Negara: Arab Saudi

21.252 Pekerja Migran NTB Berangkat ke Luar Negeri pada 2024, Mayoritas ke Malaysia

Mataram, Beritasatu.com – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sebanyak 21.252 warga NTB berangkat ke luar negeri untuk bekerja sepanjang tahun 2024. Mayoritas dari mereka, sekitar 90%, ditempatkan di Malaysia.

Kepala BP2MI NTB, Noerman Adhiguna, menyatakan bahwa pihaknya terus meningkatkan pelayanan bagi pekerja migran NTB, baik sebelum keberangkatan maupun saat mereka kembali ke daerah asal. “Kami memberikan orientasi dan pelatihan sebelum mereka berangkat ke luar negeri,” ujarnya.

Dari total pekerja migran NTB yang berangkat, sebanyak 20.089 orang (90%) ditempatkan di Malaysia, sementara sisanya tersebar di Singapura, Jepang, Taiwan, Hong Kong, dan Arab Saudi. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor non-profesional, seperti buruh perkebunan, konstruksi, dan pekerja rumah tangga.

“Ini menjadi tantangan karena mereka rentan menghadapi berbagai masalah di luar negeri,” jelas Noerman.

Selain itu, BP2MI NTB mencatat bahwa 31.031 warga NTB telah mengikuti pelatihan dan orientasi sebelum keberangkatan. Namun, sekitar 1.000 orang memilih mengurus keberangkatan mereka melalui perusahaan di luar NTB, seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Meskipun jumlah pekerja migran NTB terus meningkat, tidak sedikit dari mereka yang menghadapi permasalahan saat bekerja di luar negeri. BP2MI NTB menerima sekitar 1.000 pengaduan sepanjang tahun 2024, di mana 90% berasal dari pekerja non-profesional. “Masalah yang paling sering dilaporkan adalah deportasi, pencegahan keberangkatan, hingga kasus kematian,” tambah Noerman.

Untuk menangani permasalahan ini, BP2MI NTB telah memfasilitasi pemulangan 920 pekerja migran, termasuk 640 orang dari Malaysia. Selain itu, 77 jenazah pekerja migran juga berhasil dipulangkan ke NTB.

Guna mengurangi risiko permasalahan pekerja migran NTB, BP2MI NTB aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon pekerja migran. Salah satu fokus utama adalah mencegah keberangkatan secara non-prosedural. “Kami telah mencegah keberangkatan 233 warga NTB yang hendak berangkat secara ilegal, bekerja sama dengan imigrasi dan kepolisian,” ungkap Noerman.

BP2MI NTB juga berencana meluncurkan fasilitas khusus di Bandara Internasional Lombok untuk memastikan keberangkatan pekerja migran sesuai prosedur. “Kami akan meluncurkan fasilitas baru di bandara untuk mendukung proses keberangkatan yang lebih aman dan terkontrol,” katanya.

Lombok Timur menjadi kabupaten dengan jumlah pekerja migran terbanyak di NTB. Sebagian besar dari mereka bekerja di Malaysia, sementara sebagian kecil lainnya ditempatkan di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). “Lombok Timur merupakan daerah dengan jumlah pekerja migran terbesar kedua di NTB. Ini menunjukkan tingginya minat warga untuk bekerja di luar negeri,” ujar Noerman.

Secara nasional, NTB menempati peringkat keempat sebagai provinsi dengan jumlah pekerja migran terbanyak setelah provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Jika dilihat dari persentase jumlah penduduk, NTB memiliki proporsi pekerja migran yang cukup signifikan. “Dengan populasi sekitar 6 juta jiwa, NTB berkontribusi besar dalam penempatan pekerja migran. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi mereka,” tutup Noerman.

Ke depan, BP2MI NTB akan terus memperkuat program sosialisasi dan edukasi bagi calon pekerja migran NTB guna memastikan perlindungan dan keselamatan mereka selama bekerja di luar negeri.

03/02/2025 18:18
Presiden Sementara Suriah Yakin Dapatkan Dukungan Saudi

Jakarta –

Presiden sementara Suriah, Ahmad al-Sharaa, tiba di Arab Saudi pada hari Minggu (02/02) dalam perjalanan internasional pertama sejak kelompok militan pemberontaknya menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad pada Desember 2024.

Setelah bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Ahmad al-Sharaa mengatakan Arab Saudi berkomitmen mendukung negara yang dilanda perang itu.

“Kami mengadakan pertemuan panjang di mana kami merasakan dan mendengar keinginan yang tulus untuk mendukung Suriah dalam membangun masa depannya,” kata al-Sharaa dalam sebuah pernyataan di Telegram.

Perjalanan pemimpin sementara Suriah ke Riyadh secara luas dipandang sebagai tanda minat pemerintahnya untuk menyelaraskan diri lebih erat dengan Teluk dan menjauh dari Iran.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Iran menghabiskan sekitar US$30-50 miliar di Suriah untuk memastikan stabilitas rezim Bashar Assad dalam tiga belas tahun terakhir.

Di sisi lain, Arab Saudi telah menjadi salah satu negara Arab yang menggelontorkan uang ke kelompok pemberontak yang mencoba menggulingkan Bashar Assad selama perang saudara Suriah. Namun, pemberontak saat itu dapat dipukul mundur oleh Assad, yang didukung oleh Iran dan Rusia.

Presiden Suriah terbang dengan jet Saudi

Al-Sharaa, yang pernah bersekutu dengan kelompok militan Islam al-Qaeda, mendarat di Riyadh bersama menteri luar negeri pemerintahnya, Asaad al-Shaibani.

Keduanya melakukan perjalanan dengan jet milik Arab Saudi, bendera Saudi juga terlihat di atas meja di belakang mereka.

Bendera tiga bintang dan tiga warna baru Suriah berkibar di sebelah bendera Arab Saudi di bandara saat al-Sharaa yang mengenakan jas dan dasi berjalan keluar dari pesawat.

Menggalang dukungan untuk mencabut sanksi internasional terhadap Suriah menjadi topik utama diskusi selama perjalanan tersebut, menurut media Saudi.

Transisi politik Suriah setelah Assad

Al-Sharaa adalah pemimpin kelompok militan Hayat Tahrir Al-Sham atau HTS yang mempelopori serangan kilat yang menggulingkan Bashar Assad pada bulan Desember.

Al-Sharaa ditunjuk sebagai penjabat presiden untuk masa transisi pada awal minggu ini.

Selain itu, kelompok HTS juga membuat perubahan lain untuk memberi jalan bagi transisi politik di Suriah, menurut media pemerintah negara itu.

ae/yf (AFP, AP)

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

03/02/2025 18:06
Komnas Haji Minta Prabowo Segera Terbitkan Keppres BPIH Reguler

Bisnis.com, JAKARTA – Komnas Haji meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler.

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan hingga awal Februari 2025 belum ada tanda-tanda pihak istana mengumumkan Keputusan Presiden (Keppres) atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler. Di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara Keppres BPIH belum dirilis.

Keppres BPIH tersebut merupakan proses lanjutan yang tidak terpisahkan dari pembahasan biaya haji yang sebelumnya digelar antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama dan Panja Komisi VIII DPR pada awal tahun.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UUPIHU) BPIH harus mendapatkan persetujuan dari DPR, lantas menjadi landasan presiden untuk menerbitkan Keppres.

“Keppres BPIH ini sangat vital sebagai landasan hukum bagi Kementerian Agama untuk menyampaikan besaran biaya dimasing-masing embarkasi dan waktu pelunasan yang akan menjadi bukti kepastian bagi calon jemaah berangkat ke tanah suci,” ujarnya dikutip dari siaran pers, Senin (3/2/2025).

Di samping itu, yang tidak kalah krusial Keppres digunakan oleh Kementerian Agama sebagai dasar untuk menarik/ mencairkan dana dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk membayar berbagai komponen kebutuhan haji baik di tanah dan di Arab Saudi.

Komponen tersebut meliputi penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, biaya layanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Masyair), asuransi, layanan di embarkasi atau debarkasi, imigrasi, visa, premi asuransi, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di Tanah Air dan di Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi yang sudah harus segera dieksekusi. Jika Keppres belum terbit secara prosedural BPKH tidak dapat mengeluarkan dana haji.

Bila merujuk pada jadwal yang sudah dirancang Kementerian Agama, 2 Mei 2025 merupakan pemberangkatan kloter pertama misi haji Indonesia ke tanah suci, sedangkan tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang telah ditetapkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada Juni 2024, penandatanganan kontrak sudah dimulai 13 Januari 2025 (13 Rajab 1446 H) dan paling akhir 14 Februari 2025 (15 Sya’ban 1446 H) dengan sistem siapa cepat segera memperoleh layanan (first come first serve).

Dia menambahkan, setiap negara pengirim jemaah dari seluruh dunia bersaing ketat mengincar lokasi-lokasi strategis agar jemaahnya menempati hotel/ penginapan yang jaraknya dekat dengan tempat peribadatan baik di Mekkah, Madinahm Arafah dan Mina.

Untuk itu, jika proses pembayaran kontrak berjalan lamban, jemaahnya Indonesia berpotensi mendapatkan lokasi yang jauh dari sentra ibadah. Hal ini akan sangat memberatkan terutama bagi para lansia dan mereka yang mengalami persoalan kesahatan. Efeknya persiapan pelaksanaan haji bisa tidak maksimal.

“Oleh sebab itu, Komnas Haji berharap agar Presiden Prabowo Subianto dapat segera menerbitkan Keppres BPIH dalam waktu dekat ini agar kontrak-kontrak segera bisa difinalisasi dan seluruh rencana persiapan penyelenggaraan haji bisa segera dijalankan. Sekadar menjadi pengingat, musim haji tahun lalu Keppres BPIH sudah diterbitkan pada 09 Januari 2024 sehingga calon jemaah punya waktu yang relatif panjang untuk melakukan pelunasan,” ungkapnya.

03/02/2025 14:53
Bertemu Pangeran MBS, Al-Sharaa: Arab Saudi Memiliki Keinginan Tulus untuk Dukung Masa Depan Suriah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden sementara Suriah, Ahmed Al-Sharaa, melakukan kunjungan ke Arab Saudi dan bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dalam lawatan luar negeri pertamanya sejak diangkat sebagai presiden pemerintahan transisi pada 29 Januari 2025.

Saudi Press Agency (SPA) melaporkan bahwa Al-Sharaa bertemu dengan MBS, pemimpin de facto Arab Saudi.

Sebelumnya, Al-Sharaa disambut oleh Wakil Gubernur Wilayah Riyadh, Pangeran Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz, saat tiba di Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh pada Minggu (2/2/2025).

Dalam kunjungan ini, Al-Sharaa didampingi oleh Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Al-Shaibani.

Setelah pertemuan tersebut, Al-Sharaa menyatakan bahwa pertemuannya dengan MBS menunjukkan bahwa Arab Saudi memiliki niat tulus untuk mendukung Suriah dalam membangun masa depannya.

Al-Sharaa juga menambahkan bahwa pembicaraan di Riyadh mencakup rencana kerja sama di bidang energi, teknologi, pendidikan, dan kesehatan.

Osama Bin Javaid dari Al Jazeera melaporkan bahwa Al-Sharaa memilih Riyadh sebagai tujuan pertamanya untuk menegaskan pentingnya peran Arab Saudi dalam membentuk masa depan Suriah yang baru.

Al-Sharaa memimpin oposisi Suriah dalam menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad yang telah lama berkuasa pada 8 Desember 2024.

Sejak itu, pemerintahan baru Suriah berusaha mendapatkan legitimasi regional dan internasional serta mengupayakan pencabutan sanksi Barat yang merugikan.

ERA BARU SURIAH – Tangkap layar YouTube Al Arabiya English yang diambil pada Senin (3/2/2025), menampilkan pemimpin Suriah tiba di Arab Saudi, Minggu (2/2/2025). Ahmed Al-Sharaa kemudian bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) (Tangkap layar YouTube Al Arabiya English)

Namun, keanggotaan Al-Sharaa di masa lalu dalam al-Qaeda menimbulkan kekhawatiran di beberapa pihak, meskipun kepemimpinan baru Suriah berfokus pada integrasi regional dan perlindungan bagi minoritas agama dan etnis.

Pada kunjungan ke Damaskus minggu lalu, Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menyatakan bahwa negaranya terlibat dalam dialog aktif dengan Eropa dan Amerika Serikat untuk membantu mencabut sanksi ekonomi terhadap Suriah.

Bin Javaid melaporkan bahwa kunjungan Al-Sharaa bertujuan untuk mengingatkan pejabat Saudi tentang janji ini dan mendapatkan bantuan yang diperlukan dalam membangun kembali infrastruktur, pemerintahan, dan lembaga-lembaga di Suriah.

Kunjungan ke Riyadh ini juga melambangkan pergeseran hubungan masa depan Suriah dari kesetiaan terhadap Iran dan Rusia yang didukung Presiden Bashar al-Assad.

Bulan lalu, Al-Sharaa mengatakan kepada TV Al Arabiya bahwa Arab Saudi akan memiliki peran besar dalam masa depan Suriah, terutama dalam hal peluang investasi besar bagi negara-negara tetangga.

Kunjungan pada Minggu itu berlangsung setelah Menteri Luar Negeri Suriah, Al-Shaibani, juga melakukan perjalanan ke Riyadh bulan lalu.

Sementara itu, Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, mengunjungi Damaskus pada Kamis (30/1/2025), menjadi pemimpin Arab pertama yang melakukannya sejak Al-Assad digulingkan.

Analisis: Pertemuan Simbolis Suriah dengan Arab Saudi dan Qatar

Menurut analisis dari The Jerusalem Post, pertemuan pemimpin Suriah dengan pemimpin Qatar dan Arab Saudi merupakan momen yang bersejarah sekaligus simbolis.

Selama beberapa tahun terakhir, Qatar dan Arab Saudi sering memiliki pandangan yang berbeda.

Qatar cenderung lebih dekat dengan Iran dan Turki serta mendukung kelompok yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, seperti Hamas.

Di sisi lain, Arab Saudi menentang Ikhwanul Muslimin dan memiliki hubungan lebih erat dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir.

Oleh karena itu, perjalanan Ahmed al-Sharaa mencerminkan bagaimana ia bergerak di antara dua kutub ini, dimulai dari pertemuan dengan Qatar hingga ke Arab Saudi.

Langkah ini menunjukkan upaya diplomatiknya untuk menjalin hubungan dengan kedua pihak yang selama ini berbeda pandangan.

Meskipun kedua negara Arab ini tampak telah “berbaikan”, dinamika politik di Timur Tengah seringkali lebih kompleks dari yang terlihat.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

03/02/2025 09:13
Menag Berharap Arab Saudi Tak Batasi Usia Haji Maksimal 90 Tahun

loading…

Menag Nasaruddin Umar berharap Pemerintah Arab Saudi tidak membatasi usia jemaah haji maksimal 90 tahun. Foto/SindoNews

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berharap Pemerintah Arab Saudi tidak membatasi usia jemaah haji maksimal 90 tahun. Sehingga, calon jemaah yang masih sehat tetap bisa berangkat haji.

Sebelumnya, otoritas Arab Saudi berencana pada musim haji 2025 mendatang tidak akan memberi izin jemaah usia 90 tahun ke atas dan akan membatasi jumlah jemaah berusia 70 tahun lebih untuk melaksanakan haji.

“Ya, kami juga wacanakan ke situ. Jangan kita dibatasi berdasarkan faktor usia, tetapi berdasarkan faktor istitha’ah artinya kemampuan,” katanya di Jakarta, dikutip Senin (3/2/2025).

Nasaruddin Umar mengatakan, Indonesia telah melakukan lobi terkait masalah batasan usia. Apalagi, masa tunggu jemaah haji Indonesia masih terlalu lama yakni 48 tahun. Sehingga, upaya lobi-lobi dengan menambah kuota haji diharapkan bisa memperpendek masa tunggu jemaah haji.

“Ada orang di atas 90 tahun tapi segar, ada orang di bawah 60 tahun tapi pakai kursi roda, jadi itu agak relatif ya kan. Tetapi Saudi Arabia punya pandangan khusus mungkin dalam hal ini, tapi kami sudah menawar untuk Indonesia, karena kita terlalu lama menunggu 48 tahun harus menunggu, tiba-tiba harus naik hari ini, Usianya tidak memiliki syarat, kekecewaannya besar sekali,” jelas Menag.

Sementara itu, dari data Pusat Kesehatan Haji menyebutkan dalam 7 tahun terakhir terjadi tren peningkatan jemaah haji lansia dengan usia 65 tahun ke atas. Pada 2017 ada sekitar 32% jamaah lansia dari total jemaah haji Indonesia. Pada 2018 ada sekitar 32% jemaah lansia.

Kemudian, di 2019 jemaah haji lansia sebanyak 34%. Pada 2020 tidak ada keberangkatan haji karena Covid-19. Pada 2021 hanya ada sekitar 5 % jemaah haji lansia. Selanjutnya pada 2022, ada 23% jemaah haji lansia. Pada 2023 sebanyak 44% adalah jemaah haji lansia dan pada 2024, ada sebanyak 21% jemaah lansia.

(cip)

03/02/2025 08:42
Menag Lobi Arab Saudi Tambah Kuota Pendamping Jemaah Haji

loading…

Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan masih terus melakukan lobi ke Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota pendamping bagi jemaah haji Indonesia. Foto/SindoNews

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan masih terus melakukan lobi ke Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota pendamping bagi jemaah haji Indonesia. Hal ini untuk mengatasi kendala komunikasi yang kerap dialami oleh jemaah haji asal Indonesia ketika didampingi oleh petugas dari Arab Saudi.

“Iya, jadi sebetulnya kita lobi sekarang ini adalah penambahan pendamping. Karena kalau Arab Saudi yang menjadi pendamping orang Indonesia, pertama ada kesulitan dari segi bahasa. Dia enggak bisa bahasa Indonesia, jemaah haji kita itu kan banyak yang bahasa Indonesianya pun juga terbata-bata kan, jadi alangkah baiknya kalau pendamping mereka itu dari asal mereka berada. Nah itu yang kita lobi supaya ada tambahan,” ujar Menag, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Selain untuk penambahan kuota pendamping, Nasaruddin juga mengusulkan agar batasan usia jemaah haji lebih fleksibel, tidak hanya ditentukan oleh faktor usia semata, tetapi juga berdasarkan faktor istitha’ah atau kemampuan fisik. “Ya, kami juga wacanakan ke situ. Jangan kita dibatasi berdasarkan faktor usia, tetapi berdasarkan faktor istitha’ah artinya kemampuan,” katanya.

“Ada orang di atas 90 tahun tapi seger, ada orang di bawah 60 tahun tapi pakai kursi roda, jadi itu agak relatif ya kan. Tetapi Saudi Arabia punya pandangan khusus mungkin dalam hal ini, tapi kami sudah menawar untuk Indonesia, karena kita terlalu lama menunggu 48 tahun harus menunggu, tiba-tiba harus naik hari ini, Usianya tidak memiliki syarat, kekecewaannya besar sekali,” jelasnya.

Nasaruddin Umar menyebutkan pihak Arab Saudi telah memberikan respons positif terhadap lobi tersebut dan berjanji untuk mempertimbangkan permohonan dari Indonesia. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan otoritas Arab Saudi.

“Rupanya ngangguk-ngangguk beliau ya mudahkan lobi-lobi kita seperti ini bisa dimengerti oleh beliau. Ya, akan dipertimbangkan, tapi keputusannya di tangan beliau karena mereka yang punya negaranya kan,” ucapnya.

(cip)

03/02/2025 08:08
Menag Terus Lobi Arab Saudi, Kenapa Kuota Pendamping Haji Harus Ditambah? Nasional 3 Februari 2025

Menag Terus Lobi Arab Saudi, Kenapa Kuota Pendamping Haji Harus Ditambah?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Agama (Kemenag) tengah melobi pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota pendamping jemaah haji 1446 Hijriyah atau 2025.
Saat ini proses diskusi dan lobi masih dilakukan. Akan tetapi, Indonesia masih menunggu keputusan dari Arab Saudi selaku tuan rumah.
Mengapa Kemenag melobi Arab Saudi untuk penambahan kuota jemaah haji? Berikut penjelasannya.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, ada baiknya pendamping jemaah haji Indonesia berasal dari negara asal.
Itu sebabnya saat ini ia sedang melakukan pendekatan terhadap pemerintah Arab Saudi terkait kuota pendamping jemaah haji.
“Iya, jadi sebetulnya kita lobi sekarang ini adalah penambahan pendamping,” ujar Nasaruddin Umar saat ditemui di Kuil Murugan, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (2/2/2025)
Nasaruddin mengatakan, akan lebih memudahkan jika pendamping jemaah haji Indonesia berasal dari negara sendiri karena tidak akan terkendala bahasa.
Apabila pendamping haji berasal dari Arab Saudi, maka kemungkinan jemaah haji akan kesulitan untuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci.
“Pertama ada kesulitan dari segi bahasa. Dia (pendamping dari Arab) enggak bisa bahasa Indonesia, jemaah haji kita itu kan banyak yang (bisa) bahasa Arabnya, tapi juga terbata-bata kan, jadi alangkah baiknya kalau pendamping mereka itu dari asal mereka berada,” lanjut Nasaruddin.
Jumlah kuota haji Indonesia untuk tahun 2025 sebesar 221.000 orang. Jumlah ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
“Pemerintah Saudi Arabia telah menetapkan kuota haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi untuk jamaah haji Indonesia sebanyak 221.000 orang,” ujar Nasaruddin dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (30/12/2024).
Sementara untuk kuota petugas atau pendamping haji 2025 hanya sebanyak 2.210 orang. Jumlah tersebut turun dibandingkan kuota yang didapat Indonesia pada 2024 lalu, yang mencapai 4.200 petugas.
Untuk itu, Kemenag masih akan mengupayakan penambahan jumlah kuota petugas haji. Sebab, jumlah tersebut dianggap belum ideal dengan total jemaah haji yang harus dilayani.
“Jadi ini ada pengurangan (dari) tahun yang sebelumnya jumlah tersebut, itu belum mencapai tahap ideal mengingat jemaah haji yang harus dilayani sebesar 221.000 orang,” tutur Nasaruddin.
“Karena itu kami akan terus berupaya agar mendapatkan tambahan kuota petugas sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.
Tugas pendamping haji 2025 adalah mengurus administrasi jemaah, memastikan kesehatan dan logistik, serta mendampingi jemaah dari keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.
Tugas pendamping haji 2025 dibagi menjadi dua kelompok, yakni Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan PPIH Arab Saudi.
PPIH Kloter adalah petugas yang mendampingi dan mengawasi keberangkatan jemaah haji dari Indonesia menuju Arab Saudi.
Sedangkan PPIH Arab Saudi adalah petugas haji yang bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan, layanan umum dan kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jemaah haji selama berada di wilayah Arab Saudi.
Berikut tugas PPIH Kloter:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/02/2025 06:41
Raja Abdullah II Akan Temui Trump yang Ngotot Relokasi Warga Gaza ke Yordania

Amman –

Raja Yordania Abdullah II telah menerima undangan untuk mengunjungi Gedung Putih dan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Keduanya akan bertemu dalam waktu dekat.

“Raja Abdullah II akan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Selasa, 11 Februari 2025, setelah Yang Mulia menerima surat undangan dari Presiden Trump pekan lalu,” kata istana kerajaan Yordania dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Senin (3/2/2025).

Undangan untuk Raja Abdullah II berkunjung ke Gedung Putih terjadi setelah Trump mengusulkan untuk ‘membersihkan’ Gaza dengan mengirim warga Palestina ke Yordania dan Mesir.

Baik Amman dan Kairo, sekutu utama AS di kawasan, telah berulang kali menolak usulan tersebut. Negara-negara lain di kawasan itu juga menolak usulan Trump.

Dalam pertemuan dengan para pejabat Eropa di Brussels pada Rabu lalu, Raja Abdullah menegaskan kembali “pendapat Yordania yang teguh mengenai perlunya menempatkan warga Palestina di tanah mereka dan mendapatkan hak-hak sah mereka, sesuai dengan solusi dua negara”.

Dia juga menekankan perlunya mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyerukan peningkatan bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan hal serupa bahwa diskusi apapun mengenai tanah air alternatif ditolak.

Para diplomat terkemuka dari Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Qatar menolak adanya pemindahan paksa warga Palestina selama pertemuan di Kairo.

(fas/fas)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

03/02/2025 01:02
Arab Saudi Batasi Usia Peserta Haji, Menag: Kami Minta Pakai Faktor Kemampuan

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar merespons rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membatasi usia jemaah haji yang diizinkan berangkat ke Tanah Suci.

Dia mengatakan bahwa negosiasi yang dibawa agar Arab Saudi tak membatasi usia jemaah haji maksimal 90 tahun, tetapi turut memprioritaskan jemaah haji lanjut usia dengan berdasarkan faktor Istitha’ah atau faktor kemampuan.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri peresmian Kuil Murugan di Jalan Bedugul Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (2/2/2025).

“Ada orang di atas 90 tahun tapi segar, ada orang di bawah 60 tahun tetapi pakai kursi roda, jadi itu agak relatif ya kan. Mungkin, Arab Saudi punya pandangan khusus mungkin dalam hal ini, tetapi kami sudah menawar untuk Indonesia,” katanya kepada wartawan.

Dia menekankan bahwa antrean jamaah haji menjadi faktor negosiasi ini harus dikomunikasikan. Mengingat banyak masyarakat harus menunggu untuk bisa berangkat menunaikan ibadah tersebut.

“Karena kita terlalu lama menunggu 48 tahun harus menunggu, tiba-tiba harus naik hari ini, Usianya tidak memiliki syarat, kecewaannya besar sekali. Rupanya mereka ngangguk-ngangguk. Jadi mudah-mudahan lobi kami bisa dimengerti oleh beliau,” tuturnya.

Meski begitu, Menag mengaku tetap menyerahkan keputusan akhir terhadap pemerintahan Arab Saudi.

“Ya, mereka akan dipertimbangkan, tetapi keputusannya di tangan beliau karena mereka yang punya negaranya kan,” pungkas Nasaruddin.

02/02/2025 23:43
Pemimpin Suriah Kunjungi Saudi: Tanda Awal Perubahan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Ahmad al-Sharaa, Presiden sementara Suriah, melakukan perjalanan luar negeri pertamanya, Minggu (2/2/2025).

Negara yang dipilihnya adalah Arab Saudi, yang menjadi sinyal bahwa Suriah berusaha untuk menjauh dari Iran, sekutu regional utamanya selama ini.

Kedatangan al-Sharaa di Riyadh, bersama Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani, menggunakan jet Saudi menunjukkan momen yang signifikan dalam hubungan internasional Suriah, mengutip Associated Press.

Sebelumnya, Arab Saudi merupakan salah satu negara yang mendukung kelompok-kelompok yang berusaha menggulingkan mantan Presiden Suriah, Bashar Assad, selama konflik yang dimulai pada tahun 2011.

Perubahan situasi di Suriah terjadi setelah Desember lalu, ketika serangan yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) berhasil menggulingkan kekuasaan Assad.

Al-Sharaa, yang dikenal di dunia internasional dengan nama samaran Abu Mohammed al-Golani, kini berusaha memperbaiki citra publik pemerintahannya untuk menghilangkan sanksi yang sebelumnya dijatuhkan pada Suriah.

Apa yang Diupayakan Al-Sharaa?

Al-Sharaa tidak hanya fokus pada perbaikan hubungan internasional, tetapi juga berupaya untuk membangun pemerintahan yang lebih inklusif.

Ia menunjuk perempuan dalam jabatan penting dan berusaha menjaga hubungan baik dengan berbagai komunitas di Suriah, termasuk komunitas Kristen dan Syiah Alawite.

Lebih dari itu, al-Sharaa juga tampak berusaha menjaga jarak dari Iran dan Rusia.

Hal ini terlihat dari fakta bahwa Iran hingga kini belum membuka kembali kedutaannya di Damaskus.

Keputusan al-Sharaa untuk berkunjung ke Arab Saudi adalah langkah strategis yang mencerminkan pergeseran kebijakan luar negeri Suriah.

Apa Sikap Iran terhadap Pemerintahan Baru Suriah?

Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Teheran mendukung pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat Suriah.

Sikap Iran ini menandakan bahwa meskipun terjadi pergeseran dalam aliansi politik Suriah, Iran tetap ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan.

Apa Tantangan yang Dihadapi Pemerintah Suriah?

Di tengah upaya memperbaiki citra dan hubungan internasionalnya, pemerintah sementara Suriah masih menghadapi berbagai tantangan di dalam negeri, termasuk ancaman dari ISIS dan kelompok militan lain.

Baru-baru ini, sebuah bom mobil meledak di Manbij, Aleppo, menewaskan empat warga sipil dan melukai sembilan orang.

Insiden ini menggarisbawahi realitas bahwa meskipun ada perubahan politik, tantangan keamanan tetap menjadi perhatian utama.

Dalam konteks ini, al-Sharaa berupaya memperkuat stabilitas di dalam negeri sambil menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Arab lainnya, termasuk Arab Saudi, yang telah memulihkan hubungannya dengan Assad pada tahun 2023.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

02/02/2025 20:01