Xcloud.id

Negara: Afganistan

  • India Dekati Taliban di Tengah Konflik Melawan Pakistan

    India Dekati Taliban di Tengah Konflik Melawan Pakistan

    Jakarta –

    Hubungan Pakistan dan Afganistan merosot ke titik terendah dalam beberapa bulan terakhir, menyusul bentrokan mematikan lintas batas yang menewaskan puluhan orang. Sejumlah jalur perdagangan utama, termasuk pintu perbatasan Torkham dan Chaman, ditutup. Penutupan ini melumpuhkan arus barang, yang mengakibatkan lonjakan harga, dan memperdalam jurang ketegangan antara kedua negara.

    Penutupan perlintasan perbatasan Pakistan dengan Afganistan juga memicu pergeseran besar dalam pola perdagangan regional. India berusaha memetik keuntungan maksimal dari perseteruan antara sekutu lama itu dengan tampil sebagai mitra dagang alternatif.

    Perdagangan Pakistan–Afganistan anjlok

    Konflik yang berlangsung memangkas hampir separuh volume perdagangan antara Pakistan dan Afganistan. Pada tahun fiskal 2024–2025, nilai perdagangan bilateral sempat tumbuh 25 persen dan mendekati US$ 2 miliar. Namun, akibat penutupan perbatasan dan meningkatnya ketegangan militer, angka tersebut kini turun menjadi sekitar US$ 1 miliar, kata anggota Dewan Kamar Dagang Afganistan, Khan Jan Alokozay.

    Penurunan ini berdampak besar bagi Afganistan, negara yang nilai ekspornya hanya mencapai US$ 992 juta, sementara impor menembus US$ 5,76 miliar pada 2022, menurut data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Afganistan berpaling ke India

    Menyusutnya hubungan dagang dengan sekutu lama Pakistan mendorong Afganistan—yang sejak kembalinya Taliban relatif terisolasi dari komunitas internasional—untuk mencari jalur perdagangan alternatif. India bergerak cepat memosisikan diri sebagai mitra utama.

    Menteri Perdagangan Afganistan Nooruddin Azizi baru-baru ini mengunjungi New Delhi untuk merundingkan perluasan kerja sama ekonomi. Pembahasan mencakup peningkatan penerbangan kargo ke Kabul dari kota-kota India seperti Delhi, Amritsar, dan Mumbai. Kedua negara juga menunjuk atase perdagangan di masing-masing kedutaan guna memfasilitasi hubungan dagang.

    Chabahar, gerbang strategis India

    Inti strategi India adalah Pelabuhan Chabahar di Iran, yang memberi Afganistan—negara tanpa akses laut—jalur langsung ke perairan internasional tanpa melalui wilayah Pakistan. India menanamkan investasi besar di pelabuhan tersebut, yang menjadi rute alternatif bagi impor kebutuhan pokok Afganistan.

    Sejak hubungan Kabul–Islamabad memburuk, para pedagang Afganistan mulai mengalihkan impor pangan, bahan bangunan, komoditas, dan barang konsumsi melalui Chabahar.

    Dia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan pembebasan sanksi Amerika Serikat terhadap Chabahar yang diberikan pada Oktober lalu. Menurutnya, India harus menawarkan keunggulan kecepatan dan keandalan guna menandingi jalur Pakistan yang lebih cepat dan murah.

    Pandangan serupa disampaikan mantan duta besar India untuk Afganistan, Gautam Mukhopadhaya. Ia menyebut krisis Pakistan–Afganistan membuka peluang strategis bagi India untuk mengukuhkan diri sebagai gerbang utama perdagangan Afganistan. Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan bergantung pada apakah rute Chabahar dapat dibuktikan andal dan menguntungkan secara komersial.

    Tantangan infrastruktur dan ketidakpastian

    Pakar Afganistan Shanthie Mariet D’Souza menilai Chabahar masih membutuhkan peningkatan besar, mulai dari derek pelabuhan hingga fasilitas penyimpanan, untuk menampung potensi perdagangan Afganistan senilai lebih dari US$ 2 miliar. Ia menekankan pentingnya aktivasi jalur kereta Chabahar–Zahedan.

    Namun, tantangan utama tetap ada, terutama sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, yang berpotensi menghambat pengembangan infrastruktur. Ketidakpastian durasi blokade perdagangan Pakistan–Afganistan juga membuat perbaikan sistemik sulit diwujudkan dalam jangka pendek.

    D’Souza menilai India perlu mengamankan pengaruh jangka panjang dengan membingkai kerja sama dagang yang mendorong kemandirian ekonomi Afganistan. Dia menyebut India memiliki modal reputasi yang baik di kalangan masyarakat Afganistan, serta hubungan yang relatif pragmatis dengan Taliban.

    Dipenuhi sikap waspada

    Meski belum mengakui pemerintahan Taliban secara resmi, India dan Afganistan rajin merangkai kerja sama bilateral dalam beberapa bulan terakhir, didorong oleh kebutuhan dan dinamika geopolitik di kawasan.

    Namun, jika Pakistan melonggarkan blokade dan memperbaiki hubungan dengan Kabul, jalur dagang India diperkirakan akan sulit bersaing. Meski demikian, pengalaman Afganistan menghadapi kebijakan penutupan perbatasan Pakistan di masa lalu dapat mendorong Kabul memilih jalur yang lebih stabil dan terdiversifikasi.

    Mantan Komisaris Tinggi India untuk Pakistan, T.C.A. Raghavan, mengingatkan agar India tidak menganggap gangguan perdagangan saat ini sebagai perubahan struktural permanen. Ia menilai keterbatasan infrastruktur dan isu sanksi masih menjadi hambatan besar.

    “Saya tidak melihat kebuntuan ini akan berlangsung bertahun-tahun, tetapi juga kecil kemungkinan ada perbaikan cepat dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Total Warga 39 Negara Dilarang Trump Masuk AS Mulai Tahun Depan

    Total Warga 39 Negara Dilarang Trump Masuk AS Mulai Tahun Depan

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) memperluas batasan bagi warga negara asing masuk ke negaranya. Terbaru, Presiden AS Donald Trump melarang 7 warga negara asing masuk ke Paman Sam, sehingga total menjadi 39 negara.

    Dilansir Deutsche Welle (DW), aturan itu tertuang dalam deklarasi yang diteken oleh Donald Trump. Dalam dokumen yang ditandatangani pada Selasa (16/12) waktu setempat, AS membagi kategori pembatasan dalam bentuk larangan total dan sebagian.

    Warga Negara yang Dilarang Total Masuk AS

    Warga negara yang dilarang total masuk AS adalah warga dari Suriah, serta negara-negara Afrika seperti Burkina Faso, Mali, Niger, dan Sudan Selatan.

    Pemerintahan Trump juga sepenuhnya membatasi masuknya orang-orang yang menggunakan dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Otoritas Palestina.

    AS sebelumnya telah melarang keras pemegang paspor Otoritas Palestina untuk memperoleh dokumen perjalanan mengunjungi AS untuk keperluan bisnis, pekerjaan, wisata, atau pendidikan.

    Warga negara Sierra Leone dan Laos, yang sebelumnya dikenai pembatasan perjalanan parsial, kini sepenuhnya dilarang masuk ke AS.

    Warga negara Afganistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman, sejak Juni 2025 telah dikenai larangan perjalanan penuh.

    Jika ditotal, ada 19 negara yang berada di bawah larangan perjalanan penuh, ditambah Otoritas Palestina.

    Larangan Secara Parsial

    Sebanyak 15 negara tambahan dimasukkan ke dalam daftar negara yang menghadapi pembatasan parsial, terutama dari kawasan Afrika sub-Sahara.

    Negara-negara Afrika tersebut adalah Angola, Benin, Pantai Gading, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe.

    Antigua dan Barbuda, Dominika, serta Tonga juga dikenai larangan parsial.

    Negara Burundi, Kuba, Togo, dan Venezuela tetap berada di bawah larangan perjalanan parsial yang sebelumnya telah diberlakukan sejak Juni 2025.

    Artinya, kini terdapat 19 negara yang berada di bawah larangan perjalanan parsial setelah AS pada Selasa (16/12) mencabut penangguhan parsial perjalanan bagi warga Turkmenistan.

    Siapa Saja Dibatasi Masuk ke AS?

    Pembatasan ini berlaku bagi orang-orang yang ingin mengunjungi AS, seperti turis, pelajar, dan pelaku perjalanan bisnis, hingga pihak yang ingin bermigrasi ke sana.

    Orang-orang yang telah memiliki visa, berstatus penduduk tetap sah di AS, atau memiliki kategori visa tertentu seperti diplomat atau atlet dikecualikan dari pembatasan ini.

    Pihak yang masuk ke AS dan dianggap melayani kepentingan AS juga dikecualikan dari pembatasan.

    Pemerintah AS menyatakan bahwa pembatasan terbaru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

    Alasan Trump Perketat Pembatasan

    Meskipun Donald Trump menjadikan pengetatan imigrasi sebagai salah satu pilar utama masa kepresidenannya, larangan perjalanan terbaru ini tampaknya dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa baru-baru ini.

    Pemerintahan Trump pertama kali mengisyaratkan perluasan pembatasan perjalanan setelah penangkapan seorang warga negara Afganistan yang diduga terlibat dalam penembakan dua anggota Garda Nasional pada November 2025.

    Sejak penembakan tersebut, AS menghentikan seluruh keputusan terkait klaim suaka dan menangguhkan proses permohonan imigrasi dari 19 negara awal yang dikenai pembatasan perjalanan.

    Trump juga sempat mengancam akan melakukan aksi militer terhadap Nigeria pada awal November 2025. Dia mengklaim bahwa umat Kristen dianiaya di negara tersebut, tapi klaim ini kemudian dibantah oleh Nigeria.

    Terbaru, pada Sabtu (13/12), Trump bersumpah akan melakukan “pembalasan yang sangat serius” terhadap Suriah setelah dua tentara AS dan seorang penerjemah tewas akibat serangan yang diduga dilakukan oleh pelaku “ISIS”.

    Dalam pernyataannya, Gedung Putih mengaku sulit memverifikasi warga dari banyak negara yang terdampak pembatasan baru ini karena “korupsi yang meluas, dokumen sipil yang palsu atau tidak dapat diandalkan, hingga catatan kriminal”.

    Gedung Putih juga mengatakan bahwa beberapa negara memiliki tingkat pelanggaran izin tinggal yang tinggi atau menolak menerima kembali warga negaranya.

    Lihat juga Video ‘Imbas Tarif Trump, Perusahaan Teknologi AS Menuju Kebangkrutan’:

    Halaman 2 dari 2

    (lir/fas)

  • Trump Larang Warga dari 39 Negara Masuk AS Mulai 2026

    Trump Larang Warga dari 39 Negara Masuk AS Mulai 2026

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani sebuah deklarasi yang semakin membatasi masuknya warga negara asing ke kawasan Paman Sam.

    Dalam dokumen yang ditandatangani pada Selasa (16/12) waktu setempat, AS membagi kategori pembatasan dalam bentuk larangan total dan sebagian.

    Daftar negara yang dilarang total untuk masuk AS

    Suriah, serta negara-negara Afrika seperti Burkina Faso, Mali, Niger, dan Sudan Selatan kini dikenai larangan perjalanan total.

    Pemerintahan Trump juga sepenuhnya membatasi masuknya orang-orang yang menggunakan dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Otoritas Palestina.

    AS sebelumnya telah melarang keras pemegang paspor Otoritas Palestina untuk memperoleh dokumen perjalanan mengunjungi AS untuk keperluan bisnis, pekerjaan, wisata, atau pendidikan.

    Warga negara Sierra Leone dan Laos, yang sebelumnya dikenai pembatasan perjalanan parsial, kini sepenuhnya dilarang masuk ke AS.

    Warga negara Afganistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman, sejak Juni 2025 telah dikenai larangan perjalanan penuh.

    Daftar negara yang dilarang secara parsial untuk masuk ke AS

    Sebanyak 15 negara tambahan dimasukkan ke dalam daftar negara yang menghadapi pembatasan parsial, terutama dari kawasan Afrika sub-Sahara.

    Negara-negara Afrika tersebut adalah Angola, Benin, Pantai Gading, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe.

    Antigua dan Barbuda, Dominika, serta Tonga juga dikenai larangan parsial.

    Negara Burundi, Kuba, Togo, dan Venezuela tetap berada di bawah larangan perjalanan parsial yang sebelumnya telah diberlakukan sejak Juni 2025.

    Artinya, kini terdapat 19 negara yang berada di bawah larangan perjalanan parsial setelah AS pada Selasa (16/12) mencabut penangguhan parsial perjalanan bagi warga Turkmenistan.

    Siapa saja yang dibatasi masuk ke AS?

    Pembatasan ini berlaku bagi orang-orang yang ingin mengunjungi AS, seperti turis, pelajar, dan pelaku perjalanan bisnis, hingga pihak yang ingin bermigrasi ke sana.

    Orang-orang yang telah memiliki visa, berstatus penduduk tetap sah di AS, atau memiliki kategori visa tertentu seperti diplomat atau atlet dikecualikan dari pembatasan ini.

    Pihak yang masuk ke AS dan dianggap melayani kepentingan AS juga dikecualikan dari pembatasan.

    Pemerintah AS menyatakan bahwa pembatasan terbaru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

    Alasan Trump perketat pembatasan perjalanan ke AS

    Meskipun Donald Trump menjadikan pengetatan imigrasi sebagai salah satu pilar utama masa kepresidenannya, larangan perjalanan terbaru ini tampaknya dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa baru-baru ini.

    Pemerintahan Trump pertama kali mengisyaratkan perluasan pembatasan perjalanan setelah penangkapan seorang warga negara Afganistan yang diduga terlibat dalam penembakan dua anggota Garda Nasional pada November 2025.

    Sejak penembakan tersebut, AS menghentikan seluruh keputusan terkait klaim suaka dan menangguhkan proses permohonan imigrasi dari 19 negara awal yang dikenai pembatasan perjalanan.

    Trump juga sempat mengancam akan melakukan aksi militer terhadap Nigeria pada awal November 2025. Dia mengklaim bahwa umat Kristen dianiaya di negara tersebut, tapi klaim ini kemudian dibantah oleh Nigeria.

    Terbaru, pada Sabtu (13/12), Trump bersumpah akan melakukan “pembalasan yang sangat serius” terhadap Suriah setelah dua tentara AS dan seorang penerjemah tewas akibat serangan yang diduga dilakukan oleh pelaku “ISIS”.

    Dalam pernyataannya, Gedung Putih mengaku sulit memverifikasi warga dari banyak negara yang terdampak pembatasan baru ini karena “korupsi yang meluas, dokumen sipil yang palsu atau tidak dapat diandalkan, hingga catatan kriminal”.

    Gedung Putih juga mengatakan bahwa beberapa negara memiliki tingkat pelanggaran izin tinggal yang tinggi atau menolak menerima kembali warga negaranya.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Prihardani Purba

    (ita/ita)

  • Perang Saudara Picu Lonjakan Produksi Narkoba di Myanmar

    Perang Saudara Picu Lonjakan Produksi Narkoba di Myanmar

    Jakarta –

    Data terbaru tentang produksi opium dan metamfetamin di Myanmar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan negara yang dilanda perang tersebut sebagai pusat perdagangan narkoba ilegal bernilai miliaran dolar di Asia.

    Budidaya opium meningkat 17% menjadi lebih dari 53.000 hektare selama setahun terakhir, jumlah tertinggi dalam satu dekade, menurut survei opium terbaru Myanmar oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) yang diterbitkan minggu ini.

    Yang paling mencolok, Myanmar masih menjadi produsen opium terbesar di dunia. Negara tersebut merebut posisi itu dari Afganistan pada 2023, dua tahun setelah Taliban mengambil alih kekuasaan dan memberantas sebagian besar ladang opium di negara itu.

    Data UNODC yang dirilis awal tahun ini juga menunjukkan bahwa penyitaan metamfetamin di Asia Timur dan Asia Tenggara pada 2024 mencapai rekor 236 ton.

    Sebagian besar narkoba tersebut diyakini diproduksi di Myanmar. Menurut PBB, kombinasi meningkatnya penyitaan dan menurunnya harga di jalanan menunjukkan bahwa produksi di dalam Myanmar terus meningkat.

    Kartel Cina yang dilindungi di segitiga emas

    “Saya tidak akan benar-benar mengatakan Myanmar sebagai negara adalah pemasok, tetapi ada kelompok kriminal yang memproduksi dan menyelundupkan metamfetamin dan heroin,” kata Inshik Sim, peneliti narkoba ilegal UNODC untuk Asia Pasifik, kepada DW.

    Myanmar telah menjadi produsen narkoba utama selama beberapa dekade, sebagian karena faktor geografisnya. Negara tersebut, yang dulu dikenal sebagai Burma, berada di salah satu sudut Segitiga Emas yang terkenal, di mana daerah perbatasannya yang terjal dan penuh kejahatan berbatasan dengan Laos dan Thailand.

    Produksi metamfetamin didongkrak perang saudara

    Perang saudara kacau yang dipicu oleh kudeta militer 2021 menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan perdagangan narkoba Myanmar, menurut PBB. Ekonomi resmi negara runtuh, penegakan hukum melemah, dan para panglima perang membutuhkan lebih banyak uang untuk mendanai pasukan pribadi mereka.

    “Karena konflik, ada kebutuhan bagi orang-orang untuk mencari uang, baik itu kelompok bersenjata maupun petani, karena konflik mengacaukan ekonomi… Dan saya pikir budidaya opium adalah salah satu dampaknya,” kata Sim.

    Produksi metamfetamin sudah meningkat jauh sebelum kudeta, tetapi, menurut Sim, perang saudara kemungkinan besar ikut mempercepat tren tersebut.

    Krisis narkoba ‘meningkat pesat &rsquo

    Thailand mengalami dampak paling besar dari ledakan narkoba yang terjadi di seberang perbatasannya dengan Myanmar. Tahun lalu, pejabat Thailand menyita jumlah metamfetamin Myanmar yang sangat besar, termasuk rekor 1 miliar tablet.

    “Angka-angka ini adalah peringatan jelas bahwa masalah narkoba tidak hanya berlanjut tetapi kini berkembang sangat cepat,” kata Thanapon Thanikkun, kepala intelijen di Kantor Dewan Pengawas Narkotika Thailand.

    Ia memperingatkan bahwa para penyelundup memanfaatkan jaringan transportasi Thailand yang maju untuk mengirimkan produk mereka melalui darat, udara, dan laut, sekaligus meninggalkan masalah penyalahgunaan narkoba yang semakin parah.

    UNODC mengonfirmasi bahwa penggunaan metamfetamin meningkat di Thailand dan sebagian besar Asia Tenggara.

    Petani dan pejuang bergantung pada penjualan narkoba

    Bagi kelompok bersenjata yang memasok kebutuhan regional dari Myanmar, menjual narkoba adalah cara cepat untuk memperoleh senjata, kata Khun Oo, wakil ketua Organisasi Pemuda Pa-O, kelompok non-pemerintah yang menangani isu sosial di negara bagian Shan. Pa-O adalah salah satu kelompok etnis utama di negara bagian tersebut.

    “Mereka [kelompok bersenjata] membutuhkan senjata, sumber daya manusia, dan uang, jadi inilah cara mereka mendapatkannya, melalui perdagangan narkoba,” katanya.

    Berbeda dengan metamfetamin, yang bisa diproduksi di laboratorium kecil dalam jumlah besar oleh sedikit orang, produksi opium melibatkan banyak petani.

    Poppy telah lama menjadi tanaman penghasil uang di Myanmar saat masa-masa sulit. Khun Oo mengatakan perang saudara membuat petani jauh lebih sulit membawa hasil panen mereka ke pasar, sementara para penyelundup narkoba yang membeli opium justru datang kepada mereka.

    “Dulu, mereka masih bisa bertani tanaman lain,” katanya, tetapi sekarang, “mereka tidak punya pilihan” selain menanam opium.

    Menurut Khun Oo, para penyelundup juga membayar petani hingga USD 500 (sekitar Rp8,34juta) untuk sekitar satu kilogram opium mentah di beberapa daerah, setidaknya dua kali lipat dari harga sebelum kudeta, membuat poppy semakin menarik.

    Heroin Myanmar ditemukan di Afrika dan Eropa

    Produk dari ladang opium dan laboratorium metamfetamin Myanmar menyebar luas ke seluruh kawasan dan dunia.

    Setelah keluar dari Myanmar menuju Laos dan Thailand, narkoba tersebut menyebar ke seluruh Asia Tenggara, dan dari sana dijual dengan harga tinggi di negara-negara seperti Jepang dan Australia.

    Tahun lalu, Kepolisian Federal Australia memperkirakan bahwa hingga 70% metamfetamin kristal yang dikonsumsi di negara tersebut berasal dari Myanmar.

    Sim mengatakan Cina kemungkinan masih menjadi pasar utama heroin Myanmar. Namun, penyitaan terbaru menunjukkan bahwa para penyelundup kini juga mengincar wilayah barat.

    UNODC mencatat serangkaian penyitaan metamfetamin dan heroin baru-baru ini di timur laut India, yang juga berbatasan dengan Myanmar.

    Selain itu, serangkaian penyitaan heroin Myanmar dalam jumlah kecil namun tidak biasa di Nigeria dan beberapa bagian Eropa, lewat Thailand, dapat menandakan bahwa kartel Myanmar berupaya memperluas pasar mereka ke benua-benua baru.

    “Kami sebelumnya tidak melihat aliran perdagangan heroin seperti ini dari kawasan ini ke wilayah lain, karena pasar tradisional heroin dari Segitiga Emas pada dasarnya adalah Asia Timur, Asia Tenggara, dan sebagian Oceania. Namun sekarang kami melihat aliran ke barat juga terjadi,” kata Sim.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)

  • Trump Hentikan Migrasi dari ‘Negara-Negara Dunia Ketiga’ ke AS

    Trump Hentikan Migrasi dari ‘Negara-Negara Dunia Ketiga’ ke AS

    Jakarta –

    “Saya akan menghentikan secara permanen migrasi dari semua negara dunia ketiga untuk memungkinkan sistem Amerika Serikat pulih sepenuhnya,” tulis Trump dalam unggahan tengah malam di platform media sosialnya, Truth Social, menggunakan istilah yang sudah usang dan dianggap ofensif untuk menyebut negara-negara berkembang secara ekonomi.

    Donald Trump juga menulis bahwa ia akan “mengusir siapa pun yang bukan merupakan aset bersih bagi Amerika Serikat” dan “mengakhiri semua tunjangan serta subsidi federal bagi nonwarga negara, mencabut kewarganegaraan para migran yang merusak ketenteraman domestik, serta mendeportasi warga negara asing yang menjadi beban publik, risiko keamanan, atau dinilai tidak sesuai dengan peradaban Barat.”

    Trump menulis bahwa kebijakan itu juga akan mencakup program visa khusus bagi warga Afganistan yang bekerja dengan AS di Afganistan sebelum Taliban kembali berkuasa.

    Peninjauan ulang penuh diperintahkan setelah serangan di Washington

    Unggahan tersebut, yang ditulis pada hari libur Thanksgiving di AS, muncul setelah pemerintahan Trump memerintahkan peninjauan penuh terhadap status penduduk tetap imigran dari 19 negara, menyusul serangan terhadap dua personel Garda Nasional AS di Washington, DC.

    Seorang warga Afganistan yang masuk ke AS pada tahun 2021 setelah bekerja dengan militer dan dinas intelijen Amerika di Afganistan telah ditangkap terkait penembakan pada hari Rabu (19/11) dekat Gedung Putih.

    Direktur Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS), Joseph Edlow, mengatakan di X: “Saya telah memerintahkan pemeriksaan ulang secara penuh dan ketat terhadap setiap pemegang Green Card untuk setiap warga asing dari setiap negara yang dianggap menjadi perhatian.”

    Pemerintahan Trump pada hari Rabu (19/11) sudah menghentikan pemrosesan aplikasi imigrasi dari Afghanistan setelah penembakan tersebut.

    Afghanistan, Iran, Somalia, Libya, Yaman, Kuba, Venezuela termasuk dalam daftar negara

    Di antara negara-negara tersebut adalah Afghanistan, Iran, Somalia, Libya, dan Yaman, serta Kuba, Venezuela, Chad, dan Eritrea.

    Para kritikus memperingatkan bahwa kebijakan itu berisiko menghukum ratusan ribu penduduk tetap yang sah hanya berdasarkan kebangsaannya.

    Apakah peninjauan tersebut akan mengarah pada pencabutan status atau deportasi masih belum jelas. Dampak pernyataan Trump pada hari Kamis (20/11) terhadap peninjauan USCIS juga tidak jelas.

    Untuk saat ini, pemerintah menyebut langkah itu sebagai tindakan perlindungan yang ditujukan untuk keamanan nasional menyusul serangan di Washington DC.

    Pengetatan kebijakan imigrasi pemerintahan Trump

    Masa jabatan kedua Trump ditandai dengan dorongan kuat untuk menindak imigrasi Ribuan orang telah ditangkap oleh agen imigrasi federal dalam operasi yang menargetkan para imigran tanpa dokumen yang sah, dengan mereka yang dianggap “alien ilegal” kemudian dideportasi.

    Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) telah dikritik karena taktik yang dianggap keras, dengan agen-agen bersenjata lengkap dan mengenakan balaclava menyerbu orang-orang yang mereka tahan.

    Langkah-langkah tersebut banyak dikritik oleh kelompok hak asasi manusia yang berpendapat bahwa kebijakan Trump mengabaikan dan melanggar hak-hak manusia.

    Trump tampaknya tidak terpengaruh, dan dengan pernyataan terbarunya, ia terlihat mempertegas dan memperluas kebijakan imigrasinya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • 14 Negara dan NATO Ucapkan Duka untuk Korban Kecelakaan Pesawat Kargo Militer Turki

    14 Negara dan NATO Ucapkan Duka untuk Korban Kecelakaan Pesawat Kargo Militer Turki

    JAKARTA – Sejumlah petinggi negara mengucapkan bela sungkawa atas kecelakaan yang dialami pesawat kargo militer Turki mengangkut 20 pada Selasa 11 November. Pesawat itu jatuh di dekat perbatasan Azerbaijan-Georgia. 

    Presiden Republik Turki Siprus Utara (TRNC) Tufan Erhurman mengucapkan duka cita atas insiden tersebut. Dia juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan dikuatkan. 

    “Mendoakan kesabaran bagi keluarga, orang-orang terkasih, dan rakyat Turki,” kata Erhurman  dikutip dari Anadolu, Rabu 12 November. 

    Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengirimkan pesan belasungkawa kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dia menyampaikan duka cita atas hilangnya nyawa dalam kecelakaan tersebut.

    Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev juga mengirimkan pesan duka cita kepada Erdogan dan rakyat Turki serta keluarga para korban.

    Selanjutnya, Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif menyampaikan duka citanya melalui akun media sosial (medsos) X. 

    “Berduka cita atas jatuhnya pesawat C-130 Turki yang tragis di Georgia. Belasungkawa yang tulus untuk saudara saya tercinta, Presiden Recep Tayyip Erdogan, keluarga para penumpang, dan saudara-saudari kami di Turki. Doa dan pikiran kami menyertai mereka di masa duka ini,” tulis Sharif .

    Sementara Kementerian Luar Negeri Afghanistan juga menyampaikan “duka cita yang mendalam atas insiden jatuhnya pesawat angkut militer Turki.”

    “Kami dengan tulus menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Turki, serta keluarga para korban,” demikian penyataan Kemenlu Afganistan melalui akun X-nya.

    Pesawat kargo militer Turki. (X @Defence_Turk)

    Kementerian Luar Negeri Yordania menyampaikan “belasungkawa yang tulus” kepada pemerintah dan rakyat Turki atas para korban kecelakaan pesawat kargo militer Turki.

    Juru bicara Kemenlu Yordania, Foad Majali menegaskan solidaritas dan dukungan penuh kerajaan kepada Turki, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban.

    Kemudian ada Utusan khusus AS untuk Suriah dan Duta Besar AS untuk Turki, Tom Barrack, yang mengatakan “sangat berduka atas jatuhnya pesawat Angkatan Bersenjata Turki.” 

    Barrack menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para prajurit yang gugur, dan rakyat Turki, serta menegaskan kembali bahwa “Amerika Serikat menyatakan solidaritasnya kepada sekutu Turki kami.”

    Dalam sebuah unggahan di X, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte juga menyampaikan “belasungkawa terdalam kepada Sekutu kami, Turki, dan keluarga tercinta dari semua korban yang gugur dalam kecelakaan tragis pesawat militer Turki.”

    “Kami menghormati jasa mereka dan sangat berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Angkatan Bersenjata Turki, dan juga semua pria dan wanita berseragam kami di seluruh Aliansi, untuk menjaga keselamatan kita setiap hari,” tambahnya.

    Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani juga menyatakan solidaritasnya kepada Turki. “Saya sangat berduka atas jatuhnya pesawat kargo militer Turki C-130 di wilayah Georgia saat dalam perjalanan dari Azerbaijan ke Turki,” tulis Tajani di X.

    Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menyampaikan dukungan kepada rakyat Turki, pihak berwenang, angkatan bersenjata, dan tim penyelamat yang bekerja di lokasi kecelakaan.

    Estonia juga menyampaikan belasungkawa kepada Turki. “Estonia menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada Turki atas kecelakaan tragis pesawat kargo militer Turki di dekat perbatasan Georgia-Azerbaijan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri di X.

    “Pikiran dan simpati terdalam kami bersama keluarga dan orang-orang terkasih dari para awak pesawat yang kehilangan nyawa. Estonia menyampaikan solidaritas penuh kepada Turki di masa sulit ini,” tambahnya.

    Lituania juga menyampaikan belasungkawa kepada Turki. Kementerian Luar Negeri Lituania menulis di X: “Kami sangat berduka atas kecelakaan tragis pesawat kargo militer Turki di dekat perbatasan Georgia-Azerbaijan.”

    Sementara Kementerian Luar Negeri Rumania di akun X-nya menyebutkan: “Kami sangat berduka atas jatuhnya pesawat militer Turki yang tragis di dekat perbatasan Georgia-Azerbaijan. Rumania menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada Turki dan keluarga para awak yang gugur. Kami berdiri bersama teman-teman Turki kami di masa sulit ini.”

    Selanjutnya Menteri Luar Negeri Malta, Ian Borg, menyampaikan belasungkawa kepada Turki.

    “Sangat berduka atas jatuhnya pesawat Turki di Georgia. Belasungkawa yang mendalam kepada keluarga dan sahabat dari mereka yang gugur. Kami turut berduka cita atas kehilangan tragis ini,” ujar Borg di X.

    Kemudian Presiden Kosovo, Vjosa Osmani, juga menyampaikan belasungkawa. Dia mengatakan, “Belasungkawa yang mendalam kepada Presiden @RTErdogan, Angkatan Bersenjata Turki, dan rakyat Turki.”

  • Hidup Pengungsi Afghanistan Hancur Akibat Konflik Taliban

    Hidup Pengungsi Afghanistan Hancur Akibat Konflik Taliban

    Jakarta –

    Di bawah sinar pucat matahari musim gugur, suara tangis anak-anak bercampur dengan deru mesin truk di perbatasan Chaman, barat daya Pakistan.

    Keluarga-keluarga Afganistan yang telah tinggal di Pakistan selama puluhan tahun kini dipaksa pulang hanya dengan membawa sedikit barang: selimut, perabot rumah, dan alat masak. Kesedihan mereka ikut terbawa dalam perjalanan itu.

    Di antara mereka yang menunggu menyeberang ke Afganistan ada Zahra, 42 tahun. Ia mengenakan burqa biru yang menutupi seluruh tubuhnya sambil menggenggam erat anak bungsunya.

    Keluarga seperti Zahra kini hidup dalam ketidakpastian di tengah upaya besar-besaran Pakistan mengusir warga Afganistan, yang semakin meningkat setelah bentrokan berdarah dengan Taliban bulan lalu.

    “Aku lahir di Pakistan. Orang tuaku datang ke sini saat perang Soviet,” katanya kepada DW. “Aku tak mengenal siapa pun di Afganistan, tapi pihak berwenang menyuruh kami pergi.”

    Hidup terancam akibat pengusiran mendadak

    Jutaan orang melarikan diri dari Afganistan setelah invasi Soviet pada akhir 1979.

    Orang tua Zahra dan lebih dari seratus anggota keluarganya termasuk di antara mereka yang menyeberang ke Pakistan, lalu menetap di kamp pengungsi di Quetta, barat daya Pakistan, tempat Zahra lahir dan tumbuh besar.

    Keputusan ini juga berdampak pada kamp-kamp di Quetta, tempat keluarga Zahra tinggal.

    Aktivis menilai kebijakan itu terlalu keras dan dijalankan secara mendadak, membuat banyak keluarga kehilangan tempat tujuan.

    “Pengusiran tiba-tiba pengungsi Afganistan oleh polisi Pakistan membuat nyawa banyak orang terancam. Mereka yang dulu melarikan diri ke Pakistan demi menghindari teror, penindasan, dan kekerasan, kini justru jatuh ke tangan rezim Taliban akibat tindakan Pakistan,” ujar Aziz Gull, aktivis hak asasi manusia asal Afganistan yang bermukim di Pakistan, kepada DW.

    Pejabat Pakistan makin keras setelah bentrokan perbatasan

    Banyak warga Afganistan lainnya mencari perlindungan di Pakistan selama perang saudara tahun 1990-an, invasi yang dipimpin Amerika Serikat, dan setelah Taliban kembali berkuasa pada 2021.

    Dulu, kemurahan hati Pakistan terhadap para pengungsi dianggap sebagai kebanggaan nasional. Namun di tengah memburuknya hubungan antara Islamabad dan rezim Taliban, terutama setelah bentrokan pada Oktober lalu, pemerintah Pakistan memperketat pengusiran dan menyebut warga Afganistan tanpa dokumen sebagai ancaman keamanan.

    “Taliban Afganistan, dengan memicu bentrokan di perbatasan, membuat hidup para pengungsi semakin berat. Pemerintah Pakistan kini lebih tegas, bahkan bisa dibilang lebih kejam, dalam menjalankan program pengusiran,” kata Osama Malik, pakar hukum kemanusiaan dan pengungsi, kepada DW.

    Pemimpin Taliban di Kabul menuding Pakistan sebagai penyebab konflik perbatasan yang telah menewaskan puluhan orang sejak empat minggu lalu. Meski kedua pihak telah sepakat melakukan gencatan senjata dan sedang berdialog di Istanbul, baku tembak terbaru pada Kamis (6/11) lalu dilaporkan menewaskan sedikitnya lima orang di sisi Afganistan.

    “Kami lahir di negara ini”

    Selama bertahun-tahun, migran Afganistan membangun kehidupan baru di Pakistan. Mereka bersekolah, bergabung dalam klub kriket, membuka usaha kecil, dan menyewa rumah di kota-kota seperti Karachi, Quetta, dan Peshawar.

    “Kami lahir di negara ini dan sudah menata hidup di sini, jadi mendengar kami harus pergi terasa seperti mimpi buruk. Kami belum pernah menginjakkan kaki di Afganistan dan tak tahu harus ke mana,” kata Abdul Rehman, 44 tahun, penjual buah dari Quetta, yang telah membongkar rumahnya untuk bersiap kembali ke Afganistan, kepada DW.

    “Anak-anak saya sekolah di Pakistan dan berbicara bahasa Urdu. Pendidikan anak perempuan saya akan berhenti di Afganistan yang dikuasai Taliban. Mereka menonton acara televisi Pakistan setiap hari. Bagaimana mereka akan bertahan di sana?” ujarnya.

    Akhir dari keramahan Pakistan

    Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mengkritik keputusan Pakistan untuk memulangkan paksa para pengungsi Afganistan, termasuk mereka yang memiliki kartu registrasi resmi (Proof of Registration/PoR) maupun yang berhak atas perlindungan internasional.

    “Kami sangat khawatir terhadap perempuan dan anak perempuan yang dipaksa kembali ke negara di mana hak mereka untuk bekerja dan bersekolah terancam,” ujar Qaiser Khan Afridi, juru bicara UNHCR di Pakistan, kepada DW.

    Afridi memuji sejarah panjang kemurahan hati Pakistan dan mengatakan bahwa tradisi itu seharusnya tetap dijaga.

    Namun, di tengah krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan konflik militer, banyak warga Pakistan kini kehilangan simpati terhadap pengungsi Afganistan. Warga lokal kerap menuding mereka sebagai pesaing dalam pekerjaan dan tempat tinggal, sementara pejabat pemerintah mengaitkan mereka dengan kejahatan dan jaringan teror.

    “Selama empat dekade kami menyambut warga Afganistan ke negara kami sebagai bentuk kemurahan hati. Tapi hal ini tak bisa berlangsung selamanya. Mereka pada akhirnya harus kembali. Selain itu, siapa pun yang tinggal di negara ini secara ilegal akan segera dideportasi,” kata pejabat senior Kementerian Dalam Negeri Pakistan, Talal Chaudhry, kepada DW.

    Mahasiswi kedokteran terpaksa pulang ke Afganistan

    Di kamp-kamp darurat dekat perbatasan Chaman, antrean panjang kendaraan membentang di dataran berdebu. Orang-orang menunggu berjam-jam untuk diproses sebelum menyeberang ke Afganistan.

    “Kami meninggalkan rumah di Quetta dua hari lalu dan menuju tempat yang asing,” kata Fatima, mahasiswi kedokteran 22 tahun. “Aku harus berhenti kuliah karena tak punya dokumen yang dibutuhkan. Mimpiku adalah bekerja di rumah sakit, tapi kini aku tidak yakin dengan masa depanku di negara yang tidak demokratis dan melarang pendidikan bagi perempuan.”

    Di seberang perbatasan, Afganistan yang dikuasai Taliban tengah menghadapi krisis kemanusiaan yang parah, termasuk kekurangan pangan, musim dingin ekstrem, dan pembatasan ketat terhadap kehidupan publik, terutama bagi perempuan.

    “Afganistan belum siap menerima gelombang besar kepulangan warga ini,” kata Afridi dari UNHCR. “Sebagian besar keluarga tidak punya tempat tujuan, dan banyak yang kembali ke wilayah yang masih berjuang pulih dari perang.”

    Hidup di antara dua dunia

    Saat matahari tenggelam di pegunungan dekat perbatasan, anak-anak bermain di sekitar truk yang dipenuhi barang-barang keluarga mereka. Tawa mereka sejenak menutupi keputusasaan orang tua mereka.

    Pandangan Zahra terpaku ke cakrawala.

    “Kami sudah menyeberangi banyak perbatasan dalam hidup. Tapi kali ini terasa seperti yang terakhir,” katanya pelan.

    Keluarganya melangkah maju saat nama mereka dipanggil. Dalam hitungan menit, ia lenyap di antara kerumunan orang menuju Afganistan, tanah yang belum pernah mereka lihat, masa depan yang tak bisa mereka bayangkan. Makam orang tuanya tertinggal di belakang.

    Bagi pemerintah Pakistan, deportasi ini adalah kebijakan negara. Namun bagi keluarga seperti Zahra, ini menandai akhir dari seluruh kehidupan yang mereka habiskan berharap bisa diterima di negeri yang kini menolak mereka.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
    Editor:

    (ita/ita)

  • 5 Fakta Gempa Afghanistan Telan Korban Jiwa

    5 Fakta Gempa Afghanistan Telan Korban Jiwa

    Jakarta –

    Gempa dengan kekuatan magnitudo (M) 6,3 mengguncang Afghanistan utara. Gempa ini menelan korban jiwa hingga bangunan-bangunan rusak.

    Dirangkum detikcom, Senin (3/11/2025), berdasarkan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) gempa bumi tersebut terjadi pada kedalaman 28 km (17 mil) di Kholm, dekat kota Mazar-i-Sharif di wilayah Hindu Kush.

    Gempa terjadi pukul 00.59 waktu setempat (20.29 GMT) Senin (3/11). Gempa dirasakan koresponden kantor berita AFP yang berkantor pusat di ibu kota Kabul.

    Pemerintah daerah menyiarkan nomor telepon darurat yang dapat dihubungi. Di Mazar-i-Sharif, sejumlah orang berlarian ke jalan di tengah malam.

    Berikut fakta-faktanya:

    1. Korban Tewas dan Luka-luka

    Melansir Reuters, hingga Senin (03/11) siang WIB, dilaporkan 10 orang tewas dan melukai ratusan orang. Sementara itu, melalui platform X, badan manajemen bencana nasional Afganistan juga merilis informasi korban tewas.

    Radio Hurriyat Pashto melaporkan angka kematian yang lebih tinggi di Samagan, yakni 20 orang.

    Laporan terbaru Kementerian Kesehatan Taliban menyebutkan bahwa sedikitnya 20 orang tewas akibat gempa bumi tersebut. Disebutkan juga oleh Kementerian Kesehatan Taliban bahwa sekitar 320 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Juru bicara Kementerian Kesehatan Taliban, Sharfat Zaman, menambahkan bahwa jumlah korban tewas dan korban luka masih bisa bertambah.

    2. Titik Gempa

    Titik gempa ada pada kedalaman 28 kilometer dan berjarak sekitar 22 kilometer dari Kholm, dekat Mazar-i-Sharif, menurut Survei Geologi Amerika Serikat (US Geological Survey/USGS).

    Kholm dihuni sekitar 65.000 penduduk, sementara Mazar-i-Sharif merupakan kota terbesar kelima di Afganistan dengan penduduk sekitar 523.000 jiwa.

    Menurut laporan kantor berita Prancis AFP, banyak warga di Mazar-i-Sharif berlarian keluar rumah tengah malam karena khawatir bangunan mereka akan runtuh.

    USGS mengeluarkan peringatan oranye melalui sistem otomatis PAGER, yang berarti kemungkinan besar terdapat korban jiwa signifikan dan dampak bencana yang meluas.

    Gempa ini terjadi hanya dua bulan setelah gempa berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah timur Afganistan dan menewaskan lebih dari 2.200 orang.

    3. Masjid Biru yang Tersohor Rusak

    Juru bicara otoritas Provinsi Balkh, Haji Zaid, menurut laporan Sky News, mengatakan bahwa gempa bumi menghancurkan sebagian bangunan Masjid Biru yang sangat terkenal di Afghanistan. Masjid Biru menjadi salah satu dari sedikit tempat wisata yang ada di negara yang dilanda konflik bertahun-tahun tersebut.

    Laporan jurnalis AFP yang ada di Afghanistan menyebut bahwa bagian-bagian dari bangunan berornamen tersebut, terutama pada salah satu menaranya, terlepas dan berserakan di halaman masjid.

    Kementerian Pertahanan Afghanistan, yang dikuasai Taliban, melaporkan bahwa sebagian Provinsi Balkh dan Samangan menjadi area yang paling terdampak gempa, mengakibatkan kematian.

    Tim penyelamat dan bantuan darurat militer, sebut Kementerian Pertahanan Taliban, segera tiba di area-area tersebut dan memulai operasi penyelamatan, mengevakuasi korban luka, dan membantu keluarga-keluarga yang terdampak.

    4. Afghanistan Rawan Gempa

    Afghanistan termasuk wilayah yang rawan gempa, terutama di sepanjang Pegunungan Hindu Kush yang menjadi titik bertemunya lempeng tektonik Eurasia dan India.

    Menurut Reuters, gempa bumi menewaskan rata-rata sekitar 560 orang setiap tahun di Afganistan, dengan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 80 juta dolar AS (sekitar Rp1,27 triliun).

    Kajian menunjukkan sedikitnya 355 gempa dengan kekuatan di atas magnitudo 5,0 telah mengguncang Afganistan sejak tahun 1990.

    Jaringan komunikasi dan infrastruktur yang buruk di wilayah pegunungan Afganistan kerap menghambat upaya penanganan bencana. Kondisi ini membuat pihak berwenang membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, untuk mencapai desa-desa terpencil dan menilai tingkat kerusakan.

    Selain itu, banyak rumah di Afganistan dibangun dengan batu bata lumpur, sehingga mudah rusak ketika gempa terjadi. Infrastruktur yang buruk di wilayah terpencil juga memperlambat upaya penyelamatan setelah bencana alam seperti gempa bumi.

    Negara itu kini juga tengah menghadapi berbagai krisis lain, termasuk kekeringan parah serta kembalinya jutaan warga Afganistan dari negara-negara tetangga, menurut laporan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) pada September lalu.

    5. Korban Bertambah

    Korban tewas akibat gempa bumi berkekuatan M 6,3 di Afghanistan bertambah menjadi 20 orang. Lebih dari 500 orang dilaporkan terluka karena gempa yang terjadi pada Senin (3/11) dini hari di dekat kota Mazar-i-Sharif.

    “Di provinsi Samangan dan Balkh, 534 orang terluka dan lebih dari 20 korban jiwa telah dibawa ke rumah sakit,” kata juru bicara Kementerian Kesehatan Afghanistan, Sharafat Zaman, kepada para wartawan, dilansir AFP, Senin (3/11).

    Lihat juga Video: Gempa M 6,3 Guncang Afghanistan Tewaskan 20 Orang

    Halaman 2 dari 3

    (lir/fas)

  • Afghanistan-Pakistan Kembali Sepakati Gencatan Senjata

    Afghanistan-Pakistan Kembali Sepakati Gencatan Senjata

    Jakarta –

    Untuk kedua kalinya dalam beberapa hari terakhir, Afganistan dan Pakistan menyepakati gencatan senjata demi menyudahi konflik militer antara kedua negara. Setelah bentrokan yang berlangsung selama berhari-hari dan menewaskan banyak orang serta melukai ratusan lainnya, gencatan senjata dicapai setelah negosiasi yang ditengahi Qatar.

    Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar pada Minggu(19/10) dini hari, perwakilan kedua negara dalam perundingan di ibu kota Doha sepakat melakukan “gencatan senjata segera dan membentuk mekanisme untuk memperkuat perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan.”

    Saling jamin keamanan

    Setelah pembicaraan di ibu kota Qatar, Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif menyatakan bahwa kedua “negara tetangga akan saling menghormati keutuhan wilayah teritorial masing-masing.” Pertemuan lanjutan dijadwalkan pada Sabtu (25/10) di kota Istanbul, Turki, untuk membahas “isu-isu secara lebih merinci,” jelas Asif.

    Juru bicara pemerintahan Taliban Afghanistan, Sabihullah Mujahid, mengonfirmasi perkembangan ini. Ia menyatakan bahwa para pemimpin di Kabul “tidak akan mendukung kelompok mana pun yang melakukan serangan terhadap pemerintah Pakistan”.

    Perundingan penting Sabtu(18/10) di Doha dimediasi oleh Qatar dan Turki. Baik Afghanistan maupun Pakistan menyampaikan terima kasih kepada kedua negara tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri Qatar, tujuan pertemuan lanjutan di Istanbul adalah “menjamin keberlangsungan gencatan senjata serta memantau implementasinya secara tepat dan berkelanjutan.”

    Gencatan senjata pertama hanya bertahan selama dua hari

    Gencatan senjata pertama diberlakukan di pertengahan minggu lalu untuk meredam situasi. Sebelumnya, kedua belah pihak terlibat pertempuran darat menggunakan artileri dan senjata berat. Namun, gencatan senjata ini hanya berlangsung selama dua hari.

    Pada Jumat(17.10) sebuah serangan bom bunuh diri terjadi di wilayah perbatasan Pakistan utara, Waziristan. Tujuh anggota pasukan keamanan Pakistan tewas. Hal ini memicu eskalasi baru. Menurut pemerintah Islamabad, kelompok Hafis Gul Bahadur asal Afganistan terlibat dalam serangan tersebut.

    Menurut aparat keamanan Pakistan “serangan udara presisi” tersebut menargetkan kelompok Hafis Gul Bahadur, kelompok yang diduga memiliki keterkaitan dengan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Pemerintah Pakistan telah lama menghadapi eskalasi serangan dari TTP.

    Konflik telah berlangsung selama empat tahun

    Taliban membantah memberikan perlindungan bagi kelompok militan yang menyerang Pakistan. Sebaliknya, pemerintah di Kabul menuduh militer Pakistan sengaja menyebarkan informasi palsu dan merusak stabilitas Afghanistan. Sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, bentrokan militer kedua negara telah berulang kali terjadi.

    Kedua negara tetangga ini berbagi perbatasan sepanjang sekitar 2.400 kilometer, yang ditetapkan pada tahun 1893 antara Inggris India saat itu dan Emirat Afghanistan. Garis perbatasan ini dikenal sebagai “Garis Durand”, yang hingga kini statusnya masih menjadi perselisihan kedua negara.

    Ketidakpercayaan mendalam antar kedua negara serta sengketa yang belum terselesaikan terkait kelompok militan di perbatasan diperkirakan akan terus membebani hubungan kedua negara yang dulunya bersekutu ini.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizki Nugraha


    (ita/ita)

  • Pakistan-Taliban Bentrok Bersenjata, Ancaman Konflik Besar Mengintai

    Pakistan-Taliban Bentrok Bersenjata, Ancaman Konflik Besar Mengintai

    Jakarta –

    Pertempuran sengit antara militer Pakistan dan pasukan Taliban Afganistan yang terjadi akhir pekan lalu, menjadi konflik paling mematikan antara kedua negara sejak Taliban kembali berkuasa di Kabul pada Agustus 2021.

    Baik Pakistan maupun Taliban-Afganistan mengklaim telah menimbulkan kerugian besar terhadap pihak lawan.

    Taliban mengatakan pada Minggu (12/10/2025) telah menewaskan 58 tentara Pakistan dalam operasi perbatasan. Namun, militer Pakistan menyebut jumlah lebih sedikit yakni 23 tentara yang tewas. Taliban turut mengklaim telah merebut 25 pos militer Pakistan.

    Di lain pihak, militer Pakistan mengklaim telah menewaskan lebih dari 200 militan Afghanistan, sedang Taliban mengklaim hanya sembilan tentaranya yang tewas.

    Klaim dari kedua belah pihak belum dapat diverifikasi secara independen dikarenakan akses ke wilayah perbatasan sangat dibatasi.

    Mengapa Pakistan dan Taliban Afganistan saling serang?

    Ketegangan antara kedua negara, yang dulunya adalah sekutu, meningkat setelah Islamabad menuntut Kabul menindak Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), kelompok separatis yang terafiliasi erat dengan Taliban Afganistan.

    TTP berupaya memberlakukan interpretasi Islam garis keras, terutama di provinsi Khyber Pakhtunkhwa di barat laut Pakistan, yang berbatasan dengan Afganistan. Menurut pemerintah Pakistan, kelompok ini beroperasi dari wilayah Afganistan. Namun pihak Taliban Afganistan membantah tuduhan tersebut.

    Sebuah laporan PBB tahun ini menyebut, TTP “menerima dukungan logistik dan operasional yang substansial dari pihak otoritas de facto,” merujuk pada pemerintah Taliban di Kabul.

    Lebih dari 500 orang, termasuk diantaranya 311 tentara dan 73 polisi, tewas dalam serangan sejak Januari hingga 15 September, menurut kantor berita AFP yang mengutip juru bicara militer Pakistan.

    Pemerintah Pakistan menuding India telah mendukung Taliban dan kelompok pemberontak lain untuk mengguncang stabilitas Pakistan. India membantah tuduhan tersebut, dan balik menuduh justru Pakistanlah yang mendukung kelompok militan separatis beroperasi di wilayah Kashmir yang dikuasai India.

    Situasi yang rawan di perbatasan

    Pekan lalu, Taliban Afganistan menuduh Pakistan telah mengebom Kabul dan sebuah pasar di wilayah timur Afghanistan.

    Pemerintah Pakistan tidak mengonfirmasi maupun membantah serangan tersebut. Namun Pakistan berulang kali menegaskan haknya untuk membela diri terhadap tindakan militansi lintas batas yang telah bereskalasi.

    Pasukan Taliban Afganistan mengatakan serangan terhadap pasukan Pakistan pada Sabtu(11/10) malam sebagai tindakan “balasan atas serangan udara yang dilakukan oleh militer Pakistan di Kabul.”

    Michael Kugelman, analis Asia Selatan yang berbasis di Washington kepada DW mengatakan, bentrokan antara Pakistan dan Afganistan “disebabkan oleh kegagalan Islamabad menekan terorisme anti-Pakistan yang berbasis di Afganistan.”

    “Meski telah mencoba berbagai strategi, termasuk perundingan dan operasi militer terbatas di dalam ngeri, Pakistan sulit untuk berhasil,” kata Kugelman. Ia menambahkan, “operasi kontra-terorisme yang diperkuat darinPakistan” terhadap target di Afganistan kini memicu respons Taliban, sehingga kian bereskalasi.

    Meskipun pertempuran tampak mereda untuk saat ini, situasinya rawan dan ketegangan masih tinggi.

    Pakistan menutup titik-titik perlintasan di sepanjang perbatasan sepanjang 2.600 kilometer, menyebabkan terhentinya arus perdagangan di perbatasan kedua negara.

    Akankah TTP Meningkatkan Serangan?

    Omar Samad, mantan duta besar Afganistan untuk Kanada dan peneliti senior Atlantic Council, mengatakan kepada DW, permusuhan antara kedua pihak “dapat meningkat menjadi kekerasan yang meluas dan aksi militer yang lebih besar dari yang terjadi sekarang” dan dapat merusak hubungan kedua negara secara permanen.

    “Ketegangan antara institusi militer Pakistan dan pemerintah de facto Afganistan telah meningkat selama dua tahun terakhir, sebagian karena salah langkah, salah paham, dan salah kelola,” kata Samad.

    Kugelman berpendapat, salah satu konsekuensi krisis ini bisa berupa meningkatnya serangan balasan oleh TTP, “yang memiliki kehadiran kuat di Pakistan meskipun berbasis di Afganistan.”

    Ia mengatakan lebih lanjut, kekuatan militer Taliban Afganistan tidak sebanding dengan kekuatan militer Pakistan, meski Taliban mampu melancarkan operasi di pos-pos perbatasan.

    “Serangan balasan TTP yang kemungkinan didukung oleh Taliban Afganistan — menjadi kekhawatiran utama bagi Pakistan ke depannya,” ujarnya.

    Imtiaz Gul, pakar keamanan dan direktur eksekutif Center for Research and Security Studies di Islamabad, memiliki pandangan serupa.

    “Pakistan akan menghadapi ancaman yang semakin besar dari meningkatnya militansi TTP setelah bentrokan dengan Afganistan,” katanya kepada DW. “Hal ini menuntut penguatan operasi kontra-terorisme dan kemampuan intelijen untuk menghadapi ancaman dan memberantas terorisme.”

    Apa upaya meredakan ketegangan?

    Pemerintah Pakistan, Mei 2025 lalu mengumumkan akan meningkatkan hubungan diplomatik dengan Taliban Afganistan dengan menunjuk seorang duta besar untuk Kabul, meski Pakistan belum secara resmi mengakui pemerintahan Taliban.

    Kedua negara juga memiliki ikatan sejarah, budaya, dan hubungan antarmasyarakat yang erat.

    Jutaan warga Afganistan yang melarikan diri dari perang selama 40 tahun terakhir, sebelumnya telah menemukan tempat berlindung di Pakistan.

    Namun, di tengah hubungan yang memburuk dengan Taliban Afganistan, pemerintah Pakistan memulai program besar-besaran untuk memulangkan sekitar 4 juta warga Afghanistan yang tinggal di Pakistan pada 2023 silam.

    Sejak itu, Pakistan telah mendeportasi lebih dari 800.000 warga Afghanistan. Hal ini menambah ketegangan hubungan dengan Kabul.

    “Waktunya kepemimpinan yang bijaksana”

    Samad mengatakan, kedua belah pihak seharusnya mengadakan pembicaraan konstruktif untuk menyelesaikan masalah mereka, bukan mengadopsi taktik konfrontatif.

    “Kedua negara memiliki kerentanan dan kekuatan yang unik yang saling bertolak belakang,” ujar Samad. “Afganistan tidak mengkhawatirkan kerugian menghadapi kekuatan militer besar, sedang Pakistan rapuh dari dalam.”

    “Sekarang adalah waktunya untuk kepemimpinan yang bijaksana dan hati-hati serta dialog yang jujur,” tambahnya. “Bukan waktunya untuk tipu daya, manipulasi, atau gertakan.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    Simak juga Video: Taliban Klaim Tewaskan 58 Tentara Pakistan dalam Baku Tembak

    (haf/haf)