Negara: Afrika Selatan

  • Dampak Pengumuman Tarif Trump Terhadap Pasar Saham Global – Halaman all

    Dampak Pengumuman Tarif Trump Terhadap Pasar Saham Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengumuman tarif oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebabkan penurunan tajam di pasar saham global.

    Indeks Nikkei 225 Jepang turun 4 persen, KOSPI Korea Selatan dan ASX 200 Australia masing-masing turun lebih dari 2,3 persen dan 1,6 persen.

    Saham-saham besar AS seperti Apple, Nike, dan Tesla turun sekitar 7 persen, dikutip dari Al Jazeera Kamis (3/4/2025).

    Pejabat Federal Reserve, Adriana Kugler, memperingatkan bahwa tarif Trump dapat memperpanjang inflasi lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya.

    Tarif yang lebih tinggi pada barang-barang setengah jadi seperti baja dan aluminium dapat mempengaruhi hampir setiap sektor ekonomi.

    Kugler menyebut memerlukan waktu lebih lama untuk dirasakan dampaknya.

    Oxford Economics: Tarif AS Berisiko Picu Krisis Ekonomi Global

    Oxford Economics memperingatkan bahwa tarif Trump dapat memicu krisis ekonomi global yang lebih dalam.

    Dalam analisis mereka, tarif ini dapat mencapai tingkat yang belum terlihat sejak tahun 1930-an.

    Meskipun tarif dapat dinegosiasikan lebih rendah dalam beberapa hari mendatang, mereka menganggap asumsi sebelumnya terlalu optimis.

    Rincian Tarif untuk Beberapa Mitra Dagang AS

    Trump mengenakan tarif minimum 10 persen untuk hampir semua mitra dagang AS, tetapi tarif tersebut bervariasi untuk beberapa negara:

    1. Kamboja: +49 persen

    2. Vietnam: +46 persen

    3. Sri Lanka: +44 persen

    4. Bangladesh: +37 persen

    5. Thailand: +36 persen

    6. Tiongkok: +34 persen

    7. Taiwan: +32 persen

    8. Indonesia: +32 persen

    9. Swiss: +31 persen

    10. Afrika Selatan: +30 persen

    11. Pakistan: +29 persen

    12. India: +26 persen

    13. Korea Selatan: +25 persen

    14. Jepang: +24 persen

    15. Malaysia: +24 persen

    16. Uni Eropa: +20 persen

    17. Israel: +17 persen

    18. Filipina: +17 persen

    19. Singapura: +10 persen

    20. Inggris: +10 persen

    21. Turki: +10 persen

    22. Brasil: +10 persen

    23. Chili: +10 persen

    24. Australia: +10 persen

    25. Kolombia: +10 persen

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Para Pemimpin Dunia Bereaksi Terhadap Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    Para Pemimpin Dunia Bereaksi Terhadap Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan baru yang mengenakan tarif dasar 10 persen pada semua impor ke AS.

    Selain itu, tarif yang lebih tinggi juga diterapkan pada beberapa mitra dagang utama negara tersebut.

    Kebijakan ini memicu respons keras dari berbagai pemimpin dunia.

    Trump tidak mengenakan tarif baru sebesar 10 persen untuk barang-barang yang berasal dari Kanada dan Meksiko, Reuters melaporkan.

    Tarif sebelumnya yang mencapai 25 persen tetap berlaku terkait masalah kontrol perbatasan dan perdagangan fentanil, menurut Gedung Putih.

    Berikut adalah reaksi dari beberapa pejabat dunia terhadap kebijakan tarif ini:

    “Trump telah mempertahankan sejumlah elemen penting dalam hubungan kami dengan AS, namun tarif fentanil, baja, dan aluminium masih berlaku,” kata Perdana Menteri Kanada, Mark Carney.

    “Kami akan melawan tarif ini dengan tindakan balasan, melindungi pekerja kami, dan membangun ekonomi terkuat di G7,” tegas Carney.

    Kementerian Luar Negeri Brasil

    “Pemerintah Brasil menyesalkan keputusan AS untuk mengenakan tarif tambahan 10 persen pada ekspor Brasil,” jelas Kementerian Luar Negeri Brasil.

    “Kami akan mengevaluasi langkah-langkah yang diperlukan, termasuk melibatkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), untuk membela kepentingan nasional.” imbuh kementerian.

    Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese

    “Tarif ini tidak memiliki dasar logika dan bertentangan dengan dasar kemitraan antara kedua negara. Ini bukan tindakan seorang teman, dan keputusan ini akan menambah ketidakpastian serta meningkatkan biaya bagi rumah tangga Amerika,” ungkap Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese.

    Presiden Korea Selatan sementara, Han Duck-Soo

    “Dalam menghadapi kenyataan perang dagang global, pemerintah harus mengerahkan segala kemampuannya untuk mengatasi krisis perdagangan,” kata Presiden Korea Selatan sementara, Han Duck-Soo.

    Menteri Perdagangan Selandia Baru, Todd McClay

    “Kepentingan Selandia Baru akan lebih terlayani dalam dunia perdagangan yang lancar,” kata Menteri Perdagangan Selandia Baru, Todd McClay.

    “Kami akan berbicara dengan pemerintah AS untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan memahami dampaknya terhadap eksportir kami,” terangnya.

    Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez

    “Spanyol akan melindungi perusahaan dan pekerjanya serta tetap berkomitmen pada dunia perdagangan yang terbuka,” ungkap Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez.

    Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson

    “Kami tidak ingin hambatan perdagangan semakin besar,” tutur Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson.

    “Kami ingin menemukan jalan untuk kembali bekerja sama dengan AS agar masyarakat kami dapat menikmati kehidupan yang lebih baik,” imbuhnya.

    Presiden Swiss, Karin Keller-Sutter

    “Langkah selanjutnya akan segera diputuskan oleh Dewan Federal,” ungkap Presiden Swiss, Karin Keller-Sutter.

    “Kepatuhan terhadap hukum internasional dan perdagangan bebas tetap menjadi nilai inti kami,” lanjutnya.

    Perdana Menteri Irlandia, Micheál Martin

    “Keputusan AS untuk mengenakan tarif 20 persen pada impor dari Uni Eropa sangat disayangkan,” kata Perdana Menteri Irlandia, Micheál Martin.

    “Tarif ini tidak menguntungkan siapa pun, dan prioritas kami adalah melindungi lapangan pekerjaan dan ekonomi Irlandia,” ungkapnya.

    Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni

    “Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mencapai kesepakatan dengan AS, guna menghindari perang dagang yang dapat melemahkan Barat,” jelas Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni.

    Presiden EPP, Manfred Weber

    Partai Terbesar di Parlemen Eropa juga berkomentar.

    “Bagi sahabat-sahabat kami di AS, hari ini bukan hari pembebasan, melainkan hari kemarahan,” ungkap Presiden EPP, Manfred Weber.

    “Tarif Trump tidak melindungi perdagangan yang adil, tetapi justru menyerangnya, merugikan kedua belah pihak,” jelasnya.

    “Eropa siap membela kepentingannya dan terbuka untuk perundingan yang adil,” bebernya.

    Menteri Luar Negeri Kolombia, Laura Sarabia

    “Kami sedang mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi industri nasional dan eksportir kami,” ungkap Menteri Luar Negeri Kolombia, Laura Sarabia.

    Rincian Tarif untuk Beberapa Mitra Dagang AS

    Trump mengenakan tarif minimum 10 persen untuk hampir semua mitra dagang AS, tetapi tarif tersebut bervariasi untuk beberapa negara:

    1. Kamboja: +49 persen

    2. Vietnam: +46 persen

    3. Sri Lanka: +44 persen

    4. Bangladesh: +37 persen

    5. Thailand: +36 persen

    6. Tiongkok: +34 persen

    7. Taiwan: +32 persen

    8. Indonesia: +32 persen

    9. Swiss: +31 persen

    10. Afrika Selatan: +30 persen

    11. Pakistan: +29 persen

    12. India: +26 persen

    13. Korea Selatan: +25 persen

    14. Jepang: +24 persen

    15. Malaysia: +24 persen

    16. Uni Eropa: +20 persen

    17. Israel: +17 persen

    18. Filipina: +17 persen

    19. Singapura: +10 persen

    20. Inggris: +10 persen

    21. Turki: +10 persen

    22. Brasil: +10 persen

    23. Chili: +10 persen

    24. Australia: +10 persen

    25. Kolombia: +10 persen

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Donald Trump Sebut Indonesia Penghambat Perdagangan AS, Prabowo Biang Keroknya?

    Donald Trump Sebut Indonesia Penghambat Perdagangan AS, Prabowo Biang Keroknya?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden AS Donald Trump mengungkap Indonesia sebagai salah satu penghambat perdagangan Amerika Serikat. Tak sendirian, ada banyak negara lain yang disebut dengan sebutan serupa.

    Diketahui, Trump menyampaikan hal itu melalui Perwakilan Dagang Amerika Serikat (UTSR). Lembaga itu merilis Laporan Estimasi Perdagangan Nasional Tahunan yang di dalamnya tercantum rata-rata tarif yang diterapkan negara yang bersangkutan sehingga menghambat aktivitas Negeri Paman Sam.

    “Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS. Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja keras di pasar global,” ujar Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, dilansir dari laman Reuters.

    Indonesia penghambat perdagangan AS, gegara Prabowo?

    Alasan Indonesia, termasuk 57 negara lain, dianggap menghambat perdagangan AS adalah peraturan terkait keamanan pangan dan syarat energi terbarukan. Kebijakan lainnya adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan di sejumlah negara seperti Meksiko, Argentina, dan Uni Emirat Arab.

    Khusus Indonesia yang kini dipimpin Presiden Prabowo, kebijakan yang membuat AS melabelinya sebagai negara penghambat perdagangan adalah kebijakan impor dan pajak. Selain itu, lisensi impor, produk pertanian, bea cukai, dan akses pasar industri farmasi dinilai menjadi biang keladinya.

    Ada potensi birokrasi yang berbelit terkait peraturan impor barang halal yang diterapkan Indonesia. Hal itu akan semakin menghambat aktivitas perdagangan yang dilakukan Donald Trump.

    “Amerika Serikat khawatir peraturan akreditasi itu menciptakan permintaan dokumen yang berulang-ulang, persyaratan yang semakin memberatkan bagi auditor untuk memenuhi syarat,” demikian menurut dokumen yang dirilis Perwakilan Dagang Amerika Serikat tersebut.

    Presiden Prabowo, Presiden RI. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/sgd/YU

    Daftar negara penghambat perdagangan AS Algeria Angola Argentina Australia Bangladesh Bolivia Brazil Brunei Darussalam Kamboja Kanada Chile China Kolombia Kosta Rika Pantai Gading Republik Dominika Ekuador Mesir El Salvador Ethiopia Ghana Guatemala Honduras Hong Kong India Indonesia Israel Jepang Yordania Kenya Korea Selatan Laos Malaysia Meksiko Selandia Baru Nikaragua Nigeria Norwegia Pakistan Panama Paraguay Peru Filipina Rusia Singapura Afrika Selatan Swiss Taiwan Thailand Tunisia Turki Ukraina Inggris Uruguay Vietnam Liga Arab Uni Eropa Gulf Cooperation Council

    Demikian penjelasan Indonesia pimpinan Prabowo dilabeli negara penghambat perdagangan AS. Sejumlah kebijakan disebut sebagai alasan Donald Trump mengeluarkan kebijakan tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Para Pemimpin Dunia Bereaksi Terhadap Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    Donald Trump Rilis Daftar 58 Negara yang Dianggap Penghambat Perdagangan AS, Indonesia Masuk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, merilis daftar negara dengan kebijakan yang dianggap menghambat aktivitas perdagangan Negeri Paman Sam tersebut.

    Melalui Perwakilan Dagang AS (USTR), ada 58 negara yang dinilai menghambat perdagangan AS, termasuk tiga organisasi antarnegara ataupun regional.

    Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, menuturkan seluruh negara yang masuk daftar tersebut memiliki kebijakan tarif yang menghambat AS dalam melakukan perdagangan.

    Adapun daftar negara tersebut tertuang dalam dokumen bertajuk 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers setebal 370 halaman.

    Greer mengatakan Trump menjadi Presiden AS satu-satunya yang menyadari, banyak negara yang menjadi penghambat AS dalam melakukan perdagangan.

    “Tidak ada Presiden AS dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS,” katanya, dikutip dari Reuters, Rabu (2/4/2025).

    Dia juga mengatakan, Trump tengah berupaya untuk membantu pebisnis global dari AS atas kebijakan negara yang masuk dalam daftar tersebut lantaran dianggap sebagai praktik yang tidak adil.

    “Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja di pasar global,” jelasnya.

    Secara teknis, negara yang masuk dalam daftar tersebut dianggap menghambat perdagangan AS lewat berbagai kebijakan seperti aturan tarif hingga aturan lainnya.

    Adapun sejumlah negara ASEAN masuk dalam daftar tersebut seperti Singapura, Malaysia, hingga Filipina. Bahkan, Indonesia turut masuk dalam daftar negara yang dianggap menghambat aktivitas perdagangan AS.

    Tak sampai di situ, sekutu AS, yaitu Israel dan Ukraina pun turut masuk dalam daftar tersebut.

    Sementara, tiga organisasi antarnegara maupun regional yang masuk daftar adalah Liga Arab, Gulf Cooperation Council, dan Uni Eropa.

    Selengkapnya berikut daftar negara dan organisasi antarnegara yang dianggap memiliki kebijakan yang menghambat perdagangan AS:

    Aljazair
    Angola
    Argentina
    Australia
    Bangladesh
    Bolivia
    Brazil
    Brunei Darussalam
    Kamboja
    Kanada
    Chile
    China
    Kolombia
    Kosta Rika
    Pantai Gafding
    Republik Dominika
    Ekuador
    Mesir
    El Savador
    Ethiopia
    Ghana
    Guatemala
    Honduras
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Israel
    Jepang
    Yordania
    Kenya
    Korea Selatan
    Laos
    Malaysia
    Meksiko
    Selandia Baru
    Nikaragua
    Nigeria
    Norwegia
    Pakistan
    Panama
    Paraguay
    Peru
    Filipina
    Rusia
    Singapura
    Afrika Selatan
    Swiss
    Taiwan
    Thailand
    Tunisia
    Turki
    Ukraina
    Inggris
    Uruguay
    Vietnam
    Liga Arab
    Uni Eropa
    Gulf Cooperation Council

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Laki-laki Bukan Tak Mau Dengar, Riset Buktikan Telinganya Memang Agak Kurang Peka

    Laki-laki Bukan Tak Mau Dengar, Riset Buktikan Telinganya Memang Agak Kurang Peka

    Jakarta

    Telinga perempuan menangkap suara 2 desibel lebih sensitif dibanding telinga laki-laki. Faktor jenis kelamin bahkan lebih berpengaruh dibanding usia.

    Hal ini terungkap dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal Scientific Reports. Riset tersebut melibatkan 450 individu dari 13 populasi global, yang mencakup Ekuador, Gabon, Inggris, Afrika Selatan, dan Uzbekistan.

    Riset dipimpin oleh Dr Patricia Balaresque dari Centre for Biodiversity and Environmental Research (CRBE) di Toulouse, Prancis, dan Prof Turi King dari the University of Bath (UK). Tujuannya menginvestigasi sensitivitas cochlea di telinga dengan mengukur Transient-Evoked Otoacoustic Emissions (TEOAE).

    Sebagaimana diketahui, sensitivitas telinga kanan umumnya lebih baik dibanding telinga kiri, dan menurun seiring bertambahnya usia. Namun begitu, penelitian ini mengungkap fakta mengejutkan terkait faktor jenis kelamin dan lingkungan.

    Terungkap dalam penelitian ini, amplitudo pendengaran lebih dipengaruhi oleh jenis kelamin dibanding usia. Perempuan, menurut penelitian ini, rata-rata memiliki sensitivitas 2 desibel lebih tinggi dibanding laki-laki yang diteliti.

    Terkait faktor lingkungan, perbedaan teramati bukan hanya pada volume tetapi juga rentang frekuensi yang bisa ditangkap. Orang-orang yang tinggal di area hutan punya sensitivitas pendengaran lebih baik dibanding mereka yang tinggal di dataran tinggi.

    “Kami terkejut menemukan bahwa perempuan punya pendengaran 2 desibel lebih sensitif di antara populasi yang kami ukur, dan ini adalah variasi terbesar di antara individu,” kata Prof King, dikutip dari Bath.co.uk, Minggu (30/3/2025).

    “Bisa jadi karena perbedaan paparan hormon selama perkembangan janin, mengingat laki-laki dan perempuan punya sedikit perbedaan struktur pada anatomi cochlea,” terangnya.

    (up/up)

  • Bos Apple Beri Pesan Menohok ke Warga RI Pengguna iPhone, Berani Baca?

    Bos Apple Beri Pesan Menohok ke Warga RI Pengguna iPhone, Berani Baca?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Apple merupakan salah satu produsen smartphone terbesar di dunia. Bahkan, produk iPhone ciptaan Apple menjadi salah satu ‘daily driver’ yang populer di kalangan Gen Z dan masyarakat dengan kelas menengah ke atas.

    Ironisnya, CEO Apple Tim Cook ternyata punya pandangan skeptis terhadap perkembangan teknologi. Ia buka-bukaan khawatir jika gadget sampai membuat manusia kecanduan.

    Hal ini disampaikan Cook dalam wawancara dengan GQ. Cook diminta tanggapan oleh jurnalis soal tendensi masyarakat modern yang terus-terusan melihat layar HP dan memengaruhi kondisi mental mereka.

    “Filosofi saya, jika Anda melihat layar lebih lama ketimbang bertatapan mata dengan sesama manusia, ada yang salah dengan Anda,” kata Cook dalam wawancara itu, dikutip Minggu (29/3/2025).

    Ia lalu mengingatkan kembali bahwa iPhone memiliki fitur ‘Screen Time’ yang bisa menunjukkan durasi pengguna menjajal HP. Cook mengatakan fitur itu sengaja dibuat agar pengguna menyadari apakah relasi mereka dengan HP masih dalam batas normal atau sudah berbahaya.

    “Saya sangat disiplin mengecek laporan Screen Time untuk mengetahui apakah saya terlalu lama di depan HP,” ujarnya.

    Bagi generasi yang tidak lahir di era digital, mungkin melepas kecanduan terhadap HP merupakan hal yang lebih mudah. Namun, bagi generasi yang lahir dan langsung kenal dunia digital, tentu hal ini lebih sulit.

    Pasalnya, batasan antara dunia digital dan dunia nyata seakan lebih tipis karena hampir semua interaksi dan pencarian informasi dilakukan secara online. Hal ini pun diakui Cook.

    “Anak-anak sekarang lahir di era digital. Saya rasa penting untuk membuat batasan yang jelas bagi mereka,” katanya.

    Cook mengatakan bahwa esensi utama dari teknologi adalah membantu manusia melakukan apa yang sebelumnya tak bisa mereka kerjakan. Selain itu, mempelajari hal yang sebelumnya tak bisa terakses.

    “Peran teknologi sebatas itu. Sangat disayangkan jika orang-orang menghabiskan waktu terlalu lama dari yang seharusnya di depan HP,” pungkasnya.

    Warga RI Kecanduan HP Parah

    Pernyataan Cook tersebut bisa menjadi pesan menohok bagi warga RI yang sudah kecanduan parah dengan HP. Dalam sebuah laporan, kebanyakan masyarakat Indonesia menghabiskan waktu hampir sepertiga hari mengakses internet.

    Bahkan, jumlah waktu tersebut di atas rata-rata global sebanyak 6 jam 38 menit. Digital 2025 Global Overview Report melaporkan pengguna internet Indonesia berusia 16 tahun ke atas menghabiskan waktu 7 jam 22 menit.

    Namun, waktu yang dihabiskan warga Indonesia masih di bawah Afrika Selatan dan Brasil yang berada di puncak daftar laporan tersebut. Kedua negara menghabiskan waktu lebih dari 9 jam sehari di dunia maya.

    Laporan itu juga mencatat pengguna lebih banyak yang menggunakan HP dibandingkan komputer atau laptop untuk mengakses internet. Penggunaan HP untuk mengakses internet mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir.

    Pada kuartal III-2014, penggunaan komputer masih mendominasi sebanyak 66,9% berbanding 33,1%. Namun keadaan berbalik setelah 10 tahun berlalu, pada kuartal III-2024, ponsel cukup mendominasi sebanyak 56,8% dan 43,2% bagi pengguna ponsel.

    Di Indonesia, penggunaan ponsel juga mendominasi di atas rata-rata global. Sebanyak 63% masyarakat menggunakan HP untuk berselancar di dunia maya, sementara pengguna komputer sebanyak 37%.

    Indonesia juga menempati urutan pertama untuk masyarakat berusia 16 tahun yang menggunakan ponsel untuk internetan. Jumlahnya mencapai 98,7% berada di atas Fillipina dan Afrika Selatan dengan 98,5%.

    Laporan itu mencatat masyarakat Indonesia menghabiskan waktu 4 jam 38 menit untuk mengakses internet dengan ponsel. Angkanya di atas rata-rata global 3 jam 46 menit.

    Sementara pengguna Indonesia yang menggunakan internet di komputer setengah dari penggunaan ponsel yakni hanya 2 jam 43 menit. Catatan tersebut di bawah penggunaan global sebanyak 2 jam 52 menit.

    Tercatat kebanyakan pengguna global yang menggunakan komputer mengakses internet berusia 25-34 tahun. Sementara kelompok usia 16-24 lebih banyak menggunakan ponsel.

    Perempuan juga kebanyakan menggunakan ponsel untuk berinternet. Wanita berusia 16-24 tahun menghabiskan waktu selama 4 jam 44 menit dan perempuan usia 25-34 tahun selama 4 jam 17 menit.

    Laki-laki terlihat lebih banyak yang menghabiskan waktu menggunakan internet dengan komputer. Usianya juga jauh lebih tua dibandingkan pengguna ponsel, laki-laki berusia 25-34 tahun menggunakan internet selama 3 jam 9 menit dan 35-44 tahun selama 2 jam 58 menit.

    (fab/fab)

  • Putin Undang Korea Utara dan BRICS Gabung Perundingan Gencatan Senjata Ukraina – Halaman all

    Putin Undang Korea Utara dan BRICS Gabung Perundingan Gencatan Senjata Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan agar negara-negara sekutunya, termasuk Korea Utara dan anggota BRICS, turut serta dalam perundingan gencatan senjata untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    Dalam pertemuan dengan prajurit di Murmansk, Rusia utara, Putin menyampaikan gagasan bahwa Ukraina dapat ditempatkan di bawah “pemerintahan sementara” sebagai bagian dari proses perdamaian.

    Menurut kantor berita negara Rusia, TASS, Putin mengusulkan pemilu baru di Ukraina serta penandatanganan perjanjian damai setelah negara itu berada di bawah administrasi internasional.

    “Pada prinsipnya, pemerintahan sementara dapat diperkenalkan di Ukraina di bawah naungan PBB, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan mitra kami,” kata Putin.

    Ia menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan membentuk pemerintahan yang dipercaya rakyat sebelum memulai perundingan damai.

    Putin juga menekankan bahwa perundingan damai seharusnya tidak hanya melibatkan Rusia dan Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara lain, termasuk China, India, Brasil, Afrika Selatan, serta Korea Utara.

    “Ini bukan hanya Amerika Serikat tetapi juga Republik Rakyat Tiongkok, India, Brasil, Afrika Selatan, semua negara BRICS, dan banyak lainnya, misalnya, termasuk Republik Rakyat Demokratik Korea,” kata Putin, dikutip dari Al Jazeera.

    Sementara itu, laporan dari militer Korea Selatan menyebutkan bahwa Pyongyang telah mengirim lebih dari 3.000 tentara baru untuk bergabung dengan pasukan Rusia di Ukraina, melampaui 11.000 tentara yang dikirim tahun sebelumnya.

    Putin juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Eropa meskipun menilai bahwa negara-negara Eropa sering kali bertindak tidak konsisten terhadap Rusia.

    “Kami sudah terbiasa dengan hal itu. Saya harap kami tidak akan membuat kesalahan berdasarkan kepercayaan yang berlebihan kepada apa yang disebut mitra kami,” katanya, menurut TASS.

    Di sisi lain, Putin memuji Presiden AS Donald Trump, yang menurutnya “dengan tulus mengharapkan berakhirnya konflik ini.”

    Pernyataan Putin muncul setelah negosiasi terpisah di Riyadh, Arab Saudi, yang melibatkan pejabat Rusia, Ukraina, dan AS untuk membahas kemungkinan gencatan senjata.

    Menurut laporan AS, Kyiv dan Moskow telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Hitam.

    Namun, dalam beberapa hari berikutnya, kedua belah pihak saling menuduh tidak serius dalam pembicaraan damai.

    Ukraina menuduh Rusia melancarkan serangan drone terhadap kota Mykolaiv, yang oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky disebut sebagai “sinyal jelas bahwa Moskow tidak menginginkan perdamaian sejati.”

    Sebaliknya, Rusia menuduh Ukraina melakukan serangan drone terhadap fasilitas penyimpanan gas dan infrastruktur listrik di wilayah yang dikuasai Rusia, yang dianggap melanggar kesepakatan untuk tidak menyerang fasilitas energi masing-masing.

    Media Rusia melaporkan bahwa putaran kedua pembicaraan akan dilanjutkan di Riyadh pada pertengahan April.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • RI Resmi Gabung NDB, Jadi Sumber Pendanaan Baru?

    RI Resmi Gabung NDB, Jadi Sumber Pendanaan Baru?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima undangan menjadi anggota Bank Pembangunan Baru atau New Development Bank/NDB besutan negara yang tergabung dalam BRICS. 

    Melansir dari laman resmi NDB, bank pembangunan ini pada dasarnya bertujuan memobilisasi sumber daya untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara BRICS. 

    NDB juga memberikan pendanaan untuk negara-negara berkembang lainnya, sebagai tambahan atas upaya yang ada dari lembaga keuangan multilateral dan regional untuk pertumbuhan dan pembangunan global. 

    Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam melihat NDB—selayaknya bank pembangunan lainnya, seperti Asian Development Bank (ADB) —memang bertujuan untuk memberikan pembiayaan alias utang. 

    Harapan Piter, dengan adanya sumber pendanaan baru ini diharapkan persyaratan maupun bunganya akan lebih rendah. 

    “Jadi benar [NDB] sebagai sumber pendanaan baru yang bagi kita adalah utang baru, namun utang jangan dilihat negatif selalu,” tuturnya, Rabu (26/3/2025). 

    Senada, Ekonom Senior Arif Budimanta melihat bergabungnya Indonesia dengan NDB yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS), selain syarat dan bunga, perlu dilihat juga hal-hal lainnya. 

    Termasuk soal skema pembiayaan, pinjaman, mata uang, biaya lainnya dan jenis proyek yang dapat dibiayai.

    “Rencana masuknya Indonesia kedalam NDB seyogyanya diikuti dengan pipeline project pembangunan berkelanjutan yang akan diajukan ke NDB,” tuturnya dalam keterangan resmi. 

    Di samping hal itu, patut menjadi perhatian bahwa bergabungnya Indonesia dengan NDB turut membawa sejumlah konsekuensi. 

    Misalnya, kewajiban untuk penyetoran modal ataupun membership fee maupun mekanisme voting.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden NDB Dilma Vana Rousseff.

    Pada akhirnya, Prabowo menerima dengan tangan terbuka undangan keanggotaan tersebut. Sri Mulyani berharap, NDB dapat berkolaborasi dengan institusi di Tanah Air, seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

    “Selain mempertimbangkan dan mendapatkan kajian teknis dari Kementerian Keuangan, NDB juga diharapkan dapat berkolaborasi bersama institusi pembangunan Indonesia seperti Danantara,” ujar Sri Mulyani dalam unggahan Instagram @smindrawati, dikutip pada Rabu (26/3/2025). 

    Adapun sejauh ini, sumber utang luar negeri Indonesia menurut kreditor, terbesar adalah International Bank for Reconstruction and Development (IDRB), yang merupakan lembaga keuangan internasional yang merupakan bagian dari Grup Bank Dunia. 

    Tercatat posisi utang luar negeri Indonesia per akhir Januari 2025 dari IDRB senilai US$20,99 miliar, kemudian diikuti oleh ADB yang senilai US$11,45 miliar. 

  • Negara ini Mampu Hancurkan Pertahanan AS dan Unggul dalam AI pada 2030

    Negara ini Mampu Hancurkan Pertahanan AS dan Unggul dalam AI pada 2030

    GELORA.CO – Sebuah laporan intelijen menyebutkan bahwa Amerika tak lagi menjadi super power pada 2030. Keterangan lain di dalamnya juga menjelaskan bahwa Militer China mampu menyerang langsung Amerika dan merusak pertahanan dunia maya Paman Sam. Juga akan menjadi unggul dalam hal kecerdasan buatan di masa yang akan datang.

    Hal tersebut menandakan akan ada pergeseran poros kekuatan militer dan teknologi dunia. Hal itu terjadi karena semakin tumbuhnya kekuatan ekonomi dan pertahanan di negara lain, yaitu China. Negara tersebut menjadi tandingan Amerika dalam berbagai hal, mulai dari ekonomi, teknologi, hingga militer. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China melesat menjadi kekuatan baru dunia yang unggul dalam hal pertahanan militer, teknologi, dan ekonomi. 

    Laporan yang dikeluarkan oleh CIA itu mengungkapkan bahwa China “tetap menjadi ancaman terbesar bagi Amerika Serikat, baik secara militer maupun dunia maya,” lapor Reuters.

    Laporan tersebut, yang merupakan penilaian ancaman tahunan, menunjukkan bahwa China memiliki kemampuan untuk menargetkan Amerika Serikat melalui senjata konvensional dan serangan siber canggih yang menargetkan infrastrukturnya, serta kemampuannya untuk menargetkan aset luar angkasanya. Ditambahkannya bahwa “China bercita-cita untuk menggantikan Amerika Serikat dari posisi teratas dalam kecerdasan buatan pada tahun 2030.”

    Laporan tersebut mencatat bahwa “Rusia, bersama dengan Iran, Korea Utara, dan China, berusaha menantang Amerika Serikat melalui kampanye yang terencana untuk mencapai keunggulan militer,” seraya menambahkan bahwa perang Moskow di Ukraina telah memberinya “pelajaran berharga dalam menghadapi senjata dan intelijen Barat dalam perang berskala besar.”

    Laporan Komunitas Intelijen AS juga menyimpulkan bahwa Rusia memiliki keunggulan dalam konflik di Ukraina, dengan mencatat bahwa Rusia “sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar guna menekan Kyiv dan para pendukung Baratnya agar berunding untuk mengakhiri perang yang akan memberi Moskow konsesi yang diinginkannya.”

    Laporan tersebut memperingatkan bahwa kelanjutan konflik di Ukraina akan memperpanjang risiko strategis bagi Amerika Serikat, dapat menyebabkan penggunaan senjata nuklir, dan dapat memperburuk ketidakamanan di antara negara-negara NATO, khususnya di Eropa Tengah, Timur, dan Utara.

    Ia melanjutkan, “Terlepas dari bagaimana dan kapan perang di Ukraina berakhir, tren geopolitik, ekonomi, militer, dan politik dalam negeri saat ini di Rusia menggarisbawahi kemampuannya untuk menahan dan memperpanjang potensi ancaman terhadap kekuatan, kehadiran, dan kepentingan global AS.”

    China terbuka

    Kementerian Luar Negeri China menyebut negaranya terbuka agar lebih banyak anggota parlemen maupun warga biasa dari Amerika Serikat datang ke Tiongkok.

    “China menyambut lebih banyak anggota parlemen dan warga Amerika Serikat dari berbagai lapisan untuk mengunjungi China agar dapat mempelajari China dengan cara yang lebih objektif serta memainkan peran yang konstruktif untuk pembangunan hubungan China-AS yang stabil, sehat, dan berkelanjutan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (24/3).

    Hal itu disampaikan usai pertemuan Perdana Menteri China Li Qiang dan Senator Partai Republik Amerika Serikat Steve Daines, yang juga pendukung Presiden Donald Trump, pada Ahad (23/3). Daines berada di Beijing untuk menghadiri Forum Pembangunan China 2025.

    “China percaya bahwa perkembangan hubungan China-AS yang stabil, sehat, dan berkelanjutan dapat memenuhi kepentingan bersama kedua bangsa maupun masyarakat internasional,” ungkap Guo Jiakun.

    Dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri China disebutkan PM Li Qiang mengatakan bahwa saat ini, perkembangan hubungan China-AS memasuki titik kritis baru.

    “Sejarah telah membuktikan bahwa China dan AS sama-sama memperoleh keuntungan dari kerja sama dan mengalami kerugian bila terjadi konfrontasi. Kedua pihak harus memilih dialog dibanding konfrontasi dan kerja sama yang saling menguntungkan dari pada situasi yang tidak menguntungkan,” kata PM Li Qiang.

    PM Li juga menyampaikan harapan agar AS terlibat dalam komunikasi yang jujur, membangun kepercayaan, menghilangkan keraguan sesuai dengan prinsip saling menghormati, memperdalam kerja sama praktis, dan sama-sama berupaya untuk mempromosikan hubungan China-AS yang stabil, sehat dan berkelanjutan.

    Semakin banyak kesulitan yang dihadapi dalam hubungan China-AS, ungkap PM Li, semakin penting untuk menjaga dan mengembangkan kerja sama ekonomi dan perdagangan China-AS, dalam upaya untuk terus memberikan stabilitas ke dalam hubungan bilateral.

    “Perang dagang tidak akan menghasilkan pemenang. Tidak ada negara yang dapat mencapai pembangunan dan kemakmuran melalui penerapan tarif. Masalah seperti ketidakseimbangan perdagangan perlu diselesaikan dengan memperbesar kue kerja sama dan menciptakan lebih banyak manfaat tambahan,” jelas PM Li Qiang.

    China, kata PM Li Qiang, selalu menyambut perusahaan dari seluruh dunia, termasuk AS, untuk berbagi peluang pembangunan di China dan akan memperlakukan perusahaan dalam dan luar negeri secara setara serta terus membina lingkungan bisnis yang sehat.

    Dalam akun media sosialnya di X, Senator Daines mengungkapkan bahwa ia akan berbicara dengan pejabat di China soal pembatasan produksi dan distribusi fentanil dan “perlunya mengurangi defisit perdagangan dan memastikan akses pasar yang adil bagi para petani, peternak, dan produsen Montana”. Montana adalah negara bagian di AS yang diwakili Daines.

    Daines sebelumnya bekerja sebagai pekerja eksekutif di China dan bertindak sebagai perantara selama masa jabatan pertama Trump. Ia adalah anggota Kongres pertama yang mengunjungi Beijing sejak Trump menjabat pada Januari 2025.

    Hubungan AS-China kembali menghangat secara khusus terkait tarif impor setelah Trump mengenakan tarif sebesar 10 persen untuk hampir semua produk impor dari China sejak awal Februari dan menaikkan tarif menjadi 20 persen pada 4 Maret 2025. Ia mengatakan tindakan tersebut dimaksudkan untuk menekan China agar mengurangi distribusi fentanil ke AS.

    Sebagai balasan atas tindakan AS, China mengenakan tarif terhadap produk-produk pertanian asal AS mulai 10 Maret 2025, dengan rincian pungutan sebesar 15 persen untuk produk seperti ayam, gandum dan jagung, serta 10 persen pada produk-produk seperti kacang kedelai, daging babi, daging sapi dan buah-buahan.

    Namun Trump juga mengenakan tarif 25 persen atas semua impor baja dan alumunium ke AS, termasuk asal China, mulai 12 Maret 2025.

    Tak kirim pasukan perdamaian

    China membantah soal pemberitaan yang menyebut negara tersebut mempertimbangkan untuk bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian di Ukraina.

    “Pemberitaan itu sama sekali tidak benar, sikap China atas krisis di Ukraina selalu konsisten dan jelas,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (24/3).

    Sebelumnya satu media Jerman mengutip sumber diplomatik Uni Eropa mengatakan China sedang mempertimbangkan partisipasinya untuk masuk dalam pasukan penjaga perdamaian di Ukraina.

    Diplomat China diberitakan mendekati pejabat di Brussels untuk menjajaki apakah langkah tersebut diinginkan oleh Eropa.

    Hal tersebut menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengatakan pertemuan puncak lanjutan untuk membahas konflik Ukraina akan dilakukan pada 25 Maret 2025 dengan tujuan untuk menentukan komitmen dukungan jangka pendek bagi Ukraina setelah pertemuan antara delegasi Ukraina dan Amerika Serikat di Arab Saudi pada awal Maret.

    Guo Jiakun hanya menyebut “Group of Friends for Peace” (Sahabat untuk Perdamaian) yang dibentuk China dengan negara-negara berkembang lainnya baru saja bertemu di New York, AS.

    “Mereka membahas perkembangan terbaru krisis Ukraina dan prospek untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Pertemuan itu berhasil dan menegaskan kembali penyelesaian konflik melalui jalur politik melalui negosiasi,” ungkap Guo Jiakun.

    “Sahabat untuk Perdamaian” dibentuk oleh China dan Brasil pada 27 September 2024 saat Sidang Umum PBB ke-79 di New York dengan tujuan mendukung upaya global untuk perdamaian berkelanjutan melalui jalur negosiasi.

    Anggota kelompok tersebut adalah China, Brasil, Indonesia, Afrika Selatan, Aljazair, Bolivia, Kazakhstan, Kolombia, Mesir, Meksiko, Kenya, Turki dan Zambia.

    “Para anggota menekankan bahwa konflik mungkin mendekati titik balik dan menyambut baik dinamika terkini menuju perundingan damai. Mereka mendesak semua pemangku kepentingan untuk memainkan peran konstruktif, menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan,” tambah Guo Jiakun.

    Kelompok tersebut, menurut Guo Jiakun, juga berkomitmen untuk tetap menjaga komunikasi yang erat dengan semua pihak terkait agar suara-suara dari negara berkembang lebih diperhatikan dan berkontribusi pada penyelesaian konflik secara damai untuk masa depan yang lebih baik bagi semua.

    “Sejak didirikan September lalu, sikap ‘Sahabat untuk Perdamaian’ soal krisis Ukraina konsisten untuk menganjurkan penyelesaian damai dan menggalang kekuatan untuk penyelesaian politik. China akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menyampaikan suara-suara yang lebih rasional sehingga aspirasi atas perundingan damai didengar,” jelas Guo Jiakun.

    Perkembangan terakhir dari konflik Ukraina, Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada 11 Maret 2025 menyatakan bahwa Kiev siap menerima proposal Amerika Serikat untuk gencatan senjata selama 30 hari dengan Rusia, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan kesepakatan bersama.

    Selain itu, AS juga akan melanjutkan bantuan ke Ukraina serta mencabut jeda dalam berbagi intelijen.

    Presiden Ukraina dan AS sepakat untuk segera menyelesaikan perjanjian komprehensif secepatnya mengenai sumber daya mineral penting Ukraina guna memperluas ekonomi Ukraina dan menjamin kemakmuran dan keamanan jangka panjang Ukraina.

  • Sri Mulyani sebut Danantara Indonesia bisa berkolaborasi dengan NDB

    Sri Mulyani sebut Danantara Indonesia bisa berkolaborasi dengan NDB

    Bagaimana kontribusi NDB terhadap ekonomi dan pembangunan Indonesia sendiri. Kan kita juga punya Danantara, nanti bisa berkolaborasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan ada potensi kerja sama atau kolaborasi antara Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan New Development Bank (NDB) sebagai bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara-negara BRICS.

    Hal itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani usai pengumuman Presiden Prabowo Subianto atas keputusan Pemerintah Indonesia bergabung ke dalam bank pembangunan tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/3).

    “Bagaimana kontribusi NDB terhadap ekonomi dan pembangunan Indonesia sendiri. Kan kita juga punya Danantara, nanti bisa berkolaborasi dan lain-lain,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah mendiskusikan banyak pekerjaan teknis, termasuk dari syarat agar Indonesia masuk dalam keanggotaan NDB.

    Pemerintah Indonesia memutuskan bergabung dalam NDB setelah Presiden NDB Dilma Vana Rousseff mengundang Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan bank tersebut, mengingat Indonesia juga telah resmi menjadi anggota penuh BRICS pada awal tahun 2025.

    BRICS merupakan aliansi blok ekonomi negara berkembang dengan keanggotaan yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (South Africa/BRICS).

    Indonesia menjadi anggota baru setelah negara lainnya bergabung, seperti Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Mesir.

    Menkeu mengungkapkan Presiden Dilma berupaya menarik Indonesia sebagai anggota dengan kemungkinan kerja sama terkait pembangunan di Indonesia.

    Namun di sisi lain, kebijakan anggota BRICS turut mencakup pengurangan dolar AS dalam transaksi dagang dan kerja sama. Menanggapi hal itu, Sri Mulyani menilai akan meninjau terlebih dahulu.

    “Nanti saya lihat, nanti ya, didiskusikan,” kata Menkeu.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025