Xcloud.id

Negara: Afrika Selatan

  • Gabung BRICS, Indonesia Tak Perlu Cemas Ancaman Tarif Dagang Trump? – Page 3

    Gabung BRICS, Indonesia Tak Perlu Cemas Ancaman Tarif Dagang Trump? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia (Wamenlu RI), Arief Havas Oegroseno, mengatakan ancaman tarif dagang yang disampaikan oleh Presiden Terpilih Amerika Serikat, Donald Trump tidak ditujukan secara khusus kepada negara anggota BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

    “Ya makanya, tarif itu nggak ada hubungannya dengan BRICS, karena yang kena tarif itu kadang-kadang non-BRICS juga akan kena,” saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Arief menegaskan bahwa tarif tersebut lebih banyak berfokus pada negara-negara yang menciptakan defisit perdagangan dengan AS, yang meliputi Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.

    “Kalau saya lihat dari berbagai analisa yang ada, ya Eropa, Jepang, Korea, itu pokoknya negara yang punya menciptakan defit berdagangan, dari Amerika Serikat yang kena,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan tarif yang diambil oleh Trump lebih terkait dengan upaya untuk menanggulangi defisit perdagangan Amerika Serikat.

    Menurutnya, negara-negara non-BRICS seperti Eropa dan Jepang juga akan terkena dampak dari kebijakan ini, karena mereka turut berperan dalam menciptakan ketidakseimbangan perdagangan dengan AS.

    Namun, meskipun ancaman tarif tersebut mengemuka melalui akun media sosial Trump, Arief menekankan pentingnya untuk menunggu perkembangan lebih lanjut.

    “Ya kita tunggu aja tanggal 20 di Januari kan,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Senin, 6 Januari 2025 yang diumumkan oleh Brasil. Sebelumnya Indonesia sebagai negara mitra BRICS. Seiring Indonesia masuk BRICS tersebut dinilai dapat perluas pasar ekspor.

  • Insiden Tambang, 100 Orang Lebih Tewas-400 Lainnya Masih Terjebak

    Insiden Tambang, 100 Orang Lebih Tewas-400 Lainnya Masih Terjebak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lebih dari 100 orang tewas setelah terjebak di dalam sebuah tambang selama beberapa bulan. Para penambang yang terperangkap berada di sebuah tambang di provinsi North West Afrika Selatan.

    Para penambang ilegal yang terjebak di dalam tambang yang sudah ditutup tersebut telah menghadapi kekurangan makanan, air, dan kebutuhan pokok lainnya setelah polisi menutup akses masuk yang biasa digunakan untuk mengirimkan pasokan ke bawah tanah. Penahanan pasokan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memerangi penambangan batu bara ilegal.

    Sabelo Mnguni, juru bicara kelompok Mining Affected Communities United in Action (MACUA), mengatakan kepada Associated Press bahwa sebuah ponsel yang dibawa ke permukaan oleh penambang yang diselamatkan pada Jumat (10/1/2025) berisi dua video yang menunjukkan puluhan jenazah di bawah tanah yang dibungkus dengan plastik.

    Mnguni melaporkan bahwa setidaknya 100 pria telah meninggal di tambang di provinsi North West Afrika Selatan, kemungkinan besar akibat kelaparan atau dehidrasi. Sejak Jumat, 18 jenazah telah ditemukan.

    Menurut Mnguni, sembilan jenazah ditemukan pada Jumat dalam upaya yang dipimpin oleh komunitas setempat, sementara sembilan lainnya ditemukan pada Senin dalam operasi resmi oleh pihak berwenang. Dalam operasi Senin (13/1/2025), 26 orang selamat juga berhasil diselamatkan, tambahnya.

    Brigadir Sebata Mokgwabone, juru bicara polisi, menyatakan bahwa pihak berwenang sedang berupaya memverifikasi jumlah jenazah yang ditemukan dan korban yang selamat setelah peluncuran operasi baru pada hari Senin.

    Penambangan Ilegal di Afrika Selatan

    Penambangan ilegal masih marak di wilayah-wilayah bekas tambang emas di Afrika Selatan, di mana para penambang memasuki lubang-lubang yang sudah ditinggalkan untuk mencari sisa deposit. Penambang ilegal ini sering kali adalah migran dari negara-negara tetangga, dan operasi mereka biasanya dijalankan oleh sindikat besar yang mempekerjakan para penambang.

    Aktivitas mereka di tambang-tambang yang sudah ditinggalkan telah menimbulkan ketegangan dengan komunitas sekitar, yang melaporkan bahwa penambang ilegal terkait dengan kejahatan mulai dari perampokan hingga pemerkosaan. Kelompok penambang ilegal sering kali bersenjata berat, dan bentrokan antara faksi-faksi rival dapat meningkat menjadi konfrontasi mematikan.

    Berbicara kepada Reuters, juru bicara MACUA, Magnificent Mndebele, menyatakan bahwa masih ada sekitar 400 penambang yang terjebak di dalam tambang dua bulan setelah polisi Afrika Selatan mengambil tindakan terhadap mereka.

    Sementara polisi telah memulai operasi untuk mengeluarkan penambang dari lokasi sejak November, saat ini belum jelas bagaimana otoritas Afrika Selatan akan merespons laporan tentang 100 penambang yang tewas.

    (luc/luc)

  • Indonesia Resmi jadi Anggota BRICS, Begini Persiapan Pengusaha – Page 3

    Indonesia Resmi jadi Anggota BRICS, Begini Persiapan Pengusaha – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Memasuki awal 2025, Indonesia mengumumkan resmi menjadi anggota kelompok negara ekonomi BRICS. BRICS sendiri mencakup negara-negara besar yakni Brasil, Rusia, India, China, serta Afrika Selatan. Tahun lalu, anggota BRICS diperluas dengan memasukkan Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.

    Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono mengungkapkan bahwa keanggotaan ini mencerminkan pentingnya posisi Indonesia di mata dunia.

    “Indonesia dipandang sebagai negara yang strategis dan penting untuk segera bergabung,” ujar Menlu Sugiono dalam pidato tahunan di acara Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025 di Jakarta, 10 Januari 2025.

    Dalam keterangan terpisah, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengatakan bahwa pengusaha di Indonesia umumnya sangat antusias dengan keanggotaan Indonesia di BRICS, yang diyakini dapat memperluas pasar internasional.

    “Masuknya Indonesia ke BRICS memberikan sinyal bahwa ekonomi Indonesia diakui di tingkat global, khususnya di antara negara-negara berkembang yang memiliki potensi besar. Dengan begitu, pelaku usaha melihat peluang untuk memperluas jejaring bisnis, meningkatkan daya saing, dan menembus pasar internasional,” ujar Anggawira kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Diversifikasi Produk

    Dalam mempersiapkan daya saing untuk memanfaatkan peluang, Angga mengungkapkan, sejumlah pengusaha mulai mempersiapkan strategi diversifikasi produk dan pasar untuk menjangkau negara-negara anggota BRICS seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

    Persiapan lainnya, adalah mencari peluang kerja sama dengan mitra di negara anggota BRICS, baik dalam hal investasi, perdagangan, maupun transfer teknologi.

    Terkait pemanfaatan Infrastruktur dan kebijakan, Angga menuturkan, “Pelaku usaha menantikan adanya kebijakan pendukung dari pemerintah, seperti akses permodalan melalui BRICS New Development Bank (NDB), insentif perdagangan, dan dukungan untuk ekspor”.

    “Dengan akses ke pasar negara-negara BRICS, diharapkan ekspor Indonesia, khususnya produk unggulan seperti komoditas, manufaktur, dan produk kreatif, dapat meningkat signifikan,” bebernya.

    Jalur Diplomasi Ekonomi

    Angga lebih lanjut menyampaikan, pengusaha juga berharap pemerintah aktif memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk membuka jalur diplomasi ekonomi yang lebih strategis dan memfasilitasi kerja sama dengan anggota lainnya.

    Selain itu, dengan BRICS sebagai wadah kerja sama multilateral, pengusaha juga berharap ada stabilitas ekonomi global yang lebih terjaga, terutama di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia.

    “Masuknya Indonesia ke BRICS memberikan harapan besar, tetapi juga menuntut kesiapan pengusaha untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia memaksimalkan peluang ini,” tutupnya.

  • Kuba Gabung Afrika Selatan untuk Tuntut Israel di ICJ dalam Kasus Genosida Gaza – Halaman all

    Kuba Gabung Afrika Selatan untuk Tuntut Israel di ICJ dalam Kasus Genosida Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kuba akan bergabung dengan Afrika Selatan untuk menuntut Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai kasus genosida di Jalur Gaza.

    “Kuba, dengan mengacu pada Pasal 63 Statuta Mahkamah, telah mengajukan deklarasi intervensi ke Kepaniteraan Mahkamah dalam kasus mengenai Penerapan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida di Jalur Gaza,” kata ICJ dalam sebuah pernyataan, Senin (13/1/2025).

    Dengan deklarasi tersebut, Kuba bergabung dengan Turki, Nikaragua, Kolombia, Libya, Meksiko, Palestina, dan Spanyol dalam kasus tersebut.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Kuba mengindikasikan keprihatinan yang sama dengan Afrika Selatan terhadap genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza.

    “Havana mempunyai keprihatinan yang sama dengan yang diungkapkan oleh Republik Afrika Selatan terhadap Israel, akibat genosida di Palestina,” bunyi pernyataan kementerian itu.

    “Pengadilan sedang melalui titik balik sejarah yang kompleks, di mana kredibilitas sistem hukum, yang dibangun setelah Perang Dunia II, terancam runtuh selamanya,” tambahnya.

    Kuba menekankan negaranya wajib menerapkan tindakan untuk menghukum kejahatan genosida berdasarkan Konvensi PBB tentang Pencegahan Genosida tahun 1948.

    “Sebagai pihak dalam Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, Kuba berkewajiban untuk menerapkan semua tindakan untuk mencegah dan menghukum kejahatan genosida terhadap siapa pun yang berupaya menghancurkan suatu bangsa, etnis atau ras atau agama, secara keseluruhan atau sebagian,” kata kementerian itu, seperti diberitakan Al Mayadeen.

    Sebelumnya pada akhir Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel ke ICJ karena dianggap melanggar Konvensi PBB tentang Pencegahan Genosida tahun 1948.

    Afrika Selatan meminta ICJ untuk memutuskan tindakan pencegahan mengingat keseriusan situasi di Jalur Gaza.

    Pada tanggal 11-12 Januari 2024, ICJ menggelar sidang di Den Haag mengenai permintaan tindakan pencegahan genosida yang harus diterapkan oleh Israel di Jalur Gaza.

    Pada 26 Januari 2024, ICJ mengeluarkan instruksi terhadap Israel untuk sepenuhnya mematuhi arahan ICJ.

    Namun, pada 26 Februari 2024, Amnesty International dan Human Rights Watch mengatakan Israel tidak mematuhi arahan ICJ dan terus membatasi alisan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza serta meluncurkan serangan ke rakyat Palestina.

    Pada Oktober lalu, Afrika Selatan telah menyerahkan bukti genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

    Sementara itu, Israel menolak tuduhan Afrika Selatan dan mengklaim penyerahan kasus tersebut ke ICJ merusak kredibilitas pengadilan.

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 46.584 jiwa dan 109.731 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Senin (13/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    Israel mengklaim, ada 101 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 sandera Palestina pada akhir November 2023.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Menko Airlangga Sebut Indonesia Sudah Kebal Ancaman Tarif Agresif Amerika – Halaman all

    Menko Airlangga Sebut Indonesia Sudah Kebal Ancaman Tarif Agresif Amerika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tidak mempersoalkan jika Amerika Serikat mengenakan kebijakan tarif yang lebih agresif ke banyak negara, termasuk RI di periode jabatan keduanya.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, selama ini AS sudah mengenakan tarif untuk beberapa produk Indonesia seperti sepatu, baju, dan beberapa komoditas lain.

    “Amerika itu mengenakan tarif untuk sepatu, baju, dan berbagai komoditas kita, sedangkan yang tidak dikenakan tarif adalah Vietnam,” katanya ketika ditemui di sela-sela acara Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    “Jadi kita sudah agak imun dengan tarif yang dikenakan Amerika terhadap Indonesia,” lanjutnya.

    Menurutnya, pemerintah akan mencoba untuk mengatasi ancaman tarif tersebut dengan cara mendorong terciptanya berbagai kerja sama ekonomi dengan AS.

    Dari berbagai kerja sama ekonomi yang tercipta, ia berharap tarif yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia bisa diturunkan.

    Kerja sama ekonomi ini bisa dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA).

    Sebagaimana diketahui, Trump mengisyaratkan bahwa ia akan menjalankan kebijakan yang lebih agresif dari proteksionisme “America First” guna mendorong kenaikannya ke tampuk kekuasaan selama masa jabatan keduanya di Gedung Putih.

    Menurut cuitan Trump yang diunggah di platform Truth Social, pada 20 Januari mendatang pemerintah AS akan mengerek pajak sebesar 20 persen pada semua produk dari Meksiko dan Kanada serta tambahan tarif 60 persen untuk barang-barang asal China.

    Terbaru, Trump awal bulan ini mengancam akan mengenakan tarif 100 persen pada negara-negara BRICS termasuk Tiongkok, Rusia, Brasil, India, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Ancaman ini diberlakukan jika mereka tidak berkomitmen untuk tidak meluncurkan mata uang baru yang dapat menyaingi dolar AS.

    Trump mengklaim pengetatan diperlukan untuk mengatasi aliran narkoba dan migran ke AS. 

    Namun para ekonom mengatakan usulan Trump untuk mengenakan tarif besar-besaran akan meningkatkan biaya barang sehari-hari di AS dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia.

    Bahkan kenaikan tarif pajak impor yang diberlakukan Presiden terpilih AS Donald Trump diprediksi bakal memicu PHK massal, menyebabkan 400.000 pekerjaan di AS kehilangan pekerjaan.

    Meningkatkan harga kendaraan di AS hingga 3.000 dolar AS per unit, menghancurkan keuntungan produsen mobil seperti Ford, GM, dan Stellantis, hingga berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran di AS.

  • Indonesia Gabung BRICS, Menko Airlangga Bilang Itu Hanya Kolaborasi Biasa – Halaman all

    Indonesia Gabung BRICS, Menko Airlangga Bilang Itu Hanya Kolaborasi Biasa – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS sebagai kolaborasi biasa.

    Indonesia bergabung dengan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab di BRICS.

    Airlangga mengatakan bergabungnya Indonesia ke BRICS hanya kolaborasi biasa karena sebelumnya RI sudah pernah menjalin kerja sama dengan berbagai negara anggota lainnya.

    Contohnya seperti Indonesia yang merupakan bagian dari Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), di mana India merupakan bagian dari ini juga.

    Lalu, Indonesia juga bagian dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bersama negara Asia Tenggara lainnya. China ada di dalam ini karena mereka merupakan salah satu negara pendiri. 

    Indonesia juga sedang membahas perjanjian dagang Free Trade Agreement dengan Uni Ekonomi Eurasia, yang mana Rusia merupakan bagian dari uni kerja sama ekonomi ini.

    “Jadi tidak ada hal yang baru bagi kerja sama anggota BRICS dengan Indonesia, hanya kolaborasi biasa yang kami bangun dengan negara-negara di bagian selatan dunia,” kata Airlangga dalam acara Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Selain itu, kata Airlangga, Presiden Prabowo Subianto juga memastikan dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS tak berarti RI beraliansi.

    Prabowo memastikan hal tersebut ketika bertemu Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba.

    “Bergabung BRICS menjadi pembicaraan masyarakat internasional dan bapak presiden menjelaskan kepada PM Jepang bahwa Indonesia sendiri adalah negara yang tidak beraliansi,” ujar Airlangga.

    Sengaja informasi, Indonesia kini telah bergabung sebagai anggota penuh BRICS.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri RI menyebut, bergabungnya Indonesia dalam BRICS mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

    Mengutip Britannica, istilah BRICS awalnya merujuk pada sekelompok negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat.

    Jika pertumbuhan ini dipertahankan pada tingkat yang sama, negara-negara tersebut, diyakini akan menjadi pelaku ekonomi dominan di abad ke-21.

    Dibentuk pada tahun 2009, BRICS diambil dari nama-nama anggota awalnya, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (South Africa).

    Sejak itu, nama tersebut, diadopsi sebagai nama organisasi antarpemerintah formal yang bertujuan untuk menciptakan integrasi dan koordinasi ekonomi serta geopolitik yang lebih kuat di antara negara-negara anggotanya.

    Untuk bergabung dengan BRICS, anggota baru harus disetujui secara bulat oleh semua anggota yang sudah ada.

    Pada pertemuan puncak BRICS 2023 di Afrika Selatan, BRICS mengundang Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, dan Argentina sebagai negara anggota baru.

    Semua negara tersebut, setuju untuk bergabung kecuali Argentina.

    Nama informal BRICS+ terkadang digunakan untuk menggambarkan perluasan organisasi ini.

    Indonesia sebenarnya telah dipandang sebagai kandidat anggota penuh BRICS sejak tahun 2011, mengutip eastasiaforum.org.

    Akan tetapi setelah menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan pada Kamis (24/8/2023), Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden, menyebut Indonesia masih mempertimbangkan keikutsertaannya.

    “Kita ingin mengkaji dan menghitung terlebih dahulu,” kata Jokowi, mengutip artikel Tribunnews pada 28 Agustus 2023.

    “Kita tidak ingin tergesa-gesa,” tambahnya.

  • RI Gabung BRICS, Bagaimana Nasib Rosneft Rusia di Megaproyek Kilang Tuban?

    RI Gabung BRICS, Bagaimana Nasib Rosneft Rusia di Megaproyek Kilang Tuban?

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) buka suara terkait kelanjutan megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban atau Kilang Tuban usai Indonesia resmi bergabung dengan forum ekonomi BRICS. 

    BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Megaproyek GRR Tuban di Jawa Timur saat ini masih mandek. Hal ini tak lepas dari keterlibatan perusahaan asal Rusia, Rosneft dalam proyek tersebut. Rusia selama ini masih mendapat sanksi dari negara-negara Barat imbas invasi ke Ukraina. 

    Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen belum mau berkomentar banyak terkait bergabungnya RI dengan BRICS terhadap kelanjutan investasi Rosneft pada proyek senilai US$13,5 miliar atau setara dengan Rp205,05 triliun itu.

    Dia hanya mengatakan, proyek GRR Tuban saat ini masih digarap bersama Rosneft. Adapun, progres proyek Kilang Tuban saat ini masih dalam proses final investment decision (FID) dan paralel proses pengadaan engineering, procurement & construction (EPC).

    EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya.

    “Pertamina melalui anak usaha PT KPI, yaitu PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia [PRPP] saat ini masih bersama Rosneft untuk pelaksanaan proyek GRR Tuban,” katanya kepada Bisnis, Senin (13/1/2025).

    Sejatinya, target perampungan FID Kilang Tuban molor dari jadwal yang ditentukan sebelumnya. Pasalnya, KPI sebelumnya menargetkan FID bisa rampung pada kuartal I/2024. 

    Oleh karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belakangan membuka opsi mencari investor baru untuk menggarap proyek Kilang Tuban.

    “Opsi bisa saja [cari investor lain]. Karena kita enggak bisa menunggu sampai lama kan. Karena kita harus punya batas limit waktu,” tutur Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Bahlil juga menyebut dirinya akan segera melakukan komunikasi dengan KPI untuk menentukan hal tersebut. Menurutnya, KPI adalah pihak yang paling mengetahui kelanjutan investasi Rosneft. 

    “Pertamina [KPI] kan yang melakukan komunikasi dan punya feeling mereka ini [Rosneft] serius banget atau tidak,” ucap Bahlil.

  • Potensi Risiko Bila RI Beli Minyak Rusia usai Gabung BRICS

    Potensi Risiko Bila RI Beli Minyak Rusia usai Gabung BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan sejumlah hal sebelum benar-benar memutuskan membeli minyak mentah dari Rusia.

    Potensi pembelian minyak dari Rusia itu semula disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Hal ini seiring dengan bergabungnya Indonesia dengan forum ekonomi BRICS. 

    BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum RI membeli minyak dari Rusia. Maklum, saat ini Rusia masih menerima sanksi dari negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    Memang, kata Fabby, harga minyak Rusia lebih murah karena negara tersebut memberikan diskon. Namun, Indonesia juga perlu melihat sisi lain.

    Dia menuturkan, sanksi kepada Rusia tak hanya kepada negara saja, tetapi Barat juga ikut memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang membantu Negeri Beruang Merah.

    Fabby mencontoh industri perkapalan dan asuransi pengapalan ikut kena sanksi karena membantu Rusia mengekspor minyak. Dengan sanksi tersebut, bisa jadi pembeli minyak dari Rusia menjadi cukup mahal.

    “Bisa saja harga minyak Rusia murah, di bawah harga pasar, tapi bagaimana dengan biaya yang lain? Walaupun saya kira masih lebih murah daripada beli internasional ya ujung-ujungnya, tapi ini semuanya harus dihitung,” jelas Fabby kepada Bisnis, Senin (13/1/2025).

    Selain itu, sebelum membeli minyak Rusia, Indonesia juga perlu mempertimbangkan implikasi yang mungkin dihadapi. Fabby menjelaskan sanksi embargo kepada Rusia diberikan oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa.

    Menurutnya, jika Indonesia membeli minyak dari Rusia, bisa saja AS dan Eropa menganggap RI mendukung negara beribu kota Moskow itu. Oleh karena itu, Fabby menilai hal ini bisa mengancam hubungan Indonesia dengan AS dan Eropa.

    Apalagi, diplomasi Indonesia dengan AS dan Eropa cukup luas, mulai dari perdagangan hingga industri keuangan.

    “Nah, ini yang perlu jadi pertimbangan kita. Apakah dalam jangka panjang hubungan diplomatik kita dengan negara-negara tersebut akan terganggu atau tidak?” kata Fabby.

    “Karena nanti misalnya di internasional saja, Indonesia misalnya menyuarakan untuk kepentingan kita, itu kan harus dapat dukungan dari negara-negara itu juga,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, Fabby mengingatkan Indonesia juga harus mempertimbangkan kesesuaian karakteristik minyak Rusia dengan kilang yang dimiliki di Tanah Air.

    Menurutnya, kilang Indonesia memiliki kriteria minyak kadar tertentu agar bisa memberikan hasil yang optimal. Karenanya, kadar atau karakteristik minyak Rusia juga harus menjadi perhatian. Sebab, hal ini pun akan menentukan harga minyak yang dijual kepada masyarakat.

    “Tentunya perlu jadi pertimbangan untuk nanti melihat apakah akhirnya harga produknya kompetitif?” kata Fabby.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut azas bebas aktif. Dengan kata lain, Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan, termasuk membeli minyak Rusia.

    “Ketika kita bangun [kerja sama] dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan, kenapa tidak?” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dia pun mengatakan Indonesia bakal tetap mengambil peluang kerja sama dengan negara mana saja selama itu menguntungkan. Menurutnya, hal ini tak hanya berlaku bagi negara anggota BRICS, tetapi juga dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    “Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan OECD, itu saya pikir nggak ada masalah,” kata Bahlil.

  • Dibayangi Ancaman Tarif Donald Trump ke Banyak Negara, Menko Airlangga: Kita Sudah Imun – Halaman all

    Dibayangi Ancaman Tarif Donald Trump ke Banyak Negara, Menko Airlangga: Kita Sudah Imun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak masalah jika Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan kebijakan tarif yang lebih agresif ke banyak negara di periode jabatan keduanya.

    Menurut Airlangga, selama ini AS sudah mengenakan tarif untuk beberapa produk Indonesia seperti sepatu, baju, dan beberapa komoditas lain.

    “Amerika itu mengenakan tarif untuk sepatu, baju, dan berbagai komoditas kita, sedangkan yang tidak dikenakan tarif adalah Vietnam,” katanya saat ditemui di sela acara Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    “Jadi kita sudah agak imun dengan tarif yang dikenakan Amerika terhadap Indonesia,” lanjutnya.

    Ia mengatakan, pemerintah akan mencoba untuk mengatasi ancaman tarif tersebut dengan cara mendorong terciptanya berbagai kerja sama ekonomi dengan AS.

    Dari berbagai kerja sama ekonomi yang tercipta, ia berharap tarif yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia bisa diturunkan.

    Kerja sama ekonomi ini bisa dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA).

    Sebagaimana diketahui, Trump mengisyaratkan bahwa ia akan menjalankan kebijakan yang lebih agresif dari proteksionisme “America First” guna mendorong kenaikannya ke tampuk kekuasaan selama masa jabatan keduanya di Gedung Putih.

    Menurut cuitan Trump yang diunggah di platform Truth Social, pada 20 Januari mendatang pemerintah AS akan mengerek pajak sebesar 20 persen pada semua produk dari Meksiko dan Kanada serta tambahan tarif 60 persen untuk barang-barang asal China.

    Terbaru, Trump awal bulan ini mengancam akan mengenakan tarif 100 persen pada negara-negara BRICS termasuk Tiongkok, Rusia, Brasil, India, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Ancaman ini diberlakukan jika mereka tidak berkomitmen untuk tidak meluncurkan mata uang baru yang dapat menyaingi dolar AS.

    Trump mengklaim pengetatan diperlukan untuk mengatasi aliran narkoba dan migran ke AS. 

    Namun para ekonom mengatakan usulan Trump untuk mengenakan tarif besar-besaran akan meningkatkan biaya barang sehari-hari di AS dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia.

    Bahkan kenaikan tarif pajak impor yang diberlakukan Presiden terpilih AS Donald Trump diprediksi bakal memicu PHK massal, menyebabkan 400.000 pekerjaan di AS kehilangan pekerjaan.

    Meningkatkan harga kendaraan di AS hingga 3.000 dolar AS per unit, menghancurkan keuntungan produsen mobil seperti Ford, GM, dan Stellantis, hingga berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran di AS.

  • Pertamina Buka Suara soal Wacana Impor Minyak dari Rusia

    Pertamina Buka Suara soal Wacana Impor Minyak dari Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) buka suara soal potensi pembelian minyak mentah dari Rusia usai Indonesia resmi bergabung dengan forum ekonomi BRICS.

    BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen menuturkan pihaknya membuka kesempatan yang sama untuk semua jenis minyak dari negara manapun.

    Dia menjelaskan, KPI dalam melakukan pengadaan feedstock/bahan baku berupa minyak mentah disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi masing-masing kilang. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan keekonomian kilang menyesuaikan dengan kondisi pasar.

    “KPI membuka kesempatan yang sama untuk semua jenis minyak yang dapat dikelola kilang dengan efektif dan efisien,” kata Hermansyah kepada Bisnis, Senin (13/1/2025).

    Dia menuturkan proses pengadaan minyak mentah dilakukan dengan mematuhi semua ketentuan baik yang berlaku di internal, nasional maupun internasional.

    “Proses pengadaan minyak mentah di KPI juga dilakukan dengan memenuhi standar Good Corporate Governance yang berlaku di perusahaan,” jelasnya.

    Adapun, potensi impor minyak dari Rusia disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Dia menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut azas bebas aktif. Dengan kata lain, Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan.

    Oleh karena itu, dia mengatakan sah-sah saja jika kelak ada peluang untuk RI bisa membeli minyak dari Rusia. Di sisi lain, saat ini Rusia masih menerima sanksi dari negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    “Ketika kita bangun dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan, kenapa tidak?” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dia pun mengatakan Indonesia bakal tetap mengambil peluang kerja sama dengan negara mana saja selama itu menguntungkan. Menurutnya, hal ini tak hanya berlaku bagi negara anggota BRICS, tetapi juga dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    “Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan OECD, itu saya pikir nggak ada masalah,” kata Bahlil.