Xcloud.id

Negara: Afrika Selatan

  • Lokasi Pulau Paling Terpencil di Bumi, Ternyata Simpan Sejarah Kelam

    Lokasi Pulau Paling Terpencil di Bumi, Ternyata Simpan Sejarah Kelam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dari banyaknya daratan, terdapat beberapa tempat yang terpencil di dunia. Salah satunya adalah Saint Helena yang ternyata menyimpan sejarah kelam sebagai tempat pengasingan untuk panglima militer dan kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte.

    Napoleon merupakan orang yang pernah menaklukkan hampir seluruh wilayah Eropa. Termasuk Belanda yang kemudian menjajah Indonesia selama lebih dari 300 tahun.

    Saint Helena sendiri terletak cukup jauh di tengah Atlantik Selatan. Sebelum 2017, butuh waktu enam hari dengan kapal laut dari Afrika Selatan untuk menuju lokasi tersebut.

    Namun kini, penerbangan langsung dari Afrika Selatan telah dibuka. Anda perlu 6 jam untuk bisa menuju Saint Helena.

    Pulau tersebut berada 800 meter dari permukaan laut. Udaranya sangat segar dengan tambahan sensasi rasa asin dari Atlantik Selatan.

    Bahkan Charles Darwin diketahui memuji Saint Helena. Dia yang sampai di sana tahun 1836 menyebut lokasi itu sangat luar biasa.

    Saint Helena juga dipenuhi banyak flora dan fauna. Pulau seluas San Fransisco itu memiliki 500 spesies flora dan fauna endemik.

    Lokasinya berada di episentrum kawasan lindung laut seluas 445 kilometer persegi. Perairan Saint Helena menjadi rumah bagi sejumlah hewan yakni penyu hijau, ikan pari setan, hiu martil dan tempat migrasi paus bungkuk.

    Bahkan Anda bisa saja melihat segerombolan lumba-lumba tutul pantropis dan hiu paus yang berenang di dekat Saint Helena.

    “Dari November hingga Maret, pulau kami mengalami salah satu fenomena yang langka, sekumpulan hiu paus jantan dan betina dewasa,” kata manajer proyek konservasi laut di Saint Helena National Trust, Kenickie Andrews, dikutip dari Vogue.

    Fenomena itu menawarkan kesempatan banyak peneliti melakukan studi untuk perilaku para spesies. Bukan hanya itu, mereka dapat mempelajari potensi mengembakbiakkan para hewan.

    Para peneliti memiliki kesempatan pula untuk mengembangkan ekowisata. Namun dengan kehati-hatian dan tidak ada sentuhan manusia, jarak aman dan waktu interaksi yang terbatas.

    Sementara itu, Saint Helena hanya dihuni 4.000 orang saja. Mereka berupaya memenuhi kebutuhan makanannya sendiri dengan menanam sayuran atau pohon buah.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

    Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan Presiden AS Donald Trump untuk memangkas dana bantuan luar negeri berkontribusi ke peningkatan angka pengangguran di Afrika Selatan.

    Bahkan, angka pengangguran di negara tersebut mencapai level tertinggi setahun terakhir usai banyak pegawai di sektor kemasyarakatan dan jasa sosial kehilangan pekerjaan.

    Dikutip dari Bloomberg, Selasa (12/8/2025), angka pengangguran Afrika Selatan melonjak ke 33,2% dalam waktu tiga bulan hingga Juni 2025, dari 32,9% pada kuartal sebelumnya. 

    Sektor pelayanan masyarakat kehilangan 42.000 lapangan kerja pada kuartal tersebut dan menjadi jumlah terbesar di antara enam sektor ekonomi yang mengalami banyak pemutusan hubungan kerja.

    “Peninjauan lebih jauh terhadap sub-sektor layanan masyarakat dan sosial menyoroti dampak pemotongan bantuan [dari AS],” kata Solly Molayi dari Statistik Afrika Selatan.

    Molayi menambahkan pihaknya juga melihat penurunan tenaga kerja di sektor pekerja kesehatan dan sosial, di mana organisasi nirlaba paling banyak berada di sektor ini.

    Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS mulai mengurangi pendanaan pada Januari tahun ini, menempatkan LSM pada risiko penutupan dan mengancam program kesehatan penting. 

    Sekitar 17%, atau US$440 juta per tahun, dari pengeluaran Afrika Selatan untuk menanggapi epidemi HIV berasal dari program AS tersebut.

    Adapun, Afrika Selatan memiliki jumlah orang yang hidup dengan HIV tertinggi di dunia, sekitar 8 juta orang atau setara dengan 13% dari populasi.

  • Perluas Pasar Ekspor, RI Incar Amerika Latin dan Afrika

    Perluas Pasar Ekspor, RI Incar Amerika Latin dan Afrika

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan pemerintah akan terus memperluas pasar ekspor baru di luar mitra dagang yang sudah berjalan. Diversifikasi pasar ini tidak hanya mengandalkan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS).

    Budi mengatakan pihaknya sedang menjajaki perluasan ekspor dan kerja sama perdagangan dengan negara-negara di Amerika Latin dan Afrika.

    “Kita tidak hanya mengandalkan negara-negara Eropa dan Amerika, tetapi juga akan masuk ke negara-negara Amerika Latin. Setelah itu, kita mencoba masuk ke Afrika,” kata Budi di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Ia menuturkan, pemerintah sebenarnya sudah mulai menjajaki perundingan dengan negara-negara di Afrika. Namun, kawasan tersebut cenderung menginginkan perundingan dilakukan secara regional, bukan langsung per negara.

    Menurutnya, perjanjian dagang secara kawasan memerlukan waktu lebih lama karena harus ada kesepakatan dari seluruh negara anggota. “Sebenarnya perundingan dengan Afrika sudah kita mulai, tapi mereka maunya kawasan. Kawasan itu lama karena harus ada kesepakatan dari negara-negara anggota,” ujarnya.

    Budi menambahkan, Indonesia juga ingin menjalin kerja sama bilateral, termasuk dengan Afrika Selatan yang sudah menyatakan siap melakukan perundingan.

    “Kami ingin mencoba melakukan bilateral. Kemarin Afrika Selatan sudah menyatakan siap untuk perundingan,” tuturnya.

    Ia menegaskan, langkah ini dilakukan agar Indonesia memiliki diversifikasi pasar yang lebih luas sehingga produk dalam negeri punya peluang lebih besar menembus pasar internasional. “Jadi kita ingin mencoba pasar ke mana saja karena potensi dan industri kita besar,” pungkasnya.

    (aid/rrd)

  • 148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

    Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

    Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

    1.Meksiko: 20 Maret 2025

    2.Armenia: 21 Juni 2024

    3.Slovenia: 4 Juni 2024

    4.Irlandia: 22 Mei 2024

    5.Norwegia: 22 Mei 2024

    6.Spanyol: 22 Mei 2024

    7.Bahama: 8 Mei 2024

    8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

    9.Jamaika: 24 April 2024

    10.Barbados: 20 April 2024

    11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

    12.Kolombia: 3 Agustus 2018

    13.Saint Lucia: 14 September 2015

    14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

    15.Swedia: 30 Oktober 2014

    16.Haiti: 27 September 2013

    17.Guatemala: 9 April 2013

    18.Thailand: 18 Januari 2012

    19.Islandia: 15 Desember 2011

    20.Brasil: 3 Desember 2011

    21.Grenada: 25 September 2011

    22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

    23.Dominika: 19 September 2011

    24.Belize: 9 September 2011

    25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

    26.Honduras: 26 Agustus 2011

    27.El Salvador: 25 Agustus 2011

    28.Suriah: 18 Juli 2011

    29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

    30.Liberia: 1 Juli 2011

    31.Lesotho: 3 Mei 2011

    32.Uruguay: 16 Maret 2011

    33.Paraguay: 29 Januari 2011

    34.Suriname: 26 Januari 2011

    35.Peru: 24 Januari 2011

    36.Guyana: 13 Januari 2011

    37.Chile: 7 Januari 2011

    38.Ekuador: 27 Desember 2010

    39.Bolivia: 17 Desember 2010

    40.Argentina: 6 Desember 2010

    41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

    42.Venezuela: 27 April 2009

    43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

    45.Lebanon: 30 November 2008

    46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

    47.Montenegro: 24 Juli 2006

    48.Timor Leste: 1 Maret 2004

    49.Malawi: 23 Oktober 1998

    50.Kirgistan: 1 November 1995

    51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

    52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

    53.Uzbekistan: 25 September 1994

    54.Tajikistan: 2 April 1994

    55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

    56.Georgia: 25 April 1992

    57.Turkmenistan: 17 April 1992

    58.Azerbaijan: 15 April 1992

    59.Kazakstan: 6 April 1992

    60.Eswatini: 1 Juli 1991

    61.Filipina: 1 September 1989

    62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

    63.Benin: 1 Mei 1989

    64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

    65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

    66.Rwanda: 2 Januari 1989

    67.Bhutan: 25 Desember 1988

    68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

    69.Burundi: 22 Desember 1988

    70.Botswana: 19 Desember 1988

    71.Nepal: 19 Desember 1988

    72.Kongo: 18 Desember 1988

    73.Polandia: 14 Desember 1988

    74.Oman: 13 Desember 1988

    75.Gabon: 12 Desember 1988

    76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

    77.Mozambik: 8 Desember 1988

    78.Angola: 6 Desember 1988

    79.Kongo: 5 Desember 1988

    80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

    81.Uganda: 3 Desember 1988

    82.Laos: 2 Desember 1988

    83.Chad: 1 Desember 1988

    84.Ghana: 29 November 1988

    85.Togo: 29 November 1988

    86.Zimbabwe: 29 November 1988

    87.Maladewa: 28 November 1988

    88.Bulgaria: 25 November 1988

    89.Tanjung Verde: 24 November 1988

    90.Korea Utara: 24 November 1988

    91.Niger: 24 November 1988

    92.Rumania: 24 November 1988

    93.Tanzania: 24 November 1988

    94.Hongaria: 23 November 1988

    95.Mongolia: 22 November 1988

    96.Senegal: 22 November 1988

    97.Burkina Faso: 21 November 1988

    98.Kamboja: 21 November 1988

    99.Komoro: 21 November 1988

    100.Guinea: 21 November 1988

    101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

    102.Mali: 21 November 1988

    103.China: 20 November 1988

    104.Belarus: 19 November 1988

    105.Namibia: 19 November 1988

    106.Rusia: 19 November 1988

    107.Ukraina: 19 November 1988

    108.Vietnam: 19 November 1988

    109.Siprus: 18 November 1988

    110.Republik Ceko: 18 November 1988

    111.Mesir: 18 November 1988

    112.Gambia: 18 November 1988

    113.India: 18 November 1988

    114.Nigeria: 18 November 1988

    115.Seychelles: 18 November 1988

    116.Slowakia: 18 November 1988

    117.Sri Lanka: 18 November 1988

    118.Albania: 17 November 1988

    119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

    120.Djibouti: 17 November 1988

    121.Mauritius: 17 November 1988

    122.Sudan: 17 November 1988

    123.Afghanistan: 16 November 1988

    124.Bangladesh: 16 November 1988

    125.Kuba: 16 November 1988

    126.Yordania: 16 November 1988

    127.Madagaskar: 16 November 1988

    128.Nikaragua: 16 November 1988

    129.Pakistan: 16 November 1988

    130.Qatar: 16 November 1988

    131. Arab Saudi: 16 November 1988

    132.Serbia: 16 November 1988

    133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

    134.Zambia: 16 November 1988

    135.Aljazair: 15 November 1988

    136.Bahrain: 15 November 1988

    137.Indonesia: 15 November 1988

    138.Irak: 15 November 1988

    139.Kuwait: 15 November 1988

    140.Libya: 15 November 1988

    141.Malaysia: 15 November 1988

    142.Mauritania: 15 November 1988

    143.Maroko: 15 November 1988

    144.Somalia: 15 November 1988

    145.Tunisia: 15 November 1988

    146.Turki: 15 November 1988

    147.Yaman: 15 November 1988

    148.Iran: 4 Februari 1988

    Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

    Australia

    Kanada

    Prancis

    Malta

    Portugal

    Inggris

    Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

    Amerika Serikat

    Panama

    Jerman

    Italia

    Austria

    Denmark

    Lithuania

    Moldova

    Kroasia

    Latvia

    Yunani

    Eritrea

    Kamerun

    Myanmar

    Korea Selatan

    Jepang

    Israel

    Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kena Tarif 50%, Sosok Presiden Ini Ogah Ngemis ke Trump

    Kena Tarif 50%, Sosok Presiden Ini Ogah Ngemis ke Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menegaskan tak akan memohon kepada Presiden AS Donald Trump, meski ekspor Brasil kini dihantam tarif impor hingga 50% mulai Rabu (6/8/2025).

    Ia menyebut menghubungi Trump di saat yang tidak tepat hanya akan menjadi “penghinaan” bagi negaranya.

    Dalam wawancara dengan Reuters di kediaman resminya di Brasilia, Lula menyatakan bahwa pemerintahnya tidak akan segera mengumumkan tindakan balasan berupa tarif serupa, dan masih akan mengandalkan dialog tingkat menteri. Namun, secara pribadi, Lula menolak untuk mengulurkan tangan lebih dulu kepada Trump.

    “Saat intuisi saya mengatakan Trump siap berbicara, saya tak akan ragu untuk meneleponnya,” kata Lula. “Tapi hari ini, intuisi saya mengatakan dia tidak ingin berbicara. Dan saya tidak akan menghina diri saya sendiri.”

    Meskipun ekspor Brasil saat ini menghadapi tarif tertinggi yang diberlakukan Trump, Lula tampak tenang dan tak gentar. Ekonomi terbesar di Amerika Latin itu dinilai cukup tangguh untuk menahan guncangan, memberikan ruang manuver lebih bagi Lula dibandingkan para pemimpin Barat lainnya.

    Situasi diplomatik makin rumit karena Trump mengaitkan tarif baru ini dengan tuntutannya agar Brasil menghentikan proses hukum terhadap mantan presiden sayap kanan Jair Bolsonaro, yang kini diadili atas dugaan keterlibatannya dalam upaya kudeta hasil pemilu 2022.

    Lula mengatakan bahwa Mahkamah Agung Brasil “tidak peduli dengan apa yang dikatakan Trump dan memang tidak seharusnya peduli.” Ia juga menyerukan agar Bolsonaro diadili dalam perkara terpisah atas upayanya memancing campur tangan Trump.

    “Kami telah memaafkan intervensi AS dalam kudeta 1964,” kata Lula, yang karier politiknya dimulai sebagai pemimpin serikat buruh yang menentang pemerintahan militer hasil kudeta tersebut.

    “Tapi yang ini bukan intervensi kecil. Ini adalah presiden Amerika Serikat yang merasa bisa mendikte aturan kepada negara berdaulat seperti Brasil. Itu tidak bisa diterima.”

    Meski demikian, Lula menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki masalah pribadi dengan Trump. Ia membuka kemungkinan pertemuan di forum internasional seperti Majelis Umum PBB bulan depan atau Konferensi Iklim PBB (COP) pada November.

    Namun ia juga mengkritik keras gaya diplomasi Trump yang kerap mempermalukan tamunya.

    “Apa yang dilakukan Trump terhadap Zelensky adalah penghinaan. Itu tidak normal. Apa yang dia lakukan terhadap Ramaphosa juga penghinaan,” kata Lula, mengacu pada Presiden Ukraina dan Presiden Afrika Selatan.

    “Seorang presiden tidak boleh menghina presiden lain. Saya menghormati semua orang dan saya menuntut dihormati.”

    Di tengah kebuntuan diplomatik, Lula menyebutkan bahwa para menterinya kesulitan membuka jalur dialog dengan mitra AS. Untuk itu, pemerintahnya kini fokus pada kebijakan dalam negeri guna meredam dampak ekonomi dari tarif AS, sambil tetap menjaga “tanggung jawab fiskal”.

    Ia menolak memberikan rincian soal langkah-langkah dukungan terhadap perusahaan Brasil, namun diperkirakan bantuan itu mencakup jalur kredit dan insentif ekspor. Ia juga menyampaikan rencana menghubungi negara-negara mitra di kelompok BRICS untuk membahas respons bersama terhadap kebijakan AS.

    “Saat ini belum ada koordinasi antar-BRICS, tapi itu akan ada,” kata Lula.

    Ia membandingkan potensi kekuatan kolektif tersebut dengan kekuatan negosiasi serikat buruh, tempat ia dulu berkiprah. “Apa daya tawar satu negara kecil terhadap Amerika Serikat? Tidak ada.”

    Selain itu, Brasil juga mempertimbangkan kemungkinan mengajukan keluhan bersama dengan negara lain ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    “Saya lahir sebagai negosiator,” ujar Lula. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak akan terburu-buru mengambil keputusan retaliasi. “Kita harus sangat berhati-hati,” imbuhnya.

    Ketika ditanya soal kemungkinan tindakan terhadap perusahaan-perusahaan AS, seperti peningkatan pajak terhadap raksasa teknologi, Lula menjawab bahwa pemerintahnya tengah mempelajari cara untuk menyamakan perlakuan pajak antara perusahaan AS dan perusahaan domestik Brasil.

    Di sisi lain, Lula juga mengungkapkan rencana pemerintahnya untuk merumuskan kebijakan nasional baru terkait sumber daya mineral strategis Brasil. Menurutnya, kebijakan ini harus dilandasi prinsip “kedaulatan nasional” agar negara tidak terus-menerus hanya mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dana masyarakat yang lari ke judol bisa tekan pertumbuhan PDB

    Dana masyarakat yang lari ke judol bisa tekan pertumbuhan PDB

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DEN: Dana masyarakat yang lari ke judol bisa tekan pertumbuhan PDB
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 20:22 WIB

    Elshinta.com – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Firman Hidayat mencatat dana masyarakat yang berpindah atau masuk sebagai deposit ke rekening penampungan judi online (judol) berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Apabila mereka (masyarakat) gunakan dana untuk konsumsi atau investasi, itu akan menciptakan multiplier effect sehingga ada tambahan ke PDB (Produk Domestik Bruto),” kata Firman dalam diskusi “Strategi Nasional Melawan Kejahatan Finansial” di Jakarta, Selasa.

    Merujuk pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dana masyarakat yang masuk ke rekening judi online mencapai Rp51,3 triliun pada 2024. Ia mengatakan dana tersebut seharusnya dapat digunakan untuk konsumsi dan investasi produktif yang berkontribusi positif terhadap PDB Indonesia.

    Dari jumlah deposit judi online tersebut, sekitar 70 persen atau mayoritas dana juga terdeteksi mengalir ke luar negeri. Artinya, bukan hanya dananya yang hilang dari perputaran domestik, namun juga multiplier effect tidak ada, yang seharusnya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    Berdasarkan hitungan sederhana yang dilakukan DEN, aliran dana masyarakat ke deposit judi online yang mencapai Rp51,3 triliun pada 2024 diperkirakan menekan pertumbuhan ekonomi hingga 0,3 persen.

    “Tahun lalu, kita tumbuh di sekitar 5 persen. Gampangnya, seharusnya kita bisa tumbuh di 5,3 persen (jika Rp51,3 triliun tidak masuk ke deposit judi online). Di tengah situasi global yang sangat besar, 0,3 persen ini sangat berharga untuk kita bisa mencapai target,” kata Firman.

    Selain dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, DEN juga menyoroti kerugian negara dari sisi penerimaan pajak yang hilang, yang ditaksir mencapai Rp6,4 triliun berdasarkan asumsi deposit judi online Rp51,3 triliun pada 2024.

    Sebagai perbandingan, Firman menyebut beberapa negara lain juga mengalami kerugian besar akibat judi online ilegal. Hong Kong kehilangan potensi pajak sebesar 9,4 miliar dolar Hong Kong per tahun, sementara Afrika Selatan kehilangan potensi penerimaan pajak tahunan sebesar 110 juta rand.

    Di Brasil, pengeluaran rumah tangga untuk judi meningkat dua kali lipat dari tahun 2018-2023, mencapai 19,9 persen dari pendapatan rumah tangga. Di saat yang bersamaan, pengeluaran untuk makanan, baju, dan obat turun dari 63 persen ke 57 persen.

    Masyarakat Brasil diperkirakan mengeluarkan 12 miliar dolar AS untuk judi online di luar negeri.

    “Suatu studi di Brasil menunjukkan ketika masyarakat (di sana) meningkatkan dua kali lipat pengeluaran untuk judi, pengeluaran untuk makanan dan obat-obatan itu berkurang cukup besar,” kata Firman.

    Ia pun mengingatkan, dampak negatif judi online terhadap ekonomi nasional hanyalah sebagian dari persoalan. Dampak sosial dari judi online juga tidak bisa diabaikan dan sejauh ini baru terlihat sebagai fenomena “puncak gunung es”.

    Firman menilai perlunya kajian lebih lanjut terkait dampak sosial judi online, serta mendorong kebijakan yang lebih tegas untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial dari aktivitas ilegal ini.

    Sumber : Antara

  • Dendam Jokowi Dihadang Prabowo

    Dendam Jokowi Dihadang Prabowo

       

    Oleh: Tony Rosyid*

    KETIKA Nelson Mandela jadi Presiden Afrika Selatan, seorang wartawan bertanya: “Kenapa anda tidak penjarakan orang-orang yang dulu telah memenjarakan anda?”. Nelson menjawab: “27 tahun saya menderita di penjara. Saya tidak ingin menambah penderitaan saya dengan memenjarakan mereka (dendam)”.

    Kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto dinilai publik sebagai bentuk balas dendam Joko Widodo alias Jokowi. Tom Lembong adalah eks Menteri Perdagangan dan orang yang menyiapkan teks pidato Presiden Jokowi. Di Pilpres 2024, Tom Lembong balik arah dan mendukung Anies Baswedan. Anies adalah “musuh” dan tokoh yang paling “dikuyo-kuyo” dimasa kekuasaan Jokowi. 

    Sementara Hasto adalah Sekjen PDIP yang paling bersemangat menyerang Jokowi. Bahkan menyiapkan sejumlah dokumen dan video terkait dosa Jokowi. Meski sampai sekarang tak pernah dia bisa buktikan.

    Dalam persidangan terakhir, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara. Vonis ini membuat marah hampir seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, Tom Lembong tak terbukti menerima uang dan tak ada mens rea (niat jahat). 

    Tidak terima uang dan tak ada niat jahat, tapi divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Vonis ini melukai perasaan, mengguncang nalar dan menodai rasionalitas publik. Publik marah. Vonis ini semakin menguatkan dugaan adanya faktor non hukum yang ikut menentukan keputusan.

    Soal intervensi hukum di Indonesia, ini sudah hal biasa. Yang nggak biasa itu kalau ada aparat hukum jujur dan elite anti korupsi. Ini baru barang langka.

    Presiden Prabowo Subianto membaca situasi ini. Dengan sabar dan tekun mengikuti proses persidangan Tom Lembong. Ketika Tom Lembong divonis, tak lama kemudian Presiden Prabowo memberikan abolisi. Menghapus semua keputusan hakim terkait vonis terhadap Tom Lembong. 

    Di waktu yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Amnesti itu pengampunan. Ya, semacam pengampunan dosa. Supaya tidak terlihat vulgar, amnesti untuk Hasto dikeluarkan berbarengan dengan 1.116 terpidana 

    Silahkan para ahli hukum berdebat soal substansi dari dua kasus yang diberi abolisi dan amnesti ini. Saya hanya ingin menyoroti dari sisi politik.

    Pemberian abolisi dan amnesti oleh Prabowo merupakan langkah politik yang cukup cerdas dan taktis. Saat publik sedang masif memberikan empatinya kepada Tom Lembong, Presiden Prabowo hadir. Gelombang empati akhirnya juga mengalir ke Prabowo. Abolisi seperti mata air yang muncul di saat rakyat sedang kehausan atas keadilan hukum. Prabowo hadir di saat yang paling tepat.

    Di saat yang bersamaan, Prabowo juga memberikan amnesti kepada Hasto. Ini langkah politik lainnya. Urusannya bukan kepada publik, karena publik tidak ada hubungannya dengan kasus Hasto. Tom Lembong dan Hasto adalah dua kasus yang berbeda.

    Jika kasus Tom Lembong berkaitan dengan empati dan simpati publik, sedangkan kasus Hasto berkaitan dengan kebutuhan Prabowo terhadap dukungan dari PDIP.

    Informasi yang beredar ke publik: PDIP siap bergabung dengan Prabowo dengan dua syarat. Salah satunya: Hasto dibebaskan. Benarkah?

    Yang pasti, dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto, Prabowo mendapat tiga keuntungan sekaligus. 

    Pertama, Prabowo mendapatkan simpati publik. Publik mengapresiasi langkah Prabowo yang berpihak dengan amat cerdas kepada Tom Lembong. Kali ini, simpati publik tidak lagi dimonopoli oleh Tom Lembong. Tom Lembong harus berbagi dengan Prabowo. 

    Kedua, amnesti kepada Hasto menjadi ruang baru bagi rekonsiliasi Prabowo dengan Megawati. 

    Ketiga, abolisi dan amnesti menjadi pukulan telak Prabowo kepada Jokowi. Ini pukulan yang kesekian kali yang dimainkan Prabowo secara softly, sistemik dan konsisten.

    Abolisi kepada Tom Lrmbong dan terutama amnesti kepada Hasto akan membuka konstalasi baru dalam land scape perpolitikan Indonesia kedepan. Prabowo akan melangkah semakin kuat karena dukungan PDIP, seiring dengan melemahnya pengaruh Jokowi.

    Apakah dukungan PDIP kepada Parbowo, jika ini benar-benar terjadi, akan membuat Indonesia lebih stabil? Apakah bergabungnya PDIP ke koalisi Prabowo akan membuat demokrasi kita lebih hidup? Pertanyaan ketiga, dan ini paling substansial: Apakah merapatnya PDIP ke Prabowo akan membuat Indonesia lebih baik?

    Tiga pertanyaan ini seiring berjalannya waktu akan terjawab. Butuh beberapa tahun kedepan untuk kita mendapatkan jawabannya.

    Era balas dendam boleh jadi lambat laun akan menghilang. Apakah era baru akan memberi jaminan?

    Kita tunggu.

    *(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

  • Permintaan Batu Bara dari China Lesu, RI Bisa Lirik Pasar Vietnam hingga Pakistan

    Permintaan Batu Bara dari China Lesu, RI Bisa Lirik Pasar Vietnam hingga Pakistan

    Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengingatkan agar pelaku usaha batu bara mulai melirik pasar ekspor negara selain China di tengah terpukulnya industri batu bara imbas penurunan permintaan dari Negeri Tirai Bambu.

    Produsen batu bara di Indonesia belakangan kian tertekan oleh penurunan permintaan ekspor ke China. Selain dari pasar ekspor, penurunan permintaan itu juga datang dari pembangkit listrik pada smelter nikel.

    Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono mengatakan, permintaan ekspor batu bara dari Indonesia saat ini sedang turun dibandingkan periode tahun sebelumnya. Ini terutama disebabkan oleh turunnya demand komoditas batu bara di China.  

    Menurutnya, China merupakan negara terbesar di dunia dalam hal konsumsi dan penyerapan batu bara untuk kepentingan pembangkit listriknya. Perhapi mencatat pada 2024, China mengimpor batu bara dari luar negaranya sebanyak kurang lebih 414 juta ton, sementara pada 2023 sebanyak 367 juta ton.  

    Sementara itu, produksi batu bara nasional China mencapai 3,88 miliar ton pada 2024 atau produksi rata-rata per bulan sekitar 323 juta ton.  Saat ini, China berhasil meningkatkan produksi batu bara dalam negerinya menjadi kisaran 400 juta ton per bulan

    Di sisi lain, kebutuhan energi listrik China turun seiring dengan menurunnya kinerja industri.

    “Oleh karena itu, China secara umum menurunkan volume impor batu bara dari luar negeri termasuk dari Indonesia,” ucap Widhy kepada Bisnis dikutip Minggu (2/8/2025).

    Menurutnya, China juga lebih memilih impor batu bara dari negara-negara lain yang dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan Indonesia, seperti dari Australia, Rusia, bahkan Afrika Selatan.

    “Jika situasi seperti ini tidak berubah, maka bukan tidak mungkin penurunan impor batu bara China dari Indonesia bisa berlanjut hingga akhir tahun” imbuh Widhy.

    Dia juga menyebut bahwa pasokan batu bara untuk menyuplai kebutuhan pembangkit listrik/energi smelter nikel juga mengalami penurunan. Hal ini tak lepas dari menurunnya produksi smelter nikel.

    “Dalam jangka pendek, pengusaha tambang harus mulai melirik ke beberapa negara lain untuk menggantikan penurunan ekspor mereka ke China, seperti misalnya ke negara Vietnam yang sudah mulai banyak melakukan pembelian batu bara dari Indonesia,” ucap Widhy.

    Dia juga menyebut, beberapa negara lain yang mulai membeli batu bara RI seperti Kamboja, Bangladesh, dan Pakistan harus menjadi perhatian untuk ditingkatkan volume ekspornya.

    Meski ekspor ke negara-negara itu belum bisa sebesar China, menurutnya, yang terpenting juga para pengusaha batu bara harus dapat melakukan inovasi dan efisiensi untuk dapat menurunkan biaya operasional.

    Dengan begitu, pelaku usaha di RI dapat berkompetisi dengan negara-negara eksportir lain.

    Adapun dalam jangka panjang, Widhy menilai para pelaku usaha batu bara dalam negeri masih memiliki peluang. Ini muncul dari proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Proyek ini digadang-gadang bisa menggantikan LPG.

    Widhy menyebut dengan proyek tersebut pemanfaatan batu bara tak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

    Di sisi lain, dia mengingatkan pemerintah juga harus sudah mulai mendorong penggunaan teknologi carbon capture & storage (CCS) untuk PLTU yang beroperasi di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik masih terus dapat dilanjutkan dengan meminimalkan emisi CO2 dengan menggunakan teknologi CCS.

    Widhy menambahkan bahwa pihaknya melihat masa depan industri batu bara di Indonesia masih tetap cerah. Ini mengingat Indonesia masih memiliki sekitar 31 miliar ton cadangan batu bara dan sekitar 97 miliar ton sumber daya.

    “Ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat sesuai amanat dari konstitusi UUD 1945 pasal 33,” katanya.

  • Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto simbol politik penyembuhan ala Prabowo

    Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto simbol politik penyembuhan ala Prabowo

    Sumber foto: Redaksi/elshinta.com

    Denny JA: Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto simbol politik penyembuhan ala Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 02 Agustus 2025 – 13:06 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Langkah ini dinilai peneliti politik Denny JA sebagai simbol politik penyembuhan yang penting bagi bangsa.

    “Dalam politik yang terpolarisasi, dan ketidakpastian ekonomi akibat kondisi geo-politik, pemimpinan nasional yang merangkul semua kekuatan bangsa itu sebuah kearifan,” tulis Denny JA dalam keterangannya, Jumat (1/8).

    Tom Lembong, pebisnis yang dikenal kritis, divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara impor gula. “Banyak yang mengernyit, sebagian mengutuk, tak sedikit pula yang meragukan kebenaran putusan itu,” kata Denny.

    Proses hukum berjalan, namun Presiden Prabowo mengusulkan abolisi. Pada 31 Juli 2025, DPR menyetujuinya. “Abolisi pun berlaku: proses hukum terhadap Tom dihentikan sepenuhnya, bahkan ketika vonisnya masih dalam tahap banding,” tulisnya.

    Sementara itu, politisi PDIP Hasto Kristiyanto dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Namun, melalui usulan Presiden Prabowo, DPR juga menyetujui amnesti kolektif bagi 1.116 terpidana, termasuk Hasto.

    “Secara hukum, keduanya berbeda,” jelas Denny. Abolisi menghapus seluruh proses hukum sementara amnesti menghapus hukuman, tetapi tidak membatalkan vonis.

    Meski demikian, Denny menilai keduanya memiliki kesamaan secara moral. “Titik kearifan. Titik ketika negara memilih menyembuhkan, bukan melukai kembali,” tulisnya.

    Tak lama setelah keputusan ini diumumkan, Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh jajaran PDIP untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. “Bagi sebagian orang, ini kejutan. Bagi sejarah, ini adalah momen penting,” tambah Denny.

    Ia menilai langkah ini mencerminkan politik rekonsiliasi. “Seolah bangsa ini, yang selama ini penuh luka dan prasangka, perlahan belajar,” katanya.

    Denny juga menyinggung sejumlah preseden di dalam dan luar negeri, mulai dari Truth and Reconciliation Commission di Afrika Selatan, amnesti Gerald Ford kepada penolak wajib militer di AS, hingga amnesti eks kombatan GAM oleh Presiden SBY.

    “Setiap kali pengampunan diberikan, sejarah bertanya: adakah kebijaksanaan di baliknya, atau hanya kalkulasi kekuasaan?” tulis Denny.

    Menurutnya, abolisi dan amnesti yang dilakukan Prabowo bukanlah tanda melemahnya hukum. “Justru sebaliknya, ia adalah puncak kekuatan hukum yang hidup, yang tak hanya menegakkan keadilan retributif, tapi juga merawat keadilan restoratif,” tegasnya.

    “Prabowo memilih menyalakan nyala kecil di tengah kabut: nyala rekonsiliasi,” tulis Denny. “Ia tahu, pembangunan hanya tumbuh di tanah damai. Dan damai hanya tumbuh jika luka masa lalu tak terus diwariskan sebagai racun.”

    “Di dunia yang kian gaduh oleh kebencian,” pungkas Denny JA, “negara yang bisa memaafkan bukanlah negara yang lemah, melainkan negara yang telah dewasa. Karena keberanian sejati bukan membalas luka, melainkan mengubah luka menjadi jembatan.”

    Sumber : Elshinta.Com

  • Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus 2025, Begini Respons Pemerintah

    Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus 2025, Begini Respons Pemerintah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah resmi menandatangani executive order terkait pengenaan tarif yang berlaku bagi negara-negara mitra dagang utamanya.

    Trump mempertahankan tarif dasar 10% ke negara-negara di mana AS memiliki surplus perdagangan. Lalu, memberlakukan tarif 15% ke mitra dagang utama seperti Uni Eropa (UE), Jepang, dan Korea Selatan (Korsel).

    Sedangkan bagi Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya tarif yang diterapkan masih sama sesuai hasil negosiasi, yaitu di kisaran 19-20%. Untuk Indonesia masih tetap dikenakan 19% dari sebelumnya 32%.

    Pemerintah menganggap, besaran tarif bea masuk yang telah diumumkan Trump pada Kamis malam lalu itu sudah cukup untuk memberikan daya saing ekspor komoditas-komoditas Indonesia ke AS dibanding negara mitra dagang AS lainnya.

    “Indonesia kan seperti kita ketahui sudah selesai dan berlaku tanggal 7 dan seluruh negara ASEAN hampir selesai dan negara-negara yang di ASEAN 19%, kecuali Singapura tarifnya yang paling rendah,” kata Menteri Koordinator Bidang Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Jumat (1/8/2025).

    Menurut pemerintah, besaran tarif itu akan membuat kinerja ekspor Indonesia terjaga baik ke AS karena tak mengalami perbedaan dengan negara-negara kompetitor seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Filipina, maupun Pakistan.

    “Karena beberapa negara ASEAN kan 19%, dan paling rendah negara yang memang dengan AS relatif baik. Selama ini juga sama, punya competitiveness terhadap Thailand maupun Malaysia dan sektornya agak mirip tapi ada perbedaan juga, yang penting india agak tinggi sedikit,” ungkap Airlangga.

    Menurut Airlangga, meski tarif perdagangan resiprokal atau bea masuk yang dikenakan Trump ke Indonesia 19%, namun untuk sejumlah komoditas telah resmi ditetapkan menjadi lebih rendah hingga 0%, terutama komoditas-komditas strategis yang tidak dimiliki AS.

    “Bahkan untuk copper konsentrat dan copper catode di nol kan jadi itu yang sejalan dengan pembicaraan untuk mineral strategis antara lain copper dan itu US sudah umumkan juga,” papar Airlangga.

    ‘Jadi itu yang Indonesia sebut industrial comodities jadi secondary process sesudah ore, jadi sudah sejalan dengan apa yang kemarin diumumkan juga oleh secretary commerce dari white house,” tegasnya.

    Berikut ini daftar negara yang tarifnya telah diumumkan Trump dan berlaku 7 Agustus 2025:

    Suriah

    Laos

    Myanmar

    Swiss

    Irak

    Serbia

    Aljazair

    Bosnia dan Herzegovina

    Libya

    Afrika Selatan

    Brunei

    India

    Kazakhstan

    Moldova

    Tunisia

    Bangladesh

    Sri Lanka

    Taiwan

    Vietnam

    Indonesia

    Kamboja

    Malaysia

    Pakistan

    Filipina

    Thailand

    Nikaragua

    Afghanistan

    Angola

    Bolivia

    Botswana

    Kamerun

    Chad

    Kosta Rika

    Pantai Gading

    Republik Demokratik Kongo

    Ekuador

    Equatorial Guinea

    Fiji

    Ghana

    Guyana

    Islandia

    Israel

    Jepang

    Yordania

    Lesotho

    Liechtenstein

    Madagaskar

    Malawi

    Mauritius

    Mozambik

    Namibia

    Nauru

    Selandia Baru

    Nigeria

    Makedonia Utara

    Norwegia

    Papua Nugini

    Korea Selatan

    Trinidad dan Tobago

    Turki

    Uganda

    Vanuatu

    Venezuela

    Zambia

    Zimbabwe

    Brasil

    Kepulauan Falkland

    Inggris

    Uni Eropa

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]