Xcloud.id

Negara: Afrika Selatan

  • RI Gabung BRICS, Luhut: Kita Ini Negara Berdaulat

    RI Gabung BRICS, Luhut: Kita Ini Negara Berdaulat

    Jakarta, FORTUNE – Indonesia resmi menjadi anggota penuh ke-10 BRICS, aliansi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, dan sejumlah negara lain.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan keanggotaan Indonesia di BRICS memberikan peluang besar memperluas pasar sekaligus menunjukkan independensi Indonesia di kancah internasional.

    “Kita ini negara berdaulat, negara besar. Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara, baik itu Tiongkok maupun Amerika Serikat,” kata Luhut dalam acara konferensi pers, Kamis (9/1).

    Menurutnya, Indonesia perlu bersikap mandiri dan mengambil keuntungan strategis dari keanggotaan di BRICS, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Keanggotaan BRICS membuka akses Indonesia ke pasar lebih luas, sekaligus memberikan posisi strategis di tengah dinamika geopolitik dan perekonomian global.

    “Market kita lebih besar. Dengan BRICS, kita punya peluang lebih besar untuk menangkap pasar-pasar baru dan mengantisipasi risiko dari ketegangan di Tiongkok, Eropa, dan Amerika,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti krisis energi di Eropa akibat konflik Rusia-Ukraina, serta tantangan ekonomi Cina yang tengah melambat. Ketidakpastian kebijakan di Amerika Serikat juga menjadi perhatian, terutama dalam konteks tarif perdagangan. Menurut Luhut, semua ini merupakan kombinasi tantangan yang harus dicermati Indonesia dengan baik demi menjaga stabilitas perekonomian domestik.

    Pentingnya kebijakan berbasis data

    Luhut menyatakan pengambilan keputusan ekonomi di bawah pemerintahan saat ini dilakukan secara terukur, dengan dukungan data dan masukan dari para ahli internasional. Ia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki Dewan Penasihat Global (Global Advisory Board) yang terdiri dari tokoh-tokoh ekonomi terkemuka, seperti Ruchir Sharma, penulis buku One Man Wrong Kapitalisme, dan Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates.

    “Kami benar-benar mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dan mendiskusikannya dengan serius. Ini membantu kami memberikan masukan yang tepat kepada Presiden dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Luhut.

    Luhut optimistis langkah strategis seperti hilirisasi dan pengembangan teknologi genomik akan memperkuat posisi Indonesia pada masa mendatang.

    “Saya sangat percaya diri bahwa dengan langkah-langkah ini, Indonesia bisa menjadi negara maju, meskipun mungkin tidak pada 2040, tapi lebih realistis pada 2050,” katanya.

    Ia mengatakan upaya meningkatkan daya beli masyarakat melalui kebijakan yang responsif terhadap pasar juga menjadi fokus utama pemerintah.

    “Kami harus cepat merespons apa yang tidak disukai pasar terhadap kebijakan kami. Dengan pendekatan seperti ini, saya yakin kita bisa memperbaiki ekonomi domestik dan memanfaatkan keanggotaan di BRICS untuk mencapai kemajuan yang lebih besar,” ujarnya.

  • Luhut Bongkar Keuntungan Indonesia Gabung BRICS – Page 3

    Luhut Bongkar Keuntungan Indonesia Gabung BRICS – Page 3

    Sebelumnya, Indonesia secara resmi telah menjadi anggota penuh dari BRICS, organisasi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keanggotaan ini diharapkan membawa berbagai keuntungan bagi Indonesia di masa depan, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan internasional.

    Salah satu potensi keuntungan yang menjadi sorotan adalah peluang Indonesia untuk membeli minyak dari Rusia dengan harga yang lebih kompetitif. Menurur Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan langkah ini dapat menjadi opsi strategis bagi Indonesia, selama memberikan manfaat besar bagi kepentingan nasional.

    “Kemana aja kalau kita menguntung Republik dan sepanjang itu tadi menguntungkan Republik dan itu bisa kita bicarakan kepada nenerapa negara-negara yang lain kenapa tidak. Kalau kita dpaat lebih murah 20 dollar 22 dollar kenapa tidak?” ujar Luhut.

    Pernyataan ini menegaskan Indonesia akan mempertimbangkan peluang yang ada dengan cermat, tanpa mengabaikan aspek strategis dan diplomatiknya.

    “Namun tentu saja, kita harus hati-hati dan melihat ini dengan baik,” tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyatakan kepesertaan Indonesia di BRICS bisa dinilai sebagai upaya memperkuat hubungan tidak hanya dengan China tapi dengan Brasil dan Afrika Selatan maupun negara timur tengah.

    Bhima menuturkan sebaiknya pemerintah tidak hanya melihat BRICS dengan agenda China saja, tetapi ada potensi besar dengan negara Brasil terkait ekonomi restoratif, hingga Afrika Selatan soal pengembangan transisi energi bersih.

    Dia pun menilai apabila pemerintah Indonesia terlalu pro-China maka keanggotaan Indonesia di BRICS akan sia-sia mereplikasi hubungan ekonomi dengan China yang sudah terlalu dominan.

    “Keanggotaan Indonesia di BRICS sebenarnya sia-sia mereplikasi hubungan ekonomi dengan China yang sudah terlalu dominan,” kata Bhima dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Rabu (8/1).

     

    Reporter: Siti Ayu Rachma

    Sumber: Merdeka.com

  • Gabung BRICS, Indonesia Bakal Impor Minyak dari Rusia? – Page 3

    Gabung BRICS, Indonesia Bakal Impor Minyak dari Rusia? – Page 3

    Setelah Indonesia resmi masuk menjadi anggota penuh Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS), Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menilai perlu dipelajari agenda dari negara anggota BRICS. Salah satunya memakai nilai mata uang selain dolar Amerika Serikat (AS) untuk transaksi perdagangan.

    “Kita masih harus pelajari, BRICS ini apa yang sedang mereka inginkan, misalnya menggunakan ‘currency’ di luar dolar AS, menggunakan transaksi apa yang disebut ‘SWIFT’ di luar sistem yang ada kata dia seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/1/2025).

    Selain itu, anggota BRICS juga mencanangkan bank multilateral, bernama The New Development Bank. Hal yang perlu dipelajari apakah bank itu dapat membiayai pembangunan, termasuk untuk Indonesia.

    Dengan keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS, pemerintah juga harus memutuskan Kementerian yang bertanggung jawab untuk diplomasi negara dalam forum itu.

    Selain itu, Mari menilai BRICS menjadi pengimbang keanggotaan dari kelompok negara maju dan berkembang.

    “Dari forum-forum yang kita menjadi anggota, BRICS itu menjadi salah satu pengimbang bahwa ada kelompok negara sedang berkembang, tapi kita juga menjadi anggota di kelompok-kelompok yang ada negara maju dan negara sedang berkembang,” ujar Mari di Istana Kepresidenan, Selasa malam, 7 Januari 2025.

    Mari Elka menuturkan, sisi positif yang dapat dilihat dari keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS adalah Indonesia dapat memperjuang isu-isu yang terkait dengan negara berkembang di forum tersebut, dan forum multilateral lainnya.

     

     

  • Tak Takut RI Dikucilkan AS Karena Gabung BRICS, Luhut: Pasar Kita Lebih Besar!

    Tak Takut RI Dikucilkan AS Karena Gabung BRICS, Luhut: Pasar Kita Lebih Besar!

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi terkait resminya Indonesia menjadi anggota kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan South Africa). Dengan begini pasar Indonesia disebut akan lebih besar.

    “Apa keuntungan kita dengan BRICS, ya market kita lebih besar, market kita lebih besar,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Luhut menyebut Indonesia adalah negara berdaulat dan besar sehingga tidak berpihak kepada satu negara mana pun. Terlebih dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia dinilai tidak takut dengan adanya retaliasi dari Barat atau Amerika Serikat (AS).

    “Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara, ya maksud saya waktu itu China dan Amerika. Kita nggak perlu (takut dengan retaliasi), apalagi sekarang ini dengan Bapak Presiden seperti Pak Prabowo, tidak perlu. Jadi kita perlu merdeka, perlu independen. Ya sedikit nakal-nakal lah,” ucap Luhut.

    Dengan pasar Indonesia yang lebih besar, Luhut menyebut Indonesia bisa meminimalisir persoalan yang terjadi di beberapa negara seperti China dan AS.

    “Karena ini masalah kalau kita nggak hati-hati dengan persoalan yang ada di Tiongkok sekarang dan juga persoalan di Eropa, di mana gas sekarang dari Rusia disetop mereka, itu akan terjadi nanti masalah krisis energi di Eropa dan dia turunkan ke China dan China masalah ekonominya juga sekarang lagi kurang baik dan Amerika kita uncertainty-nya tinggi karena tarif itu yang belum jelas mau berapa persen dinaikkan oleh Presiden Trump,” beber Luhut.

    Kehadiran DEN disebut akan memberikan saran dan rekomendasi kepada Prabowo, serta bagaimana evaluasi dan implementasi dari kebijakan ekonomi prioritas pemerintah yang dijalankan di lapangan.

    “Jadi kombinasi masalah ini memang betul-betul kami cermati dengan baik. Jadi itu salah satu tugas DEN tadi, memberikan masukan pada Presiden dalam proses pengambilan keputusan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, pemerintah Brasil mengumumkan Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS. Pengumuman itu disampaikan pada Senin (6/1) waktu setempat.

    Dilansir dari AFP, Kementerian Luar Negeri Brasil dalam sebuah pernyataan mengatakan Indonesia bersama dengan negara-negara anggota lainnya memiliki keinginan untuk mereformasi lembaga-lembaga pemerintahan global dan memberikan kontribusi positif terhadap kerja sama di negara-negara Selatan.

    Brasil saat ini memegang jabatan presiden bergilir BRICS pada tahun 2025. Pemerintah Brasil menyebut tawaran Indonesia untuk bergabung dengan BRICS telah disetujui dalam pertemuan puncak di Johannesburg pada tahun 2023.

    BRICS sendiri didirikan pada 2009 oleh Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan. Selain Indonesia, sejumlah negara baru yang bergabung dalam BRICS+ adalah Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA).

    (aid/kil)

  • Alasan Mengapa Keanggotaan Indonesia di BRICS Jadi Langkah Tepat Prabowo Menurut Pakar

    Alasan Mengapa Keanggotaan Indonesia di BRICS Jadi Langkah Tepat Prabowo Menurut Pakar

    GELORA.CO – Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dinilai menjadi langkah tepat yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Prof. Aleksius Jemadu memandang bahwa keanggota BRICS menguntungkan Indonesia secara historis dan dari aspek sosio-ekonomi.

    “Karena secara historis The Global South (Negara-Negara Berkembang di Selatan) adalah habitat alamiah Indonesia,” kata Prof. Aleksius saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (8/1/2025).

    Selain itu, Aleksius memandang bahwa kebijakan luar negeri tersebut dapat mendukung program prioritas pemerintah di dalam negeri, khususnya ketahanan pangan dan diversifikasi energi. Sementara itu, dia mengatakan bahwa keanggotaan di BRICS bisa membawa keuntungan bagi Indonesia dengan mempertimbangkan potensi pasar yang begitu besar karena terdapat raksasa ekonomi masa depan dunia, yakni India dan China.

    “Keputusan itu juga melepaskan Indonesia dari keterikatan yang kaku dengan ASEAN yang selama ini membatasi ruang gerak dan manuver diplomasi kita. Apalagi di dalam BRICS sudah bergabung Thailand, Malaysia, dan Vietnam, yang menjadi pesaing kita di Asia Tenggara,” ujarnya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa ada dua tantangan ke depannya bagi Indonesia usai menjadi anggota penuh BRICS, yakni pertama, persaingan internal antarnegara BRICS. Kemudian, kedua, prinsip bebas aktif yang masih dipertahankan agar tidak larut dalam pendekatan konfrontatif China terhadap Kelompok G7.

    Pakar hubungan internasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Riska Sri Handayani menilai keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menjadi gebrakan besar Presiden Prabowo Subianto menjelang 100 hari pemerintahannya. Walaupun demikian, dalam konteks politik dalam negeri, Riska mengingatkan pemerintah perlu menunjukkan kebermanfaatan keanggotaan penuh tersebut.

    “Pemerintah dalam hal ini harus bisa proaktif memanfaatkan keanggotaan pada BRICS dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Ada banyak sektor-sektor yang dapat digarap dalam kerangka kerja sama antara negara-negara anggota, dan keanggotaan Indonesia nantinya akan dapat meningkatkan bargaining power (kekuatan tawar-menawar, red.) untuk kepentingan dalam negeri,” kata Riska saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Kemudian dalam konteks politik luar negeri, dia menilai keanggotaan penuh tersebut dapat memperkokoh posisi The Global South atau Negara-Negara Berkembang di Selatan pada forum global dan membuka peluang kerja sama dengan negara-negara Utara Global.

    “Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS diharapkan akan dapat membawa sentimen positif untuk menghindari ketegangan geopolitik dan konflik internasional, terlebih Indonesia selama ini dikenal sebagai negara nonblok,” ujarnya.

    Walaupun demikian, Riska mengatakan bahwa terdapat kekhawatiran adanya sentimen negatif dari Amerika Serikat terhadap keanggotaan penuh Indonesia di BRICS.

    “Hal ini terkait fakta adanya rivalitas antara Amerika Serikat-Rusia dan persaingan antara pemerintah Amerika Serikat dengan China. Terlebih lagi, fakta bahwa Amerika Serikat saat ini kembali di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang dapat mengulang kembali perang dagang pada tahun 2018 yang lalu,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan bahwa penting bagi Indonesia untuk menjaga posisinya di luar pengaruh dan tarik-menarik kekuatan global.

    “Kedaulatan dan populasi 270 juta masyarakat adalah modal sekaligus tanggung jawab negara untuk mewujudkan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya tanpa harus mengikatkan diri pada salah satu kekuatan,” ujarnya.

    Sementara, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Jember (Unej) Prof. Abubakar Eby Hara mengatakan bahwa dalam konteks politik luar negeri, keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menunjukkan komitmen jangka panjang.

    “Untuk mendorong tatanan hubungan internasional yang lebih adil. Ini sudah disuarakan sejak masa Bung Karno (Presiden Pertama RI Soekarno),” kata Prof. Eby saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, dengan menjadi anggota penuh BRICS, Indonesia dapat membangun kekuatan secara politis untuk menghadapi kekuatan negara-negara lain. “Misalnya, untuk melawan kemunafikan Barat yang misalnya membela Israel yang jelas-jelas melakukan genosida dan pelanggaran HAM (hak asasi manusia),” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa keanggotaan penuh di BRICS membawa harapan peningkatan perdagangan dengan sesama negara anggota BRICS.

    “Para anggotanya juga sedang mencari alternatif kerja sama yang lebih menguntungkan, seperti menggunakan mata uang lokal sesama mereka. Ini sudah dipraktikkan oleh Rusia dengan China misalnya,” katanya.

    Sebelumnya, Senin (6/1/2025), Brasil sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut.

    “Indonesia, yang memiliki populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki kesamaan pandangan dengan anggota-anggota BRICS lainnya terkait dukungan atas reformasi institusi global dan kontribusi positif untuk menguatkan kerja sama antara negara-negara Selatan Global,” demikian pernyataan Pemerintah Brasil.

    Bergabungnya Indonesia ke BRICS pertama kalinya disepakati oleh anggota-anggota BRICS dalam KTT di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Agustus 2023. Namun, karena Indonesia melaksanakan pemilihan umum pada Februari 2024, Pemerintah RI secara resmi menyatakan niat bergabung ke dalam BRICS hanya setelah pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto terbentuk.

    Dalam pernyataannya, Brasil menilai Indonesia telah mendukung isu-isu yang menjadi prioritas selama presidensi Brasil di BRICS dari 1 Januari hingga 31 Desember 2025. BRICS didirikan pada 2009 dengan anggota Brasil, Rusia, India, dan China, serta Afrika Selatan yang bergabung pada 2011, yang kemudian akronim dibentuk dari huruf pertama negara anggota tersebut.

    Blok ini sekarang telah diperluas untuk mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab yang bergabung pada Desember 2023, namun kelompok tersebut memutuskan untuk tetap menggunakan nama BRICS. Selain Indonesia, BRICS juga menyambut tiga negara Asia Tenggara lainnya sebagai anggota baru, yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

    Anggota-anggota BRICS menguasai 40 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) global sehingga menjadikannya pemain yang penting di kancah internasional.

  • Indonesia Gabung BRICS, Akan Ada Perubahan Apa? – Halaman all

    Indonesia Gabung BRICS, Akan Ada Perubahan Apa? – Halaman all

    Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS, menambahkan ekonomi terbesar di Asia Tenggaradengan populasi terbanyak di kawasan tersebut ke dalam blok itu.

    BRICS didirikan oleh Brasil, Rusia, Cina, dan India pada tahun 2009, dan telah berkembang relevansinya sebagai forum internasional bagi negara-negara berkembang. Afrika Selatan bergabung segera setelah pertemuan puncak pertama. Lalu pada tahun 2024, Mesir, Iran, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab menjadi anggota.

    Didorong oleh anggota-anggota baru, BRICS berusaha memperkuat reputasinya sebagai alternatif bagi kelompok ekonomi utama G7 yang dipimpin Amerika Serikat.

    “Kami telah menegaskan beberapa kali bahwa BRICS merupakan platform penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan memastikan bahwa suara dan aspirasi negara-negara Selatan Global terwakili dengan baik dalam proses pengambilan keputusan global,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Rolliansyah Soemirat, kepada DW.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Jakarta “berkomitmen untuk berkontribusi pada agenda yang dibahas oleh BRICS, termasuk upaya untuk mempromosikan ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, dan kesehatan masyarakat,” lanjut Rolliansyah Soemirat.

    Gabung BRICS, Prabowo berisiko ‘dimusuhi’ Barat?

    Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo, menolak bergabung dengan BRICS pada tahun 2023, dengan mengatakan Jakarta masih mempertimbangkan pro dan kontra dan tidak ingin “terburu-buru.” Sementara presiden yang baru saja terpilih yakni Prabowo Subianto tidak terlihat khawatir.

    Namun pergeseran di Jakarta menandakan lebih dari sekadar perubahan pemerintahan. Dengan tatanan global yang dipimpin Barat yang dipandang sebagai terkoyak secara politik, dilemahkan oleh kekacauan ekonomi dan perang di Ukraina dan Timur Tengah, negara-negara di Global Selatan semakin bersedia untuk bergerak lebih dekat ke Beijing dan Moskow dan berisiko membuat Washington berang.

    Lebih dari 30 negara, termasuk negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia dan Vietnam, kini telah menyatakan minat atau secara resmi mengajukan keanggotaan BRICS.

    BRICS inginkan dunia yang multipolar

    Evolusi BRICS menjadi blok geopolitik yang lebih besar juga didorong oleh kebangkitan Cina sebagai kekuatan ekonomi dan politik global. Pemerintah Cina sering menyerukan tatanan dunia yang multipolar, dan infrastruktur keamanan dan keuangan yang tidak secara eksklusif didominasi oleh AS. Anggota BRICS juga sering membahas dominasi global dolar AS, dan perlunya kerangka keuangan alternatif antarnegara.

    Secara diplomatis, BRICS penting bagi Cina dan Rusia sebagai simbol lanskap multipolar yang sedang berkembang. Forum BRICS pada 2024 yang diselenggarakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan bahwa Moskow masih punya banyak kawan di seluruh dunia meskipun ada sanksi Barat.

    Mengomentari keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, memujinya sebagai “negara berkembang utama dan kekuatan penting di Dunia Selatan.”

    Penting untuk dicatat bahwa BRICS bukanlah kelompok yang secara terang-terangan anti-Barat. Indonesia, seperti halnya anggota pendiri BRICS, India, menikmati hubungan baik dengan negara-negara Barat, dan tidak mungkin memihak dalam pertikaian geopolitik antara AS dan para pesaingnya.

    Indonesia diharapkan jadi penyeimbang

    “Indonesia tidak bermaksud melepaskan diri dari Barat baik perlahan-lahan maupun secepatnya,” kata M. Habib Abiyan Dzakwan, peneliti di departemen hubungan internasional di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, kepada DW.

    “Dalam DNA kebijakan luar negeri Indonesia, semua adalah sahabat sebagaimana dinyatakan oleh Prabowo juga,” katanya. Ia menambahkan bahwa Jakarta “hanya ingin memperluas lapangan permainannya.”

    “Jika Indonesia dapat mempertahankan posisi non-bloknya dan memengaruhi agenda BRICS dengan pandangan inklusif untuk tidak mengecualikan atau meniadakan Barat, saya kira mungkin tidak akan berdampak banyak pada hubungan kita dengan Barat,” menurut Habib.

    Teuku Rezasyah, pakar hubungan internasional lainnya dan dosen dari Universitas Padjadjaran di Jawa Barat, mengatakan kepada DW bahwa Indonesia dapat bertindak sebagai “penyeimbang” dalam BRICS, sekaligus menjaga hubungannya dengan AS dan UE.

    “Sebagai kekuatan menengah, menjadi anggota BRICS memberi Indonesia pengaruh dalam tatanan global,” katanya.

    Efek Donald Trump terhadap negara BRICS

    Ketika Presiden AS terpilih Donald Trump menjabat akhir bulan ini, AS diperkirakan akan menarik diri dari keterlibatan multilateral. Pada bulan November 2024, Trump juga mengancam anggota BRICS akan diputus dari ekonomi AS jika mata uang BRICS diciptakan.

    Alexander Raymond Arifianto, peneliti senior di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam (RSIS), percaya bahwa pendekatan yang lebih transaksional oleh pemerintahan Trump dapat memberi Indonesia kesempatan untuk membangun kemitraan yang lebih kuat dalam organisasi regional.

    “Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya tidak hanya akan memperkuat posisi non-blok kawasan tersebut dalam tatanan geopolitik yang semakin tidak pasti, tetapi juga akan memperkuat status Indonesia sebagai pemimpin ASEAN serta mandat multilateralnya pada saat Amerika Serikat condong ke arah unilateralisme,” tulis Arifianto dalam sebuah artikel baru-baru ini.

    Laporan tambahan dari Jakarta oleh Prita Kusumaputri dan Iryanda Mardanuz

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • RI Resmi Jadi Anggota BRICS, Menko Airlangga Klaim Akses Dagang dan Investasi Makin Terbuka Lebar – Halaman all

    RI Resmi Jadi Anggota BRICS, Menko Airlangga Klaim Akses Dagang dan Investasi Makin Terbuka Lebar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, keuntungan Indonesia yang resmi bergabung menjadi anggota BRICS bakal membuka akses perdagangan dan investasi kian luas.

    “Ya tentu dengan multiple negara kan. Brasil, Rusia, India, China. Ini akan semakin terbuka lagi. Akses perdagangan dan investasi,” kata Airlangga kepada wartawan di Gedung Ali Wardhana, Rabu (8/1/2025).

    Di satu sisi, Airlangga juga menyambut baik keanggotaan Indonesia yang sudah diterima oleh kelompok BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa).

    “Jadi baik aja karena berarti dengan berbagai negara di global south kita sudah masuk dalam club,” ujarnya.

    Adapun kabar Indonesia resmi masuk dalam keanggotaan BRICS disampaikan langsung oleh pemerintah Brasil. 

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menyambut baik pengumuman dari Brazil sebagai ketua BRICS terkait bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh.

    Kemlu RI memandang keanggotaannya di BRICS sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan negara berkembang lainnya, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan yang berkelanjutan.

    “Pencapaian ini mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu – isu global, serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan,” tulis keterangan Kemlu dikutip Tribunnews, Selasa (7/1/2025).

    Kemlu RI menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. 

    Bahkan, BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk menguatkan kerja sama Selatan-Selatan, memastikan suara dan aspirasi negara-negara Global South terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global. 

    “Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya, untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera,” tulisnya.

    Kementerian Luar Negeri RI juga menyampaikan apresiasi kepada Rusia sebagai Ketua BRICS 2024, atas dukungan dan kepemimpinannya dalam memfasilitasi bergabungnya Indonesia ke BRICS, serta kepada Brazil sebagai Ketua BRICS 2025 yang telah mengumumkan keikutsertaan Indonesia pada BRICS. 

    Keanggotaan ini merupakan hasil dari keterlibatan aktif Indonesia dengan BRICS selama beberapa tahun terakhir, termasuk saat menghadiri KTT BRICS di Johannesburg pada 2023 di bawah Keketuaan Afrika Selatan, dan KTT Kazan 2024 di bawah Keketuaan Rusia.

    Adapun partisipasi Indonesia di BRICS merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global. 

  • Rupiah Tergelincir Pagi Ini

    Rupiah Tergelincir Pagi Ini

    Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini mengalami pelemahan.
     
    Mengutip data Bloomberg, Rabu, 8 Januari 2025, rupiah hingga pukul 10.50 WIB berada di level Rp16.190 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun 48 poin atau setara 0,29 persen dari Rp16.142 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp16.184 per USD, melemah sebanyak 60 poin atau setara 0,37 persen dari Rp16.124 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

    Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan melemah.
     
    “Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.130 per USD hingga Rp16.200 per USD,” ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.
     

     

    Pasar respons positif RI gabung BRICS

    Ibrahim mengungkapkan, pasar merespons positif bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah global. Khususnya,  di mata OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
     
    “Indonesia merupakan kekuatan ekonomi potensial di Asia, potensi itu harus di unlock dengan lebih berani mengambil sikap. Keputusan bergabung BRICS justru akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata OECD yang selama ini seolah diposisikan tidak setara dengan negara lain,” sebut dia.
     
    Terkait dedolarisasi yang menjadi salah satu agenda BRICS, fenomena ini akan terjadi secara alami seiring menurunnya dominasi ekonomi Amerika Serikat (AS). Peran ekonomi AS di dunia, meskipun akan tetap penting, cenderung menurun akibat munculnya kekuatan baru seperti China, India, Rusia, Brasil, Meksiko, atau bahkan Indonesia.
     
    Tren dedolarisasi akan lebih banyak terjadi dalam konteks perdagangan antar anggota BRICS, seperti yang telah diterapkan China dan Rusia dengan menggunakan mata uang lokal untuk 90 persen transaksi ekspor-impor mereka. Namun, untuk terciptanya mata uang alternatif global atau sistem transfer pengganti SWIFT kemungkinan sangat sulit.
     
    “Keanggotaan Indonesia di BRICS untuk membuka peluang kerja sama di berbagai bidang, seperti teknologi, ketahanan pangan, dan perubahan iklim. Dan ini merupakan langkah strategis untuk memperluas pengaruh dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional,” papar Ibrahim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Marwan Cik Asan Ungkap 4 Alasan Dukung Keanggotaan Indonesia di BRICS – Halaman all

    Marwan Cik Asan Ungkap 4 Alasan Dukung Keanggotaan Indonesia di BRICS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan, menyambut baik strategi politik luar negeri pemerintah dengan menjadi anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). 

    Menurutnya, keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan langkah strategis menatap masa depan.

    “Ini adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Bergabung dengan BRICS ini merupakan langkah strategis Indonesia menatap masa depan,” kata Marwan kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

    Marwan mengatakan, keanggotaan Indonesia di BRICS menunjukkan keberanian dan tekad pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengejawantahkan politik luar negeri bebas aktif. 

    Menurutnya, bergabung dengan BRICS bukan berarti Indonesia bergabung dengan kubu tertentu, melainkan partisipasi aktif dalam semua forum internasional serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

    Marwan membeberkan empat alasan dirinya mendukung keanggotaan Indonesia di BRICS.

    Pertama, BRICS memberikan akses ke pasar yang lebih luas dengan total populasi negara anggota sekitar 3,5 miliar orang, atau 42 persen dari populasi dunia.

    Menurutnya, Ini membuka peluang besar bagi produk dan jasa Indonesia untuk bersaing di pasar internasional yang lebih besar.

    Kedua, keanggotaan dalam BRICS memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan mengurangi ketergantungan pada ekonomi Barat.

    Dalam konteks global yang semakin multipolar, lanjut anggota Komisi XI DPR RI itu, diversifikasi hubungan ekonomi adalah strategi yang bijaksana.

    Ketiga, Indonesia dapat memanfaatkan New Development Bank (NDB), yang dimiliki oleh anggota BRICS, sebagai alternatif pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur.

    Marwan memandang, Ini bisa mempercepat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di Indonesia tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan Barat.

    Keempat, keanggotaan ini memberi Indonesia akses ke teknologi, investasi, dan pasar baru.

    Hal ini sejalan dengan upaya kita untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan memperkuat fundamental perekonomian nasional.

    “Keanggotaan ini juga menghadirkan peluang strategis untuk ikut serta dalam inisiatif dedolarisasi, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional,” tutur Marwan.

    Namun, dia mengingatkan langkah bergabung BRICS juga membawa beberapa risiko yang perlu diantisipasi. 

    Satu di antaranya, potensi ketegangan geopolitik, terutama mengingat persaingan antara AS dan China yang semakin intensif, adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi. 

    Kemudian, lanjutnya, risiko politik dari negara-negara Barat juga menjadi perhatian penting. 

    “Sebagai anggota BRICS, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi dari negara-negara Barat yang mungkin melihat langkah ini sebagai pergeseran geopolitik yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka,” ucap Marwan.

    Oleh karena itu, ia menilai, pemerintah perlu mengantisipasi tekanan dengan strategi diplomasi yang cermat dan menjaga keseimbangan hubungan dengan semua pihak. 

    Marwan meminta pemerintah hati-hati menjaga keseimbangan diplomatik, terutama dalam menghindari tekanan dari negara-negara Barat.

    Lebih lanjut, Marwan meminta pemerintah memastikan kebijakan ini memberikan manfaat besar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Dia bilang, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

    Ia mencontohkan penguatan infrastruktur nasional, fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar global, serta meningkatkan dukungan kepada sektor UMKM.

    “Tak kalah penting juga kebijakan yang mendukung inovasi dan penelitian, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar tetapi juga produsen teknologi dan inovasi yang memiliki nilai tambah tinggi,” kata Marwan.

    “Pemerintah harus dapat memastikan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyambut positif diumumkannya Indonesia sebagai anggota BRICS oleh Brazil sebagai Ketua BRICS 2025.

    Kemlu menyatakan BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia dalam menguatkan kerja sama, memastikan suara dan aspirasi dari negara – negara global south atau negara berkembang di luar Eropa dan Amerika, terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global.

    “Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera,” tulis Kemlu RI dalam pernyataan resminya, Selasa (7/1/2025).

    Bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS telah mencerminkan adanya peningkatan peran aktif dalam isu-isu global, dan komitmen menguatkan kerja sama multilateral.

    Indonesia memandang keanggotaan ini jadi langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dengan negara berkembang lainnya, sesuai prinsip kesetaraan dan saling menghormati.

    Adapun sebagai negara dengan ekonomi yang terus tumbuh, Indonesia punya komitmen untuk terus aktif dalam agenda BRICS, termasuk upaya ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, hingga mengatasi masalah global semisal perubahan iklim, krisis pangan, dan kesehatan masyarakat.

    Kemlu RI menyatakan Indonesia akan terus meneruskan komitmennya berperan sebagai jembatan atau penghubung berbagai forum internasional demi kepentingan masyarakat global.

    “Partisipasi Indonesia di BRICS merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global,” katanya.

  • Marwan Cik Asan: Indonesia gabung BRICS langkah strategis masa depan

    Marwan Cik Asan: Indonesia gabung BRICS langkah strategis masa depan

    “Ini adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Bergabung dengan BRICS ini merupakan langkah strategis Indonesia menatap masa depan,” kata Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan menilai strategi politik luar pemerintah dengan menjadi anggota penuh BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) sebagai langkah strategis menatap masa depan.

    “Ini adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Bergabung dengan BRICS ini merupakan langkah strategis Indonesia menatap masa depan,” kata Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Marwan mengatakan keanggotaan Indonesia di BRICS menunjukkan keberanian dan tekad pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengejawantahkan politik luar negeri bebas aktif.

    Anggota Komisi XI DPR RI itu mengatakan bergabung dengan BRICS bukan berarti Indonesia bergabung dengan kubu tertentu, melainkan partisipasi aktif dalam semua forum internasional serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

    Marwan membeberkan empat alasan dirinya mendukung keanggotaan Indonesia di BRICS.

    Pertama, BRICS memberikan akses ke pasar yang lebih luas dengan total populasi negara anggota sekitar 3,5 miliar orang, atau 42 persen dari populasi dunia.

    Menurutnya, hal ini membuka peluang besar bagi produk dan jasa Indonesia untuk bersaing di pasar internasional yang lebih besar.

    Kedua, keanggotaan dalam BRICS memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan mengurangi ketergantungan pada ekonomi Barat.

    Dalam konteks global yang semakin multipolar, diversifikasi hubungan ekonomi adalah strategi yang bijaksana.

    Ketiga, Indonesia dapat memanfaatkan New Development Bank (NDB), yang dimiliki oleh anggota BRICS, sebagai alternatif pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur.

    Marwan memandang, Ini bisa mempercepat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di Indonesia tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan Barat.

    Keempat, keanggotaan ini memberi Indonesia akses ke teknologi, investasi, dan pasar baru. Hal ini sejalan dengan upaya kita untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan memperkuat fundamental perekonomian nasional.

    “Keanggotaan ini juga menghadirkan peluang strategis untuk ikut serta dalam inisiatif dedolarisasi, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional,” tutur Marwan.

    Dia juga mengingatkan bergabung BRICS membawa beberapa risiko yang perlu diantisipasi. Salah satunya, potensi ketegangan geopolitik, terutama mengingat persaingan antara AS dan China yang semakin intensif. Kemudian, lanjutnya, risiko politik dari negara-negara Barat juga menjadi perhatian penting.

    “Sebagai anggota BRICS, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi dari negara-negara Barat yang mungkin melihat langkah ini sebagai pergeseran geopolitik yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka,” ucap Marwan.

    Oleh karena itu pemerintah perlu mengantisipasi tekanan dengan strategi diplomasi yang cermat dan menjaga keseimbangan hubungan dengan semua pihak.

    Marwan meminta pemerintah hati-hati menjaga keseimbangan diplomatik, terutama dalam menghindari tekanan dari negara-negara Barat.

    Lebih lanjut, Marwan meminta pemerintah memastikan kebijakan ini memberikan manfaat besar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Dia bilang, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

    Ia mencontohkan penguatan infrastruktur nasional, fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar global, serta meningkatkan dukungan kepada sektor UMKM.

    “Tak kalah penting juga kebijakan yang mendukung inovasi dan penelitian, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar tetapi juga produsen teknologi dan inovasi yang memiliki nilai tambah tinggi,” kata Marwan.

    Pemerintah harus bisa memastikan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.

    Sebelumnya, Brazil sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut.

    “Indonesia, yang memiliki populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki kesamaan pandangan dengan anggota-anggota BRICS lainnya terkait dengan dukungan atas reformasi institusi global dan kontribusi positif untuk menguatkan kerja sama antara negara-negara Selatan Global,” demikian pernyataan pemerintah Brazil.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025