penting bagi semua kalangan masyarakat, tidak hanya untuk golongan menengah ke atas, namun juga masyarakat miskin. 

    “Saya minta tegas siapapun, jangan ada yang bermain di tengah keringatnya orang miskin.”

    “Karena jamaah haji ini kan orang miskin banyak loh Pak. Ada penjual sayur nabung sampai puluhan tahun bisa terkumpul. ONH-nya itu. Jadi bukan semua orang kaya tuh naik haji,” jelasnya.

    Nasruddin juga mengingatkan jajarannya untuk tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan pribadi.

    “Masa kita tiba-tiba memperoleh keuntungan besar di tengah keringatnya orang lain? Saya ingatkan kepada staf kami, hati-hati,” lanjutnya.

    Lebih jauh, Nasaruddin mengungkapkan banyaknya kasus kecurangan dalam penyelenggaraan haji di berbagai negara, yang berakhir dengan dampak negatif bagi pelakunya.

    Ia menyebutkan kasus serupa pernah terjadi di luar negeri, termasuk di negara-negara seperti Turki dan Mesir.

    “Saya baca banyak buku, penyelenggaraan haji di Turki, di Mesir, di beberapa negara yang mencoba curang, yang mencoba mengeksploitasi keringatnya orang lain, itu berakhir dengan sangat menyedihkan,” ungkap Nasaruddin.

    “Saya kira tidak terkecuali juga di Indonesia. Banyak contoh kan, ada pengelola jamaah haji, tapi ya, kita harus jujur lah. Dan jangan bermain-main dengan keringatnya orang miskin, sebab Tuhan nanti akan tersinggung,” tambahnya.

    Pada musim haji 2025, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah. Kuota ini terbagi dalam dua kategori, yaitu kategori khusus dan kategori reguler.

    Saksikan video wawancara eksklusifnya hanya di kanal YouTube Tribunnews.(*)

    Menteri Agama RI Nasaruddin Umar (kiri) menerima kenang-kenangan dari CEO Tribun Network Dahlan Dahi (kanan) di Kantor Redaksi Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025). TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN)

     

     

  • Tiap Hari Buka Lapak Mainan Depan SD, Saliri Sukses Bisa Naik Haji, Nabung Seadanya di Celengan

    Tiap Hari Buka Lapak Mainan Depan SD, Saliri Sukses Bisa Naik Haji, Nabung Seadanya di Celengan

    TRIBUNJATIM.COM – Inilah kisah Saliri, penjual mainan sukses bisa naik haji dengan nabung seadanya di celengan.

    Kisah Saliri bisa menjadi inspirasi bahwa dari berjualan mainan bisa mewujudkan cita-cita untuk ke Mekkah.

    Saliri berjualan mainan di depan sebuah sekolah dasar (SD) di Kemanggisan, Jakarta Barat.

    Pria berusia 71 tahun ini sudah berjualan mainan sejak 1979 di lapaknya itu.

    Untuk mewujudkan cita-citanya berangkat haji ke Arab Saudi, Saliri tiap hari menyisihkan penghasilannya dari berjualan mainan.

    “Ya nabung seadanya saja. Pakai celengan. Alhamdulillah bisa kita naik haji,” kata Saliri saat ditemui di Kemanggisan, Selasa (21/1/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Dalam sehari, Saliri bisa mengantongi pendapatan Rp 400.000. 

    Namun, jumlah itu belum dipotong untuk belanja dagangan dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

    Setelah itu, bapak dari tiga orang anak ini baru bisa menyisihkan sisa uangnya ke celengan.

    Akhirnya, pada 2018 Saliri bisa berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah Haji.

    “Kalau nabung kita enggak pernah merhatiin, yang penting kita belanja. Misal belanja Rp 900.000, nah besoknya kita dapet berapa, kita belanjain lagi. Sisa belanjaan aja pokoknya ditabung,” tambah dia.

    Cerita perjuangan Saliri tak semulus yang dibayangkan.

    Saliri (71) melayani pelanggannya yang membeli mainan di lapaknya, Selasa (21/1/2025). (KOMPAS.com/RAMA PARAMAHAMSA)

    Lansia ini pernah jatuh bangun berjualan mainan, terutama saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

    Akibat pandemi, penjualan Saliri menurun drastis.

    Apalagi saat awal pandemi Covid-19 pergerakan masyarakat dibatasi dan siswa-siswa tak bisa belajar di sekolah masing-masing.

    Hal ini langsung berdampak ke pendapatan Saliri tiap harinya.

    Beruntung, saat pandemi melanda pria tiga anak ini mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3 juta.

    Usai pandemi mereda, bantuan yang didapat Saliri dari pemerintah turun drastis menjadi Rp 200.000.

    Bantuan ini pun tidak rutin didapat setiap bulannya.

    Meski begitu, semangat Saliri berjuang untuk menghidupi keluarganya tak pernah padam.

    Dari hasil berjualan mainan, Saliri mampu membesarkan anak-anaknya.

    Kini ketiga anaknya sudah menikah.

    Bahkan, salah satu anaknya bisa mengenyam bangku perkuliahan.

    Semuanya itu dibiayayi dari hasil berjualan mainan di lapak depan SD Kemanggisan, Jakarta Barat.

    Perjuangan Saliri ini patut dicontoh.

    Dari kegigihannya, dia mampu mewujudkan mimpinya menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci dan membesarkan ketiga anaknya.

    Kisah lainnya, perjuangan Maryani, wanita 56 tahun menabung uang receh untuk berangkat haji menjadi inspirasi.

    Selama 4 tahun, Maryani telaten menyimpan uang receh hasil penjualan sembako di warungnya.

    Maryani adalah wanita sederhana asal Desa Pulau Raman, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Jambi.

    Maryani diketahui setiap hari menjaga warung kelontong milik anaknya.

    Ia memiliki impian yang besar untuk pergi haji ke tanah suci.

    Untuk mewujudkan impian itu, ia menabung uang koin selama empat tahun.

    Di usianya yang sudah 56 tahun, Maryani tidak menyerah pada keterbatasan.

    Akan tetapi malah memperjuangkan impian tersebut dengan penuh ketekunan.

    Setiap uang koin hasil penjualan sembako di warungnya, ia simpan dengan rapi dalam celengan.

    “Setiap ada uang koin, saya simpan di celengan, saya niatkan untuk ibadah haji. Alhamdulillah, Allah kasih jalan,” ujar Maryani, dikutip dari Tribun Jambi pada Sabtu  (14/12/2024).

    Pada 10 Desember 2024 lalu, Maryani akhirnya berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp 25 juta untuk biaya pendaftaran haji.

    Dari jumlah tersebut, Rp 6 juta di antaranya adalah uang receh yang ia kumpulkan dengan penuh kesabaran dan ketekunan.

    Uang itu akhirnya disetorkan ke Kementerian Agama Kabupaten Batanghari melalui salah satu bank, yang menerima seluruh uang koin yang dikumpulkan Maryani.

    Edi, anak Maryani, dengan bangga menceritakan perjuangan ibunya. 

    “Di usia senjanya, ibu tetap menabung dengan penuh semangat, hanya demi bisa menunaikan ibadah haji. Keinginan untuk melihat Baitullah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW adalah motivasi terbesar bagi ibu,” katanya.

    Kisah Maryani adalah contoh nyata bahwa menunaikan ibadah haji bukan hanya soal kemampuan finansial, melainkan juga tentang niat yang tulus, usaha tanpa kenal lelah.

    Suryani yakin impian itu bisa tercapai dengan doa dan perjuangan.

    Maryani menunjukkan siapapun, dengan tekad dan kerja keras, bisa mewujudkan impian besar dalam hidupnya, meskipun harus melalui jalan yang tidak biasa.

    Kisah inspiratif ini mengingatkan kita kekuatan hati dan ketekunan adalah kunci utama dalam meraih cita-cita, tak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Warga Negara Asing Kini Bisa Investasi Properti di Makkah dan Madinah

    Warga Negara Asing Kini Bisa Investasi Properti di Makkah dan Madinah

    JAKARTA – Warga negara asing (WNA) kini dapat berinvestasi properti di Makkah dan Madinah, Arab Saudi. Kebijakan baru ini menyusul ditekennya perjanjian di Otoritas Pasar Modal Saudi atau CMA.

    Jalur investasi WNA itu melewati perusahaan-perusahaan terdaftar di Arab Saudi yang memiliki properti di Makkah dan Madinah.

    Kebijakan yang akan segera berlaku efektif ini disebut untuk meningkatkan daya saing pasar modal dan sejalan dengan tujuan diversifikasi ekonomi Visi 2030 Kerajaan.

    “Melalui pengumuman ini, Otoritas Pasar Modal bertujuan untuk merangsang investasi, meningkatkan daya tarik dan efisiensi pasar modal, serta memperkuat daya saing regional dan internasionalnya sambil mendukung ekonomi lokal,” tulis CMA dalam pernyataan tertulis, dikutip dari Arab News, Minggu 28 Januari.

    Meskipun WNA diizinkan untuk membeli properti di Makkah dan Madinah, tetap ada pembatasan khusus di kota-kota suci.

    Umumnya kepemilikan properti di kota-kota suci terbatas pada warga negara Saudi, WNA hanya diizinkan untuk menyewa.

    Berdasarkan pedoman baru, investasi asing dibatasi pada saham atau instrumen utang konversi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Total kepemilikan, termasuk individu dan badan hukum milik WNA, dibatasi hingga 49 persen dari saham perusahaan.

    Ada kebijakan mengikat lainnya yakni investor asing strategis dilarang memegang saham di perusahaan-perusahaan yang memiliki properti di Makkah dan Madinah.

    Langkah Saudi ini dilakukan di tengah adanya reformasi di kawasan, dengan sebagian besar negara tetangga mengizinkan orang asing untuk memiliki properti, terutama di zona bebas atau area yang ditentukan dengan batasan tertentu.

    Perubahan tersebut juga dirancang untuk merangsang investasi asing langsung (FDI) masuk pasar modal Kerajaan Saudi, serta memperkuat daya saing regional dan internasionalnya.

    “Ini termasuk menarik modal asing dan menyediakan likuiditas yang diperlukan untuk proyek saat ini dan masa mendatang di Mekkah dan Madinah melalui produk investasi yang tersedia di pasar Saudi, memposisikannya sebagai sumber pendanaan utama untuk proyek pembangunan yang khas ini,” demikian pernyataan CMA.

    CMA juga menyebutkan kebijakan baru ini untuk emperkuat sektor real estat dan menarik lebih banyak FDI ke Kerajaan Saudi ini seusai dengan salah satu tujuan utama yang digariskan di bawah program Visi 2030. Dalam program itu, Saudi menargetkan untuk mengurangi ketergantungannya pada pendapatan minyak mentah dan mendiversifikasi ekonominya.

    Kerajaan Saudi dalam programnya menargetkan untuk menarik 100 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dalam FDI pada akhir dekade ini. Upaya itu diselaraskan dengan berbagai inisiatif dan reformasi untuk meningkatkan daya tarik pasar modal oleh badan pemerintah Saudi.

  • Arab Beri Izin Orang Asing Investasi Properti di Mekah-Madinah

    Arab Beri Izin Orang Asing Investasi Properti di Mekah-Madinah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Regulator pasar saham Arab Saudi kini mengizinkan investasi asing di perusahaan yang terdaftar memiliki real estate di dua situs suci Mekah dan Madinah, seperti yang diungkapkan Senin lalu. Hal ini dilakukan untuk menarik investasi yang lebih banyak ke negeri itu.

    Melansir Reuters, Rabu (28/1/2025), Langkah ini akan membuat orang asing untuk berinvestasi di perusahaan yang pendapatannya bergantung pada ibadah haji. Dari sektor itu juga merupakan sumber pendapatan utama bagi kerajaan.

    Pengawas Pasar Arab Saudi, Otoritas Pasar Modal (CMA), mengungkapkan dalam pernyataan langkah tersebut bertujuan untuk menarik modal asing dan menyediakan likuiditas untuk proyek saat ini, dan masa depan.

    Selain itu pemerintah Arab Saudi juga memiliki tujuan untuk menyambut 30 juta jamaah haji dan umrah sepanjang tahun pada 2030 mendatang.

    Pada tahun 2019 lalu, Arab Saudi mendapatkan sekitar US$ 12 miliar dari haji dan umrah. Dua ibadah ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara dan meningkatkan jumlah jamaah haji merupakan bagian dari reformasi ekonomi 2030 mendatang. Supaya bisa menghentikan perekonomian yang ditopang dari pendapatan minyak.

    Diketahui Indeks acuan arab (TASI) naik 0,2% di pimpin oleh kenaikan 10% di Jabal Omar Development Company dan Makkah Construction and Development Company, yang memiliki real estate di Mekah.

    Bursa yang terbesar di kawasan Teluk Arab dengan kapitalisasi pasar mencapai 10,2 riyal atau US$ 2,72 triliun, itu sudah membuka diri bagi investor asing sejak 2015. Supaya bisa menarik dana lebih banyak dan perusahaan yang melakukan listing.

    Namun berdasarkan keputusan pada Senin lalu itu, CMA membatasi investor asing pada saham, instrumen hutang yang dapat dikonversi, atau keduanya. Selain itu juga akan mengecualikan investor asing strategis.

    Badan pengawas tersebut menambahkan bahwa orang tanpa kewarganegaraan Saudi tidak akan diizinkan memiliki lebih dari 49% saham perusahaan yang terlibat. Pada tahun 2021, mereka mengizinkan warga non-Saudi untuk berlangganan dana real estat yang berinvestasi di dalam batas Mekah dan Madinah.

    (hoi/hoi)

  • Layanan Haji di Saudi Masuk Tahap Tandatangan Kontrak, Vendor Diminta Komitmen

    Layanan Haji di Saudi Masuk Tahap Tandatangan Kontrak, Vendor Diminta Komitmen

    Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah memastikan proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia sudah memasuki tehap penandatanganan kontrak. 

    Staff Teknis Haji Nasrullah Jasam menekankan bahwa secara bertahap hari ini melaksanakan penandatanganan kontrak dengan para penyedia layanan di Arab Saudi. 

    Pada tahap awal, kata Konsul Haji pada KJRI Jeddah itu, penandatanganan kontrak dilakukan dengan penyedia akomodasi wilayah Mekkah.

    Penandatanganan berlangsung di kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, Minggu (26/1/2025) 

    “Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata,” ucap Nasrullah lewat rilis Kemenag, Selasa (28/1/2025).

    Dia melanjutkan bahwa ada 40 penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori.

    Penandatanganan kontrak dipimpin Staff Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

    Hadir menyaksikan, Plt. Irjen Kementrian Agama Faisal, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Irwil I Itjen Kemenag Khairunnas, dan Irwil V Itjen Kemenag Ahmadun. Hadir juga, pengacara KUH Ehaab Abdulqadir Gamloo.

    Penandatanganan kontrak ini, kata Nasrullah, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan.

    Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengah para calon penyedia layanan.

    Kuasa Pengguna Anggara (KPA) itu pun melanjutkan bahwa egiatan ini yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah.

    “Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. Insya Allah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2p25. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan,” tandas Nasrullah.

    Sementara itu, Plt. Irjen Kemenag RI Faisal mewanti-wanti para penyedia untuk mentaati komitmen kontrak yang telah ditandatangani.

    Mereka akan menghadapi sanksi akibat pelanggaran terhadap kontrak, baik berupa denda hingga daftar hitam (blacklist)di masa yang akan datang.

    Faisal juga memastikan aparat pemerintah tidak bermain-main dalam proses pengadaan pelayanan ini.

    “Penyedia diharapkan untuk melaporkan kepada Itjen apabila terdapat pihak-pihak yang meminta imbalan dalam bentuk apapun,” jelasnya.

    Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary mengajak para penyedia akomodasi dan penyedia layanan lainnya untuk menggunakan produk produk asal Indonesia dalam memberikan layanan kepada para jemaah ibadah haji Indonesia. 

    “Kami akan mengundang para penyedia layanan untuk menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat bertemu dengan mitra mitra dari Indonesia,” pungkas Yusron.

  • Target Selesai Sebelum 14 Februari 2025, Persiapan Akomodasi Haji Dimulai

    Target Selesai Sebelum 14 Februari 2025, Persiapan Akomodasi Haji Dimulai

    Jakarta (beritajatim.com)– Proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia telah memasuki tahap penting. Kantor Urusan Haji (KUH) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah resmi memulai penandatanganan kontrak dengan penyedia layanan di Arab Saudi kemarin.

    Penandatanganan kontrak tahap awal dilakukan dengan 40 penyedia akomodasi di wilayah Mekkah. Acara berlangsung di Kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KUH Zakaria Anshori. Hadir pula Plt. Irjen Kementerian Agama Faisal, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, serta tim pendukung lainnya.

    “Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 1446 H/2025 M yang semakin dekat,” ungkap Nasrullah Jasam, Konsul Haji KJRI Jeddah.

    Kerja Keras Tim Penyediaan Layanan

    Tahap ini adalah hasil dari kerja keras Tim Penyediaan Layanan yang telah berupaya sejak Desember 2024. Mereka melibatkan proses seleksi ketat dan negosiasi harga dengan calon penyedia layanan. Penandatanganan kontrak dilakukan secara bertahap, dimulai dari akomodasi hingga layanan umum, katering, dan transportasi, baik di Mekkah maupun Madinah.

    “Insya Allah, target kami adalah menyelesaikan semua kontrak sebelum batas akhir yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi, yaitu 14 Februari 2025.” ujar Nasrullah.

    Komitmen dan Pengawasan Ketat

    Plt. Irjen Kemenag RI Faisal mengingatkan para penyedia layanan untuk mematuhi kontrak yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap kontrak akan dikenakan sanksi, mulai dari denda hingga masuk daftar hitam (blacklist) di masa mendatang.

    Selain itu, Faisal menegaskan bahwa aparat pemerintah akan bertindak transparan selama proses pengadaan layanan. Para penyedia layanan diimbau melaporkan jika terdapat praktik meminta imbalan yang melanggar aturan.

    Dorongan untuk Gunakan Produk Indonesia

    Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron Ambary, mengajak penyedia layanan untuk menggunakan produk-produk asal Indonesia dalam pelaksanaan layanan haji. “Kami akan mengundang penyedia layanan menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat menjalin kemitraan langsung dengan pelaku usaha Indonesia,” ujar Yusron. [aje]

  • RI Mulai Teken Kontrak Layanan Haji 2025 di Saudi, Target Rampung Sebelum 14 Februari – Page 3

    RI Mulai Teken Kontrak Layanan Haji 2025 di Saudi, Target Rampung Sebelum 14 Februari – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia mulai menandatangani kontrak kerja sama secara bertahap dengan para penyedia layanan haji di Arab Saudi. Penandatangan kontrak tersebut dilakukan di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi, Minggu (26/1/2025) waktu setempat. 

    Total ada penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori. Penandatanganan kontrak dipimpin Staff Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

    “Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata,” ujar Nasrullah Jasam dalam keterangan tertulis, Senin (27/1/2025).

    Penandatanganan kontrak ini, kata dia, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan. Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengah para calon penyedia layanan.

    “Kegiatan ini yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah,” ujar Nasrullah yang sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA).

    “Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. InsyaAllah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2025. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan,” katanya menambahkan.

     

  • Menag Lobi Arab Saudi, Minta Jemaah Haji Tak Dibatasi Berdasarkan Usia Nasional 27 Januari 2025

    Menag Lobi Arab Saudi, Minta Jemaah Haji Tak Dibatasi Berdasarkan Usia Nasional 27 Januari 2025

    Menag Lobi Arab Saudi, Minta Jemaah Haji Tak Dibatasi Berdasarkan Usia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Menteri Agama
    Nasaruddin Umar mengaku telah melobi pemerintah
    Arab Saudi
    agar syarat untuk menjadi jemaah
    haji
    tidak dibatasi usia, tetapi kesehatan para calon jemaah.
    Hal ini disampaikan Nasaruddin menanggapi rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membatasi usia jemaah haji yang diizinkan berangkat ke Tanah Suci maksimal 90 tahun.
    “Memang diwacanakan kemarin di sana. Tapi saya sendiri melobi beliau bahwa ‘Pak, kalau boleh, kita jangan menggunakan alat ukur umur,” kata Nasaruddin saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (27/1/2025).
    Ia meminta Arab Saudi untuk menarik rencana membatasi umur dengan pendekatan
    istithaah
    , atau melihat kesehatan jemaah haji yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan.
    Sebab, menurut Nasaruddin, ada jemaha haji yang masih sehat meski usianya sudah di atas 90 tahun.
    “Karena umur di atas 90 tahun itu ada yang lebih sehat daripada orang yang di bawah umur. Jadi saya mengusulkan supaya Istithaah, kemampuan dari segi ukuran kesehatan, ya,” kata Menag.
    “Kebetulan Menteri Saudi, Menteri
    Haji
    Saudi itu bekas Menteri Kesehatan dan jadi tahu kalau saya beralasan, alasan
    istithaah
    kesehatan itu yang paling tepat,” ujar dia.
    Nasaruddin menyerahkan sepenuhnya keputusan membatasi usia jemaah haji kepada pemerintah Arab Saudi.
    Namun, ia menyayangkan jika aturan itu berlaku karena banyak calon jemaah haji Indonesia yang harus menunggu puluhan tahun untuk bisa berangkat.
    “Tapi karena negara Saudi bukan negara kita, ya terserah beliau. Tapi kami sudah mengusulkan dengan pertimbangan rasional. Bayangkan ada 48 tahun harus menunggu, berarti sudah menunggu lama,” kata Nasaruddin.
    “Ada sekitar lebih dari 3.000 orang yang harus terpotong kalau misalnya kita tetapkan standar 90 tahun. Maka pada waktu itu dia ngangguk-ngangguk. Bahwa Indonesia terlalu lama menunggu daftar tunggunya sampai lebih dari 40 tahun,” ucap dia.
    Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, mengonfirmasi kabar batasan usia jemaah haji tersebut.
    Meski hingga kini pihaknya belum menerima surat resmi dari Kerajaan Arab Saudi.
    “Jadi ini sedang kita mitigasi, meskipun belum resmi. Kami masih menunggu suratnya, pimpinan, dari Kerajaan Saudi. Ada kebijakan baru yang kami dengar kemarin terkait pembatasan usia,” ujar Hilman dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2025).
    Menurut informasi sementara, Arab Saudi akan menetapkan batas usia maksimal jemaah haji, yaitu 90 tahun.
    Kebijakan ini juga disertai pembatasan persentase jemaah lansia berusia 70 hingga 80 tahun ke atas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekjen Kemenag bicara kemanusiaan-lingkungan di Konferensi Islam ASEAN

    Sekjen Kemenag bicara kemanusiaan-lingkungan di Konferensi Islam ASEAN

    Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin saat menjadi pembicara dalam Konferensi Islam ASEAN di Bangkok, Thailand. (ANTARA/HO-Kemenag)

    Sekjen Kemenag bicara kemanusiaan-lingkungan di Konferensi Islam ASEAN
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin mewakili Indonesia pada Konferensi Islam ASEAN III di Thailand,  menjadi salah satu pembicara kunci membahas masalah kemanusiaan dan pelestarian lingkungan.

    “Rasulullah SAW. sebagai teladan utama telah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis,” kata Kamaruddin Amin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Konferensi Islam ASEAN digelar oleh Kerajaan Arab Saudi di Bangkok, Thailand, 25 hingga 27 Januari 2025. Konferensi ini dibuka oleh Menteri Urusan Agama Arab Saudi Syekk Abdul Latif bin Abd Aziz Al Syekh. Acara internasional ini dihadiri para pejabat, tokoh agama, intelektual dan akademisi, serta para peneliti dari negara anggota ASEAN.

    Konferensi tersebut menjadi platform untuk menyebarkan pesan harmoni, cinta dan toleransi, mempromosikan perdamaian dan moderasi, serta menolak ekstremisme dan terorisme. Kamaruddin mengatakan Al Quran dalam surat Ali Imran ayat 110 menyebutkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah.

    Ayat ini, kata dia, menjelaskan posisi ideal umat Islam sebagai komunitas pembawa kebaikan. Namun, menjadi umat terbaik bukanlah label yang diwariskan begitu saja, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui keimanan, amal saleh, dan kontribusi nyata bagi umat manusia.

    “Ajaran Rasulullah mencakup hubungan vertikal (hablum minallah), yaitu ketaatan kepada Allah SWT, serta hubungan horizontal (hablum minannas), yakni interaksi yang adil dan penuh kasih sayang dengan sesama manusia,” kata dia.

    “Rasulullah SAW. juga menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan alam (hablum minal alam), yang mencakup kewajiban untuk merawat lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini terangkum dalam konsep Khaira Ummah,” kata dia menambahkan.

    Kamaruddin menjelaskan konsep Khaira Ummah adalah prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan untuk membangun komunitas ideal dan unggul. Prinsip ini menawarkan fondasi etis dan praktis untuk membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia.

    Ada lima prinsip utama yakni kejujuran, amanah dan menempati janji, keadilan, tolong-menolong, serta konsistensi.

    “Prinsip Mabadi Khaira Ummah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi dua isu utama abad ini yakni krisis kemanusiaan dan kerusakan lingkungan,” kata dia.

    Kamaruddin lalu menawarkan tiga solusi utama dalam menguatkan nilai kemanusiaan dan merawat lingkungan.

    Pertama, penguatan pendidikan multidimensional. Menurutnya, pendidikan berbasis nilai Islami perlu diperkuat dengan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekologis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kurikulum yang tidak hanya menekankan ilmu agama, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan solidaritas kemanusiaan.

    “Negara-negara ASEAN dapat mempromosikan pertukaran pelajar dan program lintas budaya untuk memperkuat pemahaman dan kerja sama antarbangsa dalam semangat Khaira Ummah,” ujar Kamaruddin.

    Kedua, kolaborasi regional untuk keberlanjutan. Negara-negara ASEAN perlu memperkuat kolaborasi dalam mengatasi tantangan lingkungan melalui kebijakan bersama yang berfokus pada keberlanjutan.

    Kolaborasi ini mencakup inisiatif seperti pengelolaan hutan secara kolektif, investasi dalam teknologi hijau, dan upaya bersama untuk mengurangi emisi karbon.

    Ketiga, membangun kepemimpinan moral di kawasan. Dunia Islam, khususnya di ASEAN, perlu melahirkan pemimpin-pemimpin moral yang mampu menjadi teladan dalam menyelesaikan krisis global.

    Pemimpin dengan integritas yang tinggi dan berpegang teguh pada prinsip Al-Istiqamah atau konsistensi akan mampu mengarahkan masyarakat menuju kemajuan yang berkelanjutan.

    Sumber : Antara