Xcloud.id

Negara: Aljazair

  • Atas Inisiasi Iran, OKI Akan Gelar Rapat Darurat Terkait Rencana Trump untuk Relokasi Warga Gaza – Halaman all

    Atas Inisiasi Iran, OKI Akan Gelar Rapat Darurat Terkait Rencana Trump untuk Relokasi Warga Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dikabarkan akan mengadakan pertemuan darurat para menteri luar negeri untuk membahas rencana Presiden AS Donald Trump terkait pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza.

    Pertemuan ini diinisiasi oleh Iran sebagai respons diplomatik terhadap rencana tersebut.

    Mengutip PressTV, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa dirinya telah melakukan upaya diplomatik yang intens selama beberapa hari terakhir.

    Araghchi berdiskusi dengan para menteri luar negeri dari Arab Saudi, Mesir, Aljazair, Turki, Pakistan, Malaysia, dan Gambia, yang saat ini memegang jabatan sebagai presiden bergilir OKI.

    Dalam surat resmi kepada Sekretaris Jenderal OKI, Hissein Brahim Taha, Araghchi menekankan pentingnya mengadakan pertemuan guna membahas dan menghadapi upaya kolonial yang bertujuan untuk memindahkan paksa penduduk Palestina dari Jalur Gaza.

    Usulan Iran ini mendapatkan dukungan luas dari negara-negara anggota OKI.

    Waktu pasti pelaksanaan pertemuan tersebut belum diumumkan, tetapi pertemuan diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, menurut seorang koresponden IRNA pada Rabu (12/2/2025) yang mengutip sumber dari Kementerian Luar Negeri Iran.

    Sebelumnya, Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah mengumumkan atau mendukung rencana eksodus paksa warga Gaza ke negara-negara seperti Mesir, Yordania, dan bahkan Arab Saudi.

    Iran mendesak negara-negara Muslim untuk bersatu dan mengambil sikap kolektif terhadap tindakan ini.

    “Rencana pemindahan paksa ini adalah kelanjutan dari upaya kolonial untuk menghapus Palestina,” kata Araghchi, menekankan pentingnya tindakan internasional yang cepat dan tegas.

    Ia juga mengutuk upaya terang-terangan untuk menormalisasi genosida dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh rezim pendudukan.

    Araghchi lebih lanjut mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel yang menyarankan “pembentukan negara Palestina di wilayah Saudi.”

    Ia menyebut pernyataan ini sebagai bentuk agresi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sebagai ancaman serius bagi perdamaian serta keamanan regional.

    Menegaskan kembali pentingnya tindakan kolektif, Araghchi mendorong OKI untuk mengambil langkah signifikan dalam menghadapi skema gabungan AS-Israel tersebut.

    “Masyarakat internasional, khususnya negara-negara regional dan Islam, harus segera mengambil langkah-langkah mendesak untuk mencegah legitimasi tindakan kriminal ini,” tegasnya.

    Pengamat mengatakan bahwa pertemuan OKI mendatang akan menjadi platform penting bagi negara-negara anggota untuk mengoordinasikan respons mereka terhadap krisis yang berkembang, serta memperkuat dukungan mereka terhadap kedaulatan Palestina.

    Daftar Anggota OKI

    Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) adalah organisasi antarpemerintah dengan 57 negara anggota yang memiliki perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa.

    OKI Didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 H (25 September 1969) dalam Pertemuan Pertama para Pemimpin Dunia Islam.

    Pertemuan itu digelar sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel. 

    OKI mengubah namanya dari sebelumnya Organisasi Konferensi Islam pada 28 Juni 2011 pada saat pertemuan 38 dewan Menteri Luar Negeri di Astana, Kazakhstan.

    OKI saat ini mempunyai 57 negara anggota. Beberapa di antaranya bukan merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim.

    Berikut daftar negara anggota OKI.

    Afghanistan (Diskors 1980–Maret 1989)
    Aljazair 
    Chad 
    Guinea 
    Indonesia 
    Iran 
    Kuwait 
    Lebanon 
    Libya 
    Malaysia 
    Mali 
    Maroko 
    Mauritania 
    Mesir (Diskors Mei 1979–Maret 1984)
    Niger 
    Pakistan (Menghalangi keanggotaan India)
    Palestina
    Arab Saudi 
    Senegal 
    Sudan 
    Somalia 
    Tunisia 
    Turki 
    Yaman
    Yordania 
    Bahrain 
    Oman 
    Qatar 
    Suriah 
    Uni Emirat Arab 
    Sierra Leone 
    Bangladesh 
    Gabon 
    Gambia 
    Guinea-Bissau 
    Uganda 
    Burkina Faso 
    Kamerun 
    Komoro 
    Irak 
    Maladewa 
    Jibuti 
    Benin 
    Brunei Darussalam 
    Nigeria 
    Azerbaijan 
    Albania 
    Kirgizstan 
    Tajikistan 
    Turkmenistan 
    Mozambik 
    Kazakhstan 
    Uzbekistan 
    Suriname 
    Togo 
    Guyana 
    Pantai Gading

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Astaga! Debu Radioaktif Uji Nuklir Era Perang Dingin Masih Beterbangan

    Astaga! Debu Radioaktif Uji Nuklir Era Perang Dingin Masih Beterbangan

    Jakarta –

    Awan debu Sahara yang menyelimuti Eropa pada Maret 2022 mengandung beberapa bahan yang tidak terduga, menurut sebuah studi. Tanda-tanda kimia yang ditemukan konsisten dengan uji coba nuklir Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet pada 1950-an dan 1960-an.

    Dipimpin oleh tim dari Paris-Saclay University di Prancis, para peneliti studi tersebut menemukan radioaktivitas. Namun, levelnya berada jauh di bawah tingkat yang dianggap berbahaya, kurang dari dua per seratus ambang batas keselamatan. Meski demikian, ini merupakan pengingat berapa lama dampak nuklir dapat bertahan di lingkungan alam.

    Awan debu ini secara teratur bertiup dari Sahara, dan studi sebelumnya mengidentifikasi area di sekitar Reggane di Aljazair sebagai sumber debu yang signifikan. Karena wilayah ini juga merupakan lokasi empat uji coba senjata nuklir Prancis, para peneliti ingin mengamatinya lebih dekat.

    “Wilayah Reggane, tempat uji coba nuklir atmosfer pertama Prancis dilakukan pada 1960-an di Aljazair Selatan, terletak di salah satu wilayah sumber debu paling aktif yang bertanggung jawab atas peristiwa debu Sahara besar yang berulang yang mencapai Eropa Barat dan memengaruhi kualitas udara,” tulis para peneliti dalam makalah yang diterbitkan di jurnal Science Advances, dikutip dari Science Alert, Senin (10/2/2025).

    “Setelah wabah besar pada Maret 2022, kampanye sains partisipatif warga diluncurkan untuk mempelajari radioaktivitas yang ditimbulkan oleh debu,” kata mereka.

    Proyek sains warga tersebut menghasilkan 110 sampel di enam negara, yang kemudian diproses dengan berbagai cara. Tim menganalisis pola angin global, susunan kimia dan mineral debu, serta radioaktivitasnya.

    Meskipun debu itu sebagian bersumber dari Aljazair Selatan, tanda radioaktifnya tidak sesuai dengan kekuatan atau komposisi uji coba nuklir Prancis. Sebaliknya, tanda tersebut cocok dengan tanda yang sama yang terlihat di seluruh dunia sebagai akibat dari perlombaan senjata Perang Dingin.

    “Tanda-tanda isotop plutonium, sidik jari bom nuklir yang unik, tetap berada dalam kisaran tanda-tanda kejatuhan global yang sebagian besar didominasi oleh uji coba nuklir AS dan bekas Uni Soviet, sangat berbeda dari tanda-tanda kejatuhan Prancis,” tulis para peneliti.

    Untuk diketahui, AS dan Soviet menjalankan ratusan uji coba nuklir pada 1950-an hingga 1960-an, di padang pasir, lautan, pulau, dan wilayah liar. Uji coba tersebut merupakan ledakan nuklir terbesar yang pernah terjadi di Bumi.

    Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini dan banyak penelitian sebelumnya, material yang dimuntahkan dari ledakan tersebut telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke jantung Sahara, dan bagian terdalam lautan.

    Meskipun tingkat radioaktivitas dalam kasus ini dianggap aman, penilaian rutin seperti penelitian ini diperlukan untuk memahami dampak yang sedang berlangsung pada atmosfer dan lingkungan.

    “Kami menyimpulkan bahwa pasokan debu Sahara yang besar ke Eropa Barat, meskipun jumlahnya mengesankan, berulang, dan meliputi area yang luas termasuk tempat-tempat yang pernah dilakukan uji coba nuklir di masa lalu, tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat dalam hal paparan radioaktivitas buatan,” tulis para peneliti.

    (rns/fay)

  • Rencana Donald Trump Relokasi Warga Gaza Ditolak Mentah-Mentah

    Rencana Donald Trump Relokasi Warga Gaza Ditolak Mentah-Mentah

    PIKIRAN RAKYAT – Mesir, Aljazair, Irak, Libya, dan Hamas menolak usulan Donald Trump untuk mengambil alih Gaza dan merelokasi warganya. Sikap yang disampaikan pada tanggal 6 Februari 2025 ini menambah pihak yang menolak usulan tersebut.

    Sebelumnya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Oman, serta beberapa organisasi internasional, termasuk Liga Arab dan Dewan Kerja Sama Teluk GCC menyatakan sikap yang sama.

    Sebelumnya, pada Hari Selasa 4 Februari 2025, Donald Trump bersama Benjamin Netanyahu menyebut bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih Gaza dan merelokasi warganya.

    Dua hari setelahnya, yaitu pada Hari Kamis 6 Februari 2025, Donald Trump menjelaskan bahwa warga Gaza akan nyaman dan bahagia di tempat yang baru. Presiden Amerika Serikat ini pun menjanjikan akan membangun rumah yang indah, aman, nyaman, dan modern.

    Perumahan bagi warga Gaza yang disebut Riviera Timur Tengah ini jelas Trump, akan menjadi salah satu yang terhebat di dunia. Sebabnya, Amerika Serikat akan bekerja sama beberapa developer terbaik di dunia. Sebelumnya, muncul kabar bahwa Warga Gaza akan direlokasi ke negara-negara tetangga Palestina.

    Mesir, sebagai salah satu negara yang menolaknya, menegaskan menolak setiap usulan yang bertujuan melenyapkan perjuangan Palestina. Baik dengan mencabut hak warga Palestina maupun merelokasi secara sementara maupun permanen.

    Aljazair pun mengutarakan hal yang sama. Negara yang berada di tanduk Afrika ini mengecam rencana apa pun untuk mengusir warga Gaza. Irak dan Libya pun, selain mengutarakan hal yang sama, meminta komunitas internasional agar mengambil tindakan tegas.

    Sedangkan Hamas menyerukan pertemuan darurat negara-negara Arab untuk menolak rencana Trump tersebut. Organisasi garis keras Palestina ini pu mengecam pernyataan Donald Trump.

    Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut rencana tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Ia menegaskan bahwa Gaza menjadi bagian dari wilayah Palestina.

    Ia pun menegaskan menolak campur tangan pihak asing dalam menentukan nasib dan masa depan Palestina. Warga Gaza pun menolaknya. Mereka menyebut tak tunduk dengan rencana tersebut.

    Sikap Pemerintah Indonesia

    Di media sosial, Kementerian Luar Negeri RI merilis kecamatan terhadap rencana ambisius Trump tersebut. Tindakan ini dinilai melenceng dari cita-cita Solusi Dua Negara. Dalam solusi ini, Israel dan Palestina hidup berdampingan dengan damai dan tanpa perang.

    Sementara itu, Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI menyebut rencana tersebut tak masuk akal. Bahkan, termasuk ke dal tindakan pembersihan etnis. Ia pun menyayangkan pernyataan kontroversial tersebut disebutkan oleh Donald Trump yang merupakan seorang pemimpin besar dunia.

    Agar keinginan tersebut tak terwujud, Nur Wahid mendukung komunitas Internasional bekerja sama menggagalkan pencaplokan wilayah Gaza dan relokasi warganya. “…mereka (komunitas internasional) perlu berkolaborasi agar dapat lebih efektif menggagalkan manuver Trump yang didukung Israel itu,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Donald Trump Teken Perintah Eksekutif Baru, Transpuan Dilarang Ikut Kompetisi Olahraga Wanita – Halaman all

    Donald Trump Teken Perintah Eksekutif Baru, Transpuan Dilarang Ikut Kompetisi Olahraga Wanita – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif pada Rabu (5/2/2025) malam waktu setempat yang melarang perempuan transgender berkompetisi dalam olahraga wanita.

    Perintah eksekutif yang berjudul “No Men in Women’s Sports Executive Order” ini adalah perintah eksekutif keempat yang menargetkan komunitas transgender sejak Trump menjabat sebagai presiden pada 20 Januari lalu.

    “Kaum kiri radikal telah melancarkan kampanye besar-besaran untuk menghapus konsep seks biologis dan menggantinya dengan ideologi transgender militan,” kata Trump dari podium di Gedung Putih, dengan puluhan perempuan dan anak perempuan berdiri di belakangnya, seperti dikutip dari NBC News.

    “Dengan perintah eksekutif ini, perang terhadap olahraga wanita berakhir,” tegas Trump.

    Trump juga menyoroti beberapa contoh kasus yang ia gambarkan sebagai “laki-laki yang mengaku sebagai perempuan” dan “mencuri” kemenangan dari perempuan.

    Salah satu yang disebut adalah petinju asal Aljazair, Imane Khelif, yang diklaim oleh Trump sebagai seseorang yang lahir sebagai laki-laki.

    Identitas Khelif memicu kontroversi di Olimpiade Paris pada Agustus lalu.

    Menurut pejabat Gedung Putih, sebelum penandatanganan, perintah eksekutif ini bertujuan melindungi hak atletik perempuan dengan dua langkah.

    Langkah pertama:

    Pemerintah akan mencabut panduan pemerintahan Joe Biden terkait “Judul IX,” yakni undang-undang hak sipil yang mencegah diskriminasi berbasis gender dalam program pendidikan yang menerima dana federal.

    Panduan tersebut sebelumnya mengharuskan sekolah untuk mengizinkan siswa transgender bergabung dengan tim olahraga yang sesuai dengan identitas gender mereka.

    Jika UU tersebut dicabut, maka perintah Trump akan melarang siswa yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir untuk berpartisipasi dalam olahraga wanita, serta melarang penggunaan fasilitas seperti toilet perempuan oleh mereka.

    Departemen Pendidikan akan bertanggung jawab untuk menyelidiki potensi pelanggaran, dan pemerintah akan meminta dilakukan penyelidikan, kata pejabat.

    Langkah kedua:

    Pemerintah akan bekerja sama dengan badan pengelola olahraga, termasuk Komite Olimpiade Internasional, untuk memastikan pedoman ini diikuti di luar lingkungan pendidikan.

    Kebijakan ini akan berdampak pada proses visa AS.

    “Jika Anda datang ke negara ini dan mengaku sebagai perempuan, tetapi Anda adalah laki-laki yang datang untuk bersaing dengan perempuan, kami akan mengkajinya untuk mengetahui apakah itu penipuan,” jelas salah satu pejabat.

    3 Perintah Eksekutif Trump Sebelumnya yang Menargetkan Transgender

    Mengutip Axios, berikut adalah tiga perintah eksekutif sebelumnya yang menargetkan transgender:

    1. Pengakuan Hanya Dua Jenis Kelamin

    Pada 20 Januari, tepat di hari pertama masa jabatannya, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan bahwa pemerintah federal hanya akan mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.

    Perintah ini juga menegaskan bahwa “jenis kelamin” bukan sinonim dari “identitas gender,” yang berarti hanya dua jenis kelamin ini yang akan diakui dalam dokumen resmi seperti paspor dan visa.

    2. Pembatasan Dukungan Afirmasi Gender

    Salah satu janji kampanye utama Trump adalah membatasi perawatan afirmasi gender bagi kaum muda.

    Melalui perintah eksekutif pada 28 Januari, Trump melarang pendanaan federal untuk perawatan afirmasi gender bagi remaja di bawah usia 19 tahun.

    Perintah ini juga menginstruksikan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS untuk melakukan tinjauan literatur dalam 90 hari mengenai praktik terbaik untuk kesehatan anak-anak dengan disforia gender.

    Selain itu, perintah ini menyerukan pencabutan dana federal dari sekolah kedokteran dan rumah sakit yang melakukan penelitian perawatan afirmasi gender.

    3. Pembatasan Transgender di Militer

    Juga pada 28 Januari, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang memerintahkan Departemen Pertahanan AS untuk merumuskan kebijakan baru yang menargetkan anggota transgender dalam militer.

    Perintah ini belum menjadi larangan langsung terhadap tentara transgender, tetapi membuka jalan menuju larangan tersebut dengan mencabut kebijakan Biden yang mengizinkan orang trans untuk bertugas.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • WN Aljazair Ditangkap Usai Curi Kopi di Minimarket Jaktim Megapolitan 5 Februari 2025

    WN Aljazair Ditangkap Usai Curi Kopi di Minimarket Jaktim Megapolitan 5 Februari 2025

    WN Aljazair Ditangkap Usai Curi Kopi di Minimarket Jaktim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Warga negara Aljazair, Abdel Malik, ditangkap usai kedapatan mencuri kopi di lima minimarket di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur.
    “Kalau informasi sudah 5-6 toko minimarket untuk hari ini, termasuk toko saya jadi korban pencuri juga,” kata Romi (25) karyawan toko saat ditemui, Rabu (5/2/2025).
    Romi menjelaskan, bahwa Abdel mencuri kopi sebanyak lima bungkus dari minimarket tempatnya bekerja.
    “Iya kopi semua, 5 pieces, tapi masih cek lagi stoknya,” tutur Romi.
    Romi mengetahui aksi pencurian ini setelah diberitahu rekannya bahwa ada kehilangan barang di minimarketnya.
    Selanjutnya, Romi berkoordinasi dengan pegawai minimarket lainnya untuk menangkap Abdel.
    “Enggak mergokin langsung, tapi temen toko sebelah memberi tahu saya, dia kehilangan kopi juga. Akhirnya saya mencoba untuk muter, dia ke tangkep di sini, minimarket Jalan Delima Duren Sawit,” ungkap Romi.
    Saat melancarkan aksinya, Abdel kerap berpura-pura berbelanja di minimarket yang menjadi incarannya. Begitu pegawai lengah, dia langsung menggasak kopi itu.
    “Ya beli biasa sih, enggak sempat beli, muter-muter saja pas lengah diambil,” tutur Romi.
    Setelah ditangkap, Abdel langsung dibawa ke Polsek Duren Sawit beserta sejumlah kopi yang disembunyikan di dalam tas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Seorang WNA ditangkap usai mencuri di 5 minimarket Jaktim dalam sehari

    Seorang WNA ditangkap usai mencuri di 5 minimarket Jaktim dalam sehari

    awalnya mendapat informasi dari teman yang merupakan karyawan toko minimarket sebelah

    Jakarta (ANTARA) – Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Aljazair bernama Abdelmalek Bouzid (40) ditangkap usai terbukti melakukan aksi pencurian di lima minimarket yang ada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur dalam sehari.

    Sejumlah minimarket yang menjadi korban pelaku berada di kawasan Malaka Sari dan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur.

    “Informasinya sudah 5-6 toko untuk hari ini dia mencuri kopi. Termasuk toko saya kena juga. Kopi bisa lima pieces, tapi masih dicek lagi jumlahnya,” kata karyawan toko minimarket di kawasan Teratai 3, Duren Sawit, Jakarta Timur, Romi (25) saat ditemui di lokasi, Rabu.

    Romi menyebut awalnya mendapat informasi dari teman yang merupakan karyawan toko minimarket sebelah bahwasanya terjadi peristiwa kehilangan kopi.

    Usai mendapatkan kabar tersebut, Romi mencoba untuk melihat situasi dan memantau pelaku yang tengah berkeliling di minimarket untuk mengulang aksinya.

    “Teman toko sebelah ngasih tahu saya, dia kehilangan kopi juga. Akhirnya saya mencoba untuk muter, dia tertangkap di sini (minimarket Jalan Delima, Duren Sawit). (Gelagatnya) kaya beli biasa aja sih, enggak sempat beli tapi muter-muter aja pas lengah dia ambil deh kopinya ditaruh di tas kain yang dibawa pelaku,” jelas Romi.

    Karyawan minimarket lainnya bernama Budi menyebut jika ditotal harga kopi yang berhasil dicuri oleh pelaku sekitar Rp300 ribu. Budi juga mengetahui informasi itu dari karyawan minimarket di tempat lain dan konsumen lainnya yang menaruh curiga terhadap aksi pelaku.

    “Nilai kopinya bisa Rp300 ribu. Pelaku berkewarganegaraan Arab, beraksi sendirian dan kita tangkap mengendarai sepeda motor. Dia pura-pura ke ATM, terus tiba-tiba ke tempat kopi terus ketika saya tinggal dikira mau belanja pas saya lagi menyiapkan barang dapat info dari konsumen katanya dia mengambil kopi,” ucap Budi.

    Aksi tersebut berhasil terekam CCTV. Pelaku kemudian diamankan ke sebuah minimarket untuk menghindari amukan massa.

    Petugas Kepolisian yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku, barang bukti, berikut sepeda motor yang dipakai pelaku ke Kantor Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk diselidiki lebih lanjut.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tawaran Jepang untuk Warga Gaza yang Sakit dan Terluka

    Tawaran Jepang untuk Warga Gaza yang Sakit dan Terluka

    Jakarta –

    Negeri Matahari Terbit menawarkan kebaikan untuk Gaza yang dirundung Zionis. Jepang bersedia mengobati luka dan mencerdaskan generasi Gaza.

    Jalur Gaza kini sedang dalam gencatan senjata yang rapuh setelah puluhan ribu korban jiwa berjatuhan akibat agresi Israel sejak Oktober 2023. Tanah Palestina ini tinggal puing-puing dan debu.

    Warga Gaza mulai kembali ke rumahnya yang sudah hancur, mendapati jejak genosida oleh Israel. Gaza kini lebih mirip seperti kuburan, demikian laporan Al Jazeera. Tetap ada harapan untuk melanjutkan hidup.

    Gencatan senjata tahap pertama telah dimulai 19 Januari. Isinya adalah pembebasan sandera. Ada 33 sandera Israel yang ditahan Hamas yang dibebaskan dan Israel juga harus membebaskan 1.900 tahanan Palestina dari penjara-penjara negaranya Perdana Menteri Benyamin Netanyahu itu.

    Tahap kedua, Hamas sudah siap, yakni membebaskan semua sandera yang tersisa, disusul dengan penghentian peperangan secara permanen.

    Konflik berdarah ini dilaporkan Kementerian Kesehatan Palestina, dilansir Aljazeera, Senin (3/2), telah mengakibatkan lebih dari 61.709 korban tewas di Gaza, termasuk di dalamnya ada 17.492 anak-anak. Sebanyak 14.222 orang masih hilang dan diperkirakan tewas.

    Lebih dari 2 juta orang dipaksa angkat kaki dari tempatnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat situs webnya melaporkan ada 500 ribu orang yang mulai kembali ke Gaza setelah jeda perang terjadi. Jepang menawarkan bantuan.

    Halaman selanjutnya, Jepang menawarkan bantuan:

    Jepang Menawarkan Bantuan

    Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

    Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 50 pasien Palestina termasuk 30 anak penderita kanker yang semula mengungsi kini telah dalam perjalanan kembali ke Gaza. Total ada 6 ribu pasien siap dievakuasi dari Palestina. Ada 12 ribu orang yang dikategorikan “sangat membutuhkan perawatan”. Siapa yang bisa membantu mereka?

    Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk menawarkan perawatan medis di wilayahnya kepada warga Jalur Gaza yang dalam keadaan sakit atau mengalami luka-luka akibat perang yang terus berkecamuk.

    Tawaran itu, seperti dilansir AFP, Selasa (4/2/2025), disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba saat berbicara dalam sidang parlemen pada Senin (3/2) waktu setempat.

    Kepada parlemen, Ishiba mengatakan pemerintahannya sedang menyusun kebijakan untuk memberikan dukungan di Jepang bagi “mereka yang sakit atau luka-luka di Gaza”.

    Disebutkan juga oleh Ishiba dalam pernyataannya bahwa peluang pendidikan juga dapat ditawarkan kepada orang-orang dari Gaza, yang kini berada di bawah gencatan senjata yang rapuh.

    Skema bantuan Jepang untuk Gaza bakal mirip dengan skema bantuan Jepang untuk Suriah tahun 2017. Saat itu, ada sejumlah warga Suriah yang diberi beasiswa kuliah di Jepang.

    “Kami sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan program serupa di Gaza, dan pemerintah akan berupaya mewujudkan rencana ini,” kata Ishiba.

    Namun jumlah pengungsi perang yang ditampung Jepang pada tahun-tahun kemarin cuma sedikit. Tahun 2023 lalu, Jepang hanya menerima 1.310 pencari suaka — kurang dari 10 persen dari total 13.823 pemohon pada tahun itu.

    Di bawah kerangka yang berbeda, pada akhir tahun lalu, Tokyo menerima total 82 orang sebagai mahasiswa dari Suriah yang diakui sebagai pengungsi oleh badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Skema ini, menurut pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang yang bertanggung jawab atas program tersebut, bertujuan untuk mendidik para pemimpin masa depan Suriah sebagai bagian dari kebijakan bantuan luar negeri jangka panjang Jepang.

    Halaman selanjutnya kabar Hamas berunding dengan Indonesia yang bersedia tampung eks tahanan Israel, benarkah?

    Kata Hamas

    Warga Gaza yang kembali ke tanah airnya yang hancur lebur. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

    Arab News memberitakan 15 tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel akan ditampung di Pakistan. Kabarnya, ada pula Indonesia yang bersedia menampung. Benarkah?

    Dr. Khaled Qaddoumi, juru bicara Hamas, mengatakan kepada Arab News bahwa Israel sejauh ini telah membebaskan hampir 180 warga Palestina dan beberapa dari mereka telah pergi ke Mesir untuk menetap di sana. Sementara beberapa negara muslim, termasuk Mesir, Turki, Aljazair, Malaysia, Pakistan, dan Indonesia, telah menyatakan kesediaan mereka menampung para tahanan ini.

    “Kami telah secara resmi menerima konfirmasi bahwa Pakistan telah setuju untuk menerima 15 tahanan. Atas hal ini, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Pakistan, rakyat Pakistan, dan lembaga Pakistan,” kata Dr Qaddoumi dilansir Arab News.

    Menanggapi pemberitaan tersebut, Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat menyebut tak ada pembicaraan mengenai masalah tahanan Palestina.

    “Terkait pertanyaan yang disampaikan mengenai pemberitaan pembicaraan dengan Hamas untuk menampung para tahanan, dapat disampaikan hal hal sebagai berikut. Hingga saat ini, tidak ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan pihak terkait mengenai isu tersebut,” kata Roy saat dihubungi.

    Selain itu, Roy menyebut pemerintah Indonesia hanya berkomunikasi dengan Palestine National Authority. Namun, Roy tak menyampaikan komunikasi apa saja yang telah dilakukan Indonesia dengan otoritas Negara Palestina tersebut.

    Dilansir AFP, Senin (3/2) kemarin, Turki siap menampung sejumlah tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara-penjara Israel. Niat baik ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki Hakan Fidan saat melakukan kunjungan ke Qatar pada Minggu (2/2) waktu setempat.

    “Presiden kami (Recep Tayyip Erdogan) telah menyatakan bahwa kami siap untuk menampung sejumlah warga Palestina yang telah dibebaskan… demi mendukung perjanjian tersebut,” ucap Fidan saat berbicara dalam konferensi pers di Doha.

    Halaman 2 dari 3

    (dnu/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Puluhan Anggota Hamas Dibebaskan Israel, Belum Ada Negara Arab yang Bersedia Terima Mereka – Halaman all

    Puluhan Anggota Hamas Dibebaskan Israel, Belum Ada Negara Arab yang Bersedia Terima Mereka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Negara-negara Arab dikabarkan belum bersedia menerima satu pun dari puluhan anggota Hamas yang baru saja dibebaskan Israel.

    Media Israel Yedioth Ahronoth menyebut ada 70 anggota Hamas yang kini dideportasi ke Mesir sebagai bagian dari perjanjian gencatan sandera dan pertukaran tahanan.

    Akan tetapi, mereka masih terdampar di hotel di Kota Kairo karena pemerintah Mesir belum bersedia menerima mereka secara resmi.

    “Tak ada satu pun negara Arab yang bersedia menerima, bahkan satu pun eks tahanan Palestina yang dideportasi,” kata seorang pejabat Otoritas Tahanan Palestina kepada media Israel itu.

    Pejabat itu mengklaim Turki sudah bersedia menerima eks tahanan dari Yerusalem. Namun, negara itu akan terlebih dulu meninjau latar belakang mereka.

    Menurut dia, semua eks tahanan itu kini ditempatkan di sebuah hotel dan dilarang pergi dari sana. Dia berujar mereka saat ini seperti “berpindah dari penjara Israel ke penjara Mesir”.

    Pejabat itu menyampaikan bahwa para pemimpin Hamas tetap bungkam mengenai persoalan tersebut.

    “Warga Mesir tidak memperlakukan mereka dengan hangat,” kata pejabat itu.

    Mereka disebut masih mengenakan seragam dan sandal dari penjara Israel.

    Sementara itu, sebanyak 23 eks tahanan lainnya yang akan dikirim ke luar negeri juga masih terdampar di Gaza.

    Selain Mesir, negara-negara yang berpotensi menjadi tempat tinggal para tahanan adalah Aljazair, Turki, Tunisia, dan Qatar. Perdana Menteri Qatar dan Menteri Luar Negeri Turki sudah mengatakan bersedia menerima beberapa eks tahanan, tetapi tidak merinci jumlahnya.

    Pertukaran tahanan tahap empat

    Pada hari Sabtu, (1/2/2025), Israel dan Hamas melakukan pertukaran tahanan untuk keempat kalinya selama gencatan senjata.

    Israel membebaskan 183 warga Palestina setelah Hamas membebaskan tiga warga Israel di Gaza.

    Tiga orang itu diserahkan di depan panggung yang didirikan Hamas. Panggung tersebut dihiasi dengan foto Muhammad Deif, pemimpin Hamas yang dibunuh Israel.

    The Daily Egypt melaporkan dari ratusan orang yang dibebaskan Israel, ada 18 orang yang dijatuhi hukuman seumur hidup, 54 orang dijatuhi hukuman berat dan seumur hidup, dan 111 lainnya yang ditahan pasukan Israel setelah perang di Gaza meletus tanggal 7 Oktober 2023.

    Israel menyebut setelah pembebasan tahap keempat ini, masih ada 79 yang ditahan Hamas di Gaza. Akan ada 20 orang lagi yang dibebaskan pada fase pertama gencatan senjata.

    Sementara itu, Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump masih terus membahas fase kedua gencatan senjata dan masa depan Gaza. Trump sudah mengusulkan pemindahan warga Gaza ke Mesir dan Yordania meski akhirnya usul tersebut ditolak oleh kedua negara itu.

    Adapun enam negara Arab menggelar rapat di Kairo pada hari Sabtu untuk membahas perkembangan situasi di Gaza.

    Juru penengah dari Mesir dan Qatar mulai mempersiapkan sesi kedua perundingan gencatan senjata. 

    Jika tahap kedua gencatan senjata gagal, perang di Gaza terancam kembali berkobar.

    Meski demikian, Ofer Shelah, seorang pakar pada Institut Kajian keamanan Nasional di Israel, mengklaim Israel akan susah mengobarkan kembali perang di Gaza.

    Dia mengatakan tidak ada jaminan semua sandera akan dibebaskan saat gencatan senjata. Lalu, banyak warga Palestina mulai kembali ke Gaza utara.

    “Tidak ada perang yang akan dilanjutkan,” kata Shelah dikutip dari Associated Press.

    “Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kembali memindahkan penduduk ke [Gaza] selatan?”

    Dengan tegas dia menyebut tidak ada kemenangan total di Gaza.

    Adapun gencatan senjata Israel dengan Hamas kini masih berada pada tahap pertama.  Perundingan untuk membahas tahap kedua digelar minggu depan.

    Jika tahap kedua berhasil, akan ada lebih banyak sandera yang bebas. Akan tetapi jika tahap kedua gagal, masih akan ada puluhan sandera yang masih di Gaza.

    (*)

  • Warga Palestina Merayakan Pembebasan 200 Tawanan dari Penjara Israel – Halaman all

    Warga Palestina Merayakan Pembebasan 200 Tawanan dari Penjara Israel – Halaman all

    Warga Palestina Merayakan Pembebasan 200 Tawanan dari Penjara Israel

    TRIBUNNEWS.COM- Otoritas Israel membebaskan 200 warga Palestina dari penjara Israel pada tanggal 25 Januari sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata Gaza dengan Hamas.

    Kantor berita WAFA melaporkan bahwa menurut Komisi Palestina untuk Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina, kelompok tersebut mencakup 121 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 79 orang yang menjalani hukuman jangka panjang.

    Hamas membebaskan empat tentara wanita Israel sebagai bagian dari kesepakatan sebelumnya pada hari itu.

    Seratus empat belas tahanan Palestina dipindahkan dari Penjara Ofer di Tepi Barat yang diduduki untuk dibebaskan di Ramallah, 16 dikembalikan ke Gaza, dan 70 diasingkan di luar Palestina, WAFA menambahkan. Mesir akan menampung mereka selama 48 jam sebelum mereka dikirim ke Tunisia, Aljazair, dan Turki – yang semuanya setuju untuk menerima mereka.

    Di antara mereka yang dibebaskan adalah Mohammad al-Tous yang berusia 67 tahun dari desa Al-Jabaa, sebelah selatan Bethlehem. Tous telah menghabiskan 39 tahun di penjara Israel.

    Raed al-Saadi yang berusia lima puluh tujuh tahun dari kota Silat Al-Harithiya, sebelah barat Jenin, juga dibebaskan. Saadi telah dipenjara oleh Israel selama 35 tahun – sejak Intifada pertama pada tahun 1989.

    Saudara Abu Hmeid, Nasser, Mohammad, dan Sharif, dari kamp pengungsi Al-Amari di Ramallah, juga dibebaskan. Ketiganya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mereka diasingkan secara paksa ke luar Palestina.

    Saudara mereka, Nasser Abu Hmeid, meninggal karena kanker saat berada di penjara pada tahun 2022. Ia telah ditahan selama 20 tahun. Pihak berwenang Israel menolak untuk mengembalikan jenazahnya.

    Di tengah pembebasan tersebut, pasukan Israel menyatakan daerah dekat Penjara Ofer sebagai zona militer tertutup sambil membubarkan keluarga tahanan dan pendukungnya dengan peluru tajam dan gas air mata.

    Ratusan orang berkumpul di Ramallah untuk merayakan kepulangan orang-orang yang mereka cintai dari Ofer. Warga Palestina, yang masih mengenakan seragam penjara abu-abu, digendong di bahu para anggota kerumunan yang meneriakkan yel-yel. Layla Ghannam, Gubernur Ramallah, dan pejabat Palestina lainnya menghadiri acara tersebut untuk menyambut kepulangan para tahanan.

    Bus-bus berisi tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran antara Israel dan perlawanan Palestina sedang menuju kota Beitunia, sebelah barat Ramallah, Tepi Barat yang diduduki.

    Mohammad al-Tous, seorang pemimpin Fatah yang lahir pada tahun 1956, adalah salah satu dari 23 tahanan pra-Oslo yang masih ditahan oleh Israel. Ia pernah selamat dari serangan udara Israel terhadap mobil yang ditumpanginya, sehingga ia dijuluki ‘martir yang hidup’. Ia bergabung dengan Fatah pada tahun 1970 di usia 14 tahun, dan menjadi bagian dari beberapa operasi antara tahun 1983 dan 1985 yang menargetkan pasukan dan permukiman Israel.

    Al-Tous ditangkap beberapa kali. Ia pertama kali masuk penjara pada tahun 1970 dan melarikan diri pada tahun 1975, menjadi buronan sebelum ditangkap kembali empat kali pada tahun 1985. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan militer karena menolak untuk hadir di pengadilan. Di penjara, ia menjadi salah satu pemimpin gerakan tahanan, dan berpartisipasi dalam aksi mogok makan untuk memprotes kebijakan penjara.

    Al-Tous telah menulis dua buku: Eye of the Mountain (2021), yang merinci kehidupan, aktivitas perlawanan, dan pandangannya tentang perjuangan Palestina, dan Sweetness and Bitterness (2023), yang menceritakan pengalamannya di penjara.

    Dia diperkirakan akan dibebaskan.

    Di antara mereka yang akan dibebaskan pada hari Sabtu sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran adalah tahanan Palestina Zakaria Zubaidi—mantan kepala Brigade Martir Al-Aqsa di Jenin, pelarian Penjara Gilboa, dan simbol Intifada Kedua.

    Pasukan Israel menyerbu rumahnya di Kamp Jenin, menyerang dan mengikat istri dan anak-anaknya sebelum melepaskan mereka.

    Pemandangan yang menakjubkan di Ramallah. Sungguh.

    Tawanan Palestina yang baru saja dibebaskan diangkut di pundak ratusan warga Palestina — bendera Fatah, PFLP, dan Hamas semuanya dikibarkan di tempat yang sama. Sebuah contoh yang menggambarkan persatuan Palestina.

    Kelompok kedua tahanan Palestina yang dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza mencakup 121 orang yang menjalani hukuman seumur hidup.

    SUMBER: THE CRADLE

  • Di Sidang DK PBB, Wamenlu Paparkan Strategi Penanggulangan Terorisme di RI

    Di Sidang DK PBB, Wamenlu Paparkan Strategi Penanggulangan Terorisme di RI

    Jakarta –

    Wamenlu RI Arrmanatha Ch. Nasir menyampaikan strategi penanggulangan terorisme saat menghadiri sidang debat terbuka DK PBB. Wamenlu juga memberikan dukungannya kepada Afrika dalam penanggulangan terorisme yang menjadi ancaman global.

    “Terorisme terus menjadi ancaman global yang berdampak pada situasi keamanan dan menghambat pembangunan, termasuk di Afrika”, ujar Wamenlu RI pada Sidang Terbuka di Dewan Keamanan PBB, dalan keterangannya, Kamis (23/1/2025).

    Sidang DK PBB digelar pada (21/1) yang membahas mengenai penanggulangan terorisme di Afrika. Wamenlu menyampaikan upaya pemerintah Indonesia menangani terorisme, seperti mengedepankan prinsip ‘national ownership’ dan strategi ‘soft approach’ yang sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional.

    “Pengalaman Indonesia juga menunjukkan pentingnya mengatasi akar permasalahan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan”, ujarnya.

    Selain itu, salah satu faktor yang mendorong berkembangnya terorisme di era modern adalah akibat tingginya kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan dan kemanusiaan. Wamenlu lalu menyampaikan upaya mengatasi akar permasalahan terorisme di berbagai tingkatan, dari mulai tingkat nasional hingga tingkat global.

    Di tingkat nasional, ia menyampaikan perlunya upaya mengedepankan dialog, toleransi, dan nilai-nilai moderasi. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan terkait literasi digital, penyuluhan, serta kemampuan critical thinking untuk melindungi masyarakat dari ideologi berbahaya.

    Kemudian di tingkat kawasan, Wamenlu menegaskan perlunya mengedepankan mekanisme regional dalam upaya penanggulangan terorisme. Arrmanatha juga menyampaikan komitmen untuk mendukung inisiatif terkait di negara-negara Uni Afrika, diantaranya Nouackhott Process dan Accra Initiative.

    Dukungan Indonesia kepada negara-negara Afrika selama ini dilakukan melalui program pembangunan kapasitas dalam kerangka Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). “Dukungan ini mencerminkan komitmen Indonesia sebagai mitra Afrika yang dapat diandalkan”, ujarnya.

    “Terorisme tidak mengenal batas. Oleh karena itu, kerja sama di tingkat global menjadi sangat penting,” ujar Wamenlu RI.

    Ia juga mengajak masyarakat internasional untuk mendukung Afrika dalam mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah keamanannya sendiri, termasuk mencegah terorisme dan kejahatan terorganisir lintas negara.

    Mengakhiri pernyataannya, Wamenlu RI menekankan pentingnya implementasi efektif Agenda 2063 Uni Afrika untuk mendukung transformasi Afrika menjadi kekuatan global di masa depan.

    “Reformasi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan representasi yang adil bagi Afrika merupakan langkah krusial dalam meningkatkan partisipasi Afrika di panggung global,” ujarnya.

    Diketahui, sidang debat terbuka DK PBB dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf. Selaku Presiden DK PBB bulan Januari, Aljazair menempatkan isu penanggulangan terorisme sebagai salah satu isu prioritasnya.

    Pertemuan kali ini turut dihadiri oleh 10 (sepuluh) negara pada tingkat Menteri dan Wakil Menteri, antara lain Sierra Leone, Somalia, Panama, Rwanda, Angola dan Sudan Selatan.

    Partisipasi Indonesia dalam Sidang Debat Terbuka DK PBB kali ini mencerminkan kesiapan Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam bidang penanggulangan terorisme.

    (yld/isa)