Negara: Aljazair

  • Dua Tersangka Pencurian Mahkota Louvre Dibekuk Polisi

    Dua Tersangka Pencurian Mahkota Louvre Dibekuk Polisi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dua tersangka pencurian sejumlah permata mahkota Prancis dari Museum Louvre berhasil ditangkap di wilayah dekat Paris pada Sabtu. Salah satu dari mereka diringkus sebelum menaiki pesawat di Bandara Charles de Gaulle, Prancis.

    Berdasarkan laporan surat kabar Le Parisien, yang pertama kali memberitakan kasus tersebut, dua pria berusia sekitar 30’an tahun yang berasal dari wilayah pinggiran Seine-Saint-Denis, Paris berhasil ditangkap pada Sabtu malam.

    Keduanya sudah dikenali oleh kepolisian Prancis, dan salah satunya dikabarkan hendak berangkat ke Aljazair. Jaksa Paris Laure Beccuau tidak memerinci jumlah pasti orang yang ditangkap maupun informasi lebih lanjut mengenai identitas mereka.

    Adapun, dalam sebuah pernyataan, Beccuau menyayangkan bocornya informasi mengenai penangkapan para tersangka. Pasalnya, hal ini berpotensi menghambat jalannya penyelidikan.

    “Pengungkapan ini hanya akan menghambat upaya investigasi sekitar 100 penyidik yang telah dimobilisasi, baik untuk mencari perhiasan curian maupun semua pelaku. Masih terlalu dini untuk memberikan detail spesifik,” kata Beccuau dikutip dari Reuters, Minggu (26/10/2025).

    Untuk diketahui, para pencuri berhasil membawa kabur delapan perhiasan berharga senilai sekitar US$ 102 juta dari koleksi Museum Louvre pada 19 Oktober.

    Aksi ini mengungkap celah keamanan di museum paling banyak dikunjungi di dunia tersebut, setelah para pelaku menggunakan derek untuk memecahkan jendela di lantai atas saat jam operasional. Mereka kemudian melarikan diri dengan sepeda motor

    Adapun, berita perampokan ini menggema ke seluruh dunia dan memicu perenungan di Prancis, dengan banyak pihak menganggapnya sebagai sebuah penghinaan nasional.

    (ven/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan fakta sejarah mengenai dampak global dari Resolusi Jihad 1945 dan peran mendalam Presiden Pertama RI Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno, dalam membangun solidaritas dunia Islam.

    Tidak lupa Hasto menjelaskan keputusan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 yang mengukuhkan Bung Karno sebagai Pendekar Kemerdekaan dan Pahlawan Islam, sebuah gelar yang kerap terlupakan dalam narasi sejarah.

    “Dalam perjuangannya melawan Belanda, Bung Karno banyak mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang membangkitkan semangat. Inilah yang ingin kita luruskan dari sejarah: Bung Karno dan Islam,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam acara peringatan Hari Santri 2025 bertema Santri Berjuang: Ajaran Bung Karno, Warisan Kemerdekaan dan Kontribusi Generasi Muda di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    Hasto menceritakan bagaimana konsultasi Bung Karno dengan KH Hasyim Asy’ari tentang hukum membela tanah air yang melahirkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

    Resolusi itu menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban agama bagi setiap muslim, dan menjadikan penjajah sebagai musuh agama dan bangsa.

    “Hebatnya, Resolusi Jihad ini terdengar juga oleh pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Dia pun mengeluarkan resolusi serupa, yang mengakibatkan sekitar 600 tentara muslim membelot dari tentara Inggris untuk membela Indonesia yang baru merdeka. Banyak dari mereka yang gugur sebagai syuhada,” ujar Hasto.

    Untuk menghormati pengorbanan tersebut, lanjut Hasto, Bung Karno kemudian membangun Masjid Syuhada pada saat Ibu Kota berada setelah ibu kota berada di Yogyakarta.

    “Kebetulan sopir Bung Karno pada saat ditangkap Belanda juga bernama Syuhada,” ujarnya.

    Peristiwa ini, tegasnya, menunjukkan bagaimana pertemuan antara agama dan nasionalisme melahirkan kekuatan yang mampu menghadapi pemenang Perang Dunia II.

    Hasto juga menegaskan bahwa pemahaman keIslaman Bung Karno sangatlah lengkap. Proklamator Republik Indonesia itu berguru pada pemikiran tokoh-tokoh Islam dunia seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Arabi Pasha, Mustafa Kamil, dan Muhammad Abduh.

    Pemahaman inilah yang mendasari kebijakan luar negeri Bung Karno yang membela bangsa-bangsa tertindas. Pasca Konferensi Asia Afrika (KAA), Bung Karno aktif mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam.

    “Bung Karno menyewakan rumah di Jalan Serang, Menteng, Jakarta untuk pejuang-pejuang dari Aljazair, Maroko, Tunisia, dan Sudan. Bahkan, untuk membebaskan Aljazair, Bung Karno menyelundupkan senjata yang seharusnya untuk Irian Barat, karena lebih memprioritaskan pembebasan bangsa-bangsa terjajah,” papar Hasto.

    Karena kontribusinya inilah, Bung Karno dianugerahi gelar sebagai “pendekar dan pembebas bangsa Islam”.

    Komitmen ini, kata Hasto, menjadi fondasi ideologis dan historis bagi PDIP hingga kini, termasuk dalam sikap tegas menolak kedatangan Israel dan mendukung penuh Palestina.

    “Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi,” tegasnya.

    Hasto juga menyoroti koneksitas spiritual dan politik antara Bung Karno dan putrinya, Megawati Soekarnoputri. Dia mencontohkan, saat menyusun kabinet 2014, Megawati mengingatkan presiden terpilih untuk memahami kesadaran historis ini dan mengembalikan kekuatan ekonomi rakyat, termasuk dari kalangan Muhammadiyah dan NU.

    “Semangat inilah yang diteladankan Bung Karno dan dilanjutkan oleh Ibu Megawati. Semangat inilah yang harus kita hidupkan kembali, terutama dalam memaknai perjuangan membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” tutur Hasto.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiba di Tanah Air, Prabowo Beberkan Isi KTT Gaza di Mesir

    Tiba di Tanah Air, Prabowo Beberkan Isi KTT Gaza di Mesir

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Tanah Air setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Syarm al-Sheikh, Mesir. Dalam forum tingkat tinggi itu, sejumlah tokoh dunia dan perwakilan negara-negara kunci yang terlibat dalam upaya penyelesaian konflik turut hadir.

    Prabowo mengungkapkan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan awal terkait tahap gencatan senjata dan langkah-langkah menuju perdamaian permanen antara Israel dan Palestina.

    Menurutnya, gencatan senjata di Gaza kini mulai berjalan dan jadi langkah awal yang baik menuju perdamaian menyeluruh di kawasan Timur Tengah. “Di situ kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan, rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur Selasa (14/10/2025).

    Prabowo menegaskan Indonesia hadir untuk menyatakan dukungan penuh terhadap proses perdamaian, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina. Ia juga menyebut sejumlah langkah konkret telah berjalan, termasuk dimulainya penarikan pasukan Israel secara bertahap serta pembebasan para sandera.

    “Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik. Tentunya sesuai tahapan-tahapan, sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu,” ujar Presiden Prabowo.

    Dia menegaskan, Indonesia siap berpartisipasi untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Mereka bertanya, bagaimana kesiapan Indonesia, kami katakan kami siap, kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo juga menambahkan, sejak dulu, Indonesia konsisten membela kemerdekaan dan perdamaian di Palestina. Dirinya sendiri sebagai WNI juga telah menyuarakan kemerdekaan Palestina puluhan tahun lalu.

    “Memang ini tekad kita sebagai bangsa. Tekad saya, puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda,” kata Prabowo.

    Menurut catatan, Indonesia secara resmi mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988. Pengakuan ini diberikan tidak lama setelah Deklarasi Kemerdekaan Palestina dibacakan oleh Yasser Arafat di Aljir, Aljazair.

    Prabowo menyatakan di masa kepemimpinannya, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina terus ditunjukkan Indonesia lewat beragam hal. Salah satunya dengan memberikan bantuan berupa beras untuk Palestina yang tengah berkonflik dengan Israel.

    “Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ribuan ton beras. Dan kita terus komit untuk mendukung ini,” ujar Prabowo. [hen/suf]

  • OPEC+ akan tingkatkan output minyak pada November 2025

    OPEC+ akan tingkatkan output minyak pada November 2025

    Wina (ANTARA) – Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan para mitranya, yang dikenal sebagai OPEC+, pada Minggu (5/10) memutuskan untuk meningkatkan output minyak sebesar 137.000 barel per hari (bph) pada November, setelah melakukan kenaikan serupa pada Oktober.

    Keputusan itu diumumkan usai pertemuan virtual negara-negara anggota, termasuk Arab Saudi, Rusia, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman, ungkap OPEC dalam sebuah pernyataan.

    “Mengingat prospek ekonomi global yang stabil dan fundamental pasar yang sehat, sebagaimana tecermin dalam rendahnya persediaan minyak, delapan negara tersebut akan menerapkan peningkatan produksi sebesar 137.000 bph pada November dari pemangkasan sukarela tambahan yang telah diumumkan sebelumnya,” kata organisasi itu.

    Penyesuaian produksi sukarela tambahan kelompok tersebut sebesar 1,65 juta bph pertama kali diterapkan pada April 2023 dan kemudian diperpanjang hingga akhir 2026.

    OPEC menjelaskan bahwa barel-barel tersebut dapat dikembalikan sebagian atau seluruhnya secara bertahap, bergantung pada kondisi pasar.

    Delapan negara itu akan kembali menggelar pertemuan pada 2 November mendatang untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

    Sumber: Xinhua

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Anton Santoso
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Berikut daftar negara yang sudah mengakui Palestina:

    Pengakuan Terhadap Palestina Mulai 2024-2025

     

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Prancis 22 September 2025

    Luksemburg 22 September 2025

    Malta 22 September 2025

    Monako 22 September 2025

    Belgia 22 September 2025

    Andorra 22 September 2025

    Inggris 21 September 2025

    Australia 21 September 2025

    Kanada 21 September 2025

    Portugal 21 September 2025

    Meksiko 20 Maret 2025

     

    2010-2019

     

    Ekuador 27 Desember 2010

    Bolivia 17 Desember 2010

    Argentina 6 Desember 2010

    Islandia 15 Desember 2011

    Brasil 3 Desember 2011

    Grenada 25 September 2011

    Antigua dan Barbuda 22 September 2011

    Dominika 19 September 2011

    Belize 9 September 2011

    St. Vincent dan Grenadines 29 Agustus 2011

    Honduras 26 Agustus 2011

    El Salvador 25 Agustus 2011

    Suriah 18 Juli 2011

    Sudan Selatan 14 Juli 2011

    Liberia 1 Juli 2011

    Lesotho 3 Mei 2011

    Uruguay 16 Maret 2011

    Paraguay 29 Januari 2011

    Suriname 26 Januari 2011

    Peru 24 Januari 2011

    Guyana 13 Januari 2011

    Chili 7 Januari 2011

    Thailand 18 Januari 2012

    Haiti 27 September 2013

    Guatemala 9 April 2013

    Swedia 30 Oktober 2014

    St. Lucia 14 September 2015

    Tahta Suci 26 Juni 2015

    Kolombia 3 Agustus 2018

    St. Kitts dan Nevis 29 Juli 2019

     

    1991-2009

     

    Eswatini 1 Juli 1991

    Bosnia dan Herzegovina 27 Mei 1992

    Georgia 25 April 1992

    Turkmenistan 17 April 1992

    Azerbaijan 15 April 1992

    Kazakstan 6 April 1992

    Uzbekistan 25 September 1994

    Tajikistan 2 April 1994

    Kirgistan 1 November 1995

    Afrika Selatan 15 Februari 1995

    Papua Nugini 13 Januari 1995

    Malawi 23 Oktober 1998

    Timor Leste 1 Maret 2004

    Montenegro 24 Juli 2006

    Pantai Gading 1 Desember 2008

    Lebanon 30 November 2008

    Kosta Rika 5 Februari 2008

    Republik Dominika 15 Juli 2009

    Venezuela 27 April 2009

     

     1988-1989

     

    Bhutan 25 Desember 1988

    Republik Afrika Tengah 23 Desember 1988

    Burundi 22 Desember 1988

    Botswana 19 Desember 1988

    Nepal 19 Desember 1988

    Republik Demokratik Kongo 18 Desember 1988

    Polandia 14 Desember 1988

    Oman 13 Desember 1988

    Gabon 12 Desember 1988

    Sao Tome dan Principe 10 Desember 1988

    Mozambik 8 Desember 1988

    Angola 6 Desember 1988

    Republik Kongo 5 Desember 1988

    Sierra Leone 3 Desember 1988

    Uganda Desember 3, 1988

    Laos 2 Desember 1988

    Chad 1 Desember 1988

    Ghana 29 November 1988

    Togo 29 November 1988

    Zimbabwe 29 November 1988

    Maladewa 28 November 1988

    Bulgaria 25 November 1988

    Tanjung Verde 24 November 1988

    Korea Utara 24 November 1988

    Niger 24 November 1988

    Rumania 24 November 1988

    Tanzania 24 November 1988

    Hongaria 23 November 1988

    Mongolia 22 November 1988

    Senegal 22 November 1988

    Burkina Faso 21 November 1988

    Kamboja 21 November 1988

    Komoro 21 November 1988

    Guinea 21 November 1988

    Guinea-Bissau 21 November 1988

    Mali 21 November 1988

    Tiongkok 20 November 1988

    Belarus 19 November 1988

    Namibia 19 November 1988

    Rusia 19 November 1988

    Ukraina 19 November 1988

    Vietnam 19 November 1988

    Siprus 18 November 1988

    Republik Ceko 18 November 1988

    Mesir 18 November 1988

    Gambia 18 November 1988

    India 18 November 19881

    Nigeria 18 November 1988

    Seychelles Slowakia 18 November 1988

    Sri Lanka 18 November 1988

    Albania 17 November 1988

    Brunei Darussalam 17 November 1988

    Djibouti 17 November 1988

    Mauritius 17 November 1988

    Sudan 17 November 1988

    Afganistan 16 November 1988

    Bangladesh 16 November 1988

    Kuba 16 November 1988

    Yordania 16 November 1988

    Madagaskar 16 November 1988

    Nikaragua 16 November 1988

    Pakistan 16 November 1988

    Qatar 16 November, 1988

    Arab Saudi 16 November 1988

    Serbia 16 November 1988

    Uni Emirat Arab 16 November 1988

    Zambia 16 November 1988

    Aljazair 15 November 1988

    Bahrain 15 November 1988

    Indonesia 15 November 1988

    Irak 15 November 1988

    Kuwait 15 November 1988

    Libya Malaysia 15 November 1988

    Mauritania 15 November 1988

    Maroko 15 November 1988

    Somalia 15 November 1988

    Tunisia 15 November 1988

    Turki 15 November 1988

    Yaman 15 November 1988

    Iran 4 Februari 1988

    Filipina 1 September 1989

    Vanuatu 21 Agustus 1989

    Benin 1 Mei 1989

    Guinea Khatulistiwa 1 Mei 1989

    Kenya 1 Mei 1989

    Etiopia 4 Februari 1989

    Rwanda 2 Januari 1989

  • PBB Beri Sanksi ke Iran Terkait Program Nuklir yang Aktif Kembali

    PBB Beri Sanksi ke Iran Terkait Program Nuklir yang Aktif Kembali

    Jakarta

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi memberikan sanksi ekonomi yang berat terhadap Iran atas program nuklirnya yang kembali aktif, yang memicu reaksi keras dari Teheran. Hal itu setelah mendapat tekanan dari Eropa

    Dilansir AFP, Sabtu (20/9/2025), Inggris, Prancis, dan Jerman diketahui telah menandatangani kesepakatan tahun 2015 yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang bertujuan untuk menghentikan Teheran memperoleh senjata nuklir.

    Ketiga negara tersebut menuduh Iran telah mengingkari janjinya dalam perjanjian tersebut.

    “Kami mendesak (Iran) untuk bertindak sekarang,” kata Duta Besar Inggris Barbara Woodward, yang memberikan suara menentang resolusi yang akan memungkinkan perpanjangan penangguhan sanksi.

    Ia membuka pintu bagi diplomasi di Majelis Umum PBB minggu depan, ketika para kepala negara dan pemerintahan akan berkumpul di New York.

    Namun, Amir Saeid Iravani selaku utusan Iran untuk PBB, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa pemungutan suara tersebut merupakan “politik pemaksaan.”

    “Tindakan hari ini tergesa-gesa, tidak perlu, dan melanggar hukum. Iran tidak mengakui kewajiban untuk melaksanakannya,” ujarnya.

    Kemudian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pada hari Jumat sebelumnya bahwa ia telah mengajukan proposal yang “adil dan berimbang” kepada negara-negara Eropa untuk mencegah penerapan kembali sanksi.

    Menjelang pemungutan suara, Presiden Prancis Emmanuel Macron sempat mengatakan dalam sebuah wawancara televisi Israel bahwa ia memperkirakan sanksi internasional akan diberlakukan kembali pada akhir bulan ini. Namun, duta besar Prancis untuk PBB mengatakan pada hari Jumat bahwa opsi penyelesaian melalui negosiasi masih tersedia.

    Dalam sebuah surat kepada PBB pada pertengahan Agustus, “Tiga Negara Eropa” mengecam Iran karena telah melanggar beberapa komitmen di bawah JCPOA, termasuk meningkatkan stok uranium hingga lebih dari 40 kali lipat dari tingkat yang diizinkan dalam kesepakatan tersebut.

    Meskipun terdapat serangkaian pembicaraan diplomatik antara negara-negara Eropa dan Teheran, trio negara Barat tersebut bersikeras bahwa tidak ada kemajuan.

    “Dewan masih punya waktu untuk menyetujui resolusi lebih lanjut yang memperpanjang penangguhan sanksi ika Iran dan Eropa mencapai kesepakatan di menit-menit terakhir,” kata Gowan.

    Israel, musuh bebuyutan Iran, menyambut baik langkah Dewan Keamanan, yang ditentang oleh Aljazair, Tiongkok, Pakistan, dan Rusia.

    “Tujuan komunitas internasional harus tetap sama: mencegah Iran memperoleh kemampuan nuklir,” tulis Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar di X.

    (azh/azh)

  • Palestina Kecam Veto Amerika Serikat Terhadap Resolusi DK PBB

    Palestina Kecam Veto Amerika Serikat Terhadap Resolusi DK PBB

    JAKARTA – Juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh menyatakan penyesalan dan keterkejutan yang mendalam atas veto Amerika Serikat terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, meskipun mendapat dukungan bulat dari 14 anggota Dewan lainnya.

    Abu Rudeineh menekankan, rancangan resolusi tersebut telah menerima dukungan yang sangat besar, dengan 14 negara jelas menuntut gencatan senjata segera dan diakhirinya kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina yang tak berdaya.

    “Amerika Serikat memilih untuk memblokir resolusi tersebut dengan menggunakan hak vetonya,” ujarnya, dikutip dari WAFA 19 September.

    Ia memperingatkan, veto AS mengirimkan pesan berbahaya, mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatannya dan pembangkangannya terhadap hukum dan legitimasi internasional, termasuk pendapat penasihat baru-baru ini dari Mahkamah Internasional, yang menyusul resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan diakhirinya agresi, pendudukan, dan penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza.

    Abu Rudeineh mendesak Pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali posisinya guna menjaga hukum internasional.

    Diberitakan sebelumnya, Negeri Paman Sam pada Hari Kamis memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza dan agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke wilayah Palestina tersebut.

    Rancangan resolusi tersebut juga menuntut pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditawan oleh Hamas dan kelompok-kelompok lainnya.

    Veto ini terjadi saat jumlah korban tewas di wilayah kantong Palestina itu tembus 65 ribu jiwa, termasuk 400 lebih di antaranya akibat kelaparan dan malnutrisi, sejak Oktober 2023.

    Rancangan resolusi ini disponsori oleh 10 anggota tidak tetap DK PBB atau E10 yang kali ini terdiri dari Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia dan Somalia, dikutip dari UN News.

    Dewan ini total beranggotakan 15 negara, di mana lima negara lainnya, Amerika Serikat, Inggris, China, Prancis dan Rusia merupakan anggota tetap dengan hak veto.

    Rancangan resolusi tersebut menerima 14 suara setuju. Ini adalah keenam kalinya AS mengajukan veto di Dewan Keamanan atas perang hampir dua tahun antara Israel dan militan Palestina, Hamas.

  • Dubes RI dan Negara-negara OKI di Rumania Gelar Aksi Kecam Israel

    Dubes RI dan Negara-negara OKI di Rumania Gelar Aksi Kecam Israel

    Jakarta

    Duta Besar Indonesia untuk Rumania merangkap Moldova, Meidyatama Suryodiningrat, bersama para duta besar negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar aksi solidaritas untuk Palestina. Mereka mengecam tindakan Israel di Gaza, Palestina, dan serangan terbaru ke Doha, Qatar.

    Aksi solidaritas itu digelar di Kementerian Luar Negeri Rumania, Kamis (11/9/2025). Meidyatama mewakili para dubes negara-negara OKI menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Rumania terhadap Palestina dengan pengakuan negara Palestina dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina serta menyerukan agar komunitas internasional aktif menyerukan perdamaian.

    “Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk bersikap aktif menghentikan tindakan-tindakan Israel dan menciptakan perdamaian di Timur Tengah,” kata Meidyatama dalam keterangannya, Sabtu (13/9/2025).

    Menlu Oana-Silvia Țoiu menyambut para dubes negara-negara OKI di Rumania dan menyampaikan ucapan terima kasih atas dialog terbuka dan kerja sama yang erat. Menlu Oana-Silvia Țoiu menekankan urgensi perluasan akses kemanusiaan ke Gaza, pembaruan kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera.

    Setelah pertemuan dengan Menlu Rumania, para dubes negara-negara OKI melakukan solidarity stand di depan Kedutaan Besar Palestina di Bucharest, Rumania. Para Dubes menyuarakan keprihatinan mendalam atas perkembangan situasi di Palestina dan mengecam keras serangan Israel ke Doha, Qatar.

    Dalam pernyataannya mewakili para dubes negara-negara OKI pada saat solidarity stand, Meidyatama juga menyampaikan seruan kepada seluruh negara untuk menghentikan tindakan-tindakan Israel di Palestina. Aksi solidaritas ini dihadiri oleh para dubes negara-negara OKI di Rumania, yaitu Indonesia, Aljazair, Mesir, Iran, Irak, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Libya, Malaysia, Maroko, Nigeria, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Turki.

    (dek/idh)

  • Kisah Gacem Chohra, Kakek 70 Tahun Asal Aljazair Peserta Pramuka WMSJ 2025 yang Kagumi Indonesia – Page 3

    Kisah Gacem Chohra, Kakek 70 Tahun Asal Aljazair Peserta Pramuka WMSJ 2025 yang Kagumi Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Suasana Bumi Perkemahan Cibubur sore itu begitu riuh. Yel-yel dalam berbagai bahasa bergema, tenda-tenda berjejer rapi, ribuan peserta bercengkerama sambil saling menyapa.

    Gerimis tipis menambah syahdu perhelatan World Muslim Scout Jamboree (WMSJ) 2025, ajang silaturahmi pramuka muslim lintas negara yang untuk pertama kalinya digelar di Indonesia. Acara yang berlangsung pada 9–14 November 2025 ini diikuti lebih dari 15 ribu peserta dari seluruh Indonesia dan 16 negara.

    Di tengah keramaian itu, tampak sosok Mohammad Gacem Chohra, seorang kakek berusia 70 tahun asal Aljazair. Rambutnya memutih, wajahnya penuh garis pengalaman, tetapi semangatnya tak kalah menyala dibanding para peserta muda.

    Kisah Gacem, Anggota Pramuka Sejak 1962

    Gacem berkisah bahwa kecintaannya pada pramuka sudah dimulai sejak 1962. Ia pertama kali mengikuti jambore dunia pada 1971 di Jepang. “Indonesia itu bagus sekali, alamnya, muamalah-nya, pendampingannya, penyambutannya, dan semua pengaturan sistemnya bagus,” ujar Gacem saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (11/9/2025).

    Meski usianya tak lagi muda, Gacem tetap berkeliling dunia menghadiri berbagai jambore. Baginya, hadiah terbaik dalam setiap pertemuan bukanlah benda, melainkan kebersamaan.

    “Wallahi, hadiah yang terbaik adalah kita berbual dengan anak-anak, kita berikan kata-kata Jezail, kita berikan kata-kata Indonesia, dengan negara lain. Itu hadiah yang tidak bisa dibeli dengan uang,” tuturnya.

    Bagi Gacem, WMSJ 2025 memberi kesan mendalam. “Dari penamaannya saja sudah luar biasa sekali, World Muslim. Tidak ada hal negatif berkenaan dengan akhlak,” katanya. Ia berjanji akan membawa pulang banyak pelajaran dan budaya baik dari Indonesia ke Aljazair.

    Memperingati Hari Pramuka yang jatuh pada hari ini, 14 Agustus, kami hadirkan pengalaman kontingen Indonesia saat mengikuti Jambore Pramuka Dunia di Korea Selatan. Mereka tetap menjadi Duta Budaya Indonesia, di tengah kepungan banjir, gelombang panas…

  • Melihat Tradisi Panen Garam Berusia Ratusan Tahun di Aljazair

    Melihat Tradisi Panen Garam Berusia Ratusan Tahun di Aljazair

    Foto Bisnis

    Tripa Ramadhan – detikFinance

    Sabtu, 06 Sep 2025 22:00 WIB

    Aljazair – Penduduk desa Belayel, Aljazair, tetap menjaga tradisi panen garam berusia ratusan tahun. Dari danau alami, garam dipanen manual lalu dijual di pasar lokal.