Xcloud.id

Negara: Arab Saudi

  • Prabowo Telepon Putra Mahkota MBS, Bahas Apa?

    Prabowo Telepon Putra Mahkota MBS, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) pada Rabu (10/12/2025) malam.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut bahwa komunikasi tingkat tinggi tersebut berlangsung hangat dan konstruktif, membahas sejumlah agenda penting yang mencerminkan eratnya hubungan kedua negara.

    Menurutnya, Putra Mahkota MBS membuka percakapan dengan menyampaikan dukungan penuh serta belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas bencana yang terjadi di sejumlah wilayah. 

    Dia menegaskan bahwa solidaritas Arab Saudi akan selalu menyertai Indonesia sebagai negara sahabat.

    “Indonesia adalah negara besar serta pemimpinnya adalah Presiden yang kuat dalam menghadap kondisi apa pun,” ujar Putra Mahkota MBS sebagaimana disampaikan dalam keterangan tersebut.

    Selain menyampaikan dukungan, Teddy menjelaskan bahwa percakapan telepon tersebut juga membahas kelanjutan rencana pembangunan perkampungan Haji yang dirancang untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah asal Indonesia.

    Kedua pemimpin mendiskusikan sejumlah aspek krusial, mulai dari penentuan lokasi, desain dan proses pembangunan, hingga fasilitas yang akan disiapkan demi memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi jamaah.

    “Presiden Prabowo dan Putra Mahkota MBS membahas kelanjutan mengenai rencana pembangunan perkampungan Haji yang meliputi penentuan lokasi, proses pembangunan, serta fasilitas yang akan disiapkan, yang nantinya diperuntukkan bagi jamaah haji asal Indonesia,” tulis Teddy.

    Pembicaraan ini semakin menegaskan hubungan bilateral Indonesia–Arab Saudi yang terus berkembang, baik dalam konteks kemanusiaan, pembangunan, maupun layanan keagamaan.

    Pemerintah Indonesia berharap kerja sama tersebut membawa manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya jutaan jamaah haji Indonesia yang setiap tahun menjadi tamu Allah di Tanah Suci.

  • Timur Tengah Menjelma Jadi Silicon Valley Kapitalis, Siap Jadi Pusat AI Global

    Timur Tengah Menjelma Jadi Silicon Valley Kapitalis, Siap Jadi Pusat AI Global

    Liputan6.com, Jakarta – Legenda investasi pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, melihat bahwa Timur Tengah telah mencuri perhatian dunia. Bukan lagi sebagai pemain utama energi dunia tetapi kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan kecerdasan buatan (AI) paling agresif di Bumi.

    Ia melihat bahwa transformasi pesat sedang berlangsung di Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, dan Qatar.

    Dikutip dari CNBC, Selasa (9/12/2025), Ray Dalio menggambarkan kawasan Timur Tengah sedang berubah menjadi “Silicon Valley bagi kaum kapitalis,” sebuah tempat di mana modal besar, talenta global, ambisi teknologi, dan kebijakan yang visioner bersatu dalam satu ekosistem yang nyaris tak tertandingi.

    Pada saat banyak negara masih berdebat tentang strategi digital, Timur Tengah justru bergerak dalam kecepatan penuh dengan inisiatif bernilai miliaran dolar untuk membangun pusat data, kampus AI, hingga kemitraan strategis dengan raksasa teknologi dunia.

    Dalio menilai bahwa momentum ini menjadikan kawasan tersebut magnet bagi manajer investasi hingga inovator teknologi, sekaligus menciptakan klaster AI yang dapat menyaingi pusat inovasi global seperti San Francisco.

    Mengunjungi Abu Dhabi selama lebih dari tiga dekade, Dalio menyebut UEA sebagai “surga di dunia yang sedang bermasalah,” merujuk pada stabilitas politik, kualitas hidup, dan kecepatan pengambilan kebijakan.

    Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi di Teluk bukan kebetulan, melainkan hasil perencanaan jangka panjang yang matang dan konsisten.

  • Kuwait Cabut Kewarganegaraan Ulama Terkemuka Tariq al-Suwaidan, Ada Apa?

    Kuwait Cabut Kewarganegaraan Ulama Terkemuka Tariq al-Suwaidan, Ada Apa?

    Kuwait City –

    Pemerintah Kuwait mencabut status kewarganegaraan 24 orang di negara tersebut, termasuk seorang ulama terkemuka Tariq al-Suwaidan. Alasan pencabutan kewarganegaraan itu tidak diketahui secara jelas.

    Keputusan mencabut kewarganegaraan itu, seperti dilansir Middle East Monitor dan The New Arab, Selasa (9/12/2025), tertuang dalam dekrit yang dipublikasikan dalam buletin resmi Kuwait Today.

    Dekrit itu ditandatangani oleh Emir Kuwait Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan mendapat persetujuan Dewan Menteri Kuwait.

    Dekrit nomor 227 tahun 2025, menyatakan bahwa kewarganegaraan telah dicabut dari Tariq Mohammed al-Saleh al-Suwaidan dan orang-orang yang memperolehnya melalui dia.

    “Berdasarkan rekomendasi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, dan dengan persetujuan kabinet, dengan ini kami menetapkan hal berikut — kewarganegaraan Kuwait dicabut dari Tariq Mohammed al-Saleh al-Suwaidan dan dari siapa pun yang memperoleh kewarganegaraan melalui ketergantungan,” demikian bunyi dekrit tersebut.

    Sosok Al-Suwaidan dikenal sebagai salah satu pendakwah Islam paling berpengaruh di kawasan tersebut.

    Dekrit tersebut tidak merinci dasar hukum atau alasan untuk pencabutan kewarganegaraan Al-Suwaidan.

    Namun di masa lalu, otoritas Kuwait telah mencabut kewarganegaraan dalam kasus kewarganegaraan ganda dan dari orang-orang yang mendapatkannya melalui penipuan, pemalsuan, kejahatan tertentu, “jasa istimewa”, atau hal-hal yang berkaitan dengan keamanan nasional atau “kepentingan tertinggi negara”.

    Status kewarganegaraan juga bisa dicabut otoritas Kuwait, jika negara memiliki bukti bahwa individu itu berupaya melemahkan rezim pemerintah.

    Sejak pembentukan Komite Tinggi untuk Investigasi Kewarganegaraan Kuwait, lebih dari 60.000 orang telah dicabut kewarganegaraannya karena berbagai alasan.

    Pencabutan kewarganegaraan Al-Suwaidan menimbulkan kekhawatiran atas kebebasan berekspresi di negara tersebut. Pada tahun 2013, dia dipecat dari Al-Resalah TV setelah secara terbuka menyatakan dirinya berafiliasi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin.

    Al-Suwaidan yang juga seorang penulis dan pengusaha, merupakan salah satu penceramah Islam paling terkemuka di kawasan. Dia memiliki pengaruh yang signifikan di bidang media dan pendidikan agama. Dia telah menulis puluhan buku, banyak di antaranya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Prancis.

    Dia masuk dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun 2022, 2023, dan 2024.

    Di sisi lain, Al-Suwaidan berulang kali menghadapi tuduhan karena mengkritik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Tahun lalu, jaksa penuntut Kuwait mendakwanya atas tuduhan menghina sebuah negara Teluk dan sebuah negara Arab lainnya di media sosial. Dia bebas dengan jaminan, sebelum dibebaskan oleh pengadilan pada Juli 2024.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Prabowo Subianto Malu Punya Kader Seperti Bupati Aceh Selatan Mirwan MS

    Prabowo Subianto Malu Punya Kader Seperti Bupati Aceh Selatan Mirwan MS

    GELORA.CO  – Presiden RI Prabowo Subianto merasa malu punya kader seperti Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh di tengah bencana banjir. 

    Rasa malu itu disampaikan Prabowo Subianto secara tersirat saat memimpin rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).

    Awalnya Ketua Umum Partai Gerindra itu menyindir Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang ketahuan pergi umroh pada 2 Desember 2025. 

    Mirwan MS kedapatan pergi umroh saat wilayahnya tengah diterpa bencana banjir. 

    Parahnya lagi, sebelumnya Mirwan MS mengeluarkan surat ketidaksanggupan menangani bencana yang ditembuskan kepada Gubernur Aceh. 

    Hal itu bagi Prabowo merupakan bentuk lari dari tanggung jawab seorang pemimpin. 

    Kata Prabowo, dalam militer sikap bupati yang keluar negeri di tengah bencana sama saja dengan desersi militer. 

    Di mana seorang prajurit menolak tugas dari atasannya. 

    Prabowo lantas menyinggung asal muasal partai Mirwan MS. 

    Padahal, Mirwan MS sebenarnya merupakan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Belakangan, Sekjen Gerindra Sugiono sudah mencopot Mirwan dari jabatannya.

    Prabowo mengaku tidak mau bertanya dari mana asal partai Mirwan MS.

    “Saya enggak mau tanya partai mana itu,” ucap Prabowo.

    Kemudian Sugiono dengan cepat menimpali bahwa Mirwan MS sudah dipecat dari Gerindra.

    “Sudah saya pecat,” timpal Sugiono.

    Sebelumnya Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS diduga nekat pergi umrah di tengah banjir Sumatra yang terjadi akhir tahun 2025. 

    Foto-foto keberadaan Mirwan MS di tanah suci Mekkah, Arab Saudi pun sempat dibagikan akun Instagram sebuah travel umrah. 

    Terlihat Politisi Partai Gerindra itu pergi umrah bersama istri Devina Fisah pada Selasa (2/12/2025) di saat wilayahnya terkena bencana. 

    Lebih miris lagi, sebelum berangkat umrah, Mirwan MS mengeluarkan surat resmi yang menyatakan ketidaksanggupan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan dalam menangani tanggap darurat banjir dan longsor yang melanda 11 kecamatan.

    Mirwan MS belum konfirmasi isu tersebut. Di instagramnya dia hanya mengunggah video empat hari lalu saat mengunjungi salah satu titik banjir di Aceh Selatan. 

    Kolom komentar Mirwan pun dipenuhi hujatan masyarakat yang kecewa dengan pilihannya meninggalkan wilayah di tengah bencana

  • 8 Kala Prabowo Enggan Tanya Bupati Aceh Selatan dari Partai Mana, Dijawab "Sudah Dipecat" Nasional

    8 Kala Prabowo Enggan Tanya Bupati Aceh Selatan dari Partai Mana, Dijawab "Sudah Dipecat" Nasional

    Kala Prabowo Enggan Tanya Bupati Aceh Selatan dari Partai Mana, Dijawab “Sudah Dipecat”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, dirinya enggan bertanya asal partai Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang berangkat umrah ke Arab Saudi di saat wilayahnya dilanda banjir dan longsor.
    Namun, Menlu Sugiono, yang merupakan Sekjen Gerindra, tiba-tiba menekankan bahwa Mirwan sudah dipecat.
    Momen itu terjadi saat Prabowo menggelar rapat terbatas dengan para menteri dan kepala daerah di Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
    Mulanya, Prabowo berterima kasih kepada para bupati yang daerahnya dilanda bencana di Sumatera.
    Prabowo lantas menyindir Mirwan yang meninggalkan wilayahnya.
    Dia pun memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk mencopot Mirwan.
    “Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau mau lari, lari saja, enggak apa-apa. Copot ntar tuh. Mendagri bisa ya diproses?” ujar Prabowo.
    “Bisa, Pak,” jawab Tito.
    “Bisa ya,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, dalam istilah tentara, apa yang
    Mirwan MS
    lakukan adalah desersi.
    Dia menekankan, Mirwan sama saja seperti meninggalkan anak buah dalam kondisi bahaya.
    “Itu kalau tentara desersi itu. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, waduh itu enggak bisa tuh. Tidak ada izin,” ujar Prabowo.
    Setelahnya, Prabowo tiba-tiba menyampaikan enggan bertanya Mirwan dari partai mana.
    Padahal, Mirwan MS sebenarnya merupakan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
    Belakangan, Sekjen Gerindra Sugiono sudah mencopot Mirwan dari jabatannya.
    “Saya enggak mau tanya partai mana itu,” ucap Prabowo.
    “Sudah saya pecat,” timpal Sugiono.
    “Heh? Sudah kau pecat,” imbuh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • FIFAe World Cup 2025 Siap Panaskan Riyadh 10 Desember, eFootball Dapat Update Baru dan Hadiah Gratis

    FIFAe World Cup 2025 Siap Panaskan Riyadh 10 Desember, eFootball Dapat Update Baru dan Hadiah Gratis

    Liputan6.com, Jakarta – Turnamen FIFAe World Cup 2025 siap digelar di Riyadh, Arab Saudi, pada 10 Desember, dengan tetap menggunakan game eFootball sebagai kategori yang akan dipertandingkan.

    Konami, selaku pengembang dan penerbit game eFootball menyebut, tahun ini jadi salah satu turnamen terbesar yang pernah digelar dengan jumlah peserta tembus 16,5 juta pemain dari 90 negara.

    “Rekor jumlah pemain dari 90 negara dan wilayah yang berparitisipasi sungguh luar biasa, mencapai angka 16,5 juta pemain,” kata Konami dalam keterangannya, Senin (8/12/2025).

    Dijelaskan, ada sebanyak 12 negara telah melaju ke putaran final untuk dua divisi, yakni konsol dan mobile. Untuk kategori konsol, pertandingan memakai format 2v2. Sedangkan untuk mobile menggunakan format 1v1. 

    “Semua peserta akan menjalani fase grup yang nantinya lanjut ke babak eliminasi dan final,” jelas Konami. 

    Bersamaan dengan digelarnya turnamen FIFAe World Cup 2025, perusahaan berbasis di Jepang ini juga akan menggulirkan update besar-besaran ke eFootball.

    Rencananya, Konami akan menambahkan fitur analisis gaya bermain, penyesuaian gameplay, hingga fitur “Advice” untuk membantu player menata taktik secara real time di dalam game.

    Fitur “Analysis” sendiri memberi data dari 10 pertandingan terakhir, dan divisualkan dalam graf sehingga semakin mudah untuk membaca kecenderungan permainan.

    Update lain adalah menyesuaikan kecepatan pemain belakang, stamina, serta kemampuan bertahan “Defensive Awareness” agar lebih efektif menahan lawan dengan akselerasi lebih cepat.

    Konami juga membawa kemampuan baru untuk Ronald Koeman melalui fitur “Link-up Play”, di mana dia akan mendapatkan Link-Up “Aggressive Cross”.

  • KPK Bakal Panggil Lagi Yaqut Cholil dan Pemilik Maktour Travel

    KPK Bakal Panggil Lagi Yaqut Cholil dan Pemilik Maktour Travel

    GELORA.CO -Mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas dan pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur bakal kembali dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya sangat membutuhkan keterangan dari tiga orang yang dicegah agar tidak bepergian ke luar negeri, yakni Yaqut, Fuad Hasan, dan Ishfah Abidal Aziz (IAA) selaku staf khusus (stafsus) Menag Yaqut yang kini menjabat Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    “Sejauh ini yang kami lakukan cekalnya kepada yang bersangkutan tiga orang itu ya di perkara haji ini karena kami melihat bahwa yang bersangkutan adalah memiliki keterangan yang sangat kami perlukan, dan keterangan sangat banyak dan sangat kami perlukan dalam pengungkapan perkara ini,” kata Asep seperti dikutip RMOL, Minggu, 7 Desember 2025.

    Sehingga kata Asep, untuk memudahkan proses penyidikan, tim penyidik melakukan pencegahan terhadap ketiga orang tersebut sejak Agustus 2025 hingga Februari 2026. Para pihak tersebut akan kembali dipanggil setelah tim penyidik pulang dari Arab Saudi serta mendapatkan data-data terkait haji dari Arab Saudi.

    “Tentu, sejauh kami mendapatkan informasi ya dari, tim kan sedang di Arab Saudi, pulang kemudian ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kembali kepada ketua asosiasi dan kepada yang lainnya tentu kami akan lakukan pemanggilannya,” pungkas Asep.

    Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan Sprindik Umum dengan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

    Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.

    Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

    Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.

  • Pimpinan MPR dukung pernyataan bersama tolak pengusiran warga Gaza

    Pimpinan MPR dukung pernyataan bersama tolak pengusiran warga Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mendukung pernyataan bersama yang secara tegas menolak adanya penggusuran atau pengusiran rakyat Jalur Gaza, Palestina ke luar negeri dengan cara apapun serta dalam bentuk apapun oleh Israel.

    Pernyataan bersama tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bersama tujuh menteri luar negeri negara Arab-Islam yang terdiri dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Pakistan.

    “Delapan Negara ini melalui menteri luar negerinya, termasuk Indonesia, melakukan langkah yang baik, menolak pengusiran warga Gaza/Palestina dengan cara apapun, tapi agar efektif, negara2 tersebut perlu secara serius mengawal agar benar-benar tidak terjadi pengusiran Rakyat Palestina, termasuk dari Jalur Gaza dengan cara apa pun, seperti yang sudah dilakukan Israel dengan membuka pintu Rafah maupun menerbangkan warga keluar dari Gaza/Palestina ke Afrika Selatan tanpa dokumen apa pun,” kata HWN dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal tersebut disampaikan setelah Israel memutuskan pembukaan perbatasan Rafah untuk warga Gaza, tapi hanya dibuka untuk keluar dari Gaza dan tidak untuk masuk kembalinya warga Gaza. Itu sama saja pengusiran terselubung. Apalagi dengan terbongkarnya manuver pihak Israel yang terbangkan ratusan warga Gaza/Palestina secara ilegal ke Afrika Selatan.

    Langkah tersebut dicurigai sebagai cara licik dari Israel untuk mengusir warga Palestina dan mengosongkan Jalur Gaza dari penduduk aslinya, yakni bangsa Palestina, agar sepenuhnya mudah dikuasai untuk kepentingan pembentukan negara Israel Raya.

    HNW, sapaan akrabnya, mengatakan perlunya delapan negara tersebut bisa bahu membahu untuk memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian perdamaian di Palestina tidak malah merugikan nasib dan perjuangan bangsa dan rakyat Palestina, dan makin menjauhkan mereka dari cita-cita/perjuangan berdirinya negara Palestina merdeka yang sekarang ini sudah diakui oleh lebih dari 156 negara Anggota PBB.

    Apalagi, Israel terus saja melanggar kesepakatan damai termasuk melakukan penyerangan militer dan pengusiran terhadap rakyat Gaza/Palestina dari tanah airnya.

    “Pengusiran rakyat Gaza/Palestina dengan alasan apa pun, sehingga kemudian mereka tidak bisa kembali ke negaranya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat karena itu juga bentuk lain dari praktik genosida yang sangat jahat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, HNW mengingatkan perlunya lobi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu negara yang mengajukan proposal perdamaian, bahwa dibukanya perbatasan Rafah ke Mesir memang merupakan suatu langkah yang sangat perlu dilakukan tapi agar bantuan kemanusiaan dan proses rekonstruksi Jalur Gaza bisa segera dilakukan.

    “Itu yang menjadi tujuan utama dibukanya perbatasan Rafah. Bukan justru untuk mengusir warga Gaza keluar dari wilayahnya agar kemudian wilayah tersebut dikuasai oleh Israel,” tuturnya.

    HNW menegaskan bahwa delapan negara ini mempunyai posisi tawar yang tinggi dalam mengimbangi proses pelaksanaan perjanjian perdamaian di Jalur Gaza. Pasalnya, tanpa keterlibatan delapan negara ini, sangat mustahil perjanjian perdamaian yang diusulkan oleh Amerika Serikat bisa berjalan dengan baik.

    Perdamaian di Jalur Gaza, kata NHW, bukan hanya karena peran dari Amerika Serikat, tetapi juga ada peran penting dari delapan negara tersebut. Dan itu pun diakui oleh Presiden AS Donald Trump.

    Sehingga, delapan negara ini juga perlu memastikan bahwa perjanjian perdamaian tidak bergeser ke arah yang salah dengan pengusiran warga Palestina dan terus membiarkan Israel melakukan pelanggaran terhadap proposal perdamaian, karena jelas akan menjadi kontraproduktif dari upaya mewujudkan perdamaian dan keadilan dengan terlaksananya prinsip two state solution yang juga menjadi salah satu Resolusi PBB.

    “Oleh karena itu, Saya mendukung sikap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono untuk terus bekerja sama maksimal, bahu membahu dengan Menlu dari negara-negara sahabat tersebut, untuk memastikan hal kontraproduktif yang melanggengkan pelanggaran perdamaian, menjauhkan Palestina menjadi negara merdeka, seperti manuver-manuver pengusiran yang dilakukan Israel, tidak terus terjadi, dan bisa dihentikan, agar segera terbayar lunas-lah hutang Indonesia terhadap Palestina berupa hadirnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Syarat Lengkap Seleksi Petugas Haji PPIH Arab Saudi 2026

    Syarat Lengkap Seleksi Petugas Haji PPIH Arab Saudi 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Haji dan Umrah merilis persyaratan lengkap bagi calon peserta seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun 1447 H/2026 M.

    Direktur Bina Petugas Haji Reguler Chandra Sulistyo mengatakan, persyaratan ini disusun untuk memastikan seluruh petugas yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan kesiapan penuh dalam melayani jemaah haji.

    “Calon peserta wajib berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan beragama Islam. Mereka harus sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, serta tidak dalam kondisi hamil. Peserta juga dituntut berkomitmen penuh dalam pelayanan jemaah, memiliki integritas dan rekam jejak baik, serta tidak sedang menjadi tersangka dalam kasus pidana,” ucapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).

    Ia melanjutkan, calon PPIH harus memiliki identitas kependudukan yang sah menjadi keharusan, begitu pula izin tertulis dari atasan bagi mereka yang berasal dari ASN, non-ASN, TNI/Polri, maupun pegawai instansi lain.

    “Kemampuan mengoperasikan aplikasi komputer atau gawai menjadi syarat wajib, sementara kemampuan berbahasa Arab atau Inggris menjadi nilai tambah,” paparnya.

    Kemudian, peserta tidak diperbolehkan sedang menjalani tugas belajar. Suami dan istri juga dilarang bertugas sebagai PPIH kloter maupun PPIH Arab Saudi pada tahun yang sama.

    Selain itu, petugas dapat berasal dari unsur ASN, TNI/Polri, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, maupun tenaga profesional yang relevan dengan layanan haji. Peserta yang sudah tiga kali menjadi PPIH sejak 2022 tidak diperkenankan mendaftar lagi.

    Syarat Khusus Berdasarkan Formasi

    Persyaratan khusus disesuaikan dengan jenis layanan yang dilamar. Untuk layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi, batas usia peserta ditetapkan antara 25 hingga 57 tahun.

    Untuk formasi bimbingan ibadah, peserta wajib berusia 35-60 tahun, telah menunaikan ibadah haji, serta memiliki sertifikat pembimbing haji.

    Pada formasi Media Center Haji (MCH), persyaratan meliputi usia 25-57 tahun dan pengalaman di bidang jurnalistik yang dibuktikan dengan sertifikat uji kompetensi wartawan (UKW), atau sertifikat kehumasan bagi pegawai Kementerian Haji dan Umrah maupun Kementerian Agama.

    “Media tempat peserta bekerja juga harus terdaftar di Dewan Pers, dan setiap instansi hanya dapat mengajukan maksimal dua peserta,” papar Chandra.

    Untuk formasi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji (PKPPJH), peserta berusia 25-50 tahun. Tenaga medis wajib memiliki STR dan SIP, sementara non-medis harus memiliki sertifikat keahlian kegawatdaruratan.

    Pada layanan Pelindungan Jemaah, peserta berasal dari unsur TNI/Polri dengan usia 25-50 tahun dan batas kepangkatan maksimal mayor untuk TNI atau komisaris polisi untuk Polri.

    Adapun untuk layanan jemaah lansia dan penyandang disabilitas, ketentuan usia sama yaitu 25-50 tahun. Peserta diutamakan memiliki pengalaman atau pelatihan dalam penanganan lansia atau disabilitas, serta kemampuan bahasa isyarat.

  • Seleksi PPIH Arab Saudi 2026 Dibuka, Pendaftaran hanya 8-14 Desember

    Seleksi PPIH Arab Saudi 2026 Dibuka, Pendaftaran hanya 8-14 Desember

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Haji dan Umrah membuka proses seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat untuk musim haji 1447 H/2026 M. Seleksi ini digelar secara transparan dan akuntabel guna menghasilkan petugas yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

    Direktur Bina Petugas Haji Reguler Chandra Sulistyo mengatakan, pengumuman seleksi disampaikan pada Sabtu 6 Desember 2025, sekaligus memberi kesempatan bagi calon peserta mempersiapkan dokumen pendaftaran.

    “Pendaftaran dibuka pada 8 Desember 2025 mulai pukul 13.00 WIB, dengan batas akhir pengunggahan dokumen pada 14 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Sementara itu, verifikasi dokumen oleh operator Siskohat Pusat dijadwalkan berakhir pada 16 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Tahapan computer assisted test (CAT) dan wawancara akan dilaksanakan pada 18 Desember 2025 pukul 09.00 WIB,” ucapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).

    Kementerian Haji dan Umrah membuka delapan formasi layanan yang dapat diikuti peserta, meliputi layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, pelindungan jemaah, Media Center Haji, Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKPPJH), serta layanan jemaah lansia dan disabilitas.

    Pada pengumuman tersebut, pemerintah menegaskan bahwa proses seleksi bebas gratifikasi dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya dapat digunakan satu kali untuk pembuatan akun dan pendaftaran.

    “Peserta juga diminta memastikan kelengkapan dokumen serta kebenaran data, karena kesalahan dalam proses pendaftaran menjadi tanggung jawab masing-masing. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat,” pungkasnya.