Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Taiwan akan memberikan kenaikan gaji kepada beberapa anggota angkatan bersenjata. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan personil di tengah bayang-bayang tekanan militer yang semakin meningkat dari China.
Mengutip AFP, Presiden Taiwan Lai Ching Te mengumumkan mulai tanggal 1 April, para sukarelawan yang terdaftar akan mendapatkan tunjangan bulanan tambahan hingga 5.000 dolar Taiwan (Rp 2,4 juta). Sementara tunjangan untuk anggota pasukan tempur akan lebih dari dua kali lipat menjadi hingga 12.000 dolar Taiwan (Rp 6 juta) per bulan.
“Mari kita lindungi negara bersama-sama dan pastikan kehidupan kita sehari-hari penuh kebebasan dan demokrasi,” kata Lai kepada pejabat militer dan Marinir di kamp tersebut, Sabtu (21/3/2025).
Kementerian Pertahanan Taiwan menimpali pernyataan Lai bahwa manuver ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi operasional.
“Tujuannya adalah untuk menstabilkan kemampuan pertahanan dan mendorong anggota layanan sukarela untuk bertahan lama, sambil menarik kaum muda untuk bergabung dengan militer,” tambahnya.
Kenaikan gaji tersebut menyusul laporan media baru-baru ini bahwa jumlah tentara yang memilih keluar dari kontrak mereka lebih awal hampir empat kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, 1.565 personel militer sukarela meninggalkan dinas lebih awal dan membayar denda finansial, dibandingkan dengan 401 pada tahun 2020.
Jumlah personel militer sukarela yang bertugas mencapai 152.885 pada Juni 2024, terendah sejak 2018. Hal ini juga mendorong Pemerintah Taiwan untuk meningkatkan belanja pertahanan hingga mencapai rekor 647 miliar dolar Taiwan (Rp 323 triliun) pada tahun 2025, atau sekitar 2,5% dari PDB.
Sementara itu, ancaman keamanan terhadap Taiwan terus muncul dari China. Beijing mengklaim Taiwan yang demokratis sebagai bagian dari wilayahnya dan telah mengancam akan menggunakan kekuatan untuk mengendalikan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.
China juga secara teratur mengerahkan jet tempur dan kapal perang di sekitar pulau itu dan telah mengadakan beberapa latihan militer besar sejak Presiden Lai Ching-te menjabat di Taipei tahun lalu. Lai diketahui merupakan salah satu pihak yang menolak klaim China atas Taiwan dengan keras.
(sef/sef)
