Negara: Afrika Selatan

  • Bank Dunia Sebut China hingga India Sulit Keluar dari Middle Income Trap

    Bank Dunia Sebut China hingga India Sulit Keluar dari Middle Income Trap

    Jakarta

    Bank Dunia memperingatkan lebih dari 100 negara seperti China, India, Brasil, hingga Afrika Selatan sulit keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Hal ini berarti negara yang terjebak dalam middle income trap juga sulit untuk menjadi negara maju.

    Berdasarkan laporan terbaru berjudul World Development Report 2024: The Middle Income Trap, Bank Dunia mengamati ada sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi oleh negara-negara tersebut dan mengusulkan strategi komprehensif untuk mengatasinya.

    Bank dunia mencatat sebanyak 108 negara, seperti China, India, Brasil hingga Afrika Selatan termasuk negara dengan berpendapatan menengah atau Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita berkisar US$ 1.136-13.845. Negara-negara ini merupakan 75% dari populasi global dan menghasilkan lebih dari 40% PDB dunia. Namun, mereka menghadapi tantangan yang jauh lebih besar untuk mengubah status menjadi negara berpendapatan tinggi.

    Kepala Ekonom Grup Bank Dunia dan Wakil Presiden Senior untuk Ekonomi Pembangunan, Indermit Gill mengatakan perjuangan untuk mencapai kemakmuran ekonomi global sebagian besar akan dimenangkan atau dikalahkan oleh negara-negara berpendapatan menengah. Bank Dunia menyebut ada beberapa faktor yang menjadi penyebab negara-negara tersebut sulit keluar, seperti penuaan populasi, peningkatan proteksionisme, serta kebutuhan transisi energi.

    “Namun, terlalu banyak negara-negara ini yang mengandalkan strategi ketinggalan zaman untuk menjadi negara maju. Mereka terlalu lama bergantung pada investasi-atau beralih terlalu dini ke inovasi,” kata Gill dikutip dari situs resmi, dikutip Senin (5/8/2024).

    Dia menilai diperlukan strategi baru. Pertama, fokus pada investasi, kemudian menghadirkan infusi teknologi baru dari luar negeri dan mengadopsi strategi yang menggabungkan investasi, infusi, dan inovasi.

    Bank Dunia mengusulkan strategi 3i agar negara-negara itu dapat keluar dari middle income trap. Strategi ini terdiri dari 3 fase yang disesuaikan pada tahap perkembangan ekonomi masing-masing negara.

    Fase 1i merupakan fase investasi. Negara-negara berpendapatan rendah perlu berfokus pada peningkatan investasi publik dan swasta untuk membangun pondasi ekonomi. Kemudian fase 2i adalah investasi dan infusi, negara kelas menengah ke bawah perlu mengadopsi teknologi dari luar negeri dan menerapkannya ke seluruh perekonomian.

    Pada tingkat berpendapatan menengah ke atas, negara-negara harus mengubah arah lagi ke fase 3i terakhir, yakni gabungan investasi, infusi, dan inovasi. Dalam fase inovasi, negara-negara tidak lagi sekadar meminjam ide dari batas-batas teknologi global-mereka mendorong batas-batas tersebut.

    (ara/ara)

  • Elon Musk Kecam UU LGBTQ+ California, SpaceX dan X Bedol Desa

    Elon Musk Kecam UU LGBTQ+ California, SpaceX dan X Bedol Desa

    Jakarta

    CEO SpaceX Elon Musk mengatakan dia akan memindahkan kantor pusat perusahaannya dari negara bagian California karena munculnya undang-undang baru mengenai privasi anak-anak LGBTQ+. Salah satu orang terkaya di dunia itu menentangnya.

    Elon Musk menyebut ia akan memindahkan kantor SpaceX dari Hawthorne, California ke Texas, tempat perusahaan tersebut melakukan peluncuran Starship. Texas condong ke arah politik yang berbeda dari California. Berbagai undang-undang baru di Texas mengurangi hak komunitas LGBTQ+ dan hak reproduksi.

    Undang-undang California yang baru, ditandatangani Gubernur Gavin Newsom, melarang sekolah di negara bagian tersebut mewajibkan orang tua untuk diberitahu tentang perubahan identifikasi gender anaknya sendiri. Artinya, anak bisa melakukan perubahan sendiri secara privasi.

    Dikutip detikINET dari CNBC, ini adalah undang-undang negara bagian pertama di AS mengenai hal itu dan dikeluarkan setelah lebih dari selusin dewan sekolah California tahun lalu menerapkan kebijakan yang mewajibkan orang tua untuk diberi tahu jika anaknya ingin mengubah identitas gendernya.

    “Gubernur California baru saja menandatangani undang-undang yang menyebabkan kehancuran besar-besaran terhadap hak-hak orang tua dan menempatkan anak-anak pada risiko kerusakan permanen,” tulis Musk di X, sebelumnya Twitter.

    “Karena undang-undang ini dan banyak UU lain yang mendahuluinya, yang menyerang keluarga dan perusahaan, SpaceX sekarang akan memindahkan kantor pusatnya dari Hawthorne, California ke Starbase, Texas,” cetusnya. Dia kemudian menambahkan kantor pusat X juga akan pindah dari San Francisco ke Austin.

    Pada tahun 2022, putri transgender Musk mengajukan petisi untuk mengubah namanya dan menerima akta kelahiran baru dari Pengadilan Tinggi Los Angeles County di Santa Monica. “Saya tidak lagi tinggal bersama atau ingin berhubungan dengan ayah kandung saya dengan cara, bentuk atau bentuk apa pun,” tulisnya.

    Musk kemudian mengatakan bahwa dia yakin putrinya tidak mengakuinya karena keberadaan kaum neo-Marxis mengelola universitas dan sekolah papan atas seperti yang diikuti putrinya. “Ini penuh dengan komunismedan sentimen umum bahwa jika Anda kaya, Anda jahat,” kata Musk

    Mengenai putrinya, dia mengklaim memiliki hubungan yang sangat baik dengan anak-anak lainnya, selain anak itu. Musk yang berusia 53 tahun adalah ayah dari 12 anak dari tiga wanita berbeda.

    Dia memang sering mengkampanyekan agar orang-orang memiliki anak. “Jika orang tidak memiliki anak lagi, peradaban akan hancur,” cetus pria kelahiran Afrika Selatan itu.

    (fyk/fyk)

  • Mengapa Sejumlah Negara Asia Tenggara Ingin Bergabung dengan BRICS?

    Mengapa Sejumlah Negara Asia Tenggara Ingin Bergabung dengan BRICS?

    Jakarta

    BRICS menarik perhatian negara-negara Asia Tenggara. Thailand dan Malaysia baru-baru ini menyatakan ketertarikan mereka untuk bergabung dengan blok ini.

    Thailand bulan lalu mengajukan permohonan keanggotaan, sementara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam sebuah wawancara dengan portal berita RRT Guancha mengatakan, negaranya akan segera memulai prosedur formal dalam BRICS.

    “Menjadi anggota BRICS akan membuka peluang perdagangan dan investasi, jadi mengapa tidak?” Piti Srisangam, Direktur Eksekutif ASEAN Foundation, mengatakan kepada DW.

    “Blok ini memiliki anggota dari seluruh dunia, namun belum ada yang berasal dari Asia Tenggara,” tambahnya.

    James Chin, seorang profesor Studi Asia di University of Tasmania mengatakan, “Baik Thailand maupun Malaysia dipandang sebagai kekuatan menengah.”

    “Lebih baik mereka bergabung dengan kelompok-kelompok seperti BRICS agar mereka memiliki suara yang lebih besar di kancah internasional. Namun, manfaat utamanya adalah perdagangan,” tambahnya.

    Peluang ekonomi yang lebih besar

    Tahun lalu, BRICS–sebuah akronim yang awalnya digunakan untuk merujuk pada Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, memutuskan untuk memperluas keanggotaannya, dengan mengundang Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab agar bergabung dengan blok tersebut.

    “Blok ini dapat membantu ekonomi digital Malaysia tumbuh lebih cepat, dengan memungkinkannya untuk berintegrasi dengan negara-negara yang memiliki pasar digital yang kuat, dan juga memanfaatkan praktik-praktik terbaik dari anggota lainnya,” kata Rahul Mishra, profesor di Pusat Studi Indo-Pasifik Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi, kepada DW.

    “Thailand juga akan dapat menarik investasi di industri-industri penting termasuk jasa, manufaktur, dan pertanian,” tambahnya.

    Profesor Studi Asia di University of Tasmania, James Chin, meyakini hubungan perdagangan yang telah dimiliki Cina dengan Malaysia dan Thailand telah memengaruhi keputusan mereka untuk bergabung dengan BRICS.

    Cina telah menjadi mitra dagang terbesar Malaysia selama 15 tahun terakhir dan mitra dagang Thailand selama 11 tahun. Menurut Chin, bergabungnya kedua negara Asia Tenggara ini dengan BRICS akan meningkatkan hubungan mereka dengan Cina.

    Bergabung dengan BRICS bukan untuk memihak

    Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa menegaskan, langkah Bangkok bergabung dengan BRICS bukan tindakan “memilih-milih,” atau sebagai cara untuk mengimbangi blok lainnya.

    “Thailand unik karena kami berteman dengan semua negara dan tidak memiliki musuh. Kami dapat bertindak sebagai jembatan antara negara-negara berkembang dan anggota BRICS,” kata Maris.

    Selain BRICS, Thailand juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang berbasis di Paris, yang beranggotakan 38 negara–yang sebagian besar berasal dari Barat.

    “Negara-negara kecil dan menengah tidak memiliki banyak pilihan,” kata Piti Srisangam, Direktur Eksekutif ASEAN Foundation.

    “Apa yang dilakukan Thailand adalah sebuah tindakan penyeimbang, satu kaki dengan demokrasi liberal Barat dan kaki lainnya dengan negara-negara berkembang,” lanjutnya.

    Di Malaysia, sentimen publik saat ini lebih berpihak pada Cina, yang jadi ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, menurut survei terbaru oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute, sebuah lembaga pemikir Singapura.

    Hampir tiga perempat dari responden survei tersebut menyebutkan, ASEAN harus lebih mendukung Cina daripada AS jika blok ini dipaksa untuk bersekutu dengan salah satu dari dua negara adidaya tersebut.

    Pada bulan Juni, selama kunjungan tiga hari Perdana Menteri Cina Li Qiang ke Malaysia, Anwar mengkritik “propaganda yang tak henti-hentinya bahwa kita harus melontarkan kebencian dan ketakutan terhadap dominasi Cina secara ekonomi, militer, dan teknologi.”

    “Kami tidak melakukannya. Kami di Malaysia, dengan sikap netral, memiliki tekad untuk bekerja sama dengan semua negara dan dengan Cina,” tambahnya.

    Apakah negara-negara ASEAN lainnya akan mengikuti?

    Negara di Asia Tenggara yang tertarik untuk bergabung dengan BRICS bukan cuma Malaysia dan Thailand.

    Pada bulan Mei silam, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang mengatakan pada sebuah konferensi pers di Hanoi; “Seperti banyak negara di seluruh dunia, kami memantau dengan saksama proses perluasan keanggotaan BRICS.”

    Rahul Mishra, profesor di Pusat Studi Indo-Pasifik Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi, juga meyakini bahwa Vietnam, Laos dan Kamboja dapat menjadi calon anggota yang potensial” karena mereka telah memiliki hubungan yang baik dengan Cina, India, dan Rusia–yang merupakan para pemain kunci di BRICS.

    “Bagi Vietnam, yang telah mencatatkan investasi yang signifikan, ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan perdagangannya di luar pasar tradisional mereka ke Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika,” tambahnya.

    Menjelang KTT BRICS di Afrika Selatan tahun lalu, ada spekulasi bahwa Indonesia–satu-satunya negara G20 di Asia Tenggara yang berharap untuk menyelesaikan proses aksesi dengan OECD dalam waktu tiga tahun, dapat menjadi anggota BRICS.

    Namun pada akhirnya, Presiden Joko Widodo mengatakan kepada publik, pemerintahannya telah memutuskan untuk tidak mengajukan surat minat untuk bergabung dengan BRICS. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada sebuah konferensi pers di bulan Januari lalu mengatakan, Jakarta masih menimbang-nimbang pro dan kontra dari keanggotaan BRICS.

    mel/as

    (ita/ita)

  • 24,69 Juta Pengguna X/Twitter di RI Terancam Tak Bisa Mencuit lagi

    24,69 Juta Pengguna X/Twitter di RI Terancam Tak Bisa Mencuit lagi

    Jakarta

    Media sosial X yang dulunya bernama Twitter mengalami pertumbuhan hingga kini mencapai lebih dari 600 juta pengguna di seluruh dunia. Namun di sisi lain, ada sekitar 24,69 juta pengguna terancam tidak bisa lagi mencuit di platform digital milik Elon Musk tersebut.

    Berdasarkan laporan We Are Social 2024 bahwa jumlah pengguna X di dunia menyentuh 618,9 juta. Angka tersebut mengalami penurunan dari Oktober 2023 yang mencapai 666,2 juta pengguna.

    Sementara itu, menurut laporan yang sama, jumlah pengguna X di Indonesia dilaporkan sebanyak 24,69 juta. Itu diketahui dari sumber yang dipublikasikan di sumber periklanan X pada awal tahun 2024.

    Namun, penting untuk ditekankan bahwa angka jangkauan iklan ini tidak sama dengan angka pengguna aktif bulanan, dan mungkin terdapat perbedaan yang berarti antara ukuran pemirsa iklan X dan total basis pengguna aktifnya.

    Tak hanya itu, pengguna internet Indonesia juga rupanya banyak mengakses X melalui aplikasi mobile hingga masuk lima besar di dunia di belakang Jepang, Arab Saudi, Irlandia, dan Afrika Selatan.

    Kebijakan baru X yang telah menambahkan klausul pada peraturannya dengan mengizinkan pengguna untuk memposting konten dewasa dan pornografi di platform dengan beberapa peringatan jadi sorotan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Bahkan ada kemungkinan X diblokir sehingga para penggunanya di RI tidak bisa mencuit lagi.

    Pengguna kini dapat memposting konten not safe for work (NSFW) yang diproduksi secara konsensual selama konten tersebut diberi label yang jelas. Aturan baru ini juga mencakup video dan gambar yang dibuat oleh AI. Kebijakan tersebut bertentangan dengan yang berlaku di Indonesia.

    Kominfo memberi peringatan keras terhadap X agar tidak diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

    “Saya sudah menyurati (soal) pornografi. Bahwa X kalau tetap memperbolehkan pornografi di Indonesia, akan kita tutup. Blok,” tegas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Senin (10/6/2024).

    Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan Kominfo telah berupaya mengurangi konten dewasa di X, tetapi tetap tidak bisa secara langsung memblokir konten-konten dewasa dan pornografi di platform tersebut.

    “Pasti yang diblokir X-nya kan saya nggak bisa blokir di dalam. Pada saat kita menemukan konten pornografi kita bersurat itu ada konten pornografi tolong di take down, itu sudah ratusan ribu yang di X itu, yang kita temukan banyak sekali, paling banyak di sana memang,” kata Semmy, Jumat (14/6/2024).

    (agt/fay)

  • Misteri Ratu Kripto Menghilang, Mafia Bulgaria Diduga Terlibat

    Misteri Ratu Kripto Menghilang, Mafia Bulgaria Diduga Terlibat

    Jakarta

    Pada September 2019, siniar produksi BBC mulai mempublikasikan kisah menarik tentang Ruja Ignatova, seorang perempuan Bulgaria yang masuk daftar pencarian Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat karena diduga melakukan penipuan sebesar US$4,5 miliar (setara Rp73 triliun) melalui mata uang kripto palsunya. Dia hilang setelahnya.

    BBC telah menelusuri jejak Ignatova untuk mencoba menemukan nasibnya. BBC Eye dan BBC Panorama menelisik hubungan personalnya dengan seorang tersangka kejahatan terorganisir asal Bulgaria dan dugaan bahwa Ignatova dibunuh secara brutal.

    Apakah Ignatova menikmati uang miliaran yang dia curi atau dia telah dibunuh oleh orang-orang yang dibayar untuk melindunginya?

    Ruja Ignatova, seorang alumnus Universitas Oxford, lahir di Bulgaria dan dibesarkan di Jerman. Dia meniti karir yang sukses di bidang keuangan sebelum dia meluncurkan mata uang kripto OneCoin pada 2014 silam.

    Ignatova meyakinkan jutaan orang di seluruh dunia untuk berinvestasi di OneCoin. Dia mengumbar janji bahwa orang-orang akan melampaui keuntungan besar yang diraup para investor awal Bitcoin.

    Namun kenyataannya, Ignatova ternyata menciptakan penipuan investasi yang disamarkan dengan cerdik, tanpa catatan digital yang mendasari mata uang kripto yang sah seperti Bitcoin.

    Ketika penyelidik dari Jerman dan AS mengejar Ignatova pada Oktober 2017, dia mengambil penerbangan maskapai Ryanair pada pagi hari dari Sofia ke Athena. Sejak saat itu, dia hilang tanpa jejak bagai ditelan bumi.

    Kunci utama dalam proyek jurnalistik itu adalah menentukan orang-orang di lingkaran terdalam Ignatova.

    Richard Reinhardt, yang memulai penyelidikan terhadap OneCoin untuk Internal Revenue Service AS bersama FBI, mengatakan kepada BBC tentang karakter kunci yang belum pernah disebutkan secara publik oleh para penyelidik.

    BBC mendapat informasi bahwa orang yang diberi peran untuk menjaga keamanan Ignatova adalah Hristoforos Nikos Amanatidis. Dia umumnya dikenal dengan nama panggilan Taki.

    “Kami diberitahu, terdapat dugaan seorang pengedar narkoba kelas kakap bertanggung jawab atas keamanan fisik Ignatova,” kata Reinhardt kepada BBC dalam wawancara pertamanya sejak pensiun pada akhir tahun 2023.

    “Taki muncul lebih dari sekali, bukan hanya sekali saja. Itu adalah tema yang berulang,” tuturnya.

    Perkataan tersebut sejalan dengan informasi yang kami miliki. Pengacara pemerintah Amerika Serikat mengatakan pada tahun 2019 bahwa kepala keamanan Ignatova merupakan figur dalam kejahatan terorganisir yang besar di Bulgaria. Namun pengacara ini tidak menyebutkan namanya.

    “Kami memiliki bukti bahwa seorang pengedar narkoba yang sangat penting, jika bukan yang paling produktif sepanjang masa di Bulgaria, terkait erat dengan OneCoin. Dia bertugas sebagai penjaga keamanan pribadi Ruja Ignatova,” kata pengacara itu.

    Sosok itu adalah “kepala keamanan” yang sama yang dikatakan oleh pengacara pemerintah AS lainnya. Orang ini disebut terlibat dalam hilangnya Ignatova di pengadilan sehari sebelumnya.

    Richard Reinhardt, mantan penyelidik IRS yang membuka kasus OneCoin. (BBC)

    Menurut Reinhardt, Ignatova adalah penjahat yang jauh lebih kawakan dari yang disadari kebanyakan orang.

    “Sosoknya seperti penjahat kerah putih yang juga bekerja sebagai pengedar narkoba atau mafia yang menggunakan steroid,” tuturnya.

    Penilaian itu tampaknya didukung oleh dokumen Europol yang bocor, yang dilihat oleh BBC.

    Berkas itu menunjukkan bahwa sebelum Ignatova menghilang pada tahun 2017, kepolisian Bulgaria telah menemukan hubungan antara dia dan Taki.

    Dalam dokumen tersebut, polisi mencurigai Taki menggunakan jaringan keuangan OneCoin untuk mencuci uang hasil perdagangan narkoba.

    Di negara asalnya, Bulgaria, Taki memiliki status yang hampir mistis, seperti pimpinan kartel narkotik kenamaan dari Kolombia, El Chapo atau Pablo Escobar.

    Taki dicurigai secara luas sebagai kepala organisasi kejahatan terorganisir Bulgaria dan penyelundup narkoba yang produktif.

    Dia dan rekan-rekannya telah menjalani penyelidikan di Bulgaria atas tuduhan perampokan bersenjata, penyelundupan narkoba, dan pembunuhan. Namun dia tidak pernah diadili atas tuduhan apa pun.

    InterpolPada suatu waktu, Taki menjadi subjek “Red Notice” Interpol.

    “Kalau kita bicara tentang Taki, dia adalah kepala mafia di Bulgaria. Dia sangat berkuasa,” kata mantan wakil menteri Bulgaria, Ivan Hristanov, yang pada tahun 2022 menyelidiki tuduhan bahwa Taki menjalankan jaringan kriminal dengan bantuan pejabat korup.

    “Taki adalah hantu. Anda tidak akan pernah melihatnya. Anda hanya mendengar tentang dia. Dia berbicara kepadamu melalui orang lain. Jika kamu tidak mendengarkan, kamu menghilang begitu saja dari bumi,” kata Hristanov.

    “Satu-satunya orang yang dapat melindungi Ignatova dari semua penyelidikan, termasuk dari lembaga asing, adalah Taki,” tuturnya.

    BBC mengirim surat kepada pemerintah Bulgaria tentang tuduhan soal keterlibatan pejabat yang korup. Mereka tidak memberikan respons.

    Kantor kejaksaan di ibu kota Sofia menyatakan mereka tidak menutupi kejahatan maupun orang-orang yang mungkin melakukan kejahatan.

    Taki sekarang diyakini tinggal di Dubai, tempat Ignatova membeli penthouse mewah dan rekening banknya menerima puluhan juta dolar dari penipuan OneCoin.

    Meskipun tidak diketahui bagaimana Taki dan Ignatova bertemu, atau apakah dia terlibat dengan OneCoin sejak awal, berbagai sumber mengatakan mereka memiliki hubungan pribadi yang dekat dan bahwa Taki adalah ayah baptis putrinya.

    Salah satu sumber asal Bulgaria yang dekat dengan Ignatova mengatakan kepada BBC bahwa perempuan ini mungkin telah membayar Taki hingga 100 ribu euro (sekitar Rp1,7 miliar) per bulan sebagai upah untuk memberikan perlindungan.

    Tampaknya ada ikatan finansial lain antara Ignatova dan Taki. Dokumen Europol menyebutkan kesepakatan rumit untuk menjual sebidang tanah, di pantai Laut Hitam Bulgaria, yang menghubungkan salah satu perusahaan Ignatova dengan istri Taki.

    Dokumen rahasia polisi tersebut diberikan kepada BBC oleh Frank Schneider, mantan mata-mata dan penasihat Ignatova yang kemudian menghilang.

    Schneider berkata kepada BBC bahwa bos lamanya bekerja dengan “penjahat” dan “gangster”.

    Hanya beberapa bulan setelah berbicara dengan BBC, Frank Schneider juga menghilang dari publik. (BBC)

    Saat kami mewawancarai Schneider di rumahnya di Perancis, dia sedang berada dalam tahanan rumah. Dia menunggu ekstradisi ke AS sehubungan dengan penipuan OneCoin. Namun dia belum bersedia membeberkan nama-namanya.

    “Saya tidak akan memberi tahu Anda karena saya punya keluarga Ini adalah kejahatan terorganisir yang sangat serius,” tuturnya.

    Namun pada akhirnya, pelindung Ignatova mungkin berubah menjadi agresor.

    Pada tahun 2022, jurnalis investigasi di Bulgaria, Dimitar Stoyanov, bersama rekan-rekannya di outlet berita investigasi bird.bg menerima sebuah laporan polisi yang ditemukan di rumah seorang petugas polisi Bulgaria yang terbunuh.

    Dalam dokumen itu, seorang informan polisi mengaku mendengar saudara ipar Taki dalam keadaan mabuk dan berkata bahwa Ignatova telah dibunuh atas perintah Taki pada akhir tahun 2018.

    Informan itu bilang, tubuh Ignatova dipotong-potong dan dibuang dari kapal pesiar di Laut Ionia. Stoyanov mengatakan hal ini “sangat, sangat mungkin”.

    BBCOtoritas AS memperingatkan Ruja Ignatova kemungkinan mengubah penampilannya sejak kabur pada 2017.

    Keaslian dokumen polisi telah dikonfirmasi oleh pejabat Bulgaria. Beberapa rekan kriminal Taki, kata Stoyanov, meyakini teori bahwa laki-laki itu telah membunuh Ignatova.

    Namun, BBC belum dapat memverifikasi klaim tersebut secara independen.

    Rasionalitas yang muncul di balik dugaan itu adalah bahwa Ignatova menjadi tanggung jawab Taki, yang ingin menghilangkan hubungannya dengan penipuan OneCoin.

    Salah satu yang mempercayai dugaan tersebut adalah Krasimir Kamenov, yang dikenal sebagai Kuro. Dia dicari oleh Interpol atas tuduhan pembunuhan.

    Stoyanov mengatakan, Kuro berkata kepadanya bahwa dia mendengar Taki mendiskusikan bisnis kriminalnya di depan Ignatova. Ketika Kuro menantang Taki apakah dia harus melakukan itu, Taki menjawab: “Jangan khawatir, dia lebih baik mati.”

    Kuro juga mengaku telah berbicara dengan CIA tentang Taki, termasuk tuduhan bahwa Taki memerintahkan pembunuhan Ignatova.

    Sumber dekat Kuro mengonfirmasi kepada BBC bahwa pertemuan ini terjadi pada akhir tahun 2022.

    Pada Mei 2023, Kuro dibunuh di rumahnya di Cape Town, bersama istrinya dan dua orang lainnya yang bekerja untuknya. Kepolisian di ibu kota Afrika Selatan itu masih mencari pembunuhnya.

    Namun mantan wakil menteri Bulgaria Ivan Hristanov yakin pembunuhan Kuro ada hubungannya dengan Taki.

    “Orang-orang tertentu harus disingkirkan karena mereka tahu terlalu banyak tentang Taki,” tuturnya.

    “Itu semacam eksekusi publik yang lebih mirip sebuah pernyataan. Berhati-hatilah dengan siapa Anda berurusan,” kata Hristanov.

    Sejak mempublikasikan tuduhan pembunuhan Ignatova, jurnalis Dimitar Stoyanov mengatakan dia dan rekan-rekannya menghadapi ancaman pembunuhan.

    Hal itu memaksanya meninggalkan Bulgaria untuk sementara waktu untuk keempat kalinya dalam karier jurnalistiknya.

    Stoyanov mengaku tidak mengetahui motif dugaan pembunuhan tersebut. Meski begitu, catatan properti menunjukkan, sebagaimana para saksi mata mengatakan kepadanya, bahwa sejak dia menghilang, sejumlah propertinya di Bulgaria kini digunakan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan Taki.

    BBCSejumlah bukti menunjukkan bahwa rumah besar Ruja Ignatova sekarang digunakan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan Taki.

    Taki tidak pernah ditangkap atas klaim bahwa dialah yang membunuh Ignatova. Jenazah Ignatova tidak pernah ditemukan dan penyelidik mengatakan mereka tidak memiliki cukup bukti untuk menuntut Taki.

    Namun mantan penyelidik IRS, Richard Reinhardt, menilai Ignatova kemungkinan besar sudah meninggal.

    Meski belum melihat bukti apa pun yang menghubungkan pembunuhan perempuan itu oleh Taki, Reinhardt mengatakan berbagai dugaan itu sesuai dengan cara kerja kartel narkoba.

    “Tidak ada kehormatan di kalangan pencuri mengetahui betapa kejamnya kartel, jika [Taki] mengira dia adalah ancaman baginya dia mungkin akan membawanya keluar daripada tertangkap,” kata Reinhardt.

    BBC menulis surat kepada pengacara Taki tentang tuduhan dalam penyelidikan ini. Namun mereka tidak memberikan tanggapan.

    Pada tahun 2022, Ignatova dimasukkan ke dalam daftar Sepuluh Orang Paling Dicari FBI. Namanya tetap berada dalam daftar itu hingga saat ini.

    Tim BBC di balik podcast The Missing Cryptoqueen telah menerima berbagai dugaan penampakan Ignatova di ruang publik dan informasi tentang keberadaannya setelah dugaan pembunuhannya terjadi.

    Salah satu informasi itu adalah rincian operasi kepolisian yang gagal di Yunani untuk menangkap Ignatova pada tahun 2022.

    Bisa jadi rumor kematian Ignatova hanyalah manuver brilian untuk membuat semua orang tidak mengetahuinya. Jika itu yang terjadi, seiring berjalannya waktu, kemungkinan besar Ignatova akan semakin sulit untuk tetap melarikan diri.

    “Pada titik tertentu, sepertinya Elvis Presley masih hidup Kemungkinannya sangat kecil,” kata Hristanov.

    Menurut Reinhardt, FBI tidak hanya memasukkan orang-orang ke dalam daftar Sepuluh Besar untuk bersenang-senang. Namun mereka hanya akan memecat seseorang jika ada “bukti pasti” bahwa mereka telah meninggal.

    Dan hingga saat ini, bukti kematian Ruja Ignatova tidak pernah ada. Artinya, setidaknya untuk sekarang, sang Ratu Kripto yang hilang akan tetap menjadi perempuan yang diburu.

    Jika Anda memiliki informasi tentang Ruja Ignatova, Anda dapat mengirim email kepada jurnalis BBC di cryptoqueen@bbc.co.uk

    (ita/ita)

  • ICJ Perintahkan Setop Serangan Direspons Israel dengan Bombardir Rafah

    ICJ Perintahkan Setop Serangan Direspons Israel dengan Bombardir Rafah

    Jakarta

    Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan di Rafah, Palestina. Israel tidak mengindahkan perintah itu dan tetap membombardir Rafah.

    Dilansir AFP dan Al Arabiya, putusan itu disampaikan pada Jumat (24/5/2024) waktu setempat. Israel didesak menghentikan serangan militernya yang menyebabkan kehancuran fisik.

    Israel harus “segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan lain apa pun di Kegubernuran Rafah, yang dapat berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” kata Mahkamah Internasional.

    Mahkamah Internasional juga memerintahkan Israel untuk tetap membuka penyeberangan Rafah untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan “tanpa hambatan”.

    Israel harus “menjaga penyeberangan Rafah tetap terbuka untuk penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan”, kata ICJ dalam keputusan yang ditunggu-tunggu.

    Dalam tanggapannya, Israel tidak memberikan indikasi bahwa mereka bersiap mengubah haluan di Rafah. Israel bersikeras menyebut ICJ telah melakukan kesalahan.

    “Israel belum dan tidak akan melakukan tindakan militer di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan penduduk sipil Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” tegas Penasihat Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, dalam pernyataan bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel.

    Mengenai putusan ICJ yang memerintahkan Israel untuk tetap membuka perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir, Isarel memberikan tanggapan. Jalur tersebut awal bulan ini ditutup saat dimulainya serangan Tel Aviv terhadap Rafah.

    “Israel akan terus mengizinkan perlintasan perbatasan Rafah tetap terbuka untuk masuknya bantuan kemanusiaan dari sisi perbatasan Mesir, dan akan mencegah kelompok-kelompok teror mengendalikan jalur tersebut,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Afrika Selatan membawa kasus ini ke hadapan ICJ tahun lalu dengan tuduhan yang menyebut serangan Israel terhadap Jalur Gaza melanggar Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948. Tuduhan itu telah dibantah mentah-mentah oleh Tel Aviv.

    “Tuduhan genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional di Den Haag adalah keliru, keterlaluan dan menjijikkan secara moral,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Israel Bombardir Rafah

    Beberapa jam usai putusan ICJ diumumkan, militer Israel terdeteksi melancarkan serangan terbaru terhadap Jalur Gaza pada Sabtu (25/5) pagi waktu setempat. Serangan udara itu dilancarkan saat pertempuran antara pasukan Tel Aviv dan sayap bersenjata Hamas terus berlanjut.

    Sejumlah saksi mata warga Palestina dan tim AFP yang ada di Jalur Gaza melaporkan rentetan serangan udara Israel menghantam wilayah Rafah dan Deir al-Balah.

    “Kami mengharapkan putusan pengadilan akan memberikan tekanan pada Israel untuk mengakhiri perang pemusnahan ini, karena tidak ada lagi yang tersisa di dini,” ucap seorang warga Palestina bernama Oum Mohammad Al-Ashqa, yang berasal dari Gaza City dan terpaksa mengungsi ke Deir al-Balah.

    Seorang warga Palestina lainnya bernama Mohammed Saleh, yang ditemui AFP di area tersebut, meragukan Israel akan menghentikan serangannya.

    “Tapi Israel adalah negara yang menganggap dirinya kebal hukum. Oleh karena itu, saya tidak meyakini bahwa serangan atau perang akan berhenti kecuali dengan kekerasan,” ujarnya kepada AFP.

    Belum diketahui apakah ada kerusakan atau korban jiwa akibat serangan udara terbaru Israel tersebut.

    Pasukan darat militer Israel mulai memasuki Rafah pada awal Mei lalu, mengabaikan seruan dunia untuk tidak menginvasi kota paling selatan di Jalur Gaza tersebut. Tel Aviv bersikeras mengatakan bahwa serangan terhadap Rafah diperlukan untuk memusnahkan sisa-sisa batalion Hamas yang bersembunyi di area itu.

    Dalam operasinya, tentara Israel berhasil mengambil alih sisi Palestina pada perlintasan perbatasan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir, sehingga memperlambat penyaluran bantuan kemanusiaan untuk 2,4 juta penduduk daerah kantong Palestina tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Israel Tegur Spanyol-Norwegia-Irlandia yang Akan Akui Palestina

    Israel Tegur Spanyol-Norwegia-Irlandia yang Akan Akui Palestina

    Tel Aviv

    Israel pada Kamis (23/05) memanggil duta besar Spanyol, Norwegia, dan Irlandia. Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Yaakov Blitshtein mengatakan para duta besar itu “ditegur” atas “keputusan buruk” mereka untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

    “Akan ada konsekuensi tambahan yang serius terhadap hubungan dengan negara mereka menyusul keputusan yang mereka ambil,” katanya.

    Para duta besar tersebut pertama kali diperlihatkan klip berdurasi tiga menit yang menampilkan penculikan lima prajurit perempuan Pasukan Pertahanan Israel. Rekaman itu diambil oleh Hamas, sebuah kelompok yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya, saat menyerang Israel pada 7 Oktober.

    Blitshtein mengatakan pengumuman pengakuan itu membuat situasi “lebih sulit untuk mempromosikan kesepakatan pembebasan sandera.”

    “Keputusan memutarbalikkan yang dilakukan pemerintah Anda merupakan hadiah bagi Hamas,” kata Blitshtein kepada para duta besar pada Kamis, sambil menambahkan bahwa “Hamas mengucapkan selamat kepada Anda.”

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez sebelumnya mengatakan keputusan pemerintahnya akan membantu memfasilitasi penerapan solusi dua negara antara pemimpin Israel dan Palestina.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menolak gagasan tersebut, menyebut keputusan tersebut sebagai “hadiah atas teror.”

    Israel tak akan goyah terkait putusan ICJ mengenai serangan di Rafah

    Afrika Selatan mengajukan banding ke pengadilan tinggi PBB di Den Haag, Belanda, pada 10 Mei, dan meminta agar Pasukan Pertahanan Israel (IDF) diperintahkan untuk mundur dari Gaza.

    ICJ sebelumnya telah menginstruksikan Israel, yang memasuki Gaza sebagai respons atas serangan yang dilancarkan dari daerah tersebut oleh milisi Hamas pada 7 Oktober 2023, untuk mengambil tindakan guna mencegah genosida dan memfasilitasi pengiriman bantuan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Israel menuduh Afrika Selatan bertindak sebagai perpanjangan tangan Hamas, dan mengatakan Israel tidak akan tergoyahkan untuk membela diri.

    Pada Kamis (23/05), juru bicara pemerintah Israel Avi Hyman mengatakan, “Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menghentikan Israel melindungi warganya dan mengejar Hamas di Gaza.”

    Meskipun putusan ICJ bersifat mengikat, tetapi tidak ada mekanisme yang dapat digunakan untuk menegakkan putusan tersebut.

    Namun pengadilan dapat meminta agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan atas nama pengadilan.

    Netanyahu akan berpidato di Kongres AS

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan segera berpidato di Kongres Amerika Serikat, kata Ketua DPR Mike Johnson.

    “Kami akan segera menjamu Perdana Menteri Netanyahu di Capitol untuk sidang gabungan Kongres,” kata Johnson, seraya menambahkan bahwa kunjungan tersebut akan menandai “dukungan yang sangat kuat kepada pemerintah Israel.”

    Johnson adalah anggota Kongres terkemuka dari Partai Republik dan pengkritik kebijakan Presiden Demokrat Joe Biden mengenai Israel.

    Amerika Serikat sangat mendukung Israel dalam perang melawan Hamas yang dipicu oleh serangan lintas batas pada 7 Oktober oleh militan Hamas, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Namun, di tengah meningkatnya jumlah korban warga sipil, Biden semakin mendorong Netanyahu untuk menghentikan operasi militernya di Gaza. Gedung Putih merasa kecewa, khususnya atas operasi militer Israel di Rafah, sebuah kota di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta orang berlindung.

    Biden juga mengancam akan menghentikan pasokan senjata, sebuah sikap yang ditentang oleh Partai Republik dan banyak anggota Partai Demokrat.

    Namun, pidato Netanyahu di Kongres AS semakin membuat marah kaum progresif Demokrat yang kritis terhadap kampanye militer Israel di Gaza dan dukungan Biden terhadapnya.

    rs/pkp (AFP, AP, Reuters)

    (nvc/nvc)

  • Diperintahkan ICJ Setop Serangan ke Rafah, Israel Bilang Begini

    Diperintahkan ICJ Setop Serangan ke Rafah, Israel Bilang Begini

    Tel Aviv

    Israel menanggapi putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang memerintahkan negaranya untuk segera menghentikan serangannya di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Tel Aviv bersikeras menyatakan operasi militer mereka di Rafah “tidak berisiko memicu kehancuran penduduk sipil Palestina”.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (25/5/2024), ICJ dalam putusan pada Jumat (24/5) waktu setempat menyatakan Israel harus “segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan apa pun lainnya di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang bisa menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian”.

    Tel Aviv, dalam tanggapannya, menolak dasar-dasar yang diberikan oleh ICJ, dan bersikeras menyatakan operasi militer mereka di Rafah sudah sejalan dengan hukum internasional.

    “Israel belum dan tidak akan melakukan tindakan militer di wilayah Rafah, yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan penduduk sipil Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” tegas Penasihat Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, dalam pernyataan bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel.

    ICJ dalam putusannya juga memerintahkan Israel untuk tetap membuka perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir, yang awal bulan ini ditutup saat dimulainya serangan Tel Aviv terhadap kota tersebut.

    “Israel akan terus mengizinkan perlintasan perbatasan Rafah tetap terbuka untuk masuknya bantuan kemanusiaan dari sisi perbatasan Mesir, dan akan mencegah kelompok-kelompok teror mengendalikan jalur tersebut,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Afrika Selatan membawa kasus ini ke hadapan ICJ tahun lalu dengan tuduhan yang menyebut serangan Israel terhadap Jalur Gaza melanggar Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948. Tuduhan itu telah dibantah mentah-mentah oleh Tel Aviv.

    “Tuduhan genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional di Den Haag adalah keliru, keterlaluan dan menjijikkan secara moral,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Putusan ICJ itu bersifat mengikat secara hukum, namun tidak memiliki mekanisme penegakan langsung.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa putusan ICJ itu bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. “Putusan pengadilan itu bersifat mengikat dan mempercayai para pihak akan mematuhi perintah pengadilan,” tegas Guterres dalam pernyataan via juru bicaranya.

    Selain memerintahkan Israel menghentikan serangannya di Rafah, putusan ICJ juga menuntut pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

    “Pengadilan mendapati sangat meresahkan karena banyak sandera yang masih ditahan dan menegaskan kembali seruan agar mereka segera dibebaskan tanpa syarat,” tegas ICJ dalam putusannya.

    Hamas telah menanggapi putusan ICJ itu, dengan melontarkan pujian, namun tidak merespons seruan ICJ soal pembebasan para sandera di Jalur Gaza. Hamas, dalam tanggapannya, justru menyesalkan putusan itu hanya berlaku untuk Rafah dan bukan untuk seluruh wilayah Jalur Gaza.

    Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyerukan Israel untuk mematuhi perintah tersebut segera.

    Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu terhadap putusan ICJ tersebut. Namun anggota kabinet perang Israel, Benny Gantz, menegaskan Israel tetap berkomitmen untuk terus bertempur “demi memulangkan para sandera dan menjamin keamanan warganya setiap saat dan di mana saja, juga di Rafah”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Jakarta

    Tentara Israel pada Senin (06/05) memerintahkan warga Palestina meninggalkan wilayah bagian timur Kota Rafah di bagian selatan Jalur Gaza sebelum menggelar operasi militer.

    Melalui pesan teks, selebaran, dan unggahan di media sosial, militer Israel memerintahkan sekitar 100.000 orang untuk bermigrasi ke kamp-kamp di kota-kota tetangga, yaitu Khan Younis dan al-Mawasi.

    Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, telah memperingatkan Israel untuk menghindari serangan terhadap Rafah tempat perlindungan terakhir bagi satu juta lebih warga Palestina.

    ReutersPengungsi Palestina yang melarikan diri dari Rafah ke Khan Younis pada 6 Mei 2024.

    Sementara itu, semakin banyak suara dari komunitas internasional menyerukan agar Israel menghentikan serangan di seluruh wilayah tersebut.

    Beberapa negara bahkan telah mengambil langkah-langkah konkret menekan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, baik dengan memutus hubungan diplomatik, menangguhkan penjualan senjata, hingga menempuh jalur hukum internasional.

    Pekan lalu, Kolombia mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    ReutersAsap mengepul setelah serangan Israel di Rafah, selatan Jalur Gaza pada 6 Mei 2024 di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok milisi Palestina Hamas.

    Dampak dari tindakan-tindakan ini bisa jadi “hanya bersifat simbolis”, ujar Yossi Mekelberg, seorang pengamat Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, sebuah lembaga konsultasi dan penelitian di London, kepada BBC News Mundo.

    “Namun, efek kumulatifnya terhadap isolasi diplomatik atau apa yang mereka sampaikan tentang Israel, dan bagaimana Israel melakukan perang adalah penting.”

    Ini bukan pertama kalinya Israel menghadapi kecaman dari negara-negara lain atas tindakannya di Gaza atau Tepi Barat.

    Namun, tekanan internasional tidak pernah sekuat sekarang, terutama mengingat skala kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan ini merupakan aksi balasan Israel atas serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Saat itu Israel mendapat serangan terburuk selama 75 tahun terakhir yang menewaskan 1.200 orang, dan juga 253 orang disandera.

    Israel merespons dengan sangat keras: lebih dari 34.000 orang tewas di Gaza sejak saat itu akibat serangan bom tentara Israel; 85% penduduk telah mengungsi dari rumah mereka; dan sekitar setengahnya atau sekitar 1,1 juta orang berada di ambang kelaparan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dengan latar belakang ini, kami akan menjelaskan negara mana saja yang telah memutuskan untuk mengambil tindakan nyata terhadap Israel.

    Memutus hubungan diplomatik

    Setelah perang pecah, dan seiring meningkatnya kehancuran di Gaza, sejumlah negara menarik duta besar mereka atau menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Negara-negara di wilayah Timur Tengah seperti Yordania, Bahrain dan Turki, memulangkan duta besar mereka. Aksi ini disusul oleh Chad dan beberapa negara di Amerika Latin, seperti Cile, Honduras, dan Kolombia.

    Mereka kini memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh dengan menangguhkan hubungan diplomatik. Langkah ini juga diikuti Bolivia dan Belize.

    Baca juga:

    Getty ImagesPresiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan pada tanggal 1 Mei bahwa ia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    “Hari ini umat manusia, di semua jalan, setuju dengan kami. Era genosida, pemusnahan seluruh bangsa di depan mata kita, di depan kemanusiaan kita, tidak dapat kembali,” kata Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam pidatonya saat mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel beberapa waktu lalu.

    Enam bulan sebelumnya, pada 31 Oktober, juru bicara pemerintah Bolivia mengumumkan keputusan yang sama, dengan menggunakan kata-kata serupa.

    “(Bolivia) mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Negara Israel sebagai bentuk penolakan dan kecaman atas serangan militer Israel yang agresif dan tidak proporsional yang dilakukan di Jalur Gaza,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri, Freddy Mamani pada saat itu.

    Getty ImagesDi jantung Universitas California, Los Angeles (UCLA) salah satu kampus paling bergengsi di Amerika Serikat tengah berlangsung unjuk rasa menentang kondisi di Gaza saat ini.

    Dua minggu kemudian, Belize mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel karena “pengeboman tanpa pandang bulu yang tak henti-hentinya” di Gaza, karena Israel “terus-menerus” melanggar hukum internasional sejak 7 Oktober.

    Namun, apa arti pemutusan hubungan ini?

    Faktanya, tidak jelas. Tak satu pun dari ketiga negara ini yang memiliki pengaruh politik yang besar di Timur Tengah. Hubungan perdagangan dan diplomatik mereka dengan Israel sebelum krisis ini juga tidak banyak.

    Namun, Kolombia adalah mitra dagang terbesar kedua Israel di Amerika Latin, setelah Brasil.

    Kolombia dan Israel menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada tahun 2020. Angkatan Darat Kolombia menggunakan pesawat serta senjata Israel untuk memerangi kartel narkoba dan kelompok pemberontak.

    Namun untuk saat ini, perjanjian ini tampaknya tidak berpengaruh, dan Kementerian Luar Negeri Kolombia telah mengumumkan niatnya untuk “mempertahankan aktivitas masing-masing bagian konsuler di Tel Aviv dan Bogota”.

    ReutersPengunjuk rasa pro-Palestina berfoto di depan Mahkamah Internasional (ICJ) ketika hakim memutuskan putusan sela atas gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

    Efek dari pemutusan hubungan diplomatik ini, bersifat “simbolis, dan menunjukkan rasa terisolasi dan perubahan sikap terhadap Israel,” demikian analisis Mekelberg.

    Namun, pakar dari Chatham House ini juga menunjukkan bahwa keputusan semacam ini biasanya memiliki muatan ideologis dan pengaruh politik dalam negeri.

    “Ini seperti yang terjadi di Brasil; dengan [mantan presiden Jair] Bolsonaro, yang dulu mendukung penuh Israel, tapi ketika sayap kiri kembali [berkuasa], kritik itu kembali muncul.”

    Memutus hubungan perdagangan

    Pekan lalu, Turki mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan semua perdagangan dengan Israel sampai pemerintah pimpinan Benjamin Netanyahu itu menerima “aliran bantuan kemanusiaan yang tidak terputus dan cukup” ke Gaza.

    Menurut menteri perdagangan Turki, “transaksi ekspor dan impor yang terkait dengan Israel, yang mencakup semua produk, telah dihentikan”.

    Perdagangan antara kedua negara mencapai Rp111,7 triliun tahun lalu.

    ReutersBenjamin Netanyahu menjawab dengan mengatakan Turki di bawah “kediktatoran kelam”.

    Turki adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel pada tahun 1949. Namun hubungan bilateralnya memburuk dalam beberapa dekade terakhir.

    Episode paling menegangkan terjadi pada tahun 2010, ketika Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Saat itu, Israel menyerang enam armada kapal Turki di perairan internasional yang mencoba mencapai Gaza. Mereka menerobos blokade maritim yang diberlakukan Israel di wilayah tersebut.

    Serangan oleh militer Israel tersebut mengakibatkan tewasnya 10 aktivis pro-Palestina asal Turki.

    Hubungan kedua negara kembali membaik pada tahun 2016, namun kedua negara kembali mengusir duta besar masing-masing dua tahun kemudian karena konflik baru terkait pembunuhan warga Palestina di perbatasan Gaza.

    Getty ImagesPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengeraskan sikapnya terhadap Israel.

    Situasinya makin memburuk sejak 7 Oktober. Netanyahu dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan makin sering saling baku tuduh.

    Erdogan membandingkan pemimpin Israel seperti Hitler, Mussolini dan Stalin – dan menyebut Netanyahu “penjagal Gaza”.

    Sebaliknya, Netanyahu mengeklaim bahwa presiden Turki “mendukung pembunuhan masal dan pemerkosaan oleh Hamas, menyangkal genosida Armenia (dan) membantai orang-orang Kurdi di negaranya sendiri”.

    Penangguhan penjualan senjata

    Beberapa negara seperti Kanada, Italia, Jepang, Belgia dan Spanyol telah mengumumkan dalam beberapa bulan terakhir ini bahwa mereka akan menghentikan penjualan senjata ke Israel.

    Tetapi jika kita menganalisa keputusan-keputusan ini secara lebih rinci, kenyataan yang ada agak berbeda.

    Di Belgia, hanya wilayah Walloon yang memutuskan untuk menangguhkan penjualan mesiu ke Israel.

    ReutersSistem anti-rudal Iron Dome Israel mencegat roket yang diluncurkan dari Gaza, seperti yang terlihat dari Ashkelon, pada 7 Mei 2024.

    Italia juga mengumumkan penangguhan ekspor senjata mulai 7 Oktober. Namun, menteri pertahanannya mengatakan tetap mengirim senjata ke Israel yang sudah dipesan sebelum tanggal tersebut, dengan jaminan senjata-senjata itu tidak akan digunakan di Gaza.

    Hal serupa juga terjadi di Spanyol, yang juga mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan pengiriman senjata dan kemudian diketahui bahwa mereka tetap mengirimkan amunisi. Namun, Madrid mengatakan bahwa senjata-senjata itu dimaksudkan untuk latihan militer.

    Situasi di Kanada juga serupa. Perdana Menteri negara itu, Justin Trudeau, mengumumkan bahwa kemungkinan perjanjian penjualan senjata baru dengan Israel ditangguhkan, tetapi tidak untuk perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

    Di Jepang, sebuah perusahaan, Itochu Corporation yang menangguhkan kolaborasinya dengan produsen senjata Israel. Dan di Belanda, sebuah pengadilan memaksa negara itu untuk menghentikan penjualan pesawat militer ke Israel.

    Getty ImagesSebagian besar senjata yang diimpor Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman.

    Namun, keputusan-keputusan ini sepertinya tidak akan berdampak pada serangan di Gaza.

    Lebih dari 95% impor senjata Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman, yang tidak jelas memberikan tanda-tanda bahwa mereka akan menghentikannya.

    Dampak langkah penangguhan ini penjualan senjata “terbatas, karena Amerika Serikat dan Jerman-lah yang memasok sebagian besar senjata, sementara yang lain terutama mengirim komponen atau peralatan yang sangat spesifik yang mungkin bisa digantikan oleh yang lain, sehingga tidak akan mengubah apa pun,” kata Yossi Mekelberg.

    Pengadilan internasional

    Menghadapi serangan Israel di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa di wilayah tersebut, pada bulan Desember lalu, Afrika Selatan memilih strategi yang berbeda untuk mencoba menghentikan Israel: Afrika Selatan beralih ke peradilan internasional.

    Para pengacaranya mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, di mana mereka menuduh Israel melakukan genosida terhadap penduduk Palestina di Gaza, yang dibantah oleh negara Israel.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    Getty ImagesMenteri Kehakiman Afrika Selatan Ronald Lamola menjelaskan kasus yang diajukan negaranya terhadap Israel di Mahkamah Internasional.

    Pada bulan Januari, pengadilan, yang mengadili sengketa antarnegara, mengeluarkan keputusan sementara: memerintahkan Israel mengambil langkah-langkah mencegah tindakan genosida di Gaza. Tapi pengadilan tidak sampai menuntut Israel menghentikan serangan militer.

    “Israel muncul relatif tanpa cedera dari proses ini, tetapi fakta bahwa proses [pengadilan] ini terbuka, berarti Israel telah kalah dalam pertarungan,” kata Michael Oren, duta besar Israel untuk Amerika Serikat periode 2009-2013, kepada BBC.

    Namun, saat ini, ada kekhawatiran yang kuat di antara para petinggi Israel, terutama karena langkah-langkah yang mungkin diambil oleh pengadilan internasional lainnya.

    Kemungkinan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin politik dan militer Israel, termasuk Netanyahu sendiri, merupakan sumber ketegangan.

    EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCKPutusan pengadilan dibacakan oleh Hakim Joan E. Donoghue (kedua dari kiri) pada Jumat (26/01).

    ICC, yang memiliki wewenang untuk mendakwa dan mengadili individu atas kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, telah menyelidiki tindakan Israel di wilayah pendudukan selama tiga tahun – dan, baru-baru ini, tindakan Hamas.

    Di masa lalu, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin negara seperti Vladimir Putin dari Rusia, Muammar Gaddafi dari Libya, dan gerilyawan Uganda, Joseph Kony.

    Meskipun ICC belum mengkonfirmasi apa pun, ketika kepala jaksa penuntut mahkamah, Karim Khan, mengunjungi Israel dan Tepi Barat yang diduduki pada bulan Desember tahun lalu, ia menegaskan bahwa “semua protagonis harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional”.

    “Jika Anda tidak melakukan hal ini, jangan mengeluh ketika kantor saya dipaksa untuk bertindak,” tambahnya pada saat itu.

    Mekelberg mengatakan: “Ke mana arahnya (keputusannya), saya tidak tahu, tetapi ini seharusnya mengirimkan pesan kepada Israel bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Afsel Kembali Desak Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Setop Genosida

    Afsel Kembali Desak Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Setop Genosida

    Jakarta

    Afrika Selatan (Afsel) kembali mendesak Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel menghentikan genosida di Gaza, Palestina. Afrika Selatan meminta ada tindakan darurat setelah Israel melakukan serangan di Rafah.

    Dilansir Al Jazeera, Kamis (16/5/2024), ICJ menyidangkan gugatan ini dengan agenda mendengarkan argumen dari Afsel. Gugatan ini dilayangkan Afrika Selatan yang mengupayakan tindakan darurat tambahan atas serangan Israel di Rafah yang kini menjadi tempat jutaan warga Gaza mengungsi.

    Afrika Selatan mulai menyampaikan argumen lisan di hadapan publik di pengadilan yang bermarkas di Den Haag pada pukul 13.00 waktu setempat. Israel dijadwalkan memberikan pandangannya pada hari Jumat pukul 08.00 waktu setempat.

    Duta Besar Afsel untuk Belanda, Vusi Madonsela, mengatakan Afrika Selatan kembali ke pengadilan untuk ‘melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan genosida’ yang menurutnya hampir ‘menghancurkan Gaza dari peta’ dan ‘mengejutkan hati nurani umat manusia’.

    Dia mengatakan sejak ICJ pertama kali memerintahkan Israel menerapkan langkah-langkah untuk mencegah tindakan genosida, Israel ‘dengan sengaja melanggar perintah pengadilan yang mengikat’ dan meningkatkan serangannya terhadap warga Palestina.

    Dia mengatakan beratnya serangan ini memerlukan ‘proses pengadilan yang mendesak dan cepat untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina, sebuah komitmen yang ditanggapi dengan serius oleh Afrika Selatan’.

    Menurut data dari pejabat Kementerian Kesehatan Palestina, perang Israel selama berbulan-bulan di Gaza telah menewaskan lebih dari 35.000 orang dan melukai hampir 80.000orang.

    (whn/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini