PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta adanya evaluasi terkait polemik siswa yang terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat kelalaian dalam melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) agar tidak kembali terjadi di tahun tahun berikutnya.
“Jangan memupus mimpi anak-anak karena kelalaian pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab mengemban amanat ini. Harus ada evaluasi ke depan,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Pada Kamis, 06 Februari 2025.
Ia sangat menyesalkan dengan adanya polemik ini, mengingat tidaklah sedikit sekolah yang lalai menjalankan tugas dalam mendaftarkan siswanya agar ikut SNBP.
Lanjutnya, polemik SNBP yang terjadi ini sangatlah serius, karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa, dimana mereka berhak mendapatkan kesempatan untuk memasuki dunia perkuliahan tanpa melalui tes.
“Anak-anak ini punya mimpi untuk masa depan mereka, tapi jadi korban karena kelalaian pihak sekolah. Jadi ini bukan hanya soal masalah administrasi, tapi terbuangnya satu kesempatan bagi anak-anak berprestasi meraih cita-cita mereka,” ujarnya.
Cucun kemudian menyinggung soal dalih sejumlah pihak sekolah yang gagal memfinalisasi data karena kendala infrastruktur hingga jaringan.
“Saya pikir semua sekolah pasti punya tantangan masing-masing ya. Bahkan berdasarkan keterangan panitia SNBP, ada sekolah yang kualitas infrastruktur jaringan lebih parah tapi berhasil menyelesaikan tugasnya sebelum tenggat waktu berakhir,” terangnya.
Meskipun begitu, Wakil Ketua DPR RI ini mengapresiasi upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mengatasi persoalan finalisasi PDSS melalui berbagai layanan, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang mengurus soal pendaftaran SNBP.
“Karena ini menyangkut nasib anak-anak berprestasi kita yang merupakan calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Jangan abaikan mereka karena kelalaian pihak lain,” ujar Cucun.
Terkait kebijakan Kemendiktisaintek yang memberikan perpanjangan bagi pihak sekolah agar dapat kembali mengakses PDSS, Cucun turut mendukung keputusan tersebut, sehingga siswa-siswi berprestasi dapat mendaftar SNBP 2025.
“Karena anak-anak ini tidak salah tapi justru jadi korban, jangan mereka yang ikut terkena sanksi akibat kelalaian guru atau pihak sekolah. Jadi kalau mau ada tindakan tegas ya dilakukan kepada pihak-pihak yang gagal menginput data, bukan ke siswa,” katanya.
Wakil Ketua DPR RI menilai, atas kelalaian pihak sekolah, harus ada upaya tambahan dari mereka sebagai bentuk tanggung jawab karena menyebabkan siswa berprestasi terancam tak bisa mengikuti SNBP.
Ia juga menekankan, dengan adanya polemik ini agar dapat menjadi catatan penting bagi sekolah untuk lebih siap lagi dalam memastikan siswanya bisa mendaftar SNBP di tahun tahun selanjutnya.
Cucun berharap, ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, termasuk bagi pihak kementerian untuk mengadakan tim khusus yang mengawasi sekolah-sekolah dalam proses pendaftaran siswa untuk berkuliah melalui jalur prestasi.
“Termasuk agar sistem pendaftaran semakin dipermudah, misalnya dengan metode automatically yang bisa mengambil data siswa secara lebih cepat. Jadi bisa mengurangi missed atau kendala teknis di lapangan,” paparnya.***(Sri Wulandari/UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
