Jakarta, CNN Indonesia —
Kantor Investigasi Korupsi (CIO) Korea Selatan panen kritik karena dianggap tak becus menyelidiki dan menangkap Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol karena tuduhan pemberontakan.
CIO sebelumnya menyatakan mereka meminta bantuan Kantor Investigasi Nasional (NOI) di bahwa Kepolisian Nasional Korsel. Tindakan itu lantas memicu kecaman dari polisi Korsel dan tim hukum Yoon.
Polisi menyebut permintaan CIO untuk menangkap Yoon tak sesuai hukum.
“Setelah melakukan peninjauan internal, kami menegaskan bahwa permintaan badan anti korupsi secara hukum kontroversial,” kata Baek, dikutip Korea Times, Senin (6/1).
Dia lalu berujar, “Kami akan terus berkonsultasi dengan CIO terkait penerapan surat penangkapan.”
Tim hukum Yoon, Yun Gap Keun, juga mengecam langkah CIO. Dia menyamakan tindakan tersebut dengan subkontrak dalam proyek konstruksi.
“Melihat perilaku investigasi CIO yang tak punya dasar hukum menimbulkan keraguan soal kualifikasi dan kemampuan mereka sebagai lembaga negara,” kata Yun.
Tim hukum Yoon juga menyebut CIO tak punya otoritas untuk meminta polisi menyelidiki presiden terkait huru-hara deklarasi militer.
Tak cuma itu, CIO juga panen kritik dari partai berkuasa, People Power Party (PPP).
“Ini jelas menunjukkan bahwa CIO tak punya keahlian dan tanggung jawab, apalagi kemampuan menyelidiki presiden,” kata juru bicara PPP, Shin Dong Wook.
Perilaku mereka, lanjut Shin, mengabaikan tugas sebagai lembaga negara dan merusak supremasi hukum serta tatanan konstitusional.
“Yang tak bisa ditoleransi,” ucap dia.
Berbagai kritik yang dilontarkan ke CIO muncul setelah badan anti korupsi itu gagal menangkap Yoon pada pekan lalu.
Yoon saat ini sedang menghadapi tuduhan pemberontakan karena deklarasi darurat militer pada 3 Desember.
Dia juga sedang menunggu nasib status presiden yang saat ini masih ditinjau Mahkamah Konstitusi Korsel. Jika pemakzulan sesuai hukum, dia akan lengser dari jabatan tetapi jika dianggap ilegal Yoon kembali berkuasa.
(isa/dna)
[Gambas:Video CNN]
