Negara: Afrika Selatan

  • Anggota DPR: Reklamasi pascatambang harus dongkrak ekonomi hijau

    Anggota DPR: Reklamasi pascatambang harus dongkrak ekonomi hijau

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra menegaskan bahwa reklamasi pascatambang harus diintegrasikan dengan program karbon agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

    Ia mengatakan pendekatan itu tidak sekadar memenuhi kewajiban lingkungan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan baru melalui perdagangan karbon di pasar domestik maupun internasional.

    “Reklamasi jangan sekadar menutup lubang tambang. Lahan bekas tambang harus menjadi karbon sink yang mampu menghasilkan kredit karbon untuk mendukung target Net Zero Emission 2060. Ini peluang ekonomi hijau yang harus kita tangkap,” kata Cek Endra dalam keterangannya di Jakarta, Jum’at

    Cek Endra menjelaskan, potensi ekonomi dari program karbon sangat signifikan. Berdasarkan proyeksi IDXCarbon, nilai perdagangan karbon di Indonesia diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun hingga 2030. Dengan harga karbon global berada di kisaran USD 5–20 per ton CO2, reklamasi berbasis reforestasi mampu menghasilkan pendapatan miliaran dolar.

    “Setiap hektar lahan bekas tambang yang direklamasi dengan hutan atau agroforestri dapat menyerap 200–300 ton CO2 per tahun. Jika kita mengelola 1 juta hektar, potensi penyerapan bisa mencapai 200 juta ton CO2 atau setara USD 2–4 miliar per tahun di pasar karbon internasional. Ini bukan beban biaya, tapi investasi jangka panjang,” ujarnya

    Dalam kesempatan itu, Endra juga membahas beberapa inisiatif yang digagas sejumlah negara terkait perdagangan karbon, antara lain Australia yang menerapkan rehabilitation bond dan offset karbon melalui Emissions Reduction Fund.

    Kemudian Kanada dengan eklamasi progresif dengan hutan dan habitat satwa dalam skema carbon offset program, Jerman dengan transformasi tambang lignit menjadi danau wisata dan PLTS sebagai bagian dari transisi energi, dan Afrika Selatan yang mengalihkan bekas tambang batubara untuk agroforestri karbon, dijual ke pasar sukarela global.

    “Indonesia punya keunggulan iklim tropis yang memiliki daya serap karbon tinggi. Jika kebijakan insentif dan tata kelola reklamasi diperkuat, kita bisa menjadi benchmark global dalam green mining,” ujar legislator asal daerah pemilihan Jambi itu.

    Ia menambahkan, melalui Komisi XII DPR akan mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang mengintegrasikan reklamasi dengan proyek karbon, pengurangan jaminan reklamasi untuk tambang yang memenuhi target karbon sink, dan kewajiban registrasi proyek di IDXCarbon untuk transparansi.

    “Kolaborasi investasi hijau melalui kemitraan publik-swasta juga harus diperkuat agar proyek ini berjalan cepat,” jelasnya.

    Cek Endra juga menegaskan bahwa insentif fiskal untuk proyek karbon dapat dikompensasi melalui penerimaan baru.

    “Dampak ekonominya jauh lebih besar. Penerimaan negara bisa diperoleh dari pajak karbon, dividen BUMN tambang, dan investasi baru yang masuk karena citra ESG yang lebih baik. Insentif ini harus dilihat sebagai investasi strategis, bukan beban anggaran,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemanasan Piala Dunia U-17, Sumut Buktikan Bisa Gelar Laga Internasional

    Pemanasan Piala Dunia U-17, Sumut Buktikan Bisa Gelar Laga Internasional

    Bisnis.com, KARO – Pertama dalam Sejarah, laga Tim Nasional (Timnas) Sepakbola akan digelar di luar Pulau Jawa, dan Sumatera Utara (Sumut) menjadi tuan rumahnya.

    Bagi Gubernur Sumut Bobby Nasution ini merupakan pembuktian, bahwa Sumut bisa menyelenggarakan event internasional terutama sepakbola.

    Sumut akan menjadi tuan rumah laga pemanasan Piala Dunia U-17, yang diberi nama Piala Kemerdekaan 2025. Diselenggarakan pada Agustus 2025, empat tim akan berlaga di Stadion Utama Sumut, Deli Serdang, termasuk Timnas U-17 Indonesia

    “Ini kesempatan luar biasa, langsung menyaksikan Timnas bermain, kami akan beri dukungan penuh, berkomitmen agar event ini sukses, ini juga pembuktian Sumut bisa menyelenggarakan event internasional,” kata Bobby Nasution, saat rapat secara daring dengan PSSI dari Kabupaten Karo, Kamis (31/7).

    Bobby Nasution berharap, event berjalan sukses mengingat laga ini akan diikuti empat negara peserta Piala Dunia U-17 Qatar. Event ini juga menurutnya akan mendorong perekonomian Sumut dan pintu menuju event nasional lainnya.

    “Event internasional yang tentunya akan mendatangkan pengunjung dari dalam dan luar negeri, ini akan jadi dorongan ekonomi, dan event ini juga akan pembelajaran bagi kami untuk menjadi penyelenggara event internasional lainnya,” kata Bobby Nasution.

    Keputusan menunjuk Sumut sebagai tuan rumah, menurut Ketua PSSI Erick Thohir, agar distribusi kegiatan Timnas tidak terpusat di Jawa. Event Timnas di luar Jawa juga diharapkan memicu gairah sepakbola lokal dan kesempatan menyaksikan langsung laga bertaraf internasional.

    “Kami melihat kesempatan uji coba untuk Timnas U-17, kami juga coba berikan di wilayah Sumatera, jadi jangan Jawa-sentris. Kami juga mengapresiasi stadion-stadion yang diperbaiki pemerintah, dukungan pemerintah untuk renovasi stadion harus dimanfaatkan, makanya kami coba di Sumut,” kata Erick Thohir, saat konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (31/7).

    Sampai saat ini, ada dua tim yang telah mengonfirmasi ikut serta dalam Piala Kemerdekaan 2025, yaitu U-17 Afrika Selatan dan U-17 Tajikistan. Sementara untuk satu peserta lagi PSSI berharap akan diisi Tim Amerika Selatan.

    “Kehadiran tim-tim peserta Piala Dunia U-17 2025 diharapkan memberikan pengalaman berharga bagi Garuda Asia,” kata Erick Thohir.

    Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga mengatakan, pertandingan di Sumut sebagai upaya memberikan standar yang sama untuk laga internasional di luar Jawa. Terlebih, Sumut belum pernah menyelenggarakan laga internasional selama 40 tahun.

    “Ini menjadi dorongan melihat Timnas di daerah, walaupun ini masih kelompok usia, serta membawa pertandingan internasional ke daerah, apalagi laga internasional sudah tidak terjadi di Sumut, mungkin sudah 30-40 tahun,” kata Arya Sinulingga, saat konferensi pers bersama Erick Thohir di Jakarta.

  • Pertama Kali dalam Sejarah, Laga Pemanasan Piala Dunia U-17 Digelar di Sumut – Page 3

    Pertama Kali dalam Sejarah, Laga Pemanasan Piala Dunia U-17 Digelar di Sumut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pertandingan Tim Nasional (Timnas) Sepakbola Indonesia akan digelar di luar Pulau Jawa. Sumatera Utara (Sumut) mendapat kehormatan menjadi tuan rumah, dan bagi Gubernur Sumut Bobby Nasution, ini merupakan bukti nyata bahwa daerahnya mampu menyelenggarakan ajang bertaraf internasional, khususnya dalam bidang sepakbola.

    Event yang dimaksud adalah laga pemanasan menjelang Piala Dunia U-17, yang akan dikemas dalam turnamen bertajuk Piala Kemerdekaan 2025. Turnamen ini rencananya digelar pada Agustus 2025 di Stadion Utama Sumut, Deliserdang, dengan menghadirkan empat tim, termasuk Timnas U-17 Indonesia.

    “Ini kesempatan luar biasa, langsung menyaksikan Timnas bermain, kami akan beri dukungan penuh, berkomitmen agar event ini sukses, ini juga pembuktian Sumut bisa menyelenggarakan event internasional,” kata Bobby Nasution saat mengikuti rapat daring bersama PSSI dari Kabupaten Karo, Kamis (31/7).

    Bobby Nasution berharap, event berjalan sukses mengingat laga ini akan diikuti empat negara peserta Piala Dunia U-17 Qatar. Event ini juga menurutnya akan mendorong perekonomian Sumut dan pintu menuju event nasional lainnya.

    “Event internasional yang tentunya akan mendatangkan pengunjung dari dalam dan luar negeri, ini akan jadi dorongan ekonomi, dan event ini juga akan pembelajaran bagi kami untuk menjadi penyelenggara event internasional lainnya,” kata Bobby Nasution.

    Keputusan menunjuk Sumut sebagai tuan rumah, menurut Ketua PSSI Erick Thohir, agar distribusi kegiatan Timnas tidak terpusat di Jawa. Event Timnas di luar Jawa juga diharapkan memicu gairah sepakbola lokal dan kesempatan menyaksikan langsung laga bertaraf internasional.

    “Kami melihat kesempatan uji coba untuk Timnas U-17, kami juga coba berikan di wilayah Sumatera, jadi jangan Jawa-sentris. Kami juga mengapresiasi stadion-stadion yang diperbaiki pemerintah, dukungan pemerintah untuk renovasi stadion harus dimanfaatkan, makanya kami coba di Sumut,” kata Erick Thohir, saat konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (31/7).

    Sampai saat ini, ada dua tim yang telah mengkonfirmasi ikut serta dalam Piala Kemerdekaan 2025, yaitu U-17 Afrika Selatan dan U-17 Tajikistan. Sementara untuk satu peserta lagi PSSI berharap akan diisi Tim Amerika Selatan.

    “Kehadiran tim-tim peserta Piala Dunia U-17 2025 diharapkan memberikan pengalaman berharga bagi Garuda Asia,” kata Erick Thohir.

    Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga mengatakan, pertandingan di Sumut sebagai upaya memberikan standar yang sama untuk laga internasional di luar Jawa. Terlebih, Sumut belum pernah menyelenggarakan laga internasional selama 40 tahun.

    “Ini menjadi dorongan melihat Timnas di daerah, walaupun ini masih kelompok usia, serta membawa pertandingan internasional ke daerah, apalagi laga internasional sudah tidak terjadi di Sumut, mungkin sudah 30-40 tahun,” kata Arya Sinulingga, saat konferensi pers bersama Erick Thohir di Jakarta.

  • BNN Tangkap WN Brasil di Bali, Anggota Kartel Narkoba Amerika Latin
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Juli 2025

    BNN Tangkap WN Brasil di Bali, Anggota Kartel Narkoba Amerika Latin Nasional 30 Juli 2025

    BNN Tangkap WN Brasil di Bali, Anggota Kartel Narkoba Amerika Latin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui
    BNN Provinsi Bali
    menangkap satu orang warga negara asing (WNA) asal Brasil berinisial YB yang merupakan bagian dari
    jaringan kartel narkoba
    dari Amerika Latin yang menyebarkan kokain di Bali.

    Narkotika jenis kokain
    diedarkan oleh kartel Amerika Selatan, seorang kurir yang ditangkap berasal dari Brasil sepenuhnya dikendalikan oleh bosnya yang ada di Amerika Selatan,” ujar Plt Deputi Pemberantasan BNN Torik Triyono di Kantor BNN, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
    YB yang berstatus kurir ini ditangkap oleh BNNP Bali dan Bea Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 13 Juli 2025.
    Ketika ditangkap, ia kedapatan membawa barang bukti
    narkotika jenis kokain
    seberat 3.089,36 gram.
    “Jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar kokain di Bali,” kata Torik.
    Torik menyebutkan, selain YB, BNNP Bali juga menangkap 4 orang tersangka lain untuk kasus yang berbeda-beda.
    Ada 4 warga negara Indonesia dan 1 warga negara Afrika Selatan yang ditangkap karena mengedarkan sabu seberat 2,3 kg.
    WN Afrika Selatan berinisial IN ini ditangkap di area pemeriksaan Bea Cukai bandara.
    Saat itu, petugas menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 990,83 gram yang disembunyikan di celana dalam.
    Selama periode Juni-Juli 2025, BNN RI melalui jajarannya di daerah melakukan pengungkapan di sejumlah daerah.
    Totalnya, ada 84 kasus yang diungkap dengan 136 tersangka.
    Barang bukti yang disita antara lain, ganja 2.019,819 gram; sabu 337.381,05 gram; ekstasi 1.039,37 gram atau setara 3.152 butir; lalu kokain 3.089,36 gram dan ganja sintetis 40,86 gram.
    Total barang bukti yang disita sebanyak 561,94 kg.
    “Dari jumlah narkotika yang berhasil disita tersebut, BNN telah berhasil mencegah potensi penyalahguna narkotika yang dapat digunakan oleh 1.438.298 jiwa,” tutup Torik.
    Seluruh tersangka diancam dengan pasal yang berbeda sesuai dengan keterlibatan mereka, yakni
    – Pasal 114 (1), Sub Pasal 112 (1), Sub Pasal 111 (1) jo Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
    – Pasal 113 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
    – Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 113 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
    – Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) sub Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
    Ancaman hukuman yang dikenakan kepada para pelaku adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Angola Terjadi Demo Besar Protes Rencana Pengurangan Subsidi BBM

    Angola Terjadi Demo Besar Protes Rencana Pengurangan Subsidi BBM

    Jakarta

    Harga Diesel di Angola Naik 33%, Asosiasi Kendaraan Gelar Aksi Mogok

    Protes di ibu kota Angola terkait kenaikan harga solar berujung ricuh pada hari Senin. Aksi protes ini menyusul rencana pemerintah secara bertahap menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Sebagaimana dilansir dari Reuters, Selasa (29/7/2025), negara penghasil minyak di Afrika Selatan ini menaikkan harga solar hingga sekitar 33% pada bulan ini. Pemerintah Angola berupaya untuk mengekang subsidi yang mahal dan memperkuat keuangan publik.

    Atas kondisi tersebut, asosiasi taksi dan minibus menaikkan tarif hingga 50%. Asosiasi juga melakukan aksi mogok selama tiga hari mulai pada hari Senin (28/7) kemarin.

    Surat kabar Novo Jornal melaporkan, setidaknya tiga orang tewas dalam protes tersebut, termasuk seorang petugas polisi. Polisi menggunakan gas air mata dan granat asap, serta melepaskan tembakan ke udara untuk mencoba memulihkan ketenangan.

    Selain itu, dijelaskan dalam sebuah pernyataan, toko-toko di ibu kota Luanda telah dijarah saat aksi berlangsung. Polisi telah melakukan penangkapan tetapi tidak menyebutkan jumlahnya.

    Pada Oktober 2024 silam, Menteri Keuangan Angola mengatakan kepada Reuters bahwa subsidi bahan bakar mencapai sekitar 4% dari output ekonomi tahun lalu. Pemerintah berencana akan menghapus subsidi itu secara bertahap.

    Sebelumnya, kenaikan harga bensin pada tahun 2023 juga memicu protes yang mematikan.

    Tonton juga video “BEM SI Demo ‘Indonesia Cemas’ di Monas, Ditemui Wamensesneg” di sini:

    (shc/rrd)

  • Sungguhan Ada atau Hewan Mitologi?

    Sungguhan Ada atau Hewan Mitologi?

    Jakarta

    Ada beberapa foto yang menunjukkan tampilan hewan bernama ‘King Cheetah‘. Tak seperti cheetah biasa, tubuhnya memiliki fitur yang lebih unik dan nampak kekar. Namun, apakah king cheetah benar-benar ada atau sekadar makhluk mitologi?

    King cheetah pada faktanya adalah hewan yang ada di dunia ini. Tak seperti cheetah biasa (Acinonyx jubatus), hewan ini memiliki pola bulu berbintik-bintik, dengan bintik-bintik memanjang dan menyatu serta garis-garis tebal di sepanjang tulang belakang mereka.

    Sejauh ini, hanya ada tiga tempat yang ditandai mempunyai kehadiran dari king cheetah. Salah satunya ada di Manicaland, Zimbabwe. Pada awal 1900-an, king cheetah diduga sebagai kawin silang dari macan tutul dan cheetah.

    Meski begitu, ada teori lain yang membantah bahwa king cheetah adalah hybrid dari macan tutul dan cheetah. Disebut bahwa king cheetah sebenarnya adalah spesies cheetah yang sama sekali berbeda, dijuluki Acinonyx rex. Usulan ini terutama didasarkan pada asumsi bahwa kaki king cheetah secara struktural sama dengan cheetah yang ada, bukan kaki macan tutul. Ditambah pola bulu menjadi faktor pembeda antara kedua spesies cheetah tersebut.

    Namun sayangnya bagi pendukung utama teori ini, ahli zoologi Inggris Reginald Pocock, tidak ada cukup bukti untuk mendukungnya. Akhirnya, pada tahun 1939, ia mencabut klasifikasi spesies baru tersebut.

    Melansir IFLScience, Jumat (25/7/2025) baru kemudian pada tahun 2012, kebenaran di balik pola bulu tersebut akhirnya terungkap. Tapi pengungkapan ini tidak dimulai dengan king cheetah itu sendiri, melainkan kerabatnya yang lebih kecil dan telah dijinakkan.

    Para peneliti di Stanford University School of Medicine, National Cancer Institute, dan Hudson Alpha Institute for Biotechnology penasaran mengapa beberapa kucing tabby memiliki pola bulu bercak-bercak alih-alih bergaris.

    Dengan membandingkan DNA kucing rumahan liar dengan pola bulu yang berbeda, mereka menemukan mutasi pada satu gen, yang dikenal sebagai Taqpep, yang tampaknya bertanggung jawab. Mutasi ini bersifat resesif, yang berarti agar kucing tabby memiliki pola bercak-bercak, ia harus memiliki dua salinan gen yang bermutasi — satu dari setiap induk.

    Hal ini membuat tim peneliti berpikir: mungkinkah mutasi pada Taqpep juga menjelaskan pola bulu pada king cheetah? Mereka kemudian memeriksa DNA king cheetah yang ditangkarkan dalam program konservasi AS dan ternyata mutasi tersebut terjadi.

    Akan tetapi, seperti yang akan dikatakan oleh ilmuwan mana pun, hanya satu kasus saja belum cukup untuk menjadi bukti konklusif. Maka, para peneliti menghubungi konservasionis Ann van Dyk, yang mengelola pusat konservasi di Afrika Selatan, tempat asal semua king cheetah yang ditangkarkan. Itu artinya, peneliti punya kumpulan cheetah yang besar untuk analisis DNA.

    Cheetah vs King Cheetah. Foto: umaira35 (left)/Jennifer Jensen (left)/Shutterstock.com; modified by IFLScience

    Van Dyk telah meninggal dunia sejak penelitian ini dilakukan, setelah mendedikasikan hidupnya untuk konservasi cheetah. Setelah menjadi orang pertama yang mengetahui bahwa pola king cheetah kemungkinan besar disebabkan oleh mutasi genetik resesif berdasarkan catatan perkembangbiakan terperinci yang ia simpan, sampel DNA yang diambil dari cheetah yang ia rawat membuktikan kebenarannya.

    King cheetah mungkin relatif langka, dengan perkiraan hanya sekitar 10 ekor yang hidup di alam liar. Kendati demikian, sekarang kita akhirnya mengerti mengapa mereka terlihat seperti itu. Berkat program perkembangbiakan ditangkarkan seperti yang ada di Afrika Selatan, mungkin akan ada lebih banyak lagi keberadaan kucing-kucing besar unik ini di masa mendatang.

    (ask/fay)

  • Sudah Lewat Batas, Planet Bumi Tak Lagi Mencukupi Kita

    Sudah Lewat Batas, Planet Bumi Tak Lagi Mencukupi Kita

    Jakarta

    Pada tanggal 24 Juli, umat manusia telah menghabiskan sumber daya ekologis planet ini untuk sepanjang tahun. Hal ini dihitung oleh organisasi internasional untuk keberlanjutan, Global Footprint Network, bekerja sama dengan Universitas York di Toronto, Kanada.

    Hari yang disebut sebagai Hari Kelebihan Mengonsumsi Sumber Daya Bumi atau Hari Kelebihan Bumi tahun ini, terjadi sekitar satu minggu lebih awal dibandingkan tahun lalu. Hal ini terutama disebabkan oleh data baru yang menunjukkan, lautan dunia menyerap CO2 lebih sedikit dari yang sebelumnya diperkirakan.

    Kita mengonsumsi terlalu banyak, dan menggunakan lebih banyak sumberdaya alam daripada yang bisa diperbaharui dalam setahun. Hal ini terlihat misalnya pada penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer. Tren ini dimulai pada awal tahun 1970-an.

    Mathis Wackernagel, salah seorang pendiri Global Footprint Network mengatakan, penggunaan sumber daya yang berlebihan adalah penyebab banyaknya masalah lingkungan.

    Secara konsisten mengonsumsi sumber daya lebih banyak dari yang bisa direproduksi secara alami oleh planet ini, memiliki efek kumulatif. “Meski kita tetap pada tingkat yang sama, kita meningkatkan beban utang ekologis dunia,” kata Wackernagel dalam wawancara dengan DW. “Beban ini bisa diukur.”

    Konsumsi berlebih sebagai masalah global

    Qatar, Luksemburg, dan Singapura adalah negara-negara pertama yang mencapai Hari Kelebihan Bumi masing-masing, pada bulan Februari. AS menyusul dekat di belakangnya.

    Jika semua orang di planet ini mengonsumsi seperti orang Amerika Serikat, sumber daya akan habis pada 13 Maret. Bagi Jerman dan Polandia, tanggal jatuh temponya adalah 3 Mei; bagi Cina dan Spanyol, ini adalah 23 Mei; dan Afrika Selatan, kehabisan sumber daya tahunan pada 2 Juli.

    Qatar, dengan iklim gurun dan curah hujan tahunan yang rendah, serta musim panas yang sangat panas dan lembap, misalnya, sangat bergantung pada sistem pendingin udara yang ditenagai oleh energi dari bahan bakar fosil. “Mereka memiliki akses mudah ke bahan bakar fosil, sehingga penggunaannya murah dan mereka memiliki jejak ekologis yang besar,” jelas Wackernagel.

    Selain itu, negara ini juga membutuhkan banyak energi untuk membuat air asin dapat diminum melalui pabrik desalinasi.

    Uruguay diperkirakan akan mencapai batas sumber dayanya pada 17 Desember – negara Amerika Selatan ini telah berhasil bertransisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan, terutama mengandalkan tenaga air, tenaga angin, dan biomassa.

    Ambil saja apa yang bisa tergantikan

    Dan kemudian ada negara-negara yang tetap berada dalam batas anggaran planet ini, seperti misalnya India, Kenya, dan Nigeria.

    Agar tetap berada dalam batas tersebut, jejak ekologi global harus sesuai dengan biokapasitas yang tersedia per orang di planet kita, yang saat ini mencapai sekitar 1,5 hektare global.

    Biokapasitas didefinisikan sebagai wilayah daratan dan lautan yang menyediakan sumber daya seperti makanan dan kayu, menampung infrastruktur perkotaan, dan menyerap kelebihan CO2.

    Apa pun yang melebihi hal itu, yaitu, apa pun di atas biokapasitas yang tersedia secara global, berarti kita mengonsumsi terlalu banyak sumber daya.

    “Jerman memiliki jumlah biokapasitas per kapita yang kurang lebih sama dengan rata-rata global, tetapi mengonsumsi tiga kali lipatnya,” kata Wackernagel.

    Meskipun India, negara terpadat di dunia, mengonsumsi lebih banyak sumber daya per tahun daripada yang dapat digantikannya, secara global, “tingkat konsumsinya masih di bawah planet,” kata Wackernagel. Namun, planet seharusnya bukan tujuan utama, ia memperingatkan. Konsumsi harus lebih rendah untuk memberi ruang bagi spesies lain.

    Konsumsi berlebihan selama beberapa dekade menunjukkan kerusakan yang ditimbulkannya.

    “Meskipun kita mengonsumsi sumber daya jauh melampaui apa yang dapat diregenerasi Bumi, kita memiliki pemahaman kolektif bahwa hal ini tidak masalah,” kata Wackernagel. “Namun, kita menipu diri sendiri.”

    Paul Shrivastava, salah satu presiden lembaga kajian Club of Rome, mengatakan sudah waktunya untuk memikirkan kembali pemahaman kita tentang ekonomi. “Kita perlu beralih dari pola pikir ekonomi eksploitatif ke pola pikir regeneratif,” ujar Shrivastava kepada DW.

    Pertambangan dan ekstraksi minyak adalah bentuk-bentuk dari hal ini, karena “setelah kita mengambilnya dari dalam tanah, kita tidak memberikan apa pun kembali.”

    Wackernagel mengatakan, persoalan ini bukan tentang apa yang harus kita korbankan, tetapi bagaimana kita dapat mempersiapkan masa depan dan apa yang akan bernilai bagi kita.

    Alih-alih mengadaptasi ekonomi untuk mengurangi kemacetan, kita justru mencoba memeras setiap tetes terakhir dari tabung pasta gigi, demikian analoginya. “Di AS, tempat saya tinggal, saya melihat banyak isu pemilu tahun lalu justru berkisar pada hal itu, misalnya, ketakutan akan kekurangan energi.”

    Namun, mereka gagal mengatasi masalah kemacetan yang sebenarnya, malah mendorong peningkatan penambangan bahan bakar fosil dari perut Bumi.

    Bagaimana kita bisa membalikkan Hari Kelebihan Bumi?

    Global Footprint Network atau Jaringan Jejak Global telah mengidentifikasi berbagai solusi di lima bidang utama, yang dapat memundurkan Hari Kelebihan Bumi.

    Sektor energi sejauh ini merupakan faktor terbesar: Menetapkan harga emisi karbon yang mencerminkan biaya sebenarnya dari pencemaran planet, dapat membantu memundurkan tanggal tersebut hingga 63 hari.

    Kota pintar dengan sistem transportasi terintegrasi, manajemen energi canggih, dan penginderaan prediktif untuk mengatur penggunaan energi di gedung, dapat memundurkan tanggal tersebut hingga 29 hari.

    Mengganti pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas, dengan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, yang menghasilkan 75 persen listrik dari sumber rendah karbon, dapat menambah 26 hari lagi.

    Mengurangi separuh sampah makanan, akan menambah 13 hari dari tanggal saat ini; Mengganti separuh konsumsi daging global dengan alternatif nabati, akan menambah tujuh hari dalam penghematan karbon dan penggunaan lahan saja.

    Hanya satu hari tanpa daging per minggu akan memundurkan tanggal tersebut sekitar dua hari.

    Kepentingan dalam mempertahankan sistem saat ini

    “Ada kepentingan pribadi dalam mempertahankan sistem yang berlangsung saat ini,” misalnya, terkait bahan bakar fosil, kata Shrivastava. Dan meskipun keputusan individu, seperti mengurangi konsumsi daging, bersepeda alih-alih mobil, dan mengurangi jarak tempuh, berada di peringkat yang relatif rendah dalam daftar Kekuatan Kemungkinan, para pemilih memiliki kekuatan untuk menuntut perubahan sistem.

    “Meskipun kita tidak mengendalikan semua ini secara individu, kita dapat bersuara dan berbicara dengan orang-orang yang mampu,” kata Shrivastava, dan, misalnya, berpartisipasi dalam protes damai, atau mendukung politisi lokal yang memiliki visi ekologis. Perubahan semacam itu akan terjadi melalui kekuatan rakyat, tambah Shrivastava.

    “Masalah kemacetan adalah risiko terbesar kedua bagi umat manusia dekade ini,” pungkas Wackernagel. “Risiko terbesarnya adalah tidak merespons.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “Kutub Utara Bumi Ternyata Perlahan Bergeser, Kok Bisa?” di sini:

    (ita/ita)

  • Menkeu di G20: Perlu arsitektur keuangan global yang inklusif

    Menkeu di G20: Perlu arsitektur keuangan global yang inklusif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan perlunya arsitektur keuangan global yang inklusif saat menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) G20 di Afrika Selatan.

    Sri Mulyani, dikutip melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa arsitektur keuangan global harus mencakup seluruh spektrum perekonomian baik negara berpenghasilan rendah, negara berkembang, maupun negara maju.

    Saat ini, Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) tengah mengimplementasikan Peta Jalan MDB G20 serta rekomendasi-rekomendasi dari Laporan CAF (Capital Adequacy Framework).

    Munculnya teknologi keuangan, mulai dari aset kripto hingga mata uang digital, menawarkan potensi besar dalam hal kecepatan dan efisiensi. Namun, perkembangan ini juga membawa risiko-risiko baru yang tidak dapat diabaikan.

    Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, situasi ini menuntut negara-negara G20 untuk meninjau kembali fondasi dari arsitektur keuangan internasional guna memastikan bahwa sistem tersebut tetap stabil, inklusif, dan relevan dalam menghadapi dunia yang terus berkembang dengan cepat.

    Adapun selama pertemuan yang berlangsung pada 17-18 Juli 2025, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral membahas berbagai isu yang menjadi prioritas negara G20 dan perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menghadapi tantangan global saat ini.

    Selain arsitektur keuangan internasional, isu-isu yang diangkat dalam pertemuan tersebut utamanya yakni ekonomi global, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, sektor keuangan, pajak internasional, dan kesehatan global.

    Terkait ekonomi global dan tantangan terkini, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menyoroti ketidakpastian ekonomi global akibat konflik bersenjata, tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan, utang publik tinggi, dan kejadian iklim ekstrem.

    Hubungan ekonomi global sering dipersepsikan sebagai permainan zero-sum, di mana keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak terjadi dengan mengorbankan pihak lain. Persepsi semacam ini harus segera ditanggapi secara serius.

    “Perdagangan dan investasi seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kemajuan bersama, yakni menciptakan nilai tambah yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat,” ujar Menkeu.

    Selain itu Menkeu juga menyampaikan bahwa pertumbuhan yang tangguh dimulai dari dalam negeri, terutama di tengah ekonomi dan lingkungan global yang menciptakan lebih banyak risiko.

    Indonesia mengatasi ketidakseimbangan dengan menggunakan instrumen fiskal secara hati-hati dan terukur, bersifat countercyclical, sebagai peredam guncangan, dan mendorong reformasi struktural.

    “Kami bekerja sama dengan otoritas moneter untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas. Inflasi 1,6 persen, defisit fiskal 2,5 persen,” jelas Menkeu.

    Dalam isu terkait perpajakan internasional, Menkeu menyampaikan bahwa arsitektur perpajakan internasional yang adil, efektif, dan stabil bukan hanya soal pemerataan global melainkan prasyarat bagi ketahanan dan pembangunan berkelanjutan.

    Terkait keuangan berkelanjutan, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menekankan perlunya koordinasi global dalam arsitektur keuangan berkelanjutan, mendorong interoperabilitas dan efisiensi pembiayaan iklim, termasuk penguatan aksi adaptasi, ketahanan, dan rencana transisi menuju pembangunan rendah karbon.

    Pada isu terkait infrastruktur, para anggota G20 menyatakan bahwa peningkatan investasi infrastruktur yang berkualitas sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan.

    Sementara dalam sesi mengenai isu sektor keuangan dan inklusi keuangan, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menegaskan kembali komitmen untuk mengatasi kerentanan dan mendorong sistem keuangan yang terbuka, tangguh, dan stabil yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan didasarkan pada implementasi yang konsisten, menyeluruh, dan tepat waktu dari semua reformasi dan standar internasional yang disepakati, termasuk Basel III.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur BI Pekankan Pentingnya ‘Policy Mix’ Bank Sentral di G20

    Gubernur BI Pekankan Pentingnya ‘Policy Mix’ Bank Sentral di G20

    JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya optimalisasi bauran kebijakan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan.

    Bauran kebijakan (policy mix) bank sentral yang dimaksud Perry antara lain kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran.

    Perry, dikutip melalui keterangan resmi, dikutip Antara, di Jakarta, Sabtu, 19 Juli menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi antar kebijakan moneter dan fiskal merupakan kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

    Selain itu, Perry juga menyampaikan kemajuan Indonesia bersama negara kawasan Asia dalam implementasi cross-border payment untuk mencapai sistem pembayaran yang lebih murah, cepat dan transparan sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif.

    Partisipasi aktif BI di G20 merupakan dukungan BI terhadap upaya pemerintah untuk memperkuat peran strategis Indonesia di kancah internasional dalam menjaga stabilitas serta mendorong pemulihan ekonomi global yang kuat, berimbang, inklusif dan berkelanjutan.

    Adapun pertemuan yang berlangsung di Durban, Afrika Selatan, pada 17-18 Juli 2025 tersebut menyepakati beberapa hal termasuk penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Lebih lanjut, G20 menyoroti risiko perekonomian global yang berasal dari tingginya ketidakpastian akibat tensi perdagangan dan geopolitik.

    Terkait hal ini G20 sepakat untuk mendorong sistem perdagangan multilateral yang adil dan terbuka dan mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang.

    BI pun menyambut baik berbagai kesepakatan G20 dan terus berperan aktif dalam mendorong agenda reformasi keuangan global, penguatan sistem pembayaran lintas negara, serta upaya stabilitas sektor keuangan yang sejalan dengan prioritas nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

    Hal ini sejalan dengan upaya bank sentral Indonesia untuk memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran.

  • Gubernur BI tekankan pentingnya `policy mix` bank sentral di G20

    Gubernur BI tekankan pentingnya `policy mix` bank sentral di G20

    Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani sebagai pemimpin delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 pada 17-18 Juli 2025 di Durban, Afrika Selatan. (ANTARA/HO-Bank Indonesia)

    Gubernur BI tekankan pentingnya `policy mix` bank sentral di G20
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 19 Juli 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya optimalisasi bauran kebijakan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan.

    Bauran kebijakan (policy mix) bank sentral yang dimaksud Perry antara lain kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran. Perry, dikutip melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi antar kebijakan moneter dan fiskal merupakan kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

    Selain itu, Perry juga menyampaikan kemajuan Indonesia bersama negara kawasan Asia dalam implementasi cross-border payment untuk mencapai sistem pembayaran yang lebih murah, cepat dan transparan sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif. Partisipasi aktif BI di G20 merupakan dukungan BI terhadap upaya pemerintah untuk memperkuat peran strategis Indonesia di kancah internasional dalam menjaga stabilitas serta mendorong pemulihan ekonomi global yang kuat, berimbang, inklusif dan berkelanjutan.

    Adapun pertemuan yang berlangsung di Durban, Afrika Selatan, pada 17-18 Juli 2025 tersebut menyepakati beberapa hal termasuk penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Lebih lanjut, G20 menyoroti risiko perekonomian global yang berasal dari tingginya ketidakpastian akibat tensi perdagangan dan geopolitik. Terkait hal ini G20 sepakat untuk mendorong sistem perdagangan multilateral yang adil dan terbuka dan mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang.

    BI pun menyambut baik berbagai kesepakatan G20 dan terus berperan aktif dalam mendorong agenda reformasi keuangan global, penguatan sistem pembayaran lintas negara, serta upaya stabilitas sektor keuangan yang sejalan dengan prioritas nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

    Hal ini sejalan dengan upaya bank sentral Indonesia untuk memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran.

     

    Sumber : Antara