Jakarta, Beritasatu.com – Komisi IV DPR mengingatkan pemerintah untuk memastikan rencana impor 2 juta sapi dalam lima tahun ke depan tidak merugikan peternak lokal. Rencana impor ini merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah.
Anggota Komisi IV DPR Rina Saadah menegaskan langkah tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kuota produksi sapi lokal. “Pemerintah harus memprioritaskan pemberdayaan peternak lokal dan memaksimalkan hasil produksi mereka. Kebijakan impor hanya memberikan manfaat jangka pendek,” katanya di Jakarta, Senin (13/1/2025).
Rina mengingatkan kebijakan impor sapi berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap pasokan luar negeri dan melemahkan sektor peternakan domestik. Ia juga mengkritisi sejarah panjang impor sapi di Indonesia yang telah dilakukan sejak 1980-an, tetapi belum mampu mengurangi ketergantungan pada produk impor.
“Ketergantungan ini membuat peternak lokal sulit bersaing. Jangan sampai terjadi lagi kasus peternak susu lokal terpaksa membuang hasil produksi mereka karena tidak terserap pasar,” ujarnya.
Menurut Rina, pemerintah harus memberikan jaminan produksi lokal, baik daging maupun susu sapi, dapat terserap dengan baik di pasar domestik. Langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan sektor peternakan nasional.
Rina menyarankan beberapa langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor sapi demi menguatkan program makan bergizi gratis.
Pertama, pemberdayaan peternak lokal. Pemerintah perlu membangun kemitraan dengan peternak skala kecil untuk meningkatkan teknologi dan pengetahuan mereka.
Kedua, penguatan kelembagaan. Dengan memperkuat organisasi peternak, pemerintah dapat membantu mereka menghadapi tantangan pasar.
Ketiga, regulasi ketat pada impor. Pemerintah harus memastikan pemeriksaan kesehatan sapi impor untuk mencegah masuknya penyakit yang dapat merugikan peternakan lokal.
“Langkah-langkah ini sangat penting untuk mendukung swasembada daging sapi dan mengurangi ketergantungan pada impor,” tambah Rina.
Pemerintah berencana mengimpor 2 juta ekor sapi secara bertahap pada 2025 hingga 2029. Rencana ini mencakup 1 juta sapi perah dan 1 juta sapi pedaging untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging nasional. Pada 2025, pemerintah menargetkan impor awal sebanyak 200.000 ekor sapi perah dan 200.000 ekor sapi pedaging.
Rina meminta pemerintah untuk secara aktif meninjau komitmen perusahaan yang akan mengimpor sapi dan memastikan mereka memiliki rencana yang jelas. “Pemerintah juga harus menjamin kebijakan impor sapi tidak hanya mendukung program makan bergizi gratis, tetapi juga melindungi keberlangsungan peternakan lokal,” pungkasnya.
