Xcloud.id

Negara: Afrika Selatan

  • Antisipasi efek Trump, Sri Mulyani jajaki peluang dagang dengan Kanada

    Antisipasi efek Trump, Sri Mulyani jajaki peluang dagang dengan Kanada

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjajaki peluang kemitraan perdagangan antara Indonesia dengan Kanada sebagai salah satu upaya mengantisipasi dampak kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) oleh Donald Trump.

    Di sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan, Sri Mulyani mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Kanada François-Philippe Champagne guna mendiskusikan dinamika perekonomian global serta peluang kerja sama strategis.

    “Saya dan Mr. Champagne juga menjajaki peluang kerja sama yang lebih luas, termasuk rencana diversifikasi perdagangan Kanada yang melirik Indonesia sebagai salah satu mitra potensial,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati dikutip di Jakarta, Jumat.

    Di samping itu, keduanya juga membahas peluang peningkatan ekspor produk pertanian Kanada ke Indonesia, penguatan kemitraan di sektor energi, serta peluang investasi pada proyek infrastruktur Indonesia.

    Sri Mulyani menyatakan komitmen bersama untuk memperdalam hubungan ekonomi yang sinergis menjadi sinyal bahwa kolaborasi Indonesia-Kanada akan terus berkembang dalam semangat stabilitas, keterbukaan, dan pembangunan berkelanjutan.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa negaranya akan mengenakan tarif impor sebesar 19 persen untuk produk dari Indonesia. Kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen pembelian oleh Indonesia atas sejumlah komoditas dari AS, antara lain energi senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian 4,5 miliar dolar AS, serta pembelian 50 unit pesawat Boeing.

    Namun, Pemerintah Indonesia masih terus mengupayakan negosiasi lanjutan dengan Pemerintah AS agar sejumlah komoditas andalan nasional dapat dikenakan tarif impor sebesar 0 persen, terutama bagi komoditas yang sangat dibutuhkan oleh AS dan tidak dapat diproduksi secara mandiri di negara tersebut.

    Terkait tarif bea masuk bagi produk AS, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan bahwa tidak seluruh produk asal AS akan mendapat fasilitas bebas tarif bea masuk ke Indonesia, meskipun kedua negara telah menyepakati kebijakan tarif nol persen untuk sebagian besar komoditas.

    Dirinya merinci, dari total 11.552 pos tarif dalam sistem Harmonized System (HS), sekitar 11.474 pos atau sekitar 99 persen produk AS yang memperoleh pembebasan tarif. Namun, masih terdapat sejumlah produk sensitif yang tetap dikenai tarif dan pembatasan impor.

    Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan tarif untuk produk AS ini sebenarnya bukan hal baru. Sebagian besar komoditas asal Negeri Paman Sam itu sudah lebih dahulu menikmati tarif 0 persen sebelum adanya kesepakatan terbaru dengan Presiden AS Donald Trump.

    Sebelumnya, sekitar 40 persen dari total produk AS yang masuk sudah dikenakan tarif 0 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani pamer strategi pembiayaan perumahan ke Menkeu Australia

    Sri Mulyani pamer strategi pembiayaan perumahan ke Menkeu Australia

    Saya juga berbagi pengalaman dengan Jim mengenai pembiayaan perumahan. Sektor properti yang kuat sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan strategi Indonesia terkait pembiayaan perumahan ke Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers di sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan.

    “Saya juga berbagi pengalaman dengan Jim mengenai pembiayaan perumahan. Sektor properti yang kuat sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati dikutip di Jakarta, Jumat.

    Menurut Sri Mulyani, keduanya juga membahas dinamika perekonomian global terkini, termasuk mengenai langkah kebijakan kedua negara dalam memitigasi dampak tarif perdagangan terhadap stabilitas ekonomi domestik.

    Selain itu, Sri Mulyani dan Jim juga mendiskusikan peluang penguatan kemitraan strategis, terutama di bidang pangan dan energi yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Di akhir pertemuan, kami saling bertukar cinderamata. Saya memberikan sebuah produk kerajinan perak dari UMKM di Kota Yogyakarta. Jim terlihat kagum dengan keindahannya,” tutur Sri Mulyani.

    Salah satu strategi pemerintah dalam mendukung pembiayaan perumahan adalah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan. Skema ini ditujukan untuk mendorong tercapainya target program tiga juta rumah.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa plafon KUR perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    Plafon itu diperkirakan dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan, Peraturan Menteri atau Permen PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Perumahan selesai pada Juli tahun ini.

    Dia juga berharap penyelesaian permen ini dapat dilakukan bersamaan dengan Permenko Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    Sementara itu, Sri Mulyani memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap diandalkan untuk pelaksanaan program KUR, termasuk KUR untuk perumahan dalam rangka mendukung program tiga juta rumah.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani pamer strategi pembiayaan perumahan ke Menkeu Australia

    Sri Mulyani pamer strategi pembiayaan perumahan ke Menkeu Australia

    Saya juga berbagi pengalaman dengan Jim mengenai pembiayaan perumahan. Sektor properti yang kuat sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan strategi Indonesia terkait pembiayaan perumahan ke Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers di sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan.

    “Saya juga berbagi pengalaman dengan Jim mengenai pembiayaan perumahan. Sektor properti yang kuat sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati dikutip di Jakarta, Jumat.

    Menurut Sri Mulyani, keduanya juga membahas dinamika perekonomian global terkini, termasuk mengenai langkah kebijakan kedua negara dalam memitigasi dampak tarif perdagangan terhadap stabilitas ekonomi domestik.

    Selain itu, Sri Mulyani dan Jim juga mendiskusikan peluang penguatan kemitraan strategis, terutama di bidang pangan dan energi yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Di akhir pertemuan, kami saling bertukar cinderamata. Saya memberikan sebuah produk kerajinan perak dari UMKM di Kota Yogyakarta. Jim terlihat kagum dengan keindahannya,” tutur Sri Mulyani.

    Salah satu strategi pemerintah dalam mendukung pembiayaan perumahan adalah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan. Skema ini ditujukan untuk mendorong tercapainya target program tiga juta rumah.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa plafon KUR perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    Plafon itu diperkirakan dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan, Peraturan Menteri atau Permen PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Perumahan selesai pada Juli tahun ini.

    Dia juga berharap penyelesaian permen ini dapat dilakukan bersamaan dengan Permenko Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    Sementara itu, Sri Mulyani memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap diandalkan untuk pelaksanaan program KUR, termasuk KUR untuk perumahan dalam rangka mendukung program tiga juta rumah.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Temui Menkeu Arab, Sri Mulyani lanjutkan rencana Prabowo soal haji

    Temui Menkeu Arab, Sri Mulyani lanjutkan rencana Prabowo soal haji

    Kami menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud pada lawatan kenegaraan awal Juli lalu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud soal layanan haji dan umrah.

    Pertemuan itu dilakukan di sela agenda Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan.

    “Kami menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud pada lawatan kenegaraan awal Juli lalu, salah satunya mengenai penguatan kerja sama dalam meningkatkan layanan Haji dan Umrah bagi jamaah Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat.

    Sri Mulyani juga menyepakati pandangan Menkeu Al-Jadaan mengenai pentingnya peran G20 dalam konteks kondisi geopolitik saat ini.

    Menurut dia, G20 harus kembali ke tujuan awal, menjadi forum yang mengedepankan multilateralisme daripada unilateralisme.

    Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa Menkeu Al-Jadaan mengundang Indonesia untuk turut serta dalam Expo 2030 yang akan diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi.

    Undangan itu, kata Sri Mulyani, merupakan suatu bentuk kehormatan dan kepercayaan dari Kerajaan Arab Saudi yang memandang Indonesia sebagai mitra strategis.

    “Mengutip kalimat Minister Al-Jadaan, ‘it just confirms that the relationship is not only strong, but it actually can grow even more’,” tutur Sri Mulyani.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud (MBS) sepakat memperkuat kerja sama dalam meningkatkan fasilitas kesehatan dan peningkatan pelayanan haji bagi jamaah Indonesia.

    Selain fokus pada pelayanan haji, Indonesia dan Arab Saudi juga bersepakat mendukung investasi di sektor kesehatan yang lebih luas.

    Kolaborasi akan dikembangkan dalam industri farmasi, produksi vaksin, pengembangan sumber daya manusia, hingga teknologi kesehatan yang dapat menunjang layanan ibadah dan kebutuhan jamaah.

    Selain itu, Presiden Prabowo dan Pangeran MBS juga membahas peningkatan kerja sama bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan energi. Dua negara sepakat sepakat saling mendukung target masing-masing untuk mencapai Visi Kerajaan Arab Saudi 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani & Bos BI Terbang ke Afsel, Temui Pejabat G20

    Sri Mulyani & Bos BI Terbang ke Afsel, Temui Pejabat G20

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah menghadiri Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Zimbali, KwaZulu-Natal, Afrika Selatan bersama dengan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

    Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin keuangan global membahas kondisi perekonomian dunia yang diwarnai oleh ketidakpastian tinggi, perang tarif, dan meningkatnya fragmentasi global.

    “G20 berusaha terus membangun semangat kolaborasi dan kerjasama seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Afrika Selatan, Enoch Godongwana selaku tuan rumah,” tulis Sri Mulyani dalam akun Instagramnya dikutip, Jumat (18/7/2025).

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia menyambut baik segala upaya untuk memperkuat dialog dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan perdagangan dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja.

    Serta saling memberikan manfaat, dan meningkatkan inovasi dan produktivitas semua negara.

    “Saya menekankan pentingnya upaya untuk mendorong globalisasi yang lebih adil dan menciptakan manfaat kesejahteraan bersama, dimana kita tetap bisa tumbuh bersama, tanpa harus mengorbankan kepentingan masing-masing negara,” ujarnya.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Begini Hitung-hitungan RI Gabung BRICS, Untung atau Buntung?

    Begini Hitung-hitungan RI Gabung BRICS, Untung atau Buntung?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah dinamisnya kondisi geopolitik, langkah Indonesia bergabung dengan aliansi BRICS memberikan sejumlah peluang dan juga tantangan.

    Dalam riset terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Universitas Indonesia menilai masuknya Indonesia ke BRICS dapat memperkuat peran geopolitik Indonesia. Pasalnya, BRICS memungkinkan untuk Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara barat seperti AS, Jepang dan institusi global seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank.

    “Memperkuat solidaritas selatan-selatan, di mana Indonesia dapat lebih aktif dalam menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan reformasi sistem keuangan internasional,” tulis Trade and Industry Brief LPEM FEB edisi Juli 2025 dikutip Kamis (17/7/2025).

    Bergabungnya Indonesia dengan BRICS pun dinilai dapat memperkuat perekonomian. Karena aliansi tersebut menyumbang 37% terhadap PDB dunia pada tahun 2024, memiliki 46% populasi dunia dan 25% wilayah daratan dunia.

    Selain itu perekonomian negara-negara anggotanya terus tumbuh dan naik lebih dari empat kali lipat dari 1990 sampai 2023, menyumbang 24.2% ekspor dunia pada tahun 2023 dan menyumbang 19.4% impor dunia sepanjang 2023.

    “Akses ke pendanaan alternatif: BRICS memiliki New Development Bank (NDB) yang dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan,” tulisnya.

    Kendati demikian, LPEM UI mengingatkan bahwa aliansi BRICS belum seefektif G7 atau OECD dalam menghasilkan kebijakan ekonomi konkret. Tidak ada kesepakatan perdagangan bebas, penghapusan tarif, atau harmonisasi kebijakan seperti ASEAN atau RCEP.

    Indonesia pun juga masih mencatat defisit perdagangan dengan beberapa anggota BRICS. Seperti China, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan. Tak hanya itu tantangan non tarif seperti persyaratan sertifikasi, pelabelan, hingga standar teknis juga kerap mempersulit produk RI masuk ke dalam pasar mereka.

    “Beberapa negara BRICS juga mengenakan berbagai hambatan non-tarif seperti sertifikasi, labelling, residu limit dan technical barriers to trade lainnya,” tulisnya.

    Menurut LPEM UI, Indonesia perlu menjaga agar keanggotaan ini tetap dipandang sebagai suatu langkah netral dan bagian dari politik bebas aktif, memastikan dapat menjaga posisi non-blok dan tidak dipandang condong ke blok tertentu.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Indonesia butuh strategi ekspor untuk tingkatkan keuntungan dari BRICS

    Indonesia butuh strategi ekspor untuk tingkatkan keuntungan dari BRICS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Indonesia butuh strategi ekspor untuk tingkatkan keuntungan dari BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dinilai membuka peluang besar, tetapi juga menuntut strategi ekspor yang lebih spesifik untuk memaksimalkan keuntungan dari blok ekonomi tersebut.

    Mengutip laporan lembaga riset ekonomi dan sosial Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI di Jakarta, Rabu, data neraca perdagangan menunjukkan Indonesia mencatat surplus dengan beberapa anggota seperti India, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, tetapi defisit dengan China, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan.

    Laporan tersebut menekankan bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan adalah Indonesia perlu mendorong pembahasan penurunan hambatan tarif dan non-tarif di BRICS. Langkah ini penting agar produk Indonesia mendapatkan akses pasar yang lebih baik dan adil.

    “Selain itu, penting untuk mendorong penyamaan persepsi dan kepentingan di BRICS untuk lebih mengutamakan peningkatan volume perdagangan daripada neraca perdagangan,” tulis laporan tersebut.

    Analisis LPEM FEB UI menggarisbawahi perlunya strategi ekspor berbeda untuk setiap negara BRICS.

    Dengan China misalnya, saat ini ekspor Indonesia didominasi komoditas tambang dan bahan mentah, sementara impor dari China adalah produk manufaktur bernilai tinggi.

    Strategi Indonesia harus mencakup diversifikasi produk ekspor ke China dan mendorong investasi China di sektor bernilai tambah tinggi di Indonesia untuk mencegah ketergantungan Indonesia terhadap barang modal dari China.

    Perdagangan India dan Indonesia didominasi komoditas dan produk primer. Indonesia perlu mencari cara untuk meningkatkan ekspor produk manufaktur ke pasar India yang besar.

     

    Perdagangan migas dan komoditas dengan UAE masih dominan, dan studi tersebut menyakini bahwa kondisi ini dapat menjadi penghubung perluasan akses pasar ekspor Indonesia ke seluruh Timur Tengah.

    Dalam laporannya, LPEM FEB UI mengidentifikasi produk manufaktur otomotif Indonesia sudah mulai memasuki pasar Afrika Selatan, meskipun ekspor minyak sawit masih mendominasi.

    Dengan Rusia, Indonesia mengekspor kopi dan karet, tetapi juga mengimpor komoditas dalam jumlah besar seperti batu bara dan gandum.

    Ekspor Indonesia ke Brasil masih didominasi produk bernilai rendah, sementara impor didominasi produk pangan dengan permintaan yang tinggi, seperti gula dan kapas.

    Selain perdagangan barang, perdagangan jasa Indonesia dengan hampir seluruh negara anggota BRICS menunjukkan defisit yang persisten sepanjang 2011-2023.

    Menurut studi tersebut, kondisi ini menandakan lemahnya daya saing sektor jasa Indonesia, termasuk teknologi, logistik, transportasi, dan pendidikan.

    Untuk mengatasi ini, studi tersebut merekomendasikan bahwa Indonesia perlu memetakan dan memperkuat kapasitas jasa domestik.

    Upaya itu termasuk mengidentifikasi peluang pengiriman tenaga kerja terampil, mendorong kerja sama universitas dalam riset dan pengembangan, serta meningkatkan kemampuan layanan digital.

    Sumber : Antara

  • Studi sebut RI perlu dorong BRICS bahas hambatan tarif dan nontarif

    Studi sebut RI perlu dorong BRICS bahas hambatan tarif dan nontarif

    Ini juga perlu dilakukan agar Indonesia mendapat akses pasar yang lebih baik dan fair ke negara-negara anggota BRICS lainnya.

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia dinilai perlu mendorong BRICS untuk membahas pengurangan hambatan tarif dan nontarif dalam kerangka kerja sama mereka, agar keanggotaan Indonesia di dalam blok ekonomi tersebut dapat memberikan manfaat terhadap perekonomian nasional.

    Menurut laporan lembaga riset ekonomi dan sosial Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yang dikutip di Jakarta, Rabu, pengurangan hambatan ini penting agar BRICS bisa bertransformasi menjadi blok perdagangan yang efektif dan kemudian menjadi blok kerja sama ekonomi yang lebih dalam.

    “Ini juga perlu dilakukan agar Indonesia mendapat akses pasar yang lebih baik dan fair ke negara-negara anggota BRICS lainnya,” demikian laporan tersebut.

    BRICS, yang kini beranggotakan Brasil, Rusia, China, dan Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia, dinilai belum efektif sebagai blok perdagangan.

    Laporan LPEM FEB UI menyoroti beberapa hambatan nontarif (NTMs) yang sangat memberatkan bagi produk Indonesia.

    Brasil misalnya, menerapkan NTMs pada hampir semua produk pertanian, termasuk minyak sawit, mesin, elektronik, produk makanan, dan hewan.

    Sertifikasi kesehatan dari Kementerian Pertanian, Peternakan, dan Ketahanan Pangan (MAPA) Brasil sangat sulit dipenuhi, seringkali karena standar higienitas dan traceability atau ketertelusuran yang ketat, proses akreditasi yang panjang dan birokratis, serta parameter teknis kesehatan pangan yang tinggi.

    Ekspor ikan beku dan udang Indonesia bahkan pernah ditolak meski sudah memiliki sertifikat standar dan praktik sistem Hazard Analysis and Critical Control Points yang diwajibkan oleh Uni Eropa (EU HACCP). Selain itu, pelabelan produk makanan juga tidak mudah karena harus dalam bahasa Portugis.

    Sementara itu, India sangat intensif menerapkan NTMs pada produk tekstil dan pakaian jadi. Sertifikasi oleh Bureau of Indian Standards (BIS) seringkali memakan waktu lama dan mahal, serta tidak selalu mengakui sertifikat internasional, menjadi kendala besar bagi eksportir Indonesia.

    Registrasi wajib Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) untuk produk makanan juga memakan waktu 3-6 bulan.

    Selain isu tarif dan nontarif, Indonesia juga dinilai perlu mendorong BRICS untuk memperkuat kerja sama di bidang sumber daya manusia, termasuk melalui kerja sama pendidikan dan penelitian di sektor teknologi informasi, industri, pertanian, dan manajemen bisnis.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar Terbaru 24 Negara yang Kena Tarif Trump, Indonesia Turun Jadi 19%

    Daftar Terbaru 24 Negara yang Kena Tarif Trump, Indonesia Turun Jadi 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi menurunkan besaran tarif impor atas produk asal Indonesia menjadi 19%, dari sebelumnya 32%. Tarif untuk Indonesia itu sejauh ini menjadi yang paling rendah dibandingkan negara-negara kawasan Asia lainnya.

    Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden AS Donald Trump usai mencapai kesepakatan bilateral dengan Indonesia, menyusul negosiasi intensif antara kedua negara.

    Penurunan tarif ini terjadi setelah Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan langsung dalam proses perundingan dengan Trump. Keduanya disebut telah menjalin komunikasi diplomatik untuk meredakan ketegangan dagang yang sempat menguat dalam beberapa pekan terakhir.

    Trump mengatakan, hasil perundingan ini menguntungkan bagi AS, karena barang-barang ekspor dari Negeri Paman Sam tidak dikenai pajak oleh Indonesia. 

    “Mereka membayar 19% dan kami tidak membayar apa pun. Kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia,” ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih mengutip Bloomberg, Rabu (16/7/2025).

    Selain itu, Trump juga menyatakan bahwa Indonesia wajib membeli produk-produk asal AS senilai lebih dari US$19 miliar, termasuk 50 unit pesawat Boeing.

    Melalui unggahan di media sosial, Trump mengatakan dari total nilai pembelian tersebut, sekitar US$15 miliar dialokasikan untuk energi dan US$4,5 miliar untuk produk pertanian AS.

    Dia juga menyebut bahwa sebagian besar dari pesawat Boeing yang dipesan Indonesia merupakan tipe 777, pesawat wide-body andalan pabrikan asal Amerika tersebut.

    Perlu diketahui, pemberlakuan tarif ini dijadwalkan dimulai pada 1 Agustus 2025 dan ditujukan sebagai tekanan agar negara-negara tersebut menyepakati ketentuan baru yang lebih menguntungkan bagi AS.

    Langkah penurunan tarif ini merupakan bagian dari strategi dagang AS yang lebih luas. Dalam sepekan terakhir, Trump telah mengirimkan surat pemberitahuan tarif baru kepada sejumlah negara mitra dagang. 

    Tarif Indonesia Terendah di Asia

    Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang berhasil menyelesaikan negosiasi dan keluar dengan skema tarif yang lebih ringan. Padahal, sebelumnya Indonesia diancam dikenai tarif hingga 32%.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso, mengonfirmasi bahwa Indonesia dan AS tengah menyusun pernyataan bersama terkait kesepakatan ini. Dalam pernyataan tersebut akan dijabarkan pula langkah-langkah non-tarif dan kerangka kerja komersial baru sebagai bagian dari hasil negosiasi.

    Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku ketua tim negosiasi Indonesia, sebelumnya telah melakukan pertemuan maraton dengan sejumlah pejabat tinggi AS. Termasuk di antaranya Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan Scott Bessent.

    Kesepakatan dengan Indonesia menjadi kerangka dagang keempat yang diumumkan oleh Trump sejak kebijakan tarif baru mulai diluncurkan. Sebelumnya, AS telah mengamankan kesepakatan dagang dengan Inggris dan Vietnam, serta membuka kembali jalur perdagangan strategis dengan China.

    Secara regional, tarif 19% terhadap Indonesia menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara Asia lainnya. Produk dari Vietnam, misalnya, kini dikenai tarif 20% setelah sebelumnya mencapai 46%. Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan masing-masing dikenai tarif 25%, sementara Thailand dan Kamboja bahkan harus membayar hingga 36%.

    Trump juga mengumumkan bahwa barang-barang yang diduga sebagai hasil transshipment, yakni produk asal negara ketiga seperti China yang hanya menjalani perakitan ringan di negara lain akan dikenai tarif setinggi 40%. Kebijakan ini secara langsung menyasar Vietnam yang dianggap sebagai negara transit utama dalam rantai pasok global.

    Daftar Negara yang Kena Tarif Terbaru Trump per 1 Agustus 2025:

    1. Indonesia 19%

    2. Vietnam 20%

    3. Filipina 20%

    4. Malaysia 25%

    5. Jepang 25%

    6. Korea Selatan 25%

    7. Brunei 25%

    8. Thailand 36%

    9. Myanmar 40%

    10. Laos 40%

    11. Kamboja 36%

    12. Bangladesh 35%

    13. Moldova 25%

    14. Kazakhstan 25%

    15. Tunisia 25% 

    16. Afrika Selatan 30%

    17. Irak 30%

    18. Sri Lanka 30%

    19. Libya 30%

    20. Boznia & Herzegovina 30%

    21. Uni Eropa 30%

    22. Serbia 35%

    23. Kanada 35%

    24. Brasil 50%

  • Presiden Prabowo bangga kontingen TNI parade Hari Bastille di Paris

    Presiden Prabowo bangga kontingen TNI parade Hari Bastille di Paris

    Kontingen Satgas Patriot II TNI-Polri dari Indonesia mendapatkan tempat kehormatan sebagai pasukan pembuka parade militer Hari Bastille di Champs-Élysées, Paris, Prancis, Senin (14/7/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Prabowo bangga kontingen TNI parade Hari Bastille di Paris
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 07:45 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan rasa bangganya menyaksikan langsung kontingen TNI berparade bersama prajurit angkatan bersenjata Prancis pada peringatan Hari Bastille di sepanjang jalan Champs-Élysées, Paris, Prancis, Senin (14/7).

    Bagi Presiden Prabowo, kehadiran dirinya sebagai tamu kehormatan dan keikutsertaan kontingen Satuan Tugas (Satgas) Patriot II TNI-Polri dalam parade militer hari nasional Prancis itu mencerminkan eratnya kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis.

    “Sebuah kehormatan bagi saya untuk menghadiri perayaan Hari Bastille, hari nasional Prancis, sebagai tamu kehormatan atas undangan langsung Presiden Republik Prancis Yang Mulia Emmanuel Macron. Saya merasa bangga karena kontingen Tentara Nasional Indonesia turut ambil bagian dalam parade militer yang berlangsung di sepanjang jalan Champs-Élysées, dengan menampilkan kirab drum band pada pembukaan acara,” kata Presiden Prabowo sebagaimana dikutip dari unggahan akun media sosial X pribadinya @prabowo di Jakarta, Selasa dini hari.

    Presiden Prabowo melanjutkan bahwa partisipasi Indonesia dalam parade militer Bastille Day merupakan penanda penting peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis, sekaligus mencerminkan kuatnya posisi Indonesia sebagai mitra strategis Prancis di kawasan Indo-Pasifik.

    “Undangan ini juga mencerminkan eratnya kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis di berbagai bidang, mulai dari modernisasi alutsista, pelatihan militer gabungan lintas matra, hingga pertukaran pengetahuan dan teknologi,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam unggahan berbeda di akun pribadi Instagram @prabowo, Presiden Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang disertai beberapa foto keduanya selepas menyaksikan parade militer Hari Bastille.

    “Merci, Monsieur le Président, pour l’honneur de votre invitation et pour le témoignage d’amitié qui unit nos deux pays (Terima kasih Bapak Presiden, atas undangan yang terhormat ini, dan atas ungkapan persahabatan yang menyatukan dua negara),” demikian unggahan akun media sosial pribadi Presiden Prabowo.

    Di akun yang sama, Presiden Prabowo juga mengunggah beberapa foto Hari Bastille, yang disertai keterangan foto berbahasa Prancis: “Joyeuse fête nationale pour toute la France! (Selamat Hari Nasional untuk seluruh rakyat Prancis!)”.

    Presiden Prabowo menyaksikan langsung parade militer Hari Bastille sebagai tamu kehormatan atas undangan Presiden Macron, Senin pagi waktu setempat.

    Dalam rangkaian parade (defile) Bastille Day, Presiden Prabowo, Presiden Macron, tamu-tamu undangan, dan seluruh warga Prancis di Paris menyaksikan aksi kontingen dari Indonesia, yang terdiri atas 451 personel gabungan TNI dan Polri, serta taruna dari akademi TNI dan Polri.

    Kontingen Satuan Tugas (Satgas) Patriot II dari Indonesia mendapat kehormatan berparade pada urutan terdepan sebagai pembuka defile. Kala barisan kontingen Indonesia melintas di sepanjang Champs-Élysées dan melewati Presiden Prabowo beserta Presiden Macron, lagu nasional “Maju Tak Gentar” berkumandang dari tabuhan drum band taruna.

    Beberapa siaran langsung yang menampilkan acara parade Bastille Day di Paris, Presiden Prabowo terlihat berdiri dan hormat saat menyaksikan kontingen Satgas Patriot II berparade, sementara Presiden Macron pun bertepuk tangan menyaksikan aksi defile kontingen dari Indonesia itu.​​​​​​​

    Bastille Day merupakan peringatan Penyerbuan Bastille pada 14 Juli 1789. Parade tahun ini sekaligus memperingati 100 tahun penyalaan api abadi La Flamme dan simbol Bleuet de France sebagai penghormatan terhadap para pahlawan dan korban perang. Sejak pertama kali digelar secara resmi pada tahun 1880, Bastille Day tidak hanya sebatas perayaan Revolusi Prancis dan simbol semangat kebebasan, tetapi juga menjadi ajang diplomasi internasional.

    Tradisi mengundang pemimpin dunia sebagai tamu kehormatan dalam parade Bastille Day dimulai secara simbolik pada akhir abad ke-20. Tamu kehormatan mendapatkan tempat di podium utama bersama Presiden Prancis dan tokoh penting negara tuan rumah, serta dapat menyertakan partisipasi militer dari negara tamu.

    Kehadiran Presiden Prabowo mengikuti jejak para pemimpin dunia yang pernah menjadi tamu kehormatan di Bastille Day, termasuk di antaranya Presiden ke-1 Afrika Selatan Nelson Mandela (1996), Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (2005), dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump (2017). Selain itu, ada juga Perdana Menteri Ke-3 Singapura Lee Hsien Loong (2018), dan Perdana Menteri India Narendra Modi (2023).

    Undangan kepada Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan Bastille Day menjadi momen puncak dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Prancis dan Indonesia, sekaligus memberikan warna serta harapan baru bagi kerja sama strategis kedua negara ke depan.

    Sumber : Antara