Launching Program Makan Bergizi Gratis di Jombang Ditunda, Pemkab Masih Tunggu Juknis

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG – Program makan bergizi gratis yang serentak digelar tanggal 6 Januari 2025 ternyata belum bakal terlaksana dalam waktu dekat di Kabupaten Jombang. 

Dari data yang diterima, launching makan bergizi gratis di Jombang sejatinya akan dilakukan di Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif, Denanyar, Jombang.

Namun, belum diketahui kapan program ini akan dilaunching. 

Hal tersebut diungkapkan oleh PIC Mitra Makan Bergizi Gratis Jombang, Umar saat dikonfirmasi awak media. Ia mengatakan untuk launching makan bergizi gratis di Kabupaten Jombang diundur. 

“Belum, diundur,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Senin (6/1/2025). 

Ditanya kapan launching makan bergizi gratis di Jombang akan mulai digelar, ia sendiri belum bisa memastikan kapan akan dimulai. “Belum tau,” singkatnya. 

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang juga hingga kini belum menerima petunjuk teknis (Juknis) terkait implementasi program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini. 

“Sampai hari ini kita masih menunggu juknisnya. Kita juga belum tahu, Pemkab akan dilibatkan ke dalam bagian apa. Untuk tupoksinya kami masih menunggu juknis,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang dr Hexawan Tjahja Widada. 

Lebih lanjut, secara teknis memang Badan Gizi Nasional sudah menunjuk orang dari kementerian untuk memantau jalannya program makan bergizi gratis ini. Ia pun menyebut jika Kabupaten Jombang juga menjadi salah satu daerah prioritas program Makan Bergizi Gratis ini. 

“Memang untuk tupoksinya kita belum tahu. Tapi memang Badan Gizi Nasional sudah menyiapkan orang yang ditunjuk langsung oleh Kementerian,” ungkapnya. 

Ditanya apakah dalam implementasi program makan bergizi gratis ini apakah Pemkab Jombang menganggarkan ke APBD 2025? Ia menjawab jika Pemkab tidak menganggarkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Gizi Nasional bakal siapkan 146 Satuan Pelaksana (Satpel) pemberian makan bergizi gratis di Kabupaten Jombang yang akan tersebar di 21 kecamatan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional yang juga turut hadir memantau uji coba makan bergizi gratis di Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ma’arif Denanyar, Jombang. 

Saat dikonfirmasi awak media, Dadan  mengatakan untuk menjalan teknis pemberian makan bergizi gratis ini nantinya akan ada tim khusus yang bekerja untuk menyiapkan makan bergizi gratis ini.

“Yang bertugas nanti satu orang akan kami kirim dari pusat dan akan didampingi oleh ahli gizi lokal, didampingi oleh akuntan lokal. Kemudian mereka juga akan dibantu tergantung teknologi yang ada di dapur yakni 30 sampai 50 pekerja lokal,” ucapnya saat dikonfirmasi awak media pada Jumat (20/12/2024). 

Tim yang ia kirim dari pusat juga akan dibantu oleh para pekerja lokal. “Ibu-ibu yang masak, memotong sayur, membersihkan, menyiapkan sebagainya, sehingga total akan ada 50 pegawai yang mengelola makan bergizi persatuan pelaksana,” ujarnya. 

Nantinya, di Ponpes Mambaul Ma’arif Denanyar, Jombang akan ada 2 satuan pelaksana makan bergizi gratis yang sudah mulai bekerja pada bulan Desember 2024 ini. 

Ditanya kenapa Jombang menjadi salah satu tempat yang dipilih, ia menjelaskan jika  pada dasarnya Jombang adalah kota santri dan banyak pondok pesantren. Sehingga termasuk menjadi bagian atau pilot project makan bergizi gratis. 

“Tanggal 6 Januari akan sudah mulai launching di sini (Ponpes Mambaul Ma’arif) untuk pemberian makan bergizi gratis. Untuk penganggarannya setiap satuan pelaksana itu kan ada 3000. Kebetulan di sini (Ponpes Mambaul Ma’arif) ada 6.000 santri sehingga akan ada dua satuan pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis,” ungkapnya. 

Selain di Ponpes Mambaul Ma’arif, untuk Jombang secara keseluruhan akan ada 146 Satuan Pelaksana pemberian makan bergizi gratis yang akan tersebar. Kisaran anggaran yang akan diberikan untuk pemberian makan bergizi gratis ini antara 7,5 sampai 10 miliar per satuan pelaksana setiap tahunnya. 

“Jadi dari range anggara itu, 85 persen untuk membeli bahan baku. Untuk bahan baku dari setiap petani, sehingga produksi pertaniannya akan melimpah lokal. Sisanya untuk membayar para pekerja lokal yang ikut membantu memasak di dapur,” bebernya.