Xcloud.id

Negara: Afrika Selatan

  • Trump Tunda Kebijakan Tarif untuk Indonesia dan Puluhan Negara

    Trump Tunda Kebijakan Tarif untuk Indonesia dan Puluhan Negara

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menangguhkan kenaikan tarif resiprokal selama 90 hari untuk puluhan negara, termasuk Indonesia. Penundaan ini tidak berlaku untuk China yang mereka anggap menantang kebijakan AS.

    Merujuk data yang dikeluarkan Gedung Putih, Rabu (09/04), persentase tarif timbal balik untuk seluruh negara diturunkan ke angka 10%, terhitung per 5 April lalu.

    Bersamaan dengan pemberlakuan persentase terbaru ini selama 90 hari ke depan, AS akan bernegosiasi dengan berbagai negara.

    Penundaan dan penurunan tarif sementara ke angka 10% ini tak berlaku untuk China. Trump justru menaikkan tarif resiprokal untuk China dari 34% ke 125%.

    Alasannya, klaim otoritas Gedung Putih, adalah sikap “tidak hormat” pemerintah China yang membalas kebijakan Trump dengan menaikkan tarif hingga 84% pada komoditas AS yang masuk ke Tiongkok.

    Penurunan tarif ke angka 10% juga tidak berlaku untuk negara-negara yang dianggap Trump sebagai “penentang terburuk”. Trump menuduh negara-negara ini menjalankan praktik perdagangan yang tidak adil dengan AS.

    Negara yang masuk kategori itu antara lain 27 negara anggota Uni Eropa, Vietnam, dan Afrika Selatan. Tarif resiprokal yang diterapkan Trump kepada negara kategori ini berkisar antara 11% hingga lebih dari 100%.

    Merujuk penangguhan kebijakan tarif resiprokal, seorang narasumber berkata kepada BBC bahwa “sikap tenang dapat membuahkan hasil”.

    BBC

    BBC News Indonesia .

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Saat mengumumkan rencana terbarunya di platform media sosial Truth Social, Trump menyebut penangguhan tarif selama 90 hari hanya berlaku bagi negara-negara yang tidak membalas kebijakannya.

    Di sisi lain, kata Trump, tarif tambahan untuk China akan segera dia terapkan.

    “Pada suatu saat, mudah-mudahan dalam waktu dekat, China akan menyadari bahwa hari-hari di mana mereka mengelabui AS dan negara-negara lain tidak dapat lagi dilakukan atau diterima begitu saja,” tulis Trump.

    Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, membuat klaim bahwa perubahan kebijakan tarif tidak dipengaruhi oleh kejatuhan pasar global. Namun politikus senior Partai Demokrat, Chuck Schumer, menyebut penangguhan tarif baru memperlihatkan posisi Trump yang “terhuyung-huyung”.

    Baca juga:

    Gejolak pasar saham terjadi pekan lalu tak lama setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal baliknya.

    Aksi jual saham yang masif memicu kerugian triliunan dolar di seluruh dunia. Di AS, muncul pula kekhawatiran tentang kenaikan harga berbagai komoditas dan potensi terjadinya resesi.

    Rabu kemarin, sebelum Gedung Putih mempublikasikan keputusan menunda kebijakan tarif resiprokal, suku bunga utang AS melonjak menjadi 4,5%, yang tertinggi sejak Februari 2025.

    Ketika penangguhan diumumkan, berbagai saham di AS meroket. S&P 500 melonjak 7% dalam perdagangan Rabu sore sebelum naik ke 9,5% ketika perdagangan ditutup. Sementara itu Dow Jones juga melonjak ke angka 7,8%.

    Potret Presiden AS Donald Trump saat mengumumkan penundaan kenaikan tarif resiprokal, Rabu (09/04). (AFP)

    Berbicara di luar Gedung Putih, Rabu kemarin, Trump berkata bahwa dia harus mengubah kebijakan tarif resiprokal karena “banyak orang menjadi bergairah”.

    “Saya melakukan jeda 90 hari untuk orang-orang yang tidak membalas karena saya memberi tahu mereka ‘jika Anda membalas, kami akan menggandakannya’,” kata Trump.

    “Dan itulah yang saya lakukan terhadap China,” ujarnya.

    Trump berkata, “semuanya akan berjalan dengan luar biasa.”

    Presiden China Xi Jinping, menurut Trump, pada suatu titik “ingin mencapai kesepakatan dengan AS”.

    Kebuntuan diplomasi kini terjadi antara China dan AS, dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Situasi itu muncul ketika Trump mengumumkan tarif resiprokal baru pekan lalu.

    Pada awal kebijakan Trump itu, komoditas China yang masuk ke AS bakal dikenai tarif sebesar 34%. Angka itu lebih besar dari pungutan yang telah ditetapkan Trump pada awal 2025, yakni 20%.

    Ketika dikenai tarif 34%, Presiden Xi Jinping membalas dengan menetapkan tarif sebesar 34% atas terhadap komoditas AS yang masuk ke China.

    Trump lalu mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% kepada China, jika balasan itu tidak dibatalkan.

    Namun China tidak bergeming dan menyatakan akan “berjuang sampai akhir” jika AS “bersikeras memprovokasi perang tarif atau perang dagang”.

    Sebuah grafiti di London, Inggris, pada 9 April lalu. (Getty Images)

    Hanya beberapa jam setelah tarif 104% diberlakukan Trump, China juga menaikkan tarif resiprokal terhadap AS, dari 34% menjadi 84%, terhitung per 10 April ini.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan bahwa AS “terus mengenakan tarif pada negaranya dengan cara yang kasar”.

    Lin berkata, China menentang “praktik intimidasi” itu dan meminta AS menunjukkan “sikap yang setara, saling menghormati, dan timbal balik” jika berharap dapat menyelesaikan masalah melalui negosiasi.

    Hubungan yang memburuk antara kedua negara itu dapat menyebabkan perdagangan barang di antara mereka turun hingga 80% atau setara dengan Rp7.815 triliun, menurut perkiraan Organisasi Perdagangan Dunia.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 11 Fakta Baru Trump Tunda Tarif Dagang, AS-China Saling Balas Dendam

    11 Fakta Baru Trump Tunda Tarif Dagang, AS-China Saling Balas Dendam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali meluncurkan gebrakan baru terkait tarif timbal balik (resiprokal) yang ia gaungkan. Pada Rabu waktu setempat, Trump mengumumkan penundaan pemberian tarif tinggi terhadap puluhan negara selama 90 hari, persis beberapa jam setelah tarif diberlakukan.

    Namun ada satu negara yang tak ditunda. Ya, China malah dikenakan tarif makin tinggi hingga 125%.

     

    Lalu apa saja fakta-faktanya? Bagaimana AS dan China saling dekat?

    Berikut update CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Kamis (10/4/2025).

    1.China Kena Tarif Tambahan hingga 125%

    Berbeda dengan negara lain, Trump justru menaikkan tarif China hingga 125%. Hal ini terjadi setelah Beijing bereaksi, akan membalas tarif Trump dengan mengenakan tarif sebesar 84% pada impor AS, Rabu malam.

    “Berdasarkan kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan China kepada Pasar Dunia, dengan ini saya menaikkan Tarif yang dikenakan Amerika Serikat kepada China menjadi 125%, yang berlaku segera,” tulisnya di akun media sosial (medsos) Truth Social.

    “Pada suatu saat, mudah-mudahan dalam waktu dekat, China akan menyadari bahwa hari-hari menipu AS dan negara-negara lain tidak lagi berkelanjutan atau dapat diterima,” tambahnya.

    “Sebaliknya, dan berdasarkan fakta bahwa lebih dari 75 negara telah memanggil perwakilan Amerika Serikat, termasuk Departemen Perdagangan, Keuangan, dan USTR, untuk merundingkan solusi terkait Perdagangan, Hambatan Perdagangan, Tarif, Manipulasi Mata Uang, dan Tarif Non Moneter… atas saran saya yang kuat, membalas dengan cara, bentuk, atau cara apa pun terhadap Amerika Serikat, saya telah mengesahkan PENGHENTIAN selama 90 hari.”

    2.75 Negara Resmi Dapat Penundaan Tarif Balasan Trump

    Trump secara resmi mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif balasan atau resiprokal selama 90 hari untuk semua negara terdampak, kecuali China yang justru dinaikkan menjadi 125%. Dalam pernyataan terbarunya, kebijakan tarif baru tersebut akan langsung berlaku.

    Trump menyatakan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memberi ruang bagi puluhan negara yang ingin bernegosiasi dengan AS. Menurutnya, lebih dari 75 negara mitra dagang AS telah antre untuk menegosiasikan tarif.

    Gedung Putih menegaskan bahwa penundaan ini tidak mencakup seluruh tarif. Tarif umum sebesar 10% atas hampir seluruh barang impor ke AS masih tetap berlaku. Selain itu, tarif yang sudah lebih dahulu diterapkan terhadap mobil, baja, dan aluminium tidak akan diubah.

    Meski menurut Trump ada 75 negara, berdasarkan data Gedung Putih, CNBC Indonesia baru melihat penundaan ke 57 negara. Antara lain: 

    Aljazair 30%
    Angola 32%
    Bangladesh 37%
    Bosnia dan Herzegovina 35%
    Botswana 37%
    Brunei Darussalam 24%
    Kamboja 49%
    Kamerun 11%
    Chad 13%
    China 125% (dikecualikan)
    Pantai Gading (Ivory Coast) 21%
    Republik Demokratik Kongo 11%
    Equatorial Guinea 13%
    Uni Eropa 20%
    Kepulauan Falkland 41%
    Fiji 32%
    Guyana 38%
    India 26%
    Indonesia 32%
    Irak 39%
    Israel 17%
    Jepang 24%
    Yordania 20%
    Kazakhstan 27%
    Laos 48%
    Lesotho 50%
    Libya 31%
    Liechtenstein 37%
    Madagaskar 47%
    Malawi 17%
    Malaysia 24%
    Mauritius 40%
    Moldova 31%
    Mozambik 16%
    Myanmar 44%
    Namibia 21%
    Nauru 30%
    Nikaragua 18%
    Nigeria 14%
    Makedonia Utara 33%
    Norwegia 15%
    Pakistan 29%
    Filipina 17%
    Serbia 37%
    Afrika Selatan 30%
    Korea Selatan 25%
    Sri Lanka 44%
    Swiss 31%
    Suriah 41%
    Taiwan 32%
    Thailand 36%
    Tunisia 28%
    Vanuatu 22%
    Venezuela 15%
    Vietnam 46%
    Zambia 17%
    Zimbabwe 18%

    3.China Beri Tarif 84% ke Barang AS

    Tindakan balasan China terhadap AS mulai berlaku kini. Negeri itu menaikkan tarif pada semua impor AS menjadi 84% sebagai balasan terhadap kenaikan tarif Trump pada impor China hingga ratusan persen.

    Beijing telah berjanji untuk “berjuang sampai akhir” melawan Trump. Negeri Presiden Xi Jinping menolak untuk mundur dalam menghadapi upaya Trump untuk membawa pemerintah dunia ke meja perundingan.

    Angka tarif 84% ini, terjadi setelah sebelumnya China mengumumkan tarif timbal balik sebesar 34% sebagai balasan terhadap tarif resiprokal AS, yang diumumkan 2 April. Trump memperingatkan China untuk menariknya atau dia akan menaikkan tarif mereka lagi.

    Sebelumnya, Beijing juga telah menempatkan 18 perusahaan AS dalam daftar pembatasan perdagangan. Sebuah editorial China Daily yang diterbitkan tadi malam mengatakan “menyerah pada tekanan AS adalah hal yang mustahil bagi Beijing”.

    “Bukan berarti China tidak mengerti apa arti tarif yang sangat tinggi bagi ekspornya dan ekonomi secara umum. Keuntungan industri berorientasi ekspor akan terpukul dan penurunan investasi manufaktur serta sentimen konsumen yang diakibatkannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi,” demikian laporan tersebut.

    “Tetapi China juga tahu bahwa tunduk pada intimidasi tarif AS tidak akan menguntungkannya, mengingat bukan rahasia lagi bahwa AS sekarang berniat menyingkirkan China dari pasar konsumennya dan membentuk kembali rantai pasokan global untuk melayani kepentingan sempitnya sendiri,” ujarnya.

    4.Wall Street Cetak Rekor

    Bursa saham Amerika Serikat (AS) melonjak tajam pada Rabu (9/4/2025) setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan penundaan tarif impor selama 90 hari untuk sebagian besar negara. Langkah ini memberi kejutan bagi investor yang khawatir karena ketegangan perang dagang.

    Melansir The Wall Street Journal, Indeks Nasdaq melesat 12%, ini menjadi rekor terbaiknya sejak Januari 2001. Sementara itu, S&P 500 naik 9,5%, pencapaian tertinggi sejak krisis keuangan 2008.

    Indeks Dow Jones juga tak kalah mencetak rekor, dengan kenaikan 7,9% atau 2.963 poin dalam sehari. Menurut data Dow Jones Market Data, kenaikan ini menjadi lonjakan poin terbesar dalam sejarah indeks tersebut. 

    5.Minyak Dunia Melonjak

    Harga minyak dunia melanjutkan reli kenaikan tajamnya pada perdagangan Rabu waktu AS atau Kamis waktu Indonesia. Ini didorong oleh kabar positif dari sisi kebijakan perdagangan Amerika Serikat dan penurunan stok bahan bakar di Negeri Paman Sam.

    Mengutip Refinitiv, harga minyak mentah acuan Brent ditutup di posisi US$64,96 per barel, menguat dibandingkan penutupan sebelumnya di US$65,48. Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan di US$61,95 per barel, sedikit melemah dibandingkan sehari sebelumnya yang sempat ditutup tinggi di US$62,35.

    Namun secara mingguan, reli yang terjadi sejak awal bulan masih tergolong signifikan. Sejak 1 April, harga Brent sempat menyentuh US$74,49 dan terus berfluktuasi tajam hingga menyentuh titik terendah dalam empat tahun terakhir di kisaran US$58-64 pada awal pekan ini.

    Lonjakan harga minyak terjadi usai Trump mengumumkan kebijakan jeda tarif timbal balik selama 90 hari terhadap mayoritas negara mitra dagang. Kebijakan ini dinilai sebagai sinyal deeskalasi tensi dagang dan memberikan ruang bagi perbaikan prospek ekonomi global, terutama dari sisi permintaan energi.

    6.Pasar Asia Menguat

    Kenaikan juga terjadi dengan pasar Asia. Indeks Nikkei Jepang naik sekitar 8% pada pukul 11 pagi hari Kamis setelah Trump membatalkan sebagian besar tarif global.

    Indeks Kospi di Korea Selatan (Korsel) naik 5,5% sementara bursa Hang Seng Hong Kong naik lebih dari 4%. Komposit SSE Shanghai naik sekitar 1,6% sedangkan ASX 200 Australia naik 4% sesaat setelah pukul 12 siang waktu setempat.

    7.Trump “Kuasai” Pasar Modal

    Sebenarnya Trump sudah memberi tanda-tanda kenaikan bursa saham. Pada Rabu pagi waktu AS, beberapa menit sebelum pembukaan Wall Street, ia memosting sejumlah tanda di Truth Social.

    Pertama, ia menyebut slogannya “MAKE AMERICA GREAT AGAIN”. Lalu setelahnya ia menyinggung JPMorgan dengan postingan “Memperbaiki Perdagangan dan Tarif adalah hal yang baik!” Jamie Dimon, JPMorgan Chase, Chairman & CEO, di Maria B Show!”.

    Setelahnya, ia juga mengatakan “BE COOL! Semuanya akan berjalan dengan baik. AS akan menjadi lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya!”. Lalu ia mengatakan “THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!” alias “INI WAKTU YANG TEPAT UNTUK MEMBELI”.

    Postingan saatnya membeli bursa juga diberi tanda “DTJ”. Itu merupakan inisial presiden dan ticker untuk Trump Media & Technology, perusahaan induk Truth Social yang saham mayoritasnya dipegangnya.

    Secara teori, bagi siapa pun yang membeli saham di pasar pada menit itu atas desakan Trump, mereka memperoleh keuntungan besar. Saham melonjak dalam pembalikan historis dalam perdagangan sore setelah Trump mengumumkan penarikan kembali beberapa tarif, perubahan tajam setelah pengungkapan rencananya untuk mengenakan pajak impor minggu lalu menghancurkan pasar.

    David Wagner, manajer portofolio di Aptus Capital Advisors LLC, melihat unggahan Trump pada hari Rabu. Awalnya ia tidak percaya bahwa unggahan itu asli.

    “Apakah itu melanggar aturan? Saya tidak tahu, bukan berarti Trump mematuhi serangkaian aturan apa pun,” kata Wagner, seraya menambahkan bahwa hal itu mengubah aturan keterlibatan di pasar.

    “Jelas sekarang Anda akan melihat Trump untuk mendapatkan tanda apa pun,” tegasnya memberi sinyal ke investor untuk mulai mendengarkan Trump.

    “Hal serupa pada masa jabatan pertamanya adalah sesuatu yang mungkin tidak seharusnya kita lupakan. Dia melakukan hal-hal seperti itu,” jelasnya lagi.

    “Aturan telah berubah terkait pasar dan presiden yang secara langsung ikut campur.”

    8. Korsel Nego Tarif ke Trump

    Penjabat Presiden Korsel Han Duck-soo mengatakan negara itu harus bernegosiasi segera dengan AS. Ini dilakukan agar Seoul lepas dari tarif setelah Trump menghentikan sebagian besar pungutan pada hari Rabu.

    “Selama 90 hari ke depan, kita harus membuat kemajuan dalam semua negosiasi untuk terbebas dari beban tarif, dan kita harus berupaya lebih keras lagi,” kata Han dalam rapat Kabinet pada hari Kamis waktu setempat.

    “Sebagai negara seperti Korea Selatan, yang sangat bergantung pada perdagangan untuk pertumbuhan dan pembangunannya, saya mendesak semua menteri untuk melakukan upaya khusus dan menunjukkan tekad,” kata Han.

    9.Jepang Segera Tinjau Lebih Lanjut Penundaan Tarif Trump

    Kepala sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengatakan pada hari Kamis bahwa pemerintah senang Trump menangguhkan tarif. Namun negeri itu mendesak peninjauan lanjutan.

    “Pertama-tama kami ingin memeriksa dengan saksama rincian tentang apa yang akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang,” kata Hayashi, seperti dikutip NBC News.

    “Kami telah menjelaskan kekhawatiran kami di berbagai tingkatan dan telah mendesak agar langkah-langkah ini dipertimbangkan kembali, dan oleh karena itu kami menanggapi pengumuman terbaru oleh pemerintah AS ini secara positif,” katanya kepada wartawan dalam sebuah pengarahan.

    “Kami akan terus mendesak Amerika Serikat untuk meninjau kembali tarif timbal balik dan pungutannya terhadap produk baja dan aluminium, serta mobil dan suku cadang mobil.”

    10.Apple Sewa 5 Pesawat Borong Produk India-China karena Tarif Trump

    Perusahaan Apple dikabarkan menerbangkan lima pesawat. Ini untuk memboyong iPhone dari India dan China menuju AS untuk menghindari tarif Trump.

    Sebagian besar iPhone diketahui diproduksi di pabrik yang ada di India dan China. Kedua negara dikenakan tarif baru oleh AS, yang artinya bisa menaikkan harga jual lebih tinggi nantinya.

    Lima pesawat itu penuh dengan iPhone dan produk Apple lainnya diterbangkan ke AS dalam tiga hari selama minggu terakhir bulan Maret. Seorang pejabat senior India mengonfirmasi laporan tersebut.

    “Pabrik-pabrik di India dan China serta lokasi lainnya telah mengirimkan produk ke AS untuk mengantisipasi tarif yang lebih tinggi,” kata seorang sumber dikutip dari Times of India, Kamis.

    Menurut laporan, langkah ini dilakukan untuk mempertahankan harga produk untuk sementara. Apple mengangkut iPhone tersebut sebelum harga dengan tarif baru ditetapkan.

    Apple telah menganalisa struktur tarif yang berbeda pada tiap pabrik akan berdampak pada rantai pasoknya. Sumber itu juga mengatakan tiap kenaikan harga tidak hanya berdampak pada pasar AS, namun berlaku juga pada seluruh kawasan global.

    “Setiap kenaikan harga mengimbangi dampak tidak bisa terbatas hanya pada pasar AS, namun harus dilakukan untuk seluruh kawasan global termasuk India,” kata sumber itu.

    Sejak pengumuman tarif Trump, spekulasi bermunculan akan adanya kenaikan harga iPhone di AS. Salah satunya diungkapkan dari hasil perhitungan analis UBS, yakni harga iPhone produksi China akan naik 30% untuk ritel.

    11.Orang Dekat Prabowo

    Ray Dalio, pendiri dana lindung nilai terbesar di dunia, menyerukan kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dengan China terkait tarif. Hal ini terjadi di tengah makin panasnya perang dagang keduanya, di mana Washington menerapkan tarif 125% ke Beijing dan Beijing menaikkan tarif 84% ke Washington.

    Pesannya diberikan melalui akun media sosial X-nya, @RayDalio. Penasehat Danantara RI itu menegaskan saat ini adalah waktu yang tepat bagi semua pihak yang terlibat, Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping, untuk mempertimbangkan kembali pendekatan yang dipakai.

    “Ada cara yang lebih baik dan lebih buruk untuk menangani masalah kita (AS) dengan utang dan ketidakseimbangan (neraca perdagangan)…,” ujarnya, dilihat CNBC Indonesia.

    “Dan keputusan Presiden Trump untuk mundur dari cara yang lebih buruk (penundaan tarif) dan bernegosiasi tentang cara menangani ketidakseimbangan ini adalah cara yang jauh lebih baik,” ujarnya.

    “Saya berharap dan mengharapkan bahwa ia akan melakukan hal yang sama dengan China,” katanya lagi.

    “Ini akan menjadi situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.”

    Negosiasi keduanya bisa terkait kesepakatan yang menghargai RMB (yuan) terhadap dolar, yang dicapai dengan penjualan aset dolar China sekaligus melonggarkan kebijakan fiskal dan moneter mereka untuk merangsang permintaan. China kemudian bisa merestrukturisasi dan memonetisasi utang pemerintah daerah mereka yang berlebihan untuk mengatasi beban utang mereka.

    “Dengan satu atau lain cara, harus ada perubahan besar pada utang/perintah moneter untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan utang, perdagangan, dan modal,” ujarnya.

    “Langkah pemerintahan Trump berikutnya adalah menangani defisit dengan baik dengan memangkas defisit menjadi 3% dari PDB,” jelasnya lagi.

    Khusus untuk investor, ia mengatakan ini menjadi waktu yang tepat untuk mempertimbangkan kembali pendekatan dalam menyusun portofolio. Sehingga mereka tidak menghadapi risiko yang tidak dapat ditoleransi.

    “Saya dapat menjamin bahwa kasus terburuk lain dari pergerakan pasar yang membuat mereka takut akan terjadi pada akhirnya,” tambahnya.

    “Meskipun saya tidak dapat menjelaskan cara menyusun portofolio di sini, saya dapat mengarahkan mereka yang tertarik,” ujarnya.

    (sef/sef)

  • Daftar 56 Negara Dapat Penundaan Tarif Trump 90 Hari, Ada Indonesia?

    Daftar 56 Negara Dapat Penundaan Tarif Trump 90 Hari, Ada Indonesia?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan menunda sementara selama 90 hari atas kebijakan tarif impor “balasan” terhadap puluhan negara mitra dagang. 

    Dikutip melalui Bloomberg, keputusan yang telah berjalan sejak diumumkan pada Rabu (9/5/2025) waktu setempat ini terjadi hanya kurang dari 24 jam setelah tarif tersebut diberlakukan.

    Dalam pernyataan resminya, Trump menyebut penundaan ini sebagai strategi untuk memberikan ruang negosiasi bagi negara-negara yang terkena dampak. 

    Dari total 75 negara mitra dagang AS yang disebutnya mengajukan permintaan pembicaraan ulang, sebanyak 56 negara secara spesifik tercantum dalam daftar Gedung Putih sebagai pihak yang dikenai tarif balasan atau tarif resiprokal dengan besaran bervariasi.

    Indonesia termasuk salah satu negara yang menerima tarif resiprokal sebesar 32%. Namun, selama masa penundaan, tarif yang berlaku sementara turun ke level tarif dasar, yakni 10% 

    Berbeda dengan negara-negara lain, China justru mengalami peningkatan tarif secara signifikan hingga 125%. Kenaikan tarif untuk China diumumkan langsung oleh Trump yang kesal dengan sikap Beijing. Kenaikan tajam ini memperkuat indikasi memburuknya hubungan dagang antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut. 

    Kebijakan dadakan ini langsung disambut positif oleh pelaku pasar. Bursa saham utama AS melonjak tajam, menandai pemulihan dari ketegangan pasar yang sebelumnya diwarnai volatilitas tinggi—terburuk sejak awal pandemi Covid-19.

    Kendati memberikan kelonggaran sementara, Gedung Putih menegaskan bahwa tidak semua kebijakan tarif terdampak oleh penundaan ini. Tarif dasar sebesar 10% terhadap sebagian besar produk impor tetap diberlakukan. Selain itu, tarif khusus yang telah lebih dahulu dikenakan terhadap mobil, baja, dan aluminium tidak mengalami perubahan.

    Langkah Trump ini dinilai sebagai bagian dari manuver diplomasi ekonomi yang tengah ia bangun, di tengah tekanan global dan domestik terkait arah kebijakan perdagangannya.

    Berikut daftar 56 negara dan kawasan yang dapat penundaan tarif resiprokal oleh AS

    Aljazair 30%
    Angola 32%
    Bangladesh 37%
    Bosnia dan Herzegovina 35%
    Botswana 37%
    Brunei Darussalam 24%
    Kamboja 49%
    Kamerun 11%
    Chad 13%
    Pantai Gading 21%
    Republik Demokratik Kongo 11%
    Equatorial Guinea 13%
    Uni Eropa 20%
    Kepulauan Falkland 41%
    Fiji 32%
    Guyana 38%
    India 26%
    Indonesia 32%
    Irak 39%
    Israel 17%
    Jepang 24%
    Yordania 20%
    Kazakhstan 27%
    Laos 48%
    Lesotho 50%
    Libya 31%
    Liechtenstein 37%
    Madagaskar 47%
    Malawi 17%
    Malaysia 24%
    Mauritius 40%
    Moldova 31%
    Mozambik 16%
    Myanmar 44%
    Namibia 21%
    Nauru 30%
    Nikaragua 18%
    Nigeria 14%
    Makedonia Utara 33%
    Norwegia 15%
    Pakistan 29%
    Filipina 17%
    Serbia 37%
    Afrika Selatan 30%
    Korea Selatan 25%
    Sri Lanka 44%
    Swiss 31%
    Suriah 41%
    Taiwan 32%
    Thailand 36%
    Tunisia 28%
    Vanuatu 22%
    Venezuela 15%
    Vietnam 46%
    Zambia 17%
    Zimbabwe 18%

  • Tarif Trump Berisiko Sebabkan Inflasi dan Resesi Ekonomi AS Sendiri – Halaman all

    Tarif Trump Berisiko Sebabkan Inflasi dan Resesi Ekonomi AS Sendiri – Halaman all

    Tarif Trump Berisiko Sebabkan Inflasi dan Resesi Ekonomi AS Sendiri

    TRIBUNNEWS.COM – Tarif timbal balik yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump , yang diumumkannya pada Rabu (9/4/2025) sebagai “Deklarasi Kemerdekaan Ekonomi,” akan mengawali era baru dalam perdagangan global sekaligus meningkatkan kekhawatiran inflasi dan resesi bagi ekonomi AS .

    Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengenakan tarif timbal balik yang luas pada lebih dari 180 negara, mulai dari 10 persen hingga 50%, untuk mengakhiri praktik perdagangan, yang menurut pemerintahannya tidak adil.

    Pemerintahan Trump bermaksud menghasilkan hampir $700 miliar melalui tarif tambahan ini untuk membiayai pemotongan pajak bagi orang kaya.

    Tetapi para ekonom memperingatkan kalau hal ini akan mengakibatkan biaya impor yang lebih tinggi dan menaikkan harga bagi konsumen akhir sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Trump mengklaim AS “diperas” oleh semua negara, kawan atau lawan, dan bermaksud merevitalisasi produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan asing melalui tarif ini.

    Presiden AS lalu menandatangani perintah eksekutif untuk mengenakan tarif pada sektor otomotif, baja, dan aluminium serta tarif pada Kanada, Meksiko, dan China karena dugaan perdagangan gelap fentanil dan masuknya migran tak berdokumen ke AS.

    Presiden AS juga menunjuk negara-negara yang memiliki defisit perdagangan luar negeri dengan AS, yang menunjukkan kalau mereka tidak cukup membeli produk buatan Amerika.

    Sebagai informasi, Impor AS mencapai $4,1 triliun, dan ekspor mencapai $3,2 triliun tahun lalu, menurut Departemen Perdagangan AS.

    Khusus untuk China, AS awalnya mematok tarif 34% sebelum menaikkannya menjadi 104 persen hanya dalam beberapa hari.

    Adapun Uni Eropa dipatok tarif impor sebesar 20%, Vietnam 46%, Taiwan 32%, Jepang 24%, India 26%, Korea Selatan 25%, Thailand 36%, Swiss 31%, Indonesia 32%, Malaysia 24%,
    Kamboja 49%, Afrika Selatan 30%, Bangladesh 30%, dan Israel 17?lam tarif timbal balik.

    Beberapa negara, seperti Turki, Inggris, Brasil, Australia, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Mesir, dan Arab Saudi, masing-masing dikenakan tarif timbal balik sebesar 10%.

    Hal yang mengejutkan, beberapa negara yang paling terkena sanksi di dunia, yaitu Rusia, Kuba, Belarus, dan Republik Demokratik Korea, tidak dikenakan tarif timbal balik, sementara Kepulauan Heard dan McDonald yang tidak berpenghuni di Australia disertakan.

    PRESIDEN AS – Tangkapan layar YouTube White House pada Rabu (26/3/2025) yang menunjukkan Presiden Trump Singgah Bertemu Duta Besar AS pada Selasa (25/3/2025). Trump menanggapi sebuah artikel di The Atlantic yang mengungkapkan bahwa percakapan pejabat keamanan nasional AS tentang rencana menyerang Houthi Yaman bocor di sebuah grup chat. (Tangkapan layar YouTube White House)

    Dampak Tarif Trump Bagi AS

    Lab Anggaran di Yale memperkirakan kalau tarif Trump akan menyebabkan inflasi meningkat dan membebani biaya rata-rata $3.800 per rumah tangga di AS.

    Anderson Economic Group memperkirakan kalau tarif otomotif sebesar 25% yang diberlakukan Trump akan menambah biaya sebesar $2.500 hingga $5.000 untuk mobil-mobil Amerika berbiaya terendah dan hingga $20.000 untuk beberapa model impor.

    Perkiraan biaya tarif otomotif bagi konsumen akhir di AS adalah $30 miliar untuk tahun pertama.

    Sementara itu, inflasi AS terakhir tercatat sebesar 0,2% secara bulanan dan 2,8% secara tahunan pada bulan Februari.

    Menurut Boston Fed, dampak tarif pada inflasi AS diperkirakan akan menyebabkan peningkatan 1,4 hingga 2,2 poin persentase, yang selanjutnya membatasi kemampuan Fed (Bank Federal AS) untuk memerangi inflasi.

    Kepercayaan konsumen di AS telah menurun sejak Trump menjabat pada 20 Januari, dengan indeks kepercayaan konsumen Universitas Michigan mencapai titik terendah sejak November 2022 di angka 57,9, sementara ekspektasi inflasi konsumen jangka pendek naik menjadi 4,9%, level tertinggi sejak waktu yang sama.

    Mengenai pertumbuhan ekonomi, Fitch Ratings memperkirakan bahwa AS akan tumbuh lebih lambat dari tingkat yang diproyeksikan sebesar 1,7% pada bulan Maret karena adanya tarif Trump, sementara Oxford Economics memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS sebesar 1,4% tahun ini.

    Departemen Perdagangan AS mengatakan ekonomi AS tumbuh 2,8% tahun lalu, menandai perbedaan mencolok dalam proyeksi pertumbuhan tahun ini sejak masa jabatan kedua Trump dimulai pada bulan Januari.

    Analisis lembaga pemikir Tax Foundation yang berkantor pusat di Washington menunjukkan bahwa tarif Trump diperkirakan menghasilkan $3,2 triliun selama dekade berikutnya tetapi mengakibatkan kerugian 0,8?lam produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

     

    (oln/anews/*)

  • 1.700 Jutawan Israel Hengkang Meninggalkan Israel Akibat Perang Gaza – Halaman all

    1.700 Jutawan Israel Hengkang Meninggalkan Israel Akibat Perang Gaza – Halaman all

    1.700 Jutawan Israel Hengkang Meninggalkan Israel Akibat Perang Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Setidaknya 1.700 jutawan Israel meninggalkan Israel tahun lalu karena memburuknya kondisi ekonomi yang timbul akibat perang genosida negara pendudukan itu terhadap warga Palestina di Gaza, kata media lokal pada hari Selasa, Anadolu melaporkan.

    Angka yang dirilis oleh Henley & Partners, perusahaan Inggris terkemuka yang mengkhususkan diri dalam layanan migrasi, dan New World Wealth, perusahaan intelijen data yang berbasis di Afrika Selatan, menunjukkan bahwa ada 22.600 jutawan yang tinggal di Tel Aviv dan Herzliya di Israel tengah pada tahun 2024, turun dari 24.300 pada tahun 2023.

    “Ini berarti tidak kurang dari 1.700 jutawan meninggalkan Israel selama setahun terakhir,” kata Henley & Partners.

    Meskipun laporan itu tidak menyebutkan alasan kepergian mereka, laporan media Israel sebelumnya menunjukkan bahwa banyak warga Israel telah meninggalkan negara itu setelah dimulainya perang Israel di Gaza dan dampaknya terhadap ekonomi dan keamanan di negara pendudukan tersebut.

     

     

     

     

     

    Tahun lalu, lembaga pemeringkat kredit Amerika Fitch menurunkan peringkat Israel dari A+ menjadi A. Israel telah menderita kerugian besar akibat perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, yang menyebabkan krisis ekonomi dalam negeri.

    Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich mengeluhkan biaya perang beberapa bulan lalu dengan mengatakan, “Kita berada dalam perang terpanjang dan termahal dalam sejarah Israel.” 

    Smotrich menambahkan bahwa biaya operasi militer dapat berkisar antara 200 dan 250 miliar shekel ($54 dan $68 miliar). Namun, para ahli yakin angkanya lebih tinggi.

    Lebih dari 50.800 warga Palestina telah terbunuh di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

    Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. 

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di wilayah kantong tersebut.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Parahnya Israel, Mencuri Nuklir dari Amerika dan Didiamkan

    Parahnya Israel, Mencuri Nuklir dari Amerika dan Didiamkan

    Jakarta –

    Israel bertekad mendapatkan bom apa pun yang diperlukan, termasuk mencuri bahan peledak nuklir dan komponen bom dari Amerika Serikat (AS) dan melanggar perjanjian pengendalian senjata nuklir utama yang melibatkan Israel, bahkan berbohong tentang hal itu. Hal ini menjadi kecaman para ilmuwan.

    Kelakuan parah Israel ini dibeberkan secara terang-terangan dalam serial TV Israel berjudul ‘The Atom and Me’. Tayangan ini memaparkan bagaimana negara itu mendapatkan senjata nuklirnya.

    “Serial ini menganggap remeh apa yang telah diketahui oleh siapa pun yang mengawasi selama bertahun-tahun. Namun, serial ini jauh melampaui diskusi umum tentang senjata nuklir Israel,” tulis Victor Gilinsky dan Leonard Weiss yang tergabung dalam Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), dikutip dari laman resmi BAS.

    Benang merah yang terjalin pada setiap episode serial tersebut adalah percakapan berkelanjutan dengan Benjamin Blumberg sebelum ia meninggal pada 2018. Benjamin Blumberg adalah kepala Lakam, badan intelijen ilmiah Israel yang bertanggung jawab atas misi nuklir yang menghasilkan bom Israel.

    Beberapa misi nuklir bahkan sangat rahasia sehingga tidak diketahui Mossad, badan Israel yang menangani pengumpulan intelijen asing dan tindakan rahasia.

    Wawancara dengan Blumberg dilakukan saat ia dalam kondisi kesehatan yang buruk. Ia setuju untuk berbicara asalkan wawancara tersebut baru ditayangkan setelah ia meninggal.

    Beberapa peristiwa yang dibahas dalam serial TV tersebut berhubungan langsung dengan AS, antara lain pencurian sejumlah bom uranium 235 dari fasilitas NUMEC di Pennsylvania, AS pada 1960-an, tempat para pemimpin tim Israel yang menyelundupkan Eichmann keluar dari Argentina muncul secara misterius pada 1968 dengan identitas palsu, pembelian gelap ratusan sakelar kecepatan tinggi (krytron) untuk memicu senjata nuklir, dan menyelundupkannya keluar dari negara tersebut pada 1980-an oleh mata-mata dan pedagang senjata Israel, dan oleh produser Hollywood saat itu, Arnon Milchan.

    Yang paling signifikan pada titik ini, uji coba nuklir Israel pada 1979 di laut lepas Afrika Selatan yang tampaknya merupakan tahap fisi awal untuk senjata termonuklir. Uji coba nuklir tersebut melanggar Perjanjian Larangan Uji Coba Terbatas pada 1963 yang melibatkan Israel.

    AS Berlagak Bisu dan Tuli

    Apa yang menonjol dari serial TV tersebut adalah cengkeraman Israel terhadap kebijakan AS terkait senjata nuklir Israel.

    Sejak John F Kennedy, tidak ada Presiden AS yang mencoba mengendalikan program nuklir Israel. Penggantinya, Lyndon B Johnson, tidak menentang Israel dalam masalah nuklir, dan menutup-nutupi upaya Israel selama perang enam hari pada 1967 untuk menenggelamkan kapal mata-mata AS Liberty.

    Tidak seorang pun pernah didakwa atas hilangnya material nuklir dari NUMEC. Ketika isu keterlibatan Israel muncul lagi pada 1976, Jaksa Agung menyarankan kepada Presiden Gerald Ford kemungkinan untuk mendakwa pejabat AS, mungkin di Atomic Energy Commission (AEC), dengan tuduhan tidak melaporkan tindak pidana. Namun, sudah terlambat.

    Ford kalah dalam pemilihan umum melawan Jimmy Carter, yang membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Milchan tidak pernah didakwa atas pencurian krytron meskipun ia kemudian membanggakan perdagangan senjata dan kegiatan mata-matanya untuk Israel. Dan Carter, juga setiap presiden AS setelahnya, tidak mengambil tindakan penegakan hukum sebagai tanggapan atas uji coba nuklir ilegal pada 1979.

    “Keterikatan AS terhadap senjata nuklir Israel tidak luput dari perhatian internasional, dan kemunafikan yang nyata telah merusak kebijakan nonproliferasi AS,” kata Victor Gilinsky yang saat kejadian tersebut menjabat sebagai komisaris di AEC.

    “Posisi publik pemerintah AS tetap bahwa mereka tidak tahu apa pun tentang senjata nuklir Israel, dan ini tampaknya akan terus berlanjut hingga Israel mengungkap bungkam AS. Kebijakan ini diduga ditegakkan oleh buletin rahasia federal yang mengancam tindakan disipliner bagi setiap pejabat AS yang secara terbuka mengakui senjata nuklir Israel,” jelasnya.

    Israel Pamer Senjata

    Sementara itu, Israel membanggakan senjata nuklirnya. Ironisnya, Israel merasa bebas untuk menyinggung senjata nuklir mereka kapan pun mereka merasa itu berguna. Contoh paling mewakili adalah pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di 2016 saat menerima Rahav, kapal selam terbaru yang dipasok oleh Jerman.

    The Times of Israel, menggunakan standar ‘menurut laporan asing’, menggambarkan kapal selam itu sebagai kendaraan yang mampu mengirimkan muatan nuklir.

    “Di atas segalanya, armada kapal selam kami bertindak sebagai pencegah bagi musuh-musuh kami. Mereka perlu tahu bahwa Israel dapat menyerang, dengan kekuatan besar, siapa pun yang mencoba menyakitinya,” kata Netanyahu dalam pidatonya.

    Dalam episode terakhir serial ‘The Atom and Me’ tersebut, jurnalis Meir Doron, yang telah menulis tentang rahasia keamanan Israel, mengatakan: “Setelah uji coba nuklir, untuk pertama kalinya, para pimpinan program nuklir Israel, Blumberg, Shimon Peres, dan semua orang dari reaktor, dapat tidur nyenyak di malam hari. Mereka tahu bahwa apa yang mereka bangun berhasil.”

    Berbagai Pelanggaran Israel

    Sementara Israel tidak menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) 1970, negara itu menandatangani dan meratifikasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Terbatas 1963, yang mewajibkan para pihak untuk tidak meledakkan perangkat nuklir di atmosfer atau lautan.

    Uji coba semacam itu juga memicu ketentuan nonproliferasi hukum AS, Amandemen Glenn 1977 (Bagian 102 (B) dari Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata), yang mengenakan sanksi berat pada negara mana pun (selain lima negara yang disetujui dalam NPT) yang meledakkan perangkat nuklir setelah 1977. Setelah mengetahui ledakan seperti itu, presiden seharusnya mengenakan sanksi yang luas dengan ‘segera’. Namun tentu saja, sanksi itu tidak terjadi.

    Sinyal dua pucuk khas ledakan nuklir itu terdeteksi oleh satelit AS pada 22 September 1979, dan badan intelijen AS yakin Israel adalah biang keladinya. Presiden Carter tidak ingin mempertaruhkan upaya kebijakan Timur Tengahnya yang sedang berlangsung dengan menyalahkan Israel.

    Gedung Putih bertanya kepada sekelompok ilmuwan apakah kilatan cahaya yang terdeteksi itu entah bagaimana bisa jadi tidak berhubungan dengan ledakan nuklir. Para ilmuwan itu mengemukakan beberapa gagasan yang memberi presiden kesempatan untuk berbicara di depan publik.

    Pada saat yang sama, Gedung Putih merahasiakan laporan Angkatan Laut tentang gelombang suara laut dari ledakan yang mendukung data satelit itu. Dan Carter menulis dalam buku hariannya: “Kami memiliki keyakinan yang berkembang di antara para ilmuwan kami bahwa Israel memang melakukan uji coba ledakan nuklir di lautan dekat ujung selatan Afrika.” Semua ini pada dasarnya adalah upaya menutup-nutupi.

    “Amandemen Glenn memungkinkan presiden untuk menunda sanksi atas dasar keamanan nasional atau mencabutnya sepenuhnya dengan bantuan tindakan kongres. Undang-undang tersebut tidak mengizinkan presiden untuk mengabaikannya. Namun, itulah yang telah dilakukan oleh mereka semua,” kata Leonard Weiss yang pernah menjadi ajudan Senator Glenn.

    Kebungkaman pemerintah AS atas senjata nuklir Israel telah menyebabkan kebungkaman tentang senjata tersebut dalam diskusi tentang program nuklir Iran. Debat publik merupakan bagian penting dari pengembangan kebijakan AS dan, dalam kasus Iran, terhambat oleh ketidakmampuan untuk menilai secara jujur sifat dan tujuan senjata nuklir Israel.

    Keberadaan senjata-senjata ini mungkin saja dimulai sebagai tindakan pencegahan terhadap Holocaust lain tetapi kini telah berubah menjadi instrumen Israel yang agresif dan ekspansionis.

    Keheningan pemerintah AS juga membentuk pers untuk menghindari isu tersebut. Terakhir kali seorang koresponden Gedung Putih bertanya tentang senjata nuklir Israel, meskipun secara tidak langsung, adalah ketika Helen Thomas bertanya kepada Presiden Obama pada 2009 apakah ia mengetahui adanya senjata nuklir di Timur Tengah. Ia mendapat jawaban dingin, Obama mengatakan ia tidak akan berspekulasi.

    Pengecualian dari kurangnya minat pers secara umum terhadap isu ini adalah laporan New Yorker tahun 2018 oleh Adam Entous , yang mengungkap bagaimana Presiden AS telah menandatangani surat rahasia kepada Israel dengan janji tidak akan melakukan apa pun untuk mengganggu senjata nuklir Israel atau mengakui keberadaan mereka.

    Keteguhan pendirian Israel, bahwa apa yang mereka anggap terbaik bagi Israel mengalahkan semua pertimbangan lain, terlihat di akhir episode serial ‘The Atom and Me’.

    Percakapan dengan Benjamin Blumberg beralih ke hubungan Israel yang lebih dari sekadar bersahabat dengan Afrika Selatan pada era apartheid, tempat Israel memperoleh uranium untuk bahan bakar reaktor Dimona dan kemudian izin untuk melakukan uji coba nuklir pada 1979, dan tempat Israel menyediakan tritium untuk meningkatkan senjata nuklir Afrika Selatan.

    Dia ditanya, bukankah Afrika Selatan merupakan rezim rasis yang menindas? “Semua benar. Tetapi saya tidak peduli. Saya menginginkan yang terbaik bagi Israel,” ujarnya.

    (rns/fay)

  • AS Gempur Kota Pelabuhan Yaman, 8 Orang Tewas

    AS Gempur Kota Pelabuhan Yaman, 8 Orang Tewas

    Sanaa –

    Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman menyebut sedikitnya delapan orang tewas dalam serangan udara yang menghantam kota pelabuhan Hodeidah. Houthi menuduh Amerika Serikat (AS) sebagai dalang di balik serangan mematikan di Hodeidah tersebut.

    Serangan udara AS itu, seperti dilansir AFP, Rabu (9/4/2025), menghantam kota pelabuhan Hodeidah pada Selasa (8/4) waktu setempat. Hodeidah yang merupakan pelabuhan penting di tepi Laut Merah, dikuasai oleh Houthi yang didukung Iran.

    “Jumlah korban tewas akibat agresi Amerika di Hodeidah meningkat menjadi delapan martir dan 16 korban luka, dengan operasi pembersihan puing-puing masih berlangsung,” demikian dilaporkan Al-Masirah TV, yang dikelola Houthi, dengan mengutip Kementerian Kesehatan Houthi.

    Juru bicara Kementerian Kesehatan, Anis al-Asbahi, sebelumnya melaporkan empat anak-anak dan dua wanita tewas dalam serangan itu.

    Media yang berafiliasi dengan Houthi melaporkan bahwa serangan udara itu menargetkan area permukiman di Hodeidah. Pada Selasa (8/4) malam, seorang wartawan AFP yang ada di area tersebut melaporkan dirinya mendengar tiga suara ledakan secara beruntun.

    Wilayah-wilayah Yaman yang dikuasai Houthi dilanda serangan hampir setiap hari sejak AS melancarkan rentetan serangan udara terhadap kelompok pemberontak itu pada 15 Maret lalu, untuk memaksa mereka berhenti mengancam kapal-kapal yang berlayar melintasi rute maritim utama.

    Sejak saat itu, Houthi juga mulai melancarkan serangan-serangan yang menargetkan kapal militer AS dan Israel, dengan mengklaim serangannya merupakan bentuk solidaritas untuk warga Palestina di Jalur Gaza.

    Pemberontak Houthi mulai menargetkan kapal-kapal yang melintasi Laut Merah dan Teluk Aden, serta wilayah Israel, setelah perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober 2023. Houthi sempat menghentikan serangan mereka selama gencatan senjata berlangsung di Jalur Gaza pada pertengahan Januari lalu.

    Namun ketika Israel menghentikan semua pasokan kemanusiaan ke Jalur Gaza pada awal Maret dan melanjutkan kembali serangan terhadap daerah kantong Palestina tersebut, Houthi melontarkan ancaman untuk melanjutkan serangan mereka di Laut Merah dan sekitarnya.

    Ancaman Houthi itu mendorong AS untuk melancarkan operasi militer terhadap kelompok pemberontak itu di wilayah Yaman.

    Serangan Houthi melumpuhkan rute penting Laut Merah, yang biasanya dilalui sekitar 12 persen lalu lintas pelayaran dunia, sehingga memaksa banyak perusahaan untuk mengambil rute pelayaran yang lebih jauh di sekitar ujung Afrika Selatan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Alasan Mufti Besar Mesir Tolak Fatwa Jihad Melawan Israel Penjajah: Bukan Untuk Agenda Sembrono

    Alasan Mufti Besar Mesir Tolak Fatwa Jihad Melawan Israel Penjajah: Bukan Untuk Agenda Sembrono

    PIKIRAN RAKYAT – Mufti Agung Mesir, Nazir Ayyad dengan tegas menolak fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (IUMS) terkait genosida di Gaza. Dia menyebut fatwa tersebut tidak sah secara syar’i dan berpotensi membahayakan keamanan masyarakat dan stabilitas kawasan.

    Fatwa yang dikeluarkan IUMS pada Jumat 4 April 2025 lalu menyerukan seluruh umat Muslim yang mampu untuk melancarkan jihad terhadap Israel penjajah, sebagai respon terhadap apa yang mereka sebut sebagai “genosida” dan “kehancuran menyeluruh” yang dilakukan Israel penjajah di Jalur Gaza.

    “Kegagalan pemerintah Arab dan Islam untuk mendukung Gaza saat sedang dihancurkan dianggap oleh hukum Islam sebagai kejahatan besar terhadap saudara-saudara kita yang tertindas di Gaza,” kata Ali al-Qaradaghi, Sekretaris Jenderal IUMS.

    IUMS juga menyerukan negara-negara Muslim untuk segera melakukan intervensi militer, politik, dan ekonomi terhadap Israel penjajah serta memberlakukan pengepungan terhadap negara tersebut.

    Mufti Ayyad: Jihad Bukan Keputusan Sembarang Entitas

    Menanggapi seruan tersebut, Nazir Ayyad selaku otoritas tertinggi dalam urusan fatwa di Mesir menegaskan bahwa fatwa semacam itu melanggar prinsip-prinsip dasar Syariah.

    “Tidak ada kelompok atau entitas individu yang memiliki hak untuk mengeluarkan fatwa tentang hal-hal yang rumit dan kritis yang melanggar prinsip-prinsip Syariah dan tujuannya yang lebih tinggi,” tuturnya dalam pernyataan resmi, Selasa 8 April 2025.

    Menurut Ayyad, deklarasi jihad dalam Islam hanya dapat diumumkan oleh otoritas sah yang diakui, yakni pemerintah dan kepemimpinan politik yang berwenang, bukan oleh serikat atau organisasi yang tidak memiliki legitimasi negara.

    “Di era kita saat ini, otoritas ini terkandung dalam kepemimpinan negara dan politik yang diakui, bukan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh entitas atau serikat pekerja yang tidak memiliki otoritas hukum dan tidak mewakili Muslim baik secara agama maupun dalam praktik,” ujar Nazir Ayyad. 

    Dia juga menekankan bahwa jihad tidak bisa diserukan tanpa mempertimbangkan kondisi riil suatu negara, baik secara politik, militer, maupun ekonomi.

    “Menyerukan jihad tanpa memperhatikan kemampuan negara dan realitas politik, militer dan ekonominya adalah tindakan tidak bertanggung jawab yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, yang menyerukan kesiapsiagaan, kehati-hatian, dan pertimbangan konsekuensi,” kata Nazir Ayyad.

    Dukung Palestina dengan Cara yang Bijak

    Meski menolak fatwa jihad, Nazir Ayyad menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina. Namun, menurutnya, dukungan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan rakyat Palestina itu sendiri.

    “Mendukung rakyat Palestina dalam hak-hak sah mereka adalah kewajiban agama, kemanusiaan dan moral. Namun, dukungan ini harus diberikan dengan cara yang benar-benar melayani kepentingan rakyat Palestina, dan bukan untuk memajukan agenda spesifik atau usaha sembrono yang dapat menyebabkan kehancuran, pengungsian, dan bencana lebih lanjut bagi Palestina sendiri,” tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Middle East Eye.

    Penolakan dari Ulama Salafi Pro-Pemerintah

    Penolakan terhadap fatwa IUMS juga datang dari kalangan ulama Salafi di Mesir. Yasser Burhami, tokoh Salafi terkemuka dan pendukung Presiden Abdel Fattah el-Sisi, mengatakan bahwa fatwa tersebut tidak realistis dan bertentangan dengan perjanjian damai Mesir-Israel penjajah tahun 1979.

    Burhami, yang juga pimpinan Gerakan Salafi Mesir, mengatakan seruan jihad seperti itu hanya akan memperburuk situasi dan memicu ketegangan regional.

    Konteks Situasi di Gaza: Tuduhan Genosida dan Krisis Kemanusiaan

    Fatwa jihad IUMS muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel. Sejak agresi militer Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 50.000 warga Palestina telah tewas, mayoritas wanita dan anak-anak. Selain itu, jutaan lainnya mengalami pengungsian paksa akibat kehancuran luas di Jalur Gaza.

    Saat ini, Jalur Gaza berada dalam kondisi pengepungan total, tanpa akses makanan, obat-obatan, atau bantuan kemanusiaan. PBB dan organisasi hak asasi manusia telah memperingatkan akan krisis kemanusiaan besar-besaran jika situasi tidak segera berubah.

    Di sisi hukum internasional, Afrika Selatan telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Sementara itu, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wamenlu Sebut Negosiasi Kebijakan Tarif Trump dengan AS Bakal Berlangsung Panjang

    Wamenlu Sebut Negosiasi Kebijakan Tarif Trump dengan AS Bakal Berlangsung Panjang

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah RI mengaku bakal menempuh proses yang panjang dalam bernegosiasi dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menurunkan tarif impor.

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno menjelaskan, setiap perundingan sejatinya selalu merupakan proses yang panjang. Sebagai diplomat karier, dia mengaku berpengalaman memimpin sejumlah perundingan yang sampai dengan saat ini belum mencapai kesepakatan. 

    “Perundingan selalu panjang,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025). 

    Arif mengaku tak tahu apabila negosiasi yang akan dilakukan delegasi pemerintah RI ke Departemen Perdagangan AS bakal memakan waktu yang lama atau sebentar. Dia menyebut semuanya tergantung dengan tawaran apa yang diajukan oleh RI ke AS untuk menurunkan tarif impor sebesar 32% itu. 

    “Tergantung dari offer kita apa yang disepakati oleh Pak Presiden, elemenya apa, kemudian kita kirim ke mereka. Kalau kita dengar mereka bicaranya gimana, kan ini semua berproses dalam waktu yang cukup cepat. Jadi sulit bahwa merediksi seperti itu,” paparnya.

    Arif menjelaskan, perlu ada kepastian atas apa yang bakal disepakati oleh kedua negara untuk melihat seberapa besar daya tawar Indonesia untuk bernegosiasi dengan Negara Paman Sam itu. 

    Mantan Duta Besar Jerman itu menyebut pemerintah Indonesia akan mengirim delegasi level tinggi untuk berunding dengan Departemen Perdagangan AS, yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. 

    “Kita bisa lihat dulu apa yang disepakati oleh high level kita, Pak Presiden sama Pak Menko. Dari situ nanti kan bisa disampaikan kepada mereka baru kita bisa cek optimis atau optimis,” terangnya. 

    Di sisi lain, Arif mengaku pihaknya tidak khawatir atas faktor-faktor lain yang dianggap berpotensi memengaruhi kelancaran proses negosiasi dengan AS. Contohnya, keanggotaan Indonesia di dalam BRICS. 

    “Enggak ada [kekhawatiran],” ungkapnya. 

    Seperti diketahui, negara-negara BRICS turut diganjar tarif impor timbal balik atau resiprokal. Tarif itu lebih tinggi dari basis 10% untuk semua negara dan dialamatkan untuk negara-negara yang dianggap memiliki hambatan perdagangan yang tinggi dengan AS. 

    Negara-negara anggotanya seperti China diganjar tarif impor sebesar 34%, India 26% dan Afrika Selatan 30%. Sementara itu, Brasil hanya diganjar tarif dasar 10%, bahkan Rusia lolos dengan tarif impor 0%. 

    Adapun Presiden Prabowo Subianto juga sudah memastikan pemerintahannya telah siap untuk menghadapi negosiasi dengan AS  terkait tarif impor yang diterapkan Presiden Donald Trump. 

    Hal ini disampaikannya saat menghadiri agenda penyerapan pengadaan gabah perum Bulog di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).

    “Ya kami [pemerintah] akan hadapi dengan baik,” ujar Prabowo.

    Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mengambil langkah diplomatik yang matang dan penuh kehati-hatian dalam menghadapi kebijakan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah AS, yang berpotensi memengaruhi perdagangan antara kedua negara.

    Meskipun belum merinci detail dari strategi negosiasi yang akan dijalankan, tetapi Prabowo memastikan bahwa Indonesia akan berusaha menjaga hubungan baik dan mengupayakan kesepakatan yang adil bagi kedua pihak. 

    “Kita tenang, kita punya kekuatan dan kita akan berunding,” imbuhnya.

  • Dorongan Strategis Tiongkok, Afrika Selatan, Taiwan, dan Perebutan Kekuatan Global – Halaman all

    Dorongan Strategis Tiongkok, Afrika Selatan, Taiwan, dan Perebutan Kekuatan Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tiongkok disebut berhasil dalam meyakinkan Afrika Selatan untuk memutus hubungan dengan Taiwan. 

    Dikutip dari Geopolitico, Minggu (6/4/2025), hal itu menyebabkan meningkatnya ketegangan antara Afrika Selatan dan Taiwan. 

    Dengan batas waktu yang ditetapkan pada akhir Maret 2025, semua mata akan tertuju pada Afrika Selatan dan Taiwan, sementara masyarakat global mengamati.

    Tiongkok secara strategis meningkatkan pengaruhnya atas Afrika Selatan.

    Tiongkok, yang telah memberikan pinjaman besar kepada Afrika Selatan dari waktu ke waktu, telah mendiktekan persyaratan kepada para pemimpin Afrika Selatan. 

    Sebuah pesan terbaru di website Departemen Hubungan dan Kerja Sama Internasional (Dirco), mungkin tampak seperti sekadar catatan bagi sebagian orang.

    Tetapi, pesan tersebut penting dalam bidang hubungan diplomatik dan global.

    Dengan latar belakang Taiwan yang tidak menikmati status diplomatik apa pun di Afrika Selatan pasca-demokrasi, yang dianggap sebagai bagian dari Tiongkok, Dirco memperjelas hal tersebut dengan mengganti nama ‘Kantor Penghubung Taipei’ menjadi ‘Kantor Komersial Taipei’.

    Pada bulan Oktober, Afrika Selatan memberi Taiwan waktu enam bulan untuk memindahkan kantornya.

    Afrika Selatan tidak secara resmi mengakui Taiwan yang diperintah secara demokratis, tetapi telah mengizinkan kantornya untuk beroperasi di Pretoria sejak akhir 1990-an.

    Hal tersebut dilakukan dalam menangani perdagangan dan visa. 

    Afrika Selatan memutus hubungan dengan Taiwan pada 1998, ketika negara itu menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

    Afrika Selatan dan Taiwan sepakat untuk mengganti Kedutaan Besar Taiwan dengan TLO, yang akhirnya dibuka di Pretoria. 

    TLO tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi hubungan ekonomi antara Taiwan dan Afrika Selatan.

    Dengan mencabut hubungan diplomatiknya dengan Taiwan, Afrika Selatan mengakui RRT sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Tiongkok. Hal ini sejalan dengan dukungan Afrika Selatan terhadap kebijakan Satu Tiongkok yang terus dipatuhinya hingga saat ini.

    Meski memiliki hubungan historis dengan rezim apartheid Afrika Selatan, Taiwan telah berjuang untuk mempertahankan pengaruhnya sejak pembentukan pemerintahan mayoritas kulit hitam yang dipimpin oleh Kongres Nasional Afrika (ANC), demikian dilaporkan Diplomat.

    Selama dua setengah tahun setelah naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1994, ANC menerapkan pendekatan yang fleksibel terhadap kebijakan Satu Tiongkok, dengan secara resmi mengakui Taiwan dan Tiongkok.

    Taipei masih memiliki daya tawar yang cukup besar dengan ANC karena telah mendukung kampanye pemilihan umum ANC tahun 1994 secara finansial dan berinvestasi besar dalam Program Rekonstruksi dan Pembangunan (RDP) mereka.

    Penyerahan Hong Kong ke Tiongkok oleh Inggris pada tahun 1997 mengubah dinamika, yang memungkinkan Tiongkok mengancam negara-negara yang mengakui Taiwan dengan pembatasan kehadiran mereka di Hong Kong.

    Akhirnya, pada bulan November 1996, pemerintahan Mandela menyerah pada tekanan tersebut dan mengumumkan keputusannya untuk memutuskan hubungan dengan Taiwan demi Tiongkok, yang sejalan dengan prinsip Satu Tiongkok.

    Afrika Selatan mengizinkan Taiwan untuk mempertahankan kehadiran simbolis melalui kantor penghubung di Pretoria.

    Sejak saat itu, pendekatan Taiwan untuk terlibat dengan Afrika Selatan adalah ‘sembunyi-sembunyi’, karena bertujuan untuk menghindari konfrontasi dengan Tiongkok dan berfokus pada inisiatif tingkat komunitas.

    Sementara banyak dari proyek akar rumput ini efektif dan menghasilkan hasil yang signifikan, proyek-proyek tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan investasi skala besar Tiongkok.

    Karena Taiwan tetap bersikap rendah hati dan berkonsentrasi pada upaya lokal, Tiongkok secara aktif menarik pejabat pemerintah dengan pinjaman dan hibah yang besar. 

    Di Afrika Selatan, Taiwan mengoperasikan dua kantor: satu di Pretoria dan kantor perdagangan lainnya di Cape Town.  

    Meskipun Kementerian Luar Negeri Taiwan telah menggelar protes Potemkin dan menolak keputusan pemindahan ibu kota, keputusan tersebut tampaknya tidak dapat dibatalkan.

    Taiwan mengutip perjanjian tahun 1997 mengenai lokasi kantor perwakilan bersama yang dibuat setelah hubungan diplomatik resmi mereka terputus. Meskipun demikian, Afrika Selatan bersikeras agar Taiwan pindah dalam waktu enam bulan.

    Para analis mengemukakan beberapa alasan di balik keputusan Afrika Selatan.

    Pada bulan Mei, pemilihan umum paling penting sejak berakhirnya apartheid 30 tahun lalu menyaksikan ANC kehilangan mayoritas absolutnya untuk pertama kalinya.

    Partai pembebasan — yang mendapat dukungan Tiongkok selama perjuangannya melawan kekuasaan minoritas kulit putih — dipaksa untuk membentuk Pemerintah Persatuan Nasional dengan partai-partai oposisi yang tidak selalu memiliki hubungan yang sama dengan Beijing atau tujuan kebijakan luar negerinya.

    Delegasi Afrika Selatan yang baru-baru ini menghadiri forum besar Tiongkok-Afrika di Beijing mencakup anggota Aliansi Demokratik (DA), yang dulunya merupakan oposisi utama Afrika Selatan tetapi kini telah bergabung dengan ANC dalam pemerintahan persatuan.

    DA sebelumnya telah mengkritik hubungan dekat Afrika Selatan dengan Tiongkok, mengecam Tiongkok atas hak asasi manusia, dan menyatakan dukungannya terhadap Taiwan. 

    Namun, setelah pengumuman bahwa Afrika Selatan telah memerintahkan Taiwan untuk memindahkan kantor penghubungnya, DA menyatakan kekhawatirannya, dengan menyatakan bahwa tidak ada motivasi yang diberikan untuk membenarkan perubahan sepihak terhadap ketentuan kerangka kerja bilateral Afrika Selatan dengan Taiwan. Namun, partai-partai politik terbagi atas masalah Taiwan.

    Analis menyatakan bahwa jelas bahwa aktor eksternal telah memberikan tekanan pada Pretoria dalam konteks ketegangan geopolitik yang lebih luas dan Pemerintah Persatuan Nasional yang baru dibentuk.

    Posisi Tiongkok Ditegaskan

    Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Afrika dan telah banyak berinvestasi di benua itu sejak munculnya kebijakan infrastruktur global Xi, Prakarsa Sabuk dan Jalan, lebih dari satu dekade lalu.

    Pada forum baru-baru ini, Tiongkok menjanjikan pendanaan yang besar untuk Afrika. Para ahli telah mencatat bahwa Tiongkok telah meningkatkan upaya untuk menekan kehadiran Taiwan di Afrika Selatan, termasuk menekan ANC untuk memaksa Taiwan memindahkan kedutaannya.

    Di Afrika Selatan, perbedaan pendapat mengenai pengaruh Tiongkok yang semakin besar muncul ke permukaan pada tahun 2023. Sebuah survei Afrobarometer menemukan bahwa hanya 37 persen warga Afrika Selatan yang memandang Tiongkok secara positif, sementara elite ANC terus memuji Beijing. Tidak seperti bantuan Barat, yang disertai dengan syarat yang jelas, pengaruh Tiongkok diam-diam menyusup masuk.

    ANC menyebut Partai Komunis Tiongkok sebagai “bintang penunjuk arah” dalam dokumennya tahun 2015, memblokir kunjungan Dalai Lama dan menekan Taiwan untuk memindahkan kedutaannya guna menenangkan Beijing. Namun, perdebatan publik tentang pengaruh yang semakin besar ini masih belum jelas. 

    Para ahli menyatakan kekhawatiran bahwa utang Afrika Selatan sebesar $22 miliar kepada Tiongkok dapat mengikuti jejak Kenya dan Zambia. Afrika Selatan, dengan Penanaman Modal Asing (FDI) Tiongkok sebesar $14 miliar sejak 2008, tidak kebal.

    Gagal bayar pinjaman atau konsesi pelabuhan dapat mengalihkan kendali, yang memperkuat cengkeraman Tiongkok pada titik terakhir segitiga Indo-Pasifik.

    Pada pertemuan puncak BRICS 2023, janji penting dibuat untuk infrastruktur Afrika Selatan, dengan 70% pendanaan berasal dari perusahaan Tiongkok, yang semakin memperdalam ketergantungan Afrika Selatan.

    Arus perdagangan juga condong ke arah yang menguntungkan Tiongkok, dengan ekspor ke Afrika mencapai total $179 miliar pada tahun 2024, sementara impor tetap lebih rendah pada $117 miliar. 

    Saat ini posisi Afrika Selatan menjadi rentan di bawah pengaruh Tiongkok karena beban pinjamannya yang besar, kewajiban kemitraan strategis, dan pembangunan infrastruktur.

    Masyarakat global tidak dapat membiarkan Tiongkok menekan atau memengaruhi negara-negara berdaulat untuk memajukan tujuan ekspansifnya sendiri.

    Sebaliknya, harus ada upaya terpadu untuk menghalangi pengaruh Tiongkok yang semakin besar dan memastikan bahwa diplomasi dan kedaulatan internasional ditegakkan.

    SUMBER