Xcloud.id

Negara: Afrika Selatan

  • Para Kepala Negara Absen di KTT Iklim COP29, Ada yang Undur Diri

    Para Kepala Negara Absen di KTT Iklim COP29, Ada yang Undur Diri

    Jakarta –

    Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) terkait perubahan iklim COP29 sedang berlangsung di Baku, Azerbaijan. Para pemimpin dunia, negosiator, pelobi dan LSM bertemu di sini, membahas perubahan iklim dan lingkungan hidup.

    Lebih dari 100 kepala negara dan pemerintahan telah mengonfirmasi kehadiran mereka di COP29, menurut sumber PBB. Namun, sejumlah pemimpin dunia dan pejabat pemerintah telah menyatakan tidak akan menghadiri acara yang berlangsung 11-22 November 2024 ini. Siapa saja? Berikut daftar negara yang tidak hadir beserta alasannya, dikutip dari Euro News.

    Presiden Komisi Eropa

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tidak hadir. Alasannya, Komisi Eropa sedang dalam fase transisi. “Presiden akan fokus pada tugas kelembagaannya. Von der Leyen saat ini tengah mempersiapkan masa jabatan keduanya yang akan dimulai pada 1 Desember,” kata juru bicara Komisi Eropa.

    Sementara itu, Uni Eropa diwakili oleh Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Kepala Kebijakan Iklim Wopke Hoekstra, dan Komisaris Bidang Energi Kadri Simson.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Presiden Prancis Emmanuel Macron juga absen dari KTT ini. Kabarnya, alasannya karena pertemuan tersebut diadakan di Azerbaijan dan Prancis menolak menginjakkan kaki di negara itu.

    Hubungan antara kedua negara menegang sejak tahun lalu ketika Paris mengutuk serangan militer Azerbaijan terhadap separatis Armenia di wilayah Karabakh yang memisahkan diri.

    Kanselir Jerman Ola Scholz

    Pemimpin negara adikuasa Eropa lainnya juga tidak hadir, yakni Kanselir Jerman Olaf Scholz. Jauh hari sebelumnya, ia telah mengumumkan tidak akan menghadiri COP29 setelah koalisi yang berkuasa bubar.

    Semula, ia berencana menghadiri COP29, tetapi kemudian membatalkan keputusan itu setelah runtuhnya pemerintahan koalisi tiga partai Jerman.

    Presiden AS ke-46 Joe Biden

    COP29 digelar beberapa hari setelah pemilihan umum di Amerika Serikat (AS), sehingga Joe Biden tidak hadir. Ini adalah tahun kedua berturut-turut ia tidak hadir dalam perundingan iklim global. Sebagai gantinya, delegasi AS dipimpin oleh John Podesta, penasihat senior presiden AS untuk kebijakan iklim internasional.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva

    Setelah mengalami cedera kepala bulan lalu, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva membatalkan perjalanannya ke Baku. Negaranya akan menjadi tuan rumah COP30 di Belem tahun depan.

    Raja Charles III

    Raja Charles juga tidak menghadiri COP29 dikarenakan pemerintah Inggris memutuskan untuk tidak mengutusnya mewakili rakyat mengingat ia masih dalam masa pemulihan dari kanker. Namun Raja Charles III memiliki sejarah panjang dalam advokasi perubahan iklim dan telah menghadiri konferensi-konferensi PBB sebelumnya.

    Presiden Rusia Vladimir Putin

    Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak hadir, dan delegasi negaranya di COP29 akan dipimpin oleh Perdana Menteri Mikhail Mishustin. Ironisnya, Oktober lalu, duta besar Ukraina untuk Uni Eropa, Vsevolod Chentsov mengatakan bahwa masyarakat internasional harus menghindari perundingan tersebut jika Putin hadir.

    Pemimpin Kanada, India, China, Afrika Selatan, dan Australia

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden China Xi Jinping, Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga melewatkan konferensi iklim tahun ini. Namun alasan mereka absen tidak diketahui.

    Papua Nugini Protes dan Menarik Diri

    Pada Agustus tahun ini, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengumumkan bahwa negara tersebut tidak akan menghadiri COP29 sebagai protes terhadap negara-negara besar karena kurangnya dukungan cepat bagi para korban perubahan iklim.

    Marape mengatakan, hal ini dilakukan demi kepentingan semua negara kepulauan kecil. Dikelilingi oleh lautan dan merupakan rumah bagi hamparan hutan hujan terbesar ketiga di planet ini, Papua Nugini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Wilayah ini dirusak oleh berbagai dampak seperti naiknya permukaan air laut dan bencana alam.

    (rns/fay)

  • Jelang Debut Perdana Prabowo di KTT G20, Ini Fokus Presidensi Brasil

    Jelang Debut Perdana Prabowo di KTT G20, Ini Fokus Presidensi Brasil

    Bisnis.com, DOHA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil pada 18-19 November 2024. Kehadirannya di Brasil akan menjadi destinasi keempat dalam kunjungan kenegaraan pertamanya setelah dilantik sebagai RI 1. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Prabowo dijadwalkan untuk tiba di Rio de Janeiro, Brasil sekitar tanggal 16 November 2024. Dia akan mengikuti rangkaian KTT G20 Brasil pada 18-19 November 2024. 

    Presiden ke-8 RI itu sebelumnya melakukan lawatan ke beberapa negara, meliputi China, Amerika Serikat dan Peru untuk perhelatan KTT APEC. Masing-masing di China dan AS, Prabowo bertemu dengan kepala negara yakni Presiden Xi Jinping dan Presiden Joe Biden.

    “[Kunjungan luar negeri] Ini menunjukan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi tetapi geopolitik yang penuh ketegangan,” ujar Prabowo kepada wartawan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024). 

    Adapun, kehadiran Prabowo sebagsai Presiden RI di KTT G20, Brasil, akan menjadi debut atau kali perdananya pada forum tersebut sebagai kepala negara. 

    Lalu, seperti apa Forum G20 yang dipimpin Brasil sejak setahun belakang ini?

    Presidensi KTT G20 Brasil 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Brasil memegang Presidensi G20 dari India yang sebelumnya menjadi tuan rumah di 2023 lalu. Pada tahun selanjutnya, Afrika Selatan dijadwalkan untuk melanjutkan estafet kepemipinan forum berisi 20 negara dengan ekonomi terbesar dunia itu. 

    Dilansir dari situs resmi G20 Brasil, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Luiz Inacio Lula da Silva memiliki sejumlah agenda prioritas selama memegang presidensi forum tersebut sepanjang tahun ini. Beberapa prioritasnya meliputi membasmi kelaparan, kemiskinan dan ketimpangan, serta mereformasi tata kelola global. 

    Tidak hanya itu, G20 Brasil juga mengajukan proposal untuk memajaki taipan super kaya (super-rich) di dunia. Pemerintah Brasil memproyeksikan pemajakan orang kaya itu bisa menghimpun dana hingga US$250 miliar per tahun. 

    Kajian untuk pemajakan orang super kaya itu telah disiapkan oleh seorang ekonom asal Prancis, Gabriel Zucman. Kajian itu menyoroti soal pentingnya kerja sama internasional untuk menghindari pengemplangan pajak, serta tantangan dalam menerapkan standar pemajakan internasional. 

    Dalam kajian itu pula, pemajakan orang super kaya sebesar 2% minimal diperkirakan bisa menghasilkan penerimaan sekitar US$200 miliar hingga US$250 miliar per tahun. 

    Selain itu, pemajakan orang kaya bisa berdampak kepada sekitar 3.000 individu dengan kepemilikan harta lebih dari US$1 miliar. Kekayaan itu berbentuk aset, perumahan/properti, saham serta kepemilikan perusahaan. 

    Sekitar 3.000 ‘crazy rich’ itu disebut belum membayarkan minimal 2% pajak penghasilan mereka. 

    “Hanya orang-orang dengan kekayaan tinggi dan pembayaran pajak rendah yang akan terpengaruh,” demikian bunyi dokumen kajian yang diajukan ke Forum G20. 

  • Mantan Menlu sebut RI harus punya pengaruh dalam keanggotaan BRICS

    Mantan Menlu sebut RI harus punya pengaruh dalam keanggotaan BRICS

    Jangan sampai Indonesia menjadi pasif dalam keanggotaannya di BRICS

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyampaikan bahwa Indonesia harus mempunyai pengaruh jika telah resmi tergabung dalam keanggotaan aliansi Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BIRCS).

    Menurutnya, ketika Indonesia mengajukan keanggotaan BRICS, Indonesia harus memiliki tujuan, visi dan misi yang jelas agar mampu menjadi pemain dalam forum internasional.

    “Apa yang ingin kita capai dalam BRICS ini, we have to know what our mission is, what our objectives are, kalau tidak seolah-olah keanggotaan itu sendiri sudah dianggap sebagai suatu capaian dan akhirnya kita hanya make up the numbers, hanya menjadi bagian dari BRICS,” kata Marty dalam Indonesia Knowledge Forum XIII 2024, yang digelar di Jakarta, Selasa.

    Marty menilai langkah diplomasi Indonesia untuk menjadi anggota BRICS sudah menjadi awalan yang positif bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih di panggung Internasional.

    Meskipun demikian, ada catatan atas risiko yang timbul dari keanggotaan BRICS. Marty mewanti-wanti bahwa jangan sampai Indonesia menjadi pasif dalam keanggotaannya di BRICS. Hal ini mengingat BRICS sendiri diinisiasi oleh lima negara utama, yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, di mana negara-negara tersebut otomatis menjadi “pertama di antara yang sederajat” atau “first among equals”.

    Dirinya berharap Indonesia tetap dapat mengambil keputusan secara independen sesuai dengan kepentingan nasional tanpa dipengaruhi negara-negara utama BRICS tersebut. Bahkan, harapannya Indonesia menjadi memengaruhi pengambilan keputusan.

    “Ada semacam mereka lah (BRICS) pendiri, dan mereka lah pemegang pintunya, siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Jadi berbeda dengan ASEAN misalnya, ASEAN plus, ASEAN plus China, ASEAN plus Korea. Kita bagian dari ASEAN ini sendiri. Kalau ini, kita sebagai partner saat ini, partner dari BRICS,” jelas Menlu periode 2009-2014 tersebut.

    Selain itu, kemitraan Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS harus dijadikan peluang untuk mengoptimalkan kerja sama di bidang ekonomi. Misalnya, dalam aspek perdagangan internasional yang mana diversifikasi perjanjian dagang antarnegara menjadi hal yang krusial.

    “Semua ini harus dimanfaatkan untuk perdagangan internasional. Yang pasti, apapun yang kita selesaikan, yang ingin mencapai tujuan karena kesemuanya ini harus disampaikan kepada negara kita, melalui diplomasi, melalui dialog,” ujarnya.

    Adapun Indonesia telah mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus pada 23–24 Oktober 2024. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia melayangkan surat expression of interest yang menandai langkah resmi Indonesia untuk mendaftar keanggotaan BRICS.

    BRICS merupakan organisasi kerja sama ekonomi yang terdiri atas lima anggota negara utama: Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sementara, ada lima negara tambahan lain yang resmi bergabung, yakni Arab Saudi, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Mesir.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan langkah Indonesia menjadi anggota BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri nasional yang berasaskan nilai bebas aktif.

    Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat untuk memajukan kepentingan negara-negara Selatan global (global South).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tabrak Bumi, Meteorit Purba Raksasa Malah Jadi Berkah

    Tabrak Bumi, Meteorit Purba Raksasa Malah Jadi Berkah

    Jakarta –

    Kehancuran akibat hantaman meteorit raksasa di Bumi purba mungkin telah memungkinkan kehidupan berkembang biak, menurut penelitian baru.

    Sebuah studi tentang sisa-sisa dampak berusia 3,26 miliar tahun mengungkapkan bahwa kehidupan mikroba, satu-satunya jenis kehidupan pada saat itu, mungkin mendapat manfaat dari dampak meteorit yang ukurannya diperkirakan 50 hingga 200 kali lebih besar daripada yang membunuh dinosaurus.

    Sementara kehancuran terjadi segera setelah dampak, meteorit dan tsunami yang dihasilkan akhirnya melepaskan nutrisi yang penting bagi kehidupan mikroba di Bumi.

    “Kami tidak hanya menemukan bahwa kehidupan memiliki ketahanan, karena kami masih menemukan bukti kehidupan setelah dampaknya. Kami benar-benar berpikir ada perubahan dalam lingkungan yang benar-benar hebat bagi kehidupan,” kata Nadja Drabon , asisten profesor ilmu bumi dan planet di University of Harvard dan penulis utama studi tersebut, dikutip dari Live Science.

    Dalam studi yang diterbitkan pada 21 Oktober di jurnal PNAS, Drabon dan rekan-rekannya menyelidiki bukti adanya dampak selama zaman Arkean (4 miliar hingga 2,5 miliar tahun lalu) di wilayah yang sekarang disebut Afrika Selatan.

    “Saat itu, wilayah ini merupakan lingkungan laut dangkal. Mungkin hanya ada beberapa tempat di Bumi yang menjadi lokasi batuan setua ini menyimpan momen dengan sangat rinci,” kata Drabon.

    Di lapisan tersebut, para peneliti dapat melihat spherules, bola-bola kecil seperti kaca yang terbentuk ketika tumbukan meteorit melelehkan batuan yang mengandung silika.

    Mereka juga melihat konglomerat, batuan yang terbuat dari bongkahan batu lainnya. Konglomerat tersebut merupakan bukti tsunami yang melanda seluruh dunia yang merobek dasar laut dan menghancurkan puing-puing menjadi gumpalan.

    Kimia lapisan batuan tersebut mengungkap sisa-sisa meteor itu sendiri, yang merupakan jenis batuan angkasa primitif yang disebut kondrit karbon. Diameternya diperkirakan antara 37 hingga 58 kilometer.

    Meskipun lokasi di Afrika Selatan cukup jauh dari lokasi jatuhnya benda angkasa tersebut, tabrakan bersejarah itu menimbulkan konsekuensi besar. Tidak hanya menyebabkan tsunami di seluruh dunia, tetapi juga menimbulkan debu yang dapat menutupi Matahari. Mineral yang menguap menunjukkan bahwa tabrakan tersebut juga memanaskan atmosfer hingga mendidihkan lapisan atas lautan.

    “Itu akan menjadi bencana bagi kehidupan apa pun di darat atau di perairan dangkal,” kata Drabon.

    Namun, dalam beberapa tahun atau dekade setelah dampak, kehidupan kembali muncul, dan mungkin dalam kondisi yang lebih kompleks dari sebelumnya. Hal itu karena, pasca-dampak, terjadi lonjakan unsur-unsur yang penting bagi kehidupan.

    Yang pertama adalah fosfor, mineral penting yang kemungkinan besar jumlahnya sedikit di lautan 3,26 miliar tahun lalu. Saat ini, fosfor terkikis dari batuan benua ke lautan, tetapi selama zaman Arkean, Bumi sebagian besar merupakan dunia air, dengan jumlah pulau vulkanik dan benua kecil yang terbatas. Kondrit berkarbon seukuran batu penumbuk itu akan mengandung ratusan gigaton fosfor.

    Yang kedua adalah kandungan besi yang berlimpah di lautan Archean yang dalam tetapi tidak di laut dangkal. Tsunami yang disebabkan oleh hantaman meteorit akan mencampur lautan, membawa logam ini ke wilayah yang lebih dangkal. Batuan merah di lapisan di atas tumbukan menunjukkan perubahan lingkungan ini.

    Penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana kehidupan mulai berkembang di planet muda yang dilanda tabrakan antariksa. Catatan geologi menunjukkan bahwa meteorit yang lebih besar dari yang membunuh dinosaurus, menghantam Bumi purba setidaknya setiap 15 juta tahun.

    “Kehidupan itu tangguh, tetapi benturan tersebut mungkin telah membentuk evolusi kehidupan setiap kali terjadi,” kata Drabon.

    Karena kepunahan dinosaurus, lanjut Drabon, mamalia mampu memancarkan radiasi, dan tanpa itu, mungkin manusia zaman sekarang tidak bisa berada di sini. Dampak Archean mungkin memiliki efek yang sama menentukan pada jenis mikroba yang berkembang biak dan jenis yang punah.

    “Setiap dampak akan menimbulkan beberapa dampak negatif dan beberapa dampak positif,” kata Drabon.

    (rns/rns)

  • Media Asing Soroti Kunjungan Prabowo ke China dan AS, Mendekat ke Trump atau Xi Jinping?

    Media Asing Soroti Kunjungan Prabowo ke China dan AS, Mendekat ke Trump atau Xi Jinping?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kunjungan perdana Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto ke Beijing, China menjadi sorotan media asing. Perlu diketahui, ini merupakan lawatan internasional pertamanya sebagai Presiden, mengawali lawatan yang akan mencakup pemberhentian di Amerika Serikat, Inggris, dan Amerika Selatan untuk menghadiri KTT APEC dan G20.

    Salah satunya diangkat oleh Reuters berjudul, “Prabowo Kunjungi China sebagai Awal Perjalanan Multinegara” pada Jumat (8/11/2024).

    Dalam berita tersebut, Prabowo, yang memenangkan kursi kepresidenan pada bulan Februari dalam upaya ketiganya, telah mengisyaratkan bahwa dia ingin memainkan peran aktif di panggung internasional, yang ditunjukkan oleh kunjungannya ke 21 negara selama dia menjadi presiden.

    Sebagai Menteri Pertahanan Indonesia ke-26 dan mantan komandan pasukan khusus, dirinya mengatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia akan melanjutkan kebijakan luar negerinya yang telah lama dipegang yaitu non-blok.

    Prabowo akan bertemu Presiden Xi Jinping dalam kunjungannya ke China. Setelah itu, dia dijadwalkan bertemu dengan presiden AS Joe Biden di Washington dan kantor sekretariat mengatakan ada kemungkinan dia akan bertemu dengan presiden terpilih Donald Trump.

    Selanjutnya, dilaporkan bahwa dirinya akan pergi ke Inggris untuk bertemu dengan Perdana Menteri Keir Starmer, dan mungkin juga mengunjungi beberapa negara di Timur Tengah.

    Lebih lanjut, perjalanan tersebut akan mencakup persinggahan di Peru untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dan ke Brasil untuk menghadiri KTT negara-negara G20.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi  menyampaikan bahwa Prabowo diperkirakan akan memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan China sebagai mitra utama Indonesia sekaligus membahas potensi kemitraan di sektor perdagangan, energi, perumahan, dan kelautan.

    Tak hanya Reuters, VOA juga menyebutkan bahwa kunjungannya bertujuan untuk membina hubungan baik dengan semua pihak. 

    Prabowo disebut telah menyatakan ambisinya untuk meningkatkan profil internasional Indonesia dan membuat langkah-langkah awal kebijakan luar negeri, termasuk keputusan mengejutkan untuk menggabungkan ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu ke blok BRICS.

    BRICS, yang merupakan singkatan dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, terdiri dari kelompok ekonomi berkembang yang sedang berkembang dan dipandang sebagai penyeimbang Barat. Pada bulan Oktober, kelompok itu menambahkan Indonesia sebagai salah satu dari 13 “negara mitra” barunya.

    Langkah ini merupakan pergeseran dari posisi yang diambil oleh pendahulu Prabowo, Joko Widodo, yang menerima sejumlah besar investasi infrastruktur dari Beijing tetapi sebagian besar tetap tidak berpihak secara geopolitik.

    Kunjungan Prabowo dilakukan selama masa transisi di Gedung Putih, menjelang pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang akan datang pada bulan Januari. Gedung Putih belum mengumumkan kunjungan tersebut secara resmi; namun, Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih awal minggu depan.

    Sumber diplomatik Indonesia yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kepada VOA bahwa Prabowo telah meminta pertemuan dengan Trump. Tim Trump belum menanggapi pertanyaan VOA tentang apakah permintaan tersebut akan dikabulkan.

    Periode baru hubungan AS-Indonesia

    Mulai Januari, kedua negara akan berada di bawah kepemimpinan pemimpin yang terpilih secara demokratis namun menggunakan retorika otoriter, di saat Washington berfokus pada persaingannya dengan rezim otoriter di China di bawah Xi Jinping.

    VOA menyebut kemenangan Prabowo mirip dengan Trump. Ia meraih kemenangan telak setelah dua kali gagal, 26 tahun setelah, Presiden Kedua RI Soeharto digulingkan dari kekuasaan. Washington pernah menyebut keterlibatan Prabowo dalam pelanggaran HAM pada masa Presiden Soeharto. Pemerintahan Clinton, Bush, dan Obama menolak Prabowo untuk masuk ke Amerika Serikat, dengan alasan masalah HAM tersebut.

    Namun, periode pertama pemerintahan Trump mencabut larangan visa tersebut dan Menteri Pertahanan saat itu, Mark Esper, mengundang Prabowo ke Washington pada tahun 2020.

    Dengan adanya Trump di Gedung Putih, para analis mengatakan, Indonesia dapat melihat lebih banyak peluang untuk memperluas hubungan dengan AS jika Prabowo membuat terobosan melalui orang yang tepat untuk mendapatkan insentif yang tepat, mengingat sejarah Trump yang lebih mengandalkan hubungan pribadi daripada hubungan institusional.

  • Bila Tak Jadi Gabung Brics, RI Tetap Bisa Berperan Aktif di Pentas Dunia?

    Bila Tak Jadi Gabung Brics, RI Tetap Bisa Berperan Aktif di Pentas Dunia?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia diperkirakan akan mampu memainkan peranan aktif di pentas dunia bila bergabung dengan organisasi Brics.

    Lantas, bagaimana bila Indonesia memilih jalan sebaliknya atau tidak bergabung dengan kelompok negara yang diinisiasi Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan itu?

    Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri mengatakan Indonesia sudah mempunyai berbagai wadah yang cukup kuat dan bisa dipergunakan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara anggota Brics, secara bilateral.

    Selain itu, Indonesia juga memiliki platform lain yang sudah dipergunakan selama ini, untuk mendorong kepentingan negeri ini seperti forum G20.  Di forum itu, dia menilai Indonesia memaksimalkan mendorong berbagai kepentingan Indonesia.

    Oleh karena itu, dia mempertanyakan mengapa Indonesia harus bergabung pula ke dalam Brics. Tanpa bergabung dalam organisasi Brics pun, jelasnya, Indonesia mampu memainkan peran aktif dalam pentas dunia.

    “Kelihatannya malah cukup dan kita mungkin lebih perlu untuk memfokuskan diri serta meningkatkan kinerja kita agar berbagai forum-forum tersebut memang bisa membawa manfaat yang lebih tinggi lagi kepada kita,” ujarnya dalam siaran Broadcash di kanal YouTube Bisniscom.

    Yose Rizal Damuri mengakui bahwa ada sebagian pihak yang menyebut Brics sebagai ‘global south’. Namun, dia mengatakan sebenarnya Indonesia pun dari dulu sudah berusaha memperkuat global south ini.

    Indonesia, katanya, punya wadah yang bernama kerja sama ‘Selatan-Selatan’ atau South-South Cooperation, lalu ada juga Konferensi Asia-Afrika (KAA). Karena itu, tuturnya, berbagai forum-forum patut didorong, bukan malah ikut-ikutan misalkan dengan bergabung ke dalam suatu kelompok yang terbilang baru.

    “Kenapa kita tidak mengefektifkan berbagai forum, berbagai platform yang kita sudah punya. Tahun depan misalnya, ada perayaan 70 tahun Asia-Afrika. Ini merupakan momen yang penting buat Indonesia kalau kita memang ingin membuat South-South Cooperation yang lebih kuat lagi  dibandingkan dengan hanya mengambil berbagai narasi yang dibentuk oleh pihak-pihak lain.  Seperti narasi yang dibentuk oleh BRICS sekarang ini. Kita bisa membawa narasi yang memang sesuai dengan keinginan kita,” ujarnya.

    Indonesia pun menurutnya bisa membawa juga narasi yang menjadi jembatan bagi perdamaian dunia mengingat saat ini terjadi banyak konflik di berbagai belahan dunia, terutama antara negara maju seperti  G7, dengan negara-negara yang membawa narasi serta aspirasi yang berbeda.

    G20, ucapnya, sebenarnya itu bisa menjadi forum untuk membawa misi perdamaian itu asalkan Indonesia memang menjadi lebih aktif lagi di kelompok ini, di samping Indonesia bisa membawa forum-forum sendiri seperti KAA.

    Bergabung menjadi anggota Brics menurutnya bisa membuat Indonesia menjadi tidak fokus dengan berbagai platform yang sudah dimiliki selama ini. Padahal wadah-wadah tersebut berpotensi untuk dikembangkan.

    “Jadinya malah nanti karena memang seperti tadi saya katakan bahwa Brics itu lebih didominasi dengan suara-suara counter narrative yang mungkin kurang produktif pada saat ini. Kita membutuhkan pemikiran, membutuhkan tenaga yang sebenarnya mungkin kita bisa bawa ke tingkatan internasional itu dari berbagai forum yang memang kita sudah punyai,” terangnya.

    Jikalau pun Indonesia menjadi anggota Brics, tentunya harus tetap mempertahankan karakteristik bebas aktif dengan tidak terlalu membawa counter narrative karena yang lebih penting bagi Indonesia adalah mendorong reformasi tatanan dunia yang berkeadilan.

    “Kita mendorong reformasi dari berbagai tatanan dunia yang ada. Memang kita harus akui bahwa tatanan dunia itu perlu melakukan perubahan-perubahan. Tetapi ini tidak akan bisa produktif kalau kita hanya mengikuti berbagai narasi yang sifatnya sangat bertentangan,” ucapnya.

  • Kecerdasan diplomasi multidimensional Presiden Prabowo

    Kecerdasan diplomasi multidimensional Presiden Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident Republik Rakyat China untuk Republik Indonesia Wang Lutong usai menerima surat kepercayaan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/11/2024). Presiden Prabowo menerima surat kepercayaan dari tujuh duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara-negara sahabat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

    Kecerdasan diplomasi multidimensional Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 15:09 WIB

    Elshinta.com –  Langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto pada awal masa pemerintahannya dituntut mampu untuk mempromosikan Indonesia sebagai negara yang ramah secara sosial ekonomi.  Di sisi lain harus menampilkan wajah Indonesia sebagai negara yang kuat dan tidak takut berperang. Diplomasi multidimensional memperkuat kerja sama satu sama lain untuk mewujudkan tujuan bangsa.

    Presiden Prabowo telah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam aliansi ekonomi Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS). Indonesia mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk melayangkan surat “lamaran” itu dalam momentum KTT BRICS di Kazan, Rusia, akhir Oktober lalu.

    Indonesia ingin mempertegas di hadapan dunia internasional sebagai negara non-blok. Tidak berpihak dalam blok politik global manapun dalam konteks kerja sama ekonomi. Maka, selain tergabung dalam G20 yang diprakarsai oleh negara-negara ekonomi maju, Indonesia juga ingin bergabung dengan BRICS sebagai aliansi penyeimbang oleh negara-negara berkembang.

    Sejumlah ekonom mengapresiasi langkah ini sebagai upaya untuk memperluas jangkauan investasi luar negeri. Pasalnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, Indonesia membutuhkan Rp10.000 triliun modal pembangunan infrastruktur. Sementara APBN hanya mampu menyediakan Rp500 triliun. Jika Indonesia tergabung dalam BRICS, kesempatan untuk menarik investasi semakin terbuka.

    Gebrakan diplomasi non blok Presiden Prabowo tak berhenti di bidang ekonomi. Dalam bidang militer, Indonesia dengan China sekarang memiliki perjanjian untuk menghidupkan kembali latihan militer bersama yang sempat ditangguhkan pada 2015 karena sengketa maritim.

    Tak lama berselang, TNI AL mengumumkan latihan bilateral dengan Rusia di lepas pantai Surabaya pada awal November 2024. Ini adalah tonggak sejarah baru bagi kedua negara. Tiga korvet Rusia, sebuah kapal tanker, sebuah helikopter dan sebuah kapal tunda (tugboat) dikerahkan untuk keperluan latihan tersebut.

    Kerja sama bidang militer ini teridentifikasi sebagai upaya Indonesia yang tidak ingin dilihat dekat dengan Barat dalam panggung internasional setelah pada Agustus 2024 operasi Super Garuda Shield diselenggarakan dengan melibatkan pasukan dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, Inggris, Prancis, Kanada, dan Singapura. Tampak Presiden Prabowo menginginkan de-hegemonisasi Blok Barat sekaligus diversifikasi pengalaman pelatihan bagi TNI.

    Langkah diplomasi di dalam negeri disempurnakan dengan pengesahan lima undang-undang tentang kerja sama di bidang pertahanan. Kerja sama pertahanan dengan India, Prancis, Uni Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil bertujuan untuk meminimalisasi potensi ancaman, kemampuan industri pertahanan suatu negara, serta sebagai wujud diplomasi pertahanan.

    Secara geopolitik, Indonesia menunjukkan kesiapannya untuk bekerja sama dengan negara manapun sepanjang bertujuan untuk mewujudkan pertahanan nasional. Kerja sama ini sekaligus melengkapi lebih dari 500 kerja sama yang telah dibangun Indonesia sejak 1960.

    Serangkaian langkah diplomasi ini seakan menjadi persiapan Presiden Prabowo sebelum akhirnya merencanakan perjalanan diplomasi politik pada 8-24 November 2024. Dijadwalkan ada lima negara yang akan dikunjungi, yakni China, Amerika Serikat, Peru, Brasil dan Inggris serta dua momentum KTT G20 (Brasi) dan KTT APEC (Peru). Agenda utama kunjungan ini menyangkut isu-isu ekonomi dan kesejahteraan.

    Sejak KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, sejumlah lawatan internasional dilakukan olehnya, yaitu Beijing pada bulan April, di mana ia bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Jepang, Malaysia, dan Timur Tengah, yang berpuncak pada pertemuan pada Agustus dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, lalu diskusi dengan pejabat dari Prancis, Serbia, dan Turki. Prabowo mengakhiri perjalanannya dengan keliling Asia Tenggara pada September.

     

    Diplomasi multidimensional

    Indonesia tidak takut untuk berhubungan dengan negara-negara yang selama ini dicap sebagai “kritis terhadap Barat”, seperti Rusia, China dan Brazil. Maka, satu dimensi diplomasi saja tidak cukup. Diplomasi multidimensional dilaksanakan secara seiring, sejalan, dan harmoni untuk berbagai sektor kerja sama dengan tujuan menciptakan perdamaian dunia dan keadilan sosial.

    Dalam diplomasi multidimensional penting untuk mengidentifikasi faktor apa yang berperan pada setiap dimensi hubungan antarnegara. Negara-negara yang kompleks dengan kepentingan global dan berbagai agenda tidak hanya berurusan satu sama lain pada satu tingkat atau pada satu jenis atau sebagian masalah tertentu saja, melainkan banyak dimensi yang saling berkaitan.

    Tampak Presiden Prabowo di awal pemerintahannya ingin memainkan diplomasi secara lebih aktif dalam berbagai dimensi dengan persiapan yang matang. Empat dimensi diplomasi dipergunakan sekaligus, yaitu diplomasi politik, diplomasi ekonomi, diplomasi pertahanan dan diplomasi militer untuk meyakinkan panggung internasional tentang kenetralan Indonesia.

    Sebagai catatan, dalam diplomasi multidimensional, tidak semuanya harus berjalan dengan sinkron. Bisa jadi secara ekonomi dapat melakukan kerja sama, tetapi di bidang lain terjadi potensi konflik. Faktor-faktor inilah yang perlu dipilah satu per satu hingga dirumuskan langkah strategisnya.

    Sebagaimana yang terjadi dalam hubungan Indonesia dengan China saat ini. Ketegangan di Laut China Selatan (LCS) meningkat belakangan ini. Sehari setelah pelantikan Prabowo, sebuah kapal China terpantau mengganggu survei Pertamina di Laut Natuna Utara. Meskipun berhasil dihalau oleh Badan Keamanan Laut, namun ini menjadi potensi konflik yang dapat mempengaruhi diplomasi.

    Meskipun China mengakui kendali Indonesia atas Kepulauan Natuna, klaim nine dash line-nya tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang telah menyebabkan konfrontasi di masa lalu. Potensi ketegangan di masa mendatang sangat mungkin terjadi.

    Kecerdasan diplomasi dimensional Presiden Prabowo terletak pada bagaimana mengelola harmoni berbagai dimensi kerja sama untuk menciptakan tujuan-tujuan kesejahteraan dan perdamaian antarnegara-negara. Sederhananya, negara-negara tidak dapat menikmati hubungan yang produktif di satu bidang sambil bersaing atau berhadapan satu sama lain di kedua bidang lainnya.

    Dalam konteks ini, China tidak bisa hanya mengambil keuntungan dari kerja sama ekonomi dengan Indonesia, sambil memelihara ketegangan di LCS. Penulis yakin, jika perselisihan semakin meningkat di LCS, Presiden Prabowo akan mengambil sikap yang lebih tegas dalam membela kedaulatan Indonesia.

    Menampilkan wajah Indonesia yang siap untuk “tidak akan membiarkan negara mana pun mengganggu kami”, sebagaimana disampaikan dalam pidato pelantikan Presiden Prabowo, di antaranya diimplementasikan melalui diplomasi militer. Pameran industri pertahanan nasional, gelar pasukan dan persenjataan, serta demonstrasi pembaruan sistem pertahanan nasional memberikan sinyal kepada negara-negara lain bahwa Indonesia tidak gentar dengan potensi ancaman apapun, termasuk kemungkinan perang.

     

    Kepemimpinan Global South

    Negara-Negara Selatan (Global South) saat ini berkontribusi sekitar 40 persen PDB dunia. Populasi penduduknya mencapai lebih dari dua pertiga populasi global. Peluang ini dianggap sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan kepemimpinannya melalui kerja sama yang lebih erat dengan Global South.

    Global South adalah negara-negara di dunia yang dianggap memiliki tingkat pembangunan ekonomi dan industri yang relatif rendah, dan biasanya terletak di sebelah selatan negara-negara yang lebih maju dalam bidang industri. Indonesia sebagai negara besar, bergabung dengan BRICS dan menyambangi negara-negara berkembang berpeluang bagi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai pemimpin Global South.

    Pada debat capres, bulan Januari 2024, Presiden Prabowo pernah menyampaikan aspirasinya tentang kepemimpinan Indonesia di Negara-Negara Selatan dengan cara meningkatkan pengelolaan kekayaan negara, menghilangkan kemiskinan, penguatan teknologi dan industrialisasi.

    Dengan kapasitas yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, potensi Indonesia untuk membangun semangat dan solidaritas di antara Negara-Negara Selatan dapat diterima dengan baik. Hal demikian, karena Indonesia didukung tak hanya pemerintahannya yang aktif dalam berdiplomasi, namun juga masyarakatnya.

    Di tingkat internasional masyarakat Indonesia berpartisipasi aktif untuk berkontribusi dalam memperkenalkan budaya keramahan Nusantara. Demikian dalam forum-forum internasional, organisasi sipil membawa nama Indonesia dalam pemikiran-pemikiran dan pembelajaran positif untuk membangun kemajuan bangsa.

    Bahkan, dalam sejumlah momentum konflik horizontal, organisasi sipil Indonesia dipercaya untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah, seperti peran PBNU di Rohingya, di Timur Tengah, dan di Filipina Selatan.

    Pada akhirnya, dengan menyatukan kekuatan dari berbagai sisi, membangun sinergi dengan seluruh elemen bangsa, diharapkan mampu mengantarkan bangsa Indonesia untuk mengolah potensi unggulan nasional guna membangun kekuatan nasional yang kuat dan tangguh demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Sumber : Antara

  • Elon Musk Ternyata Imigran Gelap, Status Warga Negara AS Bisa Dicabut

    Elon Musk Ternyata Imigran Gelap, Status Warga Negara AS Bisa Dicabut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kewarganegaraan Amerika Serikat Elon Musk terancam dicabut. Ia juga akan dituntut pidana jika berbohong kepada pemerintah karena melanggar proses imigrasi.

    Musk lahir dan dibesarkan di Afrika Selatan, kemudian bermigrasi ke Kanada, sebelum akhirnya menetap di AS dan menjadi warga negara di sana.

    Saat ini ia telah menghabiskan lebih dari US$100 juta untuk mendukung kampanye Donald Trump dalam Pilpres AS. Namun ia secara pribadi telah menjelek-jelekkan para imigran.

    Analisis Bloomberg baru-baru ini menemukan bahwa Musk telah mem-posting sekitar 1.300 kali di X tahun ini tentang imigrasi dan penipuan pemilih.

    Banyak dari postingan tersebut mempromosikan teori konspirasi dan menyebarkan informasi yang salah yang menyatakan bahwa Partai Demokrat berusaha mengganti pemilih kulit putih dengan imigran gelap yang suaranya mereka kendalikan.

    Bos Tesla itu juga menggambarkan imigran sebagai pelanggar hukum yang berbahaya, demikian dikutip dari Wired, Jumat (1/11/2024).

    Namun, awal minggu ini, The Washington Post melaporkan bahwa Musk sendiri adalah seorang imigran yang tampaknya telah melanggar hukum.

    Pada 1990-an, ia bekerja secara ilegal di Amerika Serikat, menurut Washington Post yang mengutip mantan rekan bisnis, catatan pengadilan, dan dokumen perusahaan.

    Pada 1995, Musk kemudian diterima di sekolah pascasarjana di Stanford. Tapi alih-alih mendaftar kuliah ia malah bekerja pada perusahaan rintisan layanan daring yang akhirnya dikenal sebagai Zip2.

    Pada 1996, investor membuat perjanjian pendanaan dengan syarat Musk dan saudaranya Kimbal, yang telah menyatakan bahwa kedua bersaudara itu adalah “imigran ilegal, memperoleh izin untuk bekerja di AS dalam waktu 45 hari.

    “Status imigrasi mereka tidak seperti yang seharusnya agar mereka dapat bekerja secara legal menjalankan perusahaan di AS,” kata anggota dewan Zip2 Derek Proudian kepada Washington Post.

    Musk menyangkal bahwa ia pernah bekerja secara ilegal di AS. Pengacaranya, Alex Spiro, dan juru bicara X tidak membalas permintaan komentar.

    Ia mengklaim bahwa pada 1995 ia berstatus sebagai mahasiswa. Saat itu ia berada di AS dengan visa J-1, yang kemudian “beralih” ke visa H1-B.

    Namun, dalam email 2005 yang dimasukkan sebagai bukti dalam gugatan pencemaran nama baik yang kini telah ditutup di California, ia menulis bahwa ia telah mendaftar ke Stanford karena ia tidak memiliki hak hukum untuk tinggal di negara tersebut.

    Musk kemudian dilaporkan tidak mendaftar di Stanford, melainkan mengerjakan proyek yang kemudian menjadi Zip2.

    Jika sesuai aturan, Musk tidak akan memiliki hak untuk bekerja pada saat itu dan harus meninggalkan negara tersebut.

    Melebihi masa berlaku visa pelajar merupakan praktik yang relatif umum. Namun, bekerja tanpa izin dan berbohong tentang hal itu selama proses imigrasi, menjadi tindakan melanggar hukum AS.

    Stephen Yale-Loehr, seorang profesor di Sekolah Hukum Cornell dan direktur fakultas Program Hukum dan Kebijakan Imigrasi, mengatakan tidak jelas apakah jika Musk bekerja di AS tanpa izin dan menyatakan tidak melakukannya, hal itu akan dianggap cukup penting untuk mencabut kewarganegaraannya.

    Namun, katanya, atas dasar hukum semata, hal ini akan membenarkan pencabutan kewarganegaraan, karena jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan H1-B, green card, atau naturalisasi.

    (fab/fab)

  • Ekonom: Keanggotaan BRICS naikkan daya tawar RI di depan OECD

    Ekonom: Keanggotaan BRICS naikkan daya tawar RI di depan OECD

    Indonesia akan semakin terkoneksi dengan komunitas ekonomi yang dinamis dan mewakili lebih dari 50 persen PDB duniaJakarta (ANTARA) – Ekonom Universtias Paramadina Wijayanto Samirin menilai keanggotaan Indonesia di BRICS dapat menaikkan daya tawar Indonesia di depan negara-negara anggota OECD.

    “Indonesia akan semakin terkoneksi dengan komunitas ekonomi yang dinamis dan mewakili lebih dari 50 persen PDB dunia berdasarkan purchasing power parity (PPP),” kata Wijayanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Diketahui, Indonesia telah melayangkan surat expression of interest yang menandakan langkah resmi untuk mendaftar keanggotaan BRICS pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus 23-24 Oktober 2024 di Kazan, Russia.

    Menurut Wijayanto, BRICS berpotensi mendongkrak nilai ekspor beserta investasi Indonesia. Hal ini karena keanggotaan BRICS dapat membuka peluang pasar ekspor yang baru, khususnya ke negara-negara seperti Brasil dan Afrika Selatan.

    Keanggotaan BRICS dapat membantu mendiversifikasi pasar ekspor Indonesia sehingga ketergantungan pada pasar tradisional mampu berkurang.

    Langkah ini memungkinkan Indonesia lebih tangguh menghadapi gejolak ekonomi global dan menjadi hal positif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Baca juga: Ekonom: Keanggotaan RI di BRICS berpotensi pengaruhi aksesi OECD

    Baca juga: Pengamat: RI harus punya produk unggulan jika ingin untung di BRICS

    “Tetapi untuk mencapai 8 persen rasanya sangat berat. Dana Moneter Internasional (IMF) saja mem-forecast pertumbuhan ekonomi kita hanya di level sekitar 5 persen di 2019, utang yang berlebih menjadi salah satu alasan utama,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Wijayanto mengatakan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS dapat menjadi penyeimbang untuk ambisi dedolarisasi negara-negara BRICS. Di lingkup BRICS sendiri, saat ini ada dua kelompok dengan pandangan berbeda soal dedolarisasi.

    Kelompok pertama negara-negara yang ingin mengakhiri peran dolar AS sebagai mata uang global seperti China dan Rusia.

    Kemudian kelompok kedua, kelompok negara yang berpandangan moderat yang ingin membangun sistem pembayaran (payment system) dan mendorong penerapan mata uang lokal untuk ekspor impor, salah satunya India.

    “Indonesia harus memperkuat kelompok moderat, dan menjadi jembatan dengan OECD. Menggantikan dolar AS adalah ilusi, tetapi mengurangi dominasinya dan mengangkat peran mata uang lokal adalah solusi menuju sistem moneter dunia yang lebih stabil dan fair, serta mendorong stabilitas rupiah,” jelasnya.

    Sementara, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai Indonesia lebih cocok bergabung dengan kelompok BRICS dibandingkan dengan OECD.

    Hal tersebut karena karakteristik dan kepentingan ekonomi negara-negara BRICS lebih sejalan dengan kondisi Indonesia sebagai negara berkembang.

    “Kalau saya sih jelas lebih cocok ke BRICS daripada OECD, karena OECD adalah kumpulan negara-negara maju yang dalam banyak hal beda karakteristiknya dengan kita, kepentingannya juga dalam konteks ekonomi tentu saja berbeda antara negara maju dan juga negara berkembang,” ujar Faisal.

    Ia mengatakan bahwa BRICS menawarkan kesamaan yang lebih banyak, yang dapat mewakili kepentingan negara berkembang.

    Namun, dirinya juga menyarankan bahwa Pemerintah mesti tetap melakukan kalkulasi ekonomi mendalam sebelum membuat keputusan tentang bergabung dengan kelompok internasional seperti BRICS atau OECD.

    “Indonesia tetap perlu melakukan kalkulasi sebelum memutuskan, jadi kalkulasi ekonominya apa keuntungan kalau dari sisi perdagangan dan investasi, kalau kita mau ekspor, ekspor yang mana yang mesti menjadi andalan dan mesti didorong ya, dan kalau ada potensi impor, nah kita perlu mengantisipasi yang mana dan strateginya seperti apa,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan langkah Indonesia menjadi anggota BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri nasional yang berasaskan nilai bebas aktif. Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat untuk memajukan kepentingan negara-negara Selatan Global (Global South).

    Baca juga: Kemendag: Perlu pengembangan sektor jasa untuk hadapi tantangan OECD

    Baca juga: Pemerintah meluncurkan Portal Aksesi OECD

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rusia Minta Google Bayar Denda yang Jumlahnya Tidak Masuk Akal

    Rusia Minta Google Bayar Denda yang Jumlahnya Tidak Masuk Akal

    Jakarta –

    Google sudah tidak asing lagi menghadapi denda miliaran dolar dari regulator. Tapi baru-baru ini pengadilan Rusia meminta Google membayar denda yang jumlahnya bahkan sulit dihitung menggunakan kalkulator.

    Denda ini merupakan penalti yang dijatuhkan pengadilan Rusia setelah media Tsargrad TV dan RIA FAN menggugat Google pada tahun 2020 karena memblokir konten mereka di YouTube. Jumlah denda yang harus dibayar Google terus menumpuk, apalagi setelah 15 channel asal Rusia lainnya juga ikut menggugat Google.

    Lantas, berapa jumlah denda yang dikumpulkan Google sejak tahun 2020 hingga sekarang? Jumlah denda yang belum dibayar Google di Rusia saat ini menggelembung hingga 2 undecillion rubel Rusia.

    Sebagai gambaran betapa besarnya denda ini, 2 undecillion rubel setara dengan 2 miliar rubel diikuti dengan 27 nol di belakangnya. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya setara dengan Rp 323 miliar diikuti 27 nol.

    Kantor berita Ukraina RBC melaporkan denda tersebut mulai dari 100.000 rubel per hari dan bertambah dua kali lipat setiap minggu karena Google gagal membayar. Hal itu yang menyebabkan jumlah dendanya membengkak hingga 2 undecillion rubel.

    Sebagai perbandingan, denda terbesar yang pernah dijatuhkan kepada Google saat ini adalah 4,34 miliar euro (Rp 73,9 triliun), yang dikeluarkan Uni Eropa pada tahun 2018 terkait pelanggaran antimonopoli Android.

    Google kemungkinan besar tidak akan bisa membayar denda ini karena mereka tidak punya uangnya. Sebagai perusahaan terbesar keempat di dunia, Alphabet, perusahaan induk Google, memiliki kapitalisasi pasar sebesar USD 2 triliun.

    Selain itu, pemerintah Rusia juga membekukan aset anak perusahaan Google di Rusia senilai lebih dari USD 100 juta pada tahun 2022, yang mengakibatkan anak perusahaan itu bangkrut. Google menggugat balik sejumlah media Rusia untuk mencegah mereka mengejar aset perusahaan di negara lain, termasuk Afrika Selatan, Turki, Serbia, dan Kirgizstan.

    Google mulai memblokir channel YouTube milik Tsargrad TV, RIA FAN, dan media pro-Rusia lainnya pada tahun 2020 karena melanggar aturan sanksi dan perdagangan setelah pemiliknya dikenai sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2014.

    Situasinya memburuk setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. YouTube memblokir sejumlah channel yang dioperasikan pemerintah Rusia, termasuk Sputnik, Russia 24, RT, dan lain-lain. Pemblokiran ini mendorong 17 stasiun TV Rusia menggugat Google.

    (vmp/afr)