Kritik Pramono Soal Jakarta Terbuka untuk Pendatang, PSI: Masih Banyak Warga yang Perlu Diperhatikan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Politikus muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana mengkritik pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyebut Jakarta terbuka untuk semua.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta ini bilang, Pemprov DKI Jakarta seharusnya fokus untuk meningkatkan taraf hidup warganya.

Pasalnya, saat ini masih banyak warga Jakarta yang hidupnya di bawah garis kemiskinan.

“Kualitas kehidupan warga kita masih sangat banyak yang memprihatinkan, mulai dari jangkauan pemerataan pendidikan, tingginya pengangguran, sampai buruknya tata ruang,” ucapnya, Jumat (4/4/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Jakarta di angka 4,14 persen atau setara dengan 449,07 ribu orang. 

Jumlah ini menurun dibandingkan periode Maret 2024 dimana persentase penduduk miskin di Jakarta 4,3 persen atau setara dengan 464,93 ribu orang.

Sedangkan jumlah pengangguran di Jakarta pada 2023 lalu mencapai 354.496 orang.

Gubernur Pramono Anung mendadak harus pergi dari tempat bertugasnya di Jakarta. Ada kegiatan sakral yang tak bisa dilewati. Kini ia harus memantau kondisi Jakarta dari jauh.

Mengacu pada data tersebut, Justin meminta Pemprov DKI fokus menjangkau warga sendiri ketimbang membuka diri bagi warga pendatang.

“Jangan mengundang warga luar, warga Jakarta saja masih banyak yang perlu diperhatikan,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan perantau bebas datang ke Jakarta usai lebaran nanti.

Hal ini disampaikan Pramono usai melepas belasan ribu pemudik dalam program mudik gratis 2025 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat.

“Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa Jakarta sekali lagi, terbuka bagi siapapun,” ucapnya, Kamis (27/3/2025).

Orang nomor satu di Jakarta ini kembali menegaskan pemerintah daerah tak akan melakukan operasi yustisi.

Pram bilang, Pemprov DKI Jakarta hanya akan melakukan pendataan kepada para pendataan untuk memastikan kehidupan mereka terjamin selama merantau.

“Kami memohon dengan hormat, dengan sangat, siapapun yang akan ikut kembali mudik ke Jakarta, pendatang terutama, maka pemerintah Jakarta tidak akan menyelenggarakan operasi yustisia.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di rumah dinasnya di Balai Kota Jakarta, Senin (31/3/2025). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

Tetapi kami akan melakukan pengecekan hal yang berkaitan dengan kependudukan,” kata Pramono.

Pram berdalih, operasi yustisi dihapus lantaran ingin memberi kesempatan kepada semua orang untuk mengadu nasib dan memperbaiki hidup di Jakarta.

“Jakarta sebagai kota terbuka, Jakarta tidak akan pernah menutup diri bagi siapapun yang ingin memperbaiki nasibnya,” kata dia.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya