Xcloud.id

Negara: Afrika Selatan

  • Turki Keluarkan Surat Perintah Tangkap Netanyahu dan Puluhan Pejabat Israel

    Turki Keluarkan Surat Perintah Tangkap Netanyahu dan Puluhan Pejabat Israel

    GELORA.CO – Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan atas dugaan genosida terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan puluhan pejabat senior lainnya.

    Dikutip dari The Guardian, Sabtu (8/11), Turki mengeluarkan surat perintah terhadap 37 pejabat, di antaranya Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Eyal Zamir. Pernyataan itu dikeluarkan oleh kantor kejaksaan Istanbul tanpa merilis daftar lengkap pejabat lainnya.

    Turki menuduh pejabat Israel atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah dilakukan Israel secara sistematis di Gaza.

    Dalam pernyataan itu, Turki juga menyinggung rumah sakit persahabatan Turki-Palestina yang dibangun pemerintah Turki di Jalur Gaza dan dibom Israel pada Maret lalu.

    Pemerintah Israel pun memberikan komentar atas surat perintah penangkapan itu. Israel mengecamnya sebagai aksi humas (PR Stunt).

    “Israel secara tegas menolak aksi humas baru-baru ini yang dilakukan Erdogan yang tiran,” kata Menlu Israel Gideon Saar lewat pernyataan di X.

    Tahun lalu, Turki bergabung bersama Afrika Selatan yang menuduh Israel atas genosida di Mahkamah Internasional.

    Gencatan senjata yang rapuh berlangsung di Palestina sejak 10 Oktober sebagai bagian dari rencana perdamaian kawasan yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump.

  • Gara-Gara Hal Ini, Trump Menolak Hadir di G20 Afrika Selatan

    Gara-Gara Hal Ini, Trump Menolak Hadir di G20 Afrika Selatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Donald Trump menegaskan tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan akhir bulan ini. Keputusan Trump ini terkait dengan “pelanggaran hak asasi manusia” yang terjadi di negara tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menyesalkan keputusan Trump dan menegaskan penolakannya terhadap klaim Trump bahwa warga Afrika kulit putih menghadapi penganiayaan atau tindakan rasis di negara mayoritas kulit hitam tersebut.

    “Sungguh memalukan bahwa G20 akan diadakan di Afrika Selatan,” kata Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social.

    “Warga Afrikaner (orang-orang keturunan pemukim Belanda, serta imigran Prancis dan Jerman) dibunuh dan dibantai, dan tanah serta pertanian mereka disita secara ilegal,” lanjutnya, dikutip dari Reuters.

    “Tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan hadir selama pelanggaran hak asasi manusia ini terus berlanjut. Saya berharap dapat menjadi tuan rumah G20 2026 di Miami, Florida!” kata Trump.

    Wakil Presiden JD Vance, yang dijadwalkan menghadiri pertemuan para pemimpin dunia G20 di Johannesburg pada 22-23 November, tidak akan hadir lagi, menurut seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Trump telah mempermasalahkan kebijakan dalam dan luar negeri Afrika Selatan – mulai dari kebijakan pertanahannya hingga tuduhan Israel atas genosida dalam perang yang dilancarkan sekutu AS tersebut di Gaza.

    Bulan lalu, Trump menetapkan batas terendah yang pernah tercatat untuk penerimaan pengungsi AS dan mengatakan bahwa orang-orang yang diterima AS sebagian besar akan berfokus pada warga Afrikaner kulit putih.

    Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan mengatakan telah memperhatikan unggahan “menyesalkan” Trump di platform tersebut, dan menegaskan kembali penolakan Pretoria yang sering dinyatakan atas tuduhan bahwa warga Afrikaner mengalami penindasan.

    “Klaim bahwa komunitas ini menghadapi penganiayaan tidak didukung oleh fakta,” kata kementerian tersebut, seraya menambahkan bahwa masa lalu Afrika Selatan yang diwarnai ketimpangan rasial memberinya pengalaman untuk membantu dunia mengatasi perpecahan melalui platform G20. Negara kita berada di posisi unik untuk memperjuangkan masa depan solidaritas sejati di G20,” katanya, seraya menambahkan bahwa negara itu berharap dapat menyelenggarakan KTT yang sukses.

    Awal tahun ini, Menteri Luar Negeri Marco Rubio juga memboikot pertemuan para menteri luar negeri G20 di Afrika Selatan, yang memegang jabatan presiden G20 dari Desember 2024 hingga November 2025. Amerika Serikat akan mengambil alih jabatan presiden G20 setelah Afrika Selatan.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Turki Keluarkan Surat Penagkapan PM Israel Benjamin Netanyahu

    Turki Keluarkan Surat Penagkapan PM Israel Benjamin Netanyahu

    GELORA.CO – Pemerintah Turki resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas tuduhan melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Dalam pernyataannya pada Jumat 7 November 2025, Kejaksaan Istanbul menyebut selain Netanyahu, ada 37 pejabat Israel yang masuk daftar tersangka, termasuk Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan Kepala Staf Militer Letjen Eyal Zamir.

    Menurut Turki, tindakan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 merupakan kejahatan sistematis terhadap warga sipil Palestina. Pernyataan itu menyoroti beberapa serangan besar, termasuk pengeboman Rumah Sakit Baptis Al-Ahli pada Oktober 2023 yang menewaskan 500 orang, serta penghancuran Rumah Sakit Persahabatan Turki-Palestina pada Maret 2024.

    Israel menolak keras langkah tersebut. “Israel menolak dengan penuh penghinaan aksi humas terbaru dari tiran Erdogan,” tulis Menteri Luar Negeri Gideon Saar di platform X, dikutip dari Al-Jazeera.

    Sebaliknya, Hamas menyambut baik keputusan Turki. “Ini tindakan terpuji yang menegaskan komitmen rakyat dan pemimpin Turki terhadap keadilan dan kemanusiaan,” kata kelompok tersebut dalam pernyataannya.

    Langkah Turki ini muncul hampir setahun setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang. Turki sebelumnya juga mendukung gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ) yang menuduh Israel melakukan genosida.

    Menurut data otoritas Gaza, lebih dari 68.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 170.000 lainnya terluka sejak perang dimulai pada Oktober 2023. (*)

  • Saling Sikut Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Saling Sikut Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Saling Sikut Gelar Pahlawan untuk Soeharto
    Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
    DI
    tengah upaya bangsa menata ingatan sejarah dan menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, publik kembali dihadapkan pada realitas yang menggugah nurani. Nama Soeharto, presiden dengan kekuasaan paling panjang di Indonesia, muncul dalam wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional.
    Wacana ini memunculkan perdebatan yang tajam: apakah negara layak memberi penghormatan tertinggi kepada sosok yang di satu sisi dikenal membawa stabilitas dan pembangunan, namun di sisi lain meninggalkan jejak kelam kekerasan dan represi?
    Transisi kekuasaan pada 1965–1966 menandai awal kekuasaan
    Soeharto
    . Namun masa itu juga menyisakan tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Berbagai laporan menyebutkan, pembersihan terhadap mereka yang dituduh anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) menelan 500.000 hingga 1 juta korban jiwa. Ratusan ribu lainnya ditahan tanpa proses hukum, mengalami penyiksaan, dan hidup terpinggirkan selama puluhan tahun.
    Laporan Amnesty International, Human Rights Watch, hingga Komnas HAM menegaskan bahwa kekerasan itu bukan spontanitas rakyat, melainkan melibatkan struktur militer secara sistematis. Sejarawan Geoffrey Robinson dalam The Killing Season (2018) menulis, operasi kekerasan tersebut terencana, melibatkan aparat negara, dan difasilitasi oleh kepentingan politik global di masa Perang Dingin.
    Sebagian akademisi menyebut tragedi ini sebagai
    politicide
    , pembunuhan massal terhadap kelompok politik tertentu. Dalam terminologi hukum internasional, beberapa peneliti bahkan menilai unsur-unsurnya memenuhi kriteria genosida politik. Fakta ini memperkuat posisi bahwa pelanggaran HAM berat di masa awal kekuasaan
    Orde Baru
    tidak bisa dihapus begitu saja dengan alasan jasa pembangunan.
    Tak bisa dimungkiri, rezim Soeharto meninggalkan warisan pembangunan fisik dan ekonomi yang masif. Program swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, dan stabilitas politik menjadi pencapaian yang kerap dijadikan dasar untuk mengusulkan
    gelar pahlawan nasional
    . Namun, keberhasilan tersebut berdiri di atas kontrol ketat terhadap kebebasan sipil, pembungkaman oposisi, dan pelanggaran hak politik warga negara.
    Dalam logika utilitarianisme politik, seseorang bisa dianggap berjasa jika tindakannya membawa manfaat besar bagi rakyat banyak. Namun teori keadilan John Rawls mengingatkan bahwa keadilan tidak bisa diukur semata-mata dari hasil, tetapi juga dari cara mencapainya. Pembangunan ekonomi yang dibarengi pelanggaran HAM berat justru melanggar prinsip keadilan substantif.
    Di masa Orde Baru, negara juga membangun narasi tunggal sejarah. Buku pelajaran, media massa, hingga institusi budaya diarahkan untuk mengukuhkan legitimasi kekuasaan. Rakyat diajak untuk melupakan tragedi 1965, sementara para korban dilarang bersuara. Dalam konteks inilah, memberi gelar pahlawan kepada Soeharto berarti memperpanjang politik ingatan yang timpang—mengingat jasa, tapi meniadakan luka.
    Sampai hari ini, proses rekonsiliasi nasional terkait pelanggaran HAM masa lalu masih jalan di tempat. Upaya hukum tidak pernah benar-benar tuntas. Komnas HAM memang telah menyelesaikan penyelidikan pro justisia terkait Tragedi 1965, namun Kejaksaan Agung belum juga melanjutkan ke tahap penuntutan. Di sisi lain, korban dan keluarga korban terus menuntut pengakuan, permintaan maaf negara, serta rehabilitasi sosial yang layak.
    Dalam teori
    transitional justice
    , penghormatan terhadap pelaku masa lalu hanya layak dilakukan jika telah melalui proses kebenaran dan akuntabilitas yang jelas. Negara-negara seperti Jerman atau Afrika Selatan memberi contoh: pengakuan terhadap masa lalu dilakukan bersamaan dengan keadilan bagi korban. Penghargaan tanpa akuntabilitas justru menjadi bentuk pengingkaran sejarah.
    Jika negara ingin menimbang tokoh-tokoh dengan rekam jejak kompleks seperti Soeharto, maka langkah yang lebih etis adalah memprioritaskan komisi kebenaran nasional dan kurikulum sejarah yang jujur, bukan pemberian gelar kehormatan. Bangsa yang besar bukan bangsa yang melupakan masa lalunya, melainkan yang berani menghadapinya.
    Dalam konteks moral dan hukum, pahlawan nasional bukan sekadar orang yang berjasa besar, tetapi juga sosok yang menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 menegaskan, gelar pahlawan hanya dapat diberikan kepada tokoh yang memiliki integritas moral, nasionalisme tinggi, dan tidak pernah melakukan tindakan yang mencederai kemanusiaan.
    Jika kriteria itu dijalankan secara konsisten, maka sulit membayangkan bagaimana Soeharto memenuhi syarat tersebut tanpa terlebih dahulu ada kejelasan pertanggungjawaban terhadap korban pelanggaran HAM di masa kekuasaannya.
    Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto akan menjadi preseden buruk bagi pendidikan sejarah bangsa. Ia akan mengaburkan batas antara pelaku dan korban, antara pembangunan dan represi. Lebih jauh, langkah itu bisa mencederai luka sosial yang belum sembuh serta melemahkan upaya negara menegakkan keadilan bagi para penyintas.
    Karena itu, sebelum negara menulis nama Soeharto dalam daftar pahlawan nasional, sebaiknya negara terlebih dahulu menulis nama para korban dalam daftar yang lebih penting: daftar orang-orang yang perlu diakui, dipulihkan, dan diingat.
    Pemberian gelar pahlawan bukanlah soal menimbang jasa semata, tetapi menilai nilai. Ia menyangkut moral publik dan memori bangsa. Dalam kasus Soeharto, negara dihadapkan pada pilihan sulit: mengakui jasa pembangunan atau mengakui luka sejarah.
    Namun, bangsa yang berani menghadapi masa lalunya dengan jujur adalah bangsa yang benar-benar merdeka secara moral. Sampai proses kebenaran itu tuntas, gelar pahlawan nasional bagi Soeharto bukanlah penghormatan, melainkan pengingkaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bakal Lantik Tim Reformasi Polri di Istana Hari Ini (7/11)

    Prabowo Bakal Lantik Tim Reformasi Polri di Istana Hari Ini (7/11)

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Tim Reformasi Kepolisian di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/11/2025).

    Pelantikan tersebut merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat untuk memperkuat tata kelola dan performa Polri pasca rentetan aksi dan sorotan publik.

    Adapun, nantinya anggota tim telah dipilih dan proses pelantikan tinggal menunggu pengumuman resmi oleh Presiden. Pelaksanaan reformasi ini ditargetkan mengkaji tugas-wewenang Polri, mekanisme akuntabilitas, dan upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

    Langkah ini dinilai sebagai salah satu inisiatif utama pemerintahan Prabowo untuk memperkuat penegakan hukum dan reformasi kelembagaan dalam kerangka keamanan nasional.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan pembentukan Komite Reformasi Polri dalam waktu dekat.

    Hal itu disampaikan usai dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Prasetyo menyebut, pengumuman resmi rencananya dilakukan dalam minggu ini, dengan harapan seluruh anggota komite dapat hadir secara lengkap.

    “InsyaAllah minggu ini lah, jadwalnya kalau memungkinkan seluruh anggota bisa hadir dan tidak ada halangan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam susunan anggota komite, yang sebelumnya disebut berjumlah sembilan orang.

    “Enggak ada, tidak ada,” tegasnya.

    Saat ditanya mengenai posisi Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), dalam struktur komite tersebut, Prasetyo memastikan Mahfud tetap menjadi bagian dari tim.

    “Masih [ada nama Mahfud MD],” katanya singkat.

    Dengan demikian, Prasetyo menekankan bahwa pemerintah kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan secara resmi Komite Reformasi Polri, yang disebut akan berperan penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan profesionalisme di tubuh kepolisian.

    “Tinggal diumumkan aja,” pungkas Prasetyo.

  • Sedih, Gajah di Delhi Mati karena Terinfeksi Virus Langka dari Tikus

    Sedih, Gajah di Delhi Mati karena Terinfeksi Virus Langka dari Tikus

    Jakarta –

    Satu-satunya gajah Afrika di kebun binatang di ibu kota India, Delhi mati karena virus yang ditularkan dari hewan pengerat. Gajah jantan bernama Shankar ini mati di usia 29 tahun setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya sendirian di dalam kandang.

    Penyebab kematiannya tidak langsung diketahui. Namun, hasil otopsi mengungkapkan bahwa gajah ini positif mengidap virus ensefalomiokarditis (EMCV).

    EMCV diketahui menyebabkan peradangan jantung yang fatal dan terkadang menyebabkan demam otak pada mamalia. Virus ini menyebar melalui feses dan urine dari hewan pengerat.

    Dikutip dari laman BBC, menurut buku petunjuk veteriner MSD, sebagian besar wabah EMCV dikaitkan dengan hewan yang ditawan di peternakan babi, pusat penelitian primata, serta kebun binatang.

    Virus tersebut bereplikasi dengan cepat dan bisa menyerang jantung dan terkadang otak, serta seringkali menyebabkan kematian mendadak. Sejauh ini, belum ada obat antivirus khusus yang tersedia untuk EMCV.

    Sebuah studi di tahun 2012 mengatakan, EMCV telah ditemukan di seluruh dunia pada babi, hewan pengerat, kucing besar, dan gajah Afrika, serta beberapa mamalia lainnya. Menurut laporan dari Nature, virus tersebut pertama kali diisolasi pada tahun 1945 dari seekor gibon di Florida.

    Sejak tahun 1970-an, wabah lokal telah dilaporkan di Amerika Serikat, Afrika Selatan, China, Australia, Kanada, Amerika Selatan, dan beberapa negara di Eropa. Wabah di AS dan Afrika Selatan khususnya, menyerang gajah Afrika yang ditawan.

    Menurut seorang pejabat senior di Institut Penelitian Veteriner India (IVRI), di India sendiri, virus ini pertama kali diisolasi pada akhir tahun 1960-an. Tapi, Shankar menjadi kematian pertama kali yang tercatat disebabkan oleh EMCV di India. Kendati demikian, kemungkinan ada kasus mamalia mati karena EMCV yang tidak dilaporkan.

    Sementara itu, direktur kebun binatang, Kumar, tidak menjawab pertanyaan spesifik tentang bagaimana Shankar tertular oleh virus tersebut, serta apakah ada masalah hewan pengerat di kebun binatang.

    “Itu adalah virus langka dan saya bukan ahlinya,” ungkapnya.

    Kematian Shankar memicu kesedihan di kalangan pecinta dan aktivis hewan yang telah lama berupaya merehabilitasi gajah kesepian tersebut. Dia adalah salah satu dari dua gajah Afrika yang tiba di India pada tahun 1998 sebagai hadiah diplomatik dari Zimbabwe kepada mantan Presiden India, Shankar Dayal Sharma.

    Namun, gajah yang datang bersama Shankar mati pada tahun 2001. Dia kemudian ditempatkan sementara bersama gajah-gajah Asia di kebun binatang.

    Pada tahun 2012, Shankar dipindah ke kandang baru yang membuatnya hampir terisolasi. Meski ada larangan federal tahun 2009 untuk memelihara gajah sendirian selama lebih dari enam bulan, dia tetap di sana sampai kematiannya.

    Selama bertahun-tahun, para aktivis menuntut Shankar untuk dikeluarkan dari kebun binatang dan direhabilitasi di Suaka Margasatwa bersama gajah-gajah Afrika lainnya. Dua tahun kemudian, pengadilan menolak petisi tersebut dan memerintahkan pemohon untuk menghubung komite yang menangani pemindahan satwa liar oleh kebun binatang.

    Setelah kematian Shankar, kini hanya tersisa satu gajah Afrika di India. Gajah yang tinggal di kebun binatang Mysore di negara bagian Karnataka Selatan tersebut juga hidup sendiri selama bertahun-tahun.

    Halaman 2 dari 3

    (elk/kna)

  • Ahli Australia Yakin Manusia Flores Masih Berkeliaran, Ungkap Buktinya

    Ahli Australia Yakin Manusia Flores Masih Berkeliaran, Ungkap Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang antropolog asal Australia mengungkap temuan menarik bahwa keturunan manusia Flores diduga masih hidup di tengah masyarakat modern saat ini.

    Jejak Homo floresiensis, spesies manusia purba yang ditemukan di Pulau Flores, telah lama menjadi bahan perdebatan para ilmuwan di seluruh dunia. Spesies ini kerap dijuluki “Hobbit” karena memiliki postur tubuh mungil dan ciri fisik yang mirip dengan tokoh fiksi dalam The Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien.

    Homo floresiensis adalah salah satu spesies yang diduga memiliki keterkaitan dengan manusia yang dikenal dengan sebutan ‘Homo sapiens’. Ahli evolusi biologi percaya Homo sapiens berasal dari satu leluhur dengan spesies primata seperti orangutan, simpanse, dan kera.

    Spesies nenek moyang Homo sapiens sendiri juga terbagi berdasarkan wilayah tempat tinggalnya. Misalnya ‘Neanderthals’ dan ‘Homo antecessor’ di Eropa, Denisovans di Asia, Homo naledi di Afrika Selatan, dan Homo erectus yang tersebar di beberapa wilayah lain.

    Homo Floresiensis dipercaya bertubuh pendek, dengan tinggi badan cuma 106 cm. Mereka memiliki otak berukuran kecil, tak punya dagu, dan telapak kakinya rata.

    Seperti nenek moyang kita lainnya, keluarga Homo floresiensis dipercaya telah punah sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Namun, penemuan pada 2004 lalu mencuatkan pertanyaan baru.

    Kala itu, kelompok arkeolog menemukan serpihan atau fosil yang dipercaya sebagai Homo floresiensis di Liang Bua, yakni gua besar di Kepulauan Flores. Setelah diamati, usia fosil itu dipercaya berasal dari 12.000 tahun lalu.

    Sebagai catatan, 12.000 tahun lalu peradaban manusia sudah lumayan modern. Manusia sudah bisa berkebun, beternak, memelihara binatang, bahkan punya kepercayaan kompleks seperti agama.

    Seharusnya, ketika peradaban manusia sudah semasif itu, Homo floresiensis sudah punah alias berevolusi menjadi bentuk manusia modern.

    Penemuan tahun 2004 itu kemudian mengundang komentar seorang antropolog bernama Gregory Forth pada 2022 lalu. Menurut dia, setidaknya ada 30 warga lokal suku Lio yang bersaksi bahwa mereka melihat makhluk kerdil mirip manusia.

    Warga setempat menyebut makhluk misterius itu sebagai ‘setengah manusia, setengah kera’. Forth pun meyakini bahwa makhluk tersebut adalah Homo floresiensis yang masih tersisa.

    Bantahan antropolog

    Keyakinan Forth lalu dibantah oleh Matthew Tocheri, yakni peneliti di Smithsonian Institution. Ia fokus mempelajari soal sejarah evolusi manusia.

    Menurut Tocheri, ia akan jadi salah satu orang yang paling antusias jika manusia Flores purba nyatanya belum punah. Namun, ia meragukan hipotesis tersebut.

    “Saya tak akan menghabiskan waktu untuk mencari tahu keberadaan mereka. Sudah pasti mereka telah punah,” ujarnya, dikutip dari IFLScience, Rabu (5/11/2025).

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa suatu spesies dapat bertahan di tengah populasi jika jumlah individunya mencapai angka tertentu. Sangat kecil kemungkinan Homo floresiensis saat ini ada banyak.

    Namun, jika penampakannya cuma terlihat oleh 30 warga lokal Lio, jumlah itu terlalu kecil untuk bertahan di tengah populasi modern.

    Corey Bradshaw, seorang ilmmuwan dari Flinders University mengamini pendapat Tocheri.

    “Untuk hitung-hitungan dasarnya, 50 individu efektif dibutuhkan untuk menghindari kepunahan sebuah spesies. Ini setara dengan populasi 250 sampai 500 orang,” ia menjelaskan.

    Artinya, untuk populasi 2.500 hingga 5.000 orang, setidaknya diperlukan 500 individu efektif dari spesies tertentu agar bisa terus bertahan hidup.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sejak Pandemi COVID-19 Banyak Negara Tidak Siap Hadapi Pandemi Lagi

    Sejak Pandemi COVID-19 Banyak Negara Tidak Siap Hadapi Pandemi Lagi

    JAKARTA – Para ekonom terkemuka, pakar kesehatan dan PBB mengungkapkan ketimpangan yang tinggi membuat dunia rentan terhadap pandemi dan menciptakan “lingkaran setan” yang membahayakan kesehatan masyarakat dan perekonomian global.

    Temuan ini didasarkan pada penelitian selama dua tahun oleh Dewan Global tentang Ketimpangan, AIDS, dan Pandemi yang dibentuk oleh UNAIDS dan diterbitkan dalam sebuah laporan yang dirilis menjelang pertemuan para pemimpin G20 di Afrika Selatan bulan ini.

    “Tingkat ketimpangan yang tinggi, di dalam dan antarnegara, membuat dunia lebih rentan terhadap pandemi, membuat pandemi lebih mengganggu perekonomian dan mematikan, serta membuatnya berlangsung lebih lama,” demikian menurut laporan yang diterbitkan Senin waktu setempat tersebut, dikutip dari AFP.

    “Pandemi pada gilirannya meningkatkan ketimpangan, mendorong hubungan yang siklus dan saling memperkuat,” sambung laporan tersebut.

    Dewan yang menyusun laporan tersebut dipimpin oleh para ahli, termasuk ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz, mantan Ibu Negara Namibia Monica Geingos, dan ahli epidemiologi ternama Sir Michael Marmot.

    “Siklus ketimpangan-pandemi” ini dapat dilihat dalam krisis kesehatan masyarakat global baru-baru ini seperti COVID-19, AIDS, Ebola, influenza, dan mpox,” kata mereka dalam sebuah pernyataan terpisah.

    “Kegagalan untuk mengatasi ketimpangan utama dan determinan sosial sejak COVID-19 telah membuat dunia sangat rentan terhadap, dan tidak siap menghadapi, pandemi berikutnya,” katanya.

    Pandemi COVID-19 khususnya “mendorong 165 juta orang ke dalam kemiskinan sementara orang-orang terkaya di dunia meningkatkan kekayaan mereka lebih dari seperempatnya,” kata mereka.

    Ketimpangan “adalah pilihan politik, dan pilihan berbahaya yang mengancam kesehatan semua orang,” tambah Geingos.

    Laporan tersebut menyerukan para pemimpin dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan pandemi dengan berinvestasi dalam “mekanisme perlindungan sosial” di negara mereka sambil juga mengatasi ketimpangan global, termasuk melalui restrukturisasi utang untuk negara-negara berkembang.

    “Pandemi bukan hanya krisis kesehatan; melainkan krisis ekonomi yang dapat memperdalam ketimpangan jika para pemimpin membuat pilihan kebijakan yang salah,” kata Stiglitz.

    “Ketika upaya menstabilkan ekonomi yang terdampak pandemi dibayar melalui bunga utang yang tinggi dan langkah-langkah penghematan, sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial justru terkuras,” ujarnya.

    Hal ini membuat masyarakat kurang tangguh dan lebih rentan terhadap wabah penyakit.

    “Memutus siklus ini membutuhkan penyediaan ruang fiskal bagi semua negara untuk berinvestasi dalam jaminan kesehatan,” kata Stiglitz.

    Laporan tersebut juga mendesak akses yang lebih setara terhadap perawatan dan teknologi kesehatan antara negara-negara kaya dan miskin, menyerukan peningkatan pendanaan untuk produksi lokal dan regional, serta penghapusan segera hak kekayaan intelektual setelah pandemi dinyatakan.

    Stiglitz dijadwalkan untuk menyampaikan laporan tentang ketimpangan dan kemiskinan global kepada para pemimpin dunia menjelang KTT G20 pada 22 dan 23 November.

    G20 terdiri dari 19 negara ekonomi terkemuka serta Uni Eropa dan Uni Afrika.

  • Warga RI Sudah Kecanduan Parah, Penemu HP Kasih Pesan Menohok

    Warga RI Sudah Kecanduan Parah, Penemu HP Kasih Pesan Menohok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Manusia modern sudah tidak bisa lepas dari penggunaan HP. Pasalnya, berbagai aktivitas saat ini dilakukan melalui sambungan internet yang diakses melalui HP.

    Mulai dari berinteraksi lewat layanan semacam WhatsApp, membagikan momen bahagia melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, melakukan transaksi dan aktivitas perbankan lewat layanan m-banking, hingga belanja online di e-commerce, semuanya dengan mudah dilakukan lewat HP.

    Banyak pula aplikasi penunjang produktivitas yang membantu pekerjaan sehari-hari. Ditambah perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), rasanya mata makin tak bisa lepas dari layar HP. 

    Dalam laporan Digital 2025 Global Overview Report yang dirilis beberapa saat lalu, sebanyak 98,7% masyarakat Indonesia berusia 16 tahun ke atas disebut menggunakan HP untuk mengakses internet. Angka itu melampaui Filipina dan Afrika Selatan yang sama-sama mencatat angka 98,5%.

    Tak hanya itu, laporan tersebut juga mengungkap, masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan 7 jam 22 menit sehari untuk berselancar di dunia maya, jauh di atas rata-rata global yang hanya 6 jam 38 menit.

    Meski demikian, soal total waktu online, Indonesia masih berada di bawah Afrika Selatan dan Brasil. Kedua negara itu menghabiskan lebih dari 9 jam sehari di internet.

    Dominasi ponsel sebagai perangkat utama untuk menjajal interent di Indonesia juga tercermin dari data lainnya. Sebanyak 63% masyarakat Indonesia disebut memilih menggunakan HP untuk mengakses internet, jauh melampaui pengguna komputer yang hanya 37%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata global.

    Tak hanya dari sisi perangkat, waktu penggunaan internet melalui ponsel di Indonesia juga mengungguli rata-rata dunia. Orang Indonesia rata-rata menghabiskan 4 jam 38 menit per hari di depan layar HP, sedangkan rata-rata global hanya 3 jam 46 menit.

    Sementara itu, penggunaan komputer untuk menjajal internet di Indonesia tercatat hanya 2 jam 43 menit per hari, sedikit di bawah rata-rata global 2 jam 52 menit.

    Secara demografi, perempuan usia 16-24 tahun menjadi kelompok yang paling sering mengakses internet lewat ponsel, dengan durasi mencapai 4 jam 44 menit per hari.

    Sedangkan laki-laki, khususnya yang berusia 25-44 tahun, lebih banyak menggunakan komputer untuk mengakses internet, meski waktunya tak sepanjang pengguna ponsel.

    Data ini mempertegas bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat bergantung pada internet, terutama melalui HP. Kebiasaan ini diprediksi akan terus meningkat seiring makin cepatnya adopsi teknologi digital di Tanah Air.

    Pesan Menohok Penemu HP

    Penemu telepon genggam yang dijuluki ‘Bapak HP’, Martin Cooper, pernah menitip pesan bagi para pengguna HP. Ia menegaskan pentingnya mencari kehidupan selain di depan layar HP.

    Cooper menyampaikan pesan tersebut saat menjadi bintang tamu di BBC Breakfast. Kala itu, pembawa acara bercerita menghabiskan pengalamannya menghabiskan 5 jam per hari untuk menggunakan ponsel.

    “Benarkah? Benarkah Anda menghabiskan 5 jam sehari? Carilah kehidupan!” ujar Cooper yang saat ini berusia 96 tahun dikutip dari Phone Arena, Kamis (4/10/2025).

    Cooper mengaku hanya menghabiskan 5% dari total waktunya setiap hari untuk menjajal HP. Klaim ini berbeda 180 derajat dengan kebanyakan orang yang tak bisa hidup tanpa mengecek HP.

    Fakta ini juga ironis, mengingat Cooper merupakan penemu HP. Sebelum menciptakan Motorola DynaTAC 8000X tahun 1973, Cooper memiliki ide untuk menciptakan ponsel yang bisa dibawa ke mana pun oleh penggunanya. Kala itu, ponsel yang tersemat di dalam mobil sangat populer.

    Cooper menginginkan HP dengan ukuran ‘cukup kecil untuk dimasukkan dalam saku tapi cukup besar untuk masuk antara telinga dan mulut’. Selain itu, keinginannya adalah semua orang punya nomor telepon sendiri.

    Motorola menyukai ide itu dan berinvestasi jutaan dolar untuk mengembangkannya. Hasilnya DynaTAC 8000X dengan berat 2,5 pon dan panjang 10 inci.

    Baterainya bisa bertahan selama 25 menit. Namun, untuk mengisi ulang butuh waktu lama 10 jam, berbeda dengan teknologi sekarang yang telah menyematkan pengisian daya cepat.

    DynaTAC 8000X baru dirilis 10 tahun kemudian dengan harga US$3.995. Harga yang cukup fantastis jika dibandingkan smartphone di pasaran saat ini yang kisaran harganya bisa dimulai dari Rp 2 jutaan.

    Cara Mengontrol Kecanduan HP

    Jika Anda merasa kecanduan HP sudah parah, tak perlu khawatir. Ada beberapa cara untuk bisa mengurangi ketagihan berlebihan terhadap HP.

    Berikut ini adalah tips yang dapat Anda terapkan agar bisa lebih bijak dalam menggunakan gadget, dikutip dari laman Alodokter:

    1. Hindari penggunaan gadget saat sedang berjalan atau berkendara. Jangan menggunakan gadget saat sedang berjalan, apalagi saat mengoperasikan kendaraan bermotor. Hal ini dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tepikan kendaraan dan berhentilah sejenak jika Anda merasa ada notifikasi penting.

    2. Atur dan batasi waktu penggunaan gadget. Untuk mencegah kecanduan, Anda bisa membatasi penggunaan gadget, misalnya maksimal tiga jam sehari. Jika pekerjaan mengharuskan Anda untuk menggunakan gadget, maka cobalah cari aktivitas lain yang tidak mengunakan gadget setelah selesai bekerja.

    3. Jangan menggunakan gadget saat sedang bersama orang lain. Lakukan komunikasi secara langsung agar Anda dan lawan bicara dapat fokus berbincang.

    4. Tentukan area bebas gadget, dengan begini Anda bisa mencegah kecanduan. Untuk melakukannya Anda hanya perlu komitmen dengan peraturan kepada diri sendiri, misalnya tidak menggunakan gadget ketika berada di kamar mandi, dapur, atau kamar tidur.

    5. Selain itu, Anda juga bisa mengganti waktu penggunaan gadget dengan aktivitas yang lebih sehat, misalnya berolahraga atau membaca buku.

    6. Hindari pula bermain gadget ketika akan tidur.

    Tips-tips di atas juga dapat diterapkan kepada anak-anak dan sebaiknya dampingi anak saat menggunakan HP agar kebiasaan ini tidak mengganggu aktivitas belajar dan prestasi akademiknya.

    Dengan disiplin menerapkan langkah-langkah tersebut, kecanduan HP bisa perlahan dikendalikan sehingga keseimbangan hidup tetap terjaga. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita semua bisa memiliki kontrol diri yang sehat agar tak kecanduan HP!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Singgung Demo Besar Agustus, Presiden PKS: Kepemimpinan Butuh Konsistensi dan Kesungguhan

    Singgung Demo Besar Agustus, Presiden PKS: Kepemimpinan Butuh Konsistensi dan Kesungguhan

    Singgung Demo Besar Agustus, Presiden PKS: Kepemimpinan Butuh Konsistensi dan Kesungguhan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menyinggung gelombang demonstrasi besar pada Agustus lalu yang disebutnya sempat menarik perhatian dunia internasional.
    Ia menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat penting tentang arti kepemimpinan yang konsisten, peduli, dan memiliki kesungguhan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
    “Kita belajar dari demo kemarin, demo Agustus kemarin, yang menyebar ke dunia internasional, ke Nepal, Filipina, Maroko, Madagaskar, Afrika Selatan, dan berbagai penjuru dunia, apa artinya itu semua?” kata Muzzammil dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS di Jakarta, Minggu (2/11/2025).
    “Kepemimpinan memang menuntut sebuah konsistensi perjuangan, sebuah perhatian kesungguhan,” tambahnya.
    Menurut Muzzammil, masyarakat di dalam dan luar negeri memperhatikan bagaimana arah dan sikap kepemimpinan di Indonesia di tengah dinamika sosial-politik yang terjadi.
    Karena itu, ia menegaskan bahwa PKS berkomitmen untuk menghadirkan kepemimpinan yang tidak hanya responsif terhadap rakyat, tetapi juga berlandaskan moral dan nilai perjuangan.
    “Di partai kita ini, Partai Keadilan Sejahtera, kita bersyukur pada Allah berada di partai ini. Kita berikhtiar agar partai yang merupakan pilar demokrasi, tempat di mana rakyat mempercayakan untuk eksekutif dan legislatif,” ucapnya.
    Ia menambahkan, meski tidak ada pemimpin yang sempurna, PKS ingin memastikan setiap kader dan pejabat publiknya terus berikhtiar menjadi pribadi yang bersih, profesional, dan negarawan.
    “Tentu kita bukan makhluk sempurna, tapi kita berikhtiar,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.