Jakarta –
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bicara agar warga Palestina mendirikan negara di wilayah Arab Saudi. Negara-negara Arab mengecam pernyataan Netanyahu.
Dilansir Anadolu dan Reuters, Minggu (9/2/2025), beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Sudan, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menolak pernyataan Netanyahu tersebut. Mesir dan Yordania sama-sama mengecam usulan Israel tersebut.
Mesir mengecam pernyataan Netanyahu dengan menyebutnya “tidak bertanggungjawab dan sepenuhnya ditolak”. Mesir dalam pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negerinya menolak pernyataan Netanyahu tersebut karena mengancam keamanan dan kedaulatan Arab Saudi.
“Sepenuhnya menolak pernyataan sembrono yang mengancam keamanan dan kedaulatan kerajaan,” ujar pernyataan Kemlu Mesir.
“Stabilitas dan keamanan nasional Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan dan stabilitas Mesir dan negara-negara Arab, suatu hal yang tidak dapat dikompromikan,” imbuh pernyataan tersebut.
Selain Mesir, UEA dan Sudan menganggap pernyataan Israel itu melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Mesir dan UEA juga menganggap kedaulatan Saudi sebagai ‘garis merah’.
Menteri Luar Negeri UEA, Khalifa bin Shaheen Al-Marar, menegaskan dalam pernyataannya untuk kembali menolak usulan tersebut. Sebab hal itu merupakan pelanggaran atas hak rakyat Palestina.
“Penolakan tegas UEA terhadap pelanggaran hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dan segala upaya untuk menggusur mereka,” ujar Al-Marar.
Al-Marar merujuk pada “posisi UEA yang bersejarah dan teguh mengenai perlindungan hak-hak Palestina dan perlunya menemukan cakrawala politik yang serius yang mengarah pada penyelesaian konflik dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.”
Ia menambahkan dengan tegas bahwa “tidak akan ada stabilitas di kawasan ini tanpa solusi dua negara.”
Simak selengkapnya halaman selanjutnya.
Kementerian Luar Negeri Sudan juga mengutuk pernyataan Netanyahu itu sebagai pernyataan yang tidak bertanggungjawab. Sudan menyebut pernyataan itu seraya mencatat bahwa pernyataan tersebut “mewakili eskalasi oleh Israel dalam melanggar hak-hak rakyat Palestina.”
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengatakan bahwa “pernyataan rasis ini merupakan bagian dari penolakan Israel yang berkelanjutan atas pendudukannya atas hak-hak historis, politik, dan hukum rakyat Palestina di tanah air mereka.”
Negara OKI menegaskan kembali “penolakan dan kutukannya terhadap rencana dan upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka, dengan menganggap pembersihan etnis ini sebagai kejahatan, dan pelanggaran berat hukum internasional.”
Netanyahu Serukan Pembentukan Negara Palestina di Saudi
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengusulkan agar Palestina mendirikan negara di Arab Saudi, bukan di tanah air mereka. Pernyataan itu merupakan penolakan terbarunya terhadap hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
“Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak tanah di sana,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel seperti dikutip dari Middle East Eye.
Pernyataan itu muncul ketika Arab Saudi dan Israel tampaknya semakin jauh dari normalisasi hubungan, lebih dari setahun setelah pejabat di AS mengatakan kesepakatan sudah dekat.
Arab Saudi berulang kali mengatakan selama tahun lalu bahwa hanya jalur yang jelas menuju negara Palestina yang akan membawanya untuk membangun hubungan formal dengan Israel, tetapi Netanyahu menolak gagasan itu secara langsung dan menyebutnya sebagai “ancaman keamanan bagi Israel”.
“Terutama bukan negara Palestina,” kata Netanyahu.
“Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada negara Palestina, yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan,” tambahnya.
Wawancara itu berlangsung saat Netanyahu sedang dalam kunjungan resmi ke Amerika Serikat. Hal ini menyusul konferensi pers bersama dengan Donald Trump, di mana presiden AS mengumumkan rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza guna menjadikan daerah kantong Palestina itu sebagai “Riviera Mediterania”, dengan AS mengambil alih wilayah tersebut.
Normalisasi dengan Arab Saudi dibahas antara kedua pemimpin dan, selain penolakan kerasnya terhadap syarat utama Saudi untuk mendirikan negara Palestina, Netanyahu menegaskan bahwa perdamaian antara Israel dan kerajaan itu adalah kenyataan yang akan datang.
“Itu tidak hanya layak, saya pikir itu akan terjadi,” kata Netanyahu.
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5083256/original/041880600_1736243076-Gambar_WhatsApp_2025-01-07_pukul_13.15.56_11b327fb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kemenag Perketat Asuransi Travel Umrah untuk Jamin Layanan Kesehatan Jemaah – Page 3")
