Mendagri berharap, seluruh daerah di Indonesia yang memiliki MPP dapat memasukkan gerai pelayanan PBG dan BPHTB. Dirinya juga akan terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) yang belum memiliki MPP agar segera membangunnya. Infrastruktur ini dianggap penting karena akan memudahkan pelayanan kepada masyarakat di berbagai urusan.
“Sehingga prosesnya bisa cepat, itu menolong rakyat, termasuk di bidang perumahan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, saat ini pemerintah telah menerapkan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini untuk mendorong agar mereka dapat memiliki rumah layak huni.
“Saya tadi bersama Pak Mendagri sudah melihat di dua konter BPHTB dan PBG, betul-betul di situ sudah gratis buat MBR,” terang Menteri PKP.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5347129/original/007185100_1757661290-WhatsApp_Image_2025-09-12_at_13.42.53.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)