Negara: Afrika Selatan

Pemerintah susun kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pidato pada puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (10/12/2024) malam. (ANTARA/Fath Putra Mulya)

Menko: Pemerintah susun kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Rabu, 11 Desember 2024 – 06:55 WIB

Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyusun kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menghadirkan dasar hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Yusril menyampaikan pernyataan itu dalam momentum puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 yang diselenggarakan Kementerian HAM di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (10/12) malam.

“Pemerintahan baru, di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu surut ke belakang,” kata dia.

Menurut Yusril, undang-undang yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu lahir dari hasil pembelajaran dari pengalaman Afrika Selatan. Yusril bercerita, ia dengan sejumlah tokoh HAM dan pejabat Kementerian Hukum dan HAM ketika itu datang ke Afrika Selatan untuk mempelajari pengalaman negara itu menyelesaikan kasus HAM.

“Dengan diilhami pengalaman-pengalaman Afrika Selatan, kita berhasil membentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu. Walaupun dalam perjalanan belakangan, seluruh undang-undang itu dibatalkan oleh MK,” kata dia.

Akibat pembatalan itu, imbuh Yusril, cukup banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak dapat diselesaikan. Hingga kemudian Presiden Ketujuh RI Joko Widodo meneken peraturan terkait penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.

Terlepas dari itu, Menko menegaskan bahwa pemerintahan baru berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Dia pun mengajak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa lalu sambil menatap masa depan.

“Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda Pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan,” katanya.

Diketahui bahwa MK membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK, dalam pertimbangannya, menilai bahwa rumusan norma maupun kemungkinan pelaksanaan norma yang ada di dalam UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak memiliki kepastian hukum untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan.

Putusan MK itu dibacakan dalam sidang pleno Kamis, 7 Desember 2006 yang dipimpin Ketua MK ketika itu Jimly Asshiddiqie. Sementara itu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna (sekarang Ketua Majelis Kehormatan MK) mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion).

Menurut Palguna, permohonan uji materi yang diajukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB) itu seharusnya tidak dapat diterima.

Sumber : Antara

11/12/2024 11:20
Aplikasi Baru di iOS 18.2: Image Playground untuk Bikin Gambar AI dengan Perintah Teks – Page 3

Apple kembali siap merilis pembaruan besar-besaran lewat iOS 18.2, yang dijadwalkan hadir pada Desember ini. Update ini diklaim membawa serangkaian fitur baru iOS dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna iPhone.

Berdasarkan pola rilis sebelumnya, kemungkinan besar update iOS 18.2 ini akan tersedia pada minggu kedua Desember, yakni antara tanggal 9 hingga 11 Desember.

Mengutip 9to5mac, Minggu (8/12/2024), pembaruan ini juga akan meluncur bersamaan dengan perangkat lunak lain seperti iPadOS 18,2, macOS Sequoia 15.2, visionOS 2.2, watchOS 11.2, dan tvOS 18.2.

Fitur Andalan di iOS 18.2

iOS 18.2 menghadirkan beragam fitur canggih yang dirancang buat meningkatkan pengalaman pengguna, di antaranya:

Genmoji: Alat baru memungkinkan pengguna untuk menciptakan emoji kustom sesuai keinginan.
ChatGPT x Siri: Integrasi kecerdasan buatan yang memperluas kemampuan Siri untuk membantu menulis teks atau menjawab pertanyaan yang lebih pintar.
Image Playground: Fitur kreatif untuk menciptakan gambar orisinal langsung dari perangkat iPhone.
Camera Control: Fitur eksklusif untuk iPhone 16 yang memanfaatkan kecerdasan visual untuk pengaturan kamera yang lebih canggih.
Image Wand: Fitur baru untuk iPad buat pengguna Apple Pencil, memberikan pengalaman mencatat visual yang lebih imersif.
Describe Your Change: Alat tulis digital dengan kemampuan menjelaskan perubahan yang diinginkan secara otomatis.
Localized English: Dukungan bahasa Inggris dengan lokalitas baru untuk Australia, Kanada, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Inggris.

11/12/2024 08:30
Prabowo Bakal Susun Lagi UU KKR untuk Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menkokumham-imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan penyusunan kembali rancangan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dia mengatakan UU ini akan menjadi dasar penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu.

“Pemerintahan baru, di bawah kepempimpinan Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu surut ke belakang,” ujar Yusril saat sambutan di acara puncak peringatan hari HAM sedunia Kemenham di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024).

Yusril menjelaskan rencana penyusunan UU untuk pembentukan KKR sudah sempat dilakukan. Namun pada perjalanannya, UU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menerangkan KKR ini merupakan hasil adopsi dari lawatannya saat itu ke Afrika Selatan. Di sana, kata dia, KKR berfungsi untuk menangani kasus-kasus HAM yang tidak dapat lagi direkonstruksi karena para pelaku dan korbannya maupun saksi sudah tidak ada lagi.

“Maka kita mencoba, untuk menyelesaikan kasus-kasus itu dengan pembentukan sebuah komisi dengan sebuah undang-undang, yang pada waktu itu kita sebut dengan undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Walaupun dalam perjalanan belakangan, seluruh undang-undang itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” ujar Yusril.

Yusril menyebut pembatalan oleh MK ini akhirnya menimbulkan cukup banyak hal-hal yang tidak dapat diselesaikan. Hingga pada akhirnya, di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perpres nomor 72 tahun 2023 tentang penyelesaian Nonyustisial terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu.

Dia pun mengakui tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus HAM cukup berat. Dia menganggap saat ini juga dibutuhkan langkah-langkah pencegahan terhadap peluang terjadi pelanggaran HAM di Indonesia.

“Ini merupakan suatu tantangan yang berat, bagi kita semua. Kita harus menyelesaikan banyak persoalan-persoalan HAM yang kita hadapi bersama. Baik terjadi di masa yang lalu, masa sekarang, walaupun kita harus mencegah hal-hal yang seperti itu agar tidak terulang di masa-masa yang akan datang,” pungkasnya.

(whn/whn)

11/12/2024 01:23
Hong Kong Perketat Pintu Masuk usai Penyakit Misterius Muncul di Kongo

Jakarta –

Pihak berwenang Hong Kong telah meningkatkan tindakan pemeriksaan kesehatan untuk semua penerbangan yang datang dari pusat transit Afrika. Hal ini menyusul risiko penyakit tak dikenal yang menewaskan sedikitnya 79 orang di Republik Demokratik Kongo.

Pusat Perlindungan Kesehatan Hong Kong mengatakan pada hari Kamis (5/12/2024) bahwa pihaknya telah meminta informasi tentang wabah tersebut dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika, dan otoritas kesehatan Kongo.

Menurut otoritas kesehatan di negara Afrika tengah itu, penyakit yang tidak diketahui itu telah mengakibatkan 79 kematian dan lebih dari 300 infeksi sejak akhir Oktober.

Pasien yang terinfeksi mengalami gejala termasuk demam, sakit kepala, pilek, batuk, kesulitan bernapas, dan anemia.

Pusat Perlindungan Kesehatan mengatakan pemerintah setempat belum menerima laporan tentang orang atau pelancong yang tiba di Hong Kong dari negara tersebut dengan penyakit misterius.

Meskipun tidak ada penerbangan langsung antara RD Kongo dan Hong Kong, wisatawan dari negara tersebut biasanya mencapai Hong Kong melalui pusat transit Afrika, khususnya Johannesburg di Afrika Selatan dan Addis Ababa di Ethiopia.

“Sebagai tindakan pencegahan, [pusat tersebut] segera meningkatkan pemeriksaan kesehatan di bandara bagi penumpang pada semua penerbangan yang tiba di Hong Kong dari pusat transit.”

Pelancong nantinya akan menjalani pemeriksaan suhu, dengan petugas kesehatan melakukan penilaian medis bagi mereka yang memiliki gejala dan merujuk kasus yang diduga ke rumah sakit untuk diperiksa.

Tak hanya itu, mereka yang berencana mengunjungi Kongo untuk selalu menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan serta menghindari tempat ramai dan kontak dengan orang sakit.

Pelancong yang kembali ke Hong Kong dihimbau untuk segera mencari perawatan medis jika merasa tidak sehat dan memberi tahu penyedia layanan kesehatan tentang riwayat perjalanan mereka.

(suc/kna)

10/12/2024 09:16
Presiden Afrika Selatan Minta Israel Perang Barbar Mereka di Gaza

ERA.id – Presiden Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa menuntut Israel mengakhiri perang barbar mereka terhadap rakyat Gaza.

“Sebagai bangsa, kami sangat memahami rasa sakit akibat tanah kami dijajah dan rakyat kami ditindas. Afrika Selatan dan Aljazair berdiri teguh mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” ujar Ramaphosa dikutip dari Anadolu.

Presiden Afrika Selatan menyatakan hal itu dalam pidatonya kepada parlemen Aljazair dalam kunjungan kerja pada Jumat (6/12/2024).

Ia menambahkan, “Pembunuhan terhadap perempuan, anak-anak, dan warga sipil yang tidak terlibat; pemboman terhadap rumah, sekolah, dan rumah sakit; serta penolakan bantuan kemanusiaan adalah noda pada hati nurani dunia.”

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap ketidakadilan ini,” lanjutnya.

Sebelumnya, Afrika Selatan telah mengajukan gugatan genosida terhadap Israel di mahkamah Den Haag pada akhir 2023.

Dalam gugatan tersebut, Israel dituduh gagal memenuhi komitmennya berdasarkan Konvensi Genosida 1948, menyusul serangan tanpa henti terhadap Gaza sejak Oktober tahun lalu.

Sejumlah negara, termasuk Turki, Nikaragua, Palestina, Spanyol, Meksiko, Libya, dan Kolombia, turut bergabung dalam kasus ini di Mahkamah Internasional (ICJ), yang mulai mengadakan sidang publik pada Januari.

Ramaphosa menekankan bahwa dunia punya tanggung jawab untuk mengakhiri genosida ini.

“Israel harus bertanggung jawab atas kejahatannya terhadap rakyat Gaza,” ujarnya.

09/12/2024 11:18
Studi Ungkap Banyak Bunuh Diri Terjadi Hari Senin, Apa Penyebabnya?

Jakarta –

CATATAN: Depresi dan munculnya keinginan bunuh diri bukanlah hal sepele. Kesehatan jiwa merupakan hal yang sama pentingnya dengan kesehatan tubuh atau fisik. Jika gejala depresi semakin parah, segeralah menghubungi dan berdiskusi dengan profesional seperti psikolog, psikiater, maupun langsung mendatangai klinik kesehatan jiwa. Layanan konsultasi kesehatan jiwa juga disediakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) di laman resminya yaitu www.pdskji.org. Melalui laman organisasi profesi tersebut disediakan pemeriksaan secara mandiri untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwa seseorang.

Kebanyakan kasus meninggal akibat bunuh diri terjadi pada Senin ketimbang hari lainnya. Hal ini terungkap melalui studi analisis global yang dilakukan selama hampir empat dekade.

Studi itu juga menemukan risiko bunuh diri meningkat pada Hari Tahun Baru.

Dikutip dari Euronews, penelitian yang diterbitkan di jurnal BMJ menganalisis 1,7 juta kasus bunuh diri di 26 negara yang terjadi antara 1971 dan 2019. Para peneliti menemukan risiko bunuh diri di Finlandia, Afrika Selatan, dan sejumlah negara di Amerika Selatan meningkat di akhir pekan.

Di sisi lain, banyak negara di Amerika Utara, Asia, dan Eropa mengalami penurunan angka bunuh diri di akhir pekan. Tidak jelas apa yang mendorong tren ini, namun penulis studi mengungkapkan tekanan kerja di awal minggu, konsumsi alkohol di akhir pekan, dan isolasi sosial di sekitar hari libur dapat menjadi faktor yang berperan.

Profesor psikologi dari Nottingham University, Brian O’Shea mengatakan peningkatan risiko bunuh diri di Hari Tahun Baru sebagian disebabkan oleh rasa takut atau kecemasan yang menyertai saat mabuk.

“Mungkin penjelasan yang paling logis adalah orang-orang minum lebih banyak dari biasanya pada Tahun Baru, dan jika Anda sudah menghadapi tekanan emosional, dan juga harus menghadapi penarikan fisiologis dari alkohol, itu dapat membuatnya semakin parah dan mendorong Anda melewati batas,” kata O’Shea.

Ia menambahkan risiko tersebut bisa sangat serius bagi pria, yang cenderung minum lebih banyak dan memiliki jejaring sosial yang lebih lemah dibandingkan wanita.

Risiko Bunuh Diri di Hari Besar Lain

Hingga saat ini, belum ada kesimpulan global tentang risiko bunuh diri di Hari Natal. Angka bunuh diri pada Hari Natal biasanya meningkat di negara-negara Amerika Tengah dan Selatan, serta Afrika Selatan. Namun, menurun di negara-negara Amerika Utara dan Eropa.

Para peneliti juga meneliti dampak Hari Tahun Baru Imlek di China, Korea Selatan, dan Taiwan. Mereka menemukan risiko bunuh diri hanya turun di Korea Selatan pada tanggal tersebut.

Angka bunuh diri umumnya sedikit menurun pada hari libur nasional lainnya, meskipun terkadang meningkat satu atau dua hari kemudian.

Para penulis studi menjelaskan ikatan keluarga dan sosial yang kuat mungkin dapat menjelaskan risiko bunuh diri yang lebih rendah pada hari libur. Namun, diperlukan lebih banyak penelitian karena tingkat bunuh diri di setiap negara sangat berbeda-beda.

(ath/kna)

09/12/2024 06:59
Hamas Bertemu Utusan Rusia Bahas Gencatan Senjata Permanen di Gaza

ERA.id – Delegasi Hamas bertemu dengan utusan tinggi Rusia pada Jumat (6/12/2024) untuk membahas kemungkinan tercapainya gencatan senjata permanen di Jalur Gaza.

Kelompok perjuangan Palestina itu mengatakan pihaknya bertemu dengan utusan khusus Rusia untuk Timur Tengah dan Afrika Selatan, Mikhail Bogdanov, di ibu kota Qatar, Doha, untuk membahas cara mencapai gencatan senjata dan mekanisme mengatasi perkembangan regional.

Dikutip dari Anadolu, dalam pertemuan tersebut, Bogdanov menegaskan kembali sikap teguh Rusia dalam mendukung hak-hak Palestina serta menekankan perlunya gencatan senjata segera dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Kedua pihak juga mempelajari pembentukan “komite pendukung masyarakat Palestina”, yang diharapkan akan mengelola Gaza setelah serangan Israel.

Hamas pada Kamis (5/12/2024) mengatakan telah menerima usulan Mesir soal pembentukan komite Palestina bersama untuk mengelola Gaza setelah perang.

Kelompok itu menyampaikan persetujuannya atas usulan Mesir untuk membentuk komite itu, yang akan berfungsi melalui mekanisme nasional yang inklusif.

Israel terus melancarkan perang genosida di Gaza, menyusul serangan Hamas pada Oktober 2023, hingga menewaskan lebih dari 44.600 korban.

Genosida oleh Israel di Gaza, yang telah memasuki tahun kedua, menuai kecaman internasional yang semakin meningkat.

Selain itu, Israel juga memblokir pengiriman bantuan sebagai upaya yang disengaja untuk memusnahkan penduduk. Tindakan Israel itu dikecam para pejabat dan lembaga internasional.

Pada November, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu serta mantan menteri pertahanan Israel, Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Di Mahkamah Internasional (ICJ), Israel juga menghadapi kasus genosida atas perang mematikan yang dilancarkannya di Gaza.

07/12/2024 18:17
Cadangan Devisa RI Turun – Mckinsey Bayar Denda Hampir Rp 2 T

Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia kembali melaporkan posisi cadangan devisa pada akhir November 2024. Cadangan devisa setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sementara itu, anak perusahaan Mckinsey & Co sepakat membayar lebih dari USD 122 juta atau setara Rp 1,93 Triliun untuk menyelesaikan tuduhan penyuapan terhadap pejabat di dua perusahaan milik negara Afrika Selatan. Mckinsey Africa didakwa dengan satu tuduhan konspirasi melanggar undang-undang praktik korupsi asingatau FCPA.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (06/12/2024).

06/12/2024 20:00
Miliki Kesamaan dengan Indonesia, Menlu Sugiono: BRICS Perjuangkan Palestina

ERA.id – Menteri Luar Negeri RI Sugiono memaparkan alasan Indonesia yang harus bergabung dengan kelompok blok ekonomi BRICS. Hal ini lantaran BRICS memiliki kesamaan dengan Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Sugiono dalam rapat perdana bersama Komis I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2024). Pada kesempatan itu, Menlu Sugiono menjelaskan alasan Indonesia harus bergabung dengan BRICS.

“Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS, dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Menlu Sugiono.

Lalu, kata Menlu Sugiono, terkait minat Indonesia untuk bergabung dengan BRICS ini dikatakan bahwa hal tersebut sudah lama diajukan.

Menlu Sugiono menilai dengan bergabung bersama BRICS, maka peluang untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara resmi akan terbuka dengan luas.

“Kami menilai bahwa BRICS merupakan grouping mulitlateral yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara yang ada di dalamnya,” jelas Menlu Sugiono.

BRICS diketahui saat ini memiliki beberapa anggota seperti Brasil, Rusia, India, Afrika Selatan, dan China.

Selain itu, Indonesia juga menilai apa yang diperjuangan di BRICS sejalan dengan yang diperjuangkan oleh Indonesia, yaitu Palestina.

“Palestina juga merupakan satu tema yang menjadi concern pada saat itu, dan saya kira BRICS ini bisa jadi satu media untuk terus memperjuangkan hal ini (kemerdekaan Palestina),” tegasnya.

Lebih lanjut, Menlu Sugiono menekankan bahwa bergabungnya Indonesia dengan BRICS tidak bisa diartikan sebagai keberpihakan terhadap satu kekuatan atau blok tertentu.

“Masuknya Indonesia ke BRICS tidak bisa diartikan sebagai berpihaknya Indonesia terhadap satu kekuatan atau line tertentu. Namun akan lebih pada ke bridge builder, menjadi pihak yang justru jadi penengah jika ada kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang,” pungkasnya.

06/12/2024 16:45
PBB Desak IDF Angkat Kaki dari Dataran Tinggi Golan, Sebut Tindakan Israel Ilegal – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Majelis Umum PBB secara resmi menuntut PM Israel Benjamin Netanyahu menarik pasukan pertahanan IDF dari Dataran Tinggi Golan, Suriah.

Desakan itu dilayangkan lewat resolusi atau naskah formal yang diadopsi oleh PBB, pada Kamis (5/12/2024).

Isi resolusi tersebut menegaskan kembali perlunya Israel untuk mematuhi hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

Serta menekankan bahwa keputusannya untuk memaksakan hukum dan yurisdiksinya di Dataran Tinggi Golan adalah “batal demi hukum dan tidak memiliki keabsahan apa pun.”

Lebih lanjut, pasukan Israel juga dituntut untuk menarik diri dari seluruh Golan, Suriah hingga ke garis batas 4 Juni 1967.

Resolusi itu juga menekankan legalitas pembangunan pemukiman serta kegiatan lain di wilayah tersebut.

“Pendudukan berkelanjutan atas Golan Suriah dan aneksasi de facto merupakan batu sandungan dalam upaya mencapai perdamaian yang adil, komprehensif, dan abadi di wilayah tersebut,” jelas resolusi tersebut, dikutip dari Anadolu Agency.

PBB tak sendiri untuk menekan resolusi tersebut sekelompok negara turut mendukung upaya ini diantaranya ada Bolivia, Kuba, Korea Utara, Mesir, Irak, Yordania, Lebanon.

Disusul Oman, Qatar, Arab Saudi, Afrika Selatan, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan Yaman.

Dataran Tinggi Golan sejak dulu menjadi medan tempur antara Israel dan Hizbullah.

Penara berbatu yang menjulang hingga ketinggian 2.800 meter di barat daya Suriah itu telah lama diperebutkan lantaran letaknya yang strategis.

Golan sendiri membelah Israel, Lebanon, Suriah dan Yordania, antara Danau Galilea di barat, Sungai Yarmouk di selatan, Wadi Raqqad di timur dan Gunung Hermon di utara.

Meski dipenuhi berbatu, Golan menyisakan lahan pertanian yang luas yang kini digunakan untuk perkebunan anggur atau lahan rumput untuk sapi dan domba.

Elevasi ini yang membuat Golan bernilai strategis bagi militer Israel, terutama untuk mencegah serangan dari Suriah dan Lebanon.

Karena dengan menduduki Golan, militer Israel memaksa Suriah tidak berkutik karena punya alat perang yang hanya berjarak 60 kilometer dari ibu kota Damaskus.

Selain itu, dengan menduduki Golan Israel dapat mengamankan sumber air minum bagi populasinya.

Alasan ini yang membuat Israel mencaplok wilayah tersebut pada tahun 1981, sebuah tindakan yang tidak diakui oleh sebagian besar komunitas internasional.

Suriah mengatakan wilayah tersebut selalu menjadi miliknya dan telah berjanji untuk merebut kembali wilayah tersebut, sementara Israel mengatakan bahwa ketinggian tersebut sangat penting untuk pertahanannya dan akan tetap berada di tangannya selamanya.

Pasca perebutan itu, sekitar 20.000 pemukim Yahudi dilaporkan tinggal secara ilegal di Dataran Tinggi Golan.

Permukiman tersebut dianggap ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

(Tribunnews.com / Namira Yunia)

06/12/2024 06:30