Negara: Arab Saudi

  • Menteri P2MI Utamakan Prinsip Kehati-hatian soal Pencabutan Moratorium PMI ke Arab Saudi – Halaman all

    Menteri P2MI Utamakan Prinsip Kehati-hatian soal Pencabutan Moratorium PMI ke Arab Saudi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa pemerintah akan berhati-hati untuk kembali menempatkan PMI ke Arab Saudi.

    Hal itu disampaikannya usai mendapat dukungan Komisi IX DPR RI untuk mencabut moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi.

    “Jadi memberi mandat kepada kita mengupayakan perlindungan menyeluruh,” kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Menurut Karding langkah awal yang akan dilakukan adalah mempersiapkan kesiapan internal pemerintah Indonesia terlebih dahulu. 

    Setelah itu, pihaknya akan melanjutkan pembahasan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Arab Saudi, termasuk mengevaluasi sejauh mana komitmen Arab Saudi dalam memastikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

    “Kita akan siapkan dulu kesiapan kita, lalu terus membicarakan MoU-nya, kemudian nanti kita lihat apakah memang Arab Saudi bisa untuk diajak kerja sama,” lanjutnya.

    Karding menjelaskan bahwa ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi sebelum Indonesia dapat menjalin kerja sama ketenagakerjaan dengan negara lain, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

    “Yang pertama, harus ada MoU atau perjanjian bersama. Yang kedua, di negara tersebut harus ada regulasi hukum atau undang-undang tentang ketenagakerjaan yang menjamin perlindungan. Dan yang ketiga, harus ada sistem, baik berupa sistem elektronik maupun tata kelola yang memadai untuk perlindungan pekerja migran,” paparnya.

    Ia menambahkan, berdasarkan penilaian pemerintah, ketiga syarat tersebut sejauh ini telah dipenuhi oleh Arab Saudi. 

    Namun demikian, Karding tetap mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam proses ini.

    “Saya juga setuju dengan teman-teman DPR, prinsip kehati-hatian itu penting. Karena ini soal nyawa manusia,” pungkas Karding.

    Sebelumnya, Komisi IX DPR RI mendukung rencana Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) terkait pembukaan moratorium atau kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

    Hal itu disepakati semua anggota Komisi IX usai Raker dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dan Wamen P2MI Christina Aryani dan Dzulfikar Ahmad Tawalla di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    “Komisi IX DPR RI mendukung pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi dengan catatan Kementerian Pelindungan Pekerja (KP2MI) segera Migran Indonesia (KP2MI) segera mengupayakan adanya memastikan adanya pemenuhan prinsip jaminan pelindungan maksimal terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk adanya perjanjian kerja yang adil dengan pemberi kerja berbadan hukum, kepastian sistem pemantauan evaluasi, jaminan sosial, gaji minimum, jam kerja layak, dan kepastian hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi dengan sistem pemerintahan Arab Saudi dan hukum internasional,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

     

  • PBB Gelar Sidang soal Bantuan Kemanusiaan Palestina Usai Disetop Israel

    PBB Gelar Sidang soal Bantuan Kemanusiaan Palestina Usai Disetop Israel

    Jakarta

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan membuka sidang selama sepekan. Sidang akan membahas mengenai bantuan kemanusiaan untuk Palestina setelah Israel memblokade bantuan yang memasuki wilayah Gaza.

    Dilansir AFP, Selasa (29/4/2025), sidang dibuka Senin pagi di Mahkamah Internasional di Den Haag pukul 10.00 waktu setempat, diikuti dengan pengajuan Palestina. Kemudian, 38 negara lainnya akan menyampaikan pendapat di hadapan panel yang beranggotakan 15 hakim, termasuk Amerika Serikat (AS), China, Prancis, Rusia, dan Arab Saudi.

    Liga Negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Uni Afrika juga dalam sidang juga akan mengajukan pengajuan.

    Majelis Umum PBB menyetujui sebuah resolusi pada bulan Desember yang meminta ICJ untuk memberikan pendapat penasihat mengenai masalah tersebut “atas dasar prioritas dan dengan urgensi yang sangat tinggi”.

    PBB diketahui telah meminta para hakim untuk mengklarifikasi kewajiban hukum Israel terhadap PBB dan badan-badannya, organisasi internasional, atau negara pihak ketiga untuk “memastikan dan memfasilitasi penyediaan pasokan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan yang penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil Palestina”.

    Israel secara ketat mengendalikan semua aliran masuk bantuan internasional yang vital bagi 2,4 juta warga Palestina di Jalur Gaza. Israel juga telah menghentikan pengiriman bantuan ke Gaza pada tanggal 2 Maret, beberapa hari sebelum runtuhnya gencatan senjata yang telah secara signifikan mengurangi permusuhan setelah 15 bulan perang.

    PBB memperkirakan 500.000 warga Palestina telah mengungsi sejak gencatan senjata dua bulan berakhir pada pertengahan Maret. Di tengah kegentingan itu, Israel tetap melanjutkan pemboman udara pada tanggal 18 Maret, diikuti oleh serangan darat baru.

    (zap/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Saudi Tetapkan Denda Rp 447 Juta hingga Deportasi bagi Jemaah Haji Ilegal

    Saudi Tetapkan Denda Rp 447 Juta hingga Deportasi bagi Jemaah Haji Ilegal

    Jakarta

    Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menetapkan denda SR 100 ribu atau Rp 447 juta kepada mereka yang melanggar peraturan yang mengharuskan izin untuk melaksanakan haji. Denda tersebut juga berlaku bagi mereka yang memfasilitasi pelanggaran tersebut.

    Dilansir Saudi Gazette, Selasa (29/4/2025), denda maksimum sebesar Rp 447 juta itu akan dikenakan kepada mereka yang memfasilitasi jemaah haji pemakai visa kunjungan atau memberikan tempat tinggal atau transportasi bagi mereka yang tinggal melebihi batas visa mereka untuk melaksanakan haji secara ilegal.

    Sanksi tersebut akan berlaku bagi para pelanggar selama periode mulai dari tanggal 1 Zulkaidah, yang bertepatan dengan tanggal 29 April, hingga akhir tanggal 14 Zulhijah.

    Berikut ini rincian sanksi denda terkait sejumlah pelanggaran haji:

    1.⁠ ⁠Denda maksimum sebesar Rp 89,5 juta akan dikenakan kepada individu yang tertangkap melaksanakan atau mencoba melaksanakan haji tanpa izin. Sanksi yang sama akan dijatuhkan kepada pemegang semua jenis visa kunjungan yang mencoba memasuki atau tinggal di kota Mekkah dan tempat-tempat suci selama periode yang ditentukan.

    2.⁠ ⁠Denda maksimum sebesar Rp 447 juta akan dikenakan kepada siapa saja yang mengajukan visa kunjungan bagi seseorang yang telah melaksanakan atau mencoba melaksanakan haji tanpa izin, atau yang telah memasuki atau tinggal di kota Makkah dan tempat-tempat suci selama periode yang ditentukan. Denda akan berlipat ganda untuk setiap orang yang terlibat. Denda yang sama sebesar Rp 447 juta akan dikenakan kepada siapa saja yang mengangkut atau mencoba mengangkut pemegang visa kunjungan ke kota Mekkah dan tempat-tempat suci selama periode yang ditentukan, serta kepada mereka yang melindungi atau mencoba melindungi pemegang visa kunjungan di akomodasi apa pun, termasuk hotel, apartemen, perumahan pribadi, tempat penampungan, atau tempat tinggal jamaah haji. Ini termasuk menyembunyikan keberadaan mereka atau memberikan bantuan yang memungkinkan mereka tinggal. Denda akan berlipat ganda untuk setiap orang yang dilindungi, disembunyikan, atau dibantu.

    3.⁠ ⁠Mereka yang menyusup ke Mekkah untuk melaksanakan haji tanpa izin, baik penduduk atau yang melebihi batas waktu, akan dideportasi ke negara mereka dan dilarang memasuki Kerajaan selama 10 tahun.

    (maa/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Saudi Tetapkan Denda Rp 447 Juta hingga Deportasi bagi Jemaah Haji Ilegal

    Saudi Tetapkan Denda Rp 447 Juta hingga Deportasi bagi Jemaah Haji Ilegal

    Jakarta

    Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menetapkan denda SR 100 ribu atau Rp 447 juta kepada mereka yang melanggar peraturan yang mengharuskan izin untuk melaksanakan haji. Denda tersebut juga berlaku bagi mereka yang memfasilitasi pelanggaran tersebut.

    Dilansir Saudi Gazette, Selasa (29/4/2025), denda maksimum sebesar Rp 447 juta itu akan dikenakan kepada mereka yang memfasilitasi jemaah haji pemakai visa kunjungan atau memberikan tempat tinggal atau transportasi bagi mereka yang tinggal melebihi batas visa mereka untuk melaksanakan haji secara ilegal.

    Sanksi tersebut akan berlaku bagi para pelanggar selama periode mulai dari tanggal 1 Zulkaidah, yang bertepatan dengan tanggal 29 April, hingga akhir tanggal 14 Zulhijah.

    Berikut ini rincian sanksi denda terkait sejumlah pelanggaran haji:

    1.⁠ ⁠Denda maksimum sebesar Rp 89,5 juta akan dikenakan kepada individu yang tertangkap melaksanakan atau mencoba melaksanakan haji tanpa izin. Sanksi yang sama akan dijatuhkan kepada pemegang semua jenis visa kunjungan yang mencoba memasuki atau tinggal di kota Mekkah dan tempat-tempat suci selama periode yang ditentukan.

    2.⁠ ⁠Denda maksimum sebesar Rp 447 juta akan dikenakan kepada siapa saja yang mengajukan visa kunjungan bagi seseorang yang telah melaksanakan atau mencoba melaksanakan haji tanpa izin, atau yang telah memasuki atau tinggal di kota Makkah dan tempat-tempat suci selama periode yang ditentukan. Denda akan berlipat ganda untuk setiap orang yang terlibat. Denda yang sama sebesar Rp 447 juta akan dikenakan kepada siapa saja yang mengangkut atau mencoba mengangkut pemegang visa kunjungan ke kota Mekkah dan tempat-tempat suci selama periode yang ditentukan, serta kepada mereka yang melindungi atau mencoba melindungi pemegang visa kunjungan di akomodasi apa pun, termasuk hotel, apartemen, perumahan pribadi, tempat penampungan, atau tempat tinggal jamaah haji. Ini termasuk menyembunyikan keberadaan mereka atau memberikan bantuan yang memungkinkan mereka tinggal. Denda akan berlipat ganda untuk setiap orang yang dilindungi, disembunyikan, atau dibantu.

    3.⁠ ⁠Mereka yang menyusup ke Mekkah untuk melaksanakan haji tanpa izin, baik penduduk atau yang melebihi batas waktu, akan dideportasi ke negara mereka dan dilarang memasuki Kerajaan selama 10 tahun.

    (maa/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Maskapai Arab Saudi Riyadh Air Lirik Pesawat Boeing ‘Buangan’ China

    Maskapai Arab Saudi Riyadh Air Lirik Pesawat Boeing ‘Buangan’ China

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai Arab Saudi Riyadh Air dikabarkan siap membeli pesawat Boeing yang semula ditujukan untuk maskapai-maskapai China jika pengiriman dibatalkan akibat peningkatan perang dagang Amerika Serikat dan China.

    Mengutip pemberitaan Reuters, Senin (28/4/2025), CEO Riyadh Air Tony Douglas mengatakan maskapai rintisan asal Arab Saudi tersebut siap membeli pesawat Boeing yang sebelumnya ditujukan untuk maskapai-maskapai China jika pengiriman dibatalkan akibat meningkatnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

    “Apa yang telah kami lakukan adalah memperjelas kepada Boeing bahwa jika itu benar-benar terjadi, kami dengan senang hati akan mengambil semuanya,” kata Douglas.

    Boeing saat ini berupaya menjual kembali puluhan pesawat yang terhambat masuk ke China karena tarif perdagangan, setelah mengembalikan satu pesawat lagi ke Amerika Serikat dalam sengketa pengiriman. Boeing juga secara terbuka mengungkapkan potensi penjualan pesawat ini dalam pertemuan dengan para analis pekan lalu, dengan mengatakan bahwa dalam kondisi pasar pesawat yang ketat saat ini, Boeing tidak akan kekurangan pembeli.

    Sementara itu, Riyadh Air telah memesan pesawat dari Boeing maupun Airbus menjelang peluncurannya, termasuk 60 pesawat narrow-body keluarga A321 dari Airbus pada Oktober lalu dan hingga 72 Boeing 787 Dreamliner yang dipesan pada Maret 2023.

    Maskapai ini memperkirakan masalah keterlambatan pengiriman dari kedua pabrikan tersebut tidak segera terselesaikan.

    Douglas menambahkan bahwa Riyadh Air tidak melihat adanya dampak terhadap permintaan perjalanan dari dan ke ibu kota Arab Saudi akibat ketidakpastian ekonomi global. Ia juga mengungkapkan bahwa perusahaan berencana mengumumkan pemesanan pesawat berbadan lebar (wide-body) pada musim panas ini. 

    Maskapai yang menargetkan peluncuran pada kuartal IV/2025 telah mempekerjakan 500 karyawan dan berencana meningkatkan jumlah tenaga kerja menjadi 1.000 orang dalam 9 hingga 12 bulan ke depan. Setelah itu, rekrutmen pilot dan awak kabin akan terus dilakukan seiring dengan pengiriman pesawat.

    Arab Saudi saat ini tengah berupaya mengambil pangsa industri perjalanan global, termasuk segmen perjalanan bisnis, dengan menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun proyek-proyek raksasa guna mendiversifikasi ekonominya dari ketergantungan terhadap minyak dan gas. 

    Douglas menyebut salah satu rute yaitu Dubai–Riyadh, yang kerap digunakan oleh bankir, pengacara, konsultan, dan influencer adalah rute paling menguntungkan di dunia dari sisi pendapatan per kilometer.

  • Mahmoud Abbas Tunjuk Hussein al-Sheikh Sebagai Wakil Presiden dan Calon Penggantinya, Hamas Mengecam – Halaman all

    Mahmoud Abbas Tunjuk Hussein al-Sheikh Sebagai Wakil Presiden dan Calon Penggantinya, Hamas Mengecam – Halaman all

    Mahmoud Abbas Tunjuk Hussein al-Sheikh Sebagai Wakil Presiden dan Calon Penggantinya, Hamas Mengecam

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden Otoritas Palestina  (PA) Mahmoud Abbas menunjuk seorang wakil dan kemungkinan penggantinya pada hari Sabtu.

    Hussein al-Sheikh diangkat sebagai wakil presiden negara Palestina dan komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) – dua posisi yang baru dibuat. 

    Pengangkatannya disetujui selama sidang komite eksekutif PLO pada hari Sabtu. 

    “Bapak Presiden, wali yang terpercaya. Ucapan terima kasih yang tulus dan wajib atas kepercayaan Anda,” tulis Sheikh dalam unggahan Facebook setelah penunjukan tersebut. 

    “Demi Allah, Palestina dan para syuhada, kami akan menjunjung tinggi amanah ini dan melindungi kepercayaan yang telah Anda berikan kepada saya. Terima kasih dengan kesetiaan yang sama besarnya dengan yang layak Anda wujudkan.”

    Sheikh, orang kepercayaan Abbas, sebelumnya menjabat sebagai menteri yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan masalah keamanan dengan pendudukan Israel. 

    Akibatnya, ia menikmati hubungan dekat dengan para pemimpin militer Israel dan memelihara hubungan baik dengan para diplomat Amerika. 

    Pada tahun 2022, Abbas menunjuk Sheikh sebagai sekretaris jenderal komite eksekutif PLO, jabatan tertinggi kedua dalam organisasi tersebut. 

    Meskipun kedudukannya tinggi di PA dan di kalangan pejabat Israel dan Amerika, Sheikh kurang mendapat dukungan populer di kalangan warga Palestina. 

    Dia hanya akan menerima 3 persen suara jika pemilihan presiden diadakan pada tahun 2022, menurut survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina. 

    Reputasinya juga tercoreng oleh tuduhan bahwa ia melakukan pelecehan seksual terhadap seorang karyawan perempuan pada tahun 2012.

    Majalah Foreign Policy baru-baru ini mengungkapkan bahwa uang tutup mulut sebesar $100.000 dibayarkan untuk mencabut tuntutan terhadapnya. 

    Sheikh menolak menjawab pertanyaan terkait tuduhan tersebut.

    Hamas mengkritik pengangkatannya dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, menggambarkannya sebagai “perintah eksternal” dan “pertahanan monopoli dan pengecualian”. 

    Gerakan tersebut juga mengatakan bahwa tindakan tersebut “tidak memiliki konsensus nasional” dan “tidak mencerminkan keinginan rakyat Palestina”. 

    Ditekankannya, prioritasnya seharusnya pada penanganan agresi Israel yang sedang berlangsung, genosida, dan kelaparan yang dihadapi warga Palestina, ketimbang mendistribusikan posisi politik.

    Hamas juga menyerukan agar PLO dibangun kembali atas dasar demokrasi dan nasional, bebas dari pengaruh eksternal, dan mendesak faksi-faksi Palestina untuk menolak keputusan tersebut.

    Meskipun ada kritik Hamas, penunjukan itu disambut baik oleh beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Yordania, yang menggambarkannya sebagai langkah penting menuju reformasi PA. 

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • Menteri P2MI Raker dengan Komisi IX Bahas Moratorium PMI di Arab Saudi

    Menteri P2MI Raker dengan Komisi IX Bahas Moratorium PMI di Arab Saudi

    Foto

    Agung Pambudhy – detikNews

    Senin, 28 Apr 2025 20:35 WIB

    Jakarta – Komisi IX DPR gelar Raker dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding. Raker itu membahas 5 agenda salah satunya pencabutan moratorium penempatan PMI di Arab Saudi.

  • Menteri P2MI: Arab Saudi Tawarkan Gaji TKI Minimal Rp6,7 Juta per Bulan

    Menteri P2MI: Arab Saudi Tawarkan Gaji TKI Minimal Rp6,7 Juta per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengungkap bahwa Arab Saudi menawarkan upah bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor domestik minimal 1.500 riyal atau setara Rp6,69 juta per bulan. 

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyebut, penawaran itu disampaikan pemerintah Arab Saudi ketika keduanya tengah membahas nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) penempatan PMI di Arab Saudi.

    “Dalam proses pembahasan MoU dengan kami, mereka sepakat untuk minimal gajinya 1.500 riyal, artinya sekitar Rp6,7-Rp7 juta [per bulan ],” kata Karding dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (28/4/2025).

    Dia mengatakan, penawaran itu ditujukan bagi PMI yang akan bekerja di sektor domestik.

    “Paling rendah ya, khusus domestik,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (28/4/2025).

    Melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No.1/2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk Pekerjaan Domestik, pemerintah mengatur tujuh jenis pekerjaan yang dapat dilakukan PMI di sektor domestik.

    Tujuh jenis pekerjaan dimaksud yaitu pengurus rumah tangga (housekeeper), penjaga bayi (baby sitter), tukang masak (family cook), pengurus lansia (caretaker), sopir keluarga (family driver), tukang kebun (gardener), dan penjaga anak (child care worker). 

    Selain menawarkan upah minimum, Karding juga mengungkap bahwa Arab Saudi juga menyediakan asuransi kesehatan dan jiwa bagi pekerja migran, memastikan akses terhadap layanan kesehatan dan pelindungan finansial dalam situasi darurat.

    Pemerintah Arab Saudi melalui regulasi terbarunya juga mengatur jam kerja yang wajar serta waktu istirahat yang layak, termasuk hak atas hari libur mingguan.

    “Jadi jam kerja diatur 8-10 jam dan ada waktu istirahat,” ungkapnya.

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pencabutan moratorium kerja sama penempatan PMI dengan Arab Saudi. Hal itu disampaikan oleh Karding usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    “Untuk itu kita akan membuka ini dan kami di Kementerian [P2MI, red] sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk mendiskusikannya kembali untuk pembukaan tersebut,” terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025). 

    Karding mengungkap, alasan di balik moratorium baru ingin dicabut setelah hampir 10 tahun karena ada hal yang merisaukan pihak Indonesia. 

    Misalnya, ada sedikitnya 25.000 orang setiap tahunnya yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal.  Oleh sebab itu, kini di bawah pemerintahan baru, Karding menyebut Indonesia dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Jeddah. 

    “Beliau [Prabowo] alhamdulillah sangat setuju,” terangnya.

  • Serangan Udara Amerika Hantam Penampungan, 68 Orang asal Afrika yang Sedang Ditampung Tewas Dibom – Halaman all

    Serangan Udara Amerika Hantam Penampungan, 68 Orang asal Afrika yang Sedang Ditampung Tewas Dibom – Halaman all

    Serangan Udara Amerika Hantam Penampungan, 68 Orang asal Afrika yang Sedang DItahan Tewas di Penjara

    TRIBUNNEWS.COM-  Houthi Yaman mengatakan 68 orang migran asal Afrika tewas dalam serangan udara AS di sebuah penampungan.

    Dugaan serangan terhadap fasilitas yang menahan tahanan Afrika memunculkan pertanyaan baru mengenai operasi militer AS di kawasan tersebut.

    Houthi Yaman mengatakan 68 orang tewas dan 47 terluka dalam serangan AS terhadap pusat penahanan yang menahan migran Afrika di kota Saada.

    Kelompok pemberontak, yang memerintah Yaman barat laut, mengatakan tempat penampungan itu berada di bawah pengawasan Organisasi Internasional untuk Migrasi dan Palang Merah.

    Menyerang tempat penampungan itu “merupakan kejahatan perang yang sesungguhnya”. 

    Militer AS belum memberikan komentar langsung.

    AS telah melancarkan serangan hampir setiap hari terhadap kelompok yang didukung Iran tersebut sejak 15 Maret dalam operasi yang dijuluki “Rough Rider”, yang bertujuan untuk mengakhiri ancaman yang ditimbulkannya terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden.

    Kelompok Houthi mulai menargetkan kapal-kapal Israel dan Barat di Laut Merah pada Oktober 2023, dalam apa yang mereka gambarkan sebagai solidaritas dengan warga Palestina di Gaza. 

    Serangan terbaru Houthi, pada hari Sabtu, menargetkan pangkalan udara Nevatim milik Israel dengan rudal balistik hipersonik Palestine-2. Rudal tersebut ditembak jatuh oleh pertahanan Israel.

    Rekaman grafis yang ditayangkan oleh saluran berita satelit Houthi, al-Masirah, setelah serangan pada Minggu malam menunjukkan apa yang tampak seperti mayat dan lainnya terluka di pusat penahanan.

    Yaman telah lama menjadi negara transit utama bagi orang-orang dari Afrika – terutama dari Ethiopia dan Somalia – yang mencoba mencapai Arab Saudi dan Oman. 

    Salah satu perkiraan menyatakan ada lebih dari 300.000 migran di seluruh Yaman, negara yang dilanda perang saudara selama 10 tahun. 

    Kelompok Houthi diduga menghasilkan puluhan ribu dolar seminggu dengan menyelundupkan orang melintasi perbatasan.

    Serangan yang diduga terjadi pada hari Senin itu mengingatkan kita pada serangan serupa yang dilakukan oleh koalisi pimpinan Saudi yang memerangi Houthi pada tahun 2022 di kompleks yang sama, yang menyebabkan keruntuhan, menewaskan 66 tahanan dan melukai 113 lainnya, menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian. 

    Houthi menembak mati 16 tahanan yang melarikan diri setelah serangan itu dan melukai 50 lainnya, kata PBB. 
    Koalisi pimpinan Saudi berusaha membenarkan serangan itu dengan mengatakan bahwa Houthi membangun dan meluncurkan pesawat nirawak di sana, tetapi PBB mengatakan bahwa tempat itu diketahui sebagai fasilitas penahanan.

    Militer AS telah mengubah taktik sejak kedatangan pemerintahan Trump, yang menyatakan Houthi sebagai organisasi teroris asing pada bulan Januari. 

    Sejak pertengahan Maret, AS telah melancarkan pemboman yang jauh lebih berkelanjutan yang ditujukan tidak hanya untuk menghancurkan benteng rudal Houthi tetapi juga kepemimpinan politiknya, termasuk Abdelmalek al-Houthi, pemimpin Houthi sejak 2004.

    Dalam sebuah pernyataan pada Senin pagi sebelum berita tentang serangan terbaru itu tersiar, Komando Pusat AS mengatakan: 

    “Untuk menjaga keamanan operasional, kami sengaja membatasi pengungkapan rincian operasi kami yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Kami sangat berhati-hati dalam pendekatan operasional kami, tetapi tidak akan mengungkapkan secara spesifik tentang apa yang telah kami lakukan atau apa yang akan kami lakukan.”

    Pada bulan Maret, Donald Trump mengklaim bahwa Houthi – kelompok militan terakhir dalam “Poros Perlawanan” Iran yang mampu menyerang Israel secara berkala – telah “dihancurkan” oleh serangan AS. 

    Namun, ia juga memperingatkan: “Berhentilah menembaki kapal-kapal AS, dan kami akan berhenti menembaki kalian. Jika tidak, kita baru saja memulai, dan penderitaan yang sesungguhnya belum datang, baik bagi Houthi maupun sponsor mereka di Iran.”

    Efektivitas serangan AS masih diperdebatkan dan Houthi di masa lalu telah menunjukkan kemampuan untuk menahan pemboman oleh jet Arab Saudi yang dilengkapi dengan arahan Inggris.

    Inggris juga lebih terlibat dalam operasi militer AS terkini dibandingkan negara Eropa lainnya. 

    Sebagian besar serangan AS dilancarkan dari USS Harry S Truman di Laut Merah, tetapi serangan tambahan dilakukan oleh pesawat pengebom B-2 USAF yang beroperasi dari Diego Garcia, pangkalan Inggris di Samudra Hindia yang disewakan kepada AS.

    Lebih dari 750 serangan telah diizinkan sejak keputusan pada pertengahan Maret untuk meningkatkan tingkat pemboman.

    Sementara itu, pihak Houthi mengklaim telah menjatuhkan tujuh pesawat tak berawak Reaper AS dalam waktu kurang dari enam minggu dengan kerugian lebih dari $200 juta bagi Pentagon.

    Nilai serangan AS terhadap kepemimpinan Houthi masih diperdebatkan, dengan beberapa pihak mengklaim gerakan tersebut tidak akan terganggu jika pemimpinnya dibunuh. 

    68 Orang Migran asal Afrika Tewas dalam Serangan Udara AS di Yaman, 47 Lainnya Terluka, Kata Houthi

    Setidaknya 68 migran Afrika tewas dalam serangan udara AS di sebuah pusat penahanan di Yaman barat laut yang dikuasai Houthi, kata saluran TV kelompok bersenjata itu.

    Al Masirah melaporkan bahwa 47 migran lainnya terluka, sebagian besar dalam kondisi kritis, ketika pusat di provinsi Saada dibom. 

    Al Masirah mengunggah rekaman mengerikan yang memperlihatkan banyak mayat tertimbun reruntuhan bangunan yang hancur.

    Belum ada komentar langsung dari militer AS.

    Namun, serangan itu terjadi beberapa jam setelah Komando Pusat AS mengumumkan bahwa pasukannya telah menyerang lebih dari 800 target sejak Presiden Donald Trump memerintahkan intensifikasi kampanye udara terhadap Houthi pada tanggal 15 Maret.

    Dikatakan bahwa serangan itu telah “membunuh ratusan pejuang Houthi dan sejumlah pemimpin Houthi”, termasuk pejabat senior yang mengawasi program rudal dan pesawat tak berawak.

    Pihak berwenang yang dipimpin Houthi mengatakan serangan itu telah menewaskan puluhan warga sipil, tetapi mereka melaporkan sedikit korban di antara anggota kelompok itu.

    Pusat penahanan migran di Saada dilaporkan menahan 115 warga Afrika ketika diserang pada Minggu malam.

    Meskipun krisis kemanusiaan di Yaman disebabkan oleh konflik selama 11 tahun, para migran terus berdatangan ke negara itu dengan perahu dari Tanduk Afrika, sebagian besar dari mereka bermaksud menyeberang ke negara tetangga Arab Saudi untuk mencari pekerjaan.

    Sebaliknya, mereka menghadapi eksploitasi, penahanan, kekerasan, dan perjalanan berbahaya melalui zona konflik aktif, menurut Organisasi Migrasi Internasional (IOM).

    Pada tahun 2024 saja, katanya, hampir 60.900 migran tiba di negara tersebut, sering kali tanpa sarana untuk bertahan hidup.

    Awal bulan ini, pemerintah yang dipimpin Houthi mengatakan serangkaian serangan udara AS di terminal minyak Ras Isa di pantai Laut Merah menewaskan sedikitnya 74 orang dan melukai 171 lainnya . Dikatakan bahwa terminal tersebut merupakan fasilitas sipil dan bahwa serangan tersebut merupakan “kejahatan perang”.

    Centcom mengatakan serangan itu menghancurkan kemampuan Ras Isa untuk menerima bahan bakar dan bahwa hal itu akan “mulai memengaruhi kemampuan Houthi untuk tidak hanya melakukan operasi, tetapi juga menghasilkan pendapatan jutaan dolar untuk kegiatan teror mereka”.

    Bulan lalu, Trump memerintahkan serangan besar-besaran terhadap wilayah yang dikuasai Houthi dan mengancam bahwa mereka akan “dimusnahkan sepenuhnya”. 

    Ia juga memperingatkan Iran agar tidak mempersenjatai kelompok itu – sesuatu yang berulang kali dibantah Iran.

    Pada hari Minggu, Centcom mengatakan akan “terus meningkatkan tekanan hingga tujuannya tercapai, yakni pemulihan kebebasan navigasi dan pencegahan Amerika di kawasan tersebut”.

    Sejak November 2023, Houthi telah menargetkan puluhan kapal dagang dengan rudal, pesawat nirawak, dan serangan perahu kecil di Laut Merah dan Teluk Aden. 

    Mereka telah menenggelamkan dua kapal, menyita kapal ketiga, dan menewaskan empat awak kapal.

    Kelompok Houthi mengatakan bahwa mereka bertindak untuk mendukung Palestina dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza, dan telah mengklaim – yang seringkali salah – bahwa mereka menargetkan kapal-kapal yang hanya terkait dengan Israel, AS, atau Inggris.

    Kelompok Houthi tidak gentar menghadapi pengerahan kapal perang Barat di Laut Merah dan Teluk Aden untuk melindungi kapal dagang tahun lalu, atau serangkaian serangan AS terhadap target militer yang diperintahkan oleh mantan Presiden Joe Biden.

    Setelah menjabat pada bulan Januari, Trump menetapkan kembali Houthi sebagai “Organisasi Teroris Asing” – status yang telah dicabut oleh pemerintahan Biden karena apa yang dikatakannya sebagai kebutuhan untuk meringankan krisis kemanusiaan di negara tersebut.

    Selama dekade terakhir, Yaman telah dihancurkan oleh perang saudara, yang meningkat ketika Houthi merebut kendali wilayah barat laut negara itu dari pemerintah yang diakui internasional, dan koalisi yang dipimpin Saudi yang didukung oleh AS campur tangan dalam upaya memulihkan kekuasaannya.

    Pertempuran tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 150.000 orang dan memicu bencana kemanusiaan, dengan 4,8 juta orang mengungsi dan 19,5 juta – setengah dari populasi – membutuhkan beberapa bentuk bantuan.

    SUMBER: THE GUARDIAN, BBC

  • QRIS Bakal Bisa Dipakai di Korsel, India, Uni Emirat Arab, hingga Saudi Arabia – Page 3

    QRIS Bakal Bisa Dipakai di Korsel, India, Uni Emirat Arab, hingga Saudi Arabia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia telah menginformasikan bahwa layanan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) semakin diperluas ke berbagai negara, termasuk Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan sistem pembayaran digitalnya di tingkat internasional.

    “In the process dengan Korea, India, Uni Emirat Arab, juga lagi proses dengan Saudi Arabia,” ungkap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, dalam acara Edukasi Pekerja Migran Indonesia yang diadakan untuk memperingati Hari Kartini di Gedung Dhanapala, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).

    Dengan demikian, proses ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri.

    Destry juga menyampaikan bahwa QRIS telah beroperasi di tiga negara, yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dengan adanya layanan ini, masyarakat Indonesia yang berkunjung ke negara-negara tersebut tidak perlu repot membawa uang tunai, karena mereka dapat melakukan transaksi dengan mudah melalui ponsel.

    “Jadi, itu memudahkan, nanti kalau teman-teman (PMI) misalnya mau transaksi bisa dengan QRIS, mau itu dengan bank, base nya bank, atau dengan non bank, non bank itu kan banyak ya QRIS itu,” jelasnya. Ini menunjukkan bahwa QRIS memberikan fleksibilitas dalam bertransaksi, baik melalui bank maupun penyedia layanan non-bank.

    Ada Tantangan di AS

    Walaupun Indonesia aktif memperluas penggunaan QRIS, langkah ini mendapatkan perhatian dari pemerintah Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, pemerintah AS melihat layanan QRIS sebagai potensi penghambat dalam sektor perdagangan, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

    Hal ini tercatat dalam laporan Foreign Trade Barriers yang dirilis oleh United States Trade Representative (USTR) pada tahun 2025. USTR menyoroti bahwa penerapan QRIS yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 dapat membatasi kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di pasar pembayaran digital Indonesia.

    “Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank, menyampaikan kekhawatirannya karena selama proses penyusunan kebijakan kode QR oleh Bank Indonesia,” tulis USTR. Ini menunjukkan bahwa ada tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan sistem pembayaran yang baru ini di Indonesia.