Negara: Arab Saudi

  • Rupiah diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas

    Rupiah diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas

    potensi menguat terbatas terhadap dolar AS yang masih tertekan oleh harapan pada perundingan untuk perdamaian perang Rusia-Ukraina

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas terhadap dolar AS yang masih tertekan oleh harapan pada perundingan untuk perdamaian perang Rusia-Ukraina,” ungkap Lukman Leong kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Dalam sebuah laporan, disebutkan bahwa Pejabat senior Pemerintah AS akan bertemu dengan para pejabat Rusia untuk membahas perdamaian Ukraina.

    Mereka yang akan mewakili AS di antaranya Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Utusan Khusus Timur Tengah Steve Witkoff akan menuju Arab Saudi untuk bertemu pejabat senior Rusia.

    Menurut sumber tersebut, pertemuan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

    Sebelumnya pada Rabu (12/2), Presiden AS Donald Trump mengatakan setuju untuk segera memulai perundingan yang mengakhiri perang selama tiga tahun di Ukraina, usai berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump juga membahas hal tersebut dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

    Sementara itu, para pemimpin Eropa menuntut agar dilibatkan dalam perundingan apa pun mengenai masa depan Ukraina. Namun, utusan Khusus Trump untuk Rusia dan Ukraina, Keith Kellogg, menyatakan Eropa kemungkinan tidak akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

    “Belum ada detail mengenai perundingan karena masih tahap awal, meski kemungkinan besar tidak akan melibatkan Inggris maupun EU (European Union/Uni Eropa),” ucap Lukman.

    Di samping itu, indeks dolar sendiri terpantau data di tengah perdagangan yang sepi karena Hari President di AS.

    Berdasarkan berbagai faktor tersebut, dia memperkirakan kurs rupiah berkisar Rp16.150-Rp16.250 per dolar AS.

    “(Untuk) sentimen dalam negeri belum bagus, walau data (neraca) perdagangan kemarin (Senin 17/2) menunjukkan surplus yang lebih besar, namun hal ini disebabkan oleh impor yang jauh di bawah perkiraan mencerminkan permintaan domestik yang lemah.

    Demikian juga ekspor yang juga di bawah harapan, mencerminkan permintaan eksternal yang juga lemah,” kata dia.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Selasa di Jakarta melemah hingga 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.237 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.228 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Baznas-KSrelief Distribusikan 7.911 Paket Pangan Ramadan untuk 40 Kabupaten dan Kota

    Baznas-KSrelief Distribusikan 7.911 Paket Pangan Ramadan untuk 40 Kabupaten dan Kota

    loading…

    Baznas bersama King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre (KSrelief) menyalurkan 7.911 paket pangan Ramadan 1446 H. Foto/istimewa

    JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) bersama King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre (KSrelief) menyalurkan 7.911 paket pangan Ramadan 1446 H di empat provinsi Indonesia. Bantuan ini ditujukan bagi keluarga prasejahtera agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih layak.

    Penyerahan simbolis bantuan dilakukan di Gedung Baznas RI, Jakarta, Senin (17/2/2025). Acara ini dihadiri perwakilan pemerintah, penerima bantuan, serta perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi untuk Indonesia.

    Setiap paket berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, mi instan, sarden, kecap, saus, garam, dan gula dengan total berat 29 Kg per paket. Bantuan ini akan didistribusikan ke 40 kabupaten/kota di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

    Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Abu Rokhmad, mengapresiasi kolaborasi antara KSrelief dan Baznas dalam program bantuan pangan ini. “Dengan adanya kerja sama ini, kita dapat memastikan bahwa lebih banyak masyarakat yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya,” ujarnya.

    Abu menambahkan, program ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat solidaritas umat Islam global. “Kami berharap program seperti ini terus berlanjut dan semakin meluas agar lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” katanya.

    Ketua Baznas Noor Ahmad mengungkapkan, bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen kemanusiaan. Dia juga menyebut, program ini telah berjalan selama tiga tahun berturut-turut.

    “Secara rutin, Baznas menerima bantuan paket pangan Ramadan dari KSrelief untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini sudah berjalan selama tiga tahun,” ujarnya.

    Dia juga menyatakan kesiapan Baznas untuk memperluas kolaborasi dengan KSrelief ke sektor lain seperti ekonomi dan pendidikan. “Baznas siap untuk meningkatkan kerja sama dengan KSrelief di berbagai bidang, tidak hanya dalam kemanusiaan, tetapi juga ekonomi, pendidikan, dan lainnya,” tambahnya.

    Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Al-Amudi mengatakan, bantuan ini mencerminkan kepedulian Arab Saudi terhadap umat Islam di seluruh dunia.

    “Bantuan kemanusiaan ini merupakan arahan langsung dari Yang Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz dan Pangeran Mohammed bin Salman, yang disalurkan melalui Baznas,” ujarnya.

    Acara pelepasan bantuan ini juga dihadiri perwakilan KSrelief, Abdul Rahman Al Zaben dan Ghazi Alanazi, serta sejumlah pejabat Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri.

    (cip)

  • Menteri P2MI Buka Peluang Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Indonesia ke Arab Saudi

    Menteri P2MI Buka Peluang Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Indonesia ke Arab Saudi

    loading…

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding membuka peluang mengakhiri moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Foto/istimewa

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding membuka peluang mengakhiri moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Pelindungan pekerja migran akan dikaji terkait kemungkinan dicabutnya moratorium ini.

    Hal itu disampaikan Menteri Karding usai bertemu delegasi HRSD Arab Saudi untuk Courtesy Meeting TIM HRSD (The Ministry of Human Resources and Social Development Saudi Arabia) di kantor KemenP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

    “Pada kesempatan tersebut, kami sedang menjajaki untuk membangun kerja sama kembali terutama terkait dengan penempatan pekerja migran kita ke Arab Saudi,” katanya.

    Pemerintah Indonesia diketahui menerbitkan moratorium atau penghentian pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi sejak 2012.

    Menurut Karding, kebijakan moratorium itu justru menimbulkan masifnya pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara unprosedural atau ilegal ke Arab Saudi. Jika wacana dicabutnya moratorium terealisasi, Karding menegaskan akan memperketat jalur pemberangkatan sehingga penyelundupan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi tidak terjadi.

    “Yang publik harus tahu bahwa selama ini kita tutup, setiap tahun minimal 25.000 Pekerja Migran Indonesia ilegal. Selama ditutup sampai sekarang ada 183.000 Pekerja Migran Indonesia ilegal. Itu menurut kita unprosedural. Nah, oleh karena itu Kalau ini dibuka unprosedural harus berkurang, bahkan tidak ada lagi,” ungkapnya.

    Baca Juga: Gaji TKI belum disepakati, Indonesia tunda tarik moratorium

    Karding mengungkapkan ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi Arab Saudi jika penghentian pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke negaranya diakhiri. Dia menegaskan, Pemerintah Arab Saudi harus memperhatikan keselamatan Pekerja Migran Indonesia di negaranya dengan adanya jaminan asuransi kerja dan gaji minimum sebesar 1.500 Riyal.

    “Yang pertama kita ingin memastikan bahwa ada perlindungan dalam bentuk asuransi bahkan asuransi yang tanggung risikonya mencakup lah. Lalu yang kedua, khususnya pekerja domestik di angka 1.500 Riyal,” ujarnya.

    Selain itu, Karding juga meminta kepada Pemerintah Arab Saudi agar melakukan integrasi data dan tak lagi memakai sistem lama, yakni mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia langsung ke majikan.

    “Kita meminta ada integrasi data antara mereka dengan kita, sehingga PMI kita terdata, terkontrol dan terawasi dan bisa kita bina. Kita berharap supaya mereka yang mengatur tidak lagi pakai sistem lama, sistem langsung-langsung (ke majikan) itu ndak boleh,” ucapnya.

    (cip)

  • Putin Kirim Ajudan-Menlu ke Arab Saudi Temui Pejabat AS

    Putin Kirim Ajudan-Menlu ke Arab Saudi Temui Pejabat AS

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov dan Penasihat Kebijakan Luar Negeri Kremlin, Yuri Ushakov ke Arab Saudi untuk bertemu Menlu AS Marco Rubio, Penasihat Keamanan Nasional Trump, Mike Waltz, dan utusan Gedung Putih untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Pertemuan itu akan membahas gencatan senjata di Ukraina.

  • Sindir Rusia-AS, Zelensky: Perundingan Tanpa Ukraina Tak Berguna dan Tidak Sah – Halaman all

    Sindir Rusia-AS, Zelensky: Perundingan Tanpa Ukraina Tak Berguna dan Tidak Sah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengomentari pertemuan perwakilan Rusia dan Amerika Serikat (AS) di Arab Saudi pada Senin (17/2/2025).

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencananya untuk menengahi perundingan antara Rusia dan Ukraina dalam upaya mengakhiri perang yang berlangsung sejak tahun 2022.

    Ia mengatakan, Ukraina tidak akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut.

    “Ukraina tidak akan berpartisipasi (dalam perundingan). Ukraina tidak tahu apa pun tentang perundingan itu,” kata Zelensky wartawan dalam jumpa pers melalui video dari UEA, Senin, dikutip dari Al Arabiya.

    Zelensky menegaskan, Ukraina tidak akan mengakui perjanjian apa pun mengenai Ukraina tanpa partisipasi pejabat Kyiv.

    “Ukraina menganggap perundingan apa pun tentang Ukraina tanpa Ukraina tidak ada gunanya. Dan kami tidak dapat mengakui apa pun atau perjanjian apa pun tentang kami tanpa kami. Kami tidak akan mengakui perjanjian semacam itu,” lanjutnya.

    Pada hari yang sama, Zelensky melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab (UEA).

    Zelensky mengatakan, dia mengadakan percakapan yang bermakna dengan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi selama kunjungannya ke UEA.

    Negara Teluk tersebut, telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertukaran tawanan perang Rusia dan Ukraina, dan Zelensky mengatakan, mediasinya telah menyelamatkan banyak nyawa.

    “Kami telah menandatangani dokumen kerja sama ekonomi dan membahas masalah kemanusiaan,” katanya, seperti diberitakan Pravda.

    Setelah mengunjungi UEA, Zelensky akan melakukan kunjungan resmi ke Arab Saudi pada Rabu (19/2/2025).

    Kantor Zelensky mengatakan, kunjungan tersebut tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Arab Saudi pada tingkat perwakilan Amerika Serikat dan Rusia.

    Pada minggu lalu, Zelensky mengumumkan perjalanan beserta pemberhentian di Uni Emirat Arab dan Turki tanpa menyebutkan tanggalnya.

    Ia juga mengatakan, tidak punya rencana untuk bertemu pejabat Rusia atau AS dalam perjalanan tersebut.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Jarak Arab Saudi dan UEA Sejauh Jakarta-Bengkulu, Tempat Zelensky Tak Diundang Perundingan AS-Rusia – Halaman all

    Jarak Arab Saudi dan UEA Sejauh Jakarta-Bengkulu, Tempat Zelensky Tak Diundang Perundingan AS-Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Selasa (18/2/2025) pembicaraan antara wakil Amerika Serikat (AS) dengan Rusia jadwalnya digelar di Arab Saudi.

    Beredar luas pertemuan dua negara besar tersebut untuk membahas potensi berakhirnya perang Rusia-Ukraina.

    Namun dalam kesempatan itu, pihak Ukraina tak diundang.

    Padahal belum lama ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy  juga mengunjungai Uni Emirat Arab (UEA) yang jaraknya sekitar 851 kilometer jauhnya.

    Atau jika dibandingkan di Indonesia, jarak tersebut sama dengan jarak Jakarta ke Bengkulu.

    Adapun Zelenskyy bertemu dengan pemimpin Uni Emirat Arab pada hari Senin saat momentum tumbuh untuk potensi perundingan perdamaian yang mengakhiri perang Moskow di negara itu.

    Presiden AS Donald Trump minggu lalu mengisyaratkan akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Arab Saudi. UEA, tempat Abu Dhabi dan Dubai bernaung, telah lama disebut-sebut sebagai tempat yang memungkinkan untuk perundingan perdamaian.

    Hal ini mengingat populasi besar ekspatriat Rusia dan Ukraina yang telah membanjiri negara itu sejak perang dimulai, dan karena upaya UEA dalam pertukaran tahanan di masa lalu.

    Zelenskyy tiba di Abu Dhabi pada Minggu malam setelah menghadiri Konferensi Keamanan Munich di Jerman. Rekaman yang dirilis oleh kantornya menunjukkan dia dan istrinya, Olena Zelenska, disambut oleh seorang pejabat Emirat dan pasukan kehormatan di bandara pada Minggu malam.

    Zelenskyy telah melakukan perjalanan ke UEA sejak invasi besar-besaran Rusia pada tahun 2022, tetapi perjalanan ini adalah yang pertama bagi Zelenskyy ke UEA sejak perang dimulai.

    “Prioritas utama kami adalah memulangkan lebih banyak warga kami dari tahanan,” kata kantor Zelensky dalam pesan daring, seperti dikutip dari PBS.

    “Kami juga akan fokus pada investasi dan kemitraan ekonomi, serta program kemanusiaan berskala besar.”

    Kantor berita WAM milik pemerintah Uni Emirat Arab tidak segera melaporkan kedatangan Zelenskyy, yang merupakan hal yang tidak biasa.

    Kemudian pada hari Senin, kantor Zelenskyy mengunggah video pertemuannya dengan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, pemimpin UEA dan penguasa Abu Dhabi.

    Zelenskyy mengatakan pertemuan tersebut melibatkan pejabat yang menandatangani kesepakatan yang “meliberalisasi akses ke pasar UEA secara maksimal untuk hampir semua barang Ukraina.”

    Menteri Ekonomi Ukraina Yuliia Svyrydenko dalam sebuah posting Facebook menyebut kesepakatan itu “benar-benar peristiwa bersejarah” karena merupakan kesepakatan pertama negara itu dengan negara Teluk Arab. Para pejabat juga sepakat untuk membentuk Dewan Investasi Ukraina-UEA.

    “Saya yakin bahwa perjanjian ini akan memberikan dorongan kuat bagi perekonomian kita, memperkuat kerja sama di sektor-sektor utama, dan meletakkan dasar bagi keterlibatan jangka panjang yang stabil antara negara kita,” tulis menteri tersebut.

    Kunjungan Zelensky ke Abu Dhabi dilakukan saat negara itu menjadi tuan rumah Pameran dan Konferensi Pertahanan Internasional dua tahunan yang memamerkan senjata minggu ini, tempat Ukraina dan Rusia memamerkan senjata — bahkan saat Moskow menghadapi sanksi Barat atas perang tersebut.

    Meskipun Ukraina tidak menjual senjata apa pun, kehadirannya di pameran itu sangat penting, kata Ivan Sybyriakov, manajer senior Pusat Sistem Tak Berawak di SPETS Techno Export.

    “Sangat penting untuk menunjukkan bahwa Ukraina bukanlah korban perang,” katanya. “Ukraina adalah pembela Eropa.”

    Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha mengunjungi stan Ukraina pada Senin sore, bahkan saat Rusia mencoba menjual helikopter dan persenjataan lainnya di pameran tersebut.

    “Kapasitas kami sekarang bisa memproduksi 4 juta pesawat nirawak per tahun meskipun ada perang,” kata Sybiha kepada wartawan. 

    “Kami bisa menguji pesawat nirawak atau produk kami langsung di medan perang. Itulah sebabnya kualitasnya sangat tinggi. Jadi saya sangat bangga, sebagai menteri dari negara yang sedang berperang, bisa mengunjungi pameran ini.”

    Uang Rusia terus membanjiri pasar real estat Dubai yang sedang naik daun. Penerbangan harian antara Emirates dan Moskow menyediakan jalur penyelamat bagi mereka yang melarikan diri dari wajib militer dan kaum elit Rusia. Departemen Keuangan AS di bawah mantan Presiden Joe Biden juga menyatakan kekhawatiran tentang jumlah uang tunai Rusia yang mengalir ke negara Jazirah Arab tersebut.

    Kunjungan Zelenskyy dilakukan setelah Denis Manturov, wakil perdana menteri pertama Rusia, berkunjung pada hari Minggu sebelumnya bersama pemimpin UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presiden negara tersebut dan penguasa Abu Dhabi. Sebuah pernyataan dari WAM menggambarkan pembicaraan tersebut berfokus pada “pengembangan hubungan UEA-Rusia dan cara-cara untuk memajukan kepentingan bersama, yang menguntungkan kedua negara dan rakyatnya.”

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memimpin delegasi ke Arab Saudi minggu ini untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Rusia mengenai perang tersebut. Ia akan bertemu dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov, dan pejabat lainnya di Arab Saudi pada hari Selasa. Ukraina tidak akan hadir dalam pembicaraan tersebut.

    Jangkauan dan panggilan langsung Trump dengan Putin telah menjungkirbalikkan kebijakan AS selama bertahun-tahun di bawah Biden yang mengisolasi Moskow atas invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

    Sybiha menolak menjawab pertanyaan dari seorang wartawan tentang apa yang akan dia katakan kepada mitranya dari Amerika menjelang pertemuan tersebut.

    AS DAN RUSIA

    Diplomat tertinggi AS akan bertemu pejabat Rusia di Riyadh bersama penasihat keamanan nasional Presiden AS Donald Trump Mike Waltz dan utusan Gedung Putih untuk Timur Tengah Steve Witkoff, menurut laporan.

    Rubio dilaporkan melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov pada hari Sabtu. Belum diketahui siapa saja perwakilan Rusia yang akan hadir.

    Pembicaraan tersebut menandai salah satu diskusi tatap muka tingkat tinggi pertama antara pejabat Rusia dan Amerika dalam beberapa tahun.

    Hal ini terjadi menjelang pertemuan yang diantisipasi antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Presiden AS Donald Trump mengatakan Presiden Putin ingin “menghentikan pertempuran” di Ukraina, diberitakan LBC.

    Sementara itu, para pemimpin Eropa tidak diundang ke perundingan damai di Arab Saudi, utusan Trump untuk Ukraina mengonfirmasi pada hari Sabtu. Namun, mereka akan membahas langkah mereka selanjutnya pada pertemuan puncak Paris pada hari Senin yang diketuai oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Perdana Menteri Sir Keir Starmer dan Kanselir Jerman Olaf Scholz telah diundang ke pertemuan yang diatur tergesa-gesa untuk membahas langkah Ukraina selanjutnya saat Eropa berebut tempat di meja perundingan. 

    Sir Keir mengatakan dia akan menghadiri pertemuan darurat tersebut dengan “pesan yang sangat jelas untuk teman-teman Eropa kita”.

    Dalam tulisannya di The Telegraph , ia menekankan bahwa “peran apa pun dalam membantu menjamin keamanan Ukraina berarti membantu menjamin keamanan benua kita, dan keamanan negara ini.”

    Ia berkata: “Kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar serius tentang pertahanan kita sendiri dan menanggung beban kita sendiri. Kita sudah membicarakannya terlalu lama – dan Presiden Trump benar menuntut kita untuk melanjutkannya.

    “Sebagai negara Eropa, kita harus meningkatkan anggaran pertahanan dan mengambil peran yang lebih besar di NATO. Negara-negara NATO non-AS telah meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 20 persen tahun lalu, tetapi kita harus melangkah lebih jauh.”

    Perdana Menteri juga mengatakan dia siap untuk mengirim “siap dan bersedia” untuk dikerahkan tentara Inggris sebagai bagian dari jaminan keamanan yang ditawarkan dalam setiap kesepakatan damai.

    Mendukung rencana tersebut, Menteri Kesehatan Wes Streeting mengatakan kepada LBC bahwa memastikan perdamaian di Ukraina sangat penting bagi keamanan Inggris.

    Ia mengatakan kepada Nick Ferarri: “Saya sangat yakin, seperti halnya Perdana Menteri, bahwa Ukraina adalah garis depan, bukan hanya pertahanan, kebebasan, dan keamanan Ukraina, tetapi juga kebebasan dan keamanan Inggris dan seluruh benua.”

    Streeting menambahkan: “Yang ingin disampaikan Perdana Menteri adalah bahwa selain mengamankan berakhirnya perang, kita juga perlu mengamankan perdamaian.”

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Warga Ukraina Galau Ingin Perang Berakhir tapi Khawatir Merugi, Harap Harap Cemas – Halaman all

    Warga Ukraina Galau Ingin Perang Berakhir tapi Khawatir Merugi, Harap Harap Cemas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah hampir tiga tahun hidup di bawah ancaman serangan udara Rusia secara terus-menerus sementara pasukan mereka bertempur dalam kampanye melelahkan melawan invasi Rusia, banyak warga Ukraina yang mendambakan berakhirnya perang.

    Tetapi mereka sekarang khawatir perang dapat berakhir dengan kondisi yang tidak menguntungkan alias merugi.

    Para pejabat tinggi AS dan Rusia berencana bertemu pada hari Selasa (18/2/2025) di Arab Saudi untuk membahas diakhirinya perang tanpa partisipasi Kyiv.

    Hal ini membuat jengkel sebagian warga Ukraina yang khawatir mereka akan dikesampingkan, sperti diberitakan ABC News.

    “Kita sedang dihancurkan, Ukraina menderita, Ukraina sedang berperang. Dan presiden kita tidak ikut serta?” kata Lidiia Odyntsova, 71 tahun, dengan rasa tidak percaya terhadap perundingan yang akan datang.

    “Kita adalah korban. Kita harus menjadi yang pertama dalam perundingan ini.”

    Berdiri dengan air mata di matanya di samping tugu peringatan yang tertutup salju untuk mengenang tentara Ukraina yang gugur di pusat kota Kyiv.

    “Saya tidak akan memaafkan mereka! Saya tidak akan pernah memaafkan!”

    Meskipun Ukraina tidak akan ambil bagian dalam pembicaraan hari Selasa, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce mengatakan setiap perundingan perdamaian yang sebenarnya hanya akan terjadi dengan keterlibatan Ukraina.

    Meski demikian, banyak warga Ukraina yang mengamati serangkaian perkembangan dari Amerika Serikat dengan rasa khawatir. 

    Media sosial Ukraina dibanjiri dengan unggahan yang mencerminkan kegelisahan mendalam, dan banyak yang tetap terpaku pada ponsel mereka dengan cemas untuk mendapatkan informasi terkini.

    Presiden AS Donald Trump minggu lalu mengirimkan gelombang kejut ke kedua sisi Atlantik setelah ia setuju melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memulai negosiasi — yang secara tiba-tiba membatalkan upaya lama yang dipimpin AS untuk mengisolasi Moskow atas invasinya.

    Itu terjadi pada hari yang sama ketika Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan keanggotaan NATO untuk Ukraina tidak realistis dan menyarankan Kyiv harus meninggalkan harapan untuk memenangkan kembali semua wilayahnya dari Rusia, yang menandakan pandangan tentang penyelesaian potensial yang sangat dekat dengan Moskow .

    Ukraina, yang perlahan-lahan kehilangan tempat di bawah kekuatan militer Rusia yang lebih besar, sudah menghadapi posisi negosiasi yang sulit, dan komentar Hegseth meredam dua aspirasi utama Ukraina.

    Meskipun dukungan untuk mengakhiri pertempuran di antara penduduk negara yang lelah perang tersebar luas, masih ada kesepakatan luas bahwa hal itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan mereka yang tinggal di wilayah yang diduduki Rusia atau dengan risiko serangan Moskow di masa mendatang.

    Berbicara kepada program “Sunday Morning Futures” di Fox News Channel, Utusan Khusus AS Steve Witkoff tidak langsung menanggapi pertanyaan tentang apakah Ukraina harus menyerahkan “sebagian besar” wilayahnya. 

    “Itu rinciannya, dan saya tidak mengabaikan rinciannya, itu penting. Namun, saya pikir awalnya di sini adalah membangun kepercayaan,” katanya.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menolak perundingan yang akan datang, dengan mengatakan bahwa perundingan tersebut “tidak akan membuahkan hasil” karena tidak adanya pejabat Ukraina.

    Valerii Semenii, pria berusia 59 tahun yang bertempur bersama angkatan bersenjata Ukraina, mengatakan ia mengkhawatirkan hal terburuk.

    “Trump sedang bergerak menuju perang dunia, karena agresor tidak dapat ditenangkan,” kata Semenii.

    “Dia tidak tahu sejarah, karena mungkin hari ini Anda akan menenangkan (Putin), tetapi besok akan memicu perang dunia. Tidak ada lagi yang dapat saya katakan tentang negosiasi ini.”

    Sentimen tersebut mencerminkan ketakutan banyak orang di pemerintahan dan penduduk Ukraina bahwa mengakhiri pertempuran tanpa membangun infrastruktur keamanan yang berkelanjutan untuk mencegah agresi Rusia di masa mendatang akan memberi Moskow waktu untuk berkumpul kembali dan melancarkan serangan di masa mendatang, baik di Ukraina maupun kawasan yang lebih luas.

    “Kita harus memahami bahwa Rusia merupakan bahaya bukan hanya bagi Ukraina,” kata Oleksandr Shyrshyn, seorang komandan batalion yang bertempur di wilayah Rusia, Kursk, tempat pasukan Ukraina telah menduduki beberapa wilayah tetapi menderita kerugian besar. Negara-negara Eropa “harus ikut ambil bagian dalam negosiasi ini juga karena, seperti yang kita lihat, seluruh Eropa takut pada Rusia dan mereka tidak menginginkan skenario yang sama seperti yang kita alami.”

    Shyrshyn mengatakan bahwa ia yakin kedua tujuan utama Ukraina — pemulihan wilayah yang diduduki Rusia dan keanggotaan dalam aliansi militer NATO — akan dapat dicapai jika pemerintahan Trump “mendukung kami dengan seluruh kekuatan mereka.”

    “Jika AS tidak bersedia mendukung kami, kami akan mengalami lebih banyak kematian, lebih banyak kerugian,” katanya, “tetapi kami akan terus berjuang, karena ini menyangkut eksistensi kami.”

    Bantah Tudingan Eropa

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, pada hari Minggu (16/2/2025) menegaskan bahwa Uni Eropa akan ikut serta menjadi bagian dari setiap “perundingan nyata” untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

    Pernyataan ini, dikemukakan Rubio guna menjawab sejumlah tudingan yang keluar setelah munculnya kabar AS bakal menggelar pertemuan minggu ini dengan Rusia.

    Rubio membantah tudingan yang menyebut, Uni Eropa tak akan dilibatkan dalam negosiasi damai di Ukraina setelah Rusia dan Amerika Serikat menggelar pertemuan di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang.

    Dikutip dari wawancaranya dengan CBS, Rubio mengatakan, proses perundingan belum dimulai secara serius kala kedua negara bertemu di Saudi pekan ini.

    Diplomat Amerika tersebut, mengaku Uni Eropa baru dilibatkan jika pembicaraan terkait negosiasi damai berkembang.

    Rubio memastikan, Ukraina dan negara-negara Eropa lainnya akan dilibatkan dalam setiap perundingan yang bermakna.

    “Pada akhirnya, kita harus menunggu hingga mencapai titik di mana pertemuan ini (dengan Rusia) menghasilkan sebuah perundingan nyata, dan kita belum sampai di sana” ungkap Rubio dalam acara “Meet the Press” di CBS.

    “Akan tetapi, jika kesepakatan itu terjadi, Ukraina harus dilibatkan karena mereka negara yang diserang, dan Eropa harus dilibatkan karena mereka juga memberlakukan sanksi terhadap Putin dan Rusia,” lanjut Rubio.

    “Tapi terus terang, Kita belum sampai di tahapan sana,” pungkas mantan senator Florida tersebut.

    Sebelumnya pada hari Minggu, Reuters melaporkan bahwa pejabat AS telah memberikan kuesioner kepada pejabat Eropa, antara lain menanyakan berapa banyak pasukan yang dapat mereka sumbangkan untuk menegakkan kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia.

    “Presiden Trump berbicara dengan Vladimir Putin minggu lalu, dan dalam percakapan itu, Vladimir Putin menyatakan minatnya pada perdamaian, dan presiden menyampaikan keinginannya untuk melihat konflik ini berakhir dengan cara yang tahan lama serta melindungi kedaulatan Ukraina,” kata Rubio.

    “Sekarang, jelas itu harus diikuti dengan tindakan, jadi beberapa minggu dan hari ke depan akan menentukan apakah ini serius atau tidak. Pada akhirnya, satu panggilan telepon belum bisa menciptakan perdamaian.” sambung Rubio

    Rubio mengatkan, pertemuan di Arab Saudi bukanlah hal yang mendadakan karena dirinya sebelumnya sudah dijadwalkan untuk melakukan kunjungan resmi jauh hari sebelum dialog dengan Rusia diumumkan.

    Ia juga mengaku bahwa komposisi delegasi Rusia yang akan ditemuinya masih belum final.

    Ketika ditanya apakah ia telah membahas pencabutan sanksi terhadap Rusia selama panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Sabtu (15/2/2025), Rubio menolak memberikan konfirmasi.

    Rubio hanya mengatakan, mereka tidak membahas detail pembicaraan apa pun untuk saat ini.

    Di lain pihak, Moskow menyatakan, kedua belah pihak telah membahas penghapusan “hambatan sepihak” yang diberlakukan oleh pemerintahan AS sebelumnya dalam hubungan dengan Rusia.

    Rubio mengatakan, ia memang membahas kondisi operasional “yang sulit” dari kedutaan AS di Moskow dengan Lavrov.

    Jika ada kemajuan dalam upaya perdamaian di Ukraina, baik Rusia maupun AS membutuhkan kedutaan yang berfungsi dengan baik di negara masing-masing, tambahnya.

    Kekhawatiran Uni Eropa

    EMMANUEL MACRON – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English pada Jumat (14/2/2025) yang menampilkan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Emmanuel Macron menghelat KTT darurat Uni Eropa pada hari Senin (17/2/2025) terkait perang di Ukraina. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

    Prasangka buruk terhadap pertemuan antara AS dan Rusia ini secara terang-terangan disampaikan oleh sejumlah pemimpin di negara-negara Uni Eropa.

    Hal ini terlihat dari upaya Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang menghelat KTT darurat Uni Eropa pada hari Senin (17/2/2025) terkait perang di Ukraina.

    KTT darurat tersebut, digelar karena banyak pejabat di Uni Eropa yang mengaku terkejut dan “terguncang” oleh langkah-langkah administrasi Trump terkait Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir.

    Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa mereka tidak lagi dapat mengandalkan perlindungan militer AS.

    Selain itu, sejumlah petinggi Uni Eropa menilai Trump akan berusaha menandatangani kesepakatan damai dengan Putin secara sepihak tanpa mengikutsertakan masukan dari Uni Eropa di dalamnya.

    Upaya tersebut, diyakini Uni Eropa dilakukan Trump dan Putin untuk melemahkan Kyiv dan keamanan kontinental Eropa secara keseluruhan.

    Adapun pembicaraan yang direncanakan di Arab Saudi pada minggu ini, juga bertepatan dengan upaya AS untuk mencapai kesepakatan dengan Kyiv guna menguasai kekayaan sumber daya alam Ukraina.

    Dalam wawancara dengan NBC yang disiarkan pada hari Minggu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mempertanyakan apakah mineral di wilayah yang dikuasai Rusia akan diberikan kepada Putin.

    Trump, yang melakukan panggilan dengan Putin pada hari Rabu (12/2/2025) menyatakan bahwa pemimpin Rusia itu menginginkan perdamaian.

    Ia juga mengatakan pada hari Minggu bahwa Putin tidak akan berusaha menguasai seluruh wilayah Ukraina.

    “Itu akan menjadi masalah besar bagi saya, karena Anda tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Saya pikir dia ingin mengakhirinya,” kata Trump kepada wartawan di West Palm Beach, Florida.

    Trump menambahkan bahwa Zelenskyy akan dilibatkan dalam pembicaraan untuk mengakhiri konflik tersebut.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Bobby)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • Bertemu di Arab Saudi Hari Ini, Pejabat Senior AS dan Rusia Akan Bahas Akhir Perang Ukraina – Halaman all

    Bertemu di Arab Saudi Hari Ini, Pejabat Senior AS dan Rusia Akan Bahas Akhir Perang Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pejabat senior Amerika Serikat (AS) dan Rusia, termasuk diplomat tinggi kedua negara, akan mengadakan pembicaraan di Arab Saudi pada Selasa (18/2/2025).

    Pembicaraan digelar untuk meningkatkan hubungan mereka dan merundingkan diakhirinya perang di Ukraina, kata Kremlin pada Senin (17/2/2025).

    Ini akan menjadi pertemuan paling penting antara kedua belah pihak sejak invasi besar-besaran Moskow ke negara tetangganya, Ukraina, hampir tiga tahun lalu.

    Pembicaraan yang dijadwalkan digelar di Arab Saudi itu, menandai langkah penting lainnya oleh pemerintahan Donald Trump untuk membalikkan kebijakan AS dalam mengisolasi Rusia, dan dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dilansir AP News, langkah-langkah tersebut telah membuat Kyiv dan sekutu-sekutu utamanya berebut untuk memastikan tempat di meja perundingan di tengah kekhawatiran bahwa Washington dan Moskow dapat terus maju dengan kesepakatan yang tidak akan menguntungkan mereka.

    Sementara, Prancis menyerukan pertemuan darurat negara-negara Uni Eropa dan Inggris pada hari Senin untuk memutuskan cara menangani serangan diplomatik AS terhadap perang tersebut.

    Zelensky Akan Kunjungi Arab Saudi

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan mengunjungi Arab Saudi pada Rabu (19/2/2025), satu hari setelah pertemuan di sana antara pejabat tinggi Rusia dan AS.

    Hal ini sebagaimana disampaikan juru bicara pemimpin Ukraina itu, Sergiy Nykyforov, kepada AFP.

    Zelensky telah mengumumkan perjalanan itu bersama dengan persinggahan di Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki minggu lalu tanpa memberikan tanggal, menambahkan bahwa ia tidak punya rencana untuk bertemu dengan pejabat Rusia atau AS.

    Sergiy Nykyforov mengatakan, Zelensky akan mengunjungi Arab Saudi bersama istrinya sebagai bagian dari kunjungan resmi yang “telah direncanakan sejak lama”.

    Perjalanannya akan dilakukan satu hari setelah Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov bertemu dengan pejabat AS sebagai bagian dari apa yang dikatakan Kremlin sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan Moskow dengan Washington.

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mendarat pada hari Senin di Arab Saudi di mana ia akan berbicara dengan para pejabat di Gaza.

    Zelensky mengatakan pada hari Senin bahwa Kyiv tidak tahu apa-apa tentang pembicaraan minggu ini.

    Ia menambahkan dalam komentar yang dimuat oleh kantor berita Interfax-Ukraina bahwa negara itu “tidak dapat mengakui hal-hal atau perjanjian apa pun tentang kami tanpa kami. Dan kami tidak akan mengakui perjanjian tersebut.”

    Sebagai informasi, Riyadh, yang juga terlibat dalam pembicaraan dengan Washington mengenai masa depan Jalur Gaza, telah memainkan peran dalam kontak awal antara pemerintahan Trump, yang mulai menjabat pada 20 Januari 2025, dan Moskow, membantu mengamankan pertukaran tahanan minggu lalu.

    Diplomat tinggi AS Rubio, yang berbicara melalui telepon dengan mitranya dari Rusia Lavrov pada hari Sabtu, mengatakan pada hari Minggu bahwa minggu-minggu dan hari-hari mendatang akan menentukan apakah Putin serius untuk berdamai.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga berada di wilayah tersebut.

    Zelensky, yang tiba di Uni Emirat Arab pada hari Minggu, mengatakan bahwa ia juga bermaksud mengunjungi Arab Saudi dan Turki.

    Ia diperkirakan akan tiba di Arab Saudi pada hari Rabu.

    Reuters melaporkan pada November 2024 bahwa Putin siap untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Trump, tetapi akan menolak untuk membuat konsesi teritorial yang besar dan akan mendesak Kyiv untuk meninggalkan ambisinya untuk bergabung dengan NATO.

    ZELENSKY DAN PUTIN – Foto ini diambil pada Sabtu (15/2/2025) dari publikasi Kantor Presiden Rusia, memperlihatkan (kiri-kanan) Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan pada 9 Desember 2019 di Paris untuk mengakhiri perang antara separatis pro-Rusia dan pasukan Ukraina di Donetsk dan Luhansk yang berlangsung sejak tahun 2014. (Kremlin.ru)

    Seorang sumber yang mengetahui pemikiran Kremlin mengatakan pada hari Senin bahwa Putin serius untuk melakukan kesepakatan, tetapi tidak dengan
    harga berapa pun.

    Kremlin mengatakan pembicaraan akan difokuskan pada pemulihan hubungan Rusia-AS dan persiapan untuk kemungkinan pembicaraan untuk mengakhiri perang.

    Sebelumnya, pemerintahan Joe Biden, sebagian besar pemimpin Uni Eropa dan Ukraina menganggap perang Rusia sebagai perampasan tanah yang bertujuan untuk
    memulihkan kekuatan Rusia.

    Kyiv dan beberapa pemimpin Uni Eropa mengatakan bahwa jika Putin menang, ia dapat mencoba menyerang NATO.

    Rusia menolak interpretasi itu dan menyangkal rencana semacam itu.

    Putin mengatakan “operasi militer khusus”-nya diperlukan untuk melindungi penutur bahasa Rusia di Ukraina dan melawan apa yang ia katakan sebagai ancaman dari potensi keanggotaan Ukraina di NATO.

    Amerika Serikat mengejutkan para pemimpin Eropa minggu lalu dengan mengatakan bahwa tempat Ukraina bukanlah di NATO, bahwa kembali ke perbatasan sebelum 2014 tidak realistis dan bahwa Eropa tidak akan menjadi bagian dari negosiasi dengan Rusia dan Ukraina.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

  • Gubernur Yoshimura akan Sediakan Tempat Salat untuk Pengunjung Beragama Islam Selama Expo Osaka 2025 – Halaman all

    Gubernur Yoshimura akan Sediakan Tempat Salat untuk Pengunjung Beragama Islam Selama Expo Osaka 2025 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Gubernur Osaka, Jepang, Hirofumi Yoshimura, menganggap penting keberadaan tempat salat bagi kaum Muslim yang berkunjung ke Expo Osaka 2025.

    “Penting adanya tempat salat, selain makanan halal,” ujar Gubernur Yoshimura secara khusus kepada Tribunnews.com sore ini (17/2/2025).

    Oleh karena itu, Gubernur Yoshimura akan membahas hal ini secara serius dengan Panitia Osaka Expo 2025, yang akan dibuka 55 hari lagi, tepatnya pada 13 April 2025.

    Gubernur Yoshimura mengaku pernah mengunjungi Arab Saudi dan menyadari bahwa Expo berikutnya akan diselenggarakan pada 2030 di Riyadh.

    Karena itu, dengan adanya tempat salat, seperti penyediaan masjid keliling (mobile mosque) di Expo Osaka 2025, Gubernur Yoshimura merasa Jepang dapat menunjukkan niat baiknya dan menjadi jembatan menuju Expo berikutnya di negara Muslim, Arab Saudi.

    “Saya memang belum secara resmi menyerahkan tongkat estafet Expo ke Riyadh, tetapi ide ini sangat baik untuk semakin mempererat hubungan Jepang dengan negara-negara Muslim di dunia,” ujarnya.

    Gubernur Yoshimura menegaskan bahwa ia akan mempertimbangkan secara serius penyediaan tempat salat bagi pengunjung Muslim selama Expo Osaka 2025 berlangsung, yakni selama enam bulan hingga 13 Oktober 2025.

    Dengan adanya tempat salat, diharapkan para pengunjung Muslim dapat merasa lebih nyaman menikmati Expo Osaka 2025, yang bertujuan menjadi contoh baik bagi perdamaian dan masa depan dunia.

    Komunitas pencinta Jepang juga turut mendiskusikan Expo Osaka 2025 dan sangat berharap adanya tempat salat di acara tersebut. Bagi yang ingin bergabung dalam diskusi, silakan mengirim email ke tkyjepang@gmail.com.

     

  • RUU Haji dan Umrah: Asosiasi Travel Minta Umrah Mandiri Tak Dilegalkan

    RUU Haji dan Umrah: Asosiasi Travel Minta Umrah Mandiri Tak Dilegalkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyelenggara ibadah haji meminta Komisi VIII DPR RI untuk tidak mengakomodir umrah mandiri dalam draft revisi Undang-undang Haji dan Umrah. Sebab, ada sejumlah risiko yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dan DPR.

    Sekretaris Jenderal Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Ihsan Fauzi Rahman menyampaikan, pengelolaan atau pelaksanaan umrah tidak semudah yang dibayangkan. 

    “Kalau sekiranya konsep umrah mandiri ini diamini dan diakomodir dalam UU, maka perlu diperhitungkan risikonya,” ungkap Ihsan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2025). 

    Ihsan menyebut, travel haji dan umrah yang telah melaksanakan usaha puluhan tahun saja tidak luput dari masalah, apalagi calon jemaah yang melaksanakan umrah mandiri.

    Salah satunya, kata dia, masalah penginapan di Madinah yang sempat viral lantaran dibatalkan secara sepihak. Akibatnya, sejumlah travel ‘nombok’ demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jemaah.

    “Nggak kebayang kalau misalkan umrah mandiri di fasilitasi atau diakomodir sehingga akan terjadi banyak hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

    Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji (Amphuri) Zaki Zakaria menambahkan risiko lain jika umrah mandiri diakomodir dalam draft tersebut. 

    Adapun, pemerintah Arab Saudi telah meluncurkan aplikasi Nusuk yang memungkinkan calon jemaah terhubung langsung ke syarikah atau travel global.

    Zaki menuturkan, dengan pengawasan dan pembinaan yang ketat, masih ada sejumlah travel yang ‘kecolongan’ melakukan penipuan, sehingga mengakibatkan ribuan calon jemaah batal melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. 

    Dia mencontohkan kasus tiga travel besar yang sempat terjadi di Indonesia. Misalnya, kata dia, travel inisial F dari Jakarta yang gagal memberangkatkan 55.000 calon jemaah dengan nilai mencapai Rp1, triliun.

    Kemudian, travel A dari Makassar yang gagal memberangkatkan 60.000 calon jemaah dengan total mencapai Rp1,2 trilun, serta travel S dari Bandung yang batal memberangkatkan 18.000 calon jemaah dengan nilai Rp200 miliar.

    “Ini dengan pengawasan, pembinaan, yang begitu ketat. Bagaimana kalau nanti masuk dibebaskan tanpa ada regulasi, tanpa ada pengawasan, tanpa ada pembinaan?” tanya Zaki. 

    Dampak lainnya, yakni pemerintah Indonesia tidak akan menerima pajak dari travel luar negeri, jika umrah mandiri dilegalkan. Mengingat, pemerintah belum memiliki aturan mengenai hal tersebut.

    Belum lagi, ancaman gulung tikar di kalangan travel umrah dan haji imbas masuknya travel asing melalui aplikasi Nusuk. Untuk itu, pihaknya mengharapkan pemerintah dan DPR RI mempertimbangkan adanya umrah mandiri dalam draft UU Haji dan Umrah.

    Sebagai informasi, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yakni biro travel yang terdaftar dan berizin di Kementerian Agama (Kemenag).

    Hal tersebut diatur dalam Undang Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, tepatnya pasal 86 ayat (1) dan (2).

    Dalam perjalanan, sejumlah pihak mengharapkan agar regulasi mengenai umrah mandiri direvisi, seiring terbitnya kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang mengizinkan pelaksanaan umrah menggunakan visa turis sehingga masyarakat dapat melaksanakan umrah mandiri.