Xcloud.id

Negara: Arab Saudi

  • Demi Gencatan Senjata, Hamas Diklaim Siap Serahkan Roket, Pembangunan Terowongan Gaza Disetop – Halaman all

    Demi Gencatan Senjata, Hamas Diklaim Siap Serahkan Roket, Pembangunan Terowongan Gaza Disetop – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Media Israel i24 News mengklaim Hamas sudah menyerahkan usul baru gencatan senjata di Jalur Gaza kepada Mesir.

    Menurut narasumber Arab yang didapatkan media itu, Hamas bersedia menyerahkan senjata-senjata beratnya, termasuk roket.

    Di samping itu, Hamas akan berhenti menggali terowongan, melatih dan merekrut pejuang, dan mengembangkan senjata perang dan sejenisnya.

    Narasumber itu mengatakan Hamas bakal menyimpan senjatanya di gudang dengan pengawasan Mesir. Kata dia, informasi itu berdasarkan pernyataan narasumber di lingkaran Hamas.

    “Meski demikian, organisasi itu menolak untuk menyimpan apa yang disebutnya ‘senjata pribadi’, termasuk senjata sniper, bom, dan roket jarak dekat,” ujar narasumber itu.

    Hamas menganggap senjata-senjata itu sebagai senjata pertahanan, berbeda dengan senjata serang.

    “Hamas sudah meminta Mesir untuk menyodorkan usul ini kepada Israel,” kata dia.

    TEROWONGAN HAMAS – Gambar yang dirilis oleh IDF pada 20 Januari 2024 menunjukkan bagian dalam terowongan Hamas di Khan Yunis, Gaza selatan. (IDF)

    Sementara itu, belum ada konfirmasi dari Hamas mengenai kebenaran klaim di atas.

    Beberapa hari lalu Hamas mengaku siap menyepakati perjanjian gencatan jangka panjang guna mengakhiri perang Gaza. Namun, Hamas mengatakan tidak akan menyerahkan senjatanya.

    Dikutip dari The Cradle, Taher al-Nono yang menjadi penasihat media Hamas menyebut pihaknya terbuka untuk berunding tentang gencatan jangka panjang selama lima hingga tujuh tahun dan pembebasan sandera di Gaza.

    Syarat yang diminta Hamas ialah perang diakhiri, pembangunan kembali Gaza, dan pembebasan ribuan warga Palestina yang dipenjara oleh Israel.

    “Kami terbuka akan usul serius untuk mengakhiri perang,” ujar Nono.

    “Senjata organisasi perlawanan ini tidak bisa dinegosiasikan dan akan tetap berada di tangan kami sepanjang pendudukan Israel terus berlanjut.”

    Mesir disebut akan sodorkan usul

    Sebelumnya, Mesir dilaporkan tengah menyiapkan usul baru gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza.

    Menurut narasumber yang didapatkan media Arab Saudi Asharq, usul baru akan memenuhi permintaan Israel dan Hamas secara “berimbang”. 

    Tujuan usul itu ialah mewujudkan gencatan jangka panjang yang mungkin mencapai lima hingga tujuh tahun.

    Nantinya akan ada perjanjian yang menyertakan jaminan dari pihak regional dan internasional guna memastikan Israel dan Hamas memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam gencatan itu.

    Usul itu disiapkan oleh Mesir yang berkoordinasi dengan Qatar dan AS. Ketiga negara itu kini menjadi juru penengah.

    “Segera setelah rancangan perjanjiaan tercapai, situasi di lapangan akan dipulihkan dan semua operasi militer akan dihentikan,” kata narasumber Asharq dikutip dari The Jerusalem Post.

    “Bantuan kemanusiaan dan pemulihan akan mulai disalurkan menurut protokol internasional.”

    Israel kembali tolak perang diakhiri

    Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menolak penghentian Gaza.

    Netanyahu bersikeras mengatakan Israel tak akan pernah setuju perang diakhiri meski hal itu bisa membuat semua sandera bisa dipulangkan. Menurut dia, hal itu akan membuat Hamas tetap berkuasa di Gaza.

    Namun, sejumlah tokoh oposisi di Israel telah mendesak Netanyahu agar memprioritaskan pembebasan sandera ketimbang operasi militer yang bertujuan menggulingkan Hamas.

    Pada bulan Januari kemarin, Netanyahu sepakat untuk melakukan gencatan senjata bertahap dengan Hamas.

    Gencatan itu mengakhiri perang untuk sementara. Sebanyak 33 sandera dibebaskan selama periode tahap pertama gencatan selama enam minggu.

    Kedua belah pihak seharusnya memulai perundingan guna membahas syarat-syarat tahap kedua gencatan. Jika tahap kedua terwujud, perang di Gaza bisa diakhiri permanen.

    Akan tetapi, perundingan menemui kebuntuan. Israel kemudian menyerang Gaza lagi per bulan Maret kemarin.

    Israel lebih memilih untuk mengusulkan gencatan lainnya yang juga bersifat sementara. Dalam gencatan ini, sandera lainnya akan dibebaskan. Namun, Hamas menolak usul itu.

  • Arab Saudi Kecam Perang Israel di Gaza di ICJ, Tidak Ada yang Membenarkan Tindakan Barbar Israel – Halaman all

    Arab Saudi Kecam Perang Israel di Gaza di ICJ, Tidak Ada yang Membenarkan Tindakan Barbar Israel – Halaman all

    Arab Saudi Kecam Perang Israel di Gaza di ICJ, Tidak Ada yang Membenarkan Tindakan Barbar Israel

    TRIBUNNEWS.COM- Arab Saudi mengecam keras tindakan Israel di Gaza dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Selasa – mengecam “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional,” di Jalur Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur.

    “Kurang dari setahun yang lalu, pengadilan mendengar bahwa kebijakan dan praktik Israel di wilayah yang diduduki, termasuk praktik permukimannya, pendudukannya yang berkelanjutan, dan aneksasinya terhadap sebagian wilayah tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional yang harus segera diakhiri,” kata Mohamed Saud Alnasser, perwakilan Arab Saudi di ICJ.

    Untuk pembaruan terkini tentang konflik Israel-Palestina, kunjungi halaman khusus kami.

    “Sayangnya, tetapi dapat diduga, Israel memilih untuk mengabaikan putusan pengadilan, yang menunjukkan bahwa mereka menganggap diri mereka berada di atas hukum,” katanya.

    ICJ sedang mendengarkan pernyataan dari sejumlah negara dan organisasi saat mempersiapkan pendapat penasihat tentang tanggung jawab kemanusiaan Israel terhadap Palestina, lebih dari 50 hari setelah blokade total bantuan ke Gaza yang dilanda perang.

    Pendapat penasihat ICJ tidak mengikat secara hukum, tetapi pengadilan percaya bahwa pendapat tersebut “memiliki bobot hukum dan otoritas moral yang besar.”

    ‘Tidak ada yang membenarkan kebiadaban seperti itu’

    Alnasser mengkritik Israel karena mencegah upaya kemanusiaan internasional yang penting di daerah kantong Palestina yang terkepung, tempat lebih dari separuh penduduknya berisiko tinggi mengalami kelaparan.

    “Kewajiban Israel untuk mengizinkan PBB, organisasi internasional lain, dan negara ketiga untuk melakukan aktivitas di wilayah Palestina yang diduduki – termasuk menyediakan bantuan tersebut – benar-benar dapat membuat perbedaan antara hidup dan mati bagi banyak orang,” katanya.

    “Tidak ada yang membenarkan kebiadaban seperti itu,” katanya, merujuk secara khusus pada situasi di Jalur Gaza.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pembersihan etnis di Jalur Gaza

    Perwakilan Saudi mengatakan blokade bantuan Israel dan pemboman terus-menerus terhadap “penduduk sipil” adalah sarana untuk “melaksanakan pembersihan etnis di Jalur Gaza, menggusur atau membunuh penduduk Palestina untuk memberi ruang bagi Israel untuk menetap dan mencaplok wilayah tersebut.”

    Dia menambahkan: “Perilaku mengerikan Israel, yang menumpuk ilegalitas di atas ilegalitas, terdokumentasi dengan baik – penerapannya yang paling kejam adalah kondisi pengepungan yang diberlakukan di Jalur Gaza sejak Oktober 2023.”

    Israel tidak berpartisipasi dalam sidang selama seminggu yang dijadwalkan oleh ICJ tetapi segera membalas pada hari Senin, menolak sidang tersebut sebagai “penganiayaan dan delegitimasi sistematis” terhadap negara tersebut.

    SUMBER: AL ARABIYA

  • Menag Ingatkan Pentingnya Visa Haji: Aturan Arab Saudi Superketat! Nasional 30 April 2025

    Menag Ingatkan Pentingnya Visa Haji: Aturan Arab Saudi Superketat! Nasional 30 April 2025

    Menag Ingatkan Pentingnya Visa Haji: Aturan Arab Saudi Superketat!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    mengimbau jemaah untuk tidak memaksakan diri ke
    Arab Saudi
    tanpa
    visa haji
    .
    “Saya mengimbau kepada calon
    jemaah haji
    nonreguler tidak formal, lebih baik berpikir. Sebab, Saudi Arabia tahun ini super ketat. Super, superketat,” tegas Nasaruddin dalam keterangan yang diterima, Rabu (30/4/2025).
    Nasaruddin mengingatkan jemaah agar tidak tergiur dengan beragam iming-iming oknum yang menjanjikan bisa ke Makkah tanpa visa haji.
    Nasaruddin menuturkan, aturan saat ini juga mendapati jemaah haji tanpa visa haji, maka mereka dilarang masuk
    Masjidil Haram
    .
    “Memasuki Haram tanpa visa haji tidak boleh. Kalau umrah, saat ini bukan waktunya untuk umrah. Turun dari bus dijemput. Kalau tidak ada visa haji disuruh kembali,” ujarnya.
    Menag sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal ini menyebut bahwa Masjidil Haram sudah kosong karena tak ada lagi jemaah umrah. “Sudah tidak ada (jemaah) umrah masuk. Semua yang bisa masuk adalah visa haji,” paparnya.
    Maka dari itu, ia mengimbau kepada seluruh jemaah untuk menghindari oknum-oknum yang menjanjikan berangkat haji tanpa visa haji. “Lebih baik menghindari daripada nanti terlunta-lunta nasibnya di sini. Dioper ke sana ke mari, pesawat mau pulang juga tidak ada lagi, hotel sudah penuh semua, akhirnya telantar di sini,” kata Nasaruddin.

    Pasalnya, aturan tahun ini berbeda dengan tahun lalu.
    Arab Saudi memperketat aturan bagi jemaah haji yang tidak memiliki visa haji. “Tahun lalu beda dengan tahun ini. Sangat super ketat. Jadi lebih baik menghindari kemudaratan yang bisa terjadi,” ucapnya.
    Nasaruddin meminta kepada jemaah yang diberi kesempatan berangkat haji tahun ini agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. “Orang yang (tahun ini) dipanggil Allah melalui jemaah haji yang formal ini, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan ibadah dengan baik karena belum tentu bisa berhaji lagi di masa yang akan datang karena harus menunggu 48 tahun,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hadiri Konferensi Lembaga Hadis di Madinah, Menag Usulkan Pembangunan Museum Hadis di Indonesia – Halaman all

    Hadiri Konferensi Lembaga Hadis di Madinah, Menag Usulkan Pembangunan Museum Hadis di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MADINAH – Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi wakil Indonesia dalam Dewan Pengawas Lembaga Hadis Nabawi di Madinah. 

    Menag Nasaruddin Umar hadir dalam konferensi ke-4 yang berlangsung pada 28 April 2025.

    Lembaga binaan Raja Salman ini beranggotakan para ulama dari berbagai negara. 

    Setiap tahun, Dewan Pengawas menggelar empat kali sidang.

    “Dalam konferensi ke-4 ini, sebagai Dewan Pengawas Lembaga Hadis Raja Salman, saya mengusulkan pembangunan museum hadis Rasulullah di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim sangat besar,” kata Nasaruddin Umar di Madinah, Selasa (29/4/2025). 

    FORUM YAYASAN HADIS – Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Madinah, Arab Saudi, untuk mengikuti pertemuan rutin Forum Yayasan Hadis yang terafiliasi dengan Kerajaan Arab Saudi, Minggu (27/4/2025). Kehadiran Menag dalam forum bergengsi ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam kancah keilmuan Islam internasional. (Istimewa)

    Ikut mendampingi Nasaruddin, Tenaga Ahli Menteri Agama Bunyamin Yafid yang juga Ketua Yayasan As’adiyah, Sengkang – Wajo, Sulawesi Selatan.

    Nasaruddin Umar sudah tiga tahun tercatat sebagai Dewan Pengawas Lembaga Hadis binaan Raja Salman ini. 

    Lembaga tersebut bertanggung jawab langsung kepada Raja Salman selaku pimpinan tertinggi di Arab Saudi.

    “Museum ini nantinya akan menjadi semacam lembaga pembahasan hadis, bukan hanya dari segi hukum, tapi juga dari segi tibbun-nabawi (kedokteran ala Nabi),” sambungnya.

    Menurut Menag, ada banyak hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang berbagai ragam cara pengobatan. 

    Hal ini perlu dilakukan pengembangan dan pengkajian yang lebih mendalam.

    “Jadi kajian hadis akan berkembang tidak hanya pada aspek hukum, tapi juga pesan substantif lainnya. Semoga museum hadis ini bisa direalisasikan di Indonesia,” paparnya.

    Pada konferensi sebelumnya, Menag Nasaruddin Umar mengusulkan adanya Musabaqah Hadis tingkat Internasional. 

    Usulan tersebut kini sudah dijadikan sebagai program bagi Lembaga Hadis binaan Raja Saudi.

    “Alhamdulillah, melalui lembaga ini, Indonesia dapat berkontribusi dalam ide dan pemikiran. Insya Allah ini dapat dinikmati oleh umat Islam di seluruh dunia,” papar Menag.

    “Semoga usulan pembangunan museum hadis ini juga bisa terwujud oleh Lembaga Hadis milik Raja Salman sehingga nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada khususnya,” tandasnya.

  • Inggris Komitmen Dukung Negara Palestina, Kedua Perdana Menteri Bertemu di London

    Inggris Komitmen Dukung Negara Palestina, Kedua Perdana Menteri Bertemu di London

    GELORA.CO – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bertemu dengan mitranya dari Palestina, Mohammed Mustafa, di London sebagai bagian dari upaya pemerintah Inggris untuk membantu perjuangan negara Palestina.

    Dalam pertemuan mereka, Senin (28/4/2025), Starmer menyampaikan belasungkawa yang tulus atas hilangnya nyawa yang mengerikan di Gaza, di mana tindakan militer Israel sejak akhir 2023 telah menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina.

    Ia mengatakan Inggris akan terus mendesak perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta menentang dimulainya kembali perang di Gaza setelah gagalnya gencatan senjata sebelumnya pada pertengahan Maret.

    Mustafa, pemimpin Otoritas Palestina (PA) pertama yang mengunjungi Downing Street sejak 2021, juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri David Lammy. “Mereka menandatangani nota kesepahaman yang meneguhkan komitmen mereka untuk memajukan negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara,” kata Kantor Luar Negeri Inggris, mengutip Arab News.

    Dokumen tersebut menegaskan pandangan bahwa otoritas Palestina adalah satu-satunya entitas pemerintahan yang sah di wilayah Palestina, meliputi Gaza, Yerusalem Timur, dan Tepi Barat. “Saya menegaskan kembali komitmen Inggris untuk mengakui negara Palestina sebagai kontribusi terhadap proses tersebut,” kata Menlu David Lammy.

    Hal ini juga menekankan perlunya menyatukan kembali Gaza dan Tepi Barat di bawah otoritas Palestina berpusat di Ramallah, yang pada gilirannya diharuskan berkomitmen pada reformasi politik dan keuangan.

    Selain itu, Inggris mengumumkan paket bantuan senilai £101 juta (sekitar Rp2,2 triliun) untuk Palestina guna mendukung operasi bantuan kemanusiaan, pembangunan ekonomi, dan reformasi.

    Lammy mengatakan kunjungan Mustafa menandai langkah signifikan dalam memperkuat hubungan Inggris dengan Otoritas Palestina, mitra utama perdamaian di Timur Tengah, di saat yang kritis.

    “Kami tidak akan menyerah pada solusi dua negara, di mana negara Palestina dan Israel hidup berdampingan secara damai, bermartabat, dan aman. Saya menegaskan kembali komitmen Inggris untuk mengakui negara Palestina sebagai kontribusi terhadap proses tersebut.”

    Hamas, yang telah menguasai Jalur Gaza sejak 2007 dan melancarkan serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, tidak akan memiliki peran apa pun di masa depan daerah kantong pantai Palestina itu, tambahnya.

    Kantor Luar Negeri mengatakan, Hamas harus segera membebaskan sandera (Israel) dan melepaskan kendali atas Gaza. Inggris akan bekerja sama dengan PA dalam rencana bersama untuk masa depan Gaza, yang dibangun di atas inisiatif dipimpin oleh negara-negara Arab.

    Prancis dan Arab Saudi akan menjadi ketua bersama pertemuan di PBB pada bulan Juni untuk menggalang dukungan bagi pengakuan negara Palestina. Anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh yang berkuasa baru-baru ini mendesak Kantor Luar Negeri untuk secara resmi mengakui negara Palestina, dan mengatakan inisiatif Prancis-Saudi memberikan peluang bagi Inggris.

    Pemerintah Israel tetap teguh dalam penentangannya terhadap pengakuan apa pun tentang negara Palestina. Pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengambil langkah-langkah untuk melemahkan Otoritas Palestina didukung Barat, termasuk menahan jutaan dolar pajak Palestina atas nama otoritas tersebut.

    Netanyahu menolak peran apa pun bagi PA dalam masa depan Gaza serta mengkritik rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk konferensi kenegaraan Palestina. Dari 193 anggota PBB, 147 telah secara resmi mengakui kenegaraan Palestina, termasuk Spanyol, Irlandia, dan Norwegia. Prancis, Kanada, Inggris, Italia, dan Jerman termasuk di antara negara-negara yang belum melakukannya.

  • 300 Hotel di Mekkah dan Madinah Siap Sambut Jemaah Haji 2025 Nasional 29 April 2025

    300 Hotel di Mekkah dan Madinah Siap Sambut Jemaah Haji 2025 Nasional 29 April 2025

    300 Hotel di Mekkah dan Madinah Siap Sambut Jemaah Haji 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) menyiapkan total 300 hotel di
    Mekkah
    dan
    Madinah
    , Arab Saudi, sebagai tempat tinggal
    jemaah haji
    1446 Hijriah.
    Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kemenag Muchlis M Hanafi menuturkan, 205 hotel di Mekkah dan 95 hotel di Madinah siap menyambut jemaah haji asal Indonesia yang akan diberangkatkan pada 2 Mei 2025.
    “Jadi akan ada 203.320 jemaah haji reguler yang akan kita layani di 300 hotel yang ada di Mekkah dan Madinah,” kata Muchlis dalam keterangan resmi, Selasa (29/4/2025).
    Untuk hotel di Mekkah, jaraknya maksimum 4,5 kilometer. Sementara di Madinah, semua hotel berada di wilayah Markaziyah.
    Jarak ini bertujuan untuk memudahkan jemaah haji dalam melakukan ibadah di Masjidil Haram.
    Bukan hanya akomodasi tempat tinggal, Kemenag juga menyediakan layanan transportasi di tiga area.
    “Pertama, transportasi antar kota perhajian yang melayani rute Madinah hingga Mekkah, kemudian rute Jeddah ke Mekkah, Mekkah ke Jeddah, dan Mekkah ke Madinah,” jelasnya.
    Terdapat juga bus shalawat yang akan mengantar dan menjemput jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya.
    Kemudian, tersedia pula transportasi saat puncak proses ibadah haji di Arafah ke Muzdalifah ke Mina (Armina).
    Sesuai arahan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Muchlis memastikan seluruh layanan jemaah haji di Tanah Suci telah siap.
    “Sejauh ini kesiapan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya di Arab Saudi, sudah siap. Sesuai arahan Menteri Agama,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadwal Lengkap Haji 2025, Gelombang I dan II Kapan Mulai Berangkat?

    Jadwal Lengkap Haji 2025, Gelombang I dan II Kapan Mulai Berangkat?

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) secara resmi mengumumkan jadwal lengkap pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi.

    Pengumuman ini menjadi angin segar bagi ratusan ribu calon jemaah yang telah mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

    Berdasarkan informasi resmi dari Kemenag, embarkasi jemaah haji Indonesia akan dimulai pada awal Mei 2025, menandai dimulainya perjalanan spiritual yang akan membawa mereka ke kota suci Makkah dan Madinah.

    Jadwal keberangkatan dan pemulangan jemaah haji tahun ini dibagi menjadi dua gelombang, dengan rincian waktu yang telah ditetapkan untuk memastikan kelancaran proses ibadah.

    Gelombang I: Madinah Al-Munawwarah Sebagai Tujuan Awal

    Gelombang pertama keberangkatan jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan dimulai pada 2 Mei 2025 (4 Zulkaidah 1446 H).

    Pada tanggal ini, para calon jemaah akan mulai diterbangkan dari berbagai embarkasi di Tanah Air menuju Kota Madinah Al-Munawwarah.

    Madinah menjadi tujuan awal bagi jemaah gelombang pertama untuk melaksanakan ibadah Arbain, yaitu salat berjamaah sebanyak 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi, serta berziarah ke makam Rasulullah SAW dan tempat-tempat bersejarah lainnya.

    Proses pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama dari Tanah Air ke Madinah akan berlangsung hingga 16 Mei 2025 (18 Zulkaidah 1446 H).

    Setelah menyelesaikan ibadah di Madinah, jemaah gelombang pertama akan mulai diberangkatkan menuju Makkah Al-Mukarramah pada 11 Mei 2025 (13 Zulkaidah 1446 H).

    Perpindahan jemaah dari Madinah ke Makkah ini akan terus berlangsung hingga 25 Mei 2025 (27 Zulkaidah 1446 H), menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

    Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua akan dimulai pada 17 Mei 2025 (19 Zulkaidah 1446 H).

    Berbeda dengan gelombang pertama, jemaah pada gelombang kedua akan langsung diterbangkan menuju Bandara Internasional King Abdulaziz (KAAIA) di Jeddah, yang merupakan pintu gerbang utama menuju Kota Makkah.

    Pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dari Tanah Air ke Jeddah akan berlangsung hingga 31 Mei 2025 (4 Zulhijjah 1446 H).

    Tanggal 31 Mei 2025 juga menjadi batas akhir (closing date) bagi kedatangan seluruh jemaah haji di Jeddah, yaitu pukul 24.00 Waktu Arab Saudi (WAS).

    Jemaah haji asal Kabupaten Bandung mengikuti pembukaan bimbingan manasik haji massal II tingkat Kabupaten Bandung 2025 di Masjid Al Fathu Soreang, Sabtu (19/4/2025).

    Setelah tiba di Makkah, jemaah gelombang kedua akan langsung mempersiapkan diri untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji.

    Puncak Ibadah Haji: Arafah, Muzdalifah, dan Mina

    Setelah seluruh jemaah haji dari berbagai belahan dunia berkumpul di Makkah, puncak ibadah haji akan dimulai dengan pemberangkatan jemaah dari Makkah menuju Arafah pada 4 Juni 2025 (8 Zulhijjah 1446 H).

    Di Padang Arafah, seluruh jemaah akan melaksanakan wukuf, yaitu berdiam diri dan berdoa, yang merupakan rukun inti dari ibadah haji.

    Wukuf di Arafah akan dilaksanakan pada 5 Juni 2025 (9 Zulhijjah 1446 H), yang juga bertepatan dengan Hari Arafah.

    Setelah matahari terbenam, jemaah akan bergerak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit (bermalam) dan mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumrah di Mina.

    Pada 6 Juni 2025 (10 Zulhijjah 1446 H), yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, jemaah akan bergerak menuju Mina untuk melaksanakan lempar jumrah Aqabah, menyembelih hewan kurban (bagi yang wajib), dan bertahalul (mencukur rambut sebagai tanda berakhirnya ihram awal).

    Rangkaian ibadah di Mina akan dilanjutkan dengan Hari Tasyrik, yaitu tanggal 7, 8, dan 9 Juni 2025 (11, 12, dan 13 Zulhijjah 1446 H). Pada hari-hari tersebut, jemaah akan melaksanakan lempar jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah.

    Jemaah yang mengambil Nafar Awal (meninggalkan Mina lebih awal) akan kembali ke Makkah pada tanggal 8 Juni setelah melempar jumrah pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah.

    Sementara itu, jemaah yang mengambil Nafar Tsani (meninggalkan Mina lebih lambat) akan tetap di Mina hingga tanggal 9 Juni untuk melempar seluruh jumrah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah.

    Masa Pemulangan Jemaah Haji ke Tanah Air

    Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Makkah dan sekitarnya, jemaah haji Indonesia akan mulai dipulangkan ke Tanah Air.

    Pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah akan dimulai pada 11 Juni 2025 (15 Zulhijjah 1446 H). Kedatangan jemaah haji gelombang pertama di Tanah Air juga akan dimulai pada tanggal yang sama.

    Akhir pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Makkah melalui Jeddah dijadwalkan pada 25 Juni 2025 (29 Zulhijjah 1446 H).

    Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua akan mulai diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah pada 18 Juni 2025 (22 Zulhijjah 1446 H).

    Di Madinah, jemaah gelombang kedua akan melaksanakan ibadah Arbain sebelum akhirnya dipulangkan ke Tanah Air melalui Bandara Madinah.

    Calon jemaah haji asal tiga kabupaten Sumedang, Subang dan Majalengka tengah mengikuti pelatihan dan pengarahan dari Menteri Agama RI melaluo daring di Bandara Kertajati, Sabtu (19/4/2025).

    Awal pemulangan jemaah haji gelombang kedua dari Madinah ke Tanah Air dijadwalkan pada 26 Juni 2025 (1 Muharram 1447 H), yang juga bertepatan dengan Tahun Baru 1447 Hijriah.

    Akhir pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dari Makkah ke Madinah adalah pada 2 Juli 2025 (7 Muharram 1447 H), dan akhir pemulangan jemaah haji gelombang kedua dari Madinah ke Tanah Air adalah pada 10 Juli 2025 (15 Muharram 1447 H).

    Kedatangan terakhir jemaah haji gelombang kedua di Tanah Air dijadwalkan pada 11 Juli 2025 (16 Muharram 1447 H).

    Persiapan dan Imbauan bagi Calon Jemaah Haji

    Dengan diumumkannya jadwal lengkap ibadah haji 2025, Kemenag mengimbau kepada seluruh calon jemaah haji untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

    Persiapan tidak hanya meliputi aspek fisik dan finansial, tetapi juga pemahaman tentang manasik haji serta menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci.

    Calon jemaah juga diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari Kemenag dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) terkait perkembangan informasi haji dan mengikuti bimbingan manasik yang diselenggarakan.

    Kesiapan yang matang akan membantu jemaah dalam melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk.

    Antisipasi dan Peningkatan Layanan Haji 2025

    Belajar dari pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya, Kemenag terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia.

    Koordinasi dengan berbagai pihak terkait di Arab Saudi terus dilakukan untuk memastikan kelancaran proses keberangkatan, akomodasi, transportasi, hingga pelayanan kesehatan bagi jemaah.

    Pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu fokus dalam peningkatan layanan haji, mulai dari sistem pendaftaran, informasi keberangkatan, hingga pendampingan ibadah melalui aplikasi.

    Diharapkan, dengan persiapan yang matang dan peningkatan layanan yang berkelanjutan, pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 dapat berjalan lebih baik dan memberikan pengalaman spiritual yang mendalam bagi seluruh jemaah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anggota DPR minta KP2MI hati-hati buka moratorium PMI ke Arab Saudi

    Anggota DPR minta KP2MI hati-hati buka moratorium PMI ke Arab Saudi

    pekerja sektor domestik Indonesia kerap dianggap hanya menjadi budak. Jika terjadi masalah hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum di Arab Saudi. Ini membuktikan negara kita tidak mampu bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk melindungi P

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengingatkan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk lebih hati-hati dalam rencana membuka moratorium pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

    “Membuka moratorium bukan semata menghilangkan masalah, namun akan membuka potensi masalah kembali jika pemerintah tidak matang,” kata Eem dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Sejak moratorium diberlakukan pada tahun 2011, menurut dia, ada sekitar 185 ribu PMI berangkat secara ilegal ke Arab Saudi. Fakta itu, kata dia, menunjukkan lemahnya pengawasan dan sistem migrasi tenaga kerja Indonesia yang masih memiliki celah besar.

    Dia mengatakan banyak sekali kasus terjadi pada pekerja sektor domestik di luar negeri, khususnya para pekerja perempuan yang mengalami perlakuan tidak adil, seperti halnya pelecehan seksual atau tindakan kekerasan lainnya.

    Dia mengatakan pekerja sektor domestik Indonesia kerap dianggap hanya menjadi budak. Jika terjadi masalah hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum di Arab Saudi

    “Ini membuktikan negara kita tidak mampu bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia,” kata dia.

    Menurut dia, pembukaan moratorium khusus untuk pekerja perempuan perlu dipertimbangkan kembali. Kecuali, kata dia, jika hukum yang akan diberlakukan adalah hukum yang disepakati atau hukum internasional.

    Dia menambahkan, pemerintah perlu mengupayakan jalur diplomasi yang jelas demi menciptakan kesepakatan yang lebih melindungi para PMI. Tanpa pembenahan yang serius, menurut dia, penghapusan moratorium justru hanya akan mengulang pola lama.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakistan Tembak Jatuh Drone Mata-mata India di Kashmir

    Pakistan Tembak Jatuh Drone Mata-mata India di Kashmir

    Islamabad –

    Militer Pakistan mengatakan pasukannya telah menembak jatuh sebuah drone mata-mata India di sepanjang perbatasan yang menjadi sengketa di wilayah Kashmir. Aktivitas ini dilakukan saat ketegangan meningkat menyusul serangan militan yang menewaskan sedikitnya 26 orang di Kashmir pekan lalu.

    Laporan televisi milik pemerintah Pakistan, yang mengutip personel keamanan yang tidak disebut namanya, seperti dilansir Bloomberg dan Al Arabiya, Selasa (29/4/2025), menyebut sebuah drone asing melanggar apa yang disebut sebagai Garis Kontrol di area Kashmir, wilayah utara yang diklaim oleh Pakistan dan India.

    Kedua negara telah saling menembak jatuh beberapa drone berukuran kecil di masa lalu karena drone semacam itu seringkali digunakan untuk pengintaian di sekitar wilayah perbatasan.

    Laporan itu muncul saat hubungan antara kedua negara bersenjata nuklir itu memburuk dengan cepat.

    Beberapa jam sebelumnya, seorang pejabat tinggi pertahanan Pakistan memperingatkan kemungkinan perang dengan India, namun juga mengatakan hal semacam itu dapat dihindari, dengan beberapa hari ke depan menjadi momen yang krusial.

    “Jika sesuatu harus terjadi, hal itu akan terjadi dalam dua hari atau tiga hari,” ucap Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, saat berbicara kepada media lokal Geo News. “Ada ancaman langsung,” sebutnya.

    Asif juga mengatakan bahwa China, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk lainnya sedang berupaya mencegah konflik perang terjadi.

    Sebelumnya pada hari yang sama, Selasa (29/4), militer India menuduh pasukan Pakistan telah melepaskan tembakan melintasi Garis Kontrol di Kashmir selama lima hari berturut-turut. Disebutkan bahwa pasukan New Delhi merespons dengan cara yang “terukur” tapi “efektif” terhadap apa yang mereka gambarkan sebagai “tembakan senjata ringan yang tidak beralasan”.

    Perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani oleh kedua negara tahun 2003 lalu telah sering dilanggar hingga tahun 2021, ketika Pakistan dan India memperbarui komitmen mereka untuk menegakkan gencatan senjata. Tembakan lintas perbatasan sebagian besar telah dihentikan selama tiga tahun terakhir.

    Situasi panas di perbatasan ini semakin menambah ketegangan setelah New Delhi menuduh Islamabad terlibat dalam serangan bersenjata di Kashmir yang merenggut 26 nyawa, yang sebagian besar wisatawan. Otoritas India mengambil sejumlah tindakan hukuman, termasuk menurunkan hubungan diplomatik dan menangguhkan perjanjian berbagi air yang penting.

    Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menegaskan negaranya akan menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian di Kashmir.

    Pakistan telah membantah terlibat dalam serangan bersenjata di Kashmir itu, dan membalas New Delhi dengan mengusir para diplomat India dari wilayahnya, menutup wilayah udara untuk maskapai penerbangan India, dan menangguhkan perbatasan antara kedua negara.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Berangkat Haji Secara Ilegal, 71 Penumpang Diamankan di Bandara Soetta – Page 3

    Berangkat Haji Secara Ilegal, 71 Penumpang Diamankan di Bandara Soetta – Page 3

    Lalu diketahui, para calon jemaah haji ilegal tersebut menggunakan berbagai visa untuk bisa masuk ke Arab Saudi. Seperti visa kunjungan, visa kerja, hingga visa amil. Padahal, saat ini hal tersebut dilarang lantaran hanya yang memiliki visa haji yang diperbolehkan masuk.

    Apalagi, lanjut Ronald, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari Konsulat Jenderal (Konjen) di Arab Saudi yang berisi imbauan agar tidak ada yang masuk ke negara tersebut dengan dokumen selain visa haji mulai 23 April 2025.

    “Sudah ada informasi tidak akan ada masyarakat Indonesia yang masuk ke Jeddah melalui Bandara King Abdul Aziz selain pemegang visa haji, artinya visa kunjungan, wisata, tidak diperbolehkan,” jelasnya.