Xcloud.id

Negara: Arab Saudi

  • Eks PM Pakistan dan Istri Divonis 17 Tahun Penjara terkait Korupsi

    Eks PM Pakistan dan Istri Divonis 17 Tahun Penjara terkait Korupsi

    Islamabad –

    Pengadilan Pakistan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara terhadap mantan Perdana Menteri (PM) Imran Khan dan istrinya, Bushra Bibi, terkait kasus korupsi yang melibatkan pembelian hadiah mewah untuk negara dengan harga di bawah nilai pasar.

    Hukuman terbaru ini menambah serangkaian masalah hukum bagi Khan, yang mendekam di balik jeruji besar sejak Agustus 2023. Khan menghadapi puluhan kasus lain yang menjerat dirinya sejak digulingkan dari jabatannya pada tahun 2022, mulai dari kasus korupsi hingga tuduhan terkait antiterorisme dan rahasia negara.

    Khan membantah telah melakukan pelanggaran hukum dalam semua kasus tersebut, yang menurut partai yang menaunginya bermotif politik.

    Vonis 17 tahun penjara untuk Khan dan istrinya itu, seperti dilansir Reuters, Sabtu (20/12/2025), diungkapkan oleh pengacara keluarga Khan, Rana Mudassar Umer, saat berbicara kepada Reuters.

    “Pengadilan mengumumkan hukuman tanpa mendengarkan pembelaan terdakwa dan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada Imran Khan dan Bushra Bibi dengan denda yang besar,” ucap Umer.

    Khan dan istrinya, menurut putusan pengadilan Pakistan, dijatuhi hukuman berat 10 tahun penjara berdasarkan undang-undang pidana Pakistan untuk tindak pidana pelanggaran kepercayaan dan hukuman 7 tahun penjara berdasarkan undang-undang antikorupsi.

    Keduanya juga dijatuhi hukuman denda masing-masing sebesar 16,4 juta Rupee Pakistan, atau setara Rp 978,3 juta.

    Kasus ini berkaitan dengan jam tangan mewah yang dihadiahkan kepada Khan oleh Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman selama kunjungan resmi kenegaraan, yang menurut jaksa penuntut, kemudian dibeli oleh Khan dan istrinya dari negara dengan harga diskon besar-besaran yang melanggar aturan pemberian hadiah di Pakistan.

    Kasus tersebut terpisah dari kasus lainnya yang juga melibatkan hadiah negara, yang membuat Khan ditangkap pada Agustus 2023 lalu. Dalam kasus itu, Khan telah dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, sedangkan istrinya dihukum 7 tahun penjara, namun hukuman itu ditangguhkan setelah banding.

    Kasus-kasus semacam ini secara umum dikenal di Pakistan sebagai kasus Toshakhana, yang merujuk pada tempat penyimpanan milik negara untuk hadiah-hadiah yang diterima para pejabat publik.

    Khan yang merupakan mantan bintang kriket yang beralih menjadi politisi, tetap menjadi salah satu tokoh paling kontroversial di Pakistan. Pertarungan hukum yang dihadapi Khan terus berlangsung, dengan partainya, Pakistan Tehreek-e-Insaf, kini terpinggirkan dari kekuasaan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Eks PM Pakistan dan Istri Divonis 17 Tahun Penjara terkait Korupsi

    Eks PM Pakistan dan Istri Divonis 17 Tahun Penjara terkait Korupsi

    Islamabad –

    Pengadilan Pakistan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara terhadap mantan Perdana Menteri (PM) Imran Khan dan istrinya, Bushra Bibi, terkait kasus korupsi yang melibatkan pembelian hadiah mewah untuk negara dengan harga di bawah nilai pasar.

    Hukuman terbaru ini menambah serangkaian masalah hukum bagi Khan, yang mendekam di balik jeruji besar sejak Agustus 2023. Khan menghadapi puluhan kasus lain yang menjerat dirinya sejak digulingkan dari jabatannya pada tahun 2022, mulai dari kasus korupsi hingga tuduhan terkait antiterorisme dan rahasia negara.

    Khan membantah telah melakukan pelanggaran hukum dalam semua kasus tersebut, yang menurut partai yang menaunginya bermotif politik.

    Vonis 17 tahun penjara untuk Khan dan istrinya itu, seperti dilansir Reuters, Sabtu (20/12/2025), diungkapkan oleh pengacara keluarga Khan, Rana Mudassar Umer, saat berbicara kepada Reuters.

    “Pengadilan mengumumkan hukuman tanpa mendengarkan pembelaan terdakwa dan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada Imran Khan dan Bushra Bibi dengan denda yang besar,” ucap Umer.

    Khan dan istrinya, menurut putusan pengadilan Pakistan, dijatuhi hukuman berat 10 tahun penjara berdasarkan undang-undang pidana Pakistan untuk tindak pidana pelanggaran kepercayaan dan hukuman 7 tahun penjara berdasarkan undang-undang antikorupsi.

    Keduanya juga dijatuhi hukuman denda masing-masing sebesar 16,4 juta Rupee Pakistan, atau setara Rp 978,3 juta.

    Kasus ini berkaitan dengan jam tangan mewah yang dihadiahkan kepada Khan oleh Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman selama kunjungan resmi kenegaraan, yang menurut jaksa penuntut, kemudian dibeli oleh Khan dan istrinya dari negara dengan harga diskon besar-besaran yang melanggar aturan pemberian hadiah di Pakistan.

    Kasus tersebut terpisah dari kasus lainnya yang juga melibatkan hadiah negara, yang membuat Khan ditangkap pada Agustus 2023 lalu. Dalam kasus itu, Khan telah dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, sedangkan istrinya dihukum 7 tahun penjara, namun hukuman itu ditangguhkan setelah banding.

    Kasus-kasus semacam ini secara umum dikenal di Pakistan sebagai kasus Toshakhana, yang merujuk pada tempat penyimpanan milik negara untuk hadiah-hadiah yang diterima para pejabat publik.

    Khan yang merupakan mantan bintang kriket yang beralih menjadi politisi, tetap menjadi salah satu tokoh paling kontroversial di Pakistan. Pertarungan hukum yang dihadapi Khan terus berlangsung, dengan partainya, Pakistan Tehreek-e-Insaf, kini terpinggirkan dari kekuasaan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Hujan dan Badai Landa Dubai, Jalanan Banjir-Penerbangan Dibatalkan

    Hujan dan Badai Landa Dubai, Jalanan Banjir-Penerbangan Dibatalkan

    Dubai –

    Jalanan di Dubai, Uni Emirat Arab, tergenang banjir usai badai dan hujan lebat melanda negara gurun tersebut. Otoritas bandara UEA membatalkan dan menunda puluhan penerbangan.

    Dilansir AFP, Jumat (19/12/2025), maskapai Emirates Dubai membatalkan 13 penerbangan pada hari Jumat. Juga terjadi penundaan dan pembatalan di bandara Sharjah setelah hujan deras semalaman, yang membangunkan warga dengan kilat dan suara guntur yang keras.

    Jalan utama Sharjah tergenang banjir pada Jumat pagi. Warga terlihat berjalan kaki tanpa alas kaki. Seorang pria mengendarai sepedanya melewati air, yang mencapai bagian atas rodanya.

    Pemandangan tersebut membangkitkan kenangan April 2024, ketika hujan lebat yang memecahkan rekor menyebabkan banjir meluas dan memaksa pembatalan lebih dari 2.000 penerbangan di pusat penerbangan internasional utama Dubai.

    Pada hari Kamis kemarin, polisi Dubai telah mendesak warga untuk tetap berada di dalam rumah kecuali “benar-benar diperlukan” karena badai hujan mendekat.

    Situs web Bandara Dubai menunjukkan puluhan penerbangan tertunda pada hari Jumat. Beberapa penerbangan dibatalkan.

    “Beberapa penerbangan… dibatalkan atau ditunda karena cuaca buruk,” kata juru bicara Bandara Dubai.

    Negara-negara Teluk lainnya juga mengalami hujan lebat, termasuk Qatar di mana pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Arab antara Arab Saudi dan UEA dibatalkan pada hari Kamis.

    Hujan deras tahun lalu di UEA, yang terberat sejak pencatatan dimulai 76 tahun lalu, menewaskan sedikitnya empat orang dan melumpuhkan Dubai selama beberapa hari.

    Sebuah studi yang diterbitkan oleh kelompok World Weather Attribution menemukan bahwa pemanasan global yang disebabkan oleh emisi bahan bakar fosil “kemungkinan besar” memperburuk hujan lebat yang melanda UEA dan Oman tahun lalu.

    (lir/lir)

  • Negara Arab Bingung, Indonesia Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra, Padahal Krisis Masih Tejadi

    Negara Arab Bingung, Indonesia Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra, Padahal Krisis Masih Tejadi

    GELORA.CO – Penolakan Pemerintah Indonesia terhadap bantuan asing untuk menangani bencana banjir dan longsor besar di Sumatra memicu sorotan internasional.

    Sejumlah negara Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, hingga Arab Saudi disebut heran setelah tawaran bantuan kemanusiaan mereka tidak diterima oleh pemerintah Indonesia.

    Padahal bencana yang terjadi berdampak luas dan menimbulkan kerusakan besar.

    Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 itu menimbulkan kerusakan masif ribuan korban terdampak, ratusan ribu warga mengungsi.

    Serta infrastruktur hancur di banyak titik.

    Sejumlah negara Arab yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia merespons cepat dengan menyatakan kesiapan mengirim bantuan pangan, logistik, hingga tenaga medis.

    Namun, pemerintah Indonesia menegaskan belum membuka pintu untuk bantuan luar negeri.

    Sikap tersebut menjadi polemik setelah muncul laporan bahwa 30 ton beras bantuan dari Pemerintah UEA yang ditujukan bagi korban banjir di Medan harus dikembalikan.

    Karena pemerintah pusat belum memberikan izin penerimaan bantuan luar negeri.

    Pemerintah kota mengikuti arahan nasional, sehingga paket bantuan yang sudah tiba di Indonesia dikirim kembali.

    Kebijakan ini menimbulkan tanda tanya dari negara-negara Arab karena bantuan yang mereka siapkan bersifat kemanusiaan dan tidak disertai syarat politik.

    Dalam konteks diplomasi, solidaritas antarnegeri Muslim biasanya diterima dengan tangan terbuka.

    Terlebih ketika Indonesia kerap menjadi negara yang vokal dalam isu-isu regional Timur Tengah.

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa keputusan menolak bantuan asing diambil karena kapasitas nasional dinilai cukup untuk menangani bencana.

    Pemerintah menegaskan bahwa pengerahan sumber daya TNI, BNPB, kementerian terkait, hingga bantuan dari pemerintah daerah telah berjalan masif.

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia “mampu menangani sendiri” situasi darurat tersebut.

    Alasan lain yang menjadi pertimbangan adalah belum adanya penetapan status “bencana nasional”.

    Selama status tersebut tidak diberlakukan, prosedur penerimaan bantuan asing tetap berada dalam pengawasan ketat pemerintah pusat.

    Mekanisme ini membuat bantuan luar negeri tidak bisa masuk sembarangan tanpa persetujuan resmi.

    Namun, kebijakan tersebut tidak lepas dari kritik.

    Sejumlah pengamat kebencanaan menilai bahwa dalam situasi bencana berskala besar, kerja sama internasional justru penting untuk mempercepat pemulihan.

    Dengan kerugian ekonomi mencapai puluhan triliun dan beban logistik yang besar.

    Sebagian pihak menilai bahwa menutup pintu bantuan internasional sama saja memperlambat penanganan.

    Dari sisi dunia Arab, kebingungan muncul karena Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan hubungan historis, budaya, dan keagamaan yang kuat dengan kawasan tersebut.

    Tawaran bantuan yang ditolak tanpa penjelasan rinci dinilai bisa menimbulkan jarak diplomatik, meski hubungan bilateral tetap berjalan normal.

    Meski begitu, beberapa negara tetap mengirim bentuk dukungan lain yang tidak masuk kategori bantuan langsung pemerintah ke pemerintah.

    Malaysia, misalnya, mengirim obat-obatan dan tim medis ke Aceh melalui jalur kerja sama kemanusiaan regional.

    Situasi ini memunculkan diskusi lebih luas mengenai kemandirian nasional versus solidaritas global.

    Apakah Indonesia sedang ingin menunjukkan kemampuan mandiri menangani bencana besar?

    Atau apakah pemerintah ingin menghindari isu keterlibatan pihak asing di wilayah terdampak yang sensitif secara politik?

    Hingga kini, pemerintah Indonesia belum memberikan sinyal untuk mengubah kebijakan tersebut.

    Negara-negara Arab yang ingin membantu masih menunggu kepastian, sementara pemulihan di wilayah Sumatra terus berjalan dengan mengandalkan kapasitas nasional.***

  • Bakal Hujan Lebat, Dubai Peringatkan Warganya Tetap di Rumah

    Bakal Hujan Lebat, Dubai Peringatkan Warganya Tetap di Rumah

    Dubai –

    Kepolisian Dubai memperingatkan warganya untuk tetap berada di dalam rumah. Hal ini dikarenakan Dubai diperkirakan akan diguyur hujan lebat.

    “Demi keselamatan Anda, harap tetap waspada karena kondisi cuaca yang tidak stabil diperkirakan akan terjadi dalam beberapa jam mendatang, dan hindari keluar rumah kecuali jika benar-benar diperlukan hingga tengah hari pada hari Jumat,” kata peringatan polisi yang dikirim ke ponsel warga dilansir dari AFP, Jumat (19/12/2025).

    Pusat Meteorologi Nasional (NCM) di Uni Emirat Arab memperingatkan akan adanya hujan di seluruh negeri dari Kamis (18/12) hingga Jumat (19/12), termasuk di Dubai dan ibu kota Abu Dhabi.

    Negara-negara Teluk lainnya juga mengalami hujan lebat pada hari Kamis (18/12), termasuk Arab Saudi dan Qatar di mana hujan lebat tersebut menyebabkan pertandingan Piala Arab dibatalkan.

    Pada bulan April tahun lalu, hujan rekor melanda UEA. Turunya hujan tersebut menyebabkan banjir di rumah-rumah dan mengubah jalanan menjadi sungai.

    Sebuah studi yang diterbitkan oleh kelompok World Weather Attribution (WWA) menemukan bahwa pemanasan global yang disebabkan oleh emisi bahan bakar fosil “kemungkinan besar” memperburuk hujan lebat yang melanda UEA dan Oman tahun lalu.

    (isa/isa)

  • Investasi Awal Kampung Haji Indonesia di Makkah Rp8,33 Triliun

    Investasi Awal Kampung Haji Indonesia di Makkah Rp8,33 Triliun

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah RI melalui PT Danantara telah menanam investasi sebesar Rp8,33 triliun atau USD500 juta untuk pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah Arab Saudi.

    Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah haji dan umrah Indonesia ke Mekkah dan Madinah yang terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

    Mengutip Himpuh.or.id, Kamis (18/12/2025), Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengatakan, pemerintah Indonesia telah menggelontorkan investasi awal lebih dari USD 500 juta atau setara Rp8,33 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mengakuisisi hotel sekaligus membeli lahan strategis di kawasan Mekkah.

    “Nilai pembeliannya total USD 500 juta lebih sedikit,” kata Rosan usai melapor kepada Presiden RI Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    Hotel yang telah diambilalih pemerintah RI terdiri dari tiga tower setinggi 28 lantai yang berlokasi di kawasan Tahrir. Luas lahan hotel tersebut mencapai sekitar 4.620 meter persegi. Pemerintah juga telah mengamankan lahan tambahan seluas kurang lebih 4,4 hektare di area yang sama. Dengan akuisisi ini, total kawasan Kampung Haji Indonesia yang telah dikuasai pemerintah Indonesia mendekati 5 hektare.

    Lahan tersebut akan menjadi fondasi pengembangan tahap berikutnya. Rencananya, akan dibangun 13 tower tambahan dan satu pusat perbelanjaan yang dirancang khusus untuk menunjang kebutuhan jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

    Untuk tahap lanjutan, kebutuhan investasi masih bersifat fleksibel. Rosan menyebut angkanya berada di kisaran USD700 hingga 800 juta. Sedang nilai penawaran pembelian tanah secara keseluruhan mencapai sekitar USD750 juta.

    “Ini adalah awal sangat baik. Inilah mandat yang diberikan kepada kami, sudah mulai kami laksanakan,” ujar Rosan.

    Ia menargetkan, pembangunan di atas lahan yang baru diakuisisi tersebut bisa mulai berjalan pada kuartal IV tahun depan.

    Rosan memastikan seluruh proses tahap awal, termasuk pengambilalihan aset, sepenuhnya dibiayai Danantara. Namun ke depan, peluang kolaborasi tetap terbuka.

    Ia menyebut kerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah memungkinkan, mengingat kementerian tersebut juga memiliki sumber pendanaan sendiri.

    Proyek Kampung Haji Indonesia di Mekkah Arab Saudi, kata Rosan, bukan sekadar investasi. Melainkan langkah strategis meningkatkan standar pelayanan bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci. “Intinya, bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada jemaah kita jadi lebih baik dan lebih nyaman,” tegas Rosan. [air]

  • Pemerintah Ingin AI Berdikari, Namun Dukungan dari APBN Belum Terlihat

    Pemerintah Ingin AI Berdikari, Namun Dukungan dari APBN Belum Terlihat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong pengembangan sovereign artificial intelligence (AI) atau kecerdasan artifisial yang berdikari. 

    Konsep sovereign AI merujuk pada kemampuan suatu negara untuk menciptakan, mengelola, dan mengamankan teknologi AI dengan sumber daya sendiri, mulai dari infrastruktur data hingga talenta manusia.

    Upaya tersebut salah satunya ditempuh melalui program unggulan AI Talent Factory yang digadang-gadang menjadi langkah strategis pemerintah dalam mencetak 12 juta talenta digital. 

    Namun, untuk mencapai sovereign AI secara utuh, Indonesia dinilai masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain, terutama dari sisi dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar menilai hingga kini belum terlihat alokasi anggaran negara yang signifikan untuk pengembangan AI.

    “India misalnya memperkuat software AI melalui India AI Mission. Ini inisiatif yang mencapai US$,25 miliar. Kalau kita lihat APBN 2026, belum nampak ini angka sampai US$1 miliar untuk pengembangan AI,” kata Wahyudi dalam Diskusi Publik “Menjelajahi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional, Pijakan untuk Berdikari?” di Kantor Bisnis Indonesia, Kamis (18/12/2025).

    Kondisi tersebut, menurut Wahyudi, memunculkan tanda tanya mengenai tingkat keseriusan pemerintah dalam mewujudkan sovereign AI. 

    Dia menyebut sejumlah negara telah melangkah lebih jauh dengan membangun kolaborasi strategis lintas perusahaan untuk mengembangkan model AI lokal atau sovereign foundation model.

    Dia mencontohkan Uni Emirat Arab, Prancis, dan Korea Selatan yang telah menunjuk atau memfasilitasi kerja sama antarperusahaan untuk pengembangan model AI nasional. 

    Arab Saudi bahkan memanfaatkan sovereign fund untuk mendorong inisiatif serupa. Sementara itu, Kanada dan Inggris telah membentuk unit khusus di tingkat pemerintahan yang secara spesifik menangani pengembangan sovereign AI.

    Menurutnya, pembentukan unit semacam Sovereign AI Unit di Inggris menunjukkan pengembangan AI berkaitan erat dengan kepentingan strategis, termasuk keamanan nasional. Oleh karena itu, negara-negara tersebut secara aktif mendorong kemandirian AI melalui kebijakan, kelembagaan, dan pendanaan yang jelas.

    Lebih lanjut, Wahyudi menekankan pencapaian sovereign AI sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menyiapkan berbagai prasyarat utama. 

    Prasyarat tersebut mencakup ketersediaan infrastruktur data, penguatan talenta, hingga standar kompetensi yang jelas agar tenaga kerja benar-benar siap terlibat dalam pengembangan AI tingkat lanjut. Dia menyoroti peluncuran AI Talent Factory oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang telah dilakukan beberapa bulan lalu. Namun, menurutnya, capaian konkret dari program tersebut masih belum tergambarkan secara jelas.

    “Tapi kita kan belum mengetahui secara jelas ya, AI Talent Factory ini, talent yang diciptakan itu sampai pada level, apakah dia sebatas bisa melakukan prompt dengan baik, ataupun dia sampai level mana gitu kan,” katanya.

    Dia mempertanyakan apakah talenta yang dihasilkan sudah mencapai tingkat hands-on dalam pemodelan, atau bahkan telah didorong untuk melakukan riset dan pengembangan model AI secara mandiri. 

    Menurutnya, hal tersebut sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menyiapkan prasyarat pendukung secara menyeluruh. Wahyudi menegaskan, tantangan sovereign AI tidak hanya soal talenta, tetapi juga mencakup sejauh mana pemerintah menyalurkan dukungan terhadap infrastruktur digital, pengembangan tenaga kerja, riset dan inovasi, kerangka regulasi dan etika, stimulasi industri AI, hingga kerja sama internasional.

    Pengembangan AI di Berdikari di Jepang …..

  • Catalyst Policy Works Beberkan 6 Prasyarat untuk Capai AI Berdikari

    Catalyst Policy Works Beberkan 6 Prasyarat untuk Capai AI Berdikari

    Bisnis.com, JAKARTA— Catalyst Policy Works mendorong Indonesia untuk menerapkan sovereign artificial intelligence (AI) atau kecerdasan artifisial berdikari.

    Sovereign AI merujuk pada kemampuan sebuah bangsa untuk menciptakan, mengelola, dan mengamankan teknologi AI dengan sumber daya sendiri, mulai dari infrastruktur data hingga talenta manusia.

    Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar menjelaskan terdapat sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai sovereign AI.

    Prasyarat pertama berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur digital. Menurutnya, Indonesia membutuhkan infrastruktur yang memadai dan berada di dalam negeri untuk mendukung pengembangan AI.

    “Seperti seberapa besar kapasitas GPU ya, graphic positioning unit yang bisa digunakan untuk learning AI dan sebagainya,” kata Wahyudi dalam editor meeting bertajuk Menjelajah Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional: Pijakan untuk Berdikari di Kantor Bisnis Indonesia, Kamis (18/12/2025).

    Prasyarat berikutnya menyangkut pengembangan tenaga kerja (workforce development), khususnya terkait talenta.

    Wahyudi menekankan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu mengembangkan model AI serta teknologi turunannya. Selanjutnya, prasyarat lain adalah research development and innovation.

    Dia menjelaskan aspek ini menuntut adanya koordinasi dan hubungan yang solid antarpemangku kepentingan.

    “Hubungan yang pas gitu, antara dunia academic, universitas, lembaga-lembaga riset, BRIN, dan sebagainya, dengan industri, dengan inovasi,” katanya.

    Wahyudi mencontohkan Arab Saudi yang secara serius memanfaatkan sovereign fund untuk mengembangkan riset model AI berbasis bahasa Arab. “Nah disini kan Danantara belum melakukan itu kayaknya gitu kan, itu satu hal,” katanya.

    Prasyarat berikutnya berkaitan dengan regulatory and ethical framework yang mencakup regulasi serta prinsip etika.

    Menurut Wahyudi, Indonesia masih berada pada tahap awal karena baru mengandalkan pendekatan sukarela melalui surat edaran, tanpa regulasi yang lebih mengikat. Menurutnya, di tingkat regulasi, pengaturan AI di Indonesia juga masih sangat terbatas.

    “Karena basis regulasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik, maupun juga undang-undang pelindung data pribadi, itu masih sangat terbatas bicara tentang artificial intelligence, bicara tentang kecerdasan artifisial,” katanya.

    Direktur Eksekutif Catalyst Policy-Works Wahyudi Djafar (dari kanan), SVP Regulatory and Government Affairs PT Indosat Tbk. Ajar A. Edi, dan Asisten Manajer Konten Bisnis Indonesia Leo Dwi Jatmiko berbincang seusai Editor Meeting di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Selain itu, Wahyudi menyoroti pentingnya stimulating AI industry atau pemberian stimulus bagi industri AI, termasuk dalam bentuk kebijakan perpajakan, insentif fiskal lainnya, serta dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia.

    “Nah terakhir tentu international cooperation, jadi meskipun pada akhirnya ingin mencapai apa namanya, kecerdasan artifisial berdikasi. Tapi kerjasama internasional itu tetap diperlukan,” katanya.

    Menurutnya, pemenuhan seluruh elemen yang dibutuhkan dalam pengembangan kecerdasan artifisial berdikari tetap membutuhkan keterlibatan banyak negara. Setiap negara, lanjut Wahyudi, memiliki fokus yang berbeda dalam pengembangan AI.

    PERANG DINGIN AI

    Dia menyebutkan saat ini terdapat tiga kekuatan utama dalam “perang dingin” AI global, yakni Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China.

    Wahyudi menjelaskan Amerika Serikat memprioritaskan investasi besar dalam riset teknologi canggih untuk mempercepat inovasi AI yang berkelanjutan dan kompetitif.

    “Nah menariknya adalah, kompetisi itu terjadi antar perusahaan Amerika Serikat sendiri, bagaimana investasi jor-joran yang dilakukan oleh Meta, Google, IBM, termasuk Microsoft gitu kan untuk berkejaran satu sama lain dalam konteks pengembangan AI ini,” katanya.

    Selain itu, Amerika Serikat juga menempatkan perlindungan kekayaan intelektual sebagai prioritas utama guna menjaga keunggulan kompetitif dalam pengembangan AI.

    “Nah ini yang kita juga masih mencari sebenarnya ya. Misalnya ketika kita bicara perlindungan kekayaan intelektual di dalam surat edaran Menkominfo 9/2023, itu kira-kira fokusnya kan seperti apa sih gitu kan,” katanya.

    Sementara itu, Uni Eropa menekankan regulasi perlindungan data yang ketat. Wahyudi menyebut Uni Eropa menetapkan standar tinggi dalam perlindungan privasi data untuk memastikan penggunaan AI berjalan secara etis.

    Dengan penerapan EU GDPR, Eropa juga menurunkan berbagai panduan yang dikembangkan oleh European Data Protection Board, khususnya dalam pemrosesan data pribadi untuk pengembangan AI. Selain itu, aspek etika menjadi perhatian utama dalam penerapan teknologi tersebut.

    “Karena di sana kalau kita baca EU AI Act, mereka kan sebenarnya mencoba untuk balancing, menyeimbangkan antara kepentingan inovasi dan ekonomi Uni Eropa dengan perlindungan terhadap fundamental rights dari warga negara Eropa gitu ya,” katanya.

    Menurut Wahyudi, negara-negara Uni Eropa juga mendorong kolaborasi lintas negara guna mencapai kedaulatan digital bersama di bidang AI. Adapun China, lanjut Wahyudi, memiliki tiga prioritas utama.

    Pertama adalah riset AI terpadu yang telah dilakukan dalam jangka panjang untuk memperkuat fondasi teknologi dan inovasi kecerdasan buatan. Termasuk di dalamnya pengembangan dan produksi chip khusus AI guna mendukung ekosistem AI yang mandiri.

    “Ini juga satu hal yang sedang digelut oleh pemerintah Indonesia kalau kita mengikuti kementerian koordinator bidang perekonomian yang itu sedang menyusun draft meta jalan semiproductor ya,” katanya.

    Wahyudi menambahkan ketersediaan chip menjadi faktor krusial bagi pengembangan AI. Selain itu, China juga mendorong aplikasi komersial AI melalui implementasi di berbagai sektor untuk mempercepat adopsi teknologi dan memperkuat kemandirian pasar.

    “Jadi ini tiga contoh yang apa namanya three peak ya di dalam konteks pertarungan dari AI,” ungkapnya.

  • Bermula dari 10 Meter Kain, Kini UMKM Batik Binaan BRI Ini Tembus Pasar Internasional

    Bermula dari 10 Meter Kain, Kini UMKM Batik Binaan BRI Ini Tembus Pasar Internasional

    Saat ini Batik Canting Asasi memiliki berbagai macam motif diantaranya Asasi, Barara, dan Panen. Motif Asasi menjadi favorit karena menggambarkan nilai budaya dan religi masyarakat setempat. Selain kain batik, sanggar ini juga memproduksi pakaian jadi seperti jaket, blazer, hingga setelan resmi yang digunakan berbagai kalangan, termasuk pejabat daerah.

    Batik Canting Asasi bukan sekadar usaha kreatif, tetapi juga wadah pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Saat awal berdiri, usaha ini hanya melibatkan empat orang. Kini, sudah ada 15 pekerja dan pengrajin, sebagian besar perempuan dan lansia.

    “Ada yang melukis, mencap, mewarnai, dan membuat jambul pada selendang. Kami juga memberdayakan lansia untuk membuat jambul. Beragam, ada yang usia 18, 24, 27 tahun sampai 60 tahun. Jadi dari milenial sampai lansia”, tutur Rita.

    BRI memiliki peran besar dalam perjalanan Batik Canting Asasi. Melalui Rumah BUMN BRI Padang Panjang, Rita mendapat banyak pelatihan, pendampingan, hingga kesempatan mengikuti pameran skala nasional seperti BRI BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang berlangsung di BSD, Tangerang.

    “BRI selalu mendukung kami. Kalau ada pameran, ada staf BRI yang datang mendampingi dan menanyakan kebutuhan kami. Kami juga pernah dipercaya jadi narasumber pelatihan untuk teman-teman disabilitas. Sekarang sudah ada penyandang disabilitas yang bekerja di sanggar kami,” ungkap Rita.

    Selain pelatihan dan pameran, BRI juga membantu membuatkan e-katalog produk agar bisa menjangkau pembeli digital. Langkah itu menjadi terobosan penting untuk promosi dan memperluas pasar. Hasilnya, Batik Canting Asasi berhasil mendapatkan pesanan dari konsumen yang ada di luar negeri. Dikirim ke Jepang, Singapura, Malaysia, hingga Arab Saudi.

  • Bupati Luwu Timur Umrah di Tengah Larangan ke Luar Negeri, Gubernur Sulsel Beri Penjelasan Regional 17 Desember 2025

    Bupati Luwu Timur Umrah di Tengah Larangan ke Luar Negeri, Gubernur Sulsel Beri Penjelasan Regional 17 Desember 2025

    Bupati Luwu Timur Umrah di Tengah Larangan ke Luar Negeri, Gubernur Sulsel Beri Penjelasan
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memberikan penjelasan terkait keberangkatan Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam yang diduga menunaikan ibadah umrah di tengah larangan kepala daerah bepergian ke luar negeri.
    Andi Sudirman menegaskan, pada prinsipnya kepala daerah diminta untuk tidak meninggalkan wilayah tugasnya, terutama dalam kondisi cuaca ekstrem dan potensi bencana yang belakangan terjadi di sejumlah daerah.
    “Tidak diperintah pun tidak (boleh) meninggalkan, karena memang kondisi-kondisi begini, musim pancaroba. Kita memang harus standby, paling tidak di Jakarta, kemudian Sulawesi,” kata Andi Sudirman saat dikonfirmasi, Rabu (17/12/2025).
    Ia menekankan, keberadaan kepala daerah di wilayah masing-masing penting untuk memastikan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem yang rawan terjadi pada musim pancaroba.
    Terkait informasi bahwa Bupati
    Luwu Timur
    berangkat umrah dengan rekomendasi
    Gubernur Sulsel
    , Andi Sudirman membenarkan bahwa pengajuan izin tersebut dilakukan sebelum adanya larangan atau instruksi pembatasan perjalanan kepala daerah ke luar negeri.
    “Dia pengajuannya sebelum pelaksanaan perintah itu. Tapi ujung-ujungnya kami rekomendasikan sebelum ada perintah itu. Maka tergantung dari pimpinan,” ucapnya.
    Menurut Sudirman, pengajuan izin sudah masuk dan diproses sebelum pemerintah pusat mengeluarkan instruksi pembatasan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah.
    Ia juga menyebut jarak waktu antara keberangkatan dan terbitnya kebijakan pembatasan tersebut sangat dekat.
    “Saya rasa dia kalau tidak salah itu selisih empat hari atau dua hari munculnya berita,” ujarnya.
    Andi Sudirman menegaskan, keputusan akhir terkait keberangkatan kepala daerah ke luar negeri tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kata dia, hanya memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi dan aturan yang berlaku saat pengajuan izin dilakukan.
    “Tinggal kebijakan pemerintah karena dia pengajuannya sebelum,” ucapnya.
    Keberangkatan
    Bupati Luwu Timur
    ke Tanah Suci menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan perjalanan tersebut dilakukan di tengah larangan kepala daerah bepergian ke luar negeri dan di saat sejumlah daerah menghadapi potensi bencana.
    Sejumlah pihak menilai kepala daerah seharusnya tetap berada di wilayahnya untuk memastikan pelayanan publik dan kesiapsiagaan pemerintah daerah berjalan optimal.
    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun Irwan Bachri Syam terkait keberangkatannya dan polemik yang berkembang. Sejumlah pejabat yang dikonfirmasi juga belum memberikan tanggapan.
    Sebelumnya diberitakan, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam diketahui berangkat menunaikan ibadah umrah ke Arab Saudi pada Kamis (11/12/2025).
    Keberangkatan tersebut mencuat ke publik setelah diunggah oleh akun Facebook Sinar Ali. Dalam foto yang dibagikan, Irwan Bachri Syam tampak berada di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, bersama rombongan.
    Unggahan itu memantik beragam respons warganet. Sejumlah pengguna media sosial menyampaikan doa dan ucapan selamat.
    Akun Fridayun Achmar, misalnya, menuliskan, “Selamat menunaikan ibadah umrah, Bapak Bupati beserta keluarga. Semoga menjadi ibadah yang mabrur serta diberikan kesehatan dan keselamatan.”
    Ucapan serupa juga disampaikan akun Iyoz Fifar Maknum yang menulis, “Selamat menjalankan ibadah umrah Bapak Bupati beserta rombongan.”
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.