Nasib Bandung Zoo di Ujung Tanduk, Jangan Sampai Berakhir Tragis seperti Kolam Renang Tjihampelas

Sebelumnya, Wali Kota Bandung M. Farhan menyebut, pembahasan masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final. Namun, ada sejumlah opsi yang tengah dikaji bersama oleh tiga level pemerintahan.

Farhan mengungkapkan, ada tiga kemungkinan konsep yang sedang dibahas terkait masa depan Bandung Zoo. Pertama, kawasan tersebut tetap dipertahankan sebagai kebun binatang dengan konsep seperti saat ini.

Opsi kedua, kebun binatang tetap ada namun dengan jumlah koleksi satwa yang lebih sedikit, sementara porsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) diperbesar. Opsi ketiga bahkan lebih ekstrem, yakni kawasan tersebut tidak lagi berfungsi sebagai kebun binatang, melainkan sepenuhnya menjadi ruang terbuka hijau.

“Ini masih dalam pembicaraan ya,” ujar Farhan belum lama ini.

Farhan menyebut, salah satu pertimbangan utama adalah target Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan luasan ruang terbuka hijau hingga dua kali lipat. Dia menjelaskan, kompleksitas pengelolaan Bandung Zoo tidak bisa dilepaskan dari status kewenangan yang terbagi.

Secara aset, lahan kebun binatang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung. Namun di sisi lain, satwa yang berada di dalamnya, terutama satwa dilindungi berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, sementara aspek konservasi dan kehutanan disupervisi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Satwa-satwa dilindungi itu merupakan titipan dari negara. Jadi mau tidak mau kita harus melibatkan tiga level pemerintah,” kata Farhan.

Saat ini, pengelolaan kawasan dilakukan bersama, dengan Pemkot Bandung sebagai pemegang aset, Pemprov Jabar melalui Dinas Kehutanan sebagai pengawas, dan Pemerintah Pusat yang menanggung 100 persen biaya pakan satwa.