Negara: Albania

  • Albania Blokir TikTok Selama Tahun 2025

    Albania Blokir TikTok Selama Tahun 2025

    Jakarta

    Perdana Menteri Albania Edi Rama mengumumkan bahwa pemerintah akan menutup jejaring sosial TikTok setidaknya selama satu tahun mulai awal tahun 2025. Dalam sebuah pertemuan di Tirana dengan para guru, orang tua, dan psikolog Albania, Rama mengatakan bahwa “TikTok adalah preman lingkungan”.

    “Kami akan mengusir preman ini dari lingkungan kami selama satu tahun”, kata Rama seperti dilansir kantor berita AFP, Minggu (22/12/2024).

    Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memulai program yang akan “memberikan layanan pendidikan bagi para siswa dan membantu orang tua mengikuti perjalanan hidup anak-anak mereka”.

    Pemblokiran jejaring sosial yang kontroversial itu terjadi kurang dari sebulan setelah seorang siswa berusia 14 tahun tewas dan seorang lainnya terluka dalam perkelahian di dekat sebuah sekolah di Tirana yang diawali dengan konfrontasi di media sosial.

    Pembunuhan itu memicu perdebatan di negara itu di antara para orang tua, psikolog, dan lembaga pendidikan tentang dampak jejaring sosial terhadap kaum muda.

    “Di Tiongkok, TikTok mempromosikan cara siswa dapat mengikuti kursus, cara melindungi alam, cara menjaga tradisi, tetapi di TikTok di luar Tiongkok, yang kami lihat hanyalah sampah dan lumpur. Mengapa kami membutuhkan ini?” tanya Rama.

    Platform ini menarik minat kaum muda dengan video-video ultra-singkatnya yang tiada habisnya, dan memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif di seluruh dunia.

    (rfs/rfs)

  • Pemerintah Albania Blokir Tiktok Mulai Awal 2025

    Pemerintah Albania Blokir Tiktok Mulai Awal 2025

    Jakarta, CNN Indonesia

    Perdana Menteri Albania Edi Rama mengumumkan pada Sabtu (21/12) bahwa pemerintah akan menutup jejaring sosial TikTok setidaknya selama satu tahun mulai awal 2025.

    Dalam sebuah pertemuan di Tirana dengan para guru, orang tua, dan psikolog Albania, Rama mengatakan bahwa ‘TikTok adalah preman lingkungan’.

    “Kami akan mengusir preman ini dari lingkungan kami selama satu tahun”, kata Rama diberitakan AFP.

    Ia menambahkan pemerintah akan memulai program layanan pendidikan bagi para siswa dan membantu orang tua mengikuti perjalanan hidup anak-anak mereka.

    Pemblokiran jejaring sosial yang kontroversial itu terjadi kurang dari sebulan setelah seorang siswa berusia 14 tahun tewas dan seorang lainnya terluka dalam perkelahian di dekat sekolah di Tirana yang diawali konfrontasi di media sosial.

    Pembunuhan itu memicu perdebatan di negara itu, di antara para orang tua, psikolog dan lembaga pendidikan tentang dampak jejaring sosial terhadap kaum muda.

    “Di Tiongkok, TikTok mempromosikan cara siswa dapat mengikuti kursus, cara melindungi alam, cara menjaga tradisi, tetapi di TikTok di luar Tiongkok, yang kami lihat hanyalah sampah dan lumpur. Mengapa kami membutuhkan ini?” tanya Rama.

    Platform ini menarik minat kaum muda dengan video-video singkat yang tiada habisnya dan memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif di seluruh dunia.

    TikTok juga menghadapi tuduhan spionase di Amerika Serikat dan sedang diselidiki oleh Uni Eropa atas klaim digunakan untuk memengaruhi pemilihan presiden Rumania demi kandidat sayap kanan.

    Platform ini telah dilarang digunakan personel di lembaga-lembaga negara di beberapa negara.

    (fea/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • 9 Negara Tolak Gencatan Senjata Gaza di Sidang PBB, Ada Tetangga RI

    9 Negara Tolak Gencatan Senjata Gaza di Sidang PBB, Ada Tetangga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak sembilan negara menentang resolusi gencatan senjata segera, permanen dan tanpa syarat yang digelar oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pada Rabu (11/12/2024).

    Melansir Al Jazeera pada Kamis (12/12/2024), dari 193 anggota majelis, sebanyak 158 suara mendukung resolusi tersebut, 9 suara menentang dan 13 abstain.

    Negara-negara yang menentang adalah Argentina, Republik Ceko, Hongaria, Israel, Nauru, Papua Nugini, Paraguay, Tonga, dan Amerika Serikat.

    Sementara itu, yang abstain adalah Albania, Kamerun, Fiji, Georgia, Lituania, Malawi, Mikronesia, Palau, Panama, Slovakia, Sudan Selatan, Togo, dan Ukraina.

    Dalam pemberian suara ini juga menandai pertama kalinya Jerman dan Italia memberikan suara mendukung gencatan senjata di Gaza. Akibatnya, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di Kelompok Tujuh (G7) negara-negara industri besar yang terus menentangnya.

    Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum, tetapi memiliki signifikansi politik, mewakili opini global tentang perang Israel di Gaza.

    Resolusi tersebut menuntut agar Israel menghormati mandat UNRWA dan menyerukan kepada pemerintah Israel “untuk mematuhi kewajiban internasionalnya, menghormati hak istimewa dan kekebalan UNRWA, dan menegakkan tanggung jawabnya untuk mengizinkan dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam segala bentuknya ke dan di seluruh Jalur Gaza”.

    (luc/luc)

  • Inilah 5 Kerajaan Terbesar dan Paling Berpengaruh yang Pernah Ada di Dunia

    Inilah 5 Kerajaan Terbesar dan Paling Berpengaruh yang Pernah Ada di Dunia

    2. Kekaisaran Tiongkok (221 SM- 1912 M)

    Kekaisaran Tiongkok memiliki sejarah panjang dengan beberapa dinasti besar. Salah satu dinasti yg paling berpengaruh adalah Dinasti Qing.

    Dinasti Qing adalah yang pertama kali mempersatukan Tiongkok, membangun tembok besar Cina, dan memperkenalkan standar nasional dalam bahasa, mata uang dan ukuran. Tiongkok menjadi pusat ilmu pengetahuan dan inovasi, termasuk penciptaan kertas, kompas, percetakan, dan bubuk mesiu.

    3. Kekaisaran Mongol (1206-1368)

    Dipimpin oleh Gengis Khan, Kekaisaran Mongol adalah kerajaan darat terbesar dalam sejarah. Kerajaan ini meluas dari eropa timur hingga asia timur.

    Mongol terkenal keterampilan militernya dan kemampuan menaklukan wilayah yg luas dalam waktu singkat. Meski dikenal sebagai bangsa penakluk, mereka juga memfasilitasi perdagangan di jalur sutra, dan pertukaran budaya yg luas antara timur dan barat.

    4. Kekaisaran Ottoman (1299-1922)

    Kekaisaran Ottoman adalah kekuatan besar yg mendominasi kawasan Asia Tengah, Eropa Tenggara, dan Afrika Utara lebih dari 600 tahun. Ottoman memiliki pengaruh besar dalam perdagangan Eropa dan Asia.

    Mereka juga dikenal dengan toleransi beragama yg memungkinkan berbagai kelompok beragama hidup bersama. Kekaisaran Ottoman mewarisi pengaruh arsitektur, seni, dan hukum yg besar di wilayah bekas kekuasaannya, serta memainkan peran kunci dalam perkembangan budaya dan politik di timur tengah dan Balkan (Bosnia, Albania, Bulgaria, Kroasia, Serbia, Turki, hingga Yunani).

    5. Kerajaan Inggris (1588-abad 20)

    Kerajaan inggris menjadi kekuatan global selama abad pencerahan dan revolusi industri. Kerajaan Inggris mendirikan koloni di Amerika, Afrika, Asia, dan Oseania.

    Melalui kolonialisme, Kerajaan Inggris memperkenalkan sistem politik, hukum, dan ekonomi barat ke wilayah dunia. Inggris juga memimpin revolusi industri yang mengubah cara hidup manusia secara mendasar dengan penemuan penemuan teknologi baru seperti mesin uap, spinning jenny, water frame, power loom, kereta api uap, dan kapal uap.

     

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Netanyahu Resmi Jadi Buronan ICC, Apakah Bisa Ditangkap di RI?

    Netanyahu Resmi Jadi Buronan ICC, Apakah Bisa Ditangkap di RI?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu resmi menjadi buronan mahkamah Pidana Internasional (ICC), Kamis (21/11/2024). Hal ini menjadi resmi setelah ICC mengeluarkan perintah penangkapan terhadap kepala pemerintahan Israel itu.

    Dalam sebuah pernyataan, selain Netanyahu ICC menjatuhkan perintah penangkapan kepada mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan juga Kepala Militer Hamas Mohammed Deif. Ketiganya dituding telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dalam pertempuran di Gaza.

    “Perdana Menteri (Benjamin) Netanyahu sekarang secara resmi menjadi buronan,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty Agnes Callamard, dikutip AFP.

    Langkah baru ICC ini secara teoritis membatasi pergerakan Netanyahu. Karena salah satu negara dari 124 anggota nasional pengadilan tersebut wajib menangkapnya di wilayah mereka.

    Dalam situsnya, negara-negara tersebut merupakan negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, yang diadopsi pada tahun 1998 dan diimplementasikan pada 2002. Dalam hal ini, Indonesia bukanlah merupakan salah satu negara yang meratifikasi Statuta Roma, sehingga perintah penangkapan ICC ini tidak berlaku di RI.

    Berikut daftar anggota ICC sesuai dengan Statuta Roma berdasarkan situsnya:

    Afganistan

    Albania

    Andorra

    Antigua dan Barbuda

    Argentina

    Armenia

    Australia

    Austria

    Bangladesh

    Barbados

    Belgia

    Belize

    Benin

    Bolivia

    Bosnia dan Herzegovina

    Botswana

    Brasil

    Bulgaria

    Burkina Faso

    Cabo Verde

    Kamboja

    Kanada

    Republik Afrika Tengah

    Chad

    Cile

    Kolombia

    Komoro

    Kongo

    Kepulauan Cook

    Kosta Rika

    Pantai Gading

    Kroasia

    Siprus

    Republik Ceko

    Republik Demokratik Kongo

    Denmark

    Djibouti

    Dominika

    Republik Dominika

    Ekuador

    El Salvador

    Estonia

    Fiji

    Finlandia

    Perancis

    Gabon

    Gambia

    Georgia

    Jerman

    Ghana

    Yunani

    Granada

    Guatemala

    Guinea

    Guyana

    Honduras

    Hongaria

    Islandia

    Irlandia

    Italia

    Jepang

    Yordania

    Kenya

    Kiribati

    Latvia

    Lesoto

    Liberia

    Liechtenstein

    Lithuania

    Luksemburg

    Madagaskar

    Malawi

    Maladewa

    Mali

    Malta

    Kepulauan Marshall

    Mauritius

    Meksiko

    Mongolia

    Montenegro

    Namibia

    Nauru

    Belanda

    Selandia Baru

    Nigeria

    Nigeria

    Makedonia Utara

    Norwegia

    Palestina

    Panama

    Paraguay

    Peru

    Polandia

    Portugal

    Republik Korea

    Republik Moldova

    Rumania

    Saint Kitts dan Nevis

    Santo Lusia

    Saint Vincent dan Grenadines

    Samoa

    San Marino

    Senegal

    Serbia

    Seychelles

    Sierra Leone

    Slowakia

    Slovenia

    Afrika Selatan

    Spanyol

    Suriname

    Swedia

    Swiss

    Tajikistan

    Timor Leste

    Trinidad dan Tobago

    Tunisia

    Uganda

    Britania Raya

    Republik Bersatu Tanzania

    Uruguay

    Vanuatu

    Venezuela

    Zambia

     

    (luc/luc)

  • Presiden Italia Marah-marah ke Elon Musk, Ada Apa?

    Presiden Italia Marah-marah ke Elon Musk, Ada Apa?

    Roma

    Presiden Italia, Sergio Mattarella, marah pada Elon Musk. Dia meminta nakhoda Tesla dan SpaceX tak ikut campur dalam urusan Italia. Itu setelah Musk mengatakan hakim-hakim di Roma yang menghalangi inisiatif anti imigrasi pemerintah harus diberhentikan.

    Pernyataan tak biasa dari kepala negara Italia itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara koalisi yang berkuasa di Italia. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, adalah teman dekat Musk. Musk mengkritik di X ketika inisiatif Meloni untuk menahan imigran diblokir para hakim di Italia.

    “Hakim-hakim ini harus pergi,” tulis Musk di X, merujuk pada panel hakim Roma yang mempertanyakan legalitas inisiatif pemerintah untuk menahan pencari suaka di Albania. Langkah hakim itu berarti para imigran yang baru saja dikirim ke Albania harus dibawa kembali ke Italia.

    Komentar Musk dimuat di halaman depan surat kabar Italia dan muncul beberapa jam sebelum Presiden terpilih AS Donald Trump memberinya peran untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien.

    “Italia adalah negara demokrasi yang hebat dan tahu cara mengurus dirinya sendiri,” kata Mattarella, yang secara konsisten menduduki puncak jajak pendapat sebagai pemimpin paling dihormati di Italia.

    “Siapa pun, terutama jika seperti yang diumumkan, akan mengambil peran penting dalam pemerintahan di negara yang bersahabat dan bersekutu, harus menghormati kedaulatan dan tidak dapat mengeluarkan instruksi kepadanya (Italia),” imbuhnya yang dikutip detikINET dari CNN.

    Sebagai tanggapan, Musk mengeluarkan pernyataan melalui perwakilannya di Italia Andrea Stroppa, yang menyatakan rasa hormat pada Mattarella dan konstitusi Italia, tapi menegaskan niatnya untuk terus mengekspresikan pendapat dengan bebas. Musk juga berharap hubungan Italia-AS akan tumbuh lebih kuat dan ingin dapat segera bertemu Mattarella.

    Meloni sendiri tidak merespons komentar pengusaha AS tersebut di media sosial. Namunb wakil perdana menteri dan pemimpin partai sayap kanan Matteo Salvini menyambut baik komentar Musk. “@elonmusk benar,” katanya di X.

    (fyk/afr)

  • Mantan Presiden Albania Ditangkap Atas Dugaan Korupsi-Pencucian Uang

    Mantan Presiden Albania Ditangkap Atas Dugaan Korupsi-Pencucian Uang

    Tirana

    Mantan Presiden Albania, Ilir Meta, ditangkap di Tirana, ibu kota negara tersebut, pada Senin (21/10) atas tuduhan korupsi dan pencucian uang. Meta dikenal sebagai penentang keras Perdana Menteri (PM) Edi Rama yang kini menjabat.

    Partai Kebebasan, yang menaungi Meta, mengecam penangkapan itu yang mereka sebut sebagai “penculikan kriminal”.

    Meta yang berusia 55 tahun, merupakan seorang politisi beraliran kiri-tengah yang menjabat sebagai Presiden Albania periode tahun 2017 hingga tahun 2022 lalu. Seperti dilansir AFP, Selasa (22/10/2024), Meta ditangkap saat pulang ke Tirana usai melakukan kunjungan ke Kosovo pada Senin (21/10).

    Jaksa setempat menyatakan Meta dan mantan istrinya, Monika Kryemadhi, serta beberapa tokoh publik lainnya, diduga melakukan beberapa tindak pidana, termasuk “tindak penyuapan pasif terhadap seorang pejabat senior”, kemudian “pencucian uang” dan “deklarasi aset palsu”.

    Tuduhan paling lama terjadi ketika masa jabatan Meta sebagai Menteri Perekonomian Albania pada tahun 2010-2011, sedangkan beberapa tuduhan lainnya muncul baru-baru ini.

    Gambar-gambar yang dipublikasikan media lokal Albania menunjukkan sejumlah polisi mengawal Meta berjalan keluar dari mobilnya dan masuk ke dalam kendaraan milik pasukan khusus kepolisian.

    Salah satu fotografer yang bekerja untuk AFP melaporkan Meta terlihat meninggalkan kantor polisi pada Senin (21/10) sore waktu setempat, untuk dibawa ke penjara tempatnya ditahan.

    Mantan istri Meta, Kryemadhi (50), yang merupakan anggota parlemen dari Partai Kebebasan tidak ikut ditangkap, namun dia dikenai wajib lapor rutin kepada kepolisian kehakiman setempat. Dalam pernyataannya, Kryemadhi membantah tuduhan yang menjerat dirinya dan mantan suaminya sebagai tuduhan “politis”.

    Jika dakwaan yang dijeratkan terhadap Meta terbukti di pengadilan, menurut undang-undang pidana Albania, dia terancam hukuman maksimum 12 tahun penjara.

    “Penyelidikan masih berlanjut terhadap beberapa orang lainnya yang dicurigai terlibat dalam aktivitas kriminal ilegal ini,” ucap kantor kejaksaan Albania.

    Ditambahkan jaksa setempat bahwa pihaknya mendapat bantuan dan kerja sama internasional dalam kasus ini, yakni dari Amerika Serikat (AS), Austria, Italia, San Marino dan Siprus.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebebasan, Tedi Blushi, menyebut penangkapan Meta sebagai “penculikan kriminal”.

    Sosok Meta dikenal sebagai veteran di dunia politik Albania, dengan memegang banyak jabatan tinggi sejak jatuhnya komunisme di negara itu tahun 1991 silam.

    Dia terpilih menjadi Wakil PM Albania tahun 1992, sebelum menjabat PM tahun 1999-2002. Dia kemudian menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) tahun 2009-2010, Menteri Perekonomian tahun 2010-2011, Ketua Parlemen tahun 2013-2017.

    Meta akhirnya terpilih menjadi Presiden Albania pada April 2017, dan menjabat hingga tahun 2022. Peran presiden di Albania sebagian besar bersifat seremonial.

    Beberapa waktu terakhir, Meta menuduh PM Rama memimpin “rezim kleptokratis” dan “memusatkan semua kekuasaan legislatif, administratif dan yudikatif di tangannya”. Tuduhan itu dilontarkan setelah Meta sebelumnya dikenal sebagai sekutu PM Rama.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Bagaimana Upaya Rusia Pengaruhi Pemilu di Seluruh Dunia?

    Bagaimana Upaya Rusia Pengaruhi Pemilu di Seluruh Dunia?

    Jakarta

    Sejak minggu lalu, perhatian otoritas investigasi Amerika Serikat (AS) tertuju kepada sebuah perusahaan di negara bagian Tennessee. Mereka diduga menerima sepuluh juta dolar dari lembaga penyiaran negara Rusia RT (Russia Today) untuk “membuat dan mendistribusikan konten dengan pesan tersembunyi pemerintah Rusia kepada pemirsa AS.”

    Uang ini disebut-sebut telah digunakan untuk memproduksi video yang mempromosikan narasi sayap kanan, utamanya mengenai topik-topik seperti imigrasi, gender, dan ekonomi sebelum Pemilu AS pada November 2024.

    Video-video ini lalu disebarkan di media sosial oleh beberapa influencer sayap kanan yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Diduga tanpa mereka sadari, video tersebut dibuat dengan keterlibatan Rusia dengan cara diedit dan diproduksi oleh dua orang pegawai RT.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Pandangan yang diungkapkan dalam video tersebut “sering kali konsisten dengan kepentingan pemerintah Rusia dalam memperdalam perpecahan di Amerika Serikat,” menurut tuduhan tersebut. Tujuannya adalah “untuk melemahkan perlawanan AS terhadap kepentingan inti Rusia, misalnya dalam perang yang sedang berlangsung di Ukraina.”

    Intervensi pemilu skala global?

    Kasus tersebut hanya mengungkap sedikit gambaran tentang dugaan bagaimana Rusia berupaya mempengaruhi pemilu. Moskow sendiri secara rutin membantah tuduhan campur tangan apa pun.

    “Rusia telah berusaha mempengaruhi pemilu di negara-negara demokratis selama bertahun-tahun, seperti pemilu presiden AS tahun 2016 atau pemilu presiden Perancis tahun 2017,” ujar Julia Smirnova dari Pusat Pemantauan, Analisis, dan Strategi Berlin, CeMAS, lembaga yang mempelajari penelitian ideologi disinformasi dan konspirasi di internet.

    Antara tahun 2020 dan 2022, Rusia disebut telah melakukan tindakan ini di setidaknya sembilan negara yang tidak disebutkan secara spesifik. Terdapat juga aktivitas media sosial Rusia “pada tingkat yang lebih ringan” di 17 negara lainnya. Ada juga laporan upaya pengaruh Rusia selama pemilu Eropa pada Juni 2024.

    Intimidasi, disinformasi, manipulasi opini

    Media pemerintah Rusia disebut secara masif menyebarkan klaim palsu mengenai penipuan di beberapa pemilu demokratis di seluruh dunia pada 2020 dan 2021. Setidaknya di satu negara di Amerika Selatan, Moskow juga menyulut keraguan besar terhadap independensi pemilu.

    “Berbagai metode digunakan: misalnya, serangan peretas yang mempublikasikan dokumen internal politisi, baik yang asli maupun terkadang dicampur dengan dokumen palsu, seperti pada pemilu Prancis tahun 2017,” kata Smirnova.

    “Yang juga digunakan Rusia adalah manipulasi opini publik melalui media sosial dengan menggunakan akun tidak autentik dan lewat saluran terbuka seperti Russia Today.”

    Ada juga yang disebut sebagai kampanye doppelgnger, jelas Julia Smirnova. Yakni dengan melakukan web kloning dari outlet media besar Barat seperti Spiegel, FAZ, Washington Post, FoxNews, dan banyak lainnya. Halaman-halaman ini tampak mirip dengan situs media sebenarnya, tapi menyajikan konten pro-Rusia.

    “Ada yang merupakan cerita yang dibuat-buat, namun ada pula yang merupakan artikel yang menyebarkan opini politik tertentu,” kata Smirnova. Tautan ke artikel palsu ini kemudian diposting di media sosial, bahkan terkadang di komentar di postingan asli oleh media besar.

    Tujuan jangka panjang Rusia: lemahkan demokrasi

    Tujuan campur tangan Rusia bukan lagi sekadar menyebarkan dan memperkuat posisi pro-Rusia, misalnya terkait perang di Ukraina. “Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kepentingan geopolitik Rusia. Dan untuk mengacaukan negara-negara yang dianggap Kremlin sebagai penentang Rusia.” Untuk mencapai hal ini, diskusi-diskusi yang bersifat polarisasi di negara-negara demokrasi akan semakin meningkat dan perpecahan yang ada di masyarakat akan terus dieksploitasi.

    Rusia juga dinilai tidak ragu mendukung keuangan dan organisasi partai-partai kecil. Pada awal 2022, Washington Post melaporkan bahwa setidaknya $300 juta mengalir ke partai-partai yang bersahabat dengan Rusia di seluruh dunia, termasuk di negara-negara kecil seperti Albania, Montenegro, Madagaskar, dan Ekuador.

    Menurut badan intelijen AS, pasukan yang terkait dengan Kremlin juga menggunakan perusahaan cangkang, lembaga think tank, dan cara lain untuk mempengaruhi peristiwa politik, yang seringnya menguntungkan kelompok ekstremis sayap kanan.

    Baru pada bulan Maret 2024 dinas rahasia Ceko BIS mengungkap sebuah jaringan yang dibiayai oleh Rusia, yang antara lain mengatakan Petr Bystron, mantan anggota parlemen Jerman Bundestag dan sekarang anggota Parlemen Eropa untuk AfD, telah menerima aliran dana.

    Aliran uang tersebut kemungkinan diproses melalui portal internet pro-Rusia, Voice of Europe, yang berbasis di Praha. Uang juga disebut-sebut mengalir ke partai-partai ekstrem di Prancis, Polandia, Belgia, Belanda, dan Hongaria.

    Rencana Rusia tidak selalu berhasil

    Menurut laporan intelijen AS pada bulan Oktober 2023, Rusia memiliki dua tujuan: menggambarkan pemilu demokratis sebagai pemilu yang tidak dapat diandalkan, dan mendelegitimasi pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu tersebut. Hal ini dapat mengganggu stabilitas negara-negara demokrasi yang terkena dampaknya dan melemahkan lawan-lawan Rusia di seluruh dunia.

    Namun neara-negara tidak sepenuhnya tidak berdaya menghadapi hal ini. “AS menunjukkan hal ini dengan menyita 32 domain web yang digunakan dalam kampanye doppelgnger minggu lalu,” jelas Julia Smirnova.

    Tetapi dalam jangka panjang, perlu juga memperkuat ketahanan masyarakat demokratis. Hal ini mencakup program pendidikan untuk meningkatkan literasi media bagi generasi muda dan orang dewasa, sehingga mereka sadar bahwa mereka juga dapat dengan cepat menjadi target pengaruh online Rusia.

    “Faktanya, ada banyak sumber daya yang diinvestasikan Rusia dalam kampanyenya di seluruh dunia setiap tahun,” kata Julia Smirnova. “Upaya-upaya ini harus ditanggapi dengan sangat serius. Namun kita juga harus menyadari bahwa upaya-upaya Rusia untuk mempengaruhi tidak selalu sukses.”

    (ae/hp)

    (ita/ita)

  • So Sweet! PM Australia Bertunangan dengan Kekasih di Hari Valentine

    So Sweet! PM Australia Bertunangan dengan Kekasih di Hari Valentine

    Jakarta

    Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, mengumumkan pertunangannya dengan kekasihnya, Jodie Haydon di Hari Valentine.

    “Dia menjawab iya,” tulis pria asal Albania berusia 60 tahun itu di platform media sosial X pada Kamis (15/2) seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (15/2/2024).

    Di bawah pengumuman tersebut, Albanese memposting foto selfie dirinya dan Haydon, yang diambil pada Hari Valentine, Rabu (14/2), memperlihatkan pasangan tersebut sedang tersenyum ke arah lensa.

    Haydon tampak mengenakan pakaian berwarna hijau zamrud dan tangannya diletakkan di dada, cincin pertunangan terlihat di jarinya.

    Di foto tersebut, sang PM Australia yang mengenakan kemeja berkerah biru muda, tampak berseri-seri.

    Menurut laporan lembaga penyiaran publik ABC, Albanese, yang bertemu Haydon pada jamuan makan malam bisnis di Melbourne pada tahun 2020, adalah perdana menteri Australia pertama yang bertunangan saat menjabat.

    “Cinta adalah hal yang indah. Aku sangat bahagia untuk kalian berdua!” tulis Menteri Luar Negeri Penny Wong di X, merespons pengumuman pertunangan Albanese.

    Namun, sejumlah kritikus menyebut Albanese berusaha mengalihkan perhatian dari isu-isu mendesak termasuk perang di Gaza.

    Albanese, yang dijuluki Albo, bergabung dengan Partai Buruh berhaluan kiri-tengah ketika masih duduk di bangku sekolah menengah atas, dan kemudian terlibat secara mendalam dalam dunia politik mahasiswa di Universitas Sydney.

    Dia dilantik sebagai perdana menteri pada Mei 2022.

    Pemimpin Australia ini terpilih menjadi anggota parlemen pada tahun 1996, dan dalam pidato pertamanya dia mengucapkan terima kasih kepada ibunya, Maryanne Ellery, karena telah membesarkannya dalam kondisi yang sulit.

    Dia dan ibunya tinggal di perumahan umum di Sydney selama masa kanak-kanak Albanese, dan ibunya yang merupakan orangtua tunggal harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Polisi Eropa Tangkap Puluhan Tersangka Perdagangan Narkoba

    Polisi Eropa Tangkap Puluhan Tersangka Perdagangan Narkoba

    Den Haag

    Polisi Eropa berhasil menangkap 59 orang yang diduga berpartisipasi dan mengoperasikan jaringan perdagangan narkoba yang berbasis di Albania dan Italia.

    Para tersangka itu ditangkap di Albania, Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol pada hari Senin (05/02) dan Selasa (06/02), di mana 10 orang lainnya juga terkena tindak penyelidikan hal lain di Italia.

    “Jaringan ini utamanya menyelundupkan heroin, kokain, serta ganja ke Jerman dan Spanyol dengan menggunakan mobil-mobil yang memiliki kompartemen rahasia,” ujar badan peradilan Eropa, Eurojust.

    Penyelidikan dimulai sejak tahun 2019

    Penyelidikan terhadap kelompok kejahatan terorganisir (OCG) ini telah dimulai sejak tahun 2019 oleh Kantor Kejaksaan Umum Florence dengan Eurojust dan Euopol, yang memfasilitasi kerja sama antar otoritas kepolisian di seluruh Eropa.

    Pada bulan Desember 2023, Eropa berhasil menyita 11 ton kokain di Spanyol, yang diimpor oleh sindikat kejahatan terorganisir di Albania dengan 20 tersangka berhasil ditangkap dalam sebuah penggerebekan.

    Polisi Spanyol juga berkomentar pada saat itu bahwa “kartel Balkan” yang sebagian besar terdiri dari kelompok mafia Albania ikut bertanggung jawab, dan kelompok itu juga dipercaya telah memonopoli pengiriman narkoba di seluruh Eropa dan Amerika Latin.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini