Negara: Albania

TRIBUNNEWS.COM – Keputusan otoritas sementara Suriah untuk memberikan sejumlah pangkat militer senior kepada para pemimpin Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) dan faksi-faksi sekutunya, termasuk kepada mereka yang bukan warga negara Suriah, memicu gelombang kritik dan ketidakpuasan.

Mengutip The New Arab, ketidakpuasan terutama datang dari mantan perwira tentara Suriah yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan Bashar al-Assad.

Kritik ini terutama berfokus pada pemberian pangkat militer kepada pejuang HTS asing.

Beberapa pihak juga mempertanyakan hak Ahmed al-Sharaa, pemimpin HTS yang kini menjadi penguasa de facto Suriah, untuk mengambil keputusan sepihak.

Kekhawatiran juga muncul mengenai kompetensi para pejuang tersebut dalam memegang pangkat senior, karena tidak satu pun dari mereka adalah lulusan lembaga militer yang diakui negara.

Sebaliknya, mereka memperoleh pengalaman hanya di medan perang, di mana aturan dan prosedur yang diterapkan oleh tentara profesional tidak pernah digunakan.

Keputusan untuk mengintegrasikan faksi-faksi yang terlibat dalam revolusi Suriah, umumnya dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk mengendalikan situasi keamanan di negara tersebut. 

lihat foto
Pemimpin baru Suriah yang juga pemimpin HTS, Abu Mohammed al-Jolani atau Ahmad Al-Sharaa

Namun, pertanyaan masih muncul terkait bagaimana proses integrasi ini akan dilakukan, siapa saja yang akan diikutsertakan, dan bagaimana caranya.

Misalnya, faksi-faksi di bawah Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki, diperkirakan akan segera diintegrasikan ke dalam lembaga militer baru yang dibangun di atas sisa-sisa tentara rezim Assad. 

Namun, tampaknya SNA dikecualikan dari komunikasi apa pun dengan pemerintahan baru ini, menurut laporan pada tanggal 23 Desember.

Pemberian Pangkat Militer untuk Pemimpin HTS

Keputusan “No.8”, yang dipublikasikan pada hari Minggu (29/12/2024) di akun Telegram Komando Umum Sharaa, mencantumkan daftar 49 orang yang akan “dipromosikan” ke pangkat Mayor Jenderal, Brigadir Jenderal, dan Kolonel, sebagai bagian dari “pengembangan dan modernisasi tentara Suriah”.

Di antara mereka yang dipromosikan adalah komandan sayap militer HTS sekaligus Menteri Pertahanan yang baru diangkat dalam pemerintahan transisi, Murhaf Abu Qasra, yang menerima pangkat Mayor Jenderal. 

Tiga mantan perwira yang membelot dari tentara Suriah selama perang juga termasuk dalam daftar tersebut, bersama beberapa komandan HTS dan anggota faksi lainnya.

Pejuang non-Suriah yang mendapatkan pangkat militer meliputi Abdul Samriz Bashari (Albania), Alaa Mohammed Abdul Baqi (Mesir), dan Ibnian Ahmed al-Hariri (Yordania), yang menerima pangkat Kolonel.

Rahman Hussein al-Khatib (Yordania), Omar Mohammed Jaftchi (Turki), dan Abdul Aziz Dawoud Khodabardi (minoritas Turkistan dari Tiongkok) menerima pangkat Brigadir Jenderal.

Beberapa perwira Suriah yang membelot dan sebelumnya berpangkat tinggi serta memiliki pengalaman militer yang luas menganggap promosi ini sebagai tanda bahwa pemerintahan baru berencana mengandalkan komandan lapangan dari faksi pemberontak untuk membentuk tentara nasional yang bersatu.

Namun, mereka menegaskan bahwa membangun kembali tentara membutuhkan keahlian akademis, yang tidak dimiliki oleh banyak komandan lapangan ini, meskipun mereka memiliki pengalaman tempur di medan perang.

Seorang komandan SNA yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Al-Araby Al-Jadeed, yang berafiliasi dengan The New Arab, bahwa Ahmed al-Sharaa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pangkat militer.

Menurutnya, wewenang ini seharusnya hanya dimiliki oleh presiden, setelah konstitusi disusun dan pemilu dilaksanakan.

Ia juga mempertanyakan pemberian pangkat kepada warga negara asing di angkatan darat yang belum memiliki kewarganegaraan resmi Suriah, serta menegaskan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat harus merupakan lulusan akademi militer yang diakui.

lihat foto
Militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) di Suriah.

Sementara itu, perguruan tinggi militer yang didirikan oleh Ahmed al-Sharaa di Idlib dikatakan tidak diakui sama sekali.

Kolonel yang membelot dan analis militer Fayez al-Asmar mengatakan bahwa daftar promosi ini merupakan masalah sensitif bagi masyarakat Suriah.

Ia menjelaskan bahwa ada ribuan perwira yang membelot, termasuk brigadir, kolonel, dan perwira lainnya, seharusnya diakui oleh pimpinan baru dan dijadikan bagian penting dalam membangun kembali militer.

Hal itu sebagai bentuk penghargaan atas risiko besar yang mereka ambil selama pembelotan mereka dari tentara Assad.

Ia juga menekankan bahwa pemimpin militer baru harus memiliki latar belakang akademis dan militer yang kuat agar mampu menangani tugas restrukturisasi tentara.

“Organisasi dan metode pertempuran faksi-faksi revolusioner sangat berbeda dari militer profesional yang terstruktur dan hierarkis,” imbuhnya.

Meskipun ia mengakui bahwa seorang Menteri Pertahanan boleh berasal dari kalangan sipil, ia percaya bahwa Kepala Staf dan komandan militer lainnya harus merupakan prajurit terlatih.

Diperkirakan ada sekitar 5.000 prajurit yang membelot dari tentara Suriah selama perang.

Beberapa dari mereka tetap tidak aktif dalam kegiatan militer, sementara lainnya bergabung dengan faksi-faksi pemberontak dan terlibat dalam banyak pertempuran sengit yang telah berlangsung hampir 12 tahun.

Pandangan Pakar

Pakar militer Diaa Qaddour berpendapat bahwa pemberian pangkat militer kepada sejumlah pejuang asing adalah cara untuk menghormati mereka yang telah berjuang untuk revolusi Suriah dan membuat pengorbanan besar yang layak mendapatkan pengakuan.

Rashid Hourani, seorang peneliti militer di Jusoor Centre for Studies, menjelaskan bahwa banyak negara di seluruh dunia bergantung pada ahli asing di berbagai bidang, termasuk militer, tanpa harus kehilangan arah nasional.

Hourani yakin keputusan ini tidak akan berdampak negatif terhadap rekonstruksi tentara baru Suriah.

Ia percaya bahwa para pejuang asing ini bisa berperan dalam melatih tentara baru dengan metode perang modern.

Sementara itu, Brigadir Jenderal yang membelot, Mustafa al-Farhat, mengatakan bahwa promosi ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan baru.

Namun, menurutnya, tantangan utama adalah mencari sumber daya manusia yang diperlukan untuk membangun tentara yang kuat di tengah situasi sulit Suriah saat ini.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)